SETAHUN JOKOWI - BASUKI DAN EVALUASI KINERJA MENURUT PUBLIK JAKARTA (SURVEI DKI OKTOBER 2013)

SETAHUN JOKOWI - BASUKI DAN EVALUASI KINERJA MENURUT PUBLIK JAKARTA (SURVEI DKI OKTOBER 2013) INDO BAROMETER Jl. Tebet Barat Dalam IV No. 13, Tebet, Jakarta Selatan Telp: (021) 83787184 (Hunting) Fax: (021) 83787190 Website: www.indobarometer.com

BAGIAN-BAGIAN SURVEI (TABLE OF CONTENT)

BAB

CONTENT

HALAMAN

BAB I

EXECUTIVE SUMMARY

3

BAB II

METODOLOGI SURVEI

7

BAB III

PENILAIAN PUBLIK ATAS KONDISI DKI JAKARTA SAAT INI

10

BAB IV

KINERJA JOKO WIDODO DAN BASUKI T. PURNAMA

13

BAB V

EVALUASI ATAS KINERJA PEMERINTAH DKI JAKARTA

22

BAB VI

KERJA JOKO WIDODO DIBANDINGKAN FAUZI BOWO DAN SUTIYOSO

28

BAB VII

TRANSPORTASI PUBLIK DAN MASALAH KEMACETAN

30

BAB VIII

MASALAH BANJIR

44

BAB IX

KESEHATAN DAN KARTU JAKARTA SEHAT (KJS)

54

BAB X

PENDIDIKAN DAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP)

65

BAB XI

GAYA KEPEMIMPINAN JOKOWI DAN BASUKI

77

BAB XII

DATA HASIL PILKADA KOTA SOLO DAN DKI JAKARTA

81

2

I. EXECUTIVE SUMMARY

3

EXECUTIVE SUMMARY (1) • • •

•

Pada tanggal 15 Oktober 2013 tepat ulang tahun pertama pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai ibukota RI dan etalase politik nasional, DKI Jakarta mendapat perhatian lebih sebagaimana terlihat dalam ramainya perhatian media massa terhadap pilkada DKI 2012 lalu. Setahun setelah menjalankan pemerintahan, Jokowi dan Basuki mendapatkan tingkat apresiasi yang tinggi dari publik Jakarta. Hal ini tercermin dari tingkat kepuasan pada kinerja Jokowi secara umum yang mencapai 87,5% dan Basuki yang mencapai 85,8%. Namun terdapat variasi dalam evaluasi di berbagai bidang. Sejumlah bidang mendapatkan tingkat kepuasan relatif tinggi (>60%) seperti menyediakan sembako, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, mempermudah pelayanan pemda, dst. Namun di beberapa bidang kepuasan masih rendah (< 60%), misalnya: menyediakan lapangan kerja, perumahan untuk masyarakat, masalah polusi udara, kemacetan, dst . Rapor merah inilah yang masih jadi PR bagi Jokowi-Basuki ke depan.

4

EXECUTIVE SUMMARY (2) • Kemacetan tampaknya memang menjadi salah satu PR terbesar Jokowi sebagai gubernur karena bila dibandingkan dengan 2 gubernur sebelumnya (Sutiyoso dan Fauzi Bowo) praktis hampir di semua bidang Jokowi dianggap lebih baik, kecuali soal kemacetan di mana responden menganggapnya sama saja. • Apa penyebab utama kemacetan di Jakarta? Jika ditanya pada publik DKI maka jawaban tertinggi adalah banyaknya volume kendaraan (64,3%). Solusinya menurut mereka: batasi kendaraan pribadi (26%), tingkatkan kualitas angkutan umum (17,8%), dan membangun transportasi massal (17%). • Soal banjir, apa penyebab utamanya menurut publik Jakarta? Jawabannya menarik: perilaku membuang sampah sembarangan (37,5%). Adapun solusinya: kedisiplinan membuang sampah (31%), kebijakan tata kota (26,3%), dan membangun atau perbaiki situ (17,3%)

5

EXECUTIVE SUMMARY (3) • Mengenai 2 program Jokowi-Basuki yakni Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP), respon publik Jakarta juga positif di mana KJS dianggap berhasil oleh 81,7% responden dan KJP pada angka 72,6%. • Penilaian positif terhadap kinerja Jokowi-Basuki tampaknya paralel dengan tingginya penilaian terhadap kemauan Jokowi dan Basuki dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, mengkomunikasikan masalah, dan menindaklanjutinya. • Menarik sebagai bahan perbandingan bahwa pada pilkada Kota Solo 2005 JokoWidodo-FX Hadi Rudyatmo terpilih dengan 36,67% suara dari 4 paslon. Sementara di pilkada DKI putaran I pasangan Jokowi-Basuki mendapatkan suara terbanyak dengan 34,05% dari 6 paslon. Pada pilkada Kota Solo 2010 Jokowi-FX Hadi terpilih kembali dengan suara 90,09%. Bagaimana dengan pasangan Jokowi-Basuki pada 2017 yang akan datang? Wallahualam.

6

II. METODOLOGI

7

METODOLOGI SURVEI • Wilayah pelaksanaan survei di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. • Waktu pengumpulan data pada tanggal 4 – 10 Oktober 2013

• Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling. • Jumlah responden 400 responden (margin of error sebesar ± 4,9%, pada tingkat kepercayaan 95%). • Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.

8

DEMOGRAFI RESPONDEN DIBANDING POPULASI Perbandingan sampel IB dengan data BPS KATEGORI

SAMPEL IB (n=400)

BPS

KATEGORI

SAMPEL IB (n=400)

BPS

(OKT - 2013)

(OKT - 2013)

KABUPATEN / KOTA (%)*

DESA - KOTA (%)** DESA

-

-

KOTA

100,0

100,0

JENIS KELAMIN (%)*

KEPULAUAN SERIBU

2,5

0,2

JAKARTA SELATAN

20,0

21,5

JAKARTA TIMUR

27,5

28,0

LAKI-LAKI

50,0

50,5

JAKARTA PUSAT

10,0

9,1

PEREMPUAN

50,0

49,5

JAKARTA BARAT

22,5

24,0

JAKARTA UTARA

17,5

17,2

Sumber : BPS DKI JAKARTA DALAM ANGKA 2013

9

III. PENILAIAN PUBLIK ATAS KONDISI DKI JAKARTA SAAT INI

10

DKI JAKARTA SAAT INI DIBANDINGKAN DENGAN 1 TAHUN SEBELUM JOKO WIDODO (%) [1] Menurut penilaian Ibu/Bapak/Sdr, apakah kondisi DKI Jakarta SAAT INI jauh lebih baik, lebih baik, lebih buruk atau jauh lebih buruk dibandingkan dengan 1 tahun lalu SEBELUM Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta, dalam bidang berikut......?

73,8 62,8 43,5 39,0

41,5

40,3

27,2

22,5

13,8

11,3

LEBIH BAIK

20,5

11,8 1,2

POLITIK

28,8

23,5

21,5

EKONOMI LEBIH BURUK

4,0

0,7

SOSIAL TIDAK ADA PERUBAHAN

10,4 1,9

KEAMANAN

HUKUM

TIDAK TAHU / TIDAK JAWAB

11

DKI JAKARTA SAAT INI DIBANDINGKAN DENGAN 1 TAHUN SEBELUM JOKO WIDODO (%) [2] Menurut penilaian Ibu/Bapak/Sdr, apakah kondisi DKI Jakarta SAAT INI jauh lebih baik, lebih baik, lebih buruk atau jauh lebih buruk dibandingkan dengan 1 tahun lalu SEBELUM Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta, dalam bidang berikut......?

63,5

64,3 52,8

49,0

42,0

46,3

34,8

30,3

28,0 19,8

15,0 0,9

PENANGANAN KEMACETAN LEBIH BAIK

4,8

6,8 0,4

PENANGANAN SAMPAH LEBIH BURUK

10,3 1,7

PENANGANAN BANJIR

5,9

PENANGANAN KRIMINALITAS

TIDAK ADA PERUBAHAN

10,0

13,4

PENANGANAN NARKOBA


DKI Jakarta saat ini dibandingkan dengan 1 tahun sebelum Joko Widodo yang paling baik adalah kondisi sosial (73,8%), disusul penanganan banjir (63,5%) dan keamanan (62,8%). Bidang lainnya masih banyak yang tidak ada perubahan, terutama penanganan kemacetan. 12

IV. KINERJA JOKO WIDODO DAN BASUKI T. PURNAMA

13

TINGKAT KEPUASAN TERHADAP KINERJA JOKO WIDODO DAN BASUKI T. PURNAMA (%) Joko Widodo (Jokowi) telah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2012 yang lalu. Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak/Sdr sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Gubernur Joko Widodo?

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2012 yang lalu. Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak/Sdr sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama?

Kepuasan terhadap kinerja Joko Widodo sebesar 87,5%, sedangkan kepuasan terhadap kinerja Basuki T. Purnama sebesar 85,8% 14

IV.A. KINERJA JOKO WIDODO DAN BASUKI T. PURNAMA – RAPOR BIRU

15

TINGKAT KEPUASAN DI ATAS 60% TERHADAP KINERJA JOKO WIDODO DI BERBAGAI BIDANG (%) [1] Pemerintahan daerah DKI Jakarta di bawah Joko Widodo telah mulai bekerja semenjak 15 Oktober 2012 yang lalu. Saya akan bacakan sejumlah persoalan. Apakah Ibu/Bapak/Sdr sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja dalam Pemerintahan daerah DKI Jakarta di bawah Joko Widodo menangani masalah......?

95,0

94,3

93,3

93,3

67,8

26,0 6,2

4,3 1,4

MENYEDIAKAN MENYEDIAKAN BARANG KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN POKOK DAN PENGOBATAN

PUAS

4,3 0,7 MENURUNKAN BIAYA KESEHATAN

TIDAK PUAS

3,5 3,2 MENYEDIAKAN FASILITAS PENDIDIKAN

3,3

3,4

MENURUNKAN BIAYA PENDIDIKAN


16

TINGKAT KEPUASAN DI ATAS 60% TERHADAP KINERJA JOKO WIDODO DI BERBAGAI BIDANG (%) [2] Pemerintahan daerah DKI Jakarta di bawah Joko Widodo telah mulai bekerja semenjak 15 Oktober 2012 yang lalu. Saya akan bacakan sejumlah persoalan. Apakah Ibu/Bapak/Sdr sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja dalam Pemerintahan daerah DKI Jakarta di bawah Joko Widodo menangani masalah......? 89,5 72,8

22,8

20,5

MEMBANGUN SARANA MEMBANGUN / PRASARANA UMUM SARANA/PRASARANA TRANSPORTASI

PUAS

64,0

25,3 7,7

6,7

71,5

71,3

69,5

7,3 3,2

MEMPERMUDAH PELAYANAN DI KANTOR PEMDA

TIDAK PUAS

27,0

3,4

MENGATASI BANJIR

1,5

29,0 7,0

MENGATASI MASALAH MASALAH SAMPAH TRANSPORTASI UMUM


Kepuasan terhadap kinerja Joko Widodo di berbagai bidang dengan penilaian >60%: menyediakan kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, membangun sarana dan prasarana umum, transportasi, mempermudah pelayanan di kantor pemda, mengatasi banjir, dan mengatasi masalah sampah. Namun kepuasan yang paling tinggi adalah mempermudah pelayanan di kantor pemda (89,5%). 17

IV.B. KINERJA JOKO WIDODO DAN BASUKI T. PURNAMA – RAPOR MERAH

18

TINGKAT KEPUASAN DI BAWAH 60% TERHADAP KINERJA JOKO WIDODO DI BERBAGAI BIDANG (%) [1] Pemerintahan daerah DKI Jakarta di bawah Joko Widodo telah mulai bekerja semenjak 15 Oktober 2012 yang lalu. Saya akan bacakan sejumlah persoalan. Apakah Ibu/Bapak/Sdr sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja dalam Pemerintahan daerah DKI Jakarta di bawah Joko Widodo menangani masalah......?

64,3

59,0

55,8

33,8

28,8

30,8

35,4

12,2

MENYEDIAKAN LAPANGAN PEKERJAAN

PUAS

32,5

26,8 8,9

MENGUNDANG INVESTOR UNTUK MEMBUKA USAHA BARU

TIDAK PUAS

11,7

MENGURANGI MENYEDIAKAN PENGANGGURAN PERUMAHAN UNTUK RAKYAT


19


73,3 53,3 44,3

43,0

39,8

40,3

40,0 24,5 17,0

15,4 6,9

PENEGAKAN HUKUM

PUAS

MEMBERANTAS KORUPSI

TIDAK PUAS

2,2

MENGATASI MASALAH MENGATASI KRIMIUNALITAS KEMACETAN LALU LINTAS


20


51,3

50,0

49,0

47,0

38,5

36,5 23,8

24,9

25,5

27,5

13,5

GELANDANGAN DAN ANAK JALANAN

PUAS

12,5

PROSTITUSI

TIDAK PUAS

PEREDARAN NARKOBA

POLUSI UDARA / KERUSAKAN LINGKUNGAN


Kepuasan terhadap kinerja Joko Widodo di berbagai bidang dengan penilaian <60%: menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, mengundang investor baru, penegakan hukum, korupsi, mengatasi kriminal, kemacetan, gelandangan dan anak jalanan, prostitusi, narkoba, dan polusi udara/lingkungan. Dari semua bidang tersebut, penilaian yang paling kecil adalah prostitusi (23,8%), peredaran narkoba (25,5%) dan pengangguran (26,8%) 21

V. EVALUASI KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

22

WAKTU YANG TEPAT UNTUK MENILAI KINERJA PEMERINTAH DAERAH (%) Ada pendapat yang mengatakan waktu 1 TAHUN belum lah cukup untuk menilai kerja pemerintah daerah, karena tahun pertama biasanya dipakai oleh pemerintah daerah untuk membuat perencanaan. Sementara ada pendapat lain yang mengatakan waktu 1 TAHUN sudah cukup untuk menilai kerja pemerintah daerah karena proyek pembangunan sudah bisa langsung dimulai. Dari dua pendapat itu, mana yang lebih Bapak/Ibu/Sdr setujui? 59.5

36.8

3.8

WAKTU 1 TAHUN SUDAH CUKUP UNTUK MENILAI KERJA PEMERINTAH DAERAH

WAKTU 1 TAHUN BELUM UNTUK MENILAI KERJA PEMERINTAH DAERAH


59,5% menyatakan waktu 1 tahun sudah cukup untuk menilai kerja pemerintah daerah, meskipun 36,8% mengatakan belum cukup. 23

TINGKAT PENERIMAAN PUBLIK TERHADAP PROGRAM YANG BELUM DIJALANKAN JOKO WIDODO (%) Pemerintahan daerah DKI Jakarta di bawah Joko Widodo (Jokowi) telah bekerja selama 1 TAHUN. Seandainya hingga saat ini belum banyak program pembangunan yang dijalankan. Apakah Ibu/Bapak/Sdr bisa menerima atau tidak dengan kondisi ini ? Tidak tahu / tidak jawab, 8.5

Apa alasan Ibu/Bapak/Sdr BISA MENERIMA jikalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru bisa melaksanakan berbagai proyek pembangunan setelah 1 TAHUN?

Ya, bisa menerima, 80.0

DI TAHUN PERTAMA BANYAK DIHABISKAN PERENCANAAN

Tidak bisa menerima, 11.5 Apa alasan Ibu/Bapak/Sdr TIDAK BISA MENERIMA jikalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru bisa melaksanakan berbagai proyek pembangunan setelah 1 TAHUN?

MASYARAKAT MEMBUTUHKAN KONGKRIT DAN SEGERA

PROGRAM

YANG

%

47.8

PERSOALAN DKI JAKARTA SUDAH SANGAT BERAT DAN MEMBUTUHKAN PENANGANAN DENGAN CEPAT

28.3

WAKTU SATU TAHUN SUDAH CUKUP UNTUK MEMULAI POYEK PEMBANGUNAN

4.3

SUDAH DIJANJIKAN DALAM KAMPANYE PILKADA LALU

19.6

LEBIH UNTUK

%

36.6

SAAT JOKO WIDODO (JOKOWI) MEMERINTAH, APBD ( ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH) TELAH DISAHKAN. JOKO WIDODO TIDAK BISA BERBUAT APA-APA KECUALI MENERUSKAN DAN MENJALANKAN APBD.

16.3

DI TAHUN PERTAMA LEBIH BANYAK DIPAKAI UNTUK KOORDINASI DAN KONSOLIDASI PEMERINTAHAN

20.3

PROYEK PEMBANGUNAN TIDAK BISA TERBURU-BURU, HARUS DIRENCANAKAN DENGAN MATANG

26.8

80% publik menyatakan bisa menerima seandainya Joko Widodo belum banyak menjalankan program pembangunan. Alasannya adalah di tahun pertama lebih banyak menghabiskan untuk perencanaan (36,6%). Sementara 11,5% menyatakan tidak bisa menerima, dengan alasan masyarakat membutuhkan program yang konkrit dan segera (47,8%). 24

PENILAIAN PUBLIK TERHADAP SEBERAPA KERAS JOKO WIDODO BEKERJA UNTUK DKI JAKARTA DALAM 1 TAHUN (%) Joko Widodo (Jokowi) telah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2012 yang lalu. Menurut Ibu/Bapak/Sdr seberapa keras pemerintah daerah DKI Jakarta di bawah Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelesaikan masalah masalah yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Apakah pemerintah daerah telah sangat bekerja keras, cukup bekerja keras, kurang bekerja keras atau tidak bekerja keras sama sekali ?

76.0

21.5 2.0

SANGAT BEKERJA KERAS

CUKUP BEKERJA KERAS

KURANG BEKERJA KERAS

0.5

0.0 TIDAK BEKERJA KERAS SAMA SEKALI


97,5% publik menyatakan bahwa Joko Widodo telah bekerja keras dalam 1 tahun. 25

PENILAIAN PUBLIK TERHADAP PELAKSANAAN JANJI JOKO WIDODO SAAT KAMPANYE PILKADA DKI JAKARTA 1 TAHUN LALU (%) Pemerintahan daerah DKI Jakarta di bawah Joko Widodo (Jokowi) telah bekerja selama 1 TAHUN. Menurut penilaian Ibu/Bapak/Sdr, apakah Joko Widodo telah menjalankan atau tidak JANJI saat kampanye Pilkada setahun lalu?

81.0

10.0

SUDAH MENJALANKAN JANJI SAAT KAMPANYE

RAGU-RAGU

4.5

BELUM MENJALANKAN JANJI SAAT KAMPANYE

4.5

TIDAK TAHU/TIDAK JAWAB

81% publik menyatakan bahwa Joko Widodo sudah menjalankan janji kampanye. 26

TINGKAT KEYAKINAN PUBLIK TERHADAP JOKO WIDODO DAN BASUKI T. PURNAMA AKAN BERHASIL MEMIMPIN DKI JAKARTA (%) Apakah Ibu/Bapak/Sdr sangat yakin, cukup yakin, kurang yakin atau tidak yakin sama sekali Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama akan menjadi Gubernur / wakil Gubernur DKI Jakarta yang BERHASIL?

72.3

16.5 7.9

3.3 0.0 SANGAT YAKIN

CUKUP YAKIN

KURANG YAKIN

TIDAK YAKIN SAMA SEKALI


88,8% publik menyatakan yakin bahwa Joko Widodo – Basuki T. Purnama akan menjadi gubernur – wakil gubernur yang berhasil. 27

VI. KERJA JOKO WIDODO DIBANDINGKAN FAUZI BOWO DAN SUTIYOSO

28

KINERJA JOKO WIDODO DIBANDINGKAN KINERJA FAUZI BOWO DAN SUTIYOSO DI BERBAGAI BIDANG (%) Ada sejumlah masalah yang selalu dihadapi oleh DKI Jakarta. Menurut penilaian Ibu/Bapak/Sdr, dari 3 Gubernur DKI Jakarta berikut ini: Sutiyoso, Fauzi Bowo dan Joko Widodo, mana yang menurut Ibu/Bapak/Sdr PALING baik dalam menyelesaikan masalah …………………..?

KATEGORI PENANGANGAN MASALAH BANJIR PENANGANAN MASALAH SAMPAH PELAYANAN KANTOR PEMDA BAGI MASYARAKAT (LEBIH CEPAT, LEBIH MURAH, DAN HASILNYA BAIK) PENDIDIKAN MURAH BAGI WARGA MISKIN BIAYA KESEHATAN YANG MURAH DAN TERJANGKAU BAGI WARGA MISKIN TRANSPORTASI (ANGKUTAN) BAGI WARGA JAKARTA PENANGANGANAN MASALAH KEMACETAN LALU LINTAS

SUTIYOSO

FAUZI BOWO

JOKO WIDODO (JOKOWI)

SAMA SAJA, TIDAK ADA BEDANYA

TIDAK TAHU /TIDAK JAWAB

0,8

2,5

76,8

19,5

0,5

4,0

5,0

68,5

22,3

0,3

2,0

2,3

89,8

5,3

0,8

1,0

6,5

86,5

4,8

1,3

1,3

2,5

91,8

4,3

0,3

8,5

10,3

51,2

28,7

1,3

5,3

2,0

36,5

54,3

2,0

Kinerja Joko Widodo diberbagai bidang dianggap lebih baik dibandingkan Sutiyoso dan Fauzi Bowo. Namun, Joko Widodo perlu meningkatkan kinerjanya di bidang menangani masalah kemacetan dan transportasi untuk warga Jakarta.

29

VII. TRANSPORTASI PUBLIK DAN MASALAH KEMACETAN

30

KENDARAAN YANG DIGUNAKAN SEHARI-HARI UNTUK BEPERGIAN (%) Jika bepergian dan melakukan mempergunakan............?

aktivitas

sehari-hari

Ibu/Bapak/Sdr,

sebagian

MEMPERGUNAKAN KENDARAAN UMUM ( BUS, ANGKOT)

25.5

8.8

JALAN KAKI

NAIK /SEWA OJEK

TAXI / SEWA MOBIL

Ibu/Bapak/Sdr

60.0

MOTOR PRIBADI

MENGGUNAKAN MOBIL PRIBADI

besar

4.3

0.9

0.5

Kendaraan yang digunakan sehari-hari warga Jakarta yang paling banyak adalah motor pribadi (60%), disusul kendaraan umum (25,5%) dan jalan kaki (8,8%). 31

PENYEBAB KEMACETAN DI DKI JAKARTA (%)

Salah satu masalah di DKI Jakarta saat ini adalah kemacetan lalu lintas. Menurut penilaian Ibu/Bapak/Sdr merupakan PENYEBAB UTAMA kemacetan lalu lintas di Jakarta?

BANYAKNYA VOLUME KENDARAAN (MOTOR, MOBIL, ANGKUTAN UMUM)

64.3

SUPIR ANGKOT BANYAK YANG NGETEM SEMBARANGAN

10.0

TIDAK TAAT LALU LINTAS

6.8

PARKIR SEMBARANGAN

6.3

SARANA JALAN RAYA YANG KURANG

3.8

BANYAK PEDAGANG KAKI LIMA

2.0

RAMBU LALU LINTAS TIDAK BERFUNGSI

1.8

KURANGNYA APARAT KEPOLISIAN LALU LINTAS

1.5

LAINNYA

3.8

Penyebab kemacetan di DKI Jakarta adalah banyaknya volume kendaraan (motor, mobil, dan angkutan umum) sebesar 64,3% 32

SOLUSI MENGATASI KEMACETAN DI DKI JAKARTA (%) Ada sejumlah usulan dan rencana untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang ada di Jakarta. Saya akan bacakan beberapa usul atau rencana untuk mengurangi atau mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Dari aspek berikut ini, mana yang menurut penilaian Ibu/Bapak/Sdr merupakan SOLUSI PALING BAIK mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta?

26.0

Membatasi jumlah kendaraan pribadi Meningkatkan kualitas angkutan umum yang ada sehingga lebih banyak warga yang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum

17.8

Membangun alat transportasi massal yang bisa mengangkuat penumpanmg dalam jumlah besar , seperti monorel

17.0 15.5

Membangun lebih banyak jalan

15.0

Meningkatan disiplin lalu lintas warga Jakarta Melanjutkan aturan 3-in-1 khusus di jalan-jalan protokol

2.0

Menerapatkan ERP (electronic road pricing) di mana mobil pribadi yang masuk ke jalan-jalan protokol harus membayar uang masuk

1.8

Menaikan pajak kendaraan semahal-mahalnya

1.0

Lainnya

1.3

Tidak tahu / tidak jawab

2.8

Solusi mengatasi kemacetan di DKI Jakarta adalah membatasi jumlah kendaraan pribadi. 33

TINGKAT PERSETUJUAN PUBLIK MEMBATASI MOBIL PRIBADI DI DKI JAKARTA BERDASARKAN TAHUN TERTENTU (%) Seberapa Ibu/Bapak/Sdr setuju dengan gagasan membatasi jumlah MOBIL PRIBADI yang ada di Jakarta. Mobil pribadi yang boleh melintasi jalan di Jakarta hanya mobil dengan tahun tertentu (misalnya tahun mobil di atas tahun 2000). Apakah Ibu/Bapak/Sdr sangat setuju, setuju, tidak setuju ataukah sangat tidak setuju?

70.0

9.8

8.3

SANGAT SETUJU

SETUJU

TIDAK SETUJU

0.3 SANGAT TIDAK SETUJU

11.8


SANGAT SETUJU

SETUJU

TIDAK SETUJU

SANGAT TIDAK SETUJU


JALAN KAKI

11.4

60

5.7

0

22.9

MENGGUNAKAN MOBIL PRIBADI MEMPERGUNAKAN KENDARAAN UMUM ( BUS, ANGKOT)

11.8

64.7

17.6

0

5.9

14.7

56.9

13.7

0

14.7

TAXI / SEWA MOBIL

0

100

0

0

0

MOTOR PRIBADI

5

77.5

8.3

0.4

8.8

NAIK /SEWA OJEK

0

50

0

0

50

KATEGORI

78,3% publik menyatakan setuju ada pembatasan mobil pribadi berdasarkan tahun tertentu. Menarik, pengguna mobil pribadi mayoritas setuju adanya pembatasan, meskipun dari kalangan ini yang paling banyak tidak setuju.

34

TINGKAT KEYAKINAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN MEMBATASI MOBIL PRIBADI DAPAT MENGURANGI KEMACETAN DI DKI JAKARTA (%) Seberapa Ibu/Bapak/Sdr yakin kebijakan membatasi jumlah MOBIL PRIBADI yang ada di Jakarta tersebut bisa mengatasi kemacetan lalu lintas. Apakah Ibu/Bapak/Sdr sangat yakin, cukup yakin, kurang yakin atau tidak yakin sama sekali?

68.3

13.5 7.5

SANGAT YAKIN

10.8 0.0

CUKUP YAKIN

KURANG YAKIN

TIDAK TIDAK TAHU YAKIN SAMA / TIDAK SEKALI JAWAB

75,8% publik menyatakan keyakinannya bahwa kebijakan membatasi mobil pribadi dapat mengurangi kemacetan di DKI Jakarta

35

TINGKAT DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN MEMBATASI MOBIL PRIBADI BERDASARKAN TAHUN TERTENTU DI DKI JAKARTA (%) Seandainya Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo membuat kebijakan pembatasan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi yang boleh melintasi jalan di Jakarta adalah mobil mobil dengan tahun tertentu (misalnya tahun mobil di atas 2000). Apakah Ibu/Bapak/Sdr sangat mendukung, cukup mendukung, kurang mendukung atau tidak mendukung sama sekali?

68.8

9.8

11.5

9.5 0.5

SANGAT MENDUKUNG

CUKUP MENDUKUNG

KURANG MENDUKUNG

TIDAK MENDUKUNG SAMA SEKALI


78,6% publik menyatakan mendukung kebijakan membatasi mobil pribadi berdasarkan tahun tertentu 36

TINGKAT PERSETUJUAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN MEMBATASI MOBIL PRIBADI BERDASARKAN NOMOR GANJIL/GENAP DI DKI JAKARTA (%) Seberapa Ibu/Bapak/Sdr setuju dengan gagasan menggilir MOBIL PRIBADI yang boleh melewati jalan Jakarta. Misalnya mobil dengan plat nomor ganjil hanya boleh melintasi jalan di hari tertentu, dan mobil dengan plat nomor genap juga hanya boleh melintasi jalan Jakarta di hari lain. Apakah Ibu/Bapak/Sdr sangat setuju, setuju, tidak setuju ataukah sangat tidak setuju?

66.8

14.3

11.0 5.8

SANGAT SETUJU

2.3

SETUJU

TIDAK SETUJU

SANGAT TIDAK SETUJU


72,6% publik menyatakan setuju terhadap kebijakan membatasi mobil pribadi berdasarakan nomor ganjil/genap 37

TINGKAT KEYAKINAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN MEMBATASI MOBIL PRIBADI BERDASARKAN NOMOR GANJIL/GENAP DAPAT MENGATASI KEMACETAN DI DKI JAKARTA (%) Seberapa Ibu/Bapak/Sdr yakin kebijakan menggilir MOBIL PRIBADI yang boleh melewati jalan Jakarta tersebut bisa mengatasi kemacetan lalu lintas. Apakah Ibu/Bapak/Sdr sangat yakin, cukup yakin, kurang yakin atau tidak yakin sama sekali?

58.8

17.3

16.5

6.5 1.0

SANGAT YAKIN

CUKUP YAKIN

KURANG YAKIN



65,3% publik menyatakan kebijakan membatasi mobil pribadi berdasarkan ganjil/genap dapat mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. 38

PENAMBAHAN KORIDOR “BUSWAY” DI DKI JAKARTA (%) Secara umum apakah Ibu/Bapak/Sdr sangat setuju, setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju jikalau jalur (koridor) BUSWAY (jalur khusus bus) yang ada saat ini ditambah?

74.5

8.3

7.5

SANGAT SETUJU

5.8

4.0

SETUJU

TIDAK SETUJU

SANGAT TIDAK SETUJU


82% publik menyatakan setuju penambahan koridor “busway” di DKI Jakarta 39

“BUSWAY” DAPAT MENGURANGI KEMACETAN DI DKI JAKARTA (%) Pemerintah DKI Jakarta membangun busway dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang ada di Jakarta. Seberapa Ibu/Bapak/Sdr setuju dengan pendapat ini? Apakah Ibu/Bapak/Sdr sangat setuju, setuu, tidak setuju atau sangat tidak setuju?

72.3

9.3 6.5

SANGAT SETUJU

7.8 4.3

SETUJU

TIDAK SETUJU

SANGAT TIDAK SETUJU


78,8% publik menyatakan setuju bahwa “busway” dapat mengurangi kemacetan di DKI Jakarta 40

TINGKAT PERSETUJUAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN MOBIL MURAH (LCGC) (%) Sebulan yang lalu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mobil murah (low cost green car/LCGC). Apakah Ibu/Bapak/Sdr sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju terhadap kebijkan mobil murah tersebut?

51.5

22.0

19.0

7.3 0.3

SANGAT SETUJU

SETUJU

TIDAK SETUJU

SANGAT TIDAK SETUJU


Publik yang setuju terhadap kebijkan mobil murah (LCGC) hanya sebesar 19,3%. Mayoritas publik menyatakan tidak setuju dengan kebijakan mobil murah (LCGC) 41

MOBIL MURAH (LCGC) SEMAKIN MENAMBAH KEMACETAN ATAU TIDAK DI DKI JAKARTA? (%) Ada pendapat yang mengatakan bahwa kebijakan mobil murah (low cost green car/LCGC) menambah kemacetan lalulintas di DKI Jakarta. Pendapat lain mengatakan bahwa kebijakan mobil murah (low cost green car/LCGC) TIDAK menambah kemacetan lalulintas di DKI Jakarta. Dari dua pendapat tersebut manakah yang Ibu/Bapak/Sdr setujui? 67.0

21.8 11.3

KEBIJAKAN MOBIL MURAH (LOW COST GREEN CAR/LCGC) MENAMBAH KEMACETAN LALULINTAS DI DKI JAKARTA

KEBIJAKAN MOBIL MURAH (LOW COST GREEN CAR/LCGC) TIDAK MENAMBAH KEMACETAN LALULINTAS DI DKI JAKARTA


67% publik menyatakan bahwa kebijakan mobil murah (LCGC) menambah kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta. 42

PIHAK YANG PALING BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KEMACETAN DI DKI JAKARTA (%) Lalu lintas jalan raya di DKI Jakarta saat ini sering terjadi kemacetan. Menurut Ibu/Bapak/Sdr siapa yang paling bertanggungjawab terhadap masalah kemacetan tersebut? 36.3

GUBERNUR/WALIKOTA/PEMERINTAH PROVINSI 26.0

PEMERINTAH PUSAT/KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 19.8

APARAT KEPOLISIAN 6.8

PENGGUNA MOBIL PRIBADI PRODUSEN MOBIL

1.5

DPRD

1.5

SOPIR ANGKUTAN UMUM

1.3

PENGUSAHA ANGKUTAN UMUM LAINNYA TIDAK TAHU/ TIDAK JAWAB

0.5 2.3 4.3

Pihak yang paling bertanggungjwab terhadap kecamaten di DKI Jakarta adalah gubernur/walikota (36,3%), disusul pemerintah pusat/kementerian perhubungan (26%) dan aparat kepolisian (19,8%). 43

VIII. MASALAH BANJIR

44

APAKAH PERNAH MENJADI KORBAN KEBANJIRAN DI DKI JAKARTA? (%)

Dalam DUA TAHUN TERAKHIR ini, apakah Rumah tempat tinggal ibu/Bapak/Sdr pernah menjadi korban banjir?

YA

TIDAK


RUMAH TEMPAT TINGGAL

14,5

85,5

0,0

KAMPUNG ( KELURAHAN) TEMPAT TINGGAL

32,0

67,0

1,0

KATEGORI

Sebanyak 14,5% publik menyatakan pernah mengalami kebanjiran di rumah tempat tinggalnya. 32% publik menyatakan pernah mengalami kebanjiran di kampung (kelurahan) tempat tinggalnya. 45

PENYEBAB UTAMA BANJIR DI DKI JAKARTA (%)

Menurut penilaian Ibu/Bapak/Sdr merupakan PENYEBAB UTAMA banjir di Jakarta?

37.5

PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN

17.3

TIDAK ADANYA RESAPAN AIR

16.5

SALURAN AIR/GOT TIDAK BERFUNGSI DENGAN BAIK

7.3

PENDAKALAN SUNGAI

4.0

TINGGINYA DEBIT AIR HUJAN/HUJAN YANG LAMA BANGUNAN RUMAH DI BANTARAN KALI/SUNGAI

2.8

ALIRAN SUNGAI TIDAK LANCAR/MAMPET

2.8

PELEBARAN SUNGAI

2.0

BANJIR KIRIMAN

1.3

TIDAK ADANYA PENGHIJAUAN

1.0

KURANG BAIK DALAM PENGATURAN TATA KOTA

1.0

KURANGNYA INISIATIF DARI MASYARAKAT

1.0 5.0

LAINNYA TIDAK TAHU/TIDAK JAWAB

0.8

Penyebab utama banjir di DKI Jakarta adalah pembuangan sampah sembarangan (37,5%), tidak adanya resapan air (17,3%), dan saluran air/got tidak berfungsi dengan baik (16,5%). 46

SOLUSI BANJIR DI DKI JAKARTA (%)

Saya akan bacakan beberapa hal solusi untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta. Dari aspek berikut ini, mana yang menurut penilaian Ibu/Bapak/Sdr merupakan SOLUSI UTAMA mengatasi masalah banjir di Jakarta?

Meningkatkan kedisiplinan masyarakat, terutama kebiasaan membuang sampah di sungai

31.0

Kebijakan tata kota yang dilakukan secara tegas, diantaranya tidak mengganti wilayah resapan air untuk perumahan atau tempat lain

26.3

Membangun atau memperbaiki danau (situ) sebagai tempat penampungan air

17.3

Membangun waduk baru

9.8

Membebaskan warga atau rumah yang ada di bantaran sungai

7.8

Memperbanyak bak sampah di jalan raya atau tempat umum (keramaian) Lainnya Tidak tahu / tidak jawab

6.3 1.5 0.3

Solusi mengatasi banjir di DKI Jakarta dalah meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam membuang sampah (31%), kebijakan tata kota yang tegas (26,3%), dan membangun atau memperbaiki situ /danau (17,3)

47

TINGKAT DUKUNGAN PUBLIK JIKA JOKO WIDODO MEMBUAT KEBIJAKAN MEMBEBASKAN RUMAHRUMAH DI PINGGIR SUNGAI DI DKI JAKARTA (%) Seandainya Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo membuat kebijakan membebaskan rumah-rumah di pinggir sungai. Apakah Ibu/Bapak/Sdr sangat mendukung, cukup mendukung, kurang mendukung atau tidak mendukung sama sekali?

79.5

13.3 1.5 SANGAT MENDUKUNG

CUKUP MENDUKUNG

KURANG MENDUKUNG

5.8 0.0 TIDAK TIDAK TAHU / MENDUKUNG TIDAK JAWAB SAMA SEKALI

92,8% publik mendukung apabila Joko Widodo membuat kebijakan membebaskan rumah-rumah di pinggir sungai di DKI Jakarta 48

TINGKAT KEYAKINAN PUBLIK MEMBEBASKAN RUMAH-RUMAH DI PINGGIR SUNGAI DI DKI JAKARTA DAPAT DISELESAIKAN OLEH JOKO WIDODO (%) Seberapa Ibu/Bapak/Sdr yakin bahwa pembebasan rumah-rumah di pinggir sungai akan bisa diselesaikan di masa pemerintahan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta?

79.8

10.0 3.0

SANGAT YAKIN

CUKUP YAKIN

KURANG YAKIN

7.3 0.0



89,8% publik yakin membebaskan rumah-rumah di pinggir sungai di DKI Jakarta dapat diselesaikan oleh Joko Widodo. 49

CARA MEMBEBASKAN RUMAH-RUMAH DI PINGGIR SUNGAI DI DKI JAKARTA (%) Ada perdebatan mengenai cara membebaskan rumah-rumah di pinggiran kali. Ada yang berpendapat bahwa warga yang tinggal di rumah-rumah di pinggiran kali digusur (dipindahkan) secara paksa. Pendapat lain mengatakan bahwa warga yang tinggal di rumah-rumah di pinggiran kali digusur (dipindahkan) di rumah susun yang sudah disediakan oleh Pemda DKI. Dari 2 pendapat berikut mana yang lebih Ibu/Bapak/Sdr setujui?

85.8

9.3

Warga yang tinggal di rumah-rumah di pinggiran kali digusur (dipindahkan) secara paksa.

5.0

Warga yang tinggal di rumah-rumah di pinggiran kali digusur (dipindahkan) di rumah susun yang sudah disediakan oleh Pemda DKI.


Cara membebaskan rumah-rumah di pinggir sungai adalah dipindahkan ke rumah susun yang sudah disediakan oleh Pemda DKI Jakarta (85,8%). 50

APAKAH RUMAH-RUMAH DI PINGGIR SUNGAI DI DKI JAKARTA YANG DIBEBASKAN MENDAPAT GANTI RUGI? (%) Ada perdebatan mengenai cara ganti rugi pembebasan rumah-rumah di pinggiran kali. Ada yang berpendapat bahwa warga yang dipindahkan dari rumah-rumah di pinggiran kali mendapat uang ganti rugi. Pendapat lain mengatakan bahwa warga yang dipindahkan dari rumah-rumah di pinggiran kali TIDAK mendapat uang ganti rugi. Dari 2 pendapat berikut mana yang lebih Ibu/Bapak/Sdr setujui? 76.5

13.8 9.8

Warga yang dipindahkan dari rumah-rumah di pinggiran kali mendapat uang ganti rugi.

Warga yang dipindahkan dari rumah-rumah di pinggiran kali TIDAK mendapat uang ganti rugi.


Apabila membebaskan rumah-rumah di pinggiran sungai, publik menyatakan bahwa warga mendapat uang ganti rugi (76,5%). 51

SEBERAPA BANYAK BAK/TONG SAMPAH DI TEMPAT UMUM/JALAN RAYA DI DKI JAKARTA? (%) Untuk mendukung DKI Jakarta bebas banjir salah satunya adalah memperbanyak bak/tong sampah di jalan raya atau tempat umum (keramaian). Menurut Ibu/Bapak/Sdr apakah jumlah bak/tong sampah di DKI Jakarta sudah sangat banyak, cukup banyak, kurang banyak atau tidak banyak sama sekali?

46.3

36.5

6.0

3.8

SANGAT BANYAK

CUKUP BANYAK

KURANG BANYAK

TIDAK BANYAK SAMA SEKALI

7.5


40,3% publik menyatakan bahwa bak/tong sampah di tempat umum/jalan raya adalah banyak. Mayoritas menyatakan kurang banyak. 52

PIHAK YANG PALING BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP BANJIR DI DKI JAKARTA (%) Menurut IBU/BAPAK/SDR siapa yang paling bertanggung jawab terhadap masalah banjir di DKI Jakarta?

58.5

GUBERNUR/WALIKOTA/PEMERINTAH DAERAH WARGA YANG MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN.

22.3

7.3

SEMUA WARGA DKI WARGA YANG TINGGAL DI SEKITAR DAEARAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

5.5

4.3

PEMERINTAH PUSAT

DIRI SENDIRI


0.8

1.5

Pihak yang paling bertanggungjawab terhadap banjir di DKI Jakarta adalah gubernur/walikota (58,5%), disusul warga yang membuang sampah sembarangan (22,3%). 53

IX. KESEHATAN DAN KARTU JAKARTA SEHAT (KJS)

54

KONDISI PUSKESMAS DI DKI JAKARTA (%)

Secara umum, bagaimana Ibu/Bapak/Sdr menilai kondisi PUSKESMAS yang ada di wilayah Ibu/Bapak/Sdr? Apakah sangat bagus, bagus, buruk atau sangat buruk?

86.5

5.3

4.8

3.5

0.0 SANGAT BAGUS

BAGUS

BURUK

SANGAT BURUK


91,8% publik menyatakan kondisi puskesmas di DKI Jakarta adalah bagus 55

PELAYANAN PETUGAS PUSKESMAS DI DKI JAKARTA (%) Secara umum, bagaimana Ibu/Bapak/Sdr menilai kinerja pelayanan petugas paramedis (dokter, perawat) di PUSKESMAS yang ada di di wilayah Ibu/Bapak/Sdr? Apakah sangat bagus, bagus, buruk atau sangat buruk?

86.0

5.8

SANGAT BAGUS

2.0

BAGUS

BURUK

6.3 0.0 SANGAT BURUK


91,8% publik menyatakan bahwa pelayanan petugas paramedis (dokter, perawat, dll) di puskesmas adalah bagus 56

JUMLAH DOKTER DI PUSKESMAS DI DKI JAKARTA (%) Menurut penilaian Ibu/Bapak/Sdr, apakah jumlah dokter yang ada di Puskemas di wilayah Ibu/Bapak/Sdr ini sangat mencukupi, mencukupi, tidak mencukupi atau sangat tidak mencukupi?

66.8

19.5 6.5

SANGAT MENCUKUPI

7.3

0.0 MENCUKUPI

TIDAK MENCUKUPI

SANGAT TIDAK MENCUKUPI


73,3% publik menyatakan bahwa jumlah dokter di puskesmas adalah cukup. 57

TINGKAT PENGETAHUAN PUBLIK TERHADAP KARTU JAKARTA SEHAT (KJS) (%) Apakah Ibu/Bapak/Sdr mengetahuai atau pernah mendengar mengenai Kartu Jakarta Sehat (KJS)?

94.5

4.0

YA, MENGETAHUI ATAU PERNAH MENDENGAR

TIDAK MENGETAHUI AAU PERNAH MENDENGAR

1.5


94,5% publik menyatakan mengetahui Kartu Jakarta Sehat (KJS) 58

APAKAH KARTU JAKARTA SEHAT (KJS) MERUPAKAN JANJI JOKO WIDODO SAAT PILKADA ATAU BUKAN? (%) Ada pendapat yang mengatakan bahwa Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah salah satu janji program kerja Joko Widodo saat kampanye Pilkada DKI. Pendapat lain mengatakan bahwa Kartu Jakarta Sehat (KJS) BUKAN salah satu janji program kerja Joko Widodo saat kampanye Pilkada DKI. Dari 2 pernyataan berikut, mana yang menurut Ibu/Bapak/Sdr paling benar?

96.3

3.7

KARTU JAKARTA SEHAT (KJS) ADALAH SALAH SATU JANJI PROGRAM KERJA JOKO WIDODO SAAT KAMPANYE PILKADA DKI

KARTU JAKARTA SEHAT (KJS) BUKAN SALAH SATU JANJI PROGRAM KERJA JOKO WIDODO SAAT KAMPANYE PILKADA DKI

96,3% publik menyatakan bahwa KJS adalah salah satu janji program kerja Joko Widodo saat kampanye pilkada DKI Jakarta. 59

PIHAK YANG BERHAK MENERIMA KARTU JAKARTA SEHAT (KJS) (%) Ada pendapat yang mengatakan bahwa Kartu Jakarta Sehat (KJS) hanya diberikan kepada penduduk miskin di Jakarta, dan ditunjukkan dengan keterangan sebagai keluarga miskin. Pendapat lain mengatakan bahwa Kartu Jakarta Sehat (KJS) bisa dimiliki oleh semua warga Jakarta yang mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) Jakarta Dari 2 pernyataan berikut, mana yang menurut Ibu/Bapak/Sdr paling benar?

60.3 39.7

KARTU JAKARTA SEHAT (KJS) HANYA DIBERIKAN KEPADA PENDUDUK MISKIN DI JAKARTA, DAN DITUNJUKKAN DENGAN KETERANGAN SEBAGAI KELUARGA MISKIN.

KARTU JAKARTA SEHAT (KJS) BISA DIMILIKI OLEH SEMUA WARGA JAKARTA YANG MEMPUNYAI KTP (KARTU TANDA PENDUDUK) JAKARTA

60,3% publik menyatakan bahwa KJS hanya diberikan kepada penduduk miskin di Jakarta, dan ditunjukkan dengan keterangan sebagai keluarga miskin. 60

TINGKAT PERSETUJUAN PUBLIK TERHADAP KARTU JAKARTA SEHAT (KJS) (%) Seberapa Ibu/Bapak/Sdr setuju dengan program KJS (Kartu Jakarta Sehat)? Apakah sangat setuju, setuju, tidak setuju ataukah sangat tidak setuju?

80.2

19.0 0.3

SANGAT SETUJU

SETUJU

TIDAK SETUJU

0.0 SANGAT TIDAK SETUJU

0.5


99,2% publik menyatakan setuju adanya program KJS 61

PANDANGAN PUBLIK TERHADAP KARTU JAKARTA SEHAT (KJS) (%) Dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) warga Jakarta bebas biaya berobat di Puskesmas atau Rumah Sakit Kelas III. Dari 2 pendapat mengenai program Kartu Jakarta Sehat (KJS) berikut mana yang lebih Ibu/Bapak/Sdr setujui?

94.2

5.0

0.8

PROGRAM KARTU JAKARTA PROGRAM KARTU JAKARTA TIDAK TAHU / TIDAK JAWAB SEHAT (KJS) MEMBUAT SEHAT (KJS) ADALAH HAK WARGA JAKARTA MENJADI BAGI WARGA JAKARTA MALAS, KARENA AKAN UNTUK MENDAPATKAN MENGGANTUNGKAN BIAYA LAYANAN KESEHATAN PENGOBATAN KEPADA MURAH PEMERINTAH

94,2% publik menyatakan program KJS adalah hak bagi warga Jakarta untuk mendapatkan layanan kesehatan murah. 62

APAKAH KARTU JAKARTA SEHAT (KJS) MEMBEBANI ANGGARAN PEMERINTAH DKI JAKARTA? (%) Dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) warga Jakarta bebas biaya berobat di Puskesmas atau Rumah Sakit Kelas III. Dari 2 pendapat mengenai program Kartu Jakarta Sehat (KJS) berikut mana yang lebih Ibu/Bapak/Sdr setujui?

82.3

9.3

Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) membebani anggaran pemerintah DKI karena harus membayar setiapo ornag yang sakit atau berobat

8.5

Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) tidak akan membebani anggaran pemerintah DKI karena warga Jakarta memang berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis


82,3% publik menyatakan bahwa KJS tidak akan membebani anggaran pemerintah DKI Jakarta, karena warga Jakarta memang berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis. 63

TINGKAT KEBERHASILAN KARTU JAKARTA SEHAT (KJS) (%) Hingga saat ini, bagaimana Ibu/Bapak/Sdrj menilai pelaksanaan program KJS (Kartu Jakarta Sehat)? APakah sudah sangat berhasil, berhasil, gagal ataukah sangat gagal?

73.5

17.7 8.2 0.5 SANGAT BERHASIL

BERHASIL

GAGAL

0.0 SANGAT GAGAL


81,7% publik menyatakan bahwa KJS adalah berhasil 64

X . PENDIDIKAN DAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP)

65

KONDISI SEKOLAH DI DKI JAKARTA (%)

Secara umum, bagaimana Ibu/Bapak/Sdr menilai kondisi SEKOLAH yang ada di wilayah Ibu/Bapak/Sdr atau tempat anak-anak Ibu/Bapak/Sdr sekolah? Apakah sangat bagus, bagus, buruk atau sangat buruk?

88.8

6.8 0.8 SANGAT BAGUS

BAGUS

BURUK

3.8

0.0 SANGAT BURUK


95,6% publik menyatakan bahwa kondisi sekolah di DKI Jakarta adalah bagus 66

METODE PEMBELAJARAN GURU SEKOLAH DI DKI JAKARTA (%) Secara umum, bagaimana Ibu/Bapak/Sdr menilai metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru sekolah ada di di wilayah Ibu/Bapak/Sdr atau tempat anak-anak Ibu/Bapak/Sdr sekolah? Apakah sangat bagus, bagus, buruk atau sangat buruk?

84.0

7.5

SANGAT BAGUS

0.0

BAGUS

BURUK

0.0

SANGAT BURUK

8.5


91,5% publik menyatakan bahwa metode pembelajaran guru sekolah di DKI Jakarta adalah bagus 67

PENDAPAT PUBLIK TENTANG PENDIDIKAN GRATIS (%) Ada pendapat yang menyatakan pendidikan gratis (atau sekolah gratis) adalah kewajiban pemerintah. Tetapi ada yang menyatakan pendidikan gratis bukan hanya kewajiban pemerintah tetapi juga masyrakat. Mana dari pendapat tersebut yang Ibu/Bapak/Sdr setujui?

64.5

33.8

1.8

PENDIDIKAN GRATIS (ATAU SEKOLAH GRATIS) ADALAH KEWAJIBAN PEMERINTAH

PENDIDIKAN GRATIS BUKAN HANYA KEWAJIBAN PEMERINTAH TETAPI JUGA MASYARAKAT.


64,5% publik menyatakan bahwa pendidikan gratis adalah kewajiban pemerintah. 68

PENDIDIKAN GRATIS HARUSNYA HINGGA JENJANG PENDIDIKAN TERTENTU (%) Menurut penilaian Ibu/Bapak/Sdr, pendidikan atau sekolah gratis seharusnya dilaksanakan dalam jenjang apa?

42.8

SD, SMP DAN SMA 33.3

SD, SMP, SMA DAN PERGURUAN TINGGI 16.3

SMA SAJA 2.8

SD DAN SMP PERGURUAN TINGGI SAJA

2.3

SMP SAJA

0.5

SD SAJA

0.5


1.8

42,8% publik menyatakan pendidikan gratis seharusnya di jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan 33,3% publik menyakan pendidikan gratis seharusnya di jenjang SD, SMP, SMA, dan PT. 69

TINGKAT PENGETAHUAN PUBLIK TERHADAP KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) (%) Apakah Ibu/Bapak/Sdr pernah mendengar mengenai Kartu Jakarta Pintar (KJP)?

87.5

8.8

YA, PERNAH MENDENGAR

TIDAK PERNAH MENDENGAR

3.8


87,5% publik menyatakan mengetahui Kartu Jakarta Pintar (KJP) 70

APAKAH KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) MERUPAKAN JANJI JOKO WIDODO SAAT PILKADA ATAU BUKAN? (%) Ada pendapat yang mengatakan bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah salah satu janji program kerja Joko Widodo saat kampanye Pilkada DKI. Pendapat lain mengatakan bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah BUKAN salah satu janji program kerja Joko Widodo saat kampanye Pilkada DKI. Dari 2 pernyataan tersebut, mana yang menurut Ibu/Bapak/Sdr paling benar ?

90.3

9.7

KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) ADALAH SALAH SATU JANJI PROGRAM KERJA JOKO WIDODO SAAT KAMPANYE PILKADA DKI

KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) BUKAN SALAH SATU JANJI PROGRAM KERJA JOKO WIDODO SAAT KAMPANYE PILKADA DKI

90,3% publik menyatakan KJP adalah salah satu janji program kerja Joko Widodo saat kampanye pilkada DKI. 71

PIHAK YANG BERHAK MENERIMA KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) (%) Ada pendapat yang mengatakan bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) hanya diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu dan ditunjukkan dengan keterangan sebagai keluarga miskin. Pendapat lain mengatakan bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa dimiliki oleh semua warga Jakarta yang mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) Jakarta. Dari 2 pernyataan tersebut, mana yang menurut Ibu/Bapak/Sdr paling benar.

80.0

20.0

KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) HANYA DIBERIKAN KEPADA SISWA BISA DIMILIKI OLEH SEMUA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU WARGA JAKARTA YANG DAN DITUNJUKKAN DENGAN MEMPUNYAI KTP (KARTU TANDA KETERANGAN SEBAGAI PENDUDUK) JAKARTA KELUARGA MISKIN.

80% publik menyatakan KJP hanya diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu dan ditunjukkan dengan keterangan sebagai keluarga miskin. 72

TINGKAT PERSETUJUAN PUBLIK TERHADAP KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) (%) Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) memberikan uang saku kepada siswa dari keluarga miskin yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Seberapa Ibu/Bapak/Sdr setuju dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP)? Apakah sangat setuju, setuju, tidak setuju ataukah sangat tidak setuju?

86.0

7.1

SANGAT SETUJU

SETUJU

2.3

3.7

TIDAK SETUJU

SANGAT TIDAK SETUJU

0.9


93,1% publik setuju terhadap KJP 73

PANDANGAN PUBLIK KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) (%) Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) memberikan uang saku kepada siswa dari keluarga miskin yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dari 2 pendapat mengenai program Kartu Jakarta Pintar (KJP) berikut mana yang lebih Ibu/Bapak/Sdr setujui?

PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) ADALAH HAK BAGI WARGA MISKIN JAKARTA UNTUK MENDAPATKAN LAYANAN PENDIDIKAN MURAH PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) MEMBUAT WARGA JAKARTA MENJADI MALAS, KARENA AKAN MENGGANTUNGKAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PEMERINTAH


95.4

4.0

0.6

95,4% publik menyatakan program KJP adalah hak bagi warga miskin Jakarta untuk mendapatkan layanan pendidikan murah. 74

APAKAH KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) MEMBEBANI ANGGARAN PEMERINTAH DKI JAKARTA? (%) Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) memberikan uang saku kepada siswa dari keluarga miskin yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dari 2 pendapat mengenai program Kartu Jakarta Pintar (KJP) berikut mana yang lebih Ibu/Bapak/Sdr setujui?

PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) TIDAK AKAN MEMBEBANI ANGGARAN PEMERINTAH DKI KARENA WARGA MISKIN JAKARTA MEMANG BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN PENDIDIKAN MURAH PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) MEMBEBANI ANGGARAN PEMERINTAH DKI KARENA HARUS MEMBAYAR SISWA DARI KELUARGA MISKIN


80.3

12.9

6.9

80,3% publik menyatakan bahwa KJP tidak akan membebani anggaran pemerintah DKI Jakarta karena warga miskin memang berhak mendapatkan layanan pendidikan murah. 75

TINGKAT KEBERHASILAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) (%) Hingga saat ini, bagaimana Ibu/Bapak/Sdrj menilai pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP)? Apakah sudah sangat berhasil, berhasil, gagal ataukah sangat gagal?

67.7

26.0

4.9

SANGAT BERHASIL

1.4 BERHASIL

GAGAL

0.0 SANGAT GAGAL


72,6% publik menyatakan bahwa KJP adalah berhasil. 76

XI . GAYA KEPEMIMPINAN JOKO WIDODO – BASUKI T. PURNAMA

77

JOKO WIDODO – BASUKI T. PURNAMA MENDENGARKAN ASPIRASI (%) Menurut penilaian Ibu/Bapak/Sdr, seberapa sering selama ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo MENDENGARKAN SUARA /ASPIRASI masyarakat sebagai bahan dalam menyusun program kerja pemerintahannya ?

Menurut penilaian Ibu/Bapak/Sdr, seberapa sering selama ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama MENDENGARKAN SUARA /ASPIRASI masyarakat sebagai bahan dalam menyusun program kerja pemerintahannya

Joko Widodo dianggap mendengarkan aspirasi masyarakat sebesar 94,8%, sedangkan Basuki T. Purnama sebesar 83,3%. 78

JOKO WIDODO – BASUKI T. PURNAMA MENGKOMUNIKASIKAN MASALAH YANG ADA DI DKI JAKARTA KEPADA MASYARAKAT (%) Menurut penilaian Ibu/Bapak/Sdr, seberapa sering selama ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo MENGKOMUNIKASIKAN / MEMBERITAHUKAN masalahmasalah yang ada Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat?

Menurut penilaian Ibu/Bapak/Sdr, seberapa sering selama ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama MENGKOMUNIKASIKAN / MEMBERITAHUKAN masalah-masalah yang ada Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat?

Joko Widodo dianggap mengkomunikasikan masalah yang ada di Jakarta kepada masyarakat sebesar 96,1%, sedangkan Basuki T. Purnama sebesar 83%. 79

JOKO WIDODO – BASUKI T. PURNAMA MENINDAKLANJUTI KELUHAN / PENDAPAT MASYAKARAT (%) Menurut penilaian Ibu/Bapak/Sdr, seberapa seberapa cepat selama ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo MENINDAKLANJUTI keluhan atau pendapat masyarakat? Apakah sangat cepat, cepat, lambat atau sangat lambat? 80.8

Menurut penilaian Ibu/Bapak/Sdr, seberapa seberapa cepat selama ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama MENINDAKLANJUTI keluhan atau pendapat masyarakat? Apakah sangat cepat, cepat, lambat atau sangat lambat? 71.5

11.0

8.8

3.3

0

5.0

JOKO WIDODO SANGAT CEPAT

CEPAT

12.0

7.8 0

BASUKI T. PURNAMA LAMBAT

SANGAT LAMBAT

TIDAK TAHU/ TIDAK JAWAB

Joko Widodo dianggap menindaklanjuti keluhan/pendapat masyatakat sebesar 91,8%, sedangkan Basuki T. Purnama sebesar 80,3%.

80

XII. DATA HASIL PILKADA KOTA SOLO DAN DKI JAKARTA

81

XII.A. HASIL PILKADA KOTA SOLO 2005 & 2010

82

PEROLEHAN SUARA PILKADA KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 NO

NAMA PASLON

PARTAI PENGUSUNG

PEROLEHAN SUARA

PERSENTASE

URUTAN

1

JOKO WIDODO-FX HADI RUDYATMOKO

PDIP

99.961

36,67%

1

2

SLAMET SURYANTO HENGKY NARTO SABDO

14 PARPOL

14.311

5,25%

4

3

ACHMAD PURNOMO ISTAR YULLADI

PAN

79.286

29,08%

2

4

HARDONO-GPH DIPO KUSUMO

P GOLKAR, P DEMOKRAT

79.047

29,00%

3

272.605

100%

JUMLAH SUARA SAH

SUARA TIDAK SAH DAN GOLPUT

104.248

83

PEROLEHAN SUARA PILKADA KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NO

NAMA PASLON

PARTAI PENGUSUNG

PEROLEHAN SUARA

PERSENTASE

URUTAN

1

JOKO WIDODO-FX HADI RUDYATMO

PDIP, PKS, PAN

248.243

90,09%

1

2

EDY WIRABHUMISUPRADI KERTAMENAWI

PARTAI DEMOKRAT, PARTAI GOLKAR, HANURA

27.306

9,91%

2

275.549

100%

JUMLAH

- Pasangan Joko Widodo - FX Hadi Rudyatmo hanya kalah di 1 TPS dari 932 TPS

84

XII.B. HASIL PILGUB DKI JAKARTA 2012 (PUTARAN I & II)

85

PEROLEHAN SUARA PILGUB JAKARTA 2012 (PUTARAN PERTAMA) NO

NAMA PASLON

PARTAI PENGUSUNG

PEROLEHAN SUARA

%

URUTAN

1

FAUZI BOWO-NACHROWI RAMLI

PD, PAN, HANURA, PKB, PBB, PMB, PKNU

1.476.648

34,05%

2

2

HENDARDJI SOEPANDJIAHMAD RIZA PATRIA

INDEPENDENT

215.935

1,98%

6

3

JOKO WIDODO-BASUKI TJAHAYA PURNAMA

PDIP, GERINDRA

1.847.157

42,60%

1

4

HIDAYAT NUR WAHID-DIDIK J RACHBINI

PKS

508.113

11,72%

3

5

FAISAL BATUBARA-BIEM TRIANI BENJAMIN

INDEPENDENT

85.990

4,98%

4

GOLKAR, PPP, PDS, PP, PKPB, PKDI, REPUBLIKAN, PPIB, PARTAI BURUH, PPNUI, PNI MARHANEISME

202.643

4,67%

5

JUMLAH SUARA SAH

4.336.486

100%

SUARA TIDAK SAH

93.047

6

ALEX NURDIN-NONO SAMPONO

JUMLAH SELURUH SUARA MASUK

4.429.533

63,62%

SUARA GOLPUT

2.555.207

36,38%

DPT

6.962.348

100%

86

PEROLEHAN SUARA PILGUB JAKARTA 2012 (PUTARAN KEDUA) PARTAI PENGUSUNG

PEROLEHAN SUARA

PERSENTASE

URUTAN

1

JOKO WIDODOBASUKI TJAHAYA PURNAMA

PDIP, GERINDRA

2.472.130

53,82%

1

2

FAUZI BOWONACHROWI RAMLI

PD, PAN, HANURA, PKB, PBB, PMB, PKNU

2.120.815

46,18%

2

4.592.945

100%

NO

NAMA PASLON

JUMLAH SUARA SAH GOLPUT

2.349.657

DPT

6.996.951

87

PROGRAM UNGGULAN JOKOWIBASUKI TAHUN 2013 NO

NAMA PROGRAM

ANGGARAN

1

Normalisasi sungai dan saluran drainase

450 miliar

2

Penataan situ, waduk, tanggul, dan sumur resapan

1 triliun

3

Peningkatan pengelolaan bus transjakarta

886 miliar

4

Penambahan bus transjakarta

1 triliun

5

Pembangunan sistem transportasi cepat massal (MRT)

1,7 triliun

6

Pelayanan kesehatan masyarakat (Kartu Jakarta Sehat)

1,4 triliun

7

Peningkatan layanan pendidikan (Kartu Jakarta Pintar)

1,2 triliun

8

Pembangunan rumah susun

235 miliar

9

Pengembangan ruang terbuka hijau

1 triliun

JUMLAH

Sumber: Kompas edisi Senin, 14 Oktober 2013

8,87 T

KETERANGAN PROGRAM

dana hibah

APBD DKI JAKARTA TAHUN 2013 ASPEK PENERIMAAN 1

2

PENDAPATAN DAERAH

41,53 Triliun

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

26,68 Triliun

B. DANA PERIMBANGAN

9,25 Triliun

C. LAIN-LAIN

5,61 Triliun

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

8,45 Triliun

TOTAL APBD

49,98 Triliun

ASPEK PENGELUARAN 1

2

BELANJA DAERAH

45,58 Triliun

A. BELANJA LANGSUNG

30,99 Triliun

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

14,58 Triliun

PENGELUARAN PEMBIAYAAN TOTAL APBD

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Provinsi DKI Jakarta

4, 4 Triliun 49,98 Triliun

TERIMA KASIH

90

SETAHUN JOKOWI - BASUKI DAN EVALUASI KINERJA MENURUT PUBLIK JAKARTA (SURVEI DKI OKTOBER 2013)

Recommend Documents