1.1. Latar Belakang Masalah
Bangsa Indonesia selama ini membutuhkan semangat kemandirian sebagai bangsa yang berdaulat khususnya berdaulat dalam pembangunan dan sumber pembiayaannya. Proses penjajahan lebih dari 3,5 abad telah membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kehilangan semangat untuk mandiri. Kehilangan semangat kemandirian tersebut berada di segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan yang kita rasakan kehilangan adalah kemampuan untuk membiayai kehidupan berbangsa dan bemegara. Pemerintahan yang terdahulu soringkali melupakan bahwa Indonesia mempunyai sumber daya yang cukup melimpah walaupun pada saat ini disadari sumber daya tersebut banyak msak dan belum dikelola secara efektif dan efisien. Ketidahampuan hidup mandiri membuat bangsa ini lebih menikmati kehidupan dari sokongan dan bantuan dari pihak asing dalam ha1 pembiayaan kehidupannya. Bukti bahwa apa yang dirasakan "nyaman" tersebut hanya bersifat sementara adalah dengan suatu kenyataan laisis ekonomi tahun 1997. Kenyataan pada tahun 1997 dengan adanya kxisis ekonomi yang berkepanjangan menyadarkan bangsa Indonesia bahwa pembiayaan dari utang luar negeri adalah sumber pembiayaan yang beresiko tinggi, dan ha1 ini yang membuka mata bangsa Indonesia untuk melihat suatu sumber pembiayaan yang dapat efektif baik dalam ha1 kemampuan untuk membiayai pengeluaran negara dan membangun semangat kebersamaan dari setiap masyarakat yaitu melalui pembayaran pajak. Pendanaan dari sektor pajak adalah bukti kebersamaan untuk
*
membangun bangsa ini kembali, pajak yang di-r
bak batu-batu bata yang
disusun untuk membangun kembali pondasi dan bangunan negara ini. Pajak seringkali dilihat oleh orang dalam perspektif ekonomi adalah kurangnya dana beli sehingga kemampuan konsurnsi per individu berkurang, tetapi bila perspektifnya diubah dengan melihat pajak layahya suatu produk bempa obligasi atau asuransi yang dibeli agar generasi yang berikut mempunyai semangat kemandirian dan daya hidup yang lebii baik. Sebagai produk maka institusi yang "menjual" produk tersebut yaitu Direktorat J d e r a l Pajak - Departemen Keuangan Republik Indonesia harus membangun sistem pelayanan yang baik di semua lini dan setiap kontak dengan "pelanggan". Pelayanan yang baik membutuhkan dukungan penataan administrasi yang dapat dipercaya dan sempuma. Pelanggan dari Direktorat Jenderal Pajak adalah para wajib pajak, dan bukti dari peran serta merelca dalam kebersamaan membangun kemandirian bangsa ini adalah dengan menyetor pajak yang telah disetor ke kas negara melalui kantor pos ataupun bank persepsi yang ditunjuk dan melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk diadiiinistrasikan. Laporan tersebut disebut Surat Pemberitahuan (SPT), dan SPT tersebut digunakan sebagai sumber informasi utama bagi pihak otoritas pajak dalam ha1 menentukan pemberian layanan yang lebih berkualitas kepada wajib pajak baik &lam ha1 restitusi pajak bila adanya kelebihan pajak yang telah dibayar oleh pihak wajib pajak atau telah dipungut atau dipotong oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak; ataupun sebagai bahan evaluasi untuk menilai kebenaran penyetoran pajak ataupun sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan baik kebijakan tarif, dasar perhitungan, obyek yang dapat dikenakan
pajak ataupun sebagai evaluasi sumber penerimaan negara. Tiap wajib pajak sebagai pelanggan mempunyai satu identitas yang digunakan sebagai identitas umum dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yaitu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Tiap wajib pajak dilayani oleh unit keja yang berwewenang untuk melakukan pembinaan terhadap wajib pajak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai aturan pemndang-undangan yaitu Kantor Pelayanan Pajak. Hal lain yang diperoleh Wajib Pajak adalah tempat arsip yang digunakan untuk menampung data SPT dan dokumen lain yang .
berhubungan dengan SPT seperti data pembahan wajib pajak dan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan hasil evaluasilpenelitian (perhitungan kembali) atas kebenaran penyetoms pajak. Dan dengan berkembangnya dunia bisnis dan kesadaran untuk membayar pajak maka jumlah wajib pajak semakin bertambah dan tuntutan terhadap layanan prima semakin meningkat. Kebutuhan terhadap pengelolaan arsip wajib pajak yang dapat dipercaya menjadi esensi permasalahan, kecepatan untuk menyajikan data wajib pajak baik untuk tujuan internal atau ekstemal semakin dituntut dari pihak otoritas. Penataan informasi dari kearsipan wajib pajak yang bersumber dari data umum wajib pajak, SPT dan ketetapan-ketetapan atas wajib pajak selama ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak melalui Seksi Tata Usaha Perpajakan. Sesuai dengan tuntutan di atas maka disadari perlu adanya sistem informasi manajemen yang dapat diandalkan dan cepat, dan sistem informasi manajemen diharapkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan di masa mendatang. Siste'm infomasi manajemen yang dirasakan kebutuhan adalah sistem kearsipan ..yang
berbasiskan komputerisasi, dan diharapkan untuk menyempumakan sistem kearsipan manual yang selama ini telah berjalan.
Dari pennasalahan yang ada selama ini adalah kebutuhan yang cukup mendesak dalam ha1 pembenahan kearsipan data-data wajib pajak yang terdiri dari data umum wajib pajak, surat pemberitahuan (SPT) dan ketetapan-ketetapan pajak yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selaku otoritas yang ditunjuk oleh Duektorat Jenderal Pajak untuk melakukan pembinaan perpajakan kepada wajib pajak yang berada di wilayah kerja KPP tersebut. Kebutuhan atas sistem infonnasi manajemen kearsipan yang berbasis komputer yang diharapkan sebagai penyempumaan dari sistem kearsipan yang selama ini bergantung pada sistem manual. Sistem kearsipan selama ini yang berbasis manual telah berjalan dengan baik yaitu dapat memenuhi kebutuhan penyajian data-data berupa "hard-copy" baik berkas umum wajib pajak, surat pemberitahuan (SPT) dan ketetapan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Permasalah timbul ketika keterbatasan yang timbul bahwa data-data tersebut adalah data yang tingkat kerahasiaannya tinggi sehingga hanya wajib pajak dan pihak Direktorat Jenderal Pajak yang &pat mengakses data tersebut bahkan yang dapat melakukan peminjaman data tersebut hanyalah pihak Direktorat Jenderal Pajak baik unit kantor pQsat atau kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak atau unit lainnya dengan didukung untuk memberikan alasan dipinjamkan data tersebut. Tingkat kerahasiaan data tersebut membawa konsekuensi bahwa atas data tersebut setiap pejabat pajak terikat pada suatu rahasia jabatan yang diatur dalam Pasal 34 W No. 16 tahun 2000 yaitu setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak &lam rangka jabatan
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Atas kewajiban tersebut bila ada unsur yang dilanggar maka diatur sanksi yang akan dikenakan terhadap pejabat tersebut sesuai Pasal41 UU No. 16 tahun 2000 yaitu atas unsur pelanggaran karena kealpaan maka pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana kumngan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah); dan atas unsur pelanggaran karena kesengajaan maka pidana k ~ ~ n g paling a n lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kebutuhan aka11 kecepatan dalam pelayanan peminjaman data tersebut di satu pihak dan kebutuhan akan tetap terjaga kerahasiaan tersebut maka dibutuhkan sistem informasi manajemen kearsipan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat setiap saat dipantau keberadaan data-data tersebut baik data tersebut berada di lemari arsip atau berada di unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang meminjamnya. Permasalahan adalah selama ini bila hendak dilakukan peminjaman berkas wajib pajak maka pihak kearsipan yang selama ini dikelola oleh Sub Seksi Ketetapan dan Arsip Wajib Pajak - Seksi Tata Usaha Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak melakukan prosedur pengecekan secara manual dengan melihat kartu pengawasan berkas yang tiap wajib pajak mempunyai 1 (satu) kartu pengawasan: ha1 ini membutuhkan waktu yang cukup lama apalagi dengan volume peminjainan yang dari ke hari meningkat intensitasnya clan jumlah wajib pajak yang terus bertambah. Permasalahan kedua bahwa peminjaman yang dilakukan hanya dapat melihat nama dari unit kerja yang melakukan peminjzman bahkan dalam unit kerja Kantor Pelayanan Pajak hanya dapat melihat nama unit kerja peminjam (seksi yang terkait) tanpa dapat melihat nama auditorlkaryawan yang meminjam
sebab tidak tercantum nama auditorikaryawan yang meminjam sebagai penanggung-jawab sehingga "kurang" dapat dituntut pertanggung-jawaban yang "lebih" mengingat berkas yang dipinjam adalah data dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Permasalahan yang ketiga pihak Sub Seksi Ketetapan dan Arsip Seksi Tata Usaha Pexpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak tidak dapat menyajikan laporan secara cepat berdasarkan rekapitulasi yang terinci berkasberkas yang berada di luar lernari berkas karena dipinjam oleh unit keja pada Direktorat Jenderal Pajak.
1.2. Perumusan Masalah
Bersumber pada pennasalahan yang ada pada bagian sebelumnya maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut :
1.
Bagaimana model Sistem Informasi Kearsipan yang mampu memenuhi kebutuhan akan kecepatan &lam peminjaman dan pengembalian Eerkas wajib pajak sehingga tujuan pelayanan yang cepat dan dapat diandalkan dapat tercapai serta temjudnya tertib administrasi menjadi bentuk profesionalisme Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang moderen.
2.
Bagaimana model Sistem Informasi Kearsipan mampu memenuhi kebutuhan penyajian laporan secara cepat berdasarkan rekapitulasi yang terinci berkas-berkas yang berada di luar lemari berkas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap data-data yang dipercayakan olel; wajib pajak
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan tesis ini adalah sebagai berikut :
1.
Menganalisa kebutuhan sistem informasi berbasis komputerisasi yang diperlukan untuk Sisten: Infonnasi Kearsipan Wajib Pajak
2.
Membangun prototipe Sistem Informasi Kearsipan Wajib Pajak yang dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Direktorat Jenderal Pajak sebagai organisasi yang modern dan dapat dipercaya.
1.4. Manfaat Penelitian Penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi Direktorat Jefideral Pajak untuk dapat mengelola kearsipan wajib pajak lebih efektif. Tingkat efektivitas dari pengelolaan arsip &pat diukur dari ketersediaan informasi kondisi berkas wajib pajak dalam tenggang waktu relatif lebih cepat dan akurat
1.5. Ruang L i g k u p
Ruang lingkup tesis ini difokuskan pada prototipe pengembangan sistem informasi yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat dan tesis ini bersifat rahasia serta tertutup untuk m u m dikarenakan akan berbicara aspek telcnis perpajakan. Tesis ini didedikasikan hanya untuk pengembangan keilmuan dalam konteks laboratonurn disebabkan belum menjadi program nasional Direktorat Jenderal Pajak dan dengan memperhatikan aspek kerahasiaan data-data pihak ketiga yang akan terungkap.
