Siapa. Menpera Baru. Raja Ampat Surga Properti. INFO INDUSTRI REALESTAT INDONESIA Vol.8 Oktober Rp

Raja Ampat Surga Properti Kaercher Inovasi dan Solusi Gerakan Hayu Hejo!, dari Kota Baru Parahyangan

INFO INDUSTRI REALESTAT INDONESIA

Vol.8 | Oktober 2014

Siapa

Menpera Baru

? Rp 25.000

?

EDITORIAL

INFO INDUSTRI REALESTAT INDONESIA

DEWAN REDAKSI Eddy Hussy Hari Raharta Sudrajat Tom my Wistan PEMIMPIN REDAKSI Theresia Rustandi

Theresia Rustandi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI M. Isyak S. Stam boel REDAKTUR PELAKSANA Wahyu Sedono

Tampilan Baru & Tiga Agenda Besar

A

da yang beda di majalah REI yang Anda baca sekarang. Lebih segar. Berbulan-bulan kami m enggodok konsep baru ini agar mampu mencerminkan jiwa REI yang semakin dinam is dan berbobot. Yang lebih serius, ada tiga agenda utama yang menjadi tolok ukur industri properti Indonesia. Pertama : apakah industri properti tetap dianggap sebagai salah satu lokomotif perekonomian Indonesia. Kedua : siapa Menteri Perumahan Rakyat terpilih, dan ketiga : seperti apa blue print kebijakan industri: properti termasuk salah satunya perum ahan rakyat Indonesia Ketiga: agenda itu akan menentukan gerak langkah industri properti ke depan. Dipredik si industri properti akan mengalami perkembangan pesat hingga lima tahun ke depan. Minat investasi di sektor ini semakin meningkat. Saham-saham properti semakin cemerlang di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut analis, saham properti masih akan bullish di high rise apartment, retail dan . Saham properti termasuk salah satu penggerak kinerja saham BEI. Kebijakan pemerintah yang baru pasti langsung menjadi isu hangat di pelaku

4


pasar, melambungkan atau bahkan menjatuhkan harga saham. Di sisi lain, 70% anggota REI adalah pengembang perum ahan rakyat. Dengan yang besar, pemerintah bersama-sama REI harus bekerjasama untuk menuntaskan permasalahan ini agar seluruh rakyat punya akses yang sama terhadap penyediaan papan. Belajar dari pengalaman, arah regulasi yang salah akan menyebabkan pertumbuhan industri ini tersendat. Kecenderungan regulator mengeluark an aturan yang tidak aplikatif, tentu menjadi kartu mati bagi pengembang sebab dinamika pembangunan menjadi tertahan. Nah, siapapun orangnya, Menpera pilihan Jokowi-JK diharapkan adalah yang mengerti benang merah persoalan industri properti dan mampu mem berikan win-win solution, bukan malah menambah masalah. Partai atau non partai tidak masalah, yang penting apakah kompeten mengurusi sektor ini atau tidak. Kami yakin Jokowi-JK dan tim transisi melakukan kajian mendalam dan memperhitungkan masukan dari pelaku industri. Apapun keputusannya, REI pasti akan mendukung.

STAF REDAKSI Sandy Nuryono PEMIMPIN USAHA Yurike Fatmasari WAKIL PEMIMPIN USAHA Robbi Subhan MARKETING Evie Nurcahyani Linda Mutia DESIGN GRAFI S Enjet Lesmana KEUANGAN Adity Rizk y SEKRETARIS REDAKSI

ALAMAT REDAKSI DPP REI Ruk an Simprug Indah Jl. Teuku Nyak Arief No. 9 B Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12220 Telp. (021) 72789105 Fax. (021) 72789155 reindonesia.org [email protected]

SURAT PEMBACA Dukungan Buat RRI Setelah m embaca majalah Realestat Vol.8 Edisi 7, saya mendukung bantuan yang diberikan DPP REI bersama partner yang berusaha mewujudk an mimpi masyarakat tidak mampu di Indonesia untuk memilik i rum ah layak huni, dalam program Ram adhan Rumah Impian (RRI) 2014. Semoga kedepan program ini ak an menjadi masif dan berkelanjutan lewat dukungan pemerintah yang baru melalui Ke menterian Perumahan. Sehingga hal yang baik ini dapat terus berjalan ditahun-tahun berikutnya. Bravo!!! [email protected] Jawaban Redaksi Terima kasih atas sambutan Anda. Kami cukup banyak m enerima surat senada. Usulan Anda akan kam i pertimbangk an

Berita Daerah Kok Sepi? Saya kebetulan membaca Majalah Realestat beberapa edisi di kantor teman Jakarta. Saya cukup tertarik. Tapi setelah saya simak dengan serius, berita daerah kok sepi. Apakah Relaestat hanya mem fokuskan peristiwa di Jabotabek. Sesekali muat ya berita tentang daerah-daerah terutama pariwisatanya. Saya tunggu. Putu Suartahama Jalan Diponegoro 26 Denpansar

Jawaban Redaksi Terima kasih atas sarannya. Kam i akan mencoba memenuhi permintaan Anda ter masuk memuat berbagai berita daerah pariwisata di Indonesia.

sekarang cuk up bagus namun kurang masih kurang menggelitik. Rika Yulianti Jalan Siaga Raya No. 5 Jakarta Selatan

Cara Mendapatkan tat?

Jawaban Redaksi Terima kasih atas pujian dan kritik Anda. Saat ini kam i masih mencari bentuk yang pas.

Majalah Reales-

Saya pernah membaca Majalah Realestat di kantor teman di Jakarta. Saya pikir di toko buku yang Jakarta juga menjual. Tapi saya kecewa ternyata di toko buku itu tidak ada. Di mana saya bisa m endapatkan Majalah Realestat? Sultan Hasanuddin Perumnas Klender Jakarta Timur Jawaban Redaksi Kami mohon maaf atas kekecewaan Anda. Soal distribusi majalah kami serahkan ke pihak agen, termasuk untuk seluruh Jakarta. Yang pasti untuk Anda bisa mendapatkan Majalah ini berlangganan langsung ke kantor REI terdek at.

Penampilan Majalah REI Setelah mencermati penampilan Majalah Realestat saya cuk up terkesan pada dua edisi terakhir. Namun k alau boleh saya mengusulkan untuk Cover agar dibuat dari gambar ilustrasi. Karena yang

Berita-Berita Kabinet Jokowi Saya mem baca m ajalah ini, namun sayang majalah ini kurang menampilk an berita-berita yang menyoroti masalah yang lebih serius, misalkan masalah tentang pemilihan menteri Kabinet Jokowi. Saya juga ingin melihat majalah ini kedepan lebih mem bahas isu-isu terkini mengenai masalah pertanahan dan perum ahan secara komprehensif. Kami tunggu sajian khususnya ya. Rudi Setiawan Jalan Prapanca Raya No. 14 Jakarta Selatan Jawaban Redaksi Kami setuju akan usulan Anda. Untuk Edisi terbaru kami m enampilkan promem bahas permasalahan pertanahan dan perumahan secara lebih mendalam.

Surat pembaca ak an dim uat bila disertai KTP atau identitas lainnya yang m endukung. Surat tanpa identitas diri akan dikesampingkan. Nama dan alam at dirahasiakan bila diminta. Surat pembaca bisa dik irim m elalui Email : [email protected].

Format Lama

Fransisca Natalia Senior Manager Marketing and Business Development Karcher Indonesia Ari Krism ono Head of Marketing PT Mowilex Indonesia 6


Format Baru

DAFTAR ISI

10

16

24

28

Gedung Jangkung Solusi Lahan Sempit

Memilih Nahkoda

Mendesak Pengadilan Sengketa Properti

Investasi Properti Batam Mengancam Singapura

Pembangunan gedung jangkung dimaksudkan sebagai jawaban atas kebutuhan publik yang menginginkan lokasi bisnis masih di pusat kota dan tempat tinggal berdekatan dengan kantor.

Menteri perumahan rakyat atau apapun namanya bila mengalami perubahan di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang, akan dihadapkan pada persoalan atau kekurangan pasokan perumahan yang tahun ini diperkirakan mencapai 15 juta unit rumah.

Masih hangat diingatan, bagaimana silang pendapat yang terjadi antara Roy Suryo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dengan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) Wakil Gubernur DKI terkait sengketa lahan Taman BMW Jakarta Utara.

Anekdot Singapura mengancam Batam mungkin sudah biasa terdengar bagi masyarakat Indonesia, tetapi Batam mengancam Singapura mungkin belum populer dan berkesan jauh panggang dari api.

26

Kuliner Sehat Menantang

8


Bisnis realestat ternyata tak hanya melulu menjadi urusan developer, seorang chef ternyata juga bermimpi menjadi developer. Adalah Maria Irene Susanto atau Chef Marinka sosok itu.

36 Raja Ampat, Surga Properti Mengenal Bali adalah biasa, mengenal Raja Ampat adalah luar biasa. Luar biasa karena Raja Ampat yang terletak di Provinsi Papua memiliki panorama alam yang lebih indah dan menantang.

48

Window of Gu a ng zh o u I KO N T I RA I B A M B U

Bila sejumlah kota besar di Indonesia disibukkan dengan proyek gedung jangkung, China sibuk dengan ambisinya terus mencetak sejarah membangun gedung-gedung ikonik.

TREND

Gedung Jangkung Solusi Lahan Sempit Pembangunan gedung jangkung dimaksudkan sebagai jawaban atas kebutuhan publik yang menginginkan lokasi bisnis masih di pusat kota dan tempat tinggal berdekatan dengan kantor.

S

iapapun pengembangnya, ketika dihadapkan pada keterbatasan lahan tentu pilihannya mem bangun gedung setinggi mungkin atau sekarang ini akrab dengan istilah gedung jangkung. Gedung jangkung bila ditilik dari latar belak angnya pun tak selalu berkaitan dengan sulitnya pengem bang mendapat perizinan atau masalah status tanah. Jauh lebih besar dari itu, pembangunan gedung jangk ung dimaksudkan sebagai jawaban atas ke butuhan atau permintaan publik yang menginginkan lokasi bisnis yang masih di pusat kota dan tempat tinggal yang berdekatan dengan k antor. Ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi pengembang mengingat era saat ini sungguh sulit menemuk an lahan yang seperti dimaksud publik, mengingat Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Medan sangat tak ideal lagi bila dikembangkan menjadi kawasan bisnis dan landed house karena m emang sudah tidak ada lahan yang mem ungkinkan. Maka dari itu solusinya adalah m embangun gedung jangkung. Dikutip dari bisnis.com setidaknya terdapat 133 proyek bangunan jangkung yang tengah dikembangkan tahun ini di Jakarta. Bisa jadi membuat Jakarta menjadi salah satu kota dengan gedung pencakar langit terbanyak di dunia. Salah satu yang tertinggi adalah Signature Tower yang disebut-sebut memiliki 111 lantai. Gedung tersebut akan dibangun di kawasan bisnis SCBD. 10


SIGNATURE TOWER

TREND

SPAZIO

CIPUTRA WORLD Selain itu, PT Pertamina (Persero) juga mempersiapkan pembangunan menara setinggi 500 meter dengan 99 lantai di Kuningan, Jakarta Selatan. Surabaya pun tak ketinggalan, jauh sebelumnya Kota Pahlawan telah menahbiskan kota kedua setelah Jakarta dengan pembangunan gedung jangkung paling aktif. Saat ini di Surabaya tengah dibangun 32 gedung jangk ung dari sembilan proyek multifungsi (mixed use development). Peruntukan gedung-gedung dengan ketinggian bervariasi tersebut adalah sebagai hunian (apartemen), kondotel, hotel, dan perkantoran. Pengembangan multifungsi tersebut akan beroperasi secara bertahap mulai 2014 hingga tiga tahun ke depan. Kesembilan proyek “campuran” tersebut di antaranya dikembangkan oleh Intiland Development (Spazio), Pakuwon (Tunjungan City, Pakuwon City dan Supermall Pakuwon Extension), Ciputra (Ciputra World Surabaya), dan Dian Istana yang berkongsi dengan Kentjana Widjaja dan Avilla Prima untuk proyek Marvell City. Nilai investasi sembilan mixed tersebut cukup fantastis, mencapai sekitar Rp 8,6 triliun. 12


MARVELL CITY

SUPERMALL PAKUWON EXTENSION

TREND Agak berbeda alasan, salah satu anak perusahaan PT Adhi Karya T bk, yakni PT Adhi Persada Properti (APP) menggunakan alasan serupa untuk merubah arah pembangunan proyek propertinya. Bila sebelumnya APP m engurusi proyek perumahan landed house, ke depan perusahaan ini lebih fok us mengembangk an pembangunan gedung jangkung. “Perusahaan tidak lagi mengurusi perumahan landed house, namun sekarang hanya fokus membangun high rise building seperti apartemen, , dan area komersial,” kata Direktur Pengembangan dan Penjualan APP, Pulung Prahasto dalam sebuah perbincangan di Jakarta, baru-baru ini. Dengan hanya menjadi pengembang high rise building, APP bisa bergerak lebih lincah karena dalam proses pengem bangan proyek properti, persoalan pengadaan tanah biasanya menjadi ham batan paling k rusial. “High rise building lebih simpel dalam pengadaan lahan. Tidak butuh puluhan hektare tanah, cukup dua hek tare atau bahkan tak sampai satu hektare pun bisa dibangun satu tower bangunan,” ujarnya. Pulung tak menam pik bahwa hal ini juga terkait dengan status perusahaannya sebagai BUMN yang harus lebih berhatihati dan lebih menjamin legalitas lahan.

TAMAN MELATI MARGONDA “Karena kami ini BUMN, kami tak akan mem bangun sebelum status legalitas lahan menjadi hak kami untuk mem-

bangun,” ungkap pria eksekutif kelahiran 12 September 1968 ini. Perubahan positioning APP tersebut pada gilirannya juga diikuti perubahan strategi produk properti yang mereka bangun merupakan gedung-gedung pencakar langit. Seperti dinyatakan Marco Kusumawijaya, pengamat perkotaan, sejatinya membangun sesuatu yang lebih tinggi merupakan obsesi sejarah masa lalu. Babel, Donald Trump, sampai zaman k onglomerat Indonesia. Dua gedung di kompleks Danam on di Jalan Sudirm an sengaja ditinggikan hanya supaya secara keseluruhan menjadi lebih tinggi dari pada bangunan-bangunan yang diketahui ada atau akan ada di sekelilingnya. Tidak ada kontroversi bahwa negeri tempat lahir pencakar langit pertama adalah Amerika Serikat. Di Indonesia bangunan ‘tinggi’ pertam a adalah Hotel Indonesia, yang lahir pada 1959. Tingginya hanya 8 lantai (yang kecil) dan 14 lantai (yang lebih besar). Tetapi pada waktu itu ketinggian tersebut sudah luar biasa m encoloknya terhadap kampung-kampung di sekitarnya. “Ketinggian memang menjadi sifat yang paling m encolok bagi jenis arsitektur ini. Namun ada juga sifat lainnya, yaitu multiplik asi lantai dan fungsi, bentuk yang memenara dan mem bentuk pulau.” Dari berbagai sumber ***

ETALASE Tentang Kaercher Kaercher telah memulai usahanya dari tahun 1935, didirikan oleh Alfred Kaercher dengan membuat terobosan di teknologi pemanasan yang akhirnya berkembang menjadi dengan air panas pertam a di Eropa pada tahun 1950. Berpusat di Winnended, dekat Stuttgart, Jerm an, Kaercher berkambang sangat pesat ketika dipimpin oleh Irene Kaercher. Kaercher selalu mengutamakan spirit untuk m enciptakan inovasi serta solusi yang terbaik bagi pelanggannya sejak awal. Strategi Kaercher Selam a beroperasi hampir dari 80 tahun, Kaercher selalu mengutamak an invoasi, kesempurnaan dan kualitas produk tanpa kompromi. Selain itu after sales servis yang tersedia serta training yang mem adai kepada mitra kerja (dealer) juga merupakan keunggulan yang menjadik an Kaercher siap melayani seluruh pelanggan dengan baik.

Monumen Nasional atau yang lebih populer disebut Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan dengan ketinggian 132 meter (433 k aki). Monas sekarang terlihat makin “kinclong” , kata yang sama yang diucapkan oleh Rafa, siswa kelas 3 sekolah dasar. Rafa m engaku pernah melihat liputan di televisi mengenai pembersihan Monas. Meski bukan pertama kali ke Monas, hari ini ia senang karena Monas terlihat lebih bersih. Memang ada yang berubah dari Monas, sebelumnya marmer Monas terlihat kekuningan, tetapi sekarang tampak lebih cerah dan putih. Pekerjaan pembersihan Monas yang berjalan selama dua pekan, yakni dari tanggal 5 hingga 18 Mei lalu merupakan kom itmen Kaercher, sebuah perusahaan asal Jerm an yang bergerak dibidang peralatan teknologi pem bersih, dalam mendukung program pemerintah DKI Jakarta. Kaercher Indonesia yakin dukungan tersebut adalah upaya agar Jakarta menjadi kota yang lebih bersih dan nyam an sekaligus menguatkan program CSR Kaercher di masa mendatang. Kaercher dikenal berpengalaman mem bersihk an berbagai monumen terkenal di dunia, tercatat hingga saat ini Kaercher telah mem bersihkan lebih dari 80 monumen dan bangunan bersejarah di banyak negara.

Customer Care 0-800-140-1551 Komple k Sudirman Park Bl ok A6-7, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35. Jakarta Pusat 10220 Email : [email protected] Web : www.kaercher.co.id

Keunggulan Kaercher Kaercher memproduksi seluruh mesinnya di pabrik sendiri dengan menggunakan standar produksi yang sangat tinggi. Semua produk yang dibuat harus lolos uji 100% secara kualitas sebelum diuncurkan di pasaran. Kaercher merupakan perusahaan pertama di industri ini yang menerima Kaercher juga menerapkan (QFD) yang secara sistematis m enerjemahkan kebutuhan pelanggan kedalam

dengan teknologi yang cerdas dan inovatif mem berikan solusi terbaik bagi para pelanggan. Produk yang tahan lama dan tahan banting serta menggunakan bahan yang aman untuk lingkungan dan manusia. Produk dan mesin Kaercher secara umum dapat diperbaiki dengan mudah. Tidak hanya m engutamakan performa produk yang tinggi, tetapi juga servis purna jual yang dapat diandalkan setiap saat. Kaercher telah memenangkan lebih dari 100 penghargaan tingkat internasional dalam desain produk dan telah mem atenkan lebih dari 1,300 disain produk dan mesin. Kaercher tidak hanya m enyediakan solusi kebersihan untuk rumah tangga tetapi juga untuk kalangan profesional untuk berbagai macam bidang usaha. Produk High Rise Building Kaercher juga m enyediakan berbagai produk sebagai solusi untuk mem bersihkan dinding luar gedung bertingk at, yang

disesuaikan dengan iklim di Indonesia. Dari pengerjaan lantai (pem bersih kayu, karpet atau marmer bahkan polisher lantai), ( dengan air dingin maupun air panas atau ), outdoor (dari sweeper sederhana, hind sampai dengan ride-on) sampai ke . Produk pengguna Home & Garden Kaercher juga menciptak an produkproduk canggih untuk kalangan B2C, yaitu lini Home & G arden tuk m emudahkan pekerjaan bersih-bersih setiap hari di rumah baik indoor maupun outdoor. Produk unggulannya masih high . Selain itu Kaercher juga menyediakan berbagai m acam dengan yang baik untuk kesehatan dan m ampu mem bersihkan 99,9% debu dan kuman. Selain itu juga ada invoasi lasin seperti. Produk-produk Home & Garden ini saat ini sudah tersedia di semua Kaercher Center/Store, Authorized Dealer, Carrefour, Lottem art, Electronic City dan juga berbagai online shop seperti Lazada, Bhinneka, perkakasku, dll. Kaercher peduli terhadap lingkungan Kaercher membuat standar tinggi pada desain ramah lingkungan dari produk produk, pabrik dan juga layanan yang diberikan. Sem ua stardar diterapkan dalam setiap perencanaan produk baru mulai dari desain sampai dengan produksi dimulai dari bahan baku yang digunakan, konsumsi energi dan air yang digunakan, debu, kebisingan dan emisi buangan. Bahan baku yang digunakan menggunakan bahan yang ramah lingkungan, tidak mengandung racun dan konsumsi energi yang rendah. Produk yang tinggi sehingga tahan lama. Mudah didaur ulang. Selain itu Kaercher juga mendukung program-program dimana cabang Kaercher berada di seluruh dunia untuk menjadik an dunia menjadi tempat yang lebih bersih dan nyaman dihuni. Strategi Bisnis Kaercher Indonesia Dengan mengem bangk an jaringan Kaercher di seluruh Indonesia, baik dis tribusi m elalui dealer, tradisional , dan juga masuk pasar online. Selain itu juga akan memperbanyak jaringan servisnya di Indonesia, terutama di kota-kota besar dimana Karcher berada. Saat ini Kaercher Center berada di komplek Sudirman Park, Jakarta Pusat. Di bulan November ini, Kaercher ak an mem buka 2 gerai Kaercher Store di daerah Sunter, Jakarta Utara dan juga di Bandung. Dan masih banyak lagi Kaercher Store yang akan segera dibuka di seluruh Indonesia seperti Solo, Surabaya, Bali, Pekanbaru, Padang dan Batam.

ETALASE Produk dan Keunggulan Kaercher Produk profesional dari Kaercher bisa dikategorikan berdasarkan fungsi dan bidang usaha/industri. Kaercher Sistem. Dari kering, basah, steam , , sweeper bahkan sampai mesin pencuci mobil. Untuk bidang agrikultur dan konstruksi yang ditawark an adalah produk yang kuat, dapat diandalkan dan juga yang lama.

Scrubber drier dari walk behind sampai ride on scrubber drier:

Industrial vacuum cleaner untuk basah dan kering:

air panas dari Kaercher sangat efektif untuk membersihkan kotoran m embandel sangat cocok untuk berbagai aplikasi di semua jenis permukaan.

IVC 60/24-2 Tact2 M

B 40 C Ep Berbagai macam produk kategori Home & Garden untuk berbagai keperluan rumah tangga. HDS 6/14c

Untuk sektor publik dan outdoor:

Untuk bidang hospitality dan perkantoran faktor yang utama adalah mesin yang ringan dengan tingkat kebisingan yang rendah. Vacuum cleaner: Window Vacuum Cleaners

DS 5800 Water Filter Vacuum Cleaner

Submersible Pump SDP 7000 KM 100/100 R D

MC 50 Classic

T15/1 Hepa

Electric Broom K 55 Plus

High Pressure Cleaners K 5.700

Siapa Menpera Baru?

SAJIAN UTAMA

Memilih M Nahkoda

enteri perumahan rakyat atau apapun namanya bila m engalami perubahan di pemerintahan Jok o Widodo-Jusuf Kalla mendatang, akan dihadapkan pada persoalan atau kekurangan pasokan perumahan yang tahun ini diperkirakan mencapai 15 juta unit rumah. Dengan ‘pekerjaan rumah’ seperti itu, tentunya dibutuhkan menteri perumahan rakyat yang m engerti betul perm asalahan di sektor perumahan, terutama perumahan kelas menengah ke bawah. Ketua Umum REI periode 2010-2013, Setyo Maharso, berharap, sosok menpera pilihan Jokowi harus yang memahami bidang properti. “Kita harap sosok Menpera Pak Jokowi orang yang dapat mem aham i regulasi perumahan. Dia harus bisa m embuat perhitungan-perhitungan seperti sekarang apakah (kebutuhan rumah bagi warga Indonesia) 15 juta unit? Ini harus dibenahi dulu,” ujar Setyo di Jakarta, pada Juni lalu. Menurut Setyo, Kementerian Perumahan Rakyat di bawah pemerintahan Jokowi-JK nanti pun diharapkan tidak bertindak sebagai eksekutor. Namun lebih kepada pembuat kebijakan dalam bidang properti yang propasar dan pengem bang. “Kita inginnya pemerintah hanya

16


sebagai regulator, memantau keberhasilan program-program. Lalu mem berik an kebijakan bunga konstruksi yang rendah, sehingga pasokan rumah untuk masyarakat berlangsung dengan baik,” ujar Setyo yang juga merupakan salah satu tim ahli ekonomi pasangan Jok owi-JK. Sosok Menpera ke depan, menurutnya, juga harus mempunyai gagasan mengenai konsep properti bagi rakyat kecil dan tidak berpihak pada warga kelas menengah ke atas saja. Untuk itu, Menpera dipemerintahan Jokowi harus berani mendorong Bank Indonesia untuk mem berikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin m emperoleh Kredit Pemilikan Rum ah (KPR). “Dia harus punya blueprint yang baik mengenai konsep properti yang ram ah terhadap rakyat kecil,” ucap Setyo, sebuah perusahaan pengembang di Semarang ini. Sedangkan bagi Ketua Umum REI Periode 1992-1995, Enggartiasto Lukita, pertanyaannya bukan “siapa” yang ak an menjabat menteri perumahan rakyat, tapi “bagaimana”. “Kabinet mendatang ini secara keseluruhan harus profesional. Jangan dipertentangk an antara yang datang dari partai politik dan non partai. Orang partai yang mempunyai profesional itu juga harus dilihat dan dihargai,” ujarnya.

Siapa Menpera Baru?

SAJIAN UTAMA Pengusaha properti yang kini jadi Tim Ekonomi Jokowi juga mengungk apkan, siapapun yang ditunjuk sebagai Menteri Perumahan Rakyat, harus profesional, mumpuni, dan mempunyai yang cukup. “Karena di pemerintahan itu, yang utama adalah kepemim pinan. Dia tahu how-nya. Lebih baik, sesuai dengan bidang yang digelutinya, maka itu akan lebih baik”, ujarnya. Ia mengakui, selama ini sektor properti belum m enjadi karena begitu banyak peraturan yang tidak mendukungnya. Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz berharap, menteri perumahan rakyat mendatang bisa mem perjuangkan masuknya investasi asing. “Di Singapura, investasi perumahan yang masuk dari negara lain luar biasa. Kita ini masih jauh. Begitu dapat menteri yang baru, diperjuangkanlah asing bisa masuk Indonesia. Tapi, jangan lupa juga melayani masyarakat kecil,” katanya. Harus Profesional Harapan lain dikemukakan Ketua Umum Dewan Pim pinan Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) saat ini, Eddy Hussy. Ia berharap, menteri perumahan rakyat yang terpilih pada periode pemerintahan Jokowi harus profesional dan m enguasai dunia properti. “REI berharap Menpera nantinya berasal dari kalangan profesional baik itu dari partai politik maupun non partai politik ,” katanya. Menurut Eddy Hussy, sosok yang menjabat sebagai Menpera mendatang harus mengerti dan mem aham i industri perumahan nasional guna m empercepat

Siapapun yang menjadi menteri perumahan rakyat pilihan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK, REI tetap mendukungya.

Ketua Umum REI

dukungan dan realisasi peningkatan sektor perumahan. Selain itu, ujar dia, Menpera ke depan juga sebaiknya mem iliki gagasan mengenai konsep perumahan rakyat yang mem aham i regulasi dan bisa mem berik an arah jalan keluar terhadap ham batan sektor perum ahan saat ini. Ia juga mengutarakan harapannya agar pihaknya bisa bersama-sama Menpera m endatang duduk bareng bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk pihak perbankan dan perguruan tinggi. Hal itu, lanjutnya, perlu dilakuk an guna mem etakan permasalahan perumahan rakyat di Indonesia, serta untuk mencari solusi dan merencanakan program kerja bersam a “Berkembangnya sektor properti juga diperkirakan semakin pesat bila struktur kabinet yang baru berisi orang-orang yang kompeten di bidangnya dan kondisi makroekonomi bertambah baik,” katanya. Figur yang paham dunia properti dan pernah terjun di bisnis properti sebagai menteri perumahan rakyat, juga dikemukakan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch ( IPW ), Ali Tranghanda. Ali menilai, dua kali pemerintahan Presiden Susilo Bam bang Yudhoyono, posisi Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) diduduki oleh kalangan partai politik yang diperkirakan sebagai bagian dari ‘bagi-bagi jatah kursi’ menteri.

“Hal ini yang menyebabkan m asalah perum ahan rakyat yang seharusnya sangat strategis menjadi tidak berjalan dengan baik. Wacana untuk memilih para menteri dari para profesional yang sekarang didengungkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo seharusnya benar-benar dari kalangan profesional yang m empunyai pemaham an m engenai perumahan rakyat,” kata Ali. Ali menjelask an profesional tidak hanya diartikan yang berada di luar partai politik, tidak juga yang bekerja di sektor swasta atau di luar pem erintah. Menurutnya, profesional di perumahan rakyat harus mem iliki arti bahwa dia tahu dan memahami mengenai bidang perumahan rakyat secara menyeluruh dan telah berpengalaman terlibat dalam urusan m engenai perumahan rakyat serta telah membuktik an diri m emperjuangkan perumahan rak yat. Lebih lanjut Ali menyebut, profesionalisme calon Menteri Perumahan Rakyat, tidak hanya sebatas tahu menge nai properti dan perumahan saja. “Bila kita berbicara mengenai perumahan rakyat perlu pemahaman yang menyeluruh dan sangat berbeda dengan profesional pe rumahan yang bersifat komersial, “ujarnya. Sementara Arief Himawan Sugoto, menginginkan Menteri Perumahan Rakyat yang baru harus harus memilik dan pengalaman yang tinggi mengenai penataan pemukiman. Jadi menteri perum ahan harus paham detail hal-hal yang pokok. “Menteri yang memiliki pengalaman dalam menata dan melaksanakan pelaksanaan baik dari regulasi maupun implementasinya,” ujar Himawan. Himawan menjelaskan permasalahan yang m embelenggu perumahan yakni seringkali ganti menteri. Sehingga, masa jabatan yang singkat membuat k urang pemahaman dalam penataan pemukim an. Vol.8 | Oktober 2014

17

Siapa Menpera Baru?

SAJIAN UTAMA

Atasi Backlog

P

residen terpilih Joko Widodo (Jokowi) pasti tak akan am bil pusing dengan persoalan yang mem belenggu bidang perumahan saat ini. Karena bila m elihat gaya Jokowi yang suka blusukan dan dekat dengan rakyat, tentu pilihan kebijakan bagi bidang perumahan ke depan adalah m empermudah kepemilikan rumah rakyat. Jokowi-pun tentu tak akan gegabah dalam mem ilih pembantunya yang mengurusi sektor perum ahan rak yat. Dalam pandangan Akbar Faisal, selaku Deputi Tim Transisi, program nasional di bidang perumahan rakyat m enjadi titik lem ah kenapa kebutuhan rumah tidak terpenuhi. “Pemerintahan baru Jokowi-JK akan mem perbaharui semua itu dengan cara mengintegrasikan program secara efek tif dengan target m engurangi angka kekurangan rumah dan luas daerah pemukiman kumuh secara terukur dan progresif,” katanya di Jakarta baru-baru ini. Integrasi program, katanya dilandasi visi-misi Trisakti dan Nawacita sebagaimana disampaikan pada masa kampanye pilpres 2014 lalu. Hal lain, yak ni memperbaiki sistem yang selama ini membiark an dominasi perumahan komersial harus diisi dengan penyediaan penyediaan perumahan yang memaduk an antara perum ahan publik, perumahan sosial, perumahan swadaya dan perumahan komersial. 18


Kebiasaan lama yang bertumpu pada proyek tender sem ata akan semakin dikendalikan oleh manajemen anggaran negara yang membedakannya dengan sistem anggaran birokrasi, anggaran BUMN, anggaran kerjasama sektor publik, swasta dan masyarakat. “Seluruh komponen masyarakat diminta untuk mengawasi jalannya program

pemerintah dan pada saat yang sama memulai membangun rasa percaya yang produktif untuk pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat secara keseluruhan.” Sebelumnya, kata Enggartiasto Lukita, Jokowi-JK juga berjanji mengubah beberapa Peraturan Menteri Perumahan Rakyat bila berk uasa. Salah satu aturan yang akan diubah adalah ketentuan uang muka ( /DP). Jokowi-JK akan m empermudah masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rum ah. “Peraturan Menteri saat ini menentukan 30%, 40%, 50% (uang muka). Itu m enghambat orang untuk mem iliki rumah, kenapa tidak 10%,” kata mantan Ketua Umum REI yang juga menjadi tim sukses Jokowi-JK ini. Sampai saat ini tidak ada data pasti mengenai kurang pasok atau perumahan. Dalam dua tahun pertama Jokowi-JK akan fokus kepada penghentian sambil menginventarisasi data aktual m engenai kurang pasok perumahan. “Dua tahun pertama kami mengejar supaya tidak ada penam bahan baru, baru kami lakukan pembangunan. Namun tidak akan selesai dalam lima tahun siapapun presidennya itu tidak ak an selesai. Nggak akan m ungkin,” katanya. Selain itu, Enggar mengatakan, Jokowi-JK akan mempersingkat segala perizinan yang kini menjadi hambatan bagi para pengembang menyediakan pasok an

Siapa Menpera Baru?

SAJIAN UTAMA rumah. Juga mem berdayakan lahan-lahan terlantar milik BUMN ataupun BUMD sebagai lahan untuk dibangun perumahan. DPR, melalui Kom isi V juga sudah meminta Kementerian Perum ahan Rakyat (Kemenpera) untuk m eningk atkan penyerapan Fasilitas KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). “Meskipun ada keterbasan anggaran FLPP, namun hal itu harus menjadi catatan bagi Kemenpera agar dapat menyerapnya dengan baik,” ujar Yoseph Umar Hadi. Yoseph mengatakan Komisi V DPR RI prihatin dengan situasi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, harus ada terobosan dan lompatan yang dilakuk an Kemenpera. “Semoga yang terjadi sekarang ini dikarenakan oleh adanya keterbatasan anggaran bukan karena tidak adanya niat baik dari pem erintah.” Selanjutnya DPR m endorong Kemenpera untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perum ahan Rakyat (RUU Tapera) sebagai salah satu solusi mengatasi . “Secara makro kami perlu regulasi dan RUU Tapera merupakan upaya kami menerobos ,” katanya. Menjawab kritikan, Sekretaris Kemenpera, Rildo Ananda Anwar menyatak an bahwa Kemenpera sangat bersungguhsungguh dalam mengatasi . “Kami

saat ini ada pada tahap bersungguhsungguh mengatasi , bukan revolusi mental lagi,” kata Rildo Ananda Anwar saat bertemu DPR belum lama ini.

Ketua Umum REI Bahwa mesk ipun Kemenpera telah mem buat keputusan untuk menghentikan penyaluran KPR FLPP per Maret 2015 akan tetapi itu bukanlah keputusan akhir. “Terkait dengan FLPP, Menteri Perumahan Rakyat telah meminta REI untuk mengkaji dan melaporkan kepada Kemenpera terkait daerah mana saja yang tepat untuk

pembangunan rusun dan rumah tapak se hingga penyaluran KPR FLPP dapat terus berjalan baik untuk rumah tapak maupun rusun,” katanya. Menanggapi k laim pemerintah, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy mengungk apkan sektor perumahan saat ini m engalami ekonomi biaya tinggi karena m asih banyaknya perm asalahan yang timbul dalam membangun rumah. bagai bidang,” kata Eddy Hussy. Menurut Eddy, penyebab terjadinya ekonomi biaya tinggi antara lain karena panjangnya proses periz inan yang mem buat ketidakjelasan dalam hal waktu dan biaya. Selain itu, ujar dia, adalah infrastruk tur yang kurang memadai khususnya antar pulau atau daerah yang mengakibatk an mahalnya barang kebutuhan. “Harga bahan bangunan di Papua dan Maluku contohnya, berbeda sangat jauh dengan daerah lainnya,” ujarnya. Eddy menyarankan agar di k awasan perkotaan, pem erintah dapat membuat infrastruktur transportasi massal seperti MRT. Hal tersebut agar mem udahkan warga untuk bertempat tinggal dekat dengan akses transportasi umum. Sedangkan penyebab ek onomi biaya tinggi lainnya di sektor perumahan adalah tidak adanya kepastian hukum tentang hak tanah dan perizinan.

Siapa Menpera Baru?

SAJIAN UTAMA

Teguh Satria

Mereka Punya Prestasi

R

ealestat Indonesia (REI) punya sejarah panjang dalam pembangunan perumahan di Indonesia. Asosiasi yang berdiri pada 11 Februari 1972 dan sebelumnya bernama Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) ini banyak memberi warna dalam kehidupan bangsa Indonesia. REI yang beranggotakan ribuan pengembang besar-kecil di seluruh nusantara ini berhasil tampil sebagai mitra pemerintah. Bahkan, kehadiran dan kiprah REI kerap dijadikan takaran m engu kur suhu perekonomian dan moneter di Indonesia. Ini sungguh luar biasa. Banyak

20


mem ang asosiasi yang menjadi sekadar bendera, tetapi tidak berkibar. Terlipat, kusut, atau berubah warna menjadi bendera putih, dan ada pula yang dipasang setengah tiang. REI tidaklah demikian. Sejak didirikan REI melewati babak demi babak dalam perjalanan sejarahnya menjadi asosiai yang kuat. Padu dan tumbah senafas dengan geliat perkembangan zaman. Secara faktual REI telah berkiprah nyata dalam semarak industri realti dan properti, terutama dalam pembangunan pemukim an di Indonesia. Inilah mereka yang berprestasi saat memimpin REI.

Teguh Satria terpilih sebagai Ketua Umum DPP REI masa periode 2007-2010. Tagline yang ia usung saat menjadi orang nomor satu di DPP REI adalah menjadikan anggota REI lebih profesional, mandiri, berwibawa, dan berm anfaat. Dalam meningkatkan profesionalisme anggotanya, ia mengembangkan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi se hingga kemampuan mereka juga bertam bah dengan menyek olahkan sampai S3. Sangat konsen pada peningkatan kemampuan pengembang menganalisa kelayakan proyek, sebab untuk urusan yang satu ini kalau salah sedikit menganalisa maka akan mengalami kegagalan, ujarnya. “Saya juga ingin agar anggota REI dapat menyusun proposal kredit kepada bank dengan dem ikian merek a akan lebih mandiri dalam menjalankan suatu proyek,” ujarnya. Kemudian pengembang juga diajarkan menyusun rencana pengembangan lahan Sebagai organisasi, kata Teguh, REI yang profesional tidak dipengaruhi kekuatan politik, sedangkan agar berwibawa peraturan harus diikuti termasuk dalam menentukan pengurus REI daerah jangan sampai membawa kepentingan pribadi.

Siapa Menpera Baru?

SAJIAN UTAMA

Enggartiasto Lukita

Nama Enggartiasto Lukita sejatinya bukan nama asing bagi sektor perumahan. Enggar yang lahir di kota Cirebon, Jawa Barat pada 12 Oktober 1951 tercatat punya pengalaman panjang dalam dunia realestat dan properti. Jabatan vital yang telah ia jalani antara lain Komisaris Utama PT Unicora Agung, Direktur Utama PT Kartika Karisma Indah, Direktur Utama PT Kemang Pratama, Direktur Utama PT Bangun Tjipta Pratama dan Direktur PT Supradinakarya Multijaya (1994 - 2004). Suami Peggy Lukita ini dikenal banyak berkecimpung dalam dunia organisasi. Enggar tercatat sebagai Ketua Departemen REI periode 1986 - 1989 dan jabatan Ketua Umum untuk periode 1992 - 1995. Selam a memimpin REI, Enggar adalah pekerja keras, dan tak pernah menolak menerima tamu saat bekerja di daerah. Siapapun pengembang yang ada di daerah Enggar tak segan-segan menyediakan waktu untuk bertemu. Selain menjadi pengusaha properti, Enggar dikenal kritis terhadap kebijakan-kebijak an pemerintah di bidang perumahan. Ia pernah menyoroti belum jelasnya deregulasi yang terkait dengan aturan mengenai kepemilikan properti oleh asing di Indonesia. Kebijakan itu menurutnya sangat bergantung kemauan pemerintah

dan DPR untuk mengamendem en UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UU PA). “Sebenarnya persoalan kemauan politik dari pem erintah. Kami sudah terus mendorong ini. Tapi, keputusannya tetap saja kita menunggu dari pemerintah.” Enggar juga getol menyuarakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996 tentang Kepemilikan Properti oleh Asing. PP itu, katanya belum cukup memadai untuk membatasi kepemilikian properti oleh asing. Enggar pun mendorong agar dilakukan revisi terhadap peraturan tersebut. Peraturan itu, juga belum mengak omodasi kepentingan investor maupun pengembang serta belum memberi kepas tian hukum bagi pem ilik asing. PP itu tidak mencukupi untuk mengatur sektor ini, meskipun langkah untuk merevisi PP 41 menunjukkan ada kem auan dari pem erintah. “Setidaknya, ini bisa menjadi langk ah untuk membuka pasar,” ujarnya. Enggar juga berhasil mengembangkan kemitraan antara pengembang nasional dan lokal, pengembang besar dan kecil. Sangat perduli untuk mengangkat kualitas pengembang daerah. Kerjasama dan komunikasi dengan pemerintah dan DPR berjalan sangat harmonis. Sangat menguasai perm asalahan perumahan di Indonesia.

Setyo Maharso, nama ini bukan orang baru dalam industri realestat dan properti. Sosoknya cukup dikenal, ia adalah Ketua Umum REI periode 2010-2013. Kendati Setyo Maharso mengak u belum sempurna dalam memimpin REI dalam periode itu, namun dedikasinya bagi organisasi tersebut sangat tinggi. “Paling tidak saya sudah ik ut mendarmabaktikan pikiran, tenaga, waktu yang sudah saya hibahkan untuk melayani anggota REI seluruh Indonesia.” Ia mengak u hal tersebut dilakukan dengan ikhlas dan bertanggung jawab demi kemajuan industri realestat di Indonesia pada periode kepemimpinannya. Setyo Maharso termasuk sosok yang kebapakan. Ia bisa menjaga hubungan baik antara DPD seluruh Indonesia dengan DPP, hal ini “mungkin” dikarenakan ia salah satu Ketua Umum DPP yang berbasis dari DPD. “Saya sebagai Ketua DPD REI DKI yang langsung ikut percaturan dalam m unas dan terpilih sebagai ketua umum dengan dukungan hampir dari seluruh DPD se Indonesia,” ungkapnya. Program unggulan semasa ia memim pin REI adalah “ menasionalkan pengembang daerah” sehingga pengembang di daerah tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri. m ereka, katanya bisa

bermitra dan mengembangkan usahanya bersam a dengan pengembang daerah lain, terutama dari Jakarta. Selanjutnya masalah “ pembiayaan “ dan “kepastian hukum”. Ia mencontohkan pada tahun 2011 program subsidi KPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sempat terhenti sehingga DPP REI bekerja sama dengan perbankan membuat program sendiri untuk menjembatani kekosongan KPR untuk MBR dengan nam a “ KPR G rya Idaman “. Untuk membantu pengembang memamerkan produk nya, DPP menyelenggarakan REI Expo serentak di 20 provinsi se Indonesia yang diapresiasi dan m endapatkan Rekor MURI pada tahun 2012. Saat mem impin, Setyo Maharso m embangun hubungan baik dengan stake holder. REI selalu memposisikan kesetaraan , sehingga tak hanya didengar tetapi juga diminta pendapat dan usulan bagi perkembangan industri realestat di Indonesia. “REI selalu m emposisikan bahwa realestat adalah industri, bukan jasa sehingga bisa menjelaskan posisi REI, bahwa REI ikut m engukir dan mem beri warna dalam perkembangan pem bangunan di Indonesia utamanya perumahan . REI ikut membantu menyelesaikan m asalah ketenagakerjaan di Indonesia,” katanya. Vol.8 | Oktober 2014

21

Siapa Menpera Baru?

SAJIAN UTAMA

Perlu Peran Pemerintah

Bangun Perumahan

Menjabat Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Tahun 1978-1983 dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Tahun 1983-1988 pada Pemerintahan Presiden Soeharto, membuat Cosmas Batubara paham sekali kondisi sektor perumahan, terutama perumahan untuk lapisan menengah ke bawah. Pria kelahiran Simalungun, Sumatera Utara, pada 1938 ini, menegaskan, komitmen kuat pemerintah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi rakyat. Ujar pria yang aktif diberbagai perusahaan properti memaparkan permasalahan sektor perumahan saat ini dan solusinya.

COSMAS BATUBARA

Rumah non subsidi

Saat ini terjadi kondisi backlog perumahan yang mencapai 15 juta, bagaimana pandangan Bapak? Kita harus tahu dulu, itu perumahan di kota, di desa atau keseluruhan. Tapi okelah, saat ini pemukiman di k ota itu mendekati 55 persen, jadi kita perkirak an itu terjadi di di perkotaan, data ini harus dicek dulu. Sebenarnya, untuk 22


mengatasi ini harus menjadi program pemerintah,berapa target pengurangan itu setiap tahun. Misalnya dengan kondisi yang 15 juta ini, harus ada target, kapan diselesaikan, 15 tahun misalnya, jadi setiap tahun harus ditargetkan terbangun sekitar 1 juta unit rumah. Kedua, kita harus tahu, berapa sebenarnya kebutuhan rakyat atas

rumah. Itu bisa dilihat dari pertama, pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahunnya, kom posisi penduduk, yang muda yang tua, dan sebagainya. Juga dipertim bangkan jumlah rumah tua yang setiap tujuh tahun harus diperbaiki. Dari hal-hal seperti itulah, akan ketemuan, berapa sebenarnya kebutuhan rum ah setiap tahunnya, berapa yang

Siapa Menpera Baru?

SAJIAN UTAMA

Rumah non subsidi sanggup dibangun, sehingga ketemuan angka backlog. Intinya, harus ada komitmen konk ret yang kuat untuk mengatasi itu, harus ada ukuran yang disepakati bersam a. Pemerintah melakukan program perumahan dan bersamaan dengan itu juga mendorong swasta mem bangun perumahan. Bapak melihat komitmen itu belum ada? Saat saya jadi Menpera dulu, ada yang namanya program pemerintah secara keseluruhan dan ada program per departemen (Kementerian). Nah, di Departemen Perumahan Rakyat, saat saya jadi menteri, ada peresmian 40 ribu unit rumah sederhana oleh Presiden. Saat ini tidak ada hal-hal seperti itu. Saya m emim pikan hal itu terjadi lagi. Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mem bangun rumah rakyat. Saya menyayangkan, Jokowi, yang dikampanyenya mengedepankan program Pro Rakyat, sedikit sekali membicarakan soal rum ah untuk rakyat, yakni rumah sederhana yang terjangkau kelas m enengah ke bawah. Konon, salah satu kendala dalam pembangunan perumahan adalah kian mahalnya harga tanah. Bagaimana mengatasinya? Sebetulnya, sejak tahun 1980-an , kita sudah melakuk an kebijak an pembangunan secara vertikal, ke atas, seperti apartemen atau rumah susun. Kemudian pem erintah juga bisa menyediakan tanah milik pemerintah untuk dibangun perumahan oleh swasta. Nah, dua hal itu kita bisa mengatasi kenaik an harga tanah. Pemerintah dalam hal ini beperan sebagai perencana sekaligus fasilitasitator. Pemerintah bisa membantu pihak swasta,

dalam hal ini pengembang, dengan mem permudah perizinan, mempermudah pengurusan IMB, juga menyediakan infrastruktur, seperti jalan akses, listrik, air bersih, gas, dan sebagainya, sehingga beban pengembang berkurang yang ujungnya bisa menurunkan harga rum ah sederhana untuk rakyat kelas menengah ke bawah. Sebagai gambaran, di Singapura, rum ah sederhana dan rumah susun murah yang seharga Rp 2-3 miliar, laku keras karena peran pemerintah sangat besar. Pem erintah juga bisa berperan menyiapkan aturan dan regulasi. Di Singapura ada yang namanya Housing Development Board atau semacam badan perumahan, juga di beberapa negara lain, ada semacam badan perencanaan dan pelaksana pembangunan perumahan, apakah Indonesia juga membutuhkan badan semacam itu? Saya kira tidak perlu. Yang penting Kementerian Perumahan Rak yat diberdayakan dengan diperbesar kewenangannya, punya visi yang jelas. Selain itu, kan kita juga punya Perum Perumnas, yang fungsinya mirip Housing Development Board di Singapura. Tinggal misinya diperjelas, Perumnas jangan masuk ke wilayah komersial, cukup konsentrasi di perum ahan m urah untuk kalangan menengah ke bawah. Soal ide perlunya bank tanah untuk mengendalikan harga tanah? Sulit terwujud. Harga tanah itu mengikuti pasar. Pengalaman saya dulu saat jadi menpera, perlu anggaran yang besar sekali untuk membebaskan tanah untuk membangun perumahan. Sekarang apalagi saat

harga tanah mahal sekali. Siapa yang sanggup m emberi pinjaman pada pemerintah untuk membebaskan tanah. Yang penting, sekarang bagaimana pem erintah mengurangi beban pengembang dengan m enyediakan fasilitas, permudah perizinan, dan sebagainya.

rakyat yang dibutuhkan pada pemerintahan mendatang, seperti apa? Tak peduli dari partai politik atau non partai, yang penting ia punya pemikiran,pandangan, dan solusi tentang perumahan. Ia juga punya komitmen yang kuat untuk membangun rumah bagi rakyat menengah ke bawah. Mungkin baik juga m enteri perumahan rakyat yang berlatar belakang pengem bang. Pengganti saya dulu, Siswono Yudhohusodo, karena berlatar belakang pengembang, ia punya jaringan dan punya pengetahuan perumahan, sehingga sangat mem bantu tugasnya sebagai Menpera. Satu lagi, bagaimana pandangan Bapak mengenai tren perumahan ke depan? Ada dua hal,pertama, kian banyak wilayah urban akibat semakin banyak nya masyarakat di desa yang pindah untuk bekerja di kota. Kedua, perlunya dikurangi konversi lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Dengan kedua hal itu, maka m asa de pan perumahan ada di apartemen atau rumah susun. Saya kira rakyat akan menerimanya. Masalahnya, sekali lagi, sanggup ga pemerintah membangun apartemen atau rumah susun yang terjangkau masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Vol.8 | Oktober 2014

23

REGULASI

Sengketa tak hanya menyangkut soal tanah, tetapi perselisihan antara konsumen dan pengembang di bidang properti.

M

asih hangat di ingatan, bagaimana silang pendapat yang terjadi antara Roy Suryo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dengan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) Wakil Gu bernur DKI terkait sengketa lahan Taman BMW Jakarta Utara. Menpora m arah ketika Taman BMW sebagai lahan pengganti Stadion Lebak Bulus yang akan dibongkar ternyata bermasalah. Perlu diketahui Stadion Lebak Bulus akan dibongkar dan dijadikan pem bangunan MRT. Roy Suryo beralasan Taman BMW dibersih. Taman BMW ini terletak di Jakarta Utara, tak jauh dari lokasi Pengadilan Jakarta Utara. Di depan taman ini terdapat plang bertuliskan lahan milik Penprov DKI, tapi tak jauh dari plang itu terpampang juga tulisan lahan milik PT Buana. Taman BMW ini m asih mem ang belum terurus karena urusan klaim dari PT Buana. Di lokasi, gundukan tanah m asih terlihat. Tak ada tanda-tanda akan dibangun stadion. Taman ini dinamai BMW sesuai dengan slogan gubernur terdahulu Wiyogo Atmodarminto yang m enciptakan slogan bersih manusiawi dan berwibawa. Jadilah nama 24


Mendesak Pengadilan Sengketa Properti BMW. Dahulu di lokasi ini ada rumahrumah dari triplek, hingga kemudian Pemprov DKI m elakukan penggusuran pada para warga itu. Kasus Taman BMW hanyalah ilustrasi dari sengkarut sengketa lahan yang terjadi di Indonesia. Kasus ini belakangan memang menyita perhatian publik karena belum ada titik temu penyelesaiannya. Elza Syarief dalam bukunya “ Menuntaskan Sengketa Tanah: Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan” mencatat, tanah bagi orang Indonesia memiliki nilai yang tinggi dilihat dari segala segi, baik sosiologi, antropologi, psikologi, politik, militer, maupun ekonomi. Sementara, perkara tanah di Indonesia terus berm unculan. Elza melihat hal itu disebabkan banyak faktor: peraturan yang belum lengkap, pejabat pertanahan yang kurang tanggap, data yang tidak akurat, transaksi tanah yang keliru, hingga penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan. Secara historis, urusan tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Undang-undang ini mengusung semangat nasionalis, mengutamakan m anusia daripada korporasi, dan

mencegah kesenjangan dalam kepemilikan tanah. Namun, sebelum landreform berbasis UUPA sempat dijalankan, rezim berubah dan UUPA itu pun terpinggirkan. Rupanya pergantian mendadak rezim penguasa setelah peristiwa 30 Septem ber 1965 menjadi cikal bakal merebak nya konflik pertanahan. Setelah UUPA kandas, tertib tanah berangsur-angsur berkurang. Konsep tanah untuk kesejahteraan seluruh rakyat di zaman Orde Lama, menurut Elza, digantikan dengan konsep tanah untuk pembangunan di zaman Orde Baru. Hukum privat dan hukum publik mengenai pertanahan menjadi tumpang tindih. Hal itu diperparah dengan pelanggaran, seperti pemalsuan dan penyerobotan tanah, menyuburkan sengketa tanah di Indonesia. Timbul berbagai m asalah, mulai dari tak bisa dimanfaatkannya tanah untuk ke makmuran sampai bentrokan yang mak an korban jiwa. Sejak pengadilan agraria dihapuskan pada 1970, penyelesaian konflik agraria secara struktural disatukan m elalui mekanisme peradilan umum. Namun, kenyataannya, pengadilan yang ada tidak dapat memberikan rasa keadilan bagi

REGULASI masyarakat, khususnya bila kasus berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Peradilan umum ternyata sudah overload dan tidak mampu secara cepat dan adil menyelesaikan konflik-konflik agraria yang hampir terjadi di semua lini dan daerah. Belum lagi persoalan tidak begitu banyaknya penegak hukum seperti jaksa dan hakim yang mumpuni dalam menguasai masalah tanah dan hukum agraria. Sebagai pengacara yang kerap menangani kasus sengketa tanah, Elza merasakan betul, selam a ini penanganan perkara pertanahan di negeri ini bagaik an rimba raya. Terlalu banyak yang terlibat, termasuk petugas huk um yang nakal dan petualang berjuluk calo. Prinsip penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan m urah hanya dalam teori. Prakteknya jauh panggang dari api. Untuk itu, m enurut Elza, peradilan agraria sangat perlu dibentuk kembali untuk menuntaskan sekitar 1.700 kasus sengketa lahan yang ada. Untuk m endapat model peradilan agraria, Elza m emaparkan mek anism e pengadilan khusus yang ada di Australia dan Afrika Selatan. Contoh itu tentu tidak serta-merta diambil seluruhnya, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi sosial di Indonesia. Ketua Umum REI, Eddy Hussy menyoal dari sisi yang lain. Eddy mencon-

bangunan (KLB) yang rumit. “Aturan tentang KLB untuk rumah susun milik (rusunami) dari 6 menjadi 3,5. Padahal sewaktu KLB masih 6, para pengembang menggunakannya sebagai rusun sederhana. Tetapi setelah diubah menjadi 3,5, pengembang menjadi tidak bisa m embangun rusunam i,” kata Eddy. Eddy berharap Pemerintahan JokowiJK dapat membantu dunia usaha, termasuk properti, untuk mengecilkan faktorfaktor pemicu ekonomi biaya tinggi ini. Pengembang dan Konsumen Dalam hal berbeda kasus yang nyaris sama, ternyata Indonesia juga m embutuhkan lembaga yang bisa menyelesaik an perselisihan khusus bidang properti antara konsumen dan pengembang. Lembaga ini diharapkan bisa menyelesaik an sengketa dalam waktu cepat dan memiliki putusan yang mengikat. Kenapa mendesak? Karena belakangan marak terjadi perselisihan antara pengembang dan konsumen dalam penjualan properti. Banyak kasus, saat konsumen membeli properti dikecewakan dengan rum ah yang belum dibangun, dan fasilitas umum yang belum tersedia. Padahal, dijanjik an oleh pengembang, rumah akan dibangun setelah akad kredit serta diikuti pembangunan fasilitas. Hanya saja, konsumen kecewa karena setelah akad kredit ternyata

rumah belum juga dibangun. Bila sudah begini ujung-ujungnya konsumen dirugikan. Guna menyelesaikan, Erwin Kallo, pakar hukum properti punya solusi. Menurutnya kasus semacam ini tak bisa lewat persidangan. “Harus di luar persidangan atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Jepang sudah sejak lam a menerapkan ADR,” katanya seperti dikutip detik.com. ADR layaknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang memiliki tiga juri serta ada perwakilan termohon dan pemohon. Namun penyelesaian sengketa bisa diambil dalam waktu cepat. Berbagai sengketa seperti lambatnya sesuai perjanjian hingga fasilitas properti tidak lengkap bisa diputuskan dengan cepat. Alasannya karena skema penyelesaian perselisihan diatur jelas dan bersifat mengikat. “Ini kan pembuktian yang mudah. Ini bukan sengketa tanah. Ini penyelesaian antara konsumen dan pengembang,” ungkapnya. ADR tidak m embutuhkan Undangundang, cukup dengan peraturan menteri terkait sebagai regulator namun diketahui oleh asosiasi pengembang seperti REI dan APERSI. Untuk menerapkan konsep ini diperlukan komitmen dan keinginan kuat dari pemerintah untuk menciptakan lembaga penyelesain di luar pengadilan.

REHAT

Kuliner Sehat

Menantang

Bisnis realestat ternyata tak hanya melulu menjadi urusan developer, seorang chef ternyata juga bermimpi menjadi developer. Adalah Maria Irene Susanto atau Chef Marinka sosok itu. “Sejujurnya keinginan saya selain bis nis kuliner dan fashion adalah berbisnis properti, karena meski properti bukan investasi yang am an apalagi jika kita tidak mem punyai kemampuan menjual dan salah memiliki lokasi. Tetapi bisnis properti adalah bisnis yang dan tidak memakan waktu yang lama,” ujarnya polos. Chef Marinka mengungkapkan sem pat kepikiran untuk m enjadi developer, nam un untuk saat sek arang masih jauh karena ia mengaku sibuk banget. Namun bila harus mem ilih, Chef Marinka dengan mantap menyebut kuliner adalah pilihan bisnis yang tepat. Ia mem ang berencana memulai urusan bis nis mem anjakan lidah tersebut. Ia ak an mem buka bisnis kuliner bertajuk ‘Restoran Sehat’. Restoran Sehat ala Marinka ini berkonsep sebuah tempat m akan dimana pengunjung merasa aman dengan makanan yang disajikan, tentu saja soal cita rasa tetap nomor satu. Walaupun sajian utamanya m akanan vegetarian namun tetap menyajikan kue-kue dan berbahan alami. Marinka m enyemai harapan ingin lebih mengangkat dan memperkenalk an cita rasa kuliner nusantara lebih dikenal di manca negara. “Tentu dengan kaca mata yang sedikit berbeda. Agar itu tercapai saya ingin menjadi duta kuliner Indonesia di luar negeri,” urainya mantap. Keinginan lainnya dari cantik ini adalah tinggal dan menetap di Bali serta mem bawa bisnis resto sehatnya ke Pulau Dewata dipadukan dengan bisnis fashion. “Fashion sudah saya m ulai empat tahun lalu. Perpaduan yang pas antara fashion dan kuliner. Kebetulan itu passion saya.” Buat Marinka kuliner dan fashion samasama membutuhkan karena keduanya adalah seni.

INTERNASIONAL

Investasi Properti

Batam Mengancam Singapura

A

nekdot Singapura m engancam Batam mungkin sudah biasa terdengar bagi masyarakat Indonesia, tetapi Batam mengancam Singapura mungkin belum populer dan berkesan jauh panggang dari api. Soal Singapura mengancam Batam bisa dilihat bagaimana negara ini gencar melakukan pembangunan realestat dan properti dengan cara menguruk laut dan semakin mendekatkan jarak keduanya. Persaingan Batam dan Singapura sudah dimulai sejak abad ke-18, dimulai dari persaingan bisnis antara Inggris dan Belanda dalam upaya menguasai perdagangan di perairan Selat Melaka. Bandar Singapura yang maju dengan pesat, menyebabkan Belanda berusaha dengan berbagai cara menguasai perdagangan melayu dan perdagangan lainnya yang lewat di sana. Hal ini mengak ibatkan banyak pedagang yang secara sembunyi-sembuny i menyusup ke Singapura. Pulau Batam yang berdekatan dengan Singapura, amat bermanfaat bagi pedagang-pedagang untuk berlindung dari gangguan patroli Belanda. Pada abad ke-18, Lord Minto dan 28


Raffles dari Kerajaan Inggris melak ukan barter dengan Pemerintah Hindia Belanda sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura diserahk an kepada pemerintah Belanda. Tak ada literatur yang dapat menjadi rujuk an dari mana nama Batam itu diam bil, yang jelas Pulau Batam m erupak an sebuah pulau besar. Satu-satunya sum ber yang jelas menyebutk an nama Batam dan masih dapat dijumpai sampai saat ini adalah Traktat London (1824). Penduduk asli Kota Batam diperkirakan adalah orang-orang Melayu yang dikenal dengan sebutan Orang Selat atau Orang Laut. Penduduk ini paling tidak telah menempati wilayah itu sejak zaman kerajaan Tumasik dipenghujung tahun 1300 atau awal abad ke-14. Dalam era kekinian, Singapura bukanlah pesaing Batam,karena memang tak dapat diperbandingkan. Singapura adalah sebuah negara, sedangkan Batam sebuah kota yang skupnya masuk bagian Provinsi Kepulauan Riau. Namun bukan sesuatu yang mustahil bila kelak Batam akan bersaing dengan Singapura, bahkan akan menjadi alternatif karena Singapura yang semakin penuh

INTERNASIONAL

Haris Resort Waterfront

Batam

sesak. Batam akan menjadi pilihan investasi realestat dan properti karena lahannya yang masih luas dan strategis dalam urusan bisnis. Indikasi itu mulai sangat tampak. Lihat saja bagaimana mantan Presiden BJ Habibie berkom itmen untuk merintis industri pesawat terbang di Bandara Internasional Hang Nadim , B atam , Kepulauan Riau (Kepri). “Habibie menyatakan hanya akan merintis selama tiga tahun, setelah itu pensiun dan menyerahkan pada anakanak terbaik bangsa ini,” kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwi Djoko W iwoho baru-baru ini. Tujuan lain dari Habibie merintis perusahaan pesawat di Batam untuk lebih mendapat manfaat dari posisi Batam yang lebih strategis. Bukan hanya Singapura dan Malaysia yang mendapatkan manfaat. Sebelumnya perkirakan prospek bisnis properti di Singapura akan melemah dalam beberapa tahun ke depan. Broker Chesterton Singapore Pte m enyatakan penjualan rumah m enurun 10 % pada 2014 sementara harga juga melemah. Pelemahan bisnis properti termasuk

bea materai dan pajak lainnya atas pembelian rumah, dipicu penilaian lebih rendah oleh Citigroup Inc dan UBS AG terhadap pengembang perumahan kota dalam beberapa waktu terakhir. “Pengembang properti Singapura telah keluar dari trend untuk beberapa waktu,” kata Tim Gibson, Kepala ekuitas properti Asia di Henderson Global Investors Ltd. Ketua Umum REI, Eddy Hussy menilai bisnis properti di Batam pada 2014 cukup bagus. Nam un Eddy meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam melihat peluang tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di Batam. Eddy berharap, Pemko Batam mulai meningkatkan kualitas pembangunannya dalam skala kota besar seperti peningkatan kualitas infrastuktur jalan dan tam an kota misalnya. “Untuk propertinya, perlu ada perubahan proyeksi dari pembangunan perumahan MBR ke rumah berkelas metropolitan. Karena saat ini, kelas menangah di Batam sudah cukup banyak. Ini peluang,” katanya.

Batam KTM Resort


29

LINTAS DAERAH Gubernur Sulawesi Selatan, DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.,M.H.,M.Si didampingi Kepala Dinas Tata Kelola Pemukiman, Kepala Biro Pembangunan, Ir. H. Firdaus Hasan, MT, Kepala Biro Kerjasama, DR. Iqbal Suhaeb, menerim a Pengurus DPD REI Sulsel, di Ruang Kerja Gubernur, Selasa, 16 September 2014. “Pembangunan perumahan harus bisa konsisten kami bangun, kendala kami masih sangat besar, jadi kami butuh dukungan dari gubernur dan jajarannya,“ ujar Ketua REI Sulsel, Arief Mone, seperti dikutip sulselprov.go.id. Gubernur sudah mengamanatkan kepada kadisnya untuk ditindaklanjuti karena terkait rumah bersubsidi ini. Menurutnya, pengem bang butuh stimulan terkait perizinan-perizinan. “Jika dilihat respon gubernur, saya yakin program rumah bersubsidi ke depan bisa kami giatkan,” ucapnya. Masukan dan motivasi dari gubernur tentunya sangat dibutuhkan agar ke depannya target pembangunan rumah bersubsidi bisa dipenuhi. “Target kami bisa mem bangun sampai 15 ribu unit. Karena rum ah bersubsidi ini terkait dengan rakyat, kemarin kenaikan harganya sempat tersendat sekian lama. Persetujuan dari Menkeu terkait pembebasan PPn nya juga lambat sehingga baru dimulai lagi,” urai Arief.

Gubernur Sulawesi Selatan menerima Pengurus DPD REI Sulsel, di Ruang Kerja Gubernur, Selasa, 16 September 2014.

Syahrul Yasin Limpo Terima Pengurus REI Sulsel

Animo pengunjung tetap tinggi pada Pameran BNI-REI Exclusive Home

Pameran BNI-REI Exclusive Home

REI Sulsel Targetkan Transaksi Rp 100 Miliar 30


DPD Realestat Indonesia (REI) Sulawesi Selatan (Sulsel) targetkan transaksi hingga Rp 100 miliar dari Pam eran BNI-REI Exclusive Home Expo 2014 yang diselenggarakan di Makassar, 5-14 September 2014. “Kami optimistis target tersebut dapat tercapai, karena dalam event seperti ini kerja sama dengan PT BNI Tbk memberikan berbagai kemudahan bagi konsumen untuk memiliki rumah,” kata Ketua DPD REI Sulsel, Arief Mone dilansir beritasatu.com. Menurut Arief, pameran yang m enghadirkan 61 pengem bang ini sangat lengkap karena menawarkan semua segmen hunian mulai dari rumah bersubsidi hingga hunian untuk segmen kelas menengah ke atas. CEO BNI Wilayah Makassar, Mucharom mengatakan saat ini anim o masyarakat untuk m embeli rumah masih tetap tinggi. “Kami bisa lihat, mesk ipun pameran rum ah diselenggarakan hampir setiap bulan namun animo pengunjung tetap tinggi, ini menunjukkan animo masyarakat untuk mem beli rumah juga tetap tinggi,” jelasnya.

LINTAS DAERAH

Bupati Malang Apresiasi Kehadiran Pengembang Pelantikan dan penguk uhan Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Komisariat Malang masa bakti 2014-2017 digelar di hotel Santika Kota Malang, Rabu (3/9) malam. Hadir dalam acara penguk uhan tersebut Bupati Malang H. Rendra Kresna. Dalam Pelantikan hasil Musda DPD REI Jawa T imur itu, Umang G ianto didapuk menjadi Ketua DPD REI Komisariat Malang masa bakti 2014-2017 m enggantikan Heri Mursyid Brotosejati yang telah mem impin sebelumnya. Umang Gianto yang juga Direktur PT Bulan Terang Utama tersebut menyiapkan program yang lebih baik lagi ketimbang periode sebelumnya untuk memajukan bisnis properti. “Kepemimpinan Heri Mursid sebelumnya sangat bagus. Harus dilanjutkan dan ada inovasi agar lebih bagus lagi,” kata Umang sebagaimana dikutip malangkab.

Pelantikan dan pengukuhan DPD REI Komisariat Malang masa bakti 2014-2017

go.id Dalam kata sambutannya, Bupati Malang memberikan ucapan selamat dan sukses kepada Ketua REI Malang yang baru. “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada REI, selama em pat tahun

berturut-turut Kabupaten Malang selalu meraih penghargaan Adiupaya Puritama dari Kem enpera. Hal ini bukan hanya kerja Pemkab Malang, tetapi juga peran dari para pengembang perum ahan,” kata Bung Rendra sapaan akrab Bupati Malang ini.

Musda IX REI DIY secara aklamasi memilih Nur Andi Wijayanto sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus DPD REI DIY periode 2014-2017

Nur Andi Pimpin DPD REI DIY Nur Andi Wijayanto secara aklamasi terpilih sebagai ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) DIY periode 2014-2017 dalam Musda IX REI DIY. Nur Andi Wijayanto mengantikan Remigius Edi

Waluyo yang telah dua periode memegang cambuk kendali REI DIY. Sementara untuk sekretaris DPD REI DIY dipercayakan kepada Rama Adyaksa Pradipta. Remigius Edi Waluyo mengatakan terpilihnya Nur Andi Wijayanto, Musda kali ini terasa sangat istimewa karena berhasil m emilih ketua yang masih muda. Lebih penting adalah proses regenerasi kepimpinan REI DIY berjalan dengan baik. Sehingga diharapkan REI DIY nantinya akan semakin maju serta berkembang yang lebih baik. “Kami juga berharap Yogya dapat mem percepat pembangunan di DIY di berbagai sektor dan bidang perekonomian, khususnya penyediaan kebutuhan papan bagi masyarakat di berbagai daerah di wilayah Yogyakarta yang dirasa masih sangat kurang,” ujar Edi Waluyo. Vol.8 | Oktober 2014

31

LINTAS DAERAH

Peserta Fun Bike REI Panin sedang bersiap di garis start

REI Sulsel-Bank Panin Gelar Fun Bike Realestat Indonesia (REI) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Bank Panin sukses menggelar dan Jalan Sehat Sambil Beramal di Lapangan Karebosi, barubaru ini. Ribuan peserta m emeriahk an event tersebut. Bank Panin Makassar, Hudli Huduri mengatakan

kegiatan ini berhasil mengumpulkan dana Rp 170 juta. Dana tersebut berasal dari penjualan tiket sebanyak 6.830 lembar. “Acara ini m enjadi agenda tahunan dan salah satu langkah taktis REI-Bank Panin dalam m ensosialisasikan event pam eran rumah impian,” katanya sebagaimana dilansir fajar.co.id.

Audiensi REI Komisariat Malang ke Kantor Redaksi Harian Malang Post

REI-Malang Post Siap Bekerjasama 32


DPD REI Komisariat Malang berganti kepengurusan secara resmi mulai Rabu (3/9). Sebelumnya, kepengurusan yang baru pun aktif mempersiapkan diri sebelum bertugas memimpin anggota yang merupakan pengembang properti di Malang. Aktivitasnya antara lain, melakukan media visit ke Malang Post untuk menyam paikan visi misi REI di kepengurusan mendatang. Wakil Ketua DPD REI Komisariat Malang, Koko Ganif Trioko m enyatakan, bila REI selanjutnya akan lebih aktif lagi untuk mem ajukan bisnis properti atau konstruksi di Malang Raya. Salah satu caranya, melalui pameran. “Selama ini, pameran sudah berlangsung dengan menggandeng perbankan. Untuk kepengurusan selanjutnya, juga meneruskan program itu,” ujarnya, ketika mengunjungi Malang Post, sebagaimana dilansir m alang-post.com . Dia menuturkan, selama ini yang telah digandeng adalah BT N baik yang konvensional maupun syariah. Perbankan tersebut memang konsen pada penyaluran Kredit Pemilik an Rum ah (KPR) sehingga terus mendukung program REI. “Pengembang yang ikut pameran untung, REI dan perbankan juga tetap mendapatkan nilai lebih masingmasing,” kata dia.

LINTAS DAERAH

DPD REI Batam Gelar Pameran Perumahan DPD REI Batam secara resm i mem ulai pelaksanaan pameran perumahan di Atrium T imur Mega Mall, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (24 Septem ber 2014). Ketua Panitia REI Expo Batam 2014, Edison mengungkapkan, pameran yang diikuti oleh 25 perusahaan pengembang dengan 34 stan itu menampilkan beragam tipe perum ahan. Mulai dari jenis Rumah Sejahtera Tapak (RST ) sampai rumah mewah. “Properti yang paling m ahal ditawarkan adalah rumah mewah seharga Rp4,5 m iliar,” ujarnya. Sedangkan properti termurah yang ditawark an dalam pameran kali ini adalah tipe RST seharga berkisar Rp125 juta oleh sejumlah perusahaan pengembang.

Maket perumahan pada acara REI Expo Batam 2014

KILAS BERITA

Transaksi Rumah Rakyat Expo capai Rp 613 M

Menpera Djan Faritz menggunting pita “Pameran Rumah Rakyat Expo 2014” di Jakarta Convention Center

Para pem impin penting dari sektor swasta dan pejabat-pejabat pemerintah hari ini melaksanakan pertemuan pada peluncuran IIICE’14 - Indonesia International Infrastructure Conference & Exhibition dan RGC’14 - Regional Governments Conferences on Sustainable and Inclusive Infrastructure Developm ent di Jakarta, yang m enyoroti pentingnya infrastruktur di sektor transportasi darat, laut & kereta api, pembangkit listrik & energi terbaruk an serta pengolahan air & limbah. Tema acara tahun ini adalah Membangun Kemitraan dalam Rangka Mendorong Perekonomian dan Pertumbuhan Sosial di Seluruh Propinsi. Peluncuran hari ini dihadiri oleh pemangku kepentingan, diantaranya Ke menterian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sebagai perwak ilan dari Steering Committee. Selain itu acara ini juga dihadiri oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), di mana keduanya turut mendukung penyelenggaraan acara IIICE’14 dan RGC’14.

34


Kementerian Perumahan Rakyat melalui Badan Layanan Umum-Pusat Pem biayaan Perumahan (BLU PPP) m enggelar pameran rumah rakyat di 11 kota besar di Indonesia. Diawali di Jakarta 3-7 September 2014 lalu di JCC Jakarta Covention Center), disusul oleh 10 kota besar lainnya, yaitu di Surabaya (17-25 September di Jatim Expo International), Palembang (20-28 Septem ber di Ampera Convention Centre). Selanjutnya, Banjarmasin (20-28 September di Grand Banua), Bekasi (25 September – 3 Oktober di Bekasi Junction), Makassar (27 Septem ber - 5 Oktober di Celebes Convention Center), Pontianak (28 September – 6 Oktober di Rumah Radang), Semarang (6-14 Oktober di Java Mall), Karawang (7-15 Oktober di Cikampek Mall ) Tangerang (9-17 Oktober di Tang City), dan berakhir di Medan (11–19 Oktober di Hermes Palace). Pameran Rumah Rakyat Expo 2014 di JCC yang berlangsung selam a lima hari mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat. Hal ini terlihat dari banyak nya jumlah pengunjung. Dari data yang ada, tercatat pengunjung mencapai 102.254 orang atau 204% lebih tinggi dari jumlah yang ditargetkan. Jum lah transaksi pem belian rumah ( ) pun mencapai 5.576 unit atau senilai Rp 613 Miliar.

Pertemuan para pemangku kepentingan pada “Infrastruktur Regional IIICE’14” di Jakarta

IIICE’14 Soroti Pentingnya Infrastruktur

KILAS BERITA

Jakarta Pilihan Utama Konsumen

Diskusi Hasil Survei Rumah123.com

Rum ah123.com kembali mengungkapkan hasil “Asia Property Market Sentiment” khususnya untuk wilayah Indonesia yang diadakan di Kaffeine, SCBD Jakarta. yang rutin diadak an oleh iProperty Group ini mengungkapkan banyak hal terkait sentimen konsumen akan pasar properti di Indonesia. Dengan menggali data dari lebih 10.000 konsumen secara online yang seperempatnya berasal dari Indonesia, didapatkan berbagai data m enarik seperti jenis properti yang dicari konsumen saat ini, budget, waktu pembelian, wilayah yang menjadi favorit merek a hingga properti luar negeri di negara mana saja yang menjadi sasaran beli konsumen. Mario Gaw, General Manager Rum ah123.com m engatakan, dilakukan secara rutin setiap dua kali setahun ini sangat bermanfaat bagi masyarakat umum, investor, pembeli, penjual maupun pemilik properti baik warga lokal ataupun ekspatriat dengan data-data lengkap dan terbaru. Beberapa hasil survei tersebut diantaranya mengungkapkan motivasi utama untuk membeli properti adalah untuk memiliki rumah tinggal sendiri yang dijawab oleh 68% responden lalu diikuti untuk investasi jangka panjang dan keinginan tinggal di lingkungan yang lebih baik.

Accor Launching Hotel Ibis Gading Serpong Accor, operator hotel internasional terkemuka di Asia ibis Gading Serpong, yang merupakan anggota terbaru dalam jajaran keluarga hotel ibis di Indonesia. Hotel yang baru dibangun ini m emiliki 208 k amar dan berlokasi strategis di jantung zona perdagangan k ota Tangerang. Ibis G ading Serpong 25 menit berkendara dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sekitar 45 menit berkendara dari pusat bisnis Jakarta. laysia, Indonesia dan Singapura, mengatakan, ibis Gading Serpong, melengkapi jajaran hotel keluarga ibis ke-33 di Indonesia. Pembukaan hotel baru ini membuat kami sem akin optimis dapat mencapai target untuk mengoperasik an 100 hotel hingga akhir tahun depan. Ibis adalah brand hotel ekonomi Accor yang menawarkan akomodasi berkualitas dengan . Melalui konsep dan identitas brand yang baru, ibis memberikan kenyamanan bagi para tamu hotel serta menyediakan kamar hotel dengan fasilitas lengkap dan area publik dengan desain m odern. Ibis Gading Serpong memiliki kamar dengan desain modern kontemporer yang dilengkapi dengan fasilitas dan amenities berstandar internasional serta mengedepankan kepraktisan ruangan dan kenyamanan. “Setiap kamar memiliki Sweet Bed ibis, sebuah meja kerja, T V LCD 29-inch, brankas, fasilitas membuat teh/kopi dan akses internet Wi-Fi gratis”.

Peresmian Hotel Ibis Gading Serpong Vol.8 | Oktober 2014

35

JALAN-JALAN

Raja Ampat, Surga Properti M engenal Bali adalah biasa, mengenal Raja Ampat adalah luar biasa. Luar biasa k arena Raja Ampat yang terletak di Prov insi Papua memiliki panorama alam yang lebih indah dan menantang. Menantang, karena lokasinya yang tersembunyi jauh dari hingar bingar, dan butuh perjuangan kuat untuk sam pai kesana. Tetapi Itu dulu, ketika Raja Ampat baru dikenal sebatas keelokan alamnya. Kini Raja Am pat begitu dekat, karena potensi itu bertambah dengan masuk nya investasi sektor properti di kabupaten yang mem iliki sekitar 200 dive spot ini. Belum lama ini terendus kabar dua grup perusahaan terkemuka nasional yakni Sampoerna dan Santika berencana melakukan investasi hotel. Menurut Direk tur Jenderal (Dirjen) Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau, dan Pulau Kecil Kem enterian Kelautan dan Perik anan (KP3KKKP) Sudirman Saad, bahwa kedua perusahaan itu tengah melakukan studi kelayakan di kawasan tersebut, termasuk mencari lokasi, dan menghitung kebutuhan investasi. Kehadiran hotel berbintang di Raja

36


Am pat m emang akan sangat mendukung pengembangan investasi pariwisata bahari yang terus digalakkan pemerintah. Untuk investasi pariwisata bahari, Raja Ampat adalah lokasi yang sangat bagus dan memiliki infrastruk tur yang memadai. “Yang mahal adalah mencari pulau, sedangkan pembangunan tidak terlalu mahal,” ungkapnya. Selam a ini investor yang masuk ke Raja Ampat adalah investor yang umumnya orang asing. Namun, mereka m erupakan investor yang ulet sehingga mam pu mengembangkan resort dan . Sebelumnya PT Waruna Indah sudah mengarahkan haluannya ke Raja Ampat. Pengem bang properti ini menawarkan investasi dalam bentuk Resort yang diberi nama The Cove. Resort ini berada di Teluk Kota Yeben yang m enyajikan pantai berpasir putih, vegetasi hutan mangrove, dan hutan satwa liar. Lok asi ini terlindung dari angin yang mem ungkinkan untuk dibuka sepanjang tahun. Artinya, lokasi ini menawarkan potensi investasi yang penuh sepanjang

JALAN-JALAN tahun tanpa harus terhenti karena faktor cuaca. Akses menuju The Cove juga sangat mudah yakni hanya berjarak dua jam m enyeberangi laut dari Sorong. Letak The Cove yang strategis mem buat pengunjung hanya perlu waktu lima menit untuk sampai ke Manta Ray dan 15 menit menuju Mansuar Island. Investasi per unit ini berlaku em pat minggu per tahun, selama 30 tahun. Artinya investor dapat memiliki hak untuk menghuni unit resort yang dibelinya hingga empat minggu dalam satu tahun. “Tapi kami mewajibkan, minimal dua minggu untuk disewakan. Dua minggunya lagi bebas digunakan tanpa batasan pemakaian termasuk hari besar,” kata Direktur PT Wirana Indah Nusantara (WIN), Jaeanny Dia. Resort ditawarkan senilai US$ 35 ribu per unitnya atau sekitar Rp 350 juta. Ada 30 unit yang ditawarkan kepada investor. Jeanny menyebutkan, hasil investasi yang didapat per unit hasil sewa dua minggu dengan nilai kurang lebih Rp 27 juta. Sehingga total investasi yang akan didapat selama 30 tahun dari satu unit resor adalah Rp 810 juta. minggu entitlement (hak) dalam setahun. Tapi cuma dua m inggu yang bisa dipakai, dua minggunya lagi akan disewakan oleh The Cove kepada pelanggan, dan nanti in vestor akan diberikan (bagi hasil),” kata Jeanny. Serangkaian tawaran menarik bebas

biaya juga menjadi nilai tambah dari investasi ini seperti layanan antar jemput VIP Yacht Sorong-The Cove, penggunaan Yacht untuk sunset dinner, layanan olahraga air tanpa batas. Investor dapat meminjam kan keanggotaan pada teman atau keluarga tanpa biaya tambahan. “Caranya simple, cukup mendaftar jadi VIP m ember kita, membayarkan sejumlah US$ 35.000. Tinggal datang saja ke Sentral Senayan II lantai 16,” tandasnya. Menjadi pilihan menarik berinvestasi properti di Raja Am pat. Hanya saja, teliti dulu saat membeli tanah atau menyewa lahan di Raja Ampat. Dimaksudkan agar soal urusan kepemilikan maupun penyewaan lahan berjalan mulus. Kadisbudpar Raja Am pat, Yusdi Lamatengo tak menampik kerap terjadi sengketa tanah di Raja Ampat antara pembeli dengan pemilik. Menurutnya, ini dikarenakan kekurang hati-hatian pembeli atau calon investor. “Calon pembeli tidak paham masalah pertahanan di Papua termasuk di Raja Ampat yang umum nya berstatus tanah adat. Biasanya orang baru yang datang, ditawari tanah lalu tertarik dan langsung beli tanpa m engetahui status tanah tersebut dan siapa sebenarnya pemiliknya,” jelasnya. Tanah di Raja Am pat yang bisa dibeli itu, lanjut Yusdi ada di Pulau Waisai yang menjadi mainland -nya Raja Ampat. Sementara di pulau-pulaunya tidak dapat dibeli melainkan disewakan.

Sebelum membeli, Pertama, calon in vestor sebaiknya bertemu dengan pem ilik tanah yang sebenarnya bukan makelar, perantara, dan sem acamnya. Kedua, datangi pula pem erintahan setempat mulai dari RT, RW Kepala Desa termasuk Kepala Adat setempat. Untuk menanyakan apakah tanah yang ingin dibeli itu m ilik perseorangan, keluarga atau marga. Ketiga, kalau pemiliknya marga, tanya marga apa dan berapa anggota keluarga yang memiliki tanah tersebut. Keempat, k alau pemilik nya marga atau sejumlah keluarga, sebaik nya temui sem ua anggotanya dan ada persetujuan sem ua di atas kertas bahwa akan menjual tanah tersebut berikut saksi agar kelak tidak ada anggota keluarga yang kom plain. Kelima, kalau pemiliknya tunggal, langsung negosiasi dengan si pem ilik namun tetap disertai saksi. Keenam, menyewa lahan di pulau hanya berdurasi maksimal 30 tahun, dan setiap lima tahun ada peninjauan kontrak. “Harga sewa satu tahun sekitar Rp 40 juta untuk satu kawasan resort,” jelas Yusdi. Sistem sewa lahan, ada untung ruginya. Untungnya bagi pemiliknya, pulau tetap menjadi m ilik masyarakat dan tenaga kerja lok al masuk. Kerugiannya karena disewa oleh investor selama 30 tahun, biasanya ada perjanjian semua kawasan yang disewa tidak boleh digunakan oleh mayarakat dengan kata lain penduduk tidak boleh sembarang masuk. Seolah-olah seperti di blok.


37

Saham Properti Tetap Pilihan

K

endati dibayang-bayangi ancaman inflasi sebagai dampak dari rumor kenaikan harga BBM pada pemerintahan m endatang. Saham properti diprediksi menjadi pilihan hingga penghujung dan awal tahun 2015. Kondisi ini tidak lain karena m araknya proyek properti di Jakarta, khususnya hunian vertikal yang telah mem berik an peluang bisnis besar bagi para emiten pengembang properti. Mengutip riset Daewoo Securities, setidaknya terdapat 46 proyek apartemen di Jakarta hingga tahun 2015 mendatang. Proyek senilai Rp 23 triliun, dan akan menghadirkan setidaknya 25.000 unit apartemen dengan hak milik strate title. “Setidaknya ada lim a perusahaan properti yang tercatat di PT Bursa Efek In donesia (BEI) yang akan berk ontribusi pada proyek apartemen tahun 2015 itu,” katanya seperti dalam riset Daewoo tersebut. Kelima emiten itu, yakni PT Intiland Development (DILD), PT Agung Podomoro Land (APLN), PT Lippo Karawaci (LPKR), PT Cowell Development (COWL), PT Ciputra Property (CTRP). “Kami menyarankan investor untuk 38


mem perhatikan saham-saham sektor properti terutama yang terkait dengan trend hunian vertikal di Jakarta,” kata riset tersebut. Dari kelima saham, riset Daewoo menemuk an bahwa APLN memiliki earning sepanjang tahun 2014 yang relatif lebih menarik. Riset Daewoo menyebutk an, menariknya saham-saham properti ini tak lepas dari besarnya peluang di bisnis ini. Jakarta tercatat sebagai salah satu kota dengan penduduk terpadat terlebih pada siang hari karena kedatangan para pekerja (pelaku bisnis) yang berdomisili di daerah suburban (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cibubur). Kondisi tersebut, mendorong orang untuk m encari alternatif tempat tinggal yang dekat dengan kantor mereka. Terbatasnya lahan m enjadi salah satu faktor berkembangnya trend hunian vertikal di Jakarta. Tercatat sejak Januari-Agustus 2014, indeks saham sektor properti menguat 37,6 %. Sek tor ini mengalami pertumbuhan paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Kenaikan saham sektor properti malampui pertumbuhan Indeks Harga

BURSA

Saham Gabungan (IHSG) yang hanya ini dipicu oleh tingginya permintaan terhadap properti. Selain properti, saham sektor keuangan, infrastruktur, perdagangan juga tumbuh m elebihi IHSG. Penguatan sejumlah sektor tersebut secara tidak langsung juga didorong oleh kenaikan saham properti dan infrastruktur. Penyebabnya, pengembang properti dan infrastruktur mem butuhkan pembiayaan dari bank. Pertumbuhan keempat sektor ini diprediksi akan terus berlanjut sampai akhir tahun. Apalagi, ekspektasi pasar cukup positif terhadap pem erintahan baru yang menjanjikan adanya percepatan pem bangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi nasional. Evelin Liauw, analis properti Ciptadana Securities mengatakan, saham Intiland masih akan menjadi pilihan karena masih

ada proyek di Jakarta, seperti perkantoran south quarter dan apartment south quarter yang kiranya masih dapat memberikan kontribusi yang cukup baik untuk marsales perusahaan tahun ini. “Selain itu masih ada proyek reklamasi pulau buatan dimana Intiland mendapat jatah 63 hektare. Izin diperkirakan keluar tahun ini. Jika proyek ini sudah selesai, maka akan memberikan upside potential ke Intiland maksimal 71 %,” katanya kepada Majalah REI di Jakarta, Jum’at (25/9). Di luar Intiland, saham berkode LPKR, BSDE juga menjadi pilihan, dimana perusahaan masih mem iliki lahan yang cukup luas dan menunjang ekspansi. Selain itu ada juga DILD yang banyak katalis positif ke depannya. Kemudian BKSL dan PW ON juga demikian karena perusahaan ini adalah high rise player yang masih cukup diminati masyarakat Evelin mempredik si saham properti masih akan bullish di high rise apartm ent, retail dan “Kita netral di industrial sales. Kita m elihat adanya trend kenaikan di high rise apartment dimana orang lebih suka tinggal di apartemen untuk menghemat . Pre sales data juga menunjukan kenaikan sebesar 6 % yoy di quartal 2-2014 dimana sebagian ditopang oleh penjualan apartmen,” katanya. Selain itu retail juga menunjukan rate yang terus naik dikarenakan m oratorium di Jakarta. juga dim inati, dimana sekarang mengalam i . Namun dalam 2-3 tahun mendatang, akan ada baru berkisar 600,000 sqm/ tahun dan mungkin dapat menjadik an di tahuntahun mendatang. Melansir survei terbaru Global IP dan YouGov, properti, saham, dan reksadana menjadi alternatif tempat menanam uang para pemilik uang. Kendati bukan di Indonesia survei ini menemukan lebih dari 1.000 penduduk Uni Emirat Arab (UEA) mulai mengalihkan investasinya pada produk properti. Hasil survei menunjukkan porsi

portofolio investasi penduduk UEA produk dipilih 53 persen responden dibandingk an emas. Sementara 43 persen lainnya masih menganggap emas sebagai produk investasi paling aman (safe heaven). Di antara warga UEA yang berinvestasi di properti, sebanyak 41 persen di antaranya bahkan telah m embeli properti di luar negeri, sementara 12 persen memiliki properti di UEA. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang lebih besar di pasar properti internasional saat ini. Namun, kepercayaan itu bisa berubah karena 57 persen dari warga UEA lebih suka menjadikan Dubai sebagai tujuan investasi properti sebagai pilihan mereka berikutnya. Sementara hanya 21 persen yang menganggap London, sebuah kota yang sering dijuluki tujuan investasi safe heaven properti dunia, sebagai lokasi pembelian properti kedua. Vol.8 | Oktober 2014

39

KONSULTASI

Hunian Berimbang:

Bagaimana Agar Tepat Guna? Rumah MBR

S

alah satu tujuan terbitnya aturan Undang-Undang No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan ditindak lanjuti dengan Permenpera Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang adalah salah satu upaya untuk menjamin tersedianya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di dalam Permenpera Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Hunian Berimbang diatur mengenai kewajiban pengembang membangun permukiman dengan komposisi 1:2:3. Mari kita cermati, kendala apa saja yang dihadapi aturan hunian berimbang sehingga dirasa sulit untuk diterapkan serta solusi agar aturan tersebut dapat dijalankan.

40


Rumah Menengah Berikut penjelasan dari Ignesjz Kemalawarta, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Perundang – Undangan DPP REI: Konsep hunian berimbang ini menurut saya baik, dalam rangka pengembangpengembang menengah dan besar ikut mengurangi backlog. Dalam hal penetapan lokasi berimbang dalam satu hamparan tujuannya supaya bisa ada kohesi sosial. Menurut saya tujuan ini baik namun kurang tepat karena kalau itu dijalank an persyaratannya harus ada dua regulasi pendukung lain. Pertama, tata ruang itu sudah diplot oleh pem erintah daerah, sudah ditetapkan khusus bagi perumahan MBR. Kedua, harga NJOP seharusnya tidak naik-naik. Kalau tidak didukung dua

regulasi ini tujuan kohesi sosial tidak ak an tercapai karena dengan naiknya nilai NJOP rumah akan dijual dan MBR mencari lokasi yang lebih jauh. Menurut saya konsep hunian berim bang itu bagus dalam rangka mengurangi . Tapi, dalam rangka kohesi sosial tidak tercapai karena tidak adanya 2 regulasi penduk ung tadi. Jadi, ada perda tentang tata ruang. Kemudian, bisa ada kesepakatan antara Menteri Perumahan dengan Menteri Keuangan bahwa NJOP di daerah tersebut tidak dinaik kan supaya tidak dijual kembali dan subsidi tidak salah sasaran . Undang-undang mewajibkan Pemerintah merumahkan MBR. Undangundang tidak mewajibkan swasta mem bangun untuk MBR. Tapi di Undang-

KONSULTASI undang No 1/ 2011itu ada pengembang untuk hunian berimbang. Nah, wajibnya pengembang dengan wajibnya pemerintah itu kan kenyataannya berbeda. Pemerintah katakanlah punya ”1.000 kewenangan“ untuk merumahk an MBR. Sementara swasta ya swasta, tidak punya kewenangan itu. Jadi wajibnya itu beda kadarnya, sehingga seharusnya m emang ada dulu dari pemerintah sebagai yang diwajibkan dalam undang-undang. Pem erintah menyediakan tanah baru swastanya masuk . Undang-undang itu ada juga yang kurang konsisten. Ada pasal yang mengatakan wajib untuk membantu perum ahan MBR, namun di pasal lain pemerintah daerah dapat. Ini harusnya wajib juga. Jadi, wajibnya haruslah jelas dan tegas. Ketiga, sebetulnya di dalam undangundang itu kan ada selain di lokasi satu hamparan juga di satu kabupaten. Sekarang di kabupaten sebelahnya, sebetulnya dengan membangun jalan 10 meter misalnya dapat dikembangkan hunian berimbang namun hal ini menjadi tidak bisa menjadi berimbang karena undangundang wajib di dalam satu kabupaten. Nah ini yang menyebabkan menjadi tidak fleksibel. Kriteria 1:2:3 Dalam peraturan menteri, kriteria 1:2:3 didasarkan pada perkalian harga. Tipe 3 adalah harga FLPP, yang tipe 2 adalah 6 kali harga FLPP dan tipe satu di atas 6 kali. Kriteria harga ini juga menjadi masalah karena harga setiap tahun bisa berubah sehingga setiap tahun harus disesuaikan. REI sejak awal mengusulkan kriteria ber-

Tipe 1 dan tipe 2 juga tidak perlu diatur, melaink an diserahkan ke kondisi pasar setempat saja, k arena tingkat kemahalan harga di setiap daerah berbeda –beda. Permen mencantum kan sanksi pidana. Ini perlu dikritisi kenapa di Permen ada sanksi pidana, sementara di undang-undang tidak mengatakan pidana. Di undangundang, yang ada sanksi administratif. Kemudian jumlah m embangun 15 unit rumah harus menerapk an hunian

IGNESJZ KEMALAWARTA Wakil Ketua Umum Bidang Hukum & Perundang – Undangan DPP REI. berimbang juga harus dikritisi. Karena dengan jumlah 15 unit harus mem bangun 45 unit rumah sederhana secara sporadis. karena rumah sederhana itu membutuhkan dukungan infrastruktur yang lebih daripada rum ah m enengah. Kalau memang pemerintah bersedia mari kita duduk bersama untuk cari jalan

keluarnya. Misalnya pemerintah m engkhawatirkan kalau berdasarkan luas tipe 3 harga bisa tinggi. Memang bisa terjadi, tapi karena secara regional tidak akan terserap karena pasar tidak mampu. Mari kita duduk bersama membicarakan hal-hal itu dan mencari jalan keluar, sehingga hunian berimbang bisa berjalan dengan sendirinya tanpa harus diatur-atur. Sebagian besar pengembang anggota REI di daerah membangun dengan harga FLPP dan berjalan baik serta diserap pasar dengan baik pula Untuk lokasi misalnya tidak harus satu kabupaten, tapi bisa di kabupaten sebelahnya. Jadi, jangan terlalu kaku dengan harus satu kabupaten. Kalau zaman dahulu di mana belum banyak pembangunan harga masih terjangkau mungkin bisa dilakukan, tapi k alau sek arang di daerahdaerah tertentu di satu kabupaten sulit kalau dipaksakan. Jalan keluarnya menurut saya jangan menyalahkan, tapi mencari jalan keluar. Dan yang saya kira perlu juga adalah perda harus ada dulu. Sekarang m au dipaksakan, tapi perdanya tidak ada. Sebaiknya perangkat regulasi ini harus dilengkapi terlebih dahulu. Menurut saya sebaiknya kita membahas bersama supaya undang-undang dan peraturan di bawahnya konsisten dan realistis sehingga bisa diterapkan secara adil dan fair serta konsekuen. Jika ada yang tidak membangun padahal semua regulasi sudah ditata, perda sudah ada, perlu dilaporkan dan itu pun ada mek anism enya sesuai edaran Mendagri no 648/2012. Sekarang adalah masanya menata regulasi dan mem buat perda di setiap daerah kabupaten/k ota, termasuk tata ruangnya.

Rumah Menengah Keatas

FINANCIAL

Menyeleksi KPR N Memiliki rumah menjadi idaman setiap orang. Ada beragam cara untuk memiliki rumah idaman, misalnya pembelian dengan cara tunai atau mencicil. Pembelian secara tunai dapat dilakukan dengan tunai keras dan tunai bertahap. Sedangkan, jika tidak mempunyai dana tunai yang cukup, membeli rumah dapat dilakukan dengan cara mencicil melalui pinjaman yang sudah disediakan oleh bank. Pinjaman ini berbentuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

ah, dari berbagai pilihan pembelian rumah tersebut, KPR tetap menjadi pilihan utama konsumen dalam melakukan transaksi properti. Hal ini tercermin dari Survei Harga Properti Residensial selama Triwulan II-2014 yang dirilis Bank Indonesia (BI). Dalam survei tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar konsumen

12,17%

(73,69%) m asih memilih Kredit Pemilik an Rum ah (KPR) sebagai fasilitas utama dalam melakukan transaksi pembelian properti residensial, terutama tipe kecil (luas < 36 m 2). Tingkat bunga KPR yang diberikan oleh perbank an khususnya kelompok bank persero berkisar antara 9% hingga 12%. Masih besarnya minat konsum en

Sumber Pembiayaan konsumen KPR

73,69%

14,13%

TUNAI BERTAHAP

TUNAI Sumber: Bank Indonesia

42


FINANCIAL mem ilih KPR, sejumlah bank berlombalomba menawark an beragam produk. Ada yang menawarkan beragam kemudahan, ada pula yang m emberikan sejumlah hadiah menarik. Tujuannya jelas guna menarik minat konsumen. Namun, acapkali konsum en masih mem iliki keraguan untuk mengambil KPR. Keraguan yang muncul hingga mengurungkan konsumen niat mengambil KPR, antara lain belum siap mental untuk berutang dan bimbang akan kemampuan melunasi cicilan KPR. Dari sejumlah bank yang menawarkan KPR, ada baiknya konsumen mem perhatikan hal-hal berikut yang disarikan dari berbagai sum ber sebelum memilih bank yang tepat. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Bank Indonesia (BI) mewajibkan perbankan untuk menginformasikan SBDK pada calon nasabah sejak Februari 2011. SBDK adalah tingkat suku bunga pinjam an dasar bank yang didapatkan dari biaya dana ditambah overhead dan margin keuntungan bank. Informasi SBDK dapat diak ses melalui www.bi.go.id/ id/perbankan/ suku-bunga-dasar. Dari data SBDK yang komponennya terdiri dari biaya dana, overhead dan margin keuntungan bisa terlihat bahwa seharusnya bank besar memiliki SBDK lebih rendah dibandingkan bank kecil. Pasalnya bank besar umumnya memiliki biaya dana lebih rendah dibandingkan bank kecil dengan asumsi overhead dan marginnya relatif sama. SBDK tersebut masih belum memasukkan prem i risiko nasabah. Sehingga dapat dimungkinkan bunga KPR suatu bank bisa lebih tinggi dari SBDK. Sebaliknya, bisa pula bank mem berikan suku bunga KPR lebih rendah dari SBDK. Ada ada bank yang secara fair mem berikan bunga floating sekian persen dari BI Rate (suku bunga yang diberikan oleh BI kepada bank jika menyimpan uangnya di BI) sebagaim ana dikutip detik. com. Hal ini memberikan jaminan kepada nasabah bahwa bank tidak ak an semenamena mengenakan bunga pinjamannya dan jika BI Rate turun, otom atis bunga KPR akan ikut turun. Apabila terjadi hal yang sebaliknya, dimana BI Rate juga m ungkin naik , m aka tentunya bunga KPR juga ikut naik. Ada juga bank yang memberikan jaminan bunga maksimal yang akan dikenak an setelah masa bunga berakhir, tentunya hal ini memberikan jam inan keamanan bagi anda berapapun bunga di pasaran yang berlaku, beban cicilan KPR kita sudah pasti dan tidak akan melewati batas bunga tertentu. Tentunya bank tersebut mem iliki perkiraan sendiri dan antisipasi atas gejolak.

Bunga Floating Dewasa ini sejumlah bank menawarkan bunga KPR dengan istilah floating. Artinya, bank memberikan tawaran bunga murah pada beberapa tahun pertama, lalu setelah masa “bulan madu” tersebut dilalui, bank akan mengenakan bunga yang lebih tinggi dari bunga pasaran. Oleh karena itu, sebaiknya dipastikan berapa bunga KPR yang akan dikenak an selam a masa kredit, k alau setelah masa bunga murah berlalu ditentukan floating, pastikan dasar floating tersebut bisa dipertanggungjawabkan seperti “m aksimal sekian persen” atau “sekian persen dari BI Rate / bunga deposito” tertinggi bank ( ). Jika bank yang anda gunakan mem ang jujur dan ingin memberikan perlakuan yang fair pada anda tentunya tidak akan keberatan dengan kondisi tersebut di atas. Hal lain yang perlu diperhatikan selain biaya bunga adalah biaya lain sebelum mem ilih fasilitas KPR, seperti biaya provisi dan administrasi. Selain itu, perlu diperhatikan pula biaya denda, baik denda keterlambatan maupun denda pelunasan lebih awal. Jangka Waktu KPR Di Indonesia, um um nya jangka wak tu pelunasan KPR maksim al selama 15 tahun. Konsekuensinya makin lam a jangka waktu kredit makin besar pula total bunga yang harus di bayar. Ada baiknya, sebagaimana di kutip kompas.com, mengajukan jangka waktu kredit terpanjang supaya cicilan per bulannya kecil. Anda tak perlu khawatir, pengambilan jangka waktu kredit panjang memang disarankan, mengingat investasi properti (rumah dan tanah) nilainya selalu m eningkat dari tahun ke tahun. Besarnya Cicilan Setelah mem utuskan mengambil KPR, tentu Anda harus menyediakan dana uang muka rum ah sebesar 30 % dari harga rumah, dan pinjaman KPR bank tak boleh

melebihi 70 % dari harga rumah. Maka, usahakan besarnya KPR yang diambil jangan melewati 30 % dari pendapatan perbulannya. Hal tersebut penting agar keuangan tidak tergerus oleh cicilan hutang dan bank tidak menolak permohonan k redit karena meragukan kem ampuan dalam mengem balikan pinjamannya. Uang Tunai Uang tunai dibutuhkan untuk pengurusan KPR di bank antara lain untuk biaya administrasi, , biaya penilaian jaminan, administrsi kredit dan provisi kredit. Uang tunai juga dibutuhkan untuk mengurus biaya asuransi, antara lain berupa asuransi jiwa untuk menutupi debitur dan asuransi kebakaran untuk membiayai rumah yang dijadikan agunan KPR tersebut, serta biaya pengikatan k redit secara hukum yang terdiri dari biaya akta pengakuan utang dan perjanjian kredit, Akta Pem berian Hak Tanggungan (APHT ), kat, BPHT B dan jasa notaris. Track Record Rekaman transaksi Anda harus dijaga dengan baik di bank manapun. Hal ini penting untuk menghindarkan dari penolakan kredit karena bank bisa saja melakukan antarbank m elalui Bank Indonesia, melalui fasilitas Daftar Hitam Nasabah (DHN) untuk melacak riwayat transaksi konsumen. Siapkan “Penampilan” Konsumen juga harus mam pu menunjukkan bahwa rekening cukup aktif dalam pergerakan dana keluar-m asuk di rekening koran/tabungan sehingga pemberi kredit yakin akan kemampuan mengembalik an KPR tersebut. Selain itu, penampilan formal, yakni, usia pemohon KPR antara 21 tahun dan maksimal 60 tahun saat berakhir pinjaman, fotokopi KTP pemohon, fotocopy kartu keluarga/Akta nik ah, fotocopy rekening koran/ tabungan 3 bulan terakhir, dan dokum en lain yang dibutuhkan terkait profesi konsumen.


43

Koridor Bandoeng Tempo Doeloe

Kali ini rubrik show unit akan mengangkat Kota Baru Parahyangan. Hunian asri yang dibangun memperhatikan keseimbangan antara bidang sosial, ekonomi dan lingkungan, sehingga menjadi suatu pola pengembangan yang terpadu dan berkelanjutan demi tercapainya kehidupan yang lebih berkualitas. Kota Baru Parahyangan memprakarsai Gerakan Hayu Hejo!, gerakan yang menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Hayu Hejo! Bentuk dukungan terhadap gerakan ini diwujudkan dalam fasilitas berikut antara lain: 1. Jalur sepeda & Pedestrian. 2. 3. Biopori. 4. Menggalakkan kegiatan menanam pohon. 5. Pengelolaan sampah (menuju zero waste). 6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan umum bertema hijau seperti janji air, ketahanan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. 7. Penerapan desain arsitektur sesuai iklim tropis yang hemat energi dan ramah lingkungan dengan mengoptimalkan bukaan untuk penerangan alam i serta desain atap dan plafond yang tinggi sehingga tercipta penghawaan alami ( ). Koridor Bandoeng Tempo Doeloe Disesuaikan keindahan alamnya, pada

44


masa kolonial Belanda kota Bandung dikenal dengan sebutan “Parijs Van Java”. Konsep Masa pendudukan Belanda ini justru membawa kota Bandung pada masa keemasannya. Bangunan-bangunan dengan gaya arsitektur Eropa berdiri menghiasi kota, dan Bandung menjadi pusat bisnis, hiburan dan gaya hidup pada saat itu. Untuk mengadopsi suasana Bandung mulai tahun 1930, maka di interior di koridor ini dibuat dengan Konsep Cipaganti (hunian). Interior hunian ini juga mengacu pada rumah bergaya Bandung Tempo Doeloe yang dapat ditemui di jalan Cipaganti, Cilaki dan Riau yang memiliki serambi depan dan belakang, dengan suasana yang hijau dan asri, yang tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Desain interior mengadopsi gaya colonial, terlihat dari bentuk ruangan yang terlihat lapang dengan langit-langit yang tinggi, nam un tetap dikem as dalam nuansa modern.

SHOW UNIT Tata Naganingrum Naganingrum adalah permaisuri Prabu Permana Di Kusumah dari kerajaan Galuh. Akibat intrik kekuasaan di kerajaan Galuh, permaisuri Naganingrum harus hidup di pengasingan bersama putra mahkota Ciung Wanara. Pada ak hirnya, Ciung Wanara berhasil merebut kembali tahtanya dan mem erintah Galuh dengan bijaksana. Perjalanan Permaisuri mengedepankan nilai sabar dan welas asih ini menginspirasi penam aan tatar dengan taman bertema sejarah. Hunian dengan tam an bertem a sejarah menjadi Gaya tersendiri bagi Arsitektur yang bertemakan Modern Minim alis ini. Desain m odern yang menjadi kekuatan arsitektur hunian ini tetap terasa indah namun tetap menyatu dengan alam sekitarnya.

Tata Naganingrum Baru Parahyangan dikembangkan berlandaskan kepada 3 pilar utama, yaitu : Pilar Budaya. Nilai budaya yang luhur di adopsi untuk terus hidup dan melekat di hati masyarakat, sehingga tercipta suatu kota berbudaya. Implementasinya antara lain pada penam aan , jalan & fasilitas di lingkungan Kota Baru Parahyangan yang m engadopsi budaya Bumi Parahy angan. Pilar Sejarah. Perkem bangan sejarah kota Bandung di awal abad 20 menjadi inspirasi dalam implementasi pilar sejarah di Kota Baru Parahyangan. Penerapannya dilakukan antara lain pada konsep Garden dan gaya arsitek tur bangunan seperti , Indo Eropa, Victorian, dan lain sebagainya. Pilar Pendidikan. Pendidikan merupakan investasi terbaik untuk kemajuan dan kesejahteraan masa depan. Kota Baru Parahyangan menjadik annya sebagai dasar pengembangan kota m andiri yang diim plementasikan dalam bentuk pendidikan form al dan non formal.

Tata Larangtapa Tata Larangtapa Larangtapa adalah nama seorang putri dikenal sebagai Retna Larangtapa atau Mrajalarangtapa, putri kesayangan penguasa Singhapura (dekat Cirebon). Kala itu Mrajalarangtapa tengah mencari pendamping melalui k ompetisi yang diik uti oleh para pangeran dari berbagai negara, yang pada akhirnya Mrajalarangtapa jatuh ke tangan Prabu Siliwangi. Untuk merefleksikan kecantikan sang putri. Keindahan alam menjadi tema tam an tematik di tatar ini. Hunian dengan tam an bertema Alam Gaya dan Arsitektur yang Modern & Minimalis m enginspirasi ruangan yang lebih terbuka dengan pem andangan alam yang menawan menjadi berpadu dengan gaya modern menjadi kekuatan dari desain hunian ini.

Tatar Candraresmi

Tatar Candraresmi Candraresmi adalah nama permaisuri dari Wretikandayun, raja pertama yang mendirikan Kerajaan G aluh. Pribadinya yang bijak dan cerdas melahirkan anggapan bahwa Beliau m erupak an titisan Dewi Saraswati, yaitu Dewi Literatur & Kebijaksanaan. Pribadi bijak dan kecerdasan sang perm aisuri menginspirasi taman tematik bertema literatur di Tatar Candraresmi. Hunian dengan taman bertema Literatur, dengan gaya arsitektur Modern Tropis sangat terlihat dari bentuk interior yang bertema hijau. Dengan pemanfaatan ruang terbuka secara mak simal sehingga sirkulasi udara dan cahaya dapat mengalir secara maksimal. Vol.8 | Oktober 2014

45

BINCANG-BINCANG

Nuzul Achjar, Senior Research Associate LPEM UI Dalam sebuah game, keseimbangan menentukan menang dan kalah, dalam arti hidup Keseimbangan akhirnya mutlak untuk semua sendi. “Aspek hunian juga memerlukan keseimbangan. Seimbang dalam arti kebijakan, badan usaha dan masyarakat. Tetapi sayangnya saat ini masih terjadi tumpang tindih,” kata Nuzul Achjar, Senior Research Associtate Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI kepada Majalah REI di Jakarta, Senin (29/9). Nuzul mengaku tak habis pikir pemerintah mengeluarkan kebijakan perumahan yang justru tak memihak kepada masyarakat dan badan usaha. Jelas, katanya ini mempengaruhi pertumbuhan sektor ini dan sektor lainnya yang berhubungan (multiflier effect). Konsep pembangunan perumahan yang ideal adalah pemerintah berada di tengahtengah antara masyarakat (konsumen) dengan badan usaha (pengembang), tidak seperti sekarang yang cenderung tak jelas arahnya. Akibatnya rumah yang dibangun oleh pengembang tak terserap masyarakat (konsumen). Untuk mengetahui detil konsep pembangunan perumahan, kendala dan solusi berikut petikan wawancaranya.

46


Kebijakan Perumahan Harus Seimbang

BINCANG-BINCANG yang besar kepada masyarakat yang memiliki rum ah lebih dari satu dengan nama yang sama. Cara lainnya adalah nomor ID, dimaksudkan untuk pengendalian, jadi pada saat kita mem beli rum ah nama kita sudah tercantum dalam database.

Perumahan MBR Seperti apa konsep yang ideal bagi pembangunan perumahan kedepan? Sebelum berbicara konsep ada yang perlu saya tegaskan dulu, bahwa saat ini terjadi. Tumpang tindih dalam kebijakan perumahan, dan mendesak untuk diperbaiki. Bayangkan di kota-kota besar Tanah Air harga tanah membumbung tinggi sehingga menyebabkan pengembang enggan mem bangun rumah. Persoalan lain terjadi perumahan. ini terjadi karena masyarakat tak m ampu membeli rum ah yang disebabkan uang muka mahal, dan suku bunga melam bung. Pengembang dan perbank an tak dapat dipersalahkan karena kebijak an yang menyebabk an terjadinya persoalan ini. Dengan harga tanah yang tinggi menyebabkan pengembang kesulitan untuk mem beli. Berbicara soal regulasi perumahan ada dua hal yang perlu saya sampaikan, pertama regulasi itu untuk apa? Regulasi harus seimbang antara konsumen dan badan usaha,. Bahwa pro konsumen badan usaha dirugik an, sebaliknya pemerintah juga harus mendapat manfaat sebagai regulator. Keberhasilan perm erintah dapat dilihat jika programnya tercapai, masyarakat puas, -nya bisa dikurangi, badan usaha juga bisa mencapai titik optimal dalam memberikan suplai, dan seharus nya badan usaha juga harus direm untuk mendapatkan keuntungan, tidak boleh dilepas begitu saja ke pasar. Jadi harus ada intervensi pemerintah, boleh untung namun masih bisa dikontrol. Misalnya, kalau badan usaha meminta ke pada pemerintah untuk memberikan hak tanah seluas 200 hektare tetapi dengan syarat dari pemerintah akan mengontrak, dan para pengembang harus mem bangun rumah dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun

maka itu harus dipatuhi. Sebagai regulator, pemerintah akan mengontrol, dan melihat apakah sesuai harapan, jik a ada kendala dimana kendalanya. Karena ketika dibangun, suplai banyak sehingga tak ada badan usaha bermain spekulasi, kenapa? karena suplai terbatas. Kedua, aturan memiliki rumah itu dibatuk orang yang tidak memiliki rumah. Kalau sudah punya rumah harus tidak boleh mem iliki rumah lagi. Namun, mekanism e itu tidak jalan. Saya merasa peran pemerintah diperlukan kontrol. Jangan dibiarkan setelah harga naik baru mem bangun rumah, ini yang tidak boleh. Pemerintah harus mengontrol pengembang karena seringkali tanah dikuasai tidak dibangun dikarenakan masalah . Dan sebagai hukuman jika tidak m embangun akan diberikan kepada pihak lain.

Bagaimana cara mengontrol kepemilikan rum ah? Kenakan pajak progresif atau pajak

Apakah bisa memberlakukan pajak progresif? Memang tidak mudah, tetapi yang diharapkan ada kontrol dari pemerintah. Jika ingin mempunyai rumah lebih dari satu silahkan namun pajak anda besar karena rumah ini terbatas juga. Pemerintah wajib melakukan penguatan institusi untuk mengontrol kepem ilikan dan badan usaha. Seperti halnya di sektor pertambangan, lahan yang menguasai dan mengatur adalah negara. Dengan aturan berapa kubik yang harus diambil per tahun dan dilihat apak ah melanggar atau tidak jika melanggar ada sanksinya. Namun untuk sektor perumahan saya tidak melihat negara m enguasai, dan mengatur sehingga lahan dikuasai oleh spekulan dan rakyat nantinya yang akan m engambil alih. Seharusnya tanah HGB yang dibebaskan oleh badan usaha statusnya tetap milik negara, begitu ada langsung dibangun, sehingga tidak terjadi bubble perumahan. Dimana letak permasalahan dari pembangunan rumah MBR? Ketika rumah MBR dibangun masalahnya justru ditingkat penyerapan. Hal ini karena suku bunga yang tinggi, dan pengembang sudah mengeluarkan sejum lah uang, maka yang terjadi harga rum ah dinaikan, karena pemerintah tak mungkin ikut cam pur dikarenakan hukum bisnis yang berlaku. Seharusnya seperti di China, negara tetap mengontrol namun tidak terlalu memaksa atau melepas. Anda setuju penguatan institusi menjadi penting untuk keseimbangan perumahan? Penguatan institusi itu wajib. Bagaimana memperkuat institusi tergantung dari siapa pemimpin-nya. Jika pemimpin ini mem iliiki warna walaupun institusinya tidak berubah tetapi tetap akan terasa. Jadi perlu pemimpin yang paham tentang fungsi Kem enterian Perumahan Rakyat sebagai badan regulator dan dia tidak harus merasa dibawah pengembang, tetapi dibawah sem ua yang berkepentingan dengan perumahan. Dia bisa merangkul dan meyakinkan perbankan, bisa merangkul BPN bahwa pekerjaannya penting dan yang paling utama adalah bisa meyakinkan bahwa tidak akan melindungi kepentingan pengembang sejauh itu me nyangkut keberlangsungan usaha. Dan pemimpin bisa meyakinkan dan m enjamin masyarakat dalam kapabilitasnya sebagai pemimpin. Vol.8 | Oktober 2014

47

LANDMARK

SHANGXIAJU PEDESTRIAN STREET

W i n d o w o f G u an g zho u Ikon Tir ai Bambu

N

egeri Tirai Bambu baru-baru ini mengumumkan membangun gedung pencakar langit yang berada di Guangzhou, ibukota Provinsi Guangdong. Tentu saja pembangunan ini menam bah koleksi gedung jangkung sekaligus ikonik baru di China. Ikonik monumental tersebut diberi nama Window of Guangzhou. Gedung tersebut dikembangkan oleh China Communications Construction Company (CCCC), BUMN China dengan juk Atkins sebagai konsultan arsitektur yang bertugas merancang konsep hingga desain. Penandatanganan kerjasam a strategis global antara Atkins dan CCCC sendiri, dilakukan April 2014 lalu. Window of Guangzhou terdiri atas tiga bangunan yang berdiri 48


terpisah dengan fungsi sebagai residensial dan perkantoran untuk kelas atas. Yang menarik dari desain proyek ini adalah dua gedung di antaranya menyerupai jendela mengambang. Sementara satu gedung lainnya menjulang setinggi 208 meter. Dari kejauhan, proyek multifungsi ini memperlihatkan angka “001” yang melam bangkan Guangzhou sebagai kota pertama Tiongk ok yang terbuka untuk perdagangan internasional. Selain itu, simbol angka tersebut juga menggambark an kejayaan kota ini sebagai pelabuhan untuk jalur sutra k uno pada masa dinasti kerajaan sebelum kemudian direvitalisasi pada tahun 1970. Direktur proyek CCCC, Shu Guang, mengungkapkan konsep desain Atkins menunjuk kan pentingnya Guangzhou sebagai pintu gerbang dunia menuju

Tiongkok. Bangunan berbentuk jendela mem promosikan citra kota ini sebagai lokasi penting untuk aktivitas bisnis ek spor dan impor. Desain jendela memberikan dampak visual yang dramatis, memastikan bahwa pemandangan Sungai Zhujiang dimaksimalkan bagi penghuni dan m asyarakat di sekitar proyek. “Kami memasukkan prinsip-prinsip desain arsitektur hijau seperti panel surya dan aliran udara m elalui bangunan untuk menyediak an tempat berlindung dari matahari dan hujan yang kerap terjadi di Tiongkok Selatan,” kata Direktur Desain Senior Atkins, KY Cheung. Rencananya, Window of Guangzhou selesai dibangun tahun 2018 mendatang. Guangzhou merupakan kota tuan rumah China Import and Export Fair, yang diselenggarakan setiap tahun sejak 1957

LANDMARK

CANTON TOWER

dan memiliki distribusi luas. Merunut sejarahnya, pada awal abad ke 19, Guangzhou merupakan kota terbesar di dunia. Penduduknya yang berpendidikan tinggi selalu aktif dalam kegiatan politik, terlibat dalam Kebangkitan Kanton 1911 yang mengarah pada Revolusi China dalam menentang Dinasti Manchu. Terletak di tepi utara Sungai Mutiara Guangzhou memiliki Distrik Yueh Hsiu yang selanjutnya m enjadi pusat perdagangan dan pusat pem erintahan. Kota ini didominasi gedung pencakar langit, dan taman. Di antara monum en terbaik di dis trik ini adalah Museum Pemerintah Kota Guangzhou. Kota berpenduduk tiga juta jiwa ini dahulu tumbuh makmur di bawah rezim China asli, membangun kuil Budha dan mengembangkan kom unitas yang dikelola pedagang Arab dan Hindu. Kini Guangzhou muncul sebagai salah satu kota padat di China. Menjadi pusat dagang penting, dicirikan peradaban gaya Barat yang kian tumbuh dan menghargai kapitalisme.

SEKOPER, PULANG SEKONTAINER. Perumpamaan itu banyak didengungkan para shoppaholic yang kerap berbelanja ke Guangzhou. Vol.8 | Oktober 2014

49

TIPS                                                                                 

                                                                   



                                       

  

                        

                

       

                

         

      

          

                       

     

                                            

CSR

Developer Jakarta Peduli Kampus di Yogya

Kota Yogya yang terkenal sebagai kota pelajar menjadi pusat perhatian developer ibukota, karena dinilai memiliki potensi investasi properti yang cukup tinggi.

52


Beberapa pengembang ibukota mulai masuk penetrasi pasar di wilayah Yogyakarta, khususnya kabupaten Sleman. “Pengembang properti tidak hanya m emikirkan seberapa banyak keuntungan yang harus didapatk annya namun juga bagaim ana bisa peka sosial kepada lingkungan sekitarnya” ujar Richie Magnahati, Pengem bang Properti Langgeng Makmur Perkasa, pada salah satu acara Motivasi Dunia Kerja Teknik Sipil di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Sebagai salah satu program CSR, Langgeng G roup pada kesem patan tersebut memberikan motivasi mengenai besarnya prospek kesempatan bekerja pada dunia properti dan juga memberikan uang saku kepada beberapa mahasiswa baru.

Acara berlangsung pada hari Sabtu 6 Septem ber 2014 di kam pus UMY, penyerahan bantuan uang saku diberikan langsung kepada mahasiswa baru dan disaksikan oleh beberapa dosen termasuk Ketua Jurusan Teknik Sipil UMY. “Kami peduli pendidikan dan harapan kam i dengan adanya program peduli kampus, awareness dari masyarakat menjadi semakin besar dan pendidikan di Indonesia semakin baik” tambah Richie. Langgeng Makmur Perkasa dengan anak perusahaannya PT. Jogjakarta Artha Makmur saat ini sedang mem bangun proyek Apartment “Student Castle” di Seturan Sleman, sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal kota Yogyakarta fasilitas menarik seperti kolam renang, toko buku dan kafe-kafe.

AGENDA

Oktober

2014 Rencana Pelaksanaan Musda

DPP JAWA BARAT

15-16 Oktober 2014 DPP KALIMANTAN TIMUR

29-30 Oktober 2014 DPP RIAU

22 Oktober 2014 DPP SULAWESI TENGAH

27 Oktober 2014

DPP KEPULAUAN RIAU

9 Oktober 2014 (tentative)

Agenda Musyawarah Daerah Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) akan m enyelenggarak an Musyawarah Daerah (Musda) pada bulan Oktober 2014. Agenda Musda dimak sudkan untuk suksesi kepengurusan yang telah habis masa baktinya. Selain itu, dalam Musda juga digelar berbagai acara mulai dari diskusi terkait sektor properti hingga kegiatan sosial.

54


Siapa. Menpera Baru. Raja Ampat Surga Properti. INFO INDUSTRI REALESTAT INDONESIA Vol.8 Oktober Rp

Recommend Documents