AHMAD YUNUS KEMISKINAN DI KEINDAHAN RAJA AMPAT

INDONESIA BUSINESS INSIGHTS

15 TAHUN PNPM PERDESAAN (1998-2013) Pembangunan Berbasis Komunitas Terbesar di Dunia

KATADATA/AHMAD YUNUS

KEMISKINAN DI KEINDAHAN RAJA AMPAT KEMOLEKAN RAJA AMPAT BELUM MAMPU MEMUPUS WAJAH KEMISKINAN DI SURGA BARU WISATA DUNIA INI. TERLETAK DI PROVINSI PAPUA BARAT, KABUPATEN INI SATU DARI 183 WILAYAH TERTINGGAL DI INDONESIA. REPORTASE AHMAD YUNUS MENGGAMBARKAN BAGAIMANA SEJUMLAH KELOMPOK PEREMPUAN BERJUANG MEMBEBASKAN KELUARGANYA DARI JERAT KEMISKINAN. Sebanyak enam edisi, mulai Juni 2013, KATADATA mengulas tentang jejak 15 tahun PNPM Mandiri Perdesaan. Artikel ditayangkan setiap pekan ketiga di majalah Tempo dan selengkapnya di situs www.katadata.co.id. Kritik dan saran ke [email protected]



Rp

34 miliar

Dana PNPM untuk 19 kecamatan di Kabupaten Raja Ampat

2

Rp

225 miliar

Dana PNPM untuk 11 kabupaten dan 152 kecamatan di Provinsi Papua

Pinjaman Kelompok Perempuan Program Pinjaman Dana Bergulir yang dikenal dengan nama Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) meningkat paling pesat di antara proyek lainnya, sejak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dilansir 15 tahun silam. Tumbuh enam kali lipat dari 42.425 (1998-2007) menjadi 258.578 (2008-2011). KATADATA/AHMAD YUNUS PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

3



4

5

Rp

15 miliar

pendapatan asli daerah per tahun

Raja Ampat memiliki kekayaan sumber daya alam laut melimpah. Potensi sektor tangkapan perikanan mencapai 590.600 ton per tahun atau senilai Rp 126 miliar per tahun. KATADATA/AHMAD YUNUS





Rp 6

3 miliar

penerimaan sektor wisata per tahun

Rp

7

3 miliar

penerimaan sektor wisata per tahun

Kemolekan Raja Ampat belum mampu memupus wajah kemiskinan di surga baru wisata dunia ini.

The Nature Conservancy (TNC) dan Conservation International (CI) Indonesia menyebutkan bahwa Raja Ampat merupakan rumah bagi 75 persen jenis terumbu karang di dunia dengan 553 jenis terumbu karang dan 1.437 jenis ikan karang. KATADATA/AHMAD YUNUS





9

FOTO-FOTO: KATADATA/AHMAD YUNUS

8

Kegiatan program PNPM Perdesaan-Pertanian di Pulau Saonek dan Wawiyai, Raja Ampat melibatkan peranan perempuan untuk mengatasi kemiskinan.

DI ATAS KAPAL, wajah tiga perempuan itu tampak tegang. Sesekali mereka membasuh wajahnya yang basah terkena cipratan air laut. Kapal kayu bertenaga motor tempel yang mereka tumpangi pun adakalanya oleng, mencoba bertahan dari gempuran ombak dan kuatnya arus laut. Lajunya pelan menghindari tamparan ombak ke badan kapal. Fatima Rukabu dan dua rekan perempuannya, saat itu di akhir Agustus lalu, hendak ke Waisai, ibu kota kabupaten Raja Ampat di provinsi Papua Barat. Perjalanan laut ini ditempuh sekitar 30 menit dari tempat tinggal mereka di Pulau Saonek, PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

Waigeo Selatan, yang masih satu kabupaten. Mereka menjual kerupuk dan abon ikan tengiri, hasil binaan usaha kelompok dari program PNPM Perdesaan-Pertanian di Kabupaten Raja Ampat. Setiap akhir pekan mereka membawa dan mengunjungi Pasar Waisai, menitipkan barang dagangannya: kerupuk dan abon ikan kemasan isi 200 gram di sejumlah warung makan. Per kantongnya mereka jual Rp 15-20 ribu. “Dalam satu bulan, produksi kerupuk kami bisa empat sampai lima kali pengolahan. Tergantung pasokan ikannya,” kata Fatima bercerita kepada tim dari Katadata yang satu perahu denganPRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO



nya. “Dari satu ikan, bisa dihasilkan 80 hingga 90 bungkus lebih.” Bermodalkan sekitar Rp 2 juta, kelompok pengrajin kerupuk ini bisa untung bersih hingga Rp 1 juta setiap bulannya. “Hasilnya untuk keperluan anak-anak sekolah,” tuturnya. “Bisa kami pinjam dan pakai.” Fatima Rukabu adalah salah satu anggota kelompok pengrajin kerupuk ikan. Anggotanya ada sekitar 13 orang. Mereka adalah keluarga nelayan. Usaha ini membawa berkah dan banyak keuntungan bagi mereka, ketimbang sekadar menjual ikan hasil tangkapan. “Satu kilo ikan tengiri 18 ribu rupiah. Kalau diolah jadi kerupuk bisa jadi 200 ribu rupiah,” katanya. Nelayan tak sulit mencari dan menangkap ikan tengiri di sekitar pulau. Raja Ampat adalah surga yang menyimpan berbagai jenis ikan. Diperkirakan potensi tangkapan perikanannya mencapai 590.600 ton per tahun atau senilai Rp 126 miliar per tahun. Selain kelompok Fatima, masih ada kelompokkelompok perempuan lainnya, yang lahir pada 2012 lalu. Mereka terbentuk dari pengembangan program PNPM Perdesaan-Pertanian di wilayah Papua Barat. Program ini melibatkan peranan perempuan dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Mulai dari menelurkan ide, menyusun rencana, membentuk organisasi hingga menjalankan aktivitasnya. Setiap kelompok mendapatkan alokasi bantuan berupa uang dan peralatan. Jumlahnya berbeda setiap kelompok. Tergantung dari kebutuhan, sa-

10

Anak-anak Raja Ampat mengisi waktu bermainnya dengan memancing ikan. KATADATA/AHMAD YUNUS



11



“Perempuan dan lakilaki punya hak yang sama. Kami memberi motivasi kepada ibuibu bahwa perempuan punya peranan dan potensi besar.”


13


12

rana dan prasarana serta modal usahanya. Kelompok abon ikan mendapatkan modal sebesar Rp 47 juta. Kelompok pengrajin kerupuk ikan sebesar Rp 93 juta. Dan kelompok pembuat ikan asin mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 100 juta. “Perempuan punya peranan penting. Mereka tahu kebutuhannya sampai tingkat rumah tangga.” Itu sebabnya, kata Odie Seumahu dari PNPM Support Facility (PSF) wilayah Papua Barat. “Kami beri kesempatan untuk terlibat lebih jauh.” Nelce Saa, pendamping dari lima kampung yang berada di Waigeo Selatan, menambahkan, “Awalnya masyarakat berjalan sendiri dan butuh proses ketika dibentuk kelompok. Tapi mereka akhirnya belajar dari kelompok itu.” Perempuan di Kepulauan Raja Ampat, menurut dia terbiasa bekerja individu. Mulai dari mencari ikan hingga mengurusi urusan dapur. Nelce Saa mendekati dan memberikan motiviasi bahwa bekerja dalam kelompok akan memberi manfaat. Perempuan pun punya andil besar untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. “Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama. Kami memberi motivasi kepada ibu-ibu bahwa perempuan punya peranan. Dan mereka punya potensi besar,” katanya. Sebagai program pembangunan berbasiskan inisiatif warga, PNPM Mandiri Perdesaan memang sangat menekankan partisipasi perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga miskin. Sejak proyek ini masih bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada 1998 den-

Aktivitas program PNPM Mandiri melibatkan peranan warga. Mulai dari mengusulkan ide, pengawasan program hingga kegiatan di lapangan.

gan dana sepenuhnya dari Bank Dunia, sejumlah upaya dilakukan agar perempuan ikut berpartisipasi dalam program ini. Mulai dari tahap perencanaan, verifikasi, hingga pemilihan program. Saat itu PPK mensyaratkan jika satu desa ada dua proposal, maka salah satu harus datang dari kelompok perempuan. Dari dua fasilitator desa, salah satunya pun harus perempuan. Disediakan juga bantuan pendanaan dan pendampingan secara khusus terhadap perempuan, atau kelompok lain yang terpinggirkan. Setelah berubah nama menjadi PNPM Mandiri mulai 2007, program ini tetap menekankan keterlibatan perempuan. Secara khusus PNPM Mandiri Perdesaan bahkan menjatahkan sampai seperempat dana yang disediakan untuk dana PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO




14

42.425 projek (1998-2007) menjadi 258.578 projek (2008-2011). Di antara projek-projek PNPM Perdesaan lainnya, program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) tumbuh paling pesat.

Kelompok perempuan di Raja Ampat mengolah hasil tangkapan laut menjadi berbagai produk makanan seperti kerupuk dan ikan asin.

bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Dana ini untuk kegiatan meningkatkan penghasilan atau usaha kecil mereka. Survei 2009 memperlihatkan bahwa dana simpan pinjam untuk perempuan itu mencapai lebih dari 17 persen dana yang digulirkan untuk PNPM. Tahun ini dana untuk PNPM ditargetkan mencapai Rp 7,8 triliun. Jika menggunakan persentase empat tahun lalu, maka tahun ini sekitar Rp 1,3 triliun dianggarkan untuk dana bergulir kelompok perempuan. Itu sebabnya, dalam kurun 15 tahun keberadaan PNPM, proyek yang didanai pinjaman dana bergulir SPP ini meningkat lebih dari 6 kali lipat dari PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

*** Di Saonek ibu-ibu rumah tangga ini bekerja di sebuah rumah produksi beratap seng. Dua ruangan mereka sulap menjadi dapur dan tempat pengemasan. Setiap akhir pekan mereka mengolah ikan tengiri segar hingga lima ekor. Semua berbagi tugas. Mulai dari mengiris daging tengiri, hingga menyiapkan bumbu, telur dan tepung. Hasilnya, kerupuk ikan tengiri ini terasa gurih, harum dan kriuk. Tak jauh dari lokasi pembuatan kerupuk, terdapat kelompok pembuat abon ikan. Bahan bakunya sama, yaitu ikan tengiri. Bedanya, bahan bumbunya lebih kompleks. Dan mereka menawarkan dua rasa berbeda: manis dan asin. Di rumah produksi itulah tangan ibu-ibu itu tampak cekatan menyiapkan setiap bumbu dan olahan. Satu jam dari Pulau Saonek juga terdapat kelompok pembuat ikan asin. Pegiatnya, kaum perempuan di Wawiyai yang juga piawai mencari ikan. Di balik lembah pulau-pulau yang eksotik, mereka melemparkan kail dan menangkap berbagai macam ikan segar. Ketiga kelompok ini: pembuat kerupuk ikan, abon ikan dan ikan asin, bekerja keras agar usahanya tumbuh-kembang sehingga pada akhirnya meningkatkan pendapatannya. Namun, mata rantai ekonomi rupanya masih panjang. PemasaPRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

15


16



Hasil tangkapan laut diolah menjadi ikan asin. Ikan asin ini mereka jual seharga Rp 25 ribu per kilogram.

ran menjadi tantangan di wilayah kepulauan semacam Raja Ampat. Walhasil, mereka belum merasakan tetesan manisnya industri wisata Raja Ampat, meski lokasi ini telah menjelma menjadi surga wisata nusantara. Sektor wisata bahkan menjadi tulang punggung kabupaten yang berdiri pada 2003 itu. “Belum ke Raja Ampat kalau tidak mencicipi abonnya,” kata Mulyati Salim, salah seorang di antaranya, berpromosi. Kelompok perempuan ini memimpikan, kelak produk mereka bisa menjadi buah tangan khas Raja Ampat. Wisatawan yang berkunjung bisa menikmati kriuknya kerupuk, lezatnya abon dan wanginya ikan asin. *** Setelah sekitar setengah jam lamanya menyusuri laut, kapal masuk di mulut sungai dan berlabuh dekat pasar Waisai dengan selamat. Kapalkapal nelayan tampak berderet rapi melemparkan jangkarnya. Fatima dan kedua rekannya langsung melompat dari perahu. Sambil menggendong wadah plastik dan kantong kresek, mereka berjalan kaki melewati ruas jalan hingga ke pertokoan. “Laku 300 ribu rupiah,” kata Fatima tersenyum. Hari itu terasa cerah buat mereka. PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

17

PEREMPUAN TANGGUH DARI KAMPUNG MISOOL ANCAMAN PANAH DAN GANASNYA LAUT PAPUA YANG HAMPIR MENELAN TUBUHNYA TAK MENGENDURKAN NYALINYA. SOSOK TANGGUH PENDAMPING PNPM DI MISOOL SELATAN, RAJA AMPAT.




19


18

Perahu kayu bermesin motor tempel menjadi transportasi utama antarpulau bagi penduduk di Raja Ampat.

KURASIA Buatan tak sadarkan diri. Tubuhnya roboh tak kuat menahan kencangnya arus laut. Kapal kecil yang ia tumpangi terbalik. Arus pun menghanyutkan seluruh barang bawaannya. Termasuk segepok uang pribadi dan titipan keluarganya sebesar Rp 7 juta. “Entah berapa gelas air laut yang saya minum,” kata Kurasia mengisahkan kembali kenangan pahitnya. Tak semua bisa ia ingat. Sekeping ingatan yang masih tersisa, yaitu perjuangannya sekuat daya berenang ke tepi darat yang jaraknya sekitar 500 meter. Namun, kencangnya arus dan rasa panik membuat dirinya kalang kabut. Ketika tenaganya habis, ia hanya bisa pasrah dan berdoa dalam hati. PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

“Ya Tuhan tolong temukan jasadku jika mati,” ujarnya lirih. Laut menelan tubuhnya yang lunglai tak sadarkan diri. Beruntung, warga kampung melihat kejadian itu. Mereka berenang mengejar tubuh Kurasia yang dipermainkan arus. Warga langsung menarik tubuhnya yang terkulai, menyelamatkan nyawanya yang di ujung tanduk. “Saya sakit tiga bulan,” kata Kurasia. “Risiko pekerjaan ini memang berat. Tapi, saya tidak kapok.” Kurasia adalah sosok perempuan yang bekerja lebih dari 10 tahun pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan di wilayah Papua Barat. Tugasnya menjadi pendamping masyarakat yang terlibat dalam berPRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO


20

Kegiatan simpan pinjam merupakan salah satu kegiatan PNPM yang tumbuh paling cepat. Pada 2007, baru 42 ribu proyek, tahun lalu sudah mencapai 258 ribu.

bagai program pembangunan infrastruktur. Mulai dari jembatan, jalan, bangunan sekolah, air bersih hingga irigasi. Ia harus memastikan agar usulan dari warga tepat sasaran. Termasuk mengawasi pada tahap pengerjaan. Hingga membuat berbagai laporan kegiatan. Salah satu tujuan program PNPM Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan warga miskin di wilayah terpencil. Program pembangunan infrastruktur ini secara resmi dimulai pada 1998 atas dukungan Bank Dunia, yang semula bernama Program Pengembangan Kecamatan. Perempuan setinggi 160 cm ini bergabung di PNPM pada 2002. Ia mengikuti berbagai pelatihan yang kelak akan membantu dirinya saat bekerja di lapangan. Yang dipelajarinya mulai dari soal bahan material bangunan, seperti bata dan semen, hingga merancang proposal pembangunan infrastruktur. “Saya baru lulus SMA, dan jurusannya sosial bukan sekolah teknik,” katanya sambil tersenyum. “Saya belajar dari nol.” Ia mengikuti pendidikan selama enam bulan di Jayapura bersama puluhan calon pendamping lainnya. Tugas pertamanya bertanggung jawab untuk mendampingi warga di kampung-kampung yang tersebar di Misool Selatan, Raja Ampat. Luas Pulau Missol sekitar dua ribu kilometer persegi. Termasuk dari empat pulau utama, seperti Pulau Salawati, Batanta dan Waigeo. Kepulauan Raja Ampat sendiri memiliki sekitar 610 pulau. Sebagian besar pulau lainnya tidak berpenghuni. PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO



Perempuan Raja Ampat menangkap ikan dengan alat pancing sederhana. Mereka mencari ikan tenggiri untuk olahan ikan asin, kerupuk dan abon ikan.

Total luas wilayah kabupaten ini mencapai 12 ribu kilometer persegi, dengan jumlah penduduk mencapai 37 ribu jiwa pada 2010. Total projek di Misool senilai Rp 450 juta untuk 22 kampung. Setiap kampung mendapatkan dana yang berbeda sesuai kebutuhannya. Kurasia bertanggung jawab di tujuh kampung. Memberi arahan kepada warga agar projek ini bukan untuk kepentingan pribadi. “Kami bangun kemandirian masyarakatnya bukan sekedar pembangunan kampungnya saja,” katanya. Kapal menjadi sarana transportasi utama di Kepulauan Raja Ampat. Bahan baku utama bangunan berada di Sorong. Waktu tempuh dari Waisai, Ibu kota Raja Ampat, ke Sorong sekitar dua jam dengan kapal cepat. “Transportasi itu agak sulit untuk belanja bahan. Harus cari kapal yang besar, aman dan bisa bawa barang-barang , seperti seng dan semen. Dari kampung cuma modal batu dan pasir saja,” katanya. Pulau-pulau di Raja Ampat berserak. Pohonpohon tinggi tumbuh di atas batuan dan tebing. Lokasi perkampungan warga pun menyebar di PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

21




22

Perahu kayu bermesin motor tempel menjadi andalan bagi perempuan di Raja Ampat untuk beraktivitas. Mulai dari transportasi antarpulau hingga memancing ikan.

berbagai pulau. Untuk menjangkaunya hanya mengandalkan kapal kecil atau katinting yang bermesin tempel. Kapal cepat dan feri sebatas menghubungkan lalu lintas laut utama, seperti Waisai-Sorong. Akses dan transportasi laut yang terbatas ini tak jarang penuh risiko. Apalagi menghadapi kondisi laut dalam cuaca buruk. “Saya pernah kelaparan karena di satu kampung tidak ada warung,” ujarnya.“Warga semuanya bekerja sebagai nelayan. Saya seharian hanya minum genangan PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

air di drum.” Kurasia juga sempat menjadi saksi di kepolisian. Selama dua pekan ia dan pimpinannya menjelaskan perkara kasus penyelewengan dana program sebesar Rp 700 juta. Dana ini untuk pembangunan air bersih, toilet hingga jalan di Fakfak pada 2005. “Warga mengancam saya dan bawa panah,” katanya. Beruntung kasus ini selesai dan pelakunya masuk penjara. Kurasia lahir dan tumbuh di Raja Ampat yang memiliki kekayaan sumber daya alam laut melimpah. Potensi sektor tangkapan perikanan mencapai 590.600 ton per tahun atau senilai Rp 126 miliar per tahun. The Nature Conservancy (TNC) dan Conservation International (CI) Indonesia menunjukkan bahwa Raja Ampat merupakan rumah bagi 75 persen jenis terumbu karang di dunia dengan 553 jenis terumbu karang dan 1.437 jenis ikan karang. Kekayaan tanah dan air Raja Ampat memang belum mampu mendongkrak kehidupan ekonomi warganya. Padahal di mata dunia, Raja Ampat adalah surga pariwisata dan primadona bagi para penyelam dan peneliti. Dunia internasional pun menetapkan Raja Ampat sebagai bagian utama dari segitiga koral dunia. Kurasia merasa pendidikan menjadi jalan untuk membuka mata warganya akan kekayaan potensi ini. Juga untuk mengatasi berbagai kesulitan dan jeratan kemiskinan warga. “Pendidikan sangat penting. Kita tidak bisa mencapai mimpi kalau tanpa sekolah, katanya. “Ini adalah kerja hati.” PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

23



GOOGLE.COM

24

ROTI KIAN “MANIS” DI LAMONGAN ROTI KOKY CONTOH LAIN KEBERHASILAN USAHA WARGA YANG DIDUKUNG OLEH DANA SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN. ADA JUGA PETANI YANG KEMUDIAN TERBEBAS DARI JERAT RENTENIR.


ROTI-ROTI manis itu dijajakan di sebuah kios sewaan di pasar Desa Brengkok di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Kios serupa ada di pasar yang tidak jauh dari tempat itu, yaitu Desa Karangagung, yang masuk wilayah Tuban. Sebuah spanduk besar bertuliskan Koky Bakery terpampang di toko itu. Tampilannya tidak berbeda jauh dengan toko-toko lain beretalase kaca yang berisi penganan pengundang selera. Melihat tampilan toko dan produknya, bisa jadi banyak orang mengira ini terlahir dari tangantangan profesional. Padahal, pemiliknya adalah kelompok usaha perempuan yang tercipta lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan. Program masif untuk pemberantasan kemiskinan ini memberikan bantuan dana saat 12 perempuan di desa Brengkok mengajukan usulan kursus membuat roti di Surabaya. Program ini juga kemudian memberi pinjaman untuk modal usaha pada lima tahun lalu. Di masa-masa awal usahanya, mereka mengalami kegagalan. Roti yang dipanggang tak mengembang sesuai ukuran seharusnya. Tapi, lihatlah cerita mereka saat ini. Kini mereka memproduksi sampai 300 roti dengan omzet mencapai Rp 90 juta per bulan pada tahun lalu. Usaha bersama itu juga disiplin mencicil modal kerja yang dipinjamkan kepada mereka. “Yang penting kami tidak pernah menunggak,” kata Zuhrotul Titik Khotimah, Ketua Usaha Bersama. “Ini demi nama baik kelompok.” PNPM Mandiri Perdesaan, sebagai program PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

25


26

Survei 2009 memperlihatkan, dana simpanpinjam untuk perempuan mencapai lebih dari 17 persen dana PNPM. Tahun ini, dana untuk PNPM ditargetkan mencapai Rp 7,8 triliun.

pembangunan yang mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat, memang sangat menekankan partisipasi kelompok perempuan. Salah satu hasilnya, memunculkan kelompok usaha seperti Roti Koky. Porsi pembangunan infrastruktur, seperti membangun jalan, jembatan, dan air bersih, memang dominan dalam program ini. Tapi, sejak proyek ini masih bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada 1998 yang didanai sepenuhnya oleh Bank Dunia, sejumlah upaya dilakukan agar perempuan ikut berpartisipasi dalam program ini. Mulai dari tahap perencanaan, verifikasi, hingga pemilihan program. Kegiatan simpan pinjam yang memberi modal seperti kepada Roti Koky, merupakan salah satu kegiatan PNPM yang tumbuh paling cepat. Pada 2007, kegiatan simpan pinjam hanya memiliki 42 ribu proyek, tahun lalu mencapai 258 ribu. Survei 2009 memperlihatkan bahwa dana simpan pinjam untuk perempuan mencapai lebih dari 17 persen dari dana yang digulirkan untuk PNPM. Tahun ini, dana untuk PNPM ditargetkan mencapai Rp 7,8 triliun. Jika menggunakan persentase empat tahun lalu, maka tahun ini sekitar Rp 1,3 triliun dianggarkan untuk dana bergulir kelompok perempuan. Meski begitu, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat menyatakan bahwa tidak semua dana bergulir untuk kegiatan ekonomi, tapi bisa juga untuk dana darurat seperti membiayai rumah sakit atau biaya anak masuk sekolah. “Agar masyarakat tidak terjerat lintah darat (rentenir),” PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

DOKUMEN PNPM


Partisipasi perempuan dalam pengerjaan jalan di desa Madobak Kab. Mentawai2.

ungkap dokumen Peta Jalan PNPM yang dilansir Kementerian. Sariyem, misalnya. Warga desa Air Dingin di kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, ini biasa mendapatkan modal bertani cabai dari tengkulak. Setelah panen, ia wajib menjualnya ke tengkulak itu sehingga tidak memiliki peluang menjual ke tempat lain yang harganya mungkin lebih bagus. Lewat kelompok simpan pinjam, Sariyem dan rekan-rekannya anggota kelompok simpan-pinjam mendapat modal Rp 1,9 juta yang pembayarannya mesti ia cicil selama setahun. Saat ia panen pada awal 2009, ia mendapatkan Rp 11 juta lebih. Selain pinjaman perorangan, banyak juga yang membentuk kelompok bisnis sendiri, seperti Roti Koky dari Lamongan. Desa Brengkok di Lamongan disentuh program ini sejak 2001. Kelompok simpan-pinjam untuk perempuan pun berdiri dengan nama Ta’awun. Tidak puas dengan program simpan-pinjam ini, mereka muncul gagasan PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

27



DOKUMEN PNPM

28

Kaum perempuan aktif mengemukakan pendapat di saat Musyawarah Desa Perencanaan di salah satu desa di Kabupaten Tala Kalimantan Selatan.

untuk membuat kelompok usaha produktif, pabrik roti. Persoalannya dua: ketrampilan dan modal. Mereka pun mengajukan usulan kepada PNPM untuk membiayai kursus membuat roti dan kue. Dana yang diminta untuk biaya kursus ke Surabaya, ibu kota provinsi, tidak terlalu banyak: hanya Rp 8,5 juta. “Jumlahnya sangat kecil dibandingkan pembangunan sarana dan prasarana yang bernilai puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah,” kata Zuhrotul. Meski begitu, mereka tetap kesulitan meyakinkan tim verifikasi. Tim tidak yakin bahwa seusai kursus, bakal ada usaha pabrik roti. Akhirnya permintaan biaya kursus disetujui dengan satu syarat: jika selesai kursus tidak berdiri pabrik roti, maka usulan pembiayaan pelatihan dari desa-desa lain di kecamatan itu akan ditolak. Maka, di akhir 2009, 12 perempuan desa Brengkok menjalani kursus di Surabaya Baking Center. Selesai kursus, mereka langsung praktik membuat kue dengan alat seadanya yang mereka miliki. Hasilnya? “Bantet, kurang empuk,” katanya. Penyebabnya, alatnya tidak sesuai. Akhirnya, mereka mendirikan kelompok usaha bersama (KUB) dengan nama Koky Bakery dan mengajuPRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

Ditemukan fakta bahwa sebagian besar penerima SPP ternyata bukanlah berasal dari keluarga miskin.

kan bantuan modal dari SPP sebanyak Rp 34 juta. Dengan modal itu, usahanya mulai berkembang. Kini ke-12 perempuan itu bisa mendapat tambahan penghasilan Rp 400 ribu. Tidak terlalu banyak memang, karena mereka mesti membayar kredit modal itu, tapi anggotanya puas. “Dulunya saya lebih banyak tinggal di rumah, sekarang ada aktivitas untuk membantu ekonomi keluarga,” kata Rumiyati, koordinator produksi Roti Koky. Banyak wilayah yang pengelolaan simpan pinjamnya bagus, sehingga di tingkat kecamatan menjadi surplus atau mendapat laba. Laba di tingkat kecamatan, separuhnya harus ditanam kembali menjadi modal. Tapi 15 persen laba mesti dibagikan untuk dana sosial masyarakat miskin. Dana surplus ini, di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, misalnya dibagikan kepada sekitar 70 anak tidak mampu untuk membeli perlengkapan sekolah, seperti sepatu dan pakaian. Masing-masing mendapat Rp 250 ribu. Sedangkan di Kecamatan Jenar, Sragen, Jawa Tengah, Uni Pengelola Kegiatan SPP beberapa tahun lalu membagikan dua kambing kepada 35 keluarga miskin yang cacat tubuh. “Kulo mboten ngimpi Mas, menawi badhe pikantuk menda (saya tidak bermimpi Mas, bakal mendapat kambing),” kata Wiji, warga 40 tahun yang cacat kaki dan tangan, yang menerima hadiah dari surplus ini, dalam bahasa Jawa halus. Wiji tinggal berdua dengan ibunya, yang sudah berusia 70 tahun. Pendapatan keluarga itu hanya dari pekerjaan ibunya sebagai pengupas tebu. PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

29



DOKUMEN PNPM

30

MENCATUT NAMA SI MISKIN PEMBERDAYAAN WARGA MELALUI PENYALURAN DANA SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN TERBILANG SUKSES. NAMUN, BEBERAPA SURVEI MASIH MENCATAT SEJUMLAH KEKURANGAN.


Jika tak ada warga miskin yang mau menerima pinjaman dana bergulir SPP, desa tersebut terancam tidak akan bisa memperoleh jatah dana program pembangunan infrastruktur.

PULUHAN perempuan miskin di desa Tambusupa, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tercantum namanya dalam daftar penerima dana Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP). Namun, dana pinjaman bergulir dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan itu sejatinya tidak pernah sampai ke tangan mereka. Mereka pun tak pernah membayar cicilan pembayaran utang. Sebab, nama mereka memang hanya dicatut untuk “mewakili” perempuan lain dari rumah tangga dengan tingkat ekonomi sedang atau bahkan kaya. Catatan itu terungkap dalam laporan lembaga riset SMERU bertajuk Studi Kualitatif Dampak PNPM-Perdesaan di Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tenggara yang dilansir pada 2010 lalu. Di situ disebutkan bahwa berdasarkan data resmi PNPM Kecamatan, dari enam kelompok penerima SPP dengan anggota 120 orang, memang hanya 10 orang yang bukan berasal dari kelompok rumah tangga miskin. Namun, dari informasi yang dihimpun di desa itu, ditemukan fakta bahwa sebagian besar penerima SPP ternyata bukanlah berasal dari keluarga miskin. Hal ini juga diakui oleh pelaksana PNPM di desa tersebut. Pencatutan nama itu sesungguhnya tak dilandasi niat buruk. Melainkan, salah satunya disebabkan oleh keengganan warga miskin untuk menerima dana SPP. Mereka khawatir nantinya bakal kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut. Padahal, jika tak ada warga miskin yang mau menerima pinjaman dana bergulir SPP, desa PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

31



“Dengan adanya PNPM, yang menuntut adanya keterwakilan perempuan, maka mulai ada partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan.”


33

DOKUMEN PNPM

32

tersebut terancam tidak akan bisa memperoleh jatah dana program pembangunan infrastruktur. Karena itulah, untuk menyiasatinya, dicatutlah nama warga dari kelompok miskin sebagai penerima dana SPP. Dan setelah cair, dana tersebut lantas diberikan ke warga yang memiliki usaha dan diyakini bisa mengembalikan dana pinjaman tersebut.“Jika tetap berkukuh agar perempuan miskin yang mendapat kredit,” kata seorang fasilitator, “(Mereka) tidak bisa mengembalikan.” Catatan lain diberikan dalam laporan evaluasi dampak PNPM yang dilansir oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun lalu. Di situ disebutkan bahwa keluarga miskin yang dipimpin oleh perempuan tidak mendapat banyak manfaat dari hadirnya PNPM. Konsumsi per kapita keluarga miskin yang dipimpin perempuan, “Tidak meningkat meski sudah hadir PNPM. Padahal, tetangga-tetangganya yang lebih sejahtera, terangkat lewat pembangunan infrastruktur.” Nasib keluarga miskin yang dipimpin para perempuan ini pun sama dengan keluarga yang dipimpin pria tanpa pendidikan. Mereka tidak bisa memanfaatkan hadirnya pembangunan yang dibawa PNPM untuk meningkatkan pendapatan. “Ini cukup mengejutkan karena PNPM menekankan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan,” tertulis dalam laporan itu. “Bahkan kelompok perempuan mesti melakukan rapat terpisah.” Sejak program ini masih bernama Program

Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) DesaKayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali.

Pengembangan Kecamatan (PPK), unsur perempuan sudah sangat ditekankan. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), misalnya, menjadi program andalan tiap desa. Dari dua fasilitator desa, salah satunya harus perempuan. Pertemuan-pertemuan yang membahas perencanan usulan juga mesti dihadiri para perempuan. Evaluasi program pun melibatkan perempuan. Masalahnya seperti temuan dalam evaluasi, “Keputusan masih didominasi aktivis dan elit desa. Di kelompok perempuan, elit perempuan dan aktivis juga dominan.” PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO



DOKUMEN PNPM

34

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Partisipasi perempuan memang mulai membaik dalam rapat pengambilan keputusan di PNPM. “Perempuan lebih aktif sekarang,” kata seorang perempuan dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ini karena ada program khusus untuk perempuan. “Jadi, jika ada proses pembuatan keputusan berkaitan dengan program itu, perempuan bisa menyampaikan pendapatnya.” Hal sama disampaikan seorang warga Kabupaten Agam, Sumatera Barat. “Dengan adanya PNPM ini, yang menuntut adanya keterwakilan perempuan, maka mulai ada partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan.” Tapi penelitian kelompok SMERU menduga bahwa kehadiran mereka sekadar sebagai cara agar program memenuhi syarat. Mereka tidak benarbenar hadir untuk meningkatkan kualitas pertemuan. Warga miskin dan perempuan jarang yang berani bicara, menyanggah, atau menyampaikan usulan. “Mereka (perempuan) juga sebatas sebagai penPRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

Dalam rapat-rapat lanjutan di tingkat desa, perempuan lebih sering diwakili lembaga formal seperti PKK atau Bundo Kanduang di Sumatera Barat, sehingga suaranya tidak muncul sepenuhnya.

dengar,” ungkap seorang pria, tokoh masyarakat di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. “Sering kali, setelah keluar atau selesai rapat, mereka baru mengungkapkan pandangannya, tapi itu juga hanya kepada sesama perempuan atau peserta rapat lain, bukan kepala desa.” Peserta perempuan pun mengakui hal ini. “Selama ini juga Pak, perempuan kalau diundang rapat, itu sekadar datang saja,” kata seorang perempuan di Konawe Selatan. “Jarang mereka bicara atau mengusulkan.” Bahkan dalam rapat khusus kelompok perempuan, pengaruh pria tidak bisa dilepas. Di salah satu desa di Gresik, Jawa Timur, misalnya, rapat kelompok perempuan memutuskan untuk membuat Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Tapi hasil rapat ini kemudian dimintakan persetujuan di desa. Para elit desa, yang sebagian besar pria, memutuskan menolak mengajukan usulan SPP. Mereka cemas, jika warganya tidak taat mengembalikan pinjaman, desanya tidak mendapat persetujuan usulan lain seperti membangun jalan atau fasilitas infrastruktur lain. Daripada membahayakan program lain, lebih baik tidak mengajukan permohonan SPP. Dalam rapat-rapat lanjutan di tingkat desa, perempuan juga lebih sering diwakili lembaga formal seperti PKK atau Bundo Kanduang di Sumatera Barat, sehingga suaranya tidak muncul sepenuhnya. Perempuan dari keluarga miskin lebih tersisih lagi dalam kegiatan ini. “Perempuan jarang rapat, cuma bapak-bapak,” katanya PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

35


36

FOTO-FOTO: DOKUMEN PNPM


37

Partisipasi perempuan dalam membangun jalan dan proyek PNPM.

seorang perempuan dari keluarga tidak mampu di Lumajang. Kadang tersisihnya perempuan karena faktor budaya. Ini diungkapkan oleh Scott Guggenheim, konseptor Program Pengembangan Kecamatan (PKK), di buku “Mereka yang Tidak Terlihat” saat ia bertemu dengan sekelompok janda miskin di salah satu daerah Aceh. Para janda itu mengeluhkan pemerintah tidak pernah melibatkan mereka dalam program-programnya sehingga mereka tidak mendapat manfaat. Ternyata, dalam rapat PNPM para janda tidak dilibatkan. Tapi kepala desa menyatakan bahwa di desa mereka tidak ada janda miskin, sehingga tidak dilibatkan. “Para janda diurus dengan baik oleh keluarga suami,” katanya. PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

SCOTT GUGGENHEIM, KONSEPTOR PNPM

PNPM MASIH BERUPA PROYEK KATADATA/DONANG WAHYU



38

“Pejabat lain yang mendukung program ini sejak pertama kali dilaksanakan adalah Wakil Presiden Boediono, yang saat itu masih bekerja di Bappenas.”

LAHIRNYA Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan tidak bisa dilepaskan dari sosok Scott Guggenheim. Awalnya, ketika bekerja untuk Bank Dunia pada 1995, Scott ikut membantu pemerintah Indonesia dalam program-program pembangunan desa, seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT). Seiring dengan kejatuhan Orde Baru, program pembangunan desa pun bertranformasi. Jalannya pembangunan yang semula dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah, diubah dengan mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat. Dengan konsep ini, usulan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan sendiri oleh masyarakat desa. Pemerintah hanya menyiapkan pendanaan. Berangkat dari konsep itulah, Scott bersama pemerintah menjadi arsitek lahirnya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada 1998. Kelahiran program pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat—kini terbesar di dunia—ini dimaksudkan untuk meredam ledakan kemiskinan setelah badai krisis moneter memporakporandakan bangunan ekonomi Indonesia pada 1997/1998. Di tahap-tahap awal, Bank Dunia menjadi penyokong utama pendanaan. Dalam perkembangannya kemudian, PPK berganti nama menjadi PNPM pada 2006. Program ini pun ditetapkan pemerintah sebagai salah satu program andalan untuk membantu pemberantasan kemiskinan. Kini PNPM sudah tersebar di lebih dari 63 ribu desa. Bagaimana sejarah kelahiran dan evaluasi PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

DOKUMEN PNPM


Gedung Taman Kanak-Kanak yang dibangun PNPM MPd di Kabupaten Natuna

pelaksanaan PNPM selama ini, Scott yang fasih berbahasa Indonesia memaparkannya dengan gamblang, meski ia kini tak lagi menangani langsung program masif ini setelah menjabat sebagai Penasihat Kebijakan Sosial dari lembaga donor Australia, AusAID. Sambil menyeruput kopi hangat di kawasan Cikini, Jakarta, Scott yang sore itu tampil dengan baju batik lengan pendek, ciri khasnya, memberikan sejumlah evaluasi dan catatan 15 tahun perjalanan PNPM kepada tim Katadata. Hadir pula Citra Indah Lestari, Communication Associate PNPM Mandiri Support Facility (PSF). BAGAIMANA AWALNYA PNPM LAHIR DAN BERKEMBANG SAMPAI SEKARANG? Tahap pertama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk pembangunan desa sebenarnya dimulai tahun 1995. Ketika itu digagas program pembangunan desa, seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT). Namun saat itu konsep pembangunannya masih berpusat kepada pemerintah pusat. Irigasi, sawah dan jalan dibangun tanpa melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat di desa. Tahap kedua PPK terjadi menjelang jatuhnya PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

39



DOKUMEN PNPM

40

Pengadaan genset kampung kombut. distrik Boven, kabupaten Kerom, Papua.

pemerintahan rezim Orde Baru. Dalam masa transisi ini, seperti terjadi di banyak negara, masyarakat elit di perkotaan merasakan demokrasi, tapi di desa masyarakat tidak mengerti sama sekali. Hal yang sama terjadi di India. Negara itu memiliki pers bebas dan pemilu yang demokratis. Namun, jumlah masyarakat miskin di India juga tinggi, yang sama sekali tidak mengerti apa manfaat semua itu bagi mereka. Di Indonesia, saat itu hubungan antara masyarakat desa dan demokrasi ada di PPK. Lalu dimunculkan eksperimen untuk melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pembangunan di desa. Namun, sampai programnya berubah menjadi PNPM, peran LSM belum bisa optimal. Mereka memang terlibat, tapi lebih banyak ke soal pengawasan. DI MASA-MASA AWAL, BAGAIMANA MENYAMPAIKAN IDE PNPM KEPADA PEMERINTAHAN YANG MASIH TRANSISI? Sebenarnya di tingkat pemerintahan sudah ada kesadaran mengenai sumber daya yang besar di desa. Namun, yang selalu menjadi referensi, fokusnya pada contoh-contoh di negara lain, seperti Inggris atau Amerika, padahal di sana tidak ada desa. Sebagian pejabat Indonesia juga saat itu PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

“Kalau PNPM disalurkan dengan struktur birokrasi maka kebocoran bisa terjadi di setiap jenjang. Uang yang dikorupsi bisa-bisa sampai 30 persen.”

masih berpikir soal pembangunan dengan mengambil model-model dari sekolah Harvard di Amerika. Ini terlihat dari rencana pembangunan yang dikeluarkan Bappenas di tahun 1990-an. Itu sebabnya, langkah awal yang ditempuh pada 1995, yaitu mencoba meyakinkan beberapa pejabat di Bappenas mengenai program pembangunan desa. Bappenas dipilih karena di era itu memiliki pengaruh sangat kuat di bawah kepemimpinan Ginandjar Kartasasmita. Dan pejabat lain yang mendukung program ini sejak pertama kali dilaksanakan adalah Wakil Presiden Boediono, yang saat itu masih bekerja di Bappenas. Saya mendengar Pak Boediono rajin turun ke desa-desa untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik. Setelah rezim Orde Baru tumbang dan program berganti nama menjadi PNPM, pejabat yang paling memberikan dukungan adalah Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie. Ini mungkin program terakhir yang mereka dukung bersama-sama sebelum mereka berselisih. BAGAIMANA DENGAN EVALUASI SOAL KORUPSI DAN KEBOCORAN DANA? Korupsi di PNPM tergolong kecil, meski tetap tidak bisa dibenarkan. Keberhasilan ini dikarenakan PNPM dirancang sejak awal agar dana untuk desa tidak disalurkan melalui jalur birokrasi umum di pemerintahan, yaitu dari pusat ke provinsi, kabupaten dan desa. Dana PNPM langsung disalurkan dari pusat ke desa. Itu mungkin yang menyebabkan korupsi di PNPM rendah. Kami pun berusaha membuat struktur lebih sederhana. Kalau PNPM disalurkan dengan PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

41



KATADATA/DONANG WAHYU

42

struktur birokrasi maka kebocoran bisa terjadi di setiap jenjang. Uang yang dikorupsi bisa-bisa sampai 30 persen. Di PNPM memang tetap ada korupsi, tapi hanya di tingkat desa dan di tingkat nasional. Di antara itu tidak ada apaapa lagi dan itu sedikit lebih bagus. Selain itu, harus ada tindakan tegas terhadap setiap kasus korupsi yang ditemukan. APAKAH PNPM SUDAH BERHASIL M EN I N GK A T K A N PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN? Ada hasil yang kelihatan, tapi belum terlalu banyak. Ini memang masalah besar bagi PNPM. Ada beberapa desa yang tingkat partisipasi masyarakatnya sudah berjalan, tidak hanya untuk program PNPM, tapi untuk semua kegiatan di desanya. Tapi, menurut saya, tidak lebih dari 100 desa. Itu tantangan ke depan PNPM. Sebagai proyek berhasil, tapi sebagai strategi belum optimal. PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

“PNPM sekarang masih berupa proyek. Ini karena PNPM tidak didukung oleh UndangUndang dan Peraturan.”

Kelemahan di PNPM, walaupun semua orang bilang bahwa ini bukan lagi proyek dan sudah menjadi program, menurut saya PNPM sekarang masih berupa proyek. Ini karena PNPM tidak didukung oleh Undang-Undang dan Peraturan. Selain itu, koordinasi antar-lembaga juga masih lemah. Sebelum itu semua teratasi, maka PNPM tetap hanya proyek. Jauh sebelum ada PNPM, pemerintah menghadapi masalah karena tidak ada koordinasi antarlembaga. Masing-masing punya proyek sendiri untuk pembangunan desa. Karena itu, kemudian dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun Bappeda juga ternyata tidak bisa berbuat banyak menjembatani koordinasi antar-lembaga. Sebagai contoh, ada sebuah desa membangun jalan dan rumah sakit, tapi karena proyeknya berbeda, jalan yang dibangun tidak terhubung dengan rumah sakit. Saya dulu sering berkunjung ke Papua dan saya menemukan di sebuah desa banyak orang miskin tidak bisa ke Puskesmas. Alasannya karena tidak ada jembatan ke puskesmas. Tidak ada koordinasi antarlembaga pemerintahan. PNPM juga menghadapi masalah yang sama. Ini masalah besar. ADA PERTANYAAN BESAR APAKAH PNPM AKAN BERLANJUT SETELAH PEMILU 2014… Pemerintah yang baru mungkin akan mengganti nama, itu tidak akan ada masalah. Tapi menurut saya, sistem seperti PNPM dengan mengucurkan uang langsung ke desa untuk pembangunan tetap akan dibutuhkan masyarakat desa. PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

43


44

“Pemerintahan baru mungkin akan mengganti nama. Tapi, sistem seperti PNPM dengan mengucurkan uang langsung ke desa untuk pembangunan tetap akan dibutuhkan.”

Saat ini ada 70 ribu desa di Indonesia. Jika mereka mengharap pemerintah segera membantu pembangunan infrastruktur dasar di semua desa dalam waktu cepat, sangat tidak mungkin. Dengan PNPM mereka bisa membangun sendiri kebutuhannya dengan sangat cepat. Tidak perlu menunggu. Sebagai contoh, pascatsunami Aceh, Departemen Pekerjaan Umum dan USAID pernah membangun kembali desa-desa yang hancur. Selama dua tahun, desa yang berhasil dibangun tidak lebih dari 50. Padahal dengan PNPM, dalam jangka waktu yang sama ada 3.500 desa yang berhasil dibangun. Jadi menurut saya, PNPM mungkin saja akan berubah nama, tapi polanya akan tetap seperti itu. Kelemahannya adalah dana PNPM untuk pembangunan infrastruktur desa terbatas. Menurut saya, cara yang benar adalah masyarakat desa seharusnya usul kepada DPRD apa kebutuhan mereka. Dari situ kemudian DPRD mendesak kepada pemerintah untuk membangun prasarana yang dibutuhkan masyarakat desa. Namun, itu belum berjalan. SETELAH 15 TAHUN PNPM BERJALAN, APA CATATAN KEBERHASILANNYA? Menurut saya, PNPM berhasil mengubah cara berpikir masyarakat tentang apa itu pembangunan. Selama ini pembangunan selalu diartikan proyek, target dan siapa masyarakat penerima manfaat. Partisipasi jarang disinggung dan juga tidak terlihat ada kemitraan. Setelah berjalan 15 tahun, PNPM menumbuhkan keyakinan pemerintah bahwa masyarakat di desa bisa diajak ikut aktif PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

DOKUMEN PNPM


Papan informasi transparansi PNPM Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin Barat, wProvinsi Jambi.

dalam proses pembangunan. Namun, setelah 15 tahun, program ini harus berubah. PNPM itu seperti seorang anak yang sudah harus siap lepas dari ibunya. LALU PROGRAMNYA AKAN SEPERTI APA? Secara teknis PNPM memang berhasil. Pembangunan di desa berjalan. PNPM juga berhasil memunculkan kesadaran di pemerintah bahwa mereka tidak perlu meniru sistem pembangunan dari negara lain, karena Indonesia memiliki sumber daya cukup besar di desa yang bisa dimanfaatkan. Tantangan terbesar dari pembangunan adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya itu. Selain itu, saya melihat bahwa Indonesia belum memiliki konsep jelas mengenai bagaimana peran program pembangunan di desa dan bagaimana peran masyarakat desa untuk mendorong demokrasi. PNPM juga harus bisa menjawab perubahan sosial di masyarakat, seperti persoalan urbanisasi dan industrialisasi. Harus ada road map bagaimana PNPM bisa beralih dari sistem proyek ke sistem yang lebih stabil. Selain itu, harus ada road map yang menjelaskan apa fungsi PNPM bagi pembangunan nasional. Tidak hanya sebagai alat untuk memberikan prasarana dasar kepada masyarakat, tapi juga harus bisa membantu masyarakat desa untuk amPRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

45



46

“Setelah 15 tahun, program ini harus berubah. PNPM itu seperti seorang anak yang sudah harus siap lepas dari ibunya.”

bil bagian dalam perubahan yang terjadi secara nasional. SETELAH 15 TAHUN, BAGAIMANA SEHARUSNYA PERAN BANK DUNIA DALAM PNPM? Di awal program memang Bank Dunia memegang peranan besar. Karena 80 persen pendanaan program berasal dari Bank Dunia. Namun, perlahan-lahan komposisi pembiayaan berubah. Sekarang mayoritas pendanaan dari pemerintah. Selain itu, di tahap awal Bank Dunia diminta oleh pemerintah untuk terlibat aktif dalam hal manajemen dan supervisi. Ini karena struktur birokrasi yang masih belum cocok untuk melakukan supervisi di lapangan. Dulu saya ingat, di tahap awal pejabat pemerintah sangat takut turun ke lapangan bertemu masyarakat desa. Sekarang situasinya sudah berbalik. Pemerintah sangat percaya diri untuk turun ke lapangan. Menurut saya perkembangan ini bagus. Bank Dunia harus terus menurunkan keterlibatannya di PNPM. Nantinya semua yang dikerjakan oleh Bank Dunia akan beralih ke pemerintah. Kekhawatiran saya adalah soal lain. Dalam pembangunan desa ada banyak stakeholder, seperti LSM, universitas, dan media. Tapi sampai sekarang belum ada rencana bagaimana pemerintah akan bekerjasama dengan semua institusi itu. Pemerintah tidak berjalan sendiri. Kalau semua fungsi dipegang oleh pemerintah, maka yang terjadi adalah proyek saja. Jadi perlu ada rencana jangka panjang untuk menyeimbangkan itu. PRODUKSI KATADATA/TIM INFO TEMPO

47



AHMAD YUNUS KEMISKINAN DI KEINDAHAN RAJA AMPAT

Recommend Documents