SERTIFIKASI KOMPETENSI DALAM RANGKA UJI KOMPETENSI TEKNIS BAGI GURU SMK SE JAWA TENGAH
Disampaikan Oleh :
SULISTYO
21 April 2014
PERLUNYA COMPETENCY BASED TRANING
KONSEKUENSI INTERNASIONAL 1.
Kesepakatan Indonesia dalam meratifikasi WTO tahun 1994 dalam Globalisasi.
2.
Globalisasi pasar kerja,- APEC,AFTA, CAFTA, ANAFTA, KAFTA, IAFTA dll akan diwarnai PERSAINGAN KUALITAS dan PROFESIONALISME tenaga kerja.
3.
Indonesia termasuk negara G20 tahun 1999
4.
Asean Economic Community (AEC) 2015
5.
Ketertinggalan Indonesia dalam menyongsong SDM 2015-2020 (ASEAN/GLOBAL) yang berkualitas, saat ini berimbas pada rendahnya kualitas SDM dibanding dengan negara-negara lain.
PARADIGMA BARU PERDAGANGAN DUNIA 2015-2020
GLOBAL 2020 (157 NEGARA WTO)
ASEAN 2015
BILATERAL
NASIONAL
Competency Based Training • Suatu pendekatan pelatihan dan assessment yang diarahkan pada outcomes yang spesifik. Pendekatan ini membantu individu untuk menguasai keterampilan, pengetahuan dan sikap sehingga mereka mampu menunjukkan hasil kerjanya pada standar di tempat kerja dan kondisi tertentu.
COMPETENCY BASED TRAINING ( CBT): PELATIHAN MENURUT STANDAR KOMPETENSI INDUSTRI TERTENTU DENGAN PENEKANAN PADA HALHAL YANG DILAKUKAN SESEORANG DI TEMPAT KERJA SEBAGAI HASIL PELATIHAN MATA DIKLAT TERDIRI DARI KOMPETENSI YANG BERLAKU DI DUNIA KERJA. ADA KORELASI LANGSUNG ANTARA PENGUASAAN KOMPETENSI DENGAN PEKERJAAN DAN PENJENJANGAN JABATAN DI INDUSTRI
( CBT) : DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI SECARA OTOMATIS AKAN MENERAPKAN PENDEKATAN MASTERY LEARNING ATAU PEMBELAJARAN TUNTAS PENILAIAN DINYATAKAN DENGAN KOMPETEN ATAU BELUM KOMPETEN, BUKAN KEBERHASILAN SESEORANG DIBANDINGKAN DENGAN YANG LAIN DALAM SUATU KELOMPOK
KOMPONEN CBT STANDAR KOMPETENSI
CBT
STRATEGI DAN MATERI BELAJAR
PENILAIAN
KERANGKA KUALIFIKASI
knowledge, skills, attitute Yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan
Proses bagaimana seseorang memperoleh
knowledge, skills, attitute
Proses penilaian apakah seseorang memiliki knowledge, skills, attitute
Sistem pengakuan Kompetensi (KKNI)
SUB-SUB SISTEM DALAM SISTEM CBT Keterampilan dan
Standar Kompetensi
CBT
Assessmen (C B A ) Strategi dan Materi Belajar Kerangka Kualifikasi
SKKNI
LSP
pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan Proses untuk menilai apakah seseorang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan
LEARNING GUIDE LEARNING PACKAGE
Bagaimana seseorang mendapatkan keterampilan dan pengetahuan
KKNI
Sistem untuk pengakuan keterampilan dan pengetahuan
KRITIK THDP PELATHAN KONVENSIONAL
• Seringkali tingkat kompetensi tdk sesuai dg kebutuhan industri • Peserta harus mengikuti seluruh program, walaupun mungkin sdh kompeten pada beberapa bagian • Penekanan terhadap “belajar melakukan tugas” sangat sedikit • Pelaksanaan pelatihan tidak fleksibel • Umpan balik pada peserta selama proses pelatihan sangat sedikit • Transkrip serta nama pelatihan tidak menunjukkan kompetensi yang sebenarnya dicapai peserta
PERBANDINGAN KONVENSIONAL DAN CBT KONVENSIONAL
1. Penekanan pada waktu dan proses 2. Penekanan pada proses pembelajaran 3. Tidak perlu pendekatan individu 4. Waktu penyajian tetap 5. Ujian pada akhir pelatihan 6. Sebagian besar ujian dilakukan off the job 7. Kurikulum baku
CBT
1. Penekanan pada luaran 2. Penekanan pada apa yang harus dikerjakan 3. Perlu pendekatan individu 4. Penyajian fleksibel 5. Ujian selama pelatihan berlangsung 6. Pengujian on dan off the job 7. Materi bisa disesuaikan
MANFAAT CBT BAGI PESERTA • • • • • •
MEMBERI KESEMPATAN PADA PESERTA UNTUK BEKERJA DENGAN KECEPATAN YANG BERBEDA MEMPERSINGKAT WAKTU PELATIHAN UNTUK SEBAGIAN PESERTA MEMBERI WAKTU YANG CUKUP BAGI PESRTA UNTUK MENGUASAI SUATU KOMPETENSI MENINGKATKAN MOTIVASI PESERTA MELALUI PELATIHAN YANG LEBIH BERHUBUNGAN DENGAN DUNIA KERJA MENGARAHKAN PESERTA AGAR LEBIH AKTIF DAN BERORIENTASI TERHADAP TUGASNYA MELIBATKAN INDUSTRI DALAM PELAKSANAAN PELATIHAN
MANFAAT CBT BAGI PELATIH • •
•
HASIL PELATIHAN COCOK DENGAN KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN DALAM SUATU PEKERJAAN MENAWARKAN WAKTU MASUK DAN KELUAR LEBIH FLEKSIBEL , PROGRAM DIRANCANG SESUAI KEBUTUHAN INDIVIDU DAN PELAKSANAAN PELATIHAN MENGGUNAKAN BERBAGAI ALTERNATIF STRATEGI PENYEDERHANAAN PROSEDUR PENGUJIAN KARENA PENGUJIAN DIDASARKAN PADA PERNYATAAN HASIL SECARA MENYELURUH
MANFAAT CBT BAGI INDUSTRI • KOMPETENSI KARYAWAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG DIBUTUHKAN PADA SUATU PEKERJAAN • MENGURANGI BIAYA PERUSAHAAN KARENA WAKTU PELATIHAN LEBIH SINGKAT • MEMBERI PELUANG BAGI INDUSTRI UNTUK IKUT BERPARTISI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN PROGRAM PELATIHAN DAN PENGUJIANNYA
PENGERTIAN KOMPETENSI Kompetensi dibutuhkan untuk mencapai Kinerja yang Efektif dalam melaksanakan Pekerjaan Satu unit Kompetensi terdiri dari Spesifikasi Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan serta Penerapan yang Efektif dari Sikap, Pengetahuan dan Keteramilan tersebut terhadap Standar – standar yang ditetapkan di Tempat Kerja (workplace)
3 ASPEK KOMPETENSI
KOMPETENSI
THE SIX RINGS OF COMPETENCY BASED PERFORMANCE
A S
K R
E A A S K
=
= =
S
ATTITUDE
SKILLS KNOWLEDGE
A
K
E E R A
R
A’s
=
EXPERIENCE
=
RESPONSIBILITY
=
ACCOUNTABILITY
SDM YANG KOMPETEN KOMPETENSI ? Karakteristik dasar manusia yang dari pengalaman nyata (nampak dari perilaku) ditemukan mempengaruhi, atau dapat dipergunakan untuk memperkirakan (tingkat) performansi di tempat kerja atau kemampuan mengatasi persoalan pada situasi tertentu. (Spencer, 1993, hlm. 9)
HARD COMPETENCY 1.
Pendidikan Formal
2.
Pengetahuan Teknis
3.
Pengetahuan Bidang Keahlian IT, Bahasa Asing
SOFT COMPETENCY 1.
INTEGRITAS
2.
CUSTOMER SERVICES ORIENTED
3.
ACHIEVEMENT
4.
CONCERN FOR ORDER
s
K C A
Seseorang yang kompeten Task Skills - mampu melakukan tugas per tugas Task Management Skills mampu mengelola beberapa KOMPETENSI tugas yang berbeda dalam pekerjaan Contingency Management Skills - tanggap terhadap adanya kelainan dan MENGUMPULKAN INFORMASI kerusakan pada rutinitas kerja. MENGKOMUNIKASIKAN IDE Job Role / Environment Skills DAN INFORMASI - mampu menghadapi MERENCANAKAN DAN MENGATUR KEGIATAN tanggung jawab dan harapan BEKERJASAMA DENGAN ORANG LAIN dari lingkungan kerja. DAN DALAM KELOMPOK Transfer Skills- Mampu mentransfer kompetensi MENGGUNAKAN IDE DAN TEKNIK MATEMATIKA yang dimiliki dalam setiap MEMECAHKAN MASALAH situasi yang berbeda (situasi yang baru/ tempat kerja yang MENGGUNAKAN TEKNOLOGI baru)
k
s
a
DIAGRAM PENYELENGGARAAN DIKLAT MASYARAKAT DAN PENGGUNA TENAGA KERJA
KARAKTER SDM SDM KOMPETEN
KOMPETENSI
KURIKULUM BAHAN AJAR
PROSES DIKLAT FASILITAS SESUAI DG KOMPETENSI
PESERTA INSTRUKTUR
LINGKUNGAN PENDIDIKAN
SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI
SKEMA SERTIFIKASI KKNI 1. Skema sertifikasi yang bersifat Nasional, yang ditetapkan oleh otoritas kompeten. 2. Skema ini mengidentifikasi jenjang kualifikasi berdasarkan 9 level KKNI. 3. Identifikasi unit-unit kompetensi dalam setiap jenjang berdasarkan diskripsi dalam KKNI. 4. Jenjang KKNI pada umumnya dapat digunakan sebagai acuan jenjang fungsional/golongan pada suatu industri/orgtanisasi. 5. Setiap LSP yang melakukan kegiatan ini harus dilisensi oleh Lembaga Otoritas Sertifikasi Profesi (BNSP). 6. Mampu telusur dengan standar nasional dan/atau internasional. 7. Pada skema ini, dapat diidentifikasi unit-unit kompetensi inti dan pilihan, yang diverifikasi oleh BNSP. 8. Dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi Komite Standardisasi Instansi Teknis
Skema Sertifikasi KKNI ( Perpres 08/2012 ) S3
Subspesialis
S2
Spesialis
8
Profesi
7
S1
AHLI
6
D IV
5
D III
TEKNISI/ANALIS
4
D II DI Sekolah Menengah Umum
9
Sekolah Menengah Kejuruan
3 2 1
OPERATOR
(deskripsi umum)
(alinea 1 disetiap level) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(alinea 3 & 4 disetiap level)
(alinea 2 disetiap level)
Alur pikir pemaketan unit kedalam kualifiksi
Analisis Pembidangan Sub bidang Pekerjaan
Kualifikasi sektoral 9 8
Unit kompetensi
KKNI 3 Karasteristik Pemaketan unit
2 1
PENYANDINGAN DAN PENYETARAAN KUALIFIKASI JABATAN KE LEVEL KKNI (CONTOH) JOB TITLE
Teknisi JTM
PARAMETER DESKRIKSI KKNI UNIT KOMPETENSI
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
8.
9.
Menerapkan K3 Menggelar SKTM Memasang kotak sambung dan kotak ujung SKTM Mendirikan Tiang Memasang SUTM Memasang SKUTM Memasang peralatan hubung Memasang kotak sambung dan kotak ujung SKUTM Memasang instalasi pembumian
KEMAMPUAN BIDANG KERJA
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI
KEMAMPUAN MANAJERIAL
Mampu melaksanakan pemasangan jaringan/saluran tegangan menengah (JTM) untuk SKTM, SUTM dan SKUTM mulai dari mendirikan tiang sampai pemasangan instalasi pembumian, dengan menggunakan , peralatan, gambar kerja dan metode kerja yang sesuai dengan SOP, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan , dibawah pengawasan tidak langsung.
Memiliki pengetahuan tentang : • Teori dasar Listrik • Bahan listrik saluran JTM • Instalasi JTM • PUIL
Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi ditempat kerja Memimpin kelompok kerja dan Bertanggung jawab atas pencapaian mutu dan kuantitas pekerjaan pemasangan saluran JTM secara utuh
LEVEL KKNI LEVEL 3
SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI NASIONAL 1. Skama sertifikasi yang bersifat Nasional, yang ditetapkan oleh otoritas kompeten / Sektor 2. Dapat berupa, okupasi/ jabatan : • Jabatan struktural atau jabatan fungsional dalam rangka standardisasi kompetensi nasional. • Setiap LSP yang melakukan kegiatan ini harus dilisensi oleh Lembaga Otoritas Sertifikasi Profesi (BNSP). • Dibuat atas Kebutuhan industri/organisasi untuk standardisasi pada suatu fungsi terbatas, atau fungsi utama (major) dalam sistem industri, atau standar jabatan/fungsi okupasi khusus yang mampu telusur dengan standar nasional dan/atau internasional. • Pada skema ini, dapat diidentifikasi kompetensi inti dan pilihan yang diverifikasi oleh BNSP. • Dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi Komite Standardisasi Instansi Teknis/sektor
SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI NASIONAL
Jabatan Fungsional Contoh Asesor Analis
Jabatan Struktural Contoh: Manager Direktur Supervisor Team Leader
• Dibuat oleh Otoritas nasional • Berlaku nasional dan harmonis dengan skema sertifikasi internasional
SKEMA SERTIFIKASI KLASTER Identifikasi unit-unit mandiri yang biasanya dibutuhkan : 1. Untuk bisnis mandiri yang membutuhkan kelompok unit kompetensi untuk membuka suatu bisnis terbatas. 2. Kebutuhan industri/organisasi pada suatu fungsi terbatas, atau fungsi utama (major) dalam sistem industri, atau standar jabatan/okupasi khusus pada suatu indudtri. 3. Jumlah unit pada skema ini dapat berbeda antar kebutuhan industri/organisasi. 4. Dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP
ANALISIS KEBUTUHAN KOMPETENSI
STANDAR KOMPETENSI
JABATAN KERJA/PEKERJAAN YANG ADA DI INDUSTRI (JOB DES)
UNIT-UNIT KOMPETENSI
SEJUMLAH UNIT KOMPETENSI
SEJUMLAH UNIT KOMPETENSI DALAM CLUSTER
LANJUTAN..... 5. Struktur Skema Sertifikasi disusun dan memuat hal-hal sebagai berikut : • • • • • • • • • • • • •
Jastifikasi Ruang Lingkup skema sertifikasi Tujuan Sertifikasi Acuan Normatif Organisasi pengusul Lingkup Persyaratan Kompetensi Persyaratan Dasar. Permohonan Sertifikasi Evaluasi. Keputusan Sertifikasi Penggunaan Sertifikat dan Logo / Tanda Surveilan Pemegang Sertifikat Sertifikasi Ulang
PENGERTIAN DASAR SERTIFIKASI KOMPETENSI
SERTIFIKASI SERTIFIKASI
merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengakuan resmi (keabsahan) atas produk, proses, keterangan, kepemilikian barang, atau orang
SERTIFIKASI dan SERTIFIKAT SERTIFIKASI kepemilikan, misalnya untuk mendapatkan bukti pengakuan kepemilikan atas sebidang tanah. Bila pengakuan ini didapatkan, maka keluarlah SERTIFIKAT TANAH tersebut. SERTIFIKASI produk, misalnya untuk mendapatkan pengakuan HALAL atas produk makanan tertentu. Bila pengakuan ini didapatkan, maka keluarlah SERTIFIKAT HALAL atas produk makanan tersebut
SERTIFIKASI untuk orang diberikan karena yang bersangkutan mempunyai KOMPETENSI atas suatu tugas/pekerjaan/jabatan. Proses ini dikenal juga dengan SERTIFIKASI KOMPETENSI Bila yang bersangkutan telah mendapatkan pengakuan atas kompetensinya, maka ia akan mendapatkan SERTIFIKAT KOMPETENSI
SERTIFIKASI KOMPETENSI Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LSP untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup : o permohonan, o evaluasi, o keputusan sertifikasi, o survailen, o sertifikasi ulang, dan o penggunaan sertifikat.
KELEMBAGAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 : BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP), merupakan badan otoritas Sertifikasi di Indonesia BNSP dapat memberikan otoritas penerbitan SERTIFIKAT KOMPETENSI kepada Lembaga SertifikASI Profesi (LSP)
RUANG LINGKUP SISTEM ASESMEN KESESUAIAN KOMPETENSI KERJA
Lisensi LSP
LSP: III Sertifikasi Kompetensi Kerja
Lisensi Provider Uji Profisiensi Tenaga
Lisensi 1st Certification
Lisensi 1st Certification
Lisensi 2nd Certification
LSP PROFISIENSI
LSP PIHAK I : INDUSTRI
LSP PIHAK I : DIKLAT
LSP PIHAK II
Sertifikasi Profisiensi
Sertifikasi Kompetensi Industri tertentu
Sertifikasi Kompetensi Diklat tertentu
Profesi:
Profesi:
• Memenuhi Bukti Kompetensi • Memenuhi Permintaan Klien • Memenuhi Regulasi
• Memenuhi Persyaratan Surveilance LSP • Menjaga Kompetensi
Profesi di Perusahaan: Memastikan Kompetensi Tenaga Kerjanya
Profesi di Diklat: Memastikan Kompetensi Peserta Didiknya
Sertifikasi Kompetensi Industri tertentu utk Industri tertentu
Profesi di Perusahaan: Memenuhi Permintaan Asesmen dari Klien
RUANG LINGKUP SISTEM ASESMEN KESESUAIAN KOMPETENSI KERJA Pemberlakuan: • Wajib (Compulsary): Pemerintah boleh mewajibkan sertifikasi bila berkaitan dengan sefety, security, dan mempunyai potensi perselisihan besar dimasyarakat. • Disarankan (advisory): Biasanya diterapkan untuk mendorong penerapan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengembangan SDM, atau transisi menuju wajib. • Sukarela (Voluntary) Lisensi LSP • LSP Pihak 1 Industri: LSP yang dibentuk oleh industri untuk sertifikasi karyawannya sendiri. • LSP Pihak 1 Pendidikan Vokasi: LSP yang dibentuk oleh Lembaga Pendidikan Vokasi berdurasi panjang utk sertifikasi siswanya selama belajar disekolah. • LSP Pihak 2: LSP yang dibentuk oleh industri untuk sertifikasi tenaga pemasok produk atau jasa pada industrinya. Atau LSP yang dibentuk pemerintah (otoritas kompeten) untuk mensertifikasi jejaring otoritasnya. • LSP Pihak 3: LSP yang dibentuk oleh asosiasi industri dan asosiasi profesi untuk sertifikasi masyarakat umum. • LSP Profisiensi: LSP untuk memberikan pelayanan sertifikasi profifiensi untuk tujuan pemeliharaan kompetensi dengan berbasis NORM. Pelaksanaan sertifikasi: harus dilakukan oleh LSP atau PTUK BNSP.
SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI NASIONAL PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI
VERIFIKASI STANDAR KOMPETENSI
PENERAPAN SKEMA SERTIFIKASI
Regulasi: • Wajib, • Disarankan • Sukarela
Lisensi LSP Pihak 1, 2, & 3.
Sertifikasi Kompetensi
Lisensi Lembaga Profisiensi
Kerjasama HARMONISASI
Notifikasi
Perbaikan Berlanjut
MRA (Mutual Recognition Arrangement)
• APA ITU ? Kesepakatan diantara dua pihak atau lebih untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan
• Tujuan Memfasilitasi perdagangan dan menstimulir aktifitas ekonomi antar berbagai pihak melalui keberterimaan kompetensi SDM dalam hal satu standar, satu pengujian, satu sertifikasi, dan apabila sesuai, satu penandaan
SUBSISTEM SERTIFIKASI DAN KETELUSURAN KESESUAIAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
Kordinasi
PP, ISO 17011, PEDOMAN BNSP
Pembinaan
Departemen/ Instansi Teksnis
Lisensi akreditasi
Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, ISO 17011 Peedoman BNSP 201 & 202 PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEDOMAN BNSP, ISO 17024
verifikasi
Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, Standar spesifik
Pedoman BNSP
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE PROFESI 65 LEMBAGA SERTIFIKASI PROTAP BNSP ISO GUIDE 65 TEMPAT UJI….,KOMPETENSI PEDOMAN BNSP, QMS
Uji kompetensi/ Sertifikasi
Asesor Kompetensi TAA, SKKNI Pedoman BNSP
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65
SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI GENERIK
7. Rekomendasi
6. Membentuk
LSP 3. Menunjuk Asesor
5. Laporan Asesmen
TIM ASESOR KOMPETENSI
KOMITE TEKNIK* *apabila diperlukan
4. Asesmen
1. Mengajukan Permohonan
2. Memilih TUK
9. Survailen
PESERTA DI TUK
PESERTA UJI KOMPETENSI
Aktifitas Pekerjaan/fungsi dasar Unit – unit kompetensi
Rincian Langkah – langkah Dapat berupa proses manajemen atau proses produksi Produk / Jasa
Elemen Kompetensi
Instruksi Kerja pada Industri yang Terukur dan dapat diobservasi
Kontekstual di tempat kerja Kriteria Unjuk Kerja Batasan Variabel
Deskripsi aspek kritis pengetahuan dan ketrampilan penting untuk asesmen
Panduan Penilaian
DASAR HUKUM SERTIFIKASI KOMPETENSI
UNDANG-UNDANG SISDIKNAS 20 TAHUN 2003 PASAL 61 1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. 2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pangakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. 3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. 4. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
47
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 32 TAHUN 2013 Ttg Perubahan atas PP No. 19 tahun 2005 ttg Standar Nasional Pendidikan PASAL 89
1. Pencapaian Kompetensi akhir Peserta Didik dinyatakan dalam dokumen Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi. 2. Ijazah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
5. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibertuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. 48
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 Ttg Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 : BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP), merupakan badan otoritas Sertifikasi di Indonesia BNSP dapat memberikan otoritas penerbitan SERTIFIKAT KOMPETENSI kepada Lembaga SertifikASI Profesi (LSP)
UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH 22 TAHUN 1999 Bab IV KEWENANGAN DAERAH Pasal 7
1. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. 2. Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional. 50
UNDANG – UNDANG JASA KONSTRUKSI No. 18 Tahun 1999 Bagian Kedua Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan
Pasal 8 Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus: a. Memenuhi ketentuan perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; b. Memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi;
Pasal 9 1. perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian. 2. pelaksana konstruksi orang perorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. 3. orang perorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian. 4. tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja. 51
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN No. 13 Tahun 2003 PASAL 10
• Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. • Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja • Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang • Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri
52
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN UU No.13 tahun 2003 No. 13 Tahun 2003 PASAL 18
1. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. 2. Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. 3. Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. 4. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen. 5. Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah
53
UNDANG-UNDANG UU No.13KETENAGALISTRIKAN tahun 2003 No. 30 Tahun 2009 Pasal 16 (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
a. Konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik; b. Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga list; c. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. Penelitian dan pengembangan;
54
UNDANG-UNDANG KETENAGALISTRIKAN UU No.13 tahun 2003 No. 30 Tahun 2009 Pasal 16 h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; j. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau k. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
55
UNDANG-UNDANG KETENAGALISTRIKAN UU No.13 tahun 2003 No. 30 Tahun 2009 PASAL 44
(4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. (5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia. (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. (7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan PeraturanPemerintah. 56
PER MEN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 02 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN TEKNIS & PERSYARATAN KOMPETENSI PELAKSANAAN RETROFIT & RECYCLE PADA SISTEM REFRIGERASI Pasal 8 Uji Kompetensi dan Sertifikat kompetensi 4. Uji kompetensi diikuti oleh: a. tenaga teknik/calon teknisi refrigerasi yang telah menyelesaikan
pelatihan kompetensi; b. teknisi refrigerasi yang melalui Pendidikan Umum atau Kejuruan / Profesi serta pengalaman kerja, memiliki kompetensi setara dengan
yang dipersyaratkan; atau c. pemilik sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya. 57
PER MEN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 02 TAHUN 2007
5. Prasyarat untuk mengikuti uji kompetensi adalah kompeten untuk unit kompetensi SKKNI, sesuai dengan lingkup kompetensi yang diperlukan, yaitu sebagai berikut: a. Unit Kompetensi SKKNI logam dan mesin Nomor LOG.OO18.030.00 menguji, mengosongkan dan mengisi sistem pendingin; atau b. Unit Kompetensi SKKNI otomotif kendaraan ringan Nomor OTO.KR05.016 memasang sistem A/C (Air Conditioner) dan unit kompetensi SKKNI otomotif kendaraan ringan Nomor OTO.KR05.018 memperbaiki/retrofit sistem A/C (Air Conditioner)
58
TERIMA KASIH
Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan (BP DIKJUR) Provinsi Jawa Tengah Jl. Brotojoyo No. 1 Semarang
