Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No
: SE-15/PJ.711/1990
Tanggal : 30 April 1990. Seri Pemeriksaan PPh yang hanya berlaku untuk tahun yang berssangkutan. 1.
Seri Pemeriksaan – 01
;
Kebijaksanaan Operasional Pemeriksaan SPT PPh 1985.
2.
Seri Pemeriksaan – 03
;
Pemeriksaan SPT PPh lebih bayar 1985.
3.
Seri Pemeriksaan – 04
;
Kebijaksanaan Operasional Pemeriksaan SPT PPh 1985 (WP yang menyampaikan SPT kurang bayar nihil dan memakai norma).
4.
Seri Pemeriksaan – 05
;
Kebijaksanaan Operasional Pemeriksaan SPTPPh 1985.
5.
Seri Pemeriksaan – 05-2
;
Print out SPT PPh 1985 Nihil dan kurang bayar.
6.
Seri Pemeriksaan – 06
;
DIHP SPT PPH 1085.
7.
Seri Pemeriksaan – 09
;
Kebijaksanaan Pemeriksaan SPT PPh 1985 lebih bayar 1986.
8.
Seri Pemeriksaan – 11
;
Daftar pemeriksaan SPT PPh lebih bayar tahun 1986.
9.
Seri Pemeriksaan – 12
;
DIHP
10. Seri Pemeriksaan – 15
;
Peserta sayembara laporan tahunan 1986.
11. Seri Pemeriksaan – 19
;
Penegasan pengisian DKHP PPh 1985.
12. Seri Pemeriksaan – 20
;
LP2/LKHP SPT PPH 1986.
13. Seri Pemeriksaan – 25
;
DIHP
14. Seri Pemeriksaan – 26
;
Pengiriman LP/2 skor 400 dan 500 SPT PPh 1986.
15. Seri Pemeriksaan – 29
;
Pelaksanaan Pemeriksaan SPT PPh 1986 untuk LP/2 dengan skor 400.
16. Seri Pemeriksaan – 31
;
Kebijaksanaan operasional pemeriksaan triwulan.
17. Seri Pemeriksaan – 32
;
Pelaksanaan pemeriksaan SPT PPh lebih bayar 1987.
18. Seri Pemeriksaan – 34
;
Penjelasan lebih lanjut tentang kebijaksanaan Pemeriksaan Triwulan IV 87/88
19. Seri Pemeriksaan – 36
;
DIHP
20. Seri Pemeriksaan – 37
;
Kebijaksanaan Operasional pemeriksaan untuk tahun 1988/89.
21. Seri Pemeriksaan – 43
;
SPT PPh 1986 lebih bayar yang LP2 belum diterbitkan oleh KPDIP.
22. Seri Pemeriksaan – 45
;
Penyelesaian SPT PPh 1987 lebih bayar (SPT PPh yang lebih bayar Rp.100.000.000,00).
23. Seri Pemeriksaan – 46
;
Pemeriksaan SPT PPh 1986.
24. Seri Pemeriksaan – 47
;
Penyelesaian LP 2 SPT PPh 1986 lebih bayar kelompok A WP Penanaman Modal.
25. Seri Pemeriksaan – 48
;
Fasilitas pelayanan perpajakan bagi peserta sayembara laporan tahunan 1986.
26. Seri Pemeriksaan – 50
;
Inventarisasi LP2 SPT PPh 1986.
27. Seri Pemeriksaan – 57
;
Perlakuan khusus
terhadap
perusahaan-perusahaan yang
mengikuti sayembara laporan tahunan. 28. Seri Pemeriksaan – 58
;
Pengaturan pelaksanaan Pemeriksaan dalam masa transisi
29. Seri Pemeriksaan – 60
;
Pemeriksaan SPT Tahunan PPh 1988 atau SPT masa PPN tahun 1988 yang menyatakan Lebih bayar Rp. 100.000.000,00 atau lebih.
Lampiran 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No
: SE-15/PJ.711/1990
Tanggal : 30 April 1990.
Seri Pemeriksaan PPh yang dinyatakan tidak berlaku lagi. 1. Seri Pemeriksaan – 13
;
Surat ke Kanwil II mengenai penegasan Seri Pemeriksaan II.
2. Seri Pemeriksaan – 14
;
Penunjukkan seksi penetapan sebagai unit pembantu pelaksanaan penelitian SPT PPh 1986
3. Seri Pemeriksaan – 16
;
Surat ke Kanwil XI DJP mengenai penegasan Kebijaksanaan pemeriksaan SPT lebih bayar.
4. Seri Pemeriksaan – 17
;
Surat ke IP Banjarmasin mengenai penelitian Dan pemeriksaan SPT PPh 1986.
5. Seri Pemeriksaan – 18
;
Tata cara penjaringan dan penelahan SPT PPh
6. Seri Pemeriksaan – 21
;
Lembaran catatan jam kerja pemeriksaan
7. Seri Pemeriksaan – 22
;
Tenaga pemeriksa PPh.
8. Seri Pemeriksaan – 23
;
Wewenang pemeriksaan SPT PPh untuk penet apan pajak.
9. Seri Pemeriksaan – 24
;
Siklus pemeriksaan Badan dan perseorangan,
10. Seri Pemeriksaan – 27
;
Penegasan kebijaksanaan pemeriksaan.
11. Seri Pemeriksaan – 30
;
Uraian singkat mengenai kode kriteria seleksi
12. Seri Pemeriksaan – 35
;
Rencana pemeriksaan tahunan
13. Seri Pemeriksaan – 40
;
Delegasi wewenang pemeriksaan SPT PP unttuk tujuan penetapan pajak.
14. Seri Pemeriksaan – 49
;
Inventarisasi pegawi yang mempunyai pendidi kan akuntansi dan atau pemeriksa.
15. Seri Pemeriksaan – 52
;
Penangguhan pemeriksaan berdasarkan LP2 at tas WP LP2P
16. SE-6/PJ.53/1989
;
Pedoman pemeriksaan PPh Pasal 21/Pasal 26. KEP-04/PJ.53/1989
Lampiran 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No
: SE-15/PJ.711/1990
Tanggal : 30 April 1990. Seri Pemeriksaan PPh yang masih berlaku 1. Seri Pemeriksaan – 01-A1
;
Surat kepada IP PND
2. Seri Pemeriksaan – 01 A
;
Surat kepada IP PND/Pemeriksaan SPT Tahunan PPH 1984 dn 1985 (WP tidak memasukkan SPT)
3. Seri Pemeriksaan – 02
;
Kebijaksanaan pemeriksaan SPT PPh 1985
4. Seri Pemeriksaan – 07
;
Permintaan melaukan pemeriksaan untuk tujuan lain
5. Seri Pemeriksaan – 08
;
Pokok-pokok kebijaksanaan pemeriksaan SPT PPh 1986
6. Seri Pemeriksaan – 10
;
Pengumpulan bahan keterangan/pemeriksaan ber dasarkan informasi, data, pengaduan dan lapor an.
7. Seri Pemeriksaan – 28
;
Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka men dapatkan bukti permulaan tentang telah terjadi nya tindak pidana di bidang perpajakan
8. Seri Pemeriksaan – 33
;
Kebijaksanaan pemeriksaan untuk penyelesaian keberatan
9. Seri Pemeriksaan – 38
;
Formulir untuk sarana pemeriksaan BPKP
10. Seri Pemeriksaan – 39
;
Hal-hal yang perlu diperhtikan dalam pemeriksa an
11. Seri Pemeriksaan – 41
;
Petunjuk penyusunan KKP PPH Ps 25/29
12. Seri Pemeriksaan – 44
;
Pelimpahan wewenang untuk memberikan perse tujuan untuk melakukan pemeriksaan khusus SPT PPH
13. Surat Edaran
– 44
;
Penghitungan laba bersih importer yang melaku Kan impor atas dasar inden yang tidak melimpahkan PPH Ps 22 impor kepada importir
14. Seri Pemeriksaan – 47
;
Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan WP Potensial
15. Seri Pemeriksaan – 51
;
Laporan penyelesaian pemeriksaan khusus restitu si pajak oleh tenaga ahli BPKP.
16. Seri Pemeriksaan – 53
;
Pembuatan DKHP ex hasil pemeriksaan BPKP
17. Seri Pemeriksaan – 54
;
Pemeriksaan khusus terhadap perusahaan –perusa haan yang bergerak dalam bidang bursa komoditi.
18. Seri Pemeriksaan – 55
;
Penghentian pemeriksaan dalam hal WP memberi tahukan kepada Dirjen Pajak sebagaimana di mak sud pasal 2 ayat (1) Kep. Men, Keu. RI No. 950/ KMK.04/1983.
19. Seri Pemeriksaan – 56
;
Pembuatan laporan pemeriksaan per tahun pajak
20. Seri Pemeriksaan – 59
;
Tanda pengenal pemeriksa
21. Seri Pemeriksaan – 61
;
Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan pajak
22. Seri Pemeriksaan – 62
;
Penerbitan dan penyaluran LP2/DKHP SPT Tahun an PPH.
23. Seri Pemeriksaan – 63
;
Laporan pelaksanaan pemeriksaan khusus WP Poten sial oleh tim gabungan BPKP dan DJP
24. Seri Pemeriksaan – 64
;
Siklus pemeriksaan PPh Badan dan perseorangan
25. Seri Pemeriksaan – 65
;
penelitian/pemeriksaan atas SPT tahunan PPh 1989 lebih bayar
26. Seri Pemeriksaan – 66
;
Pemeriksaan ulang
27. Seri Pemeriksaan – 67
;
Kewajiban pengisian buku produksi bagi pemeriksa.
Lampiran 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No
: SE-15/PJ.711/1990
Tanggal : 30 April 1990. Seri Pemeriksaan PPN & PPh BM yang dinyatakan tidak berlaku lagi. 1. Seri Pemeriksaan – 01
;
Garis besar tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak di Bidang PPN/PPn.BM
2. Seri Pemeriksaan – 02
;
Petunjuk tentang pelaksanaan sistim seleksi pemeriksaan Sumir PPN/PPn BM dalam kaitannya dengan proses pe Nyusunan DUP dan DRP.
3. Seri Pemeriksaan – 03
;
DKHP
4. Seri Pemeriksaan – 04
;
Jenis, bentuk dank ode formulir pemeriksaan PPN/PPn BM.
5. Seri Pemeriksaan – 05
;
Bagan arus tata usaha pemeriksaan PPN dalam kaitannya dengan pemeriksaan sumir dan lengkap.
6. Seri Pemeriksaan – 06
;
Petunjuk tentang pelaksanaan pemeriksaan lengkap PPN /PPn.BM
7. Seri Pemeriksaan – 07
;
Perubahan atas masa pajak yang diperiksa pada pemerisaan sumir PPN
8. Seri Pemeriksaan – 08
;
Ketentuan mengenai pelaksanaan pemeriksaan terhadap PKP yang tidak terdaftar
9. Seri Pemeriksaan – 09
;
DIHP Sumir PPN.
10. Seri Pemeriksaan – 10
;
(SE Pemeriksaan PPN -03) menjadi DKHP PPN dan DK HP PPn.BM
11. Seri Pemeriksaan – 11
;
Kebijaksanaan Operasional Pemeriksaan PPN/PPn. BM Tahun 1988/1989
12. Seri Pemeriksaan – 12
;
Ralat pembetulan dan penjelasan atas SE 24/PJ.53/1988 tanggal 16 Juli 1988 (seri Pemeriksaan PPN -11)
13. Seri Pemeriksaan – 13
;
Wewenang pengawasan dan pembinaan terhadap pemeriksaan lengkap PPN.
14. Seri Pemeriksaan – 14
;
DIHP PPN/PPn.BM
