Shofia Maharani. Sonya Oktaviana. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Abstract

ANALISIS REORGANISASI BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BP MIGAS) MENJADI SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) Shofia Maharani Sonya Oktaviana Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Abstract The focus of this study is to explain the analysis of the reorganization process of Badam Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) to Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), where BP Migas was once a government’s independent entity and now switching to SKK Migas which become an organization under the Ministry of Energy and Mineral Resources. This research method is qualitative descriptive interpretive. The result of this study concluded that there was no significant difference between BP Migas and SKK Migas, and although SKK Migas is now under the Ministry of Energy and Mineral Resources, the characteristics of SKK Migas has no similarities with the characteristics of the ministries/institutions. Keywords: Reorganization, oil and gas, energy and mineral resources, Government’s organization.

PENDAHULUAN Sektor minyak dan gas bumi merupakan sektor penghasil devisa terbesar bagi Pemerintah Indonesia yang kemudian disusul oleh sektor lainnya. Pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi merupakan tulang punggung bagi pembangunan nasional, oleh sebab itu perlu adanya upaya yang kongkrit untuk terus meningkatkan penerimaan negara melalui sektor minyak dan gas bumi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang menempatkan Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas milik negara. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, semua perusahaan minyak dan gas yang hendak menjalankan usaha di Indonesia wajib bekerja sama dengan Pertamina. Hal ini menyebabkan Pertamina memainkan peran ganda yaitu sebagai regulator bagi mitra yang menjalin kerja sama melalui mekanisme Kontrak Kerja Sama (KKS) di wilayah kerja Pertamina, dan di sisi lain, Pertamina juga berperan sebagai operator karena juga menggarap sendiri sebagian wilayah kerjanya.

Analisis reorganisasi..., Shofia Maharani, FEB UI 2013

Karena alasan tersebut Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebagai konsekuensi penerapan Undang-Undang tersebut, Pertamina beralih bentuk menjadi PT Pertamina (Persero). Peran regulator di sektor hulu diserahkan kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan peran regulator di sektor hilir dijalankan oleh BPH Migas sedangkan Pertamina hanya memegang satu peran murni sebagai operator. Setelah 10 tahun menjalankan tugasnya, BP Migas dinyatakan bubar oleh Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kegiatan BP Migas tidak sesuai dengan UUD 1945 atau disebut juga bersifat inkonstitusional. Hal ini memberikan pukulan keras bagi industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia mengingat bahwa BP Migas yang mengatur kontrak kerja sama dengan para kontraktor minyak dan gas bumi dan dengan dibubarkannya BP Migas berarti tidak ada dasar hukum yang jelas terkait investasi migas di Indonesia. Selain itu, dampak lain dibubarkannya BP Migas adalah terganggunya produksi migas karena tidak ada yang memberikan izin operasi, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan migas. Dampak pembubaran BP Migas juga dirasakan oleh karyawan BP Migas yang berjumlah 600 karyawan. Dengan dibubarkannya BP Migas, para karyawan menjadi terancam kehilangan pekerjaannya. Karena pembubaran BP Migas dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi industri migas di Indonesia dan juga bagi perekonomian Indonesia, maka Presiden melakukan gerak cepat dengan mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2012 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa fungsi dan tugas BP Migas dialihkan ke Kementerian ESDM. Kementerian ESDM membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) yang dipimpin langsung oleh Menteri ESDM. Namun, karena sifatnya yang sementara, banyak kontraktor minyak dan gas bumi yang mempertanyakan kepastian hukumnya. Selain itu, setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, Presiden RI menganggap tidak tepat apabila kepala SK Migas dirangkap oleh Menteri ESDM. Hal ini menyebabkan dibentuknya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai pengganti SK Migas yang dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan kenyamanan usaha bagi para kontraktor minyak dan gas bumi. Proses reorganisasi BP Migas menjadi SKK Migas mendapatkan respon yang kontradiktif dari berbagai kalangan. Banyak pihak yang menyatakan bahwa peralihan BP


Migas menjadi SKK Migas sebagai tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat berganti nama saja. Perubahan BP Migas menjadi SKK Migas dianggap tidak menjalankan amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dianggap hanya menghidupkan kembali semangat BP Migas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dibubarkannya BP Migas dan diubah menjadi SKK Migas, mengetahui apakah ada perubahan tugas dan tanggung jawab setelah BP Migas berubah menjadi SKK Migas dan mengetahui perbedaan dari aspek organisasi antara BP Migas dengan SKK Migas, mengetahui apakah ada perbedaan antara rencana strategis BP Migas dengan rencana strategis SKK Migas, mengetahui bagaimana proses pelaporan keuangan BP Migas dan SKK Migas, mengetahui apakah SKK Migas telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan terkait, dan yang terakhir, mengetahui bagaimana kesesuaian SKK Migas dengan visi dan misi Kementerian ESDM.

TINJAUAN LITERATUR Undang-Undang Dasar 1945 Di dalam Pasal 33 ayat (2) disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, dan ayat (3) menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu pula dengan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan kekayaan alam tidak terbarukan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara Indonesia dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontrak Kerja Sama ini paling sedikit memuat persyaratan antara lain: a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana, c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.


Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Peraturan Presiden ini menyebutkan bahwa BP Migas Badan Hukum Milik Negara yang berpusat di Jakarta dan bersifat tidak mencari keuntungan. Kekayaan Badan Pelaksana merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Badan Pelaksana memperoleh penerimaan berupa imbalan atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Besarnya penerimaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai suatu persentase dari penerimaan negara dari setiap Kegiatan Usaha Hulu. Badan Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan Badan Pelaksana kepada Menteri Keuangan setiap tahun anggaran Badan Pelaksana. Anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan tersebut ditetapkan dan disahkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri ESDM. Di dalam mengelola keuangannya, Badan Pelaksana mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Terkait personalia BP Migas, Kepala BP Migas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sedangkan Wakil Kepala dan Deputi BP Migas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri ESDM atas usul Kepala BP Migas. Pimpinan Badan Pelaksana tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan atau perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Di dalam Peraturan Presiden ini disebutkan bahwa pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru. Seluruh proses pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang sedang ditandatangani oleh BP Migas, dilanjutkan oleh Menteri ESDM. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Peraturan Presiden ini menyebutkan bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral membina, mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.


Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang disebut juga dengan SKK Migas. Dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh SKK Migas, dibentuk Komisi Pengawas. Kepala SKK Migas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri ESDM, setelah mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu dari Komisi Pengawas. Kepala SKK Migas bertangung jawab langsung kepada Presiden. Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan para Deputi SKK Migas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri ESDM atas usul Kepala SKK Migas setelah mendapat persetujuan dari Komisi Pengawas. Sedangkan untuk para pegawai SKK Migas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala SKK Migas. Pegawai SKK Migas untuk pertama kali berasal dari pengalihan pegawai eks Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas memanfaatkan aset eks Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan prinsip optimalisasi dan efisiensi.

PROFIL ORGANISASI Sejarah Organisasi Sebelum dibentuk SKK Migas, kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Pertamina yang didirikan pada tahun 1971. Namun, peran ganda yang dimainkan oleh Pertamina, yaitu sebagai regulator dan juga operator, dianggap tidak tepat sehingga dibentuklah BP Migas pada tahun 2002 sebagai regulator di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sedangkan Pertamina resmi menjadi perseroan terbatas yang hanya memainkan peran sebagai operator. Setelah 10 tahun menjalankan kegiatannya, BP Migas dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada akhir tahun 2012 karena dianggap inkonstitusional. Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, Pemerintah mengalihkan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang sebelumnya dijalankan oleh BP Migas ke Kementerian ESDM, dan Kementerian ESDM membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) yang dikepalai langsung oleh Menteri ESDM. Pembentukan SKSP Migas dianggap tidak memiliki landasan hukum yang kuat oleh para kontraktor minyak dan gas bumi sehingga mereka ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, kepala SKSP Migas dianggap tidak tepat apabila juga merangkap sebagai Menteri


ESDM. Hal ini membuat Presiden memutuskan untuk membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang memiliki kepala sendiri dan lembaga ini bersifat permanen dan hanya akan berubah apabila ada perundangan baru yang mengharuskan untuk mengubahnya. Visi dan Misi Visi dari SKK Migas adalah menjadi mitra proaktif dan terpercaya dalam mengoptimalkan manfaat industri hulu minyak dan gas bumi bagi bangsa dan seluruh pemangku kepentingan serta menjadi salah satu lokomotif penggerak aktivitas ekonomi Indonesia. Misi dari SKK Migas adalah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama dengan semangat kemitraan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi guna sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi, Tugas, dan Wewenang BP Migas BP Migas memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Badan Pelaksana mempunyai tugas: a. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama, b. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama, c. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri ESDM untuk mendapatkan persetujuan, d. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud di dalam huruf c, e. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran, f. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri ESDM mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama, g. Menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pelaksana memiliki wewenang:


a. Membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama, b. Merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama, c. Mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor kontrak kerja sama, d. Membina seluruh aset kontraktor kontrak kerja sama yang menjadi milik negara, e. Melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu. Fungsi, Tugas, dan Wewenang SKK Migas SKK Migas berfungsi melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan tugas: a. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama, b. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama, c. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan, d. Memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya, e. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran, f. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama, dan g. Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Dalam menjalankan tugasnya, SKK Migas memiliki wewenang: a. Membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama, b. Merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama, c. Mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor kontrak kerja sama, d. Membina seluruh aset kontraktor kontrak kerja sama yang menjadi milik negara,


e. Melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu, f. Memanfaatkan aset eks BP Migas untuk penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan prinsip optimalisasi dan efisiensi. Rencana Strategis BP Migas BP Migas menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan bagi segenap jajaran BP Migas dan stakeholders usaha hulu migas dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Renstra BP Migas terdiri dari 8 sasaran utama yang dijabarkan dalam 15 inisiatif yang berujung pada 81 rencana kerja untuk periode tahun 2011 sampai dengan 2015. Tabel 1. Rencana Strategis BP Migas Sasaran 1.

Meningkatkan resource dan reserves migas

Inisiatif • •

2.

Optimasi produksi migas

3.

Optimasi biaya operasional industri migas

4.

Meningkatkan pemberdayaan kapabilitas dan kapasitas nasional

• • • • • • • • •

5.

Mempercepat monetasi/komersialisasi penemuan cadangan baru dari lapangan baru dan marginal Memperkuat strategi yang dapat mendorong KKKS untuk lebih proaktif dalam melakukan kegiatan eksplorasi Revitalisasi sumur tua/suspended Peningkatan kegiatan intensifikasi pada lapanganlapangan potensial existing seluruh KKKS Optimasi realisasi proyek terhadap POD Optimasi penerimaan negara dari Pengadaan bersama Pemanfaatan aset bersama Mendorong pendidikan profesional migas Mendorong penggunaan industri lokal dalam industri migas untuk komoditas tertentu Mendorong strategi kolaborasi dengan lembaga keuangan nasional untuk investasi dan pendanaan sektor migas

Regulatory Management

•

Mendorong efektivitas regulatory framework di antara para pemangku kebijakan di kegiatan usaha industri hulu migas nasional

Enabler (Capability Development) 6. People

•

7.

Process

•

8.

Tools

•

Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas SDM Internal BP Migas dalam mengikuti tren perkembangan industri migas Optimasi proses kerja dan sistem manajemen BP Migas secara berkesinambungan Mengimplementasikan sistem informasi yang terpadu dan transparan untuk internal BP Migas dan KKKS

Rencana Strategis SKK Migas Terdapat empat hal yang akan dilaksanakan oleh SKK Migas antara lain mengedepankan integritas, mengedepankan profesionalisme, melakukan perombakan organisasi, dan mengembalikan iklim investasi yang sempat terganggu. Rencana-rencana strategis yang akan dilakukan oleh SKK Migas antara lain:


1. Membuat terobosan teknis dan manajemen agar pengelolaan produksi minyak dan gas bumi menjadi optimum dalam jangka pendek dan meningkatkan cadangan untuk mencapai target produksi pada tahun-tahun mendatang serta menguatkan kemandirian energi 2. Melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan barang agar prosesnya lebih sederhana tanpa meninggalkan kepentingan lembaga sebagai pengawas. Dalam hal ini SKK Migas akan mengevaluasi proses-proses persetujuan mana saja yang dapat dipercepat tanpa menghilangkan fokus utama Pemerintah pada kegiatan pengawasan dan pengendalian. 3. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain untuk mencari upaya pemecahan terhadap beberapa hal yang menjadi hambatan realisasi industri hulu minyak dan gas bumi. 4. Menegakkan pencapaian target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar industri hulu minyak dan gas bumi memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan perekonomian nasional. 5. Memaksimalkan penerimaan negara sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Kontrak Kerja Sama Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Sistem pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia menggunakan sistem Kontrak Kerja Sama (Production Sharing Contract) antara BP Migas dengan para kontraktor minyak dan gas bumi. Terdapat beberapa poin utama dari Kontrak Kerja Sama, antara lain: 1. BP Migas memiliki kontrol terhadap manajemen Kontraktor Kontrak Kerja Sama. 2. Kontraktor bertanggung jawab kepada BP Migas atas jalannya/beroperasinya perusahaan minyak sesuai kontrak. 3. Kontraktor menyediakan semua dana, teknologi, dan keahlian yang diperlukan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. 4. Kontraktor menanggung risiko 100% apabila tidak ditemukannya kandungan minyak dan gas bumi dalam kegiatan eksplorasi. 5. Pemerintah menjadi pemilik tunggal hasil produksi minyak dan gas bumi sampai dengan titik serah penjualan. 6. Kontrak berdasarkan kepada pembagian hasil produksi (Production Sharing), bukan berdasarkan keuntungan (profit-sharing basis).


7. Kontraktor wajib membayar pajak penghasilan kepada Pemerintah melalui BP Migas. 8. Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh Kontraktor dalam rangka operasi perminyakan menjadi barang milik negara. Alasan Pembubaran BP Migas Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, terdapat empat alasan utama pembubaran BP Migas, antara lain: 1. Pelaksanaan BP Migas tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) karena BP Migas tidak melakukan pengelolaan langsung terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sehingga keberadaan BP Migas tidak menjamin kontrol negara terhadap barang publik (public utilities) yang menguasai hajat hidup orang banyak. 2. Keberadaan BP Migas dianggap merendahkan posisi negara karena Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan menyerahkan kuasanya kepada BP Migas. 3. BP Migas dianggap pro asing dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi Indonesia karena BP Migas banyak memberikan kontrak kerja sama kepada perusahaan-perusahaan asing dibandingkan perusahaan-perusahaan nasional. 4. Tidak adanya dewan komisaris atau majelis amanat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh BP Migas sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan inefisiensi. Analisis Perbedaan Aspek Organisasi BP Migas dan SKK Migas 1. Perbedaan Struktur Organisasi Tabel 2. Perbedaan Struktur Organisasi BP Migas dan SKK Migas

1. 2. 3. 4. 5.

BP Migas Deputi Perencanaan Deputi Pengendalian Operasi Deputi Pengendalian Keuangan Deputi Umum Deputi Evaluasi dan Pertimbangan Hukum

1. 2. 3. 4. 5.

SKK Migas Deputi Pengendalian Perencanaan Deputi Pengendalian Operasi Deputi Pengendalian Keuangan Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis Deputi Pengendalian Komersial

Perbedaan Perbedaan antara struktur organisasi BP Migas dengan SKK Migas adalah diubahnya Deputi Umum menjadi Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis dan Deputi Evaluasi dan Pertimbangan Hukum menjadi Deputi Pengendalian Komersial

Proses restrukturisasi organisasi SKK Migas dilakukan oleh Kepala SKK Migas berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan susunan organisasi baru ini ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Komisi Pengawas. Secara keseluruhan organisasi SKK Migas mengalami perampingan terutama di tingkat Kepala Dinas dan Kepala Subdinas. Secara keseluruhan jumlah dinas berkurang 6 posisi dan jumlah subdinas berkurang


18 posisi. Perampingan ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan publik yang menginginkan efisiensi di SKK Migas. 2. Keberadaan Komisi Pengawas Perbedaan nyata yang terlihat dari BP Migas dan SKK Migas adalah keberadaan Komisi Pengawas. Komisi Pengawas yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh SKK Migas saat ini mendapat pengaruh dari pihak Kementerian ESDM. Pengaruh tersebut antara lain terkait dengan pemberian persetujuan terhadap kebijakan strategis dan rencana kerja SKK Migas, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan operasional SKK Migas, pemberian tanggapan dan saran atas laporan berkala mengenai kinerja SKK Migas, memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKK Migas, dan memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian pimpinan SKK Migas selain Kepala SKK Migas. BP Migas yang dibubarkan karena dianggap sebagai badan yang berkuasa penuh dan tidak ada yang mengawasi dalam pelaksanaan kegiatannya, setelah dialihkan menjadi SKK Migas memiliki Komisi Pengawas yang akan selalu mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sehingga pelaksanaannya akan lebih terkontrol dan memenuhi harapan masyarakat. 3. Perbedaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Tidak ada perbedaan yang signifikan dari fungsi, tugas, dan wewenang BP Migas dan SKK Migas. Fungsi dan tugas BP Migas yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi memiliki kesamaan dengan fungsi dan tugas SKK Migas yang tercantum di dalam Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia nomor 9 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas. Terkait wewenang SKK Migas pun tidak ada perubahan yang substansial, hanya bertambah satu wewenang dimana SKK Migas diberi wewenang untuk memanfaatkan aset yang sebelumnya dimiliki oleh BP Migas, untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan prinsip optimalisasi dan efisiensi. Setelah BP Migas dibubarkan, Pemerintah secara cepat langsung mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dari BP Migas kepada Kementerian ESDM. Keputusan yang cepat ini didasarkan pada kekhawatiran yang sangat besar terhadap kontrakkontrak minyak dan gas bumi yang jumlahnya sangat besar dimana pada saat pembubaran BP


Migas, terdapat 353 kontrak. Kekhawatiran akan kepastian nasib kontrak minyak dan gas bumi inilah yang membuat Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap tugas dan fungsi lembaga pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang baru, karena membutuhkan waktu yang lama untuk merumuskan kembali sistem pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang baru, sedangkan para investor dan kontraktor migas sudah mempertanyakan nasib mereka dan juga meragukan landasan hukum dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia pasca pembubaran BP Migas. Analisis Perbedaan Rencana Strategis BP Migas dan SKK Migas Tabel 3. Perbedaan Rencana Strategis BP Migas dan Rencana Strategis SKK Migas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rencana Strategis BP Migas Meningkatkan resource dan reserves minyak dan gas bumi, Optimasi produksi minyak dan gas bumi, Optimasi biaya operasional industri minyak dan gas bumi, Meningkatkan pemberdayaan kapasitas dan kapabilitas nasional, Regulatory management, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia internal BP Migas, Mengoptimalkan proses kerja dan sistem manajemen BP Migas, Mengimplementasikan sistem informasi terpadu untuk internal BP Migas dan KKKS.

Rencana Strategis SKK Migas 1. Membuat terobosan teknis dan manajemen agar pengelolaan produksi minyak dan gas bumi menjadi optimum, 2. Melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan barang agar prosesnya lebih sederhana, 3. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain untuk mencari upaya pemecahan terhadap beberapa hal yang menjadi hambatan, 4. Menegakkan pencapaian target TKDN, 5. Memaksimalkan penerimaan negara, 6. Melakukan perombakan organisasi

Perbedaan Rencana Strategis BP Migas lebih mengedepankan bagaimana BP Migas dapat memproduksi minyak dan gas bumi untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan rencana strategis SKK Migas berfokus pada tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan mengembalikan iklim investasi minyak dan gas bumi yang sempat terganggu akibat dibubarkannya BP Migas.

Rencana strategis BP Migas lebih mengedepankan bagaimana BP Migas dapat memproduksi dan menghasilkan cadangan minyak dan gas bumi untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah sedangkan rencana strategis yang disusun oleh SKK Migas berfokus pada tuntutan-tuntutan masyarakat terkait pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, seperti melakukan perombakan terhadap organisasi dengan menempatkan personil SKK Migas pada posisi-posisi yang mereka kuasai (the right man in the right place) dan melakukan perampingan terhadap manajemen SKK Migas agar proses pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi SKK Migas lebih efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, SKK Migas juga melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan barang agar prosesnya lebih sederhana karena selama ini KKS banyak mengeluhkan proses persetujuan yang dianggap lambat karena pembahasan yang terlalu mikro dan detil. Anggapan masyarakat bahwa eks BP Migas bersifat pro asing ditanggapi


oleh SKK Migas dengan menetapkan rencana pencapaian target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar industri hulu minyak dan gas bumi memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan perekonomian nasional dan memaksimalkan penerimaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fokus utama rencana strategis SKK Migas tetap pada pencapaian target penemuan cadangan baru minyak dan gas bumi, peningkatan produksi minyak dan gas bumi, dan peningkatan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi, terutama dari sektor minyak karena beberapa tahun belakangan ini cadangan minyak terus menurun, dimana SKK Migas berencana untuk membuat terobosan teknis dan manajemen agar pengelolaan produksi minyak dan gas bumi menjadi optimal baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Analisis Proses Pelaporan Keuangan BP Migas dan SKK Migas Dalam

mengelola

keuangannya,

BP

Migas

wajib

memberikan

laporan

pertanggungjawaban keuangan yang disusun dan diserahkan kepada Presiden, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM. Laporan keuangan BP Migas terdiri dari 3 kategori antara lain: 1. Laporan Keuangan Laporan yang diperlukan sebagai sarana pertanggungjawaban pimpinan BP Migas kepada Pemerintah selaku pendiri dan pemberi imbalan, KKKS dan pihak ketiga lainnya yang disusun berdasarkan SAK. 2. Laporan Monitoring Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Informasi mengenai laporan monitoring kegiatan usaha hulu migas yang diperlukan sebagai sarana komunikasi kepada Pemerintah atau pihak-pihak berkepentingan menurut peraturan perundangan yang melaporkan indikator-indikator pokok industri hulu migas serta penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas. Laporan ini disusun berdasarkan kompilasi/tabulasi data-data KKKS yang dikelompokkan sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan para pembaca laporan (menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengungkapan laporan keuangan). 3. Laporan Akuntansi Keuangan Laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pernyataan dana yang diserahkan oleh pihak KKKS kepada BP Migas terkait dengan operasional pihak KKKS yaitu eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah negara Indonesia. Ketiga jenis laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)


Setelah BP Migas dibubarkan dan diubah menjadi SKK Migas, tidak ada perubahan dalam proses penganggaran dan proses pelaporan keuangan SKK Migas dikarenakan sumber anggaran SKK Migas sama dengan sumber anggaran BP Migas, yaitu berasal dari retensi atau penggunaan langsung penerimaan dari sektor hulu minyak dan gas bumi sebesar 1%. Sumber anggaran BP Migas maupun SKK Migas ini tidak melalui mekanisme APBN, dimana rencana anggaran BP Migas maupun SKK Migas disetujui oleh Menteri Keuangan dan anggaran diberikan oleh Bendahara Umum Negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber anggaran tersebut tidak memiliki kesamaan dengan sumber anggaran Kementerian/Lembaga yang sumber anggarannya berasal dari APBN. Penggunaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan laporan keuangan SKK Migas dirasa kurang tepat mengingat bahwa PSAK merupakan pedoman akuntansi untuk perusahaan yang bersifat profit-oriented, sedangkan BP Migas maupun SKK Migas adalah lembaga Pemerintah yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Selain itu, posisi SKK Migas yang saat ini berada di bawah Kementerian ESDM membuat laporan pertanggungjawaban keuangan SKK Migas seharusnya mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, laporan keuangan SKK Migas tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Kementerian ESDM, hal tersebut kurang tepat karena mengacu kepada PSAP nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian dinyatakan bahwa entitas pelaporan, dalam hal ini Kementerian ESDM, menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Namun, yang menjadi permasalahan adalah sumber anggaran SKK Migas bukan berasal dari APBN, hal inilah yang menyebabkan laporan keuangan SKK Migas tidak dapat dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Kementerian ESDM dimana seluruh entitas yang berada di bawah Kementerian ESDM menerima anggaran dari APBN. Analisis Kesesuaian SKK Migas dengan Peraturan Terkait Kepatuhan SKK Migas terhadap peraturan yang mengikatnya pertama kali terlihat dari kepatuhan badan terdahulunya yaitu BP Migas memenuhi putusan MK terkait pembubaran BP Migas. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membubarkan BP Migas, manajemen BP Migas langsung menginstruksikan untuk menghentikan pelayanan terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk sementara waktu, menghentikan pengiriman email kepada pihak luar, menutup website, dan bahkan melepaskan logo dari ruang-ruang kantor. Hal tersebut sebagai bentuk kepatuhan BP Migas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.


Setelah pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dialihkan ke SKK Migas, peraturan yang mengikat lembaga tersebut antara lain Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas. Saat ini, pelaksanaan kegiatan SKK Migas sudah memenuhi peraturan-peraturan yang mengikatnya. Analisis Kesesuaian SKK Migas dengan Visi dan Misi Kementerian ESDM Tabel 4. Kesesuaian SKK Migas dengan Visi dan Misi Kementerian ESDM No. 1.

2.

Visi & Misi Kementerian ESDM Visi: Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan Iingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Misi: 1. Meningkatkan keamanan pasokan dalam negeri.

SKK Migas Kontrak Kerja Sama hingga saat ini masih didominasi oleh perusahaan asing dan cadangan minyak di Indonesia terus menurun.

Kesesuaian Belum sesuai.

1.

1.

Sesuai

2.

2.

2.

Sesuai

Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan energi, mineral dan kegeologian.

SKK Migas terus berupaya untuk mengalokasikan produksi migas untuk memenuhi kebutuhan domestik. SKK Migas terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan Dalam Negeri dalam ikut berpartisipasi mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia.

Setelah BP Migas dibubarkan dan digantikan oleh SKK Migas, seluruh pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas berada di bawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang saat ini berada di bawah koordinasi Kementerian ESDM tentu harus diselaraskan dengan visi dan misi Kementerian ESDM agar tidak terjadi benturan kepentingan. Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan kegiatan SKK Migas belum sesuai sepenuhnya dengan visi dan misi Kementerian ESDM. Pertama, dilihat dari visi Kementerian ESDM yaitu terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Melihat realita, pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui Kontrak Kerja Sama antara investor dengan SKK Migas masih didominasi oleh


perusahaan asing. KKKS yang didominasi oleh pihak asing ini akan mengakibatkan kemandirian energi di Indonesia sulit untuk terpenuhi. Kedua, dilihat dari misi Kementerian ESDM yang pertama meningkatkan keamanan pasokan energi dan mineral dalam negeri. Dalam hal ini, SKK Migas masih berupaya untuk menjaga keamanan pasokan minyak ataupun gas bumi dalam negeri, salah satunya adalah adanya kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kewajiban bagi kontraktor ini disebut Domestic Market Obligation (DMO) yang besarannya adalah 25% dari hasil produksi minyak atapun gas bumi bagian kontraktor. Selain itu, SKK Migas terus berupaya untuk mengalokasikan hasil produksi minyak ataupun gas bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Misi kedua adalah mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan energi, mineral dan kegeologian. Upaya peningkatan kemampuan dalam negeri untuk mengelola minyak dan gas bumi oleh SKK Migas terus dilakukan antara lain dengan membuat kebijakan yaitu mewajibkan pemasok bahan bakar minyak untuk menggunakan perbankan yang berstatus BUMN/BUMD, memprioritaskan pendanaan dari bank berstatus BUMN/BUMD apabila membutuhkan pendanaan dari pihak ketiga, dan mewajibkan penyediaan barang dan jasa berasal dari BUMN/BUMD agar BUMN maupun BUMD dapat terlibat dalam kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi.

KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan: 1. Alasan dibubarkannya BP Migas antara lain, pelaksanaan BP Migas dianggap tidak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), keberadaan BP Migas dianggap merendahkan posisi negara, BP Migas dianggap pro asing dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dan tidak adanya dewan komisaris atau majelis amanat dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh BP Migas. 2. Dari struktur organisasi, proses perombakan struktur organisasi SKK Migas telah dilakukan oleh Kepala SKK Migas. Secara keseluruhan, struktur organisasi SKK Migas mengalami banyak perubahan dan juga mengalami perampingan untuk memenuhi tuntutan publik yang menginginkan efisiensi di dalam organisasi pengganti BP Migas.


3. Komisi Pengawas merupakan perbedaan nyata antara SKK Migas dengan lembaga terdahulunya, BP Migas. 4. Tidak ada perbedaan yang substansial antara fungsi, tugas, dan wewenang BP Migas dengan SKK Migas. 5. Perbedaan antara Rencana Strategis BP Migas dengan Rencana Strategis SKK Migas adalah, Rencana Strategis BP Migas mengedepankan bagaimana BP Migas dapat memproduksi minyak dan gas bumi sesuai target yang ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan rencana strategis SKK Migas berfokus pada tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya efektivitas dan efisiensi. 6. Proses penganggaran dan pelaporan keuangan BP Migas dan SKK Migas tidak memiliki perbedaan dikarenakan sumber anggaran SKK Migas sama dengan sumber anggaran BP Migas yaitu berasal dari non-APBN. Selain itu, laporan keuangan SKK Migas pun tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Kementerian ESDM. 7. Pelaksanaan kegiatan SKK Migas sudah cukup sesuai dengan peraturan yang mengikatnya, yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas. 8. Pelaksanaan kegiatan SKK Migas belum sesuai sepenuhnya dengan visi dan misi Kementerian ESDM dikarenakan Kontrak Kerja Sama antara SKK Migas dengan para Kontraktor hingga saat ini masih didominasi oleh perusahaan asing dan cadangan minyak di Indonesia terus menurun.

KETERBATASAN DAN SARAN Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu terkait dengan kerahasiaan (confidentiality) data, penulis tidak dapat meminta data berupa Laporan Keuangan BP Migas. Data tersebut hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti Presiden, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain: 1. Pemerintah dan SKK Migas masih harus melakukan banyak pembenahan terhadap sistem pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia antara lain dengan meningkatkan kualitas dan mempercayakan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Nasional (National Oil and Gas Company) untuk mengelola kegiatan hulu minyak dan gas bumi


agar tercipta kemandirian energi dan tidak terus-menerus bergantung kepada perusahaan asing. 2. SKK Migas harus terus mendorong para Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam meningkatkan kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan-cadangan minyak dan gas bumi yang baru sehingga dapat meningkatkan ketahanan energi di Indonesia, karena cadangan minyak dan gas bumi nasional dari tahun ke tahun semakin menipis. Pemerintah juga harus terus berupaya untuk menghemat penggunaan energi di Indonesia antara lain dengan cara menciptakan transportasi massal untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan juga mengurangi kemacetan lalu lintas sehingga akan berujung pada penghematan penggunaan bahan bakar kendaraan. Selain itu, Pemerintah juga harus meningkatkan upaya pencarian bahan bakar alternatif selain minyak dan gas bumi sehingga apabila minyak dan gas bumi mengalami kelangkaan, masyarakat sudah memiliki bahan bakar alternatif lainnya. 3. SKK Migas harus berperan sebagai regulator dalam sektor hulu minyak dan gas bumi yang bekerja secara efektif dan efisien dan terus berpihak kepada kepentingan nasional, selain itu SKK Migas juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatannya agar seluruh masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui bagaimana kinerja SKK Migas. Anggaran SKK Migas sebagai satuan kerja yang berada di bawah Kementerian ESDM seharusnya berasal dari APBN dan laporan keuangan SKK Migas pun seharusnya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Kementerian ESDM.

DAFTAR REFERENSI Andrian, Dino. (2009). Perumusan Key Performance Indicator Fungsi Pengadaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard. Juli, 2009. Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Program Magister Manajemen. http://www.lontar.ui.ac.id. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (2010). Laporan Tahunan BP Migas Tahun 2010. Jakarta: BP Migas. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (2011). Laporan Tahunan BP Migas Tahun 2011. Jakarta: BP Migas. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (2008). Pedoman Akuntansi Keuangan BP Migas. Jakarta: BP Migas. Bakhri, Syaiful. (2013). Migas Untuk Rakyat: Pergulatan Pemikiran dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.


Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KMK.06/2003 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 11. Jakarta: KSAP. Lestari, Wahyuni. (2009). Peranan Work Program & Budget Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Pada Production Sharing Contract. April, 2009. Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Manajemen. http://www.lontar.ui.ac.id. Patmosukismo, Suyitno. (2011). Migas: Politik, Hukum dan Industri. Jakarta: PT Fikahari Aneska. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Rimbono, Rudianto. (2008). Analisa Faktor Untuk Peningkatan Kinerja Waktu dan Mutu Dalam Pengendalian dan Pengawasan Proyek Investasi Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi. Desember, 2008. Universitas Indonesia, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Kekhususan Manajemen Proyek. http://www.lontar.ui.ac.id. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.


Shofia Maharani. Sonya Oktaviana. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Abstract

Recommend Documents