SERLY WULANDARI& WINA RAHMAWATI HIDAYAH

OPTIMALISASI DALAM PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET TANAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT Oleh: SERLY WULANDARI& WINA RAHMAWATI HIDAYAH ABSTRACT Regional autonomy which granted to district or city region been implemented giving a broad and real authority and responsibility. One authority namely the fiscal decentralization, especially in financial management. Financial management pertaining to management assets that deals with of local resources.Assets land is one of its assets the most difficult in security and maintenance. This is due to a lack of understanding still asset manager regarding the regulation of related legislation, asset ownership the ground is not supported evidence land rights legitimate, administration the ownership proof its not orderly and land assets that have not been submitted to the Government the usage status of Pontianak City. Therefore, the agency managing the finances and assets of the region (BPKAD) of the city of Pontianak do optimization of security and maintenance of the land assets by identifying existing assets, develop a database assets by application information system management assets (SIMA) and information system management goods the region (SIMBADA), monitor and control the usage of assets and greater involvement various professions related that capable of being assessed assets by tax object selling value (NJOP) Keywords: Land Assets, Optimalize, Maintenance, Local Government and Security ABSTRAK Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah kabupaten atau kotadilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab. Salah satu kewenangan tersebut yakni adanya desentralisasi fiskal, khususnya dalam manajemen keuangan.Manajemen keuangan berkaitan dengan manajemen aset yang berhubungan dengan kekayaan daerah.Aset tanah merupakan salah satu aset daerah yang paling sulit dalam pengamanan dan pemeliharaannya. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman pengelola aset mengenai peraturan perundangan terkait, kepemilikan aset tanah tidak didukung bukti hak atas tanah yang sah, administrasi bukti kepemilikan aset tidak tertib serta aset tanah yang belum diserahkan status penggunaannya kepada Pemerintah Kota Pontianak. Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pontianak melakukan optimalisasi pengamanan dan pemeliharaan aset tanah dengan mengidentifikasi aset-aset yang ada, mengembangkan database aset dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) dan Sistem Informasi

1

Manajemen Barang Daerah (SIMBADA), melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset serta pelibatan berbagai profesi terkait yang mampu menilai aset dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Kata Kunci: Aset Tanah, Optimalisasi, Pemeliharaan, Pemerintah Daerah dan Pengamanan PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada pemerintah daerah. Salah satu kewenangan yang dapat dijalankan pemerintah daerah yaitu dengan adanya desentralisasi fiskal. Menurut Saragih dalam Elsye (2013:25) bahwa: Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah harus dipercayakan kepada staf atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 mengakibatkan harus adanya perubahan demi terwujudnya keberhasilan otonomi daerah. Perubahan yang terjadi yaitu pada manajemen Sumber Daya Aparatur, Manajemen Kelembagaan serta Manajemen Keuangan. Menurut Harmono (2011:6) fungsi manajemen keuangan dapat diperinci ke dalam tiga bentuk kebijakan perusahaan, yaitu: 1. Keputusan investasi; 2. Keputusan pendanaan; 3. Kebijakan deviden. Manajemen keuanganmembahas berbagai hal yang harus diperhatikan dalam proses pengelolaan keuangan.Dari fungsi manajemen yang dijelaskan diatas, berkaitan juga dengan manajemen aset dalam pengelolaannya.Manajemen aset harus menjadi perhatian, karena berhubungan dengan kekayaan daerah.Aset 2

daerah

merupakan

salah

satu

unsur

penting dalam

menyelenggarakan

pemerintahan.Oleh karena itu, aset daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga dapat terwujud pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel serta adanya kepastian nilai dari wujud aset tersebut dan harus sesuai dengan kegunaaan serta tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa setiap barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah adalah Pemerintah Daerah yang termasuk Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah lainnya. Disamping itu yang dikatakan sebagai pengguna barang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Kuasa Pengguna Barang.Barang Milik Daerah merupakan barang yang sah dan merupakan hak kepemilikan setiap daerah serta harus memiliki datadata yang jelas atas kepemilikan barang tersebut. Menurut Yusuf (2011:11) bahwa aset pemerintah yang termasuk aset daerah terdiri atas enam golongan serta aset lainnya, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Golongan Tanah; Golongan Peralatan dan Mesin; Golongan Gedung dan Bangunan; Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Golongan Aset Tetap Lainya; Golongan Kontruksi dalam Pengerjaan; Golongan Aset Lainnya.

Berdasarkan penggolongan aset di atas, penulis mengambil permasalahan yang ada pada Daftar Inventaris Barang Milik Daerah yaitu Tanah yang ada di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.Tanah merupakan aset pemerintah yang vital dalam operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Aset tanah merupakan aset yang paling sulit dalam pengelolaannya, hal ini dikarenakan tanah yang dimiliki oleh pemerintah banyak ragamnya dengan status penggunaan yang juga beragam sehingga banyak kepentingan terhadap tanah-

3

tanah yang dimiliki pemerintah.Produktifitas tanah sudah semakin tinggi, melihat keperluan masyarakat yang semakin kompleks.Padahal pada masa lalu tanah tidak memiliki daya jual tinggi, namun sekarang tanah sudah bernilai tinggi.Selain itu, jumlah penduduk yang semakin meningkat dengan berbagai kepentingan yang berbeda. Permasalahan yang muncul juga dikarenakan kurang tertibnya administrasi dalam melakukan inventarisasi seluruh aset daerah.Padahal, inventarisasi aset merupakan bagian terpenting didalam siklus pengelolaan aset. Administrasi tersebut merupakan salah satu cara dalam menginventarisasi aset yang diperlukan dalam menjaga keamanan sehingga menjadi bukti kepemilikian daerah akan aset tersebut. Maka dari itu sistem pengamanan dan pemeliharaan aset harus dilakukan dengan baik. Permasalahan tersebut merupakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengatasi berbagai persoalan aset daerah.Dalam

pelaksanaan

tugasnya,

BPKADharus

melakukan

pengoptimalisasian terhadap aspek-aspek yang dipenuhi untuk menjaga keamanan dan pemeliharaan aset khususnya pada studi kasus pengamanan dan pemeliharaan aset tanah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak tentang Sistem Informasi Manajemen Aset menjelaskan bahwa selama tahun 2013 (per 31 Desember 2013) data aset tanah Pemerintah Kota Pontianak adalah sebanyak 964 persil. Namun dari jumlah tersebut terdapat 52,7% atau 508 persil tanah yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Pontianak seluas 1.807.422 m2. Selain itu masih ada beberapa aset tanah dan gedung yang belum bersertifikat meskipun PemerintahKota Pontianak telah berusaha untuk membuat sertifikat tetapi terkendala di Badan Pertanahan Nasional (BPKAD, 2013). Perlu adanya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan aset/kekayaan daerah, karena dalam melakukan pengelolaan aset tidak mudah dan harus dilakukan pendataan sesuai dengan aset yang tertera atas wujud aset tersebut.Adanya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2013 tentang

4

Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan maksud agar penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab perlu didukung adanya pengelolaan barang milik daerah yang ekonomis, efisien, efektif, tertib, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Dalam Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Tanah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat”. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana proses pengamanan dan pemeliharaan aset tanah yang dilakukan oleh BPKAD di Kota Pontianak? 2. Permasalahan-permasalahan apayang dihadapi dalam pengamanan dan pemeliharaan aset tanah? 3. Apa saja yang dilakukan oleh BPKADKota Pontianak dalam mengoptimalkan pengamanan dan pemeliharaan aset tanah? MAKSUD PENELITIAN Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk menggambarkan tentang pengamanan dan pemeliharaan aset tanah, permasalahan serta hal-halyang dilakukan dalam mengoptimalkan proses pengelolaan aset tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. TUJUAN PENELITIAN Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan aset tanah pada bagian pengamanan dan pemeliharaannya. 2. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan aset tanah pada BPKADdi Kota Pontianak. 3. Untuk mengetahui optimalisasi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. 5

LANDASAN TEORI MANAJEMEN ASET Menurut Siregar (2004:190), “manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dengan populer dilingkungan pemerintahan maupun di satuan kerja atau instansi”. ASET/BARANG MILIK DAERAH Menurut Siregar (2004:178)Aset adalah, “barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan)”. Mahmudi (2010:146) menjelaskan bahwa, “aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya”. Klasifikasi aset daerah menurut Mahmudi (2010;146) dilihat dari mobilitas barangnya, dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: 1.Benda tidak bergerak (real property), meliputi: Tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan serta monument/bangunan bersejarah (heritage). 2.Benda bergerak (personal property), meliputi: Mesin, kendaraan, peralatan (alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman, persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dsb) serta surat-surat berharga. OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH Optimalisasi dalam beberapa literatur belum di artikan secara tegas, namun dapat dijelaskan bahwa optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa optimalisasi merupakan suatu proses, cara, perbuatan yang paling baik untuk mencapai hasil yang tertinggi yaitu optimal.

6

Siregar (2004:519) menyatakan bahwa: Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi.Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan, sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya, sehingga setiap aset nantinya memberikan nilai tersendiri. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai. Optimalisasi yang digunakan penulis yaitu menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah yang menjelaskan bagaimana upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010:155) optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi: (1) Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut penting untuk pembuatan neraca kekayaan daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara lebih objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen. (2) Adanya sistem informasi manajemen aset daerah Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah juga berisi data base aset yang dimiliki daerah. Sistem tersebut

7

bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggung jawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja (modal) dalam penyusunan APBD. (3) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset Pengawasan dan pengendalian merupakan beberapa hal penting dalam fungsi-fungsi manajemen. Proses pengawasan dan pengendalian manajemen aset merupakan tindakan yang perlu diadakan dalam pengawasan aset itu sendiri. Organisasi, perusahaan, badan, dinas atau lembaga dalam manajemen yang baik sangat memerlukan adanya proses pengendalian yang sesuai dengan perencanaan dan berjalan efektif. (4) Pelibatan berbagai profesi dan keahlian yang terkait seperti auditor internal dan penilai Pertambahan aset daerah dari tahun ke tahun perlu didata dan dinilai oleh penilai independen. Peran profesi penilai secara aktif dalam pengelolaan aset daerah antara lain identifikasi dan inventarisasi aset daerah, memberi informasi mengenai status hukum harta daerah, penilaian harta kekayaan daerah baik yang berwujud (tangible assets) maupun yang tidak berwujud (intangible assets), analisis investasi dan set-up investasi/pembiayaan serta pemberian jasa konsultasi manajemen aset daerah (assets management consultant). SIKLUS PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH PENGAMANAN ASET/BARANG MILIK DAERAH Soleh dan Rochmansjah (2010:200) menyatakan bahwa: Pengamanan aset/barang milik daerah merupakan kegiatan atautindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum. Pengamanan lebih dititikberatkan pada penertiban atau pengamanan secara fisik dan administratif sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan, pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Sedangkan menurut Mahmudi (2010:152), “aset-aset pemerintah daerah perlu mendapatkan pengamanan yang memadai. Pengamanan aset daerah yang diperlukan meliputi pengamanan administrasi dan catatan, pengamanan secara hukum, dan pengamanan fisik”. Penjelasan lebih lanjut tentang pengamanan dan pemeliharaan menurut Mahmudi tersebut, yaitu: (1) Pengamanan Administrasi dan Catatan Pengamanan administrasi dan cacatan dilakukan dengan cara melengkapi aset daerah dengan dokumen administrasi, catatan, dan laporan barang. Dokumen administrasi dan catatan tersebut antara lain:

8

kartu inventaris barang, daftar inventaris barang, catatan akuntansi aset, laporan mutasi barang serta laporan tahunan. (2) Pengamanan Hukum Pengamanan hukum atas aset daerah dilakukan dengan cara melengkapi aset tersebut dengan bukti kepemilikan yang berkekuatan hukum, antara lain: bukti kepemilikan barang, sertifikat tanah, BPKB atau STNK, kuitansi atau faktur pembelian, berita acara serah terima barang, surat pernyataan hibah, wakaf, sumbangan, atau donasi. (3) Pengamanan Fisik Pengamanan fisik atas aset daerah dilakukan dengan cara memberi perlindungan fisik agar keberadaan aset tersebut aman dari pencurian atau kehilangan dan kondisinya terpelihara tidak mengalami kerusakan. Pengamanan fisik aset daerah dapat dilakukan antara lain dengan cara: penyimpanan di gudang barang daerah, pemagaran, pintu berlapis, pemberian kunci, pemasangan alarm, pemasangan kamera CCTV di tempat-tempat vital dan rawan, serta penjagaan oleh satpam. PEMELIHARAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH Soleh dan Rochmansjah (2010:203) menyatakan bahwa: Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap utuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.Adapun penyelenggaraan pemeliharaan dapat berupa: (1) Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh Unit pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran; (2) Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan, yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran; dan (3) Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran. TANAH Menurut Parlindungan (1999:20), “pengertian tanah pada UUPA yaitu hanya merupakan salah satu bagian dari bumi, disamping ditanam di bumi ataupun di tubuh bumi”.

9

Selanjutnya menurut Chomzah (2002:5) Tanah Negara yaitu, “Tanah yang tidak dipunyai oleh perorangan atau Badan Hukum dengan sesuatu hak atau Tanah sesuai ketentuan yang berlaku”. Darise (2009:231) menyatakan bahwa: Tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi instansi pengguna barang harus diserahkan kepada Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Penyerahan kembali barang milik daerah tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi status tanah dan/atau bangunan, apakah telah bersertifikat (baik dalam kondisi bermasalah maupun tidak bermasalah) atau tidak bersertifikat (baik dalam kondisi bermasalah maupun tidak bermasalah). Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan

tersebut

selanjutnya

didayagunakan

untuk

penyelenggaraan

pemerintahan yang meliputi fungsi-fungsi berikut: (1) Fungsi pelayanan Fungsi ini direalisasikan melalui pengalihan status penggunaan, di mana barang milik daerah dialihkan penggunaannya kepada SKPD lainnya untuk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Fungi budgeter Fungsi ini direalisasikan melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan. Pemanfaatan dimaksud dilakukan dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna. Sedangkan pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal. Menurut Sutedi (2012): Untuk menjamin kepastian hukum hakatas tanah, dilaksanakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi: (1) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; (2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan perolehan hak-hak tersebut; (3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. METODE PENELITIAN

10

Penelitian ini menggunakan metode eksploratif kualitatif dengan pendekatan secara induktif dimana penulis mencoba untuk menggambarkan secara sistematis mengenai keadaan faktual dalam optimalisasi pengamanan dan pemeliharaan aset tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. PEMBAHASAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET TANAH OLEH BPKAD DI KOTA PONTIANAK Pengelolaan aset daerah sangat berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, karena apabila pengelolaan aset daerah dilakukan dengan baik maka akan berpengaruh dengan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Menurut Yusuf (2011:6), “komponen laporan keuangan daerah memiliki banyak hal yang perlu diungkapkan baik dalam catatan kas laporan keuangan, laporan aliran kas, realisasi anggaran, dan neraca sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”. Proses pengamanan dan pemeliharaan aset pada BPKAD Kota Pontianak khususnya pada aset tanah dilakukan sesuai dengan proses pengelolaan aset. Berpedomanpada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kota Pontianak berusaha mengelola aset yang dimiliki oleh pemerintah. Pentingnya pengamanan dan pemeliharaan aset yang dilakukan oleh BPKAD Kota Pontianak karena pengamanan dan pemeliharaan aset merupakan bagian yang sangat berpengaruh terhadap masa dan kualitas aset tersebut termasuk aset tanah.Bagian pengamanan dan pemeliharaan tidak dapat terpisahkan dari siklus pengelolaan Barang Milik Daerah. Proses pengamanan dan pemeliharaan tersebut dibebani oleh Sub. Bidang Pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengamanan. Dari hasil wawancara bersama Kepala Sub. Bidang Pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengamanan dapat diketahui bahwa: Proses pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah itu dilakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Strategi yang dilakukan oleh BPKAD Kota Pontianak berpedoman kepada Visi dan Misi Kepala Daerah serta bersumber pada tugas pokok dan fungsi Badan 11

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah itu sendiri. Selanjutnya strategi yang dilakukan oleh BPKAD Pontianak dalam proses pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan prosedur yang ada, karena daerah memiliki aturan yang sudah jelas yaitu Keputusan Walikota Pontianak Nomor 851 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Pontianak. Proses pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah khususnya pada aset tanah dilakukan dengan berbagai carasebagai berikut: A.

PENGAMANAN Pengamanan merupakan suatu tindakan pengendalian dalam pengurusan

Barang Milik Daerah.Pengamanan tersebut dilakukan dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum. Proses pengamanan dan pemeliharaan aset tanah oleh BPKAD Kota Pontianak dilakukan dengan memiliki Standar Operasional Prosedur, sehingga pengamanan dan pemeliharaan aset tanah dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 851 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kota Pontianak menjelaskan tentang pihak-pihak yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta peran dan fungsinya yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya aset tanah pada tahap pengamanan dan pemeliharaan adalah sebagai berikut: 1.

PENGAMANAN ADMINISTRATIF PengamananAdministratifyang dilakukan adalah kegiatan pembukuan,

inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.Barang Milik Daerah berupa aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Kepala BPKAD Kota Pontianak selaku pembantu pengelola barang memiliki peran dan tugas melakukan koordinasi dengan SKPD terhadap labelisasi barang milik daerah serta menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah.Khusus aset tanah labelisasi tersebut berupa tanda kepemilikan tanah yaitu

12

dengan adanya kepemilikan sertifikat tanah atau dokumen-dokumen yang mendukung atas sahnya Pemerintah Kota Pontianak memiliki tanah tersebut. Selanjutnya Kepala SKPD/Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku pengguna barang dengan peran dan tugas melakukan pencatatan, pemasangan label dan penyelesaian bukti terhadap barang milik daerah.Pencatatan terhadap aset tanah dilakukan agar semua tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Pontianak tercatat dan terdata sesuai dengan jumlah tanah yang ada. 2.

PENGAMANAN FISIK Pengamanan fisik terhadap Barang Milik daerah berupa tanah dilakukan

dengan maksud untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi tanah, penurunan nilai tanah serta agar semua pihak mengetahui tanah tersebut milik Pemerintah Kota Pontianak dan dapat dilakukan antara lain dengan carapemagaran, pemasangan tanda batas tanah serta pemasangan papan tanda kepemilikan. Pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan dilakukan oleh pengguna terhadap tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala Daerah. Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah selaku pengelola barang dengan peran dan tugas penyimpanan bukti kepemilikan terhadap barang milik daerah.Dengan demikian, Sekretaris Daerah Kota Pontianak sesuai peran dan fungsinya selaku pengelola barang menyimpan segala bukti kepemilikan terhadap aset tanah tersebut. Kepala BPKAD Kota Pontianak selaku pembantu pengelola barang memiliki peran dan tugas melakukan koordinasi dengan SKPD terhadap pengamanan fisik barang inventaris dan barang persediaan.Selain itu, Kepala SKPD/Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku pengguna barang dengan peran dan tugas melakukan pengamanan fisik terhadap barang inventaris dan barang persediaan. 3.

PENGAMANAN HUKUM

13

Pengamanan

hukum

meliputi

kegiatan

melengkapi

bukti

status

kepemilikan tanah.Sedangkan upaya hukum dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana dan/atau perdata. Pengamanan Hukum atas Barang Milik Daerah berupa tanah dilakukan dengan maksud agar aset tanah memiliki kelengkapan berupa surat-menyurat maupun data-data yang sah tentang kepemilikan tanah tersebut.Bukti kepemilikan yang ada harus berkekuatan hukum seperti sertifikat tanah. Selanjutnya

dijelaskan

tentang

Mekanisme

dan

Prosedur

Kerja

berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pontianak yang diuraikan sebagai berikut: 1.SKPD melaksanakan pengamanan administratif melalui pencatatan pemasangan label terhadap barang milik daerah, pengamanan fisik dengan pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan tanah dan bangunan serta tindakan hukum dengan melakukan musyawarah untuk penyelesaian atas barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku pembantu pengelola barang milik daerah melakukan koordinasi dengan SKPD terhadap pelaksanaan pengamanan administratif, pengamanan fisik dan tindakan hukum yang dilaksanakan oleh SKPD. 3.Dalam hal tidak tercapai penyelesaian atas barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain atau tidak ditemukan kata mufakat, SKPD berkoordinasi dengan Bagian Hukum dalam upaya pengadilan perdata maupun pidana, selanjutnya dilakukan penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambil alihan, penyegelan, penyitaan secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) bersama Bagian Hukum/Pembantu Pengelola. B.

PEMELIHARAAN Ruang lingkup Standar OperasionalProsedur (SOP) Pemeliharaan Barang

Milik Daerah Pemerintah Kota Pontianak mencakup pemeliharaan ringan, sedang, dan berat. Pihak-pihak yang terkait dengan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

14

Pemerintah Kota Pontianak beserta peran dan fungsinya bila merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan barang Milik Daerah adalah sebagai berikut: 1.Sekretaris Daerah Kota Pontianak selaku pengelola barang, dengan peran dan tugas melakukan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; 2.Kepala BPKAD Kota Pontianak selaku pembantu pengelola barang dengan peran dan tugas memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 3.Kepala SKPD/Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku pengguna barang dengan peran dan tugas memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 4.Panitia pemeriksa barang dengan peran dan tugas menerima atas pekerjaan pemeliharaan barang milik daerah dan membuat Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan. Mekanisme dan prosedur kerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pontianak diuraikan sebagai berikut: 1.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna barang sesuai dengan

Daftar

Kebutuhan

Pemeliharaan

barang

Milik

daerah

(DKPBMD) malaksanakan pemeliharaan barang milik daerah; 2.Masing-masing SKPD melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/kontrak yang ditandatangani oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 3.Setelah penyedia barang dan jasa melaksanakan pekerjaan dan dinyatakan 100%, panitia pemeriksa barang memeriksa pekerjaan pemeliharaan barang yang akan diterima; 4.Panitia pemeriksa barang memuat Berita Acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang; 5.Pelaksanaan

pekerjaan/pemeliharaan

barang

dilaporkan

pengelola barang melalui pembantu pengelola barang;

15

kepada

6.Masing-masing SKPD membuat catatan atas pekerjaan pemeliharaan barang dalam kartu pemeliharaan/perawatan barang; 7.Pembantu

pengelola

barang

menghimpun

seluruh

pelaksana

pemeliharaan barang dan dilaporkan kepada Kepala Daerah. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah harus dengan prosedur yang ada. Formulir kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah meliputi Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa serta Kartu Pemeliharaan Barang.Pencatatan dalam Kartu Pemeliharaan/Perawatan Barang dilakukan oleh pengurus barang. Adapun contoh format Kartu Pemeliharaan/Perawatan Barang sebagai berikut: Tabel 1.1 Contoh Format Kartu Pemeliharaan/Perawatan Barang

PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DALAM OPTIMALISASI PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET TANAH Pengelolaan aset atau barang milik daerah yang dilakukan BPKAD Kota Pontianak sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada. Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan, bahwa prosedur tersebut menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan tetap menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri

16

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah sebagai landasan. Selanjutnya diturunkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 851 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Pontianak. Namun dalam setiap pelaksanaannya, masih saja terdapat berbagai kendala. Hal ini dapat diketahuiberdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub. Bidang Pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengamanan BPKAD Kota Pontianak yang mengatakan bahwa: Terdapat aset tanah milik pemerintah Kota Pontianak yang belum bersertifikat..Untuk mengadministrasikan tanah-tanah milik pemerintah daerah kendalanya adalah karena tanah yang dikuasai pemerintah tersebut merupakan tanah turun-temurun yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan bukti surat-suratnya ada yang mudah ditelusuri dan ada juga yang sulit ditelusuri bukti kepemilikannya.Jika dilihat dari sejarah kepemilikan aset tanah tersebut salah satunya adalah karena terjadinya otonomi daerah yang mana aset tanah yang sebelumnya milik pemerintah provinsi yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan tanpa dilengkapi oleh surat-surat yang mendukung. Belum lagi timbulnya komplain dari ahli waris yang mengaku akan kepemilikan tanah tersebut. Selain itu ketidaksesuaian data tanah yang nyata dengan sertifikat yang ada sehingga tidak sesuainya keterangan pengadministrasian data yang ada.Disamping itu, tidak semua pengelola Aset/Barang Milik Daerah memahami secara dalam tentang Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi acuan dalam pengelolaan Aset ataupun Barang Milik Daerah. Lebih lanjut, hasil dari fenomena yang diamati dan dikaji selama penulis melakukan penelitian pada BPKAD bidang Aset yaitu dari total 1.026 persil tanah yang dikuasi oleh pemerintah kota Pontianak sampai dengan per 31 Desember 2014, masih terdapat beberapa persil tanah yang belum bersertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Pontianak. Berdasarkan data awal yaitu selama tahun 2013 (per 31 Desember 2013) data aset tanah Pemerintah Kota Pontianak adalah sebanyak 964 persil dengan total realisasi 62 persil tanah selama tahun 2014 yang menjadi Hak Milik tetapi belum menjadi Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Pontianak. Kemudian, terdapat 54 persil tanah yang nilai jualnya diganti oleh pemerintah daerah kepada perorangan dengan belanja modal pengadaan tanah dan 8 persil tanah lainnya hanya diganti nilai bangunannya saja tanpa meminta ganti

17

nilai tanah yang dimiliki (dalam hal ini pihak perorangan yang memiliki tanah dengan ikhlas memberikan sebagian tanahnya untuk dijadikan kepentingan umum berupa pelebaran jalan raya). Kepemilikan aset tanah masih banyak yang tidak didukung dengan bukti hak atas tanah yang sah (sertifikat) sehingga hak atas aset tersebut tidak jelas dan rawan terhadap penyalahgunaan. Serta di beberapa lokasi dengan aset tanah milik pemerintah diduduki oleh warga dengan secara tidak sah. Administrasi terhadap bukti kepemilikan Aset Daerah masih banyak yang tidak tertib. Terdapat beberapa Barang Milik Daerah berupa aset tanah yang belum diserahkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Kota Pontianak. Penyertifikatan tanah-tanah pemerintah yang berasal dari pemberian atas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi kepada daerah tidak semudah yang dibayangkan.Berita acara penyerahan umumnya tidak disertai dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) sehingga syarat untuk meningkatkan status tanah menjadi tanah bersertifikat belum cukup dengan Berita Acara saja. Selain itu, Pinjam Pakai Tanah kepada Pihak Ketiga masih banyak yang tidak

sesuai

ketentuan

dan

tidak

mempunyai

dasar

perjanjian

yang

jelas.Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah belum didukung dengan bukti perjanjian serta hasil/pendapatan sewa tidak/belum disetor ke Kas Daerah. Serta adanya Tanah Milik Pemda yang berstatus Bangun Guna Serah belum memiliki Bukti Kepemilikan yang Sah dan bangunan di atas tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain. OPTIMALISASI YANG DILAKUKAN BPKAD KOTA PONTIANAK DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN YANG TERJADI Bidang Pengelolaan Aset pada BPKAD Kota Pontianak melakukan beberapa hal dalam proses optimalisasi pengelolaan aset daerah pemerintah. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Kota Pontianak, bahwa: Optimalisasi yang dilakukan haruslah sesuai dengan Visi dan Misi kepala daerah dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah menuju pengelolaan keuangan daerah terbaik.Salah satu pengelolaan keuangan daerah yang

18

diurus oleh pemerintah adalah aset.Mengapa harus aset, karena aset merupakan komponen yang terkait dengan neraca daerah baik dalam bentuk aset tetap maupun aset lancer bahkan barang yang sifatnya persediaan merupakan bagian dari pengelolaan aset. Dalam penanganan aset tersebut juga merupakan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak yang melaksanakan pengelolaan aset berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang dijabarkan di dalamnya bagaimana pengelolaan barang milik daerah dengan baik. Upaya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi sudah dilakukan demi terciptanya pengelolaan aset/barang milik daerah dengan baik, khususnya bagi aset tanah yang merupakan salah satu aset penting yang dapat bernilai guna tidak hanya sekarang tapi juga di masa yang akan datang. Bidang Aset pada BPKADKota Pontianak telah melaksanakan pengajuan permohonan pembuatan bukti kepemilikan yang sah atau sertifikat untuk aset tanah yang belum bersertifikat atas nama pemerintah Kota Pontianak kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun dalam prosesnya BPN tidak mengabulkan semua permohonan tersebut karena dinilai data masih kurang lengkap, akan tetapi data yang kurang lengkap tersebut tidak langsung disampaikan kembali oleh BPN kepada pemerintah Kota Pontianak sehingga pada saat pengajuan permohonanpermohonan berikutnya menjadi terhambat. Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub. Bidang Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Aset Daerah mengenai optimalisasi pengamanan dan pemeliharaan aset tanah, dapat diketahui bahwa: Menghadapi permasalahan-permasalahan pada proses optimalisasi pengamanan dan pemeliharaan aset tanah Bidang Aset khususnya Bidang Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Aset Daerah yaitu pada aset tanah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur yang telah ditetapkan menurut Keputusan Walikota Pontianak Nomor 851 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Barang Milik Daerah Pemerintah Pontianak. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu diawali dengan cara persuasive kepada pihak ahli waris yang merasa bahwa aset tanah tersebut milik mereka yang padahal aset tanah tersebut adalah milik pemerintah. Pengamanan yang dilakukan dengan tetap melakukan proses persuasif bagi masyarakat yang menggunakan lahan dengan tanpa izin. Untuk proses pengadministrasian sertifikat tetap berkoordinasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). 19

Upaya lain yang dilakukan BPKAD Kota Pontianak dalam mengatasi hambatan yang dihadapi berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dikaitkan dengan teorioptimalisasi serta perundang-undangan yang terkait adalah sebagai berikut : a) Identifikasi dan Inventarisasi Nilai dan Potensi Aset Daerah Kegiatan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.Hal ini dilakukan dalam pengelolaan aset tanah sehingga dimilikinya datadata terkait tentang aset tanah tersebut.Baik aset tanah digunakan untuk kepentingan internal pemerintah daerah seperti untuk gedung sekolah, gedung puskesmas, gedung SKPD, serta gedung lainnya. Adapun pada BPKADKota Pontianak, identifikasi dan inventarisasi dilakukan pada Bidang Pengelolaan aset Daerah dengan tugas dan fungsi dua Sub Bidang yaitu Sub Bidang Inventarisasi dan Pengadaan serta Sub Bidang Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan. Adapun dalam pelaksanaan proses pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya penanganan aset tanah di Kota Pontianak, setiap proses inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kartu Inventaris Barang (KIB) berupa tanah harus dengan mengisi Kartu Inventaris Barang (KIB) A berupa aset tanah. Berikut contoh Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah: Tabel 1.2 Contoh Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A. TANAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK NO. KODE LOKASI

No.

1

Jenis Barang/ Nama Barang 2

:

Nomor Kode Register Barang 3 4

Luas (M2)

Tahun Pengadaan

Letak/ Alamat

Hak

5

6

7

8

MENGETAHUI KEPALA SKPD

Status Sertifikat Tanggal Nomor 9 10

Penggunaan Asal Usul 11

12

Harga (ribuan Rp) Keterangan 13

..........,....................... PENGURUS BARANG

20 (..............................) NIP........................

(.................................) NIP..........................

14

Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah diisi untuk menjadi data administrasi pada aset tanah, sehingga terdaftar aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak baik yang merupakan Hak Milik, Hak Pakai, maupun Hak Guna Bangunan di atas tanah. b) Adanya Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak menggunakan aplikasi berbasis web dalam manajemen aset daerah. Sistem informasi manajemen aset daerah dilakukan dalam rangka pemanfaatan teknologi yang ada sehingga mempermudah akses untuk mengetahui data aset daerah.Aplikasi sistem informasi berbasis web yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah yaitu SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) dan SIMBADA (Sistem Infomasi Manajemen Barang Daerah). Kedua sistem ini digunakan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi juga untuk mempermudah melaksanakan manajemen aset daerah, seperti halnya memberikan kemudahan dalam penyamaan data dari setiap SKPD yang ada di Kota Pontianak serta mewujudkanpengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan visi BPKAD Kota Pontianak. Aplikasi ini memberi kemudahan untk meningkatkan kinerja dan informasi secara cepat mengenai Data inventarisasi Barang dan Aset pemerintahan yang dibuat berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan SIMA/SIMBADA, maka Pemerintah Daerah akan dapat memenuhi fungsi-fungsi : 1) Pemerintah Daerah mempunyai Informasi yang akurat mengenai Barang dan Aset Daerah khususnya pada aset tanah yang dapat dilihat pada SIMA; 2) Penyelenggaran Proses Penganggaran Kebutuhan akan barang yang terkoordinasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan; 3) Adanya Standarisasi Kode barang sesuai dinas/instansi; 4) Proses Pemeliharaan barang yang teratur dan tertata guna sehingga berimbas pada efisiensi dan efektifitas biaya;

21

5) Pemanfaatan setiap jenis barang atau aset sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. c) Pengawasan dan Pengendalian Pemanfataan Aset Tindakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset tidak hanya dilakukan oleh BPKAD Kota Pontianak sendiri namun juga dibutuhkan peran dari masyarakat sehingga dapat menjadi evaluasi bagi pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pada pengelolaan aset tanah yang difokuskan pada pengamanan dan pemanfaatan. Selain itu dibutuhkan juga peran DPRD dalam pengawasan tersebut melalui mekanisme pengawasan (monitoring) sejak tahap perencanaan hingga tahap penghapusan aset. Jika adafeedbackbagi pemerintah daerah berupa perbaikan perencanaan dan pemanfaatan aset daerah, maka akan terjadi pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik dan lancar serta pengamanan dan pemeliharaan aset tanah juga akan menyesuaikan dengan aset lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub. Bidang Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan, dapat diketahui bahwa: Pengendalian pemanfaatan dapat berupa pinjam pakai terhadap aset tanah yang dimiliki pemerintah Kota Pontianak yaitu seperti penggunaan lahan untuk kepentingan internal pemerintah daerah di bidang pendidikan seperti untuk gedung sekolah salah satunya yang berlokasi di daerah Kota Baru Pontianak Selatan pada bangunan SMA Wisuda, untuk kepentingan sosial seperti adanya bangunan panti asuhan, puskesmas, yayasan, serta tempat ibadah. Hal ini dilakukan karena tanah merupakan salah satu Barang Milik Daerah yang bernilai ekonomis untuk memanfaatkannya. Selain pinjam pakai dapat juga dengan penyewaan lahan atas hak pengelolaan contohnya Pasar Mawar di Jalan Hos Cokroaminoto Kecamatan Pontianak Kota, kerjasama PT. Mutiara Mas Putih pada hotel Transera sebagai Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HPL). d) Pelibatan Berbagai Profesi dan Keahlian yang Terkait Seperti Auditor Internal dan Penilai. Pertambahan aset daerah dari tahun ke tahun perlu didata dan dinilai oleh penilai independen. Peran profesi penilai secara aktif dalam pengelolaan aset daerah antara lain:

22

1) Identifikasi dan inventarisasi aset daerah; 2) Memberi informasi mengenai status hukum harta daerah; 3) Penilaian harta kekayaan daerah baik yang berwujud (tangible assets) maupun yang tidak berwujud (intangible assets); 4) Analisis investasi dan set-up investasi/pembiayaan; 5) Pemberian jasa konsultasi manajemen aset daerah (assets management consultant). Pelibatan penilai maupun auditor internal diperlukan untuk penilaian aset pemerintah khususnya aset tanah yang dimiliki pemerintah daerah. Selain itu juga berperan membantu pemerintah daerah dalam menyusun database dan kekayaan daerah, karena data yang dimiliki akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah khususnya pada proses pengamanan dan pemeliharaan aset tanah. Serta memberikan informasi data dan analisis sebuah objek yang dinilai. BPKADKota Pontianak menggandeng Dinas Cipta Karya untuk membantu menghitung nilai aset tanah yang ada bangunannya.Kerjasama ini dilakukan secara resmi agar menjadi dasar, dan nilai aset tanah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Namun, BPKAD Kota Pontianak hanya menggunakan di ruang lingkup internal pemerintahan. Hal ini dikarenakan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah untuk memenuhi nilai aset yang sesuai dengan jasa penilai. Pemerintah Kota Pontianak masih menggunakan penilaian aset berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), karena penilaian aset dari jasa penilai (appraisal)menggunakan harga pasar dengan biaya yang cukup tinggi. Selain itu masih sulit menemukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) di Kota Pontianak yang memiliki lisensi khusus karena jumlahnyaterbatas. Padahal dalam menghitung nilai aset terutama aset tanah harus memiliki lisensi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta lisensi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun KJPP yang telah memiliki lisensi, namun hanya dapat menilai property saja,bukan menilai aset tanah. Jika ingin menggunakan jasa penilai tersebut harus mendatangkan jasa penilai (appraisal) dari Pusat.

23

Selain dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, upaya lain dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, yaitu sebagai berikut: 1) Melaksanakan diklat tentang pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Diklat ini ditujukan bagi instansi-instansi yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik daerah. 2) Dengan proses persuasif berupa peringatan tertulis untuk menjelaskan kepada pihak ahli waris bahwa aset tanah tersebut milik pemerintah baik yang mengaku ahli waris maupun yang menduduki tanah tersebut tanpa izin. Jika pendekatan persuasif tersebut tidak diindahkan, maka dilakukan peringatan terakhir kepada warga yang menggunakan lahan tanah tanpa izin untuk segera mengosongkan lahan. Selanjutnya adalah upaya mediasi dari pihak DPRD untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan aturan. 3) Melakukan pengamanan aset tanah dengan membuat pagar untuk menunjukkan sampai dimana batas kepemilikan aset Pemerintah Kota Pontianak. Serta memberikan label agar masyarakat mengetahui bahwa tanah tersebut milik pemerintah. 4) Memperbaikisistem administrasi manajemen aset daerahkhususnya aset tanah dengan memadukan antara data yang diolah secara manual dan data yang diolah berbasis teknologi informasi. Seperti halnya yang digunakan oleh BPKAD Kota Pontianak, yakni Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) dan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA). 5) Melakukan koordinasi antar pengelola, pengguna, pengurus serta penyimpan Barang Milik Daerah untuk menyatukan persepsi dalam pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah. Selain itu juga tetap melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena hal ini merupakan salah satu kerjasama yang dilakukan terhadap pembuatan akte tanah tersebut.

24

KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Proses pengamanan pada aset tanah dilakukan dengancara: a) Pengamanan administratif (pencatatan, pemasangan label); b) Pengamanan fisik (pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan); c) Tindakan hukum (musyawarah untuk mencapai penyelesaian, upaya pengendalian perdata, serta penerapan hukum melalui tindakan represif). Selanjutnya Proses pemeliharaan pada aset tanah dilakukan dengancara: a) Pemeliharaan ringan (dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran); b) Pemeliharaan sedang (pemeliharaan atau perawatan secara berkala oleh tenaga terlatih dan mengakibatkan pembebanan anggaran); c) Pemeliharaan berat (dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak diduga sebelumnya tetapi sesuai kebutuhan dan mengakibatkan pembebanan anggaran) 2. Permasalahan yang dihadapi dalam proses pengamanan dan pemeliharaan aset tanah, yaitu: a) Tidak semua pengelola Aset/Barang Milik Daerah memahami secara mendalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi acuan dalam pengelolaan Aset ataupun Barang Milik Daerah; b) Kepemilikan aset tanah masih banyak yang tidak didukung dengan bukti hak atas tanah yang sah; c) Administrasi terhadap bukti kepemilikan Aset Daerah masih banyak yang tidak tertib; d) Terdapat beberapa Barang Milik Daerah berupa aset tanah yang belum diserahkan status penggunaannya kepada Pemerintah Kota Pontianak. 3. Optimalisasi yang dilakukan oleh BPKADKota Pontianak dalam proses pengamanan dan pemeliharaan aset tanah dilakukan dengan cara:

25

a) Mengidentifikasi aset-aset pemerintah Kota Pontianak yang ada; b) Pengembangan database aset Pemerintah Kota Pontianak dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) dan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) yang dibuat untuk mempermudah pendataan aset daerah serta aset tanah; c) Dilakukannya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset; d) Pelibatan berbagai profesi terkait yang masih menggunakan jasa penilai lingkup internal pemerintahan karena pemerintah hanya mampu menilai aset dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). SARAN Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang dibuat oleh penulis, adapun saran yang diberikan yaitu: 1. Hendaknya pengelola dan pengguna Barang Milik Daerah dapat lebih memahami secara mendalammengenai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan

aset/barang

milik

daerah,

sehingga

pelaksanaan

dalam

pengelolaan aset/barang milik daerah berlangsung optimal. 2. Hendaknya jumlah pegawai serta sarana dan prasarana lebih ditingkatkan, agar proses pengelolaan aset/barang milik daerah khususnya aset tanah dapat dilakukan dengan baik. 3. Perlu adanya sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh pihak terkait yang dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga akan diketahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki kedepannya. 4. Perlu adanya pemahaman dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap tahapan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi dalam kegiatan dapat dilakukan dengan baik. 5. Perlu adanya komitmen semua pihak, khususnya pada tingkat Pimpinan untuk mengimplementasikan setiap prosedur dan standar yang sesuai dengan aturan berlaku, sehingga pengelolaan aset/barang milik daerah khususnya aset tanah berjalan secara efektif.

26

6. Hendaknya koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilakukan secara lebih intensif, karena dalam hal ini BPN memegang hak penuh dalam pembuatan surat-menyurat (sertifikat) tanah. DAFTAR PUSTAKA BUKU Chomzah. Ali Achmad. 2002. HukumPertanahan. Jakarta: PrestasiPustaka. Darise, Nurlan. 2009. PengelolaanKeuangan Daerah. Jakarta: PT. Macanan Jaya. Elsye, Rosmery. 2013. Desentralisasi Fiskal. Jatinangor: Al Qaprint. Harmono. 2011. Manajemen Keuangan. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Mahmudi. 2010. ManajemenKeuangan Daerah. Jakarta: Erlangga. Parlindungan. 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung: MandarMaju. Siregar, Doli D. 2004.Management Aset.Jakarta: PT. GramediaPustakaUtama. Soleh,

ChabibdanHeruRochmansjah.2010.PengelolaanKeuangandanAset Daerah.Bandung: Fokusmedia.

Sutedi, Adrian. 2012. SertifikatHakAtas Tanah. Jakarta: SinarGrafika. Yusuf,

M.2011.DelapanLangkahPengelolaanAset Daerah MenujuPengelolaanKeuangan Daerah terbaik. Jakarta: SalembaEmpat.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 851 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Barang Milik DaerahPemerintah Pontianak. SUMBER LAIN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak Tahun 2013. 27