SHADOW STATE Studi Kasus Tentang Konflik Status Sofifi. OLEH : Bahran Taib NIM:

SHADOW STATE Studi Kasus Tentang Konflik Status Sofifi

OLEH : Bahran Taib NIM: 201110270211021

Dosen Pembimbing I

: Prof. Dr Syamsul Arifin, M.Si

Dosen Pemimbing II

: Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2013

1

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirahim, Segala Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan semua rahmat,taufiq,hidayah-Nya sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan . Tesis dengan Judul “ SHADOW STATE : STUDI KASUS TENTANG KONFLIK STATUS SOFIFI “ ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Sosiologi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Dalam penyusunan Tesis ini tentunya dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak,oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak,antara lain : 

Isteriku yang selalu sabar dan memberikan dukungan moral dalam menempuh studi S2 Magister Sosiologi UMM.



Prof. Dr. Syamsul Arifin,M.Si, selaku dosen Pembimbing Utama dan DR. Tri Sulistyaningsih,M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang penuh kesabaran,keikhlasan dalam memberikan masukan, bimbingan,saran,petunjuk,serta pengaran yang berkaitan dengan tesis ini, hingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini.



Rektor UMM,Dr. Muhajir Effendy,M.AP,Direktur PPs- UMM,Dr. Latipun,M.Kes.



Drs.Rinikso Kartono,M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Sosiologi yang selalu memberikan kemudahan selama penulis menyusun tesis ini.



Dosen- dosen pascasarjana Magister Sosiologi yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik,mengantar dan serta bimbingan mulai dari awal hingga akhir studi.



Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi Kemdikbud yang telah memberi beasiswa BPPS selama penulis studi dipascasarjana UMM.



Rektor Unkhair ,Dr. Gufran Ali Ibrahim,M.Hum dan Dekan FKIP,Drs. Taib Latif,M.Hum yang telah memberi rekomendasi untuk studi di pascasarjana UMM.



Pemprov Maluku Utara dan Pemkot Tikepyang telah memberi rekomendasi untuk penelitian di Sofifi dan kota Tidore.



Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari, bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena itu penulis

mengharap adanya saran dan kritik dari semua pihak yang konstruktif demi kesmpurnaan tesis ini. Akhirnya penulis hanya mampu berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian, khususnya terhadap perkembangan ilmu Sosiologi dimasa mendatang. Amien. Wassalam

Malang,

Juli 2013

Penulis

PERNYATAAN Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi,dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Malang,

Juli 2013

BAHRAN TAIB

iv

PERSEMBAHAN Karya tulis ini kupersembahkan kepada : 

Isteriku tercinta :Masyumi Ulfah Muhamaroh Santi,S.Pd, yang selalu memberikan dukungan moral dan spiritual (do’a),teman diskusi,canda tawa dan selalu semangat mendidik dan membesarkan anak-anak kami.



Anak-anakku tersayang :Nurul Hanum Salsabila ( Hanum ) dan Fairuz Qurunulbahri(ade Alam),kaka Hanum deng ade Alam selalu menjadi spirit papa selama menempuh studi S2 di UMM,kaka deng ade menjadi mutiara hidup yang tak ternilai harganya bagi papa dan mama dalam hidup.



Orang tuaku tercinta :Taib Abd. Rahman dan Nasiah Ibrahim, yang merawat,mendidik dan membesarkanku sejak kecil sampai sekarang telah menjadi bagian dari aset bangsa yang turut mencerdaskan generasi bangsa masa depan. Kasih sayang

dan

kebaikanmu tak bisa ku balas dengan apapun.Moga Allah meridhoi setiap gerak langkahmu,mama.

v

MOTTO HIDUP “ Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakannya besok “ (QS: Lukman:34) “ Sekali layar terkembang

surut kita berpantang,setiap keputusan apapun

diambil pasti punya resiko,tapi hadapi resiko dari keputusan itu penuh sikap semangat dan tawaddu” “ Kebenaran dan Kejujuran adalah spirit jiwa dalam mengarungi hidup yang fana ini” “ Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat pada orang lain “ ( Al-Hadits )

vi

RIWAYAT HIDUP Bahran Taib: lahir di Samo,21 Mei 1978 Kec. Gane Barat – Halmahera Selatan,Provinsi Maluku Utara, adalah anak dari Taib Abd.Rahman dan Nasiah Ibrahim. Isteri : Masyumi Ulfah Muhamaroh Santi,S.Pd. Anak : Nurul Hanum Salsabila dan fairuz Qurunulbahri. Riwayat Pendidikan : 

SDN Samo,lulus Tahun 1992



M.Ts.Negeri Kayoa,Guruapin lulus tahun 1996.



SMA Muhammadiyah Ternate,jurusan IPA,lulus Tahun 1999.



S-1 Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan ( UAD ),lulus 15 Mei 2005.



S-2 Sosiologi,konsentrasi Sosiologi Politik pada Program Pascasarjana UMM,lulus 31 Agustus 2013

Riwayat Pekerjaan : 

Menjadi guru pada SMP Muhammadiyah 1 Ternate sejak Thn 2007-2008.



Menjadi guru SMA Muhammadiyah Ternate sejak September 2005-Thn 2010

vii

Thn



Menjadi Dosen Psikologi Prodi PGTK STKIP Kie Raha Ternate sejak Thn 2005- Thn 2010



Menjadi Dosen Psikologi dijurusan Kebidanan Poltekkes Negeri-ternate sejak 2007-2011



Menjadi Dosen PNS FKIP-Unkhair sejak 2008-sekarang.

KATA PENGANTAR Bismillahirahmanirahim, Segala Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan semua rahmat,taufiq,hidayah-Nya sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan . Tesis dengan Judul “ SHADOW STATE : STUDI KASUS TENTANG KONFLIK STATUS SOFIFI “ ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Sosiologi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Dalam penyusunan Tesis ini tentunya dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak,oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak,antara lain :

viii



Isteriku yang selalu sabar dan memberikan dukungan moral dalam menempuh studi S2 Magister Sosiologi UMM.



Prof. Dr. Syamsul Arifin,M.Si, selaku dosen Pembimbing Utama dan DR. Tri Sulistyaningsih,M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang penuh kesabaran,keikhlasan

dalam

memberikan

masukan,

bimbingan,saran,petunjuk,serta pengaran yang berkaitan dengan tesis ini, hingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini. 

Rektor UMM,Dr. Muhajir Effendy,M.AP,Direktur PPs- UMM,Dr. Latipun,M.Kes.



Drs.Rinikso Kartono,M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Sosiologi yang selalu memberikan kemudahan selama penulis menyusun tesis ini.



Dosen- dosen pascasarjana Magister Sosiologi yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik,mengantar dan serta bimbingan mulai dari awal hingga akhir studi.



Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi Kemdikbud yang telah memberi beasiswa BPPS selama penulis studi dipascasarjana UMM.



Rektor Unkhair ,Dr. Gufran Ali Ibrahim,M.Hum dan Dekan FKIP,Drs. Taib Latif,M.Hum yang telah memberi rekomendasi untuk studi di pascasarjana UMM.



Pemprov Maluku Utara dan Pemkot Tikepyang telah memberi rekomendasi untuk penelitian di Sofifi dan kota Tidore.



Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

ix

Penulis menyadari, bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena itu penulis mengharap adanya saran dan kritik dari semua pihak yang konstruktif demi kesmpurnaan tesis ini. Akhirnya penulis hanya mampu berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian, khususnya terhadap perkembangan ilmu Sosiologi dimasa mendatang. Amien. Wassalam Malang,

Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI JUDUL i

x

LEMBAR PERSETUJUAN ii LEMBAR PENGESAHAN iii SURAT PERNYATAAN iv LEMBAR PERSEMBAHAN v MOTTO HIDUP vi RIWAYAT HIDUP vii KATA PENGANTAR viii DAFTAR ISI x DAFTAR GAMBAR xiii ABSTRAK xiv

xi

BAB

I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah 1 1.2 Permasalahan 6 1.3 Tujuan Penelitian 11 1.4Manfaat Penelitian 12 1.5 Kerangka Pemikiran 12 1.6 Metodologi Penelitian 16

BAB

II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pendahuluan 18 2.2 Konsep Desentralisasi 19 2.2.1 Definisi Desentralisasi 19 2.2.2 Karaktreristik dan Prinsip Desentralisasi 21 2.2.3 Dimensi dan Jenis Desentralisasi 22 2.3 Teori Hegemoni 23

xii

2.3.1 Definisi Teori Hegemoni 23 2.3.2 Bentuk Hegemoni Sumberdaya 25 2.3.2.1 Hegemoni Positif 25 2.3.2.2 Hegemoni Negatif 29 2.3.2.1 Hegemoni Bergejolak 31 2.4Shadow states 31 2.5 Manajemen Konflik 34 2.5.1 Definisi Manajemen Konflik 34 2.5.2 Teori Manajemen Konflik 36 2.5.2.1 Teori Manajemen Konflik Thomas 36 2.5.2.2 Teori Manajemen Konflik Deutsch 38 2.6 Skema Kerangka Teori 40 BAB III

METODE PENELITIAN 3.1 Pendahuluan 43 3.2 Metode Studi Kasus 43

xiii

3.3 Konteks Penelitian 44 3.4 Prosedur Pemilihan Partisipan 45 3.5 Alat Pengumpulan Data 47 3.5.1 Catatan Lapangan 48 3.5.2 Literatur 48 3.5.3 Wawancara 48 3.6 Validitas Data 50 3.7 Reliabilitas Data 51 3.8 Etika Penelitian 52 3.9 Analisis Data 53 BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Latar Belakang Kesultanan Tidore 56 4.1.1 Masa Pra- Kemerdekaan – Tidore Sebagai Negara Kesultanan 56

xiv

4.1.2 Masa Kemerdekaan – Kompromi Kesultanan Tidore dan Pemerintah Indonesia 60 4.1.3 Masa Orde Lama – Masuknya Papua ke dalam NKRI 61 4.1.4 Masa Orde Baru – Militerisasi dan Penyatuan Wilayah 62 4.1.5 Masa Reformasi – Kesultanan Tidore sebagai Shadow State 63 4.2 Berjalannya Konflik 67 4.2.1 Sumberdaya 67 4.2.1.1 Sumberdaya Intelektual 68 4.2.1.1.1 Hasil Kajian UI 68 4.2.1.1.2 Hasil Kajian UGM 70 4.2.1.2 Sumberdaya Historis 73

xv

4.2.2. Konflik 73 4.2.2.1 Konflik Laten 73 4.2.2.2 Konflik Manifest 77 4.3 Peran Kesultanan Tidore 83 4.4 Kekuatan Argumentasi Pihak Berkonflik 86 4.4.1 Argumentasi untuk menerima DOB Sofifi 86 4.4.2 Argumentasi untuk Menolak DOB Sofifi 91 4.5 Resolusi Konflik 93 4.6 Kesiapan Pihak Berkonflik untuk Resolusi 97 4.7 Implikasi Teoritis 100 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan 108 5.1 Saran 109

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

xvi

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Daerah 8

Gambar 1.2

Kerangka Pemikiran 15

Gambar 2.1

Teori Manajemen Konflik Thomas 36

Gambar 2.2

Teori Manajemen Konflik Deutsch 39

Gambar 2.3

Skema Kerangka Teori 42

Gambar 3.1

Peta Ternate, Tidore, Sofifi, dan Halmahera 45

Gambar 4.1

Wilayah Tidore Pra Kemerdekaan (mencakup Maluku, Papua, dan Kepulauan Pasifik Barat) 65

Gambar 4.2

Wilayah Tidore saat Kemerdekaan (Mencakup Maluku, wilayah lain direbut Eropa – Perancis, Inggris, Belanda, dan Jerman)

xvii

65 Gambar 4.3

Wilayah Tidore pada Masa Provinsi Perjuangan Irian Barat (Mencakup Maluku dan Irian Barat, Irian Barat diperoleh berkat kerjasama dengan Republik Indonesia) 66

Gambar 4.4

Wilayah Tidore Akhir Abad ke-20 (Mencakup Halmahera Tengah, Halmahera Utara berada di bawah Kesultanan Ternate, Wilayah Lain menjadi Daerah Administratif Republik Indonesia) 66

Gambar 4.5

Wilayah Tidore Tahun 2013 (Mencakup Kota Tidore Kepulauan, Wilayah Lain menjadi Daerah Administratif Republik Indonesia) 67

SHADOW STATE:STUDI KASUS TENTANG KONFLIK SOFIFI Bahran Taib,mahasiswa Pascasarjana Magister Sosiologi UMM ABSTRAK

xviii

Tujuan dari tesis ini adalah mempelajari latar belakang dan peran kesultanan Tidore dalam konflik terkait status Sofifi sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Maluku Utara. Peneliti menjelaskan kedudukan kesultanan Tidore dalam kerangka shadow state yang merupakan kekuatan politik alternatif dalam lingkungan desentralisasi modern di Indonesia. Shadow state dalam era desentralisasi modern di Indonesia merupakan faktor yang sangat penting dalam politik lokal dalam mengubah kebijakan dan strategi jangka pendek dan jangka panjang pemerintah. Karenanya, pengetahuan yang cukup mengenai latar belakang, harapan kesultanan, dan keinginannya sangat penting untuk menemukan solusi terbaik dalam menghadapi dinamika politik di daerah dan kemudian berperilaku sedemikian untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Dari analisis hasil wawancara dan studi literatur mengenai peran kesultanan Tidore dalam konflik Sofifi, peneliti menemukan kalau kesultanan Tidore memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan Sofifi sebagai satu kesatuan administratif karena berkurangnya secara drastis wilayah kekuasaannya sejak masa pra kemerdekaan. Sejak berdirinya kesultanan, wilayah kekuasaan Tidore mencakup seluruh kepulauan di Pasifik Barat, termasuk pula Maluku dan Papua. Wilayah ini terus mengecil akibat imperialisme Barat dan sempat membesar ketika Tidore membantu NKRI dalam merebut Irian Barat. Setelah era Orde Baru, wilayah Tidore semakin mengecil hingga akhirnya tersisa mencakup hanya kota Tidore Kepulauan (Tikep). DOB Sofifi praktis akan membagi kota Tikep menjadi dua yaitu Tikep lama dan Sofifi dan berarti mengurangi lebih jauh kawasan kekuasaan kesultanan secara politis. Hal ini membuat kesultanan mendukung sepenuhnya Pemerintah Kota dan DPRD Kota Tikep yang merasa dilangkahi oleh pemerintah provinsi dalam mengambil keputusan terkait DOB Sofifi. Dalam konflik ini, hadir dua lembaga ilmiah yang menjadi sumberdaya intelektual dari kedua pihak untuk mempertahankan posisinya yaitu hasil kajian kelayakan UI dan hasil kajian kelayakan UGM. Masing-masing hasil kajian ini memiliki kelemahannya dan kajian pada isi penelitian menunjukkan kalau kajian UGM memiliki kekuatan yang mengatasi kelemahan kajian UI (yaitu kurangnya landasan teori) namun cenderung menggunakan logika yang sirkuler. Berjalannya konflik terekam dengan baik oleh media lokal yaitu Malut Post, Posko Malut, dan Monitor. Kajian pada konflik laten menemukan kalau ada kecemburuan terhadap perkembangan etnik Makian oleh etnik Tidore (yang berarti kekuasaan kesultanan Tidore) sehingga mereka tidak menginginkan etnik ini menguasai Sofifi karena etnik Makian telah pula menguasai pemerintahan provinsi. Konflik akhirnya ditentukan oleh pemilihan gubernur tahun 2013. Jika etnik Tidore dapat berkuasa di tingkat provinsi, maka masalah Sofifi kemungkinan besar akan segera tuntas, jika tidak, konflik akan terus berlanjut. Pada tingkat manifest, konflik telah smuncul setidaknya pada tanggal 4 April 2010 sejak walikota berjanji akan memekarkan Sofifi pada aliansi masyarakat yang mendukung pemekaran. Dinamika politik membuat walikota beralih mendukung penolakan pemekaran sehingga akhirnya terjadi aksi massa besar-besaran pasca keputusan DPRD menolak DOB tanggal 27 Juni 2011. Setelah penolakan resmi oleh DPRD dan Pemerintah Kota, xix

ditemukan kalau ada pemalsuan tanda tangan ketua DPRD dan walikota Tikep oleh pemerintah provinsi pada laporan ke Jakarta, dan ini menambah tingginya intensitas konflik. Solusi yang semestinya diambil adalah mediasi oleh pihak pemerintah pusat yang dinilai netral oleh kedua pihak. Hal ini karena upaya resolusi secara internal di Maluku Utara telah gagal dan membuat kedua pihak berseteru tetap pada pendiriannya masing-masing. Kata kunci: daerah otonom baru, desentralisasi, elit politik lokal, kesultanan Tidore, shadow state

Shadow State:Studies Case About Conflict Status Sofifi Bahran Taib Sociology Graduate Student UMM

xx

ABSTRACT The purpose of this thesis is to study the background and role in the conflict-related Tidore sultanate Sofifi status as New Autonomous Region (DOB) in the province of North Maluku. The researcher explained the position of the Sultanate Tidore shadow state within the framework of which is an alternative political force in modern decentralized environment in Indonesia. Shadow state in the modern era of decentralization in Indonesia is a very important factor in local politics to change policies and strategies in the short-term and long-term government. Therefore, knowledge on the background, expectations empire, and his desire is very important to find the best solution in the face of the political dynamics in the region and then behave so as to maintain the unitary state of the Republic of Indonesia with social justice for all people. From the analysis of the interviews and literature studies on the role of Tidore sultanate in Sofifi conflict, researchers found that the Tidore sultanate had strong reason to maintain Sofifi as a whole due to reduced drastically administrative territory since pre-independence era. Since the establishment of the empire, covering the entire territory Tidore islands in the Western Pacific, including the Maluku and Papua. This region continues to shrink due to Western imperialism and was enlarged when Tidore help Homeland in West Irian. After the New Order era, the area gets smaller until finally Tidore include only city left Tidore Islands (Tikep). DOB practical Sofifi will divide the city into two Tikep Tikep old and Sofifi and means to reduce further the imperial power of the region politically. This makes the imperial government fully supports the City and City Council Tikep who felt bypassed by the provincial government in making decisions regarding DOB Sofifi. In this conflict, there are two scientific institutions that became the intellectual resources of both parties to maintain the position that the results of the feasibility study and the results of a feasibility study UI UGM. Each outcome of this study has weaknesses and study the contents of the study showed that UGM has strengths to overcome weaknesses UI study (ie the lack of a theoretical basis) but tend to use circular logic. Conflict goes well documented by local media that Malut Post, Post Malut, and Monitor. Studies on latent conflict found that there is jealousy against ethnic development Makian by ethnic Tidore (which means power Tidore sultanate) so that they do not want ethnic as ethnic Makian Sofifi master has also mastered the provincial government. Conflict is ultimately determined by the gubernatorial election in 2013. If ethnic Tidore can power at the provincial level, then the problem is most likely Sofifi be completed soon, if not, the conflict will continue. At the manifest level, conflicts have arisen at least on April 4, 2010 from the mayor promised to split the alliance Sofifi communities that support the expansion. Political dynamics make the mayor's refusal to support the expansion switch that's when large-scale mass action after parliament rejected DOB decision dated June 27, 2011. After the formal rejection by the legislature and the City, found that there was falsification of signatures Tikep

xxi

chairman of the parliament and the mayor of the provincial government in Jakarta to report, and this adds to the intensity of the conflict. Solutions that should be taken is mediated by the central government which was considered neutral by the parties. This is because internally resolution efforts in North Maluku has failed and made the two warring parties remain in each establishment. Keywords: new autonomous regions, decentralization, local political elites, the Sultanate Tidore, shadow state

xxii

Daftar Pustaka Agustino, L., Mohammad Agus Yusoff. 2010. Pilkada Dan Pemekaran Daerah Dalam emokrasi Lokal Di Indonesia: Local Strongmen Dan Roving Bandits. Jebat: Malaysian Journal Of History, Politics, & Strategic Studies, Vol. 37 (2010): 86 – 104 Alhadar, S. 2000. The Forgotten War In North Maluku. Inside Indonesia, 63 Alkatiri, U. (2012). Pro Kontra Pemekaran Sofifi Sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara Dalam Kajian Teori Acf. Malang: Universitas Brawijaya. Altmann, J., Canno, L., Flaman, R., Kulessa, M., Schulz, I. 2000. The Undp Role In Decentralization And Local Governance: A Joint Undp–Government Of Germany Evaluation. Undp Arti, D.B. 2011. Analisis Strategi Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Perkembangan Industri Kelapa Sawit Nasional (Studi Kasus Di Ptpn Iv Medan Sumatera Utara). Tesis. Ipb Asrinaldi, A., Mohammad Agus, Y. (2011) Otonomi Negara Dan Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia: Implementasi Politik Kekuasaan Pusat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik, 24(1): 6-16 Ballve, T. (2011) Territory By Dispossession : Decentralization, Statehood, And The Narco Land-Grab In Colombia. Paper Presented At The International Conference On Global Land Grabbing, 6-8 April Bappenas (2008) Evaluation Of The Proliferation Of Administrative Region In Indonesia, 2001-2007. Bridge Barr, C., E. Wollenberg, G. Limberg, N. Anau, R. Iwan, M. Sudana, M. Moeliono, And T. Djogo. 2001. Case Study 3: The Impacts Of Decentralization On Forests And Forest-Dependent Communities In Kabupaten Malinau, East Kalimantan. Case Studies On Decentralization And Forests In Indonesia. Cifor, Bogor, Indonesia. Beckfield, J., Krieger, N. 2009. Epi+Demos+Cracy: Linking Political Systems And Priorities To The Magnitude Of Health Ineguities – Evidence, Gaps, And A Research Agenda. Epidemiol Rev;31:152–177 Biddulph, R. 2010. Bey Village And The Political Ecology Of Southeast Asian Forests, Dalam Politicized Nature: Global Exchange, Resources And Power An Anthology Edited By Eva Friman And Gloria L. Gallardo Fernández. Cefo Publication Series (The Former Cemus Publication Series) Number 2, Hal. 73-92 Boyce, M.E. (1996). Teaching Critically As An Act Of Praxis And Resistance. Electronic Journal Of Radical Organization Theory, 2(2): 14. Diunduh Tanggal 24 Februari 2013, Dari Http://Www.Mngt.Waikato.Ac.Nz/Ejrot/Vol2_2/Boyce.Pdf Braithwaite, J., Ali Wardak. 2013. Crime And War In Afghanistan Part I: The Hobbesian Solution. Brit. J. Criminol. (2013) 53, 179–196 Brancanti, Dawn (2006). “Decentralization: Fueling The Fire Or Dampening The Flames Of Ethnic Conflict And Secessionism?” International Organization 60: 651-685. Clark, W.A.V. 2011. Mobility And Mobility Contexts: Modeling And Interpreting Residential Change In Australia. Hilda Survey Research Conference, Melbourne Australia, 14‐15 July

Darmawan, R.E.D. 2008. The Practices Of Decentralization In Indonesia And Its Implication On Local Competitiveness. University Of Twente Destradi, S. 2008. Empire, Hegemony, And Leadership: Developing A Research Framework For The Study Of Regional Powers. Giga Research Programme: Violence, Power And Security Efendi, D (2012) Yogyakarta Collective Movements And Identity In Post-Suharto Indonesia: A Case Study In Javanese Ethnic Nationalism. Dalam 2012 International Conference Of Decentralization (Icodec) Proceeding, Hal. 189-211 Eikemo Ta, Bambra C. The Welfare State: A Glossary For Public Health. J Epidemiol Community Health. 2008;62(1):3–6. Elmhirst, R., Resurreccion, B.P. 2008. Gender, Environment And Natural Resource Management: New Dimensions, New Debates. Dalam Gender And Natural Resource Management. Livelihoods,Mobility And Interventions Edited By Bernadette P.Resurreccion And Rebecca Elmhirst. London: Earthscan, 3-22 Fadilah, K.N. 2012. Pembangunan Kearsipan Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia. Jurnal Kearsipan, Vol 7/Anri/12/2012, 62-90 Falleti, T.G. 2005. A Sequential Theory Of Decentralization: Latin American Cases In Comparative Perspective. American Political Science Review Vol. 99, No. 3 Fazarianto, A. (2011) Teorisasi Demokrasi, Negara Bangsa, Dan Masyarakat Madani Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945. Proceeding Seminar Nasional Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Demokrasi Dan Masyarakat Madani Di Indonesia, Hal. 1-16 Filiault, S.M., Drummond, M.J.N. (2007) The Hegemonic Aesthetic. Gay And Lesbian Issues And Psychology Review, 3(3):175-184 Findlay, A., Fyfe, N., Stewart, E. 2007. Changing Places: Voluntary Sector Work With Refugees And Asylum Seekers In Core And Peripheral Regions Of The Uk. International Journal On Multicultural Societies (Ijms) Vol. 9, No. 1, 54-74 Goss, J. 2000. Understanding The “Maluku Wars”: Overview Of Sources Of Communal Conflict And Prospects For Peace. Cakalele, Vol. 11 (2000): 7–39 Gramsci, A. (1971) Selections From The Prison Notebooks, London: Lawrence And Wishart. Guest, G., Namey, E.E., Mitchell, M.L. 2013. Collecting Qualitative Data A Field Manual For Applied Research . London: Sage Hall, J.R., Neitz, M.J., Battani, M. 2003. Sociology On Culture. London: Routledge Hansen, T.B., Stepputat, F. 2006. Sovereignty Revisited. Annu. Rev. Anthropol. 35:16.1–16.21 Harvey, D. (2004) The Difference A Generation Makes. Dalam Reading Economic Geography, T.J. Barnes, J. Peck, E. Sheppard, Dan A. Tickell (Eds). London: Blackwell, Hal. 19-28 Hidayat, S. 2006. Bisnis Dan Politik D Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Pilkada. Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia, Jakarta Hidayat, S. (2010) Demokrasi Elitis? Relasi Kekuasaan Pasca Pilkada. Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik, 23(3):169-180 Indonesia Timur Voice (4 Februari 2013) Rindu Pemilukada Damai Di Maluku Utara, Tanpa Kekerasan Dan Anarkisme. Diunduh Tanggal 24 Februari 2013, Dari

Http://Indonesiatimurvoice.Blogdetik.Com/2013/02/04/Rindu-Pemilukada-Damai-Di-Mal uku-Utara-Tanpa-Kekerasan-Dan-Anarkisme/ Indonesia Timur Voice (5 Februari 2013) Ternate: “Borok” Pengelolaan Apbd Di Maluku Utara. Diunduh Tanggal 24 Februari 2013, Dari Http://Indonesiatimurvoice.Blogdetik.Com/2013/02/05/Ternate-Borok-Pengelolaan-Apbd -Di-Maluku-Utara/ Jabes, J. 2004. The Role Of Public Administration In Alleviating Poverty And Improving Governance. Kuala Lumpur: Adb Jafar, M. (2009) Perkembangan Dan Prospek Partai Politik Lokal Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tesis. Universitas Diponegoro Jay, Martin 1973 The Dialectical Imagination. Boston: Little, Brown: Jedawi, M (2012) The Role Of Bureucracy Increasing Competitiveness And Local Investment. Dalam 2012 International Conference Of Decentralization (Icodec) Proceeding, Hal. 212-223 Jessop, B. (2002). Governance And Metagovernance: On Reflexivity, Requisite Variety, And Requisite Irony. Bailrigg, Lancaster, Uk: Department Of Sociology, Lancaster University. Retrieved 14 Mei 2013, From Http://Www.Comp.Lancs.Ac.Uk/Sociology/Soc108rj.Htm Kaiser, F.M. 2011. Interagency Collaborative Arrangements And Activities: Types, Rationales, Considerations. Congressional Research Service 7-5700 Kamaludin. 2010. Sokongan Politik Dan Leverage: Kasus Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 2, Volume 15 92-104 Kaplan Ga. Health Inequalities And The Welfare State: Perspectives From Social Epidemiology. Nor Epidemiol. 17(1):9–20 Keith, Green. (2005). Decentralization And Good Governance The Case Of Indonesia. Munic Personea Repec Archive. Diunduh Tanggal 24 Februari 2013, Dari Http://Mpra.Ub.Uni-Muenchen.De/18097/ Keohane, R. O. (1982). The Demand For International Regimes. International Organization, 36(2), 325–355 Kohly, N. (2010) An Exploration Of School-Community Links In Enabling Environmental Learning Through Food Growing: A Cross-Cultural Study. Master Thesis. Rhodes University Kompas. (4 Agustus 2010) 85% Daerah Otonomi Kurang Layani Warga. Diunduh Tanggal 24 Februari 2013, Dari Http://Regional.Kompas.Com/Read/2010/08/04/1023333/85.Daerah.Otonomi.Kurang.Lay ani.Warga-5 Kothari, C.R. 2004. Research Methodology: Methods And Techniques. 2nd Edition. New Delhi: New Age Lake, David A. 1993. Leadership, Hegemony, And The International Economy: Naked Emperor Or Tattered Monarch With Potential? International Studies Quarterly 37 (4): 459-489 Legard, R., Jill Keegan ., Kit Ward . 2003. In-Depth Interviews . Dalam Qualitative Research Practice A Guide For Social Science Students And Researchers Edited By Jane Ritchi and Jane Lewis, London: Sage, Hal. 138-169 Legro, J., Moravcsik, A. 2008. Is Anybody Still A Realist? Http://Asrudiancenter.Wordpress.Com/2008/07/08/Is-Anybody-Still-A-Realist/

Lewis, J . 2003. Design Issues. Dalam Qualitative Research Practice A Guide For Social Science Students And Researchers Edited By Jane Ritchi and Jane Lewis, London: Sage, Chapter 3 Masaaki, O (2004) Local Politics In Decentralized Indonesia: The Governor General Of Banten Province. Iias Newsletter No.34:24. Mazaheri-Khorzani, E. 2002. Conflict Management Approaches, Customer Expectation Evaluation, And Customer Satisfaction: An Empirical Investigation. Master Thesis. University Of Lethbridge Meizel, K. (2011) Idolized: Music, Media, And Identity In American Idol. Bloomington: Indiana University Press Mitropolitski, S. (2012) The Role Of European Union Integration In Post-Communist Democratization In Bulgaria And Macedonia. Phd Dissertation. Universite De Montreal Mohammad Agus, Y., Leo, A. (2012) Daripada Orde Baru Ke Orde Reformasi: Politik Lokal Di Indonesia Pasca Orde Baru. Jebat: Malaysian Journal Of History, Politics, And Strategic Studies, 39(1):75-96 Nash, K. (2010) Contemporary Political Sociology. 2nd Edition. West Sussex: Wiley-Blackwell Ngakan, P.O., Achmad, A., Lahae, K., Komarudin, H., Tako, A. 2007. Implikasi Perubahan Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Beberapa Aspek Di Sektor Kehutanan Studi Kasus Di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Cifor Nharnet., T. (2005). Decentralized Governance : A Global Sampling Of Experiences, Undp Monograph On Decentralization. Nurdin, N (2012) Indonesia Decentralization: Direct Local Election Vs Public Services Delivery. Dalam 2012 International Conference Of Decentralization (Icodec) Proceeding, Hal. 243-258 O’neill, K. 2008. Decentralized Politics And Political Parties In The Andes. Cornell University Ongla, O. 2007. A Study Of The Forms And Approaches To The Decentralization Of Power And The Mechanisms For Popular Participation In Local Administration In The Philippines And Indonesia, Dalam Asian Alternatives For A Sustainable World: Transborder Engagements In Knowledge Formation. Api. Hal. 120-130 Painter, J. (2000). State And Governance. In E. Sheppard & T. Barnes (Eds.), A Companion To Economic Geography (Pp. 359–376). Oxford: Blackwell Pemerintah Ri. 2004. Uu Ri No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peters, A., Forster, T., Koechlin, L. 2009. Chapter 18: Towards Non-State Actors As Effective, Legitimate, And Accountable Standard-Setters. In Anne Peters, Lucy Köchlin, Till Förster, And Gretta Fenner (Eds.), Non-State Actors As Standard Setters, Cambridge University Press Poulantzas, N. (1972) ‘The Problem Of The Capitalist State’, In R. Blackburn (Ed.) Ideology In Social Science: Readings In Critical Social Theory. London: Fontana Prasojo, E. (2009). “Konstruksi Ulang Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Antara Sentripetalisme Dan Sentrifugalisme”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, 8 April 2008, Www.Ekoprasojo.Com; Accessed 14 Mei 2013 Priscoli, J. D. (1998). Public Involvement; Conflict Management; And Dispute Resolution In Water Resources And Environmental Decision Making. Public Involvement And Dispute Resolution: A Reader On The Second Decade Of Experience At The Institute For Water Resources. Creighton, J.L., Dunning, C.M., Delli Priscoli, J. & Ayres, D.B (Eds.).

Institute For Water Resources, Us Army Corps Of Engineers, Alexandria, Usa. Iwr Report 98-R-5.: 51 Qodir, Z., Sulaksono, T. (2012) Politik Rente Dan Konflik Di Daerah Pemekaran: Kasus Maluku Utara. Jksg Working Paper No: 002/Jksg/2012 Ramadayani, F. 2011. Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Universitas Riau Renner, M. 2002. Breaking The Link Between Resources And Repression. State Of The World 2002 Resurreccion, B. 2008. 8 Gender, Legitimacy And Patronage-Driven Participation: Fisheries Management In The Tonle Sap Great Lake, Cambodia. Dalam Gender And Natural Resource Management. Livelihoods,Mobility And Interventions Edited By Bernadette P.Resurreccion And Rebecca Elmhirst. London: Earthscan, 151-174 Ribot, J.C. 2002. African Decentralization Local Actors, Powers And Accountability. Unrisd Programme On Democracy, Governance And Human Rights Paper Number 8 Rios, M. 2006. Scale, Governance Coalitions, And The Branding Of Collective Action: The Politics Of Obesity In Pennsylvania. Dissertation. The Pennsylvania State University Ritzer, G. 2008. Sociological Theory. 8th Edition. Mcgraw-Hill Rummel, R.J. 1979. Understanding Conflict And War: Vol. 3:Conflict In Perspective. The Journal Of Politics, Vol. 41 Schneider, A. (2003). Decentralization : Conceptualization And Measurement, Studies In Comparative International Development, Vol. 38, No. 3, Pp. 32-56 Sidel, Jt (2005) Bossism And Democracy In The Philippines, Thailand, And Indonesia: Towards An Alternative Framework For The Study Of ‘Local Strongmen’. Dalam: J. Harriss, K. Stoke, O. Teornquist (Eds). Politicising Democracy: The New Local Politics Of Democratisation. London: Palgrave Macmillan. Hlmn: 51-74 Sim, S-F. (2004) Dewesternising Theories Of Authoritarianism: Economics, Ideology And The Asian Economic Crisis In Singapore. Asia Research Center Working Paper No. 103 Smoke, P. Undp, Beyond Normative Models And Donor Trends: Strategic Design And Implementation Of Fiscal Decentralization In Developing Countries, Internal Working Draft, Prepared For The Management Development And Governance Division, By Paul Smoke, International Development And Regional Planning Program, Department Of Urban Studies And Planning, Massachusetts Institute Of Technology, 10-404, 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, Ma 02139 Usa, April 1999, Pp. 14-15 Snidal, Duncan (1985): The Limits Of Hegemonic Stability Theory, In: International Organization 39 (4), Pp. 579-614. Social Enterprise.2012. The Shadow State: A Report About Outsourcing Of Public Services. Social Enterprise Spanger, H-J. 2001. The Ambiguous Lessons Of State Failure. Failed States Conference, 11-14 April 2001-03-30 Sriningsih, E. (2011) Perdebatan Teoritis Mengenai Civil Society Di Negara-Negara Asia. Proceeding Seminar Nasional Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Demokrasi Dan Masyarakat Madani Di Indonesia, Hal. 98-118 Starfield B. 2006. State Of The Art In Research On Equity In Health. J Health Polit Policy Law.;31(1):11–32

Staszczak, D.E. 2012. International Trade And Capital Flows As The Sources Of The Nations Poverty Or Richness Knowledge Globalization Conference, Boston, October 16-17,: 171-190 Sulistiowati, R., Meiliyana (2012) Evaluation Of Decentralization Implementation And Regional Autonomy In New Autonomous Region (Dob) : Case Study In The District (Kabupaten) Of Peswaran Of Lampung Province. Dalam 2012 International Conference Of Decentralization (Icodec) Proceeding, Hal. 81-91 Tadjoeddin, M.Z. 2007. A Future Resource Curse In Indonesia: The Political Economy Of Natural Resources, Conflict And Development. Crise Working Paper No. 35 Tarigan, A. 2012. Decentralization And Globalization In The Glocalization Era Findings And Lessons From Karo Regent North Sumatera Province, Indonesia. 2012 International Conference Of Decentralization (Icodec) : 72-81 The Jakarta Post (4 Agustus 2010) President Supports Plan To Create Economic Center In Morotai. Diunduh Tanggal 24 Februari 2013, Dari Http://Www.Thejakartapost.Com/News/2010/08/04/President-Supports-Plan-Create-Eco nomic-Center-Morotai.Html Tomagola, T. A. 2000. The Bleeding Ofhalmahera Of North Moluccas. Paper From The Workshop On Political Violence In Asia, Oslo, 5-7 June 2000 Tommasoli, M. 2007. Representative Democracy And Capacity Development For Responsible Politics. Dalam Public Administration And Democratic Governance: Governments Serving Citizens. Un, 52-77 Turner, Jonathan H. 1985 “In Defense Of Positivism.” Sociological Theory 3:24–30. Undp. (1999) Decentralization: A Sampling Of Definition. Undp Working Paper. Unicef. 2012. Children In An Urban World. Unicef Van Klinker, G. 2009. Decolonization And The Making Of Middle Indonesia. Urban Geography, 2009, 30, 8, Pp. 879–897 Victor, D.A., Lanier, P.A, 2006. Conflict Management And Negotiation. Encyclopedia Of Management. 5th Edition. Edited By Marilyn M. Helms. Thomson-Gale, 115-119 Waltz, Kenneth N. (1979): Theory Of International Politics. New York, N.Y.: Random House Weitz, B.A., Bradford, K.D. 1999. Personal Selling And Sales Management: A Relationship Marketing Perspective. Journal Of The Academy Of Marketing Science 1999; 27; 241 Wirawan, 2010. Konflik Dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, Dan Penelitian, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta Yoffe, S. B., Wolf, A. T. And Giordano, M. (2001). Conflict And Cooperation Over International Freshwater Resources: Indicators And Findings Of The Basins At Risk. Journal Of American Water Resources Association, 39(5), 1109–1126 Yusuf, M (2012) The Problems Of Regional Decentralization In Indonesia In A Public Policy Analyst Perspective. Dalam 2012 International Conference Of Decentralization (Icodec) Proceeding, Hal. 281-287 Zeitoun, M., Warner, J. 2006. Hydro-Hegemony – A Framework For Analysis Of Trans-Boundary Water Conflicts. Water Policy 8: 435–460