PENGINTEGRASIAN PARAMETER KESETARAAN GENDER DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Tahapan Teknis dalam menyusun Rancangan PUU dengan Alat /Pisau Analisis Parameter Kesetaraan Gender)
PENGANTAR MODUL IV
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Tindak Diskriminatif terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women/CEDAW Convention).
Konvensi CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, disemua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi mendorong diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan Nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah praktik kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran steriotipe untuk laki-laki dan perempuan.
Prinsip-prinsip dalam CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Tindak Diskriminatif terhadap Perempuan 1. P. Kesetaraan Substantif
Prinsip Kesetaraan Prinsip Keadilan Dimaksudkan memperjelas Asas manfaat Bertujuan utk menghasilkan out put yg memastikan adanya: •Persamaan kesempatan (kebijakan, program, kgiatn). •Kesetaraan & keadilan akses. •Kesetaraan & keadilan memperoleh manfaat yg nyata atau
riil. Kewajiban Perumus, wajib mempertimbangkan: a. Kesetaraan & keadilan dalam Akses. b. menikmati manfaat.
2. P. Non diskriminasi Setiap norma per. Per-UU-an wajib melarang perlakuan : b.perbedaan; c.Pengucilan; dan d.pembatasan Atas dasar jenis kelamin Bertujuan untuk mengurangi atau mengahapuskan : b.Pengakuan; c.Penikmatan; d.Penggunaan HAM; dan e.Kebebasan pokok di bidang: • Praktik. • Ekonomi. • Budaya. • Sipil. • Dan lain-lain yg berkaitan bagi laki-laki & perempuan
3. P. Kewajiban Negara
1. Kelengkapan Hukum Dalam pembuatan per. Per-UU-an: Harmonisasi per.Per-UU-an & perumusan kebijakan pembangunan memiliki kesetaraan dan keadilan gender. Mengakhiri diskriminasi thd Pr. Segala bentuknya dg mengambil upaya-upaya yg tepat.
Memasukan prinsip-prinsip kesetaraan dalam sistem hukum, mencabut semua UU yang diskriminatif dan menetapkan UU yang tepat yang melarang diskriminasi. Membentuk pengadilan khusus & lembaga2 publik lainnya utk memastikan perlindungan efektif & memastikan semua perbuatan diskriminasi thd Pr. oleh orang per orangan, org. & perusahaan. 2. Pelaksanaan/Realisasi. 3. Affirmative Action/Tindakan Afirmatif.
Dalam paragraf keenam dan ketujuh konsiderans Menimbang Konvensi CEDAW dikatakan bahwa:
Mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar prinsipprinsip persamaan hak dan penghargaan pada martabat manusia, merupakan hambatan bagi “partisipasi” perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya di negara mereka menghambat pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga serta mempersulit pengembangan sepenuhnya dari potensi perempuan dalam pengabdian untuk negaranya dan untuk kemanusiaan; Prihatin bahwa dalam situasi kemiskinan, perempuan mempunyai “akses” yang paling sedikit terhadap makanan, kesehatan, pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja dan kebutuhan lainnya;
Pengintegrasian Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan PUUan
Dalam memasukan prinsip-prinsip Kesetaraan Gender dalam Sistem Hukum, perlu disusun standar atau tolok ukur yang dapat dijadikan sebagai alat/pisau analisis dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan berupa parameter yang didalamnya terdapat indikatorindikator mengenai kesetaraan gender yang terdiri atas: Akses; Partisipasi; Kontrol; dan manfaat.
40 Hak Konstitusional dalam 14 Rumpun Hak bagi Setiap Warga Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No.
Rumpun Hak
No.
Hak Konstitusional
I
Hak atas Kewarganegaraan
1 2
Hak atas Status Kewarganegaraan (Ps 28D (4) Hak atas Kesamaan Kedudukan didalam Hukum dan Pemerintahan (Ps.27 (1), Ps.28D (1), Ps.28 (3)
II
Hak atas Hidup
3
Hak untuk Hidup serta mempertahankan hidup dan Kehidupannya (Ps.28A, Ps.28I (1). Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang (Ps.28B (2))
4
III
Hak untuk Mengembangkan Diri
5
6
Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Ps.28C (1) Hak atas jumlah sosial yang memungkin pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ps. 28H (3)
No.
Rumpun Hak
No.
Hak Konstitusional
7
Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial. Ps. 28F Hak mendapat pendidikan Ps.31 (1) dan Ps.28C (1)
8
IV
Hak atas Kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan Memilih
9 10 11 12 13 14
V
Hak atas Informasi
15 16
Hak atas Kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Ps. 28I (1) Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Ps.28E (2) Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ps.28E (2), Ps.29 (2) Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal. Ps.28E (1) Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Ps.28E (3) Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Ps.28E (2) Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ps.28F Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ps.28F
No.
Rumpun Hak
No.
Hak Konstitusional
VI
Hak atas Kerja dan Penghidupan yang Layak
17
19
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ps.27 (2) Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ps.28D (2) Hak untuk tidak diperbudak. Ps.28 (1)
18
VII
Hak atas Kepemilikan dan Perumahan
20 21
Hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Ps.28H (4) Hak untuk bertempat tinggal. Ps.28H (1)
VIII
Hak atas Kesehatan dan Lingkungan Sehat
22
Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Ps.28H (1). Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ps.28H (1) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ps.28H (1).
23 24
IX
Hak Berkeluarga
25
Hak untuk membentuk keluarga. Ps.28B (1)
X
Hak atas Kepastian Hukum dan Keadilan
26
Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Ps.28D (1) Hak atas perlakuan yang sama dihadapan Hukum. Ps.28D (1), Ps.27 (1) Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum. Ps.28I (1).
27 28
No. XI
Rumpun Hak Hak Bebas dari Ancaman, Diskriminasi, dan ancaman Kekerasan
No.
Hak Konstitusional
29
Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ps.28G (1) Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Ps.28G (2) Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Ps.28I (2) Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ps.28H (2)
30 31 32
XII
Hak atas Perlindungan
33 34 35 36 37
Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya. Ps.28G (1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Ps.28I (2) Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ps.28I (3). Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ps.28B (2), Ps.28I (2) Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain. Ps.28G (2).
No. XIII
Rumpun Hak Hak Memperjuangkan Hak
No.
Hak Konstitusional
38
Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Ps.28C (2) Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ps.28, Ps.28E (3)
39
XIV Hak atas Pemerintahan
40
Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ps.28D Kenali (3), Ps.27 *Sumber: Hak (1) Anda Kompilasi Komnas Perempuan
Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menentukan bahwa, (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Materi muatan Peraturan Perundang-undangan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut : 2)Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 3)Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
Pembentukan Peraturan Perundangundangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012)
TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PUU (menurut UU No.12 Tahun 2011) • Rapat Dengar Pendapat Umum; • Kunjungan kerja; • Sosialisasi; dan/atau • Seminar, Lokakarya, dan/atau Diskusi.
Pengundanga n Pengesahan/ Penetapan
Partisipasi Masyarakat Pembahasa n Penyusunan
Pembentukan Peraturan Perundangundangan
Perencanaan
P e n y e b a r l u a s a n
Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
PKG
Tahap Perencanaan penyusunan Undang-Undang; Perencanaan Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah;
Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden;
Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi;
Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya.
Tahap Penyusunan Bagian
Kesatu
: penyusunan Undang-Undang;
Bagian
Kedua
: penyusunan Peraturan Pemerintah;
Bagian
Ketiga
: penyusunan Peraturan Presiden;
Bagian
Kesatu
: penyusunan Peraturan Daerah Provinsi;
Bagian
Kesatu
: penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
Tahap Pembahasan
Bagian Kesatu
: Pembahasan Rancangan Undang-Undang;
Bagian Kedua
: Pengesahan
Bagian Ketiga
: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
Bagian Kelima
: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
Bagian Keenam
: Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
Bagian Ketujuh
: Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Rancangan Undang-Undang;
RAPERDA
Pembahasan DPRD + Gub.
7 hari persetuj.bersama
PENGESAHAN
Tahap Penetapan
Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.
RAPERDA
Rapat Paripurna
30 hari persetuj.bersama
PENGESAHA N
Tahap Pengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: b)Lembaran Negara Republik Indonesia; c)Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; d)Berita Negara Republik Indonesia; e)Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; f)Lembaran Daerah; g)Tambahan Lembaran Daerah; atau h)Berita Daerah.
1. Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 86). 2. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah. 3. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah (Pasal 87).
Penyebarluasan Legislasi Daerah (Prolegda);
Rancangan Peraturan
Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
PROLEGDA RANCANGAN PERDA PROV. ATAU KABUPATEN/KOTA PERDA PROVINSI ATAU PERDA KABUPATEN/KOTA
Penyebarluasan
Program
Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
• Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah (Pasal 92). • Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Partisipasi Masyarakat
Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Pasal 96 ayat (1)}. Rapat Dengar Pendapat Umum
Seminar, lokakarya, dan/atau Diskusi.
Kunjungan Kerja Masukan lisan dan/atau tertulis
Sosialisasi
Contoh: Rumusan Pasal yang mengintegrasikan kesetaraan gender.
Misal : Bidang Pendidikan. Setiap anak usia wajib belajar berhak mendapatkan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama”.
Frasa Setiap anak berarti setiap anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk mengenyam atau mendapatkan pendidikan dasar secara gratis di sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama. Karena program wajib belajar adalah 9 (sembilan) tahun.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH…
