Sepuluh gagasan untuk memaksimalkan dampak sosio-ekonomi TIK di Indonesia

Sepuluh gagasan untuk memaksimalkan dampak sosio-ekonomi TIK di Indonesia Laporan Final | Telekomunikasi, Media, dan Teknologi | Maret 2015

Michael Gryseels Nimal Manuel Lorraine Salazar Phillia Wibowo

Tentang McKinsey & Company McKinsey & Company adalah perusahaan konsultan manajemen yang bertujuan untuk membantu berbagai organisasi terkemuka dunia dalam menghadapi tantangan strategis mereka. Dengan lebih dari 100 kantor di lebih dari 50 negara, McKinsey melakukan konsultansi tentang isu-isu strategis, operasional, organisasi, dan teknologi. Selama lebih dari delapan dekade, tujuan utama perusahaan adalah melayani dan berperan sebagai penasihat eksternal paling terpercaya atas berbagai isu penting organisasi yang dihadapi oleh manajemen senior. Tentang Praktik Telekomunikasi, Media, dan Teknologi McKinsey Praktik Telekomunikasi, Media, and Teknologi (TMT) McKinsey membahas topik-topik terdepan, dengan tujuan membantu klien melakukan peningkatan kinerja yang unggul dan berkelanjutan. Di wilayah Asia–Pasifik, kami memiliki lebih dari 220 tenaga ahli di bidang TMT yang berbasis regional, lebih dari 20 nara sumber dan serangkaian data, alat, dan analitik berhak cipta. Tentang McKinsey & Company di Indonesia McKinsey & Company telah melayani klien di Indonesia sejak tahun 1988, dan mendirikan kantor di Jakarta pada tahun 1995 dengan tim profesional baik global maupun lokal. Kini, kantor McKinsey di Indonesia memiliki lebih dari 100 orang konsultan dan staf dan melayani perusahaan lokal swasta, badan usaha milik negara, dan sektor publik, serta perusahaan mutinasional.

Daftar Isi Sepuluh gagasan untuk memaksimalkan dampak sosio-ekonomi TIK di Indonesia Membangun ekosistem TIK yang dinamis di Indonesia

5

Gagasan 1: Mengembangkan agenda dan road map TIK nasional selaras dengan prioritas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial Indonesia5 Gagasan 2: Bekerjasama dengan industri TIK untuk mengatasi hambatan infrastruktur utama dan memperbaiki jangkauan, biaya, dan bandwidth6 Gagasan 3: Mengurangi kesenjangan digital TIK antara wilayah perkotaan dan pedesaan dengan kebijakan yang lebih spesifik dan supply model alternatif

9

Gagasan 4: Memastikan peraturan dan kerangka kelembagaan yang dapat menjawab secara efektif tantangan sektor TIK yang terus berkembang

10

Menggunakan TIK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan merata

10

Gagasan 5: Mengembangkan sektor hulu dan hilir industri TIK

11

Gagasan 6: Meningkatkan jumlah tenaga kerja TIK terampil

12

Gagasan 7: Mendorong pemakaian TIK oleh usaha kecil dan menengah

12

Gagasan 8: Menggunakan TIK untuk mendukung sektor-sektor prioritas

13

Menggunakan TIK untuk memungkinkan pembangunan sosial yang berkelanjutan

13

Gagasan 9: Menggunakan TIK untuk meningkatkan layanan masyarakat

14

Gagasan 10: Meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik

16

Sepuluh gagasan untuk memaksimalkan dampak sosio-ekonomi TIK di Indonesia Dengan dimulainya masa pemerintahan baru di Indonesia, banyak pihak berharap akan adanya transformasi yang signifikan di negara dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini. Pemerintah telah mencanangkan sejumlah program yang memberikan fokus pada perbaikan taraf hidup masyarakat, peningkatan kualitas layanan sosial dan pemerintahan, serta pembangunan ekonomi yang dinamis dan berkembang.

suatu negara. Sebuah analisis World Economic Forum menunjukkan korelasi positif yang kuat antara kesiapan TIK dan daya saing ekonomi (Bagan 2). Penelitian lain menemukan bahwa setiap 10% peningkatan penetrasi jaringan pita lebar (broadband) berdampak positif pada pertumbuhan PDB sebesar 1.21 hingga 1.38%.1 Sektor TIK yang sehat memiliki efek penyebaran yang kuat; setiap pekerjaan TIK menciptakan sekitar tiga lapangan pekerjaan di sektor lain.2 Selain itu, sektor TIK yang aktif juga dapat mendorong pembangunan sosial yang lebih merata dan sektor publik yang lebih transparan serta efisien.

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar ke-4 dan berada di peringkat ke-16 ekonomi terbesar di dunia, tetapi masih berada di urutan tengah bila CDP 2015 menyangkut Teknologi, Informasi dan Ten ideas kapabilitas to maximize the socioeconomic contribution of information Komunikasi atau TIK (Bagan 1). and communication technology in Indonesia Laporan ini membahas sepuluh gagasan yang dapat dipertimbangkan pemerintah Indonesia untuk Exhibit 1 of 4 Penelitian telah membuktikan pentingnya TIK dalam memaksimalkan dampak sosial dan ekonomi dari menumbuhkan ketahanan sosial dan ekonomi sektor TIK. Gagasan-gagasan tersebut dikembangkan

Bagan 1

Indonesia berada di posisi tengah pada hampir tiap matriks penting TIK.

Negara

Skor kesiapan jaringan

Infrastruktur dan Keterjangkonten kauan digital harga Keahlian

Penggunaan individu

Penggunaan badan usaha

Penggunaan pemerintah

Dampak ekonomi

Dampak sosial

Peringkat 20141

Peringkat 2014

Peringkat 2014

Peringkat 2014

Peringkat 2014

Peringkat 2014

Peringkat 2014

Peringkat 20132

Peringkat 2014

Peringkat 2014

2

2

16

46

2

10

15

1

6

1

Malaysia

30

30

71

48

67

49

27

9

30

25

Rusia

50

54

47

14

64

46

84

61

41

41

Tiongkok

62

58

86

60

59

80

44

38

81

44

Indonesia

64

76

85

37

61

95

36

49

86

63

Thailand

67

74

73

47

74

85

59

84

104

68

Brasil

69

60

56

91

91

59

41

54

64

58

Filipina

78

86

89

75

69

91

43

67

48

76

India

83

68

119

1

101

121

51

41

50

73

Vietnam

84

84

121

8

88

84

88

58

96

62

Singapura

1Peringkat

2Peringkat

di tahun 2014 meliputi 148 negara. di tahun 2013 meliputi 144 negara.

Sumber: Global Information Technology Report 2014, World Economic Forum, 2014

4

Sepuluh gagasan untuk memaksimalkan dampak sosio-ekonomi TIK di Indonesia

CDP 2015 Ten ideas to maximize the socioeconomic contribution of information and communication technology in Indonesia Exhibit 2 of 4

Terdapat korelasi kuat antara kesiapan TIK dan daya saing ekonomi global. 7 • Akses

Daya saing ekonomi yang meningkat, Global Competitiveness Index 1

Bagan 2

broadband mendorong daya saing ekonomi dan PDB suatu negara

Singapura 6

Tiongkok

• Riset

menunjukkan pertumbuhan PDB akan naik 1.21–1.38% dari tiap kenaikan 10% penetrasi broadband

Malaysia Indonesia 5 Thailand India 4

Filipina Vietnam

3 0 0

3

4

5

6

7

Kesiapan TIK yang meningkat, Networked Readiness Index 2 1Indeks

indikator gabungan terkait lembaga, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar, kesiapan teknologi, kecanggihan bisnis, dan inovasi. indikator gabungan terkait listrik, cakupan jaringan seluler, bandwith internet internasional, server internet yang aman dan kemudahan akses konten digital, keterjangkauan biaya layanan (tarif broadband tetap dan prabayar serta persaingan internet dan telepon), serta keahlian.

2Indeks

Sumber: International Telecommunications Union; World Economic Forum

berdasarkan penelitian dan wawancara dengan

Pemerintah di berbagai negara mulai menyadari

pakar McKinsey serta berbagai perspektif dari para

pentingnya master plan atau rencana induk TIK.

pemangku kepentingan sebagai masukan atas

Rencana ini menjelaskan bagaimana TIK mendukung

pemikiran kami. Kami mengelompokkan kesepuluh

masyarakat, dunia usaha, dan ekonomi sebuah

gagasan ini ke dalam tiga tema:

negara. Rencana TIK nasional dapat membantu dalam mencapai tujuan pembangunan Indonesia.

membangun ekosistem TIK yang dinamis Rencana TIK yang efektif mencakup sasaran dan inisiatif memanfaatkan TIK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan merata memanfaatkan TIK untuk memungkinkan pembangunan sosial yang berkelanjutan

Membangun ekosistem TIK yang dinamis di Indonesia

yang jelas, didasari oleh aspirasi pemerintah dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Sasaran dapat mencakup target keterjangkauan biaya, ketersediaan, kualitas, dan cakupan layanan TIK. Indonesia mencatat pencapaian yang lebih baik pada matriks di atas dibandingkan setengah dari negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara, tetapi dari sisi infrastruktur TIK masih tertinggal dari Brasil dan Rusia3 (Bagan 3).

Gagasan 1: Mengembangkan agenda dan road map

Negara-negara berkembang seperti Brasil, India,

TIK nasional selaras dengan prioritas pertumbuhan

Meksiko, dan Turki tengah menyusun road map TIK

ekonomi dan pembangunan sosial Indonesia

dan menetapkan target cakupan jaringan broadband


5

CDP 2015 Ten ideas to maximize the socioeconomic contribution of information and communication technology in Indonesia Exhibit 3 of 4

Bagan 3

Indonesia mampu bersaing dengan pemain regional dalam indikator infrastruktur utama dan konten digital namun masih tertinggal dengan negara-negara lain di dunia.

Peringkat Infrastruktur dan Konten Digital (dari 148 negara)

Negara

Bandwith internet Server internet Produksi listrik, Cakupan jaringan seluler, internasional, aman/juta kWh/kapita1 % pop. kbps2 per penduduk pengguna

Aksesibilitas konten digial

Peringkat Skor

Peringkat Skor

Peringkat Skor

Peringkat Skor

Peringkat Skor

16

Singapura

19

8873.8

1

100.0

4

387.6

25

635.3

9

6.3

47

Rusia

29

7365.7

101

95.0

51

32.8

64

38.9

66

5.2

56

Brasil

73

2700.2

28

100.0

41

44.8

59

54.3

92

4.7

71

Malaysia

50

4523.5

93

96.8

79

16.4

57

65.7

44

5.5

73

Thailand

78

2343.0

1

100.0

61

26.6

83

19.6

82

4.8

85

Indonesia

104

748.1

1

100.0

77

17.1

105

3.9

80

4.9

86

Tiongkok

61

3508.4

54

99.5

125

3.3

111

3.1

67

5.2

89

Filipina

105

727.8

58

99.0

86

14.3

96

8.6

73

5.1

119

India

101

861.7

122

83.0

111

5.3

108

3.6

84

4.8

121

Vietnam

96

1129.1

132

70.0

90

13.4

99

6.7

61

5.3

1Kilowatt

2Kilobit

per kapita. per detik.

yang jelas (lihat kolom “Apa yang dilakukan negaranegara lain”). Gagasan 2: Bekerja sama dengan industri TIK untuk mengatasi hambatan infrastruktur besar dan memperbaiki jangkauan, biaya, dan bandwidth Indonesia dapat mengambil beberapa langkah untuk mengembangkan infrastruktur TIK-nya: Mengatasi hambatan melalui perundangundangan dan kebijakan model pasokan (supply model) Negara lain telah menggunakan beberapa model berikut untuk mendanai infrastruktur dan dapat menjadi contoh untuk Indonesia: Kompetisi pasar antara operator swasta. Ini adalah pendekatan yang paling umum di 6

Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Pemerintah suatu negara dapat memacu operator baru dan lama untuk memperluas jangkauan broadband dengan memberikan lisensi dan subsidi untuk mendorong investasi infrastruktur. Pada tahun 1995, pemerintah Korea Selatan mengusulkan peningkatan penetrasi broadband yang berawal dari nol hingga mencapai liputan universal. Dalam rangka memicu persaingan antar-operator swasta, pemerintah Korea Selatan menawarkan penerbitan izin baru, menunda implementasi local loop unbundling, dan memberikan subsidi dimana semua operator dapat mendaftar untuk memanfaatkan subsidi pemerintah. Pendekatan ini amat sukses, dan kini jaringan broadband tersedia di hampir semua rumah. Regulasi yang mendukung. Regulator dapat


Apa yang dilakukan negara-negara lain Perdana Menteri baru India, Narendra Modi, menekankan penggunaan teknologi untuk menangani berbagai isu, mulai dari pertanian hingga tata kelola pemerintahan. Guna mendukung upaya ini, pemerintah telah meluncurkan proyek Digital India yang akan menawarkan one-stop-shop untuk layanan pemerintah, dengan menggunakan ponsel sebagai sarana utama. Pemerintah India berencana menginvestasikan 18,65 miliar dolar dari tahun 2014 hingga 2019 untuk mengubah India menjadi ekonomi terhubung, menarik penanaman modal di bidang manufaktur elektronik, menciptakan jutaan pekerjaan, dan mendukung perdagangan. Digital India mencakup sektor perbankan, pendidikan, kesehatan, publik, dan layanan sosial. Perdana Menteri Modi mengatakan ia ingin memastikan setiap warga negaranya memiliki ponsel pintar pada tahun 2019. Sekitar 74% populasi India memiliki ponsel, dan sebagian besar di antaranya adalah warga perkotaan.1

mendukung peluncuran broadband berkecepatan tinggi melalui pembebasan peraturan (regulatory holidays), alokasi spektrum, dan dana universalservice-obligations (USO). Contohnya, India sedang membangun jaringan serat optik melalui perusahaan milik negara di bidang telekomunikasi, listrik dan kereta api. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah India akan menginvestasikan sekitar $5 miliar dari dana USO sebesar $6,3 miliar, yang dibayarkan oleh operator swasta, untuk menyediakan layanan broadband dan mobile di 55.000 desa.4 Kemitraan pemerintah-swasta. Kemitraan pemerintah-swasta. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendukung peluncuran infrastruktur. Contohnya, Malaysia menjalankan sebuah program broadband berkecepatan tinggi dengan alokasi biaya sekitar 21% dari pemerintah dan sisanya sebesar 79% ditanggung oleh Telekom Malaysia. Hingga kuartal ketiga tahun 2014, penetrasi broadband telah mencapai 67,8%, melampaui target tahun 2012 yaitu 65%. 5 Meninjau ulang kebijakan spektrum agar sumber daya langka ini dimanfaatkan secara lebih efisien Di dunia mobile broadband dewasa ini, lalu lintas data jaringan berkembang berkali lipat sementara angka

Strategi Digital Nasional Meksiko (2013–18) akan mendorong penggunaan dan pengembangan TIK untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Rencana tersebut memfokuskan pada transformasi pemerintah, ekonomi digital, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang efektif bagi seluruh masyarakat, dan keamanan publik. Meksiko ingin menjadi negara Amerika Latin terdepan dalam hal digitalisasi pada tahun 2018 (pada tahun 2011 posisinya masih di peringkat lima) dan memiliki posisi sejajar dengan negara-negara anggota OECD.2

1

Romit Guha dan Anandita Singh Mankotia, “PM Modi’s Digital India project: Government to ensure that every Indian has smartphone by 2019,” Economic Times, 25 Agustus 2014, indiatimes.com.

2

Patrick Nixon, “Peña Nieto presents 2013–18 National Digital Strategy,” BNamericas, 26 November 2013, bnamericas.com.

pertumbuhan pelanggan menurun. Kebijakan spektrum seluler yang ada saat ini dikembangkan untuk layanan suara dan data berkecepatan rendah sedangkan pertumbuhan pelanggan yang pesat merupakan faktor utama dari meningkatnya permintaan. Kini jaringan broadband yang ideal membutuhkan kombinasi frekuensi rendah dan menengah untuk jangkauan, campuran frekuensi menengah dan tinggi untuk kapasitas, dan ukuran saluran yang besar (20 megahertz/MHz) untuk menangani kepadatan data dengan lebih baik dan meminimalkan kehilangan throughput. Dengan demikian, prinsip alokasi yang lama tidak sesuai untuk penggunaan data, dan pemerintah perlu mempertimbangkan evaluasi ulang kebijakan spektrum. Penerapan kebijakan netralitas teknologi dan layanan pada semua lelang spektrum di masa mendatang juga terbukti efektif. Banyak negara lain telah menerapkan netralitas teknologi dalam pemberian lisensi spektrum, contohnya Brasil, Kolombia, India, Pakistan, dan Tanzania.6 Dengan lisensi yang berteknologi netral, operator dapat memilih di antara kombinasi teknologi (misalnya 2G, 3G, 4G, dan fixed wireless) ketika melayani wilayah dan profil pelanggan yang berbeda. Hal ini dapat mengurangi biaya perluasan jaringan, karena operator dapat menggunakan teknologi yang paling sesuai. Ada pula manfaat lain seperti perluasan


7

jaringan dan penetrasi yang lebih cepat. Hal yang penting untuk dipertimbangkan sebelum menerapkan netralitas teknologi adalah penataan ulang spektrum. Tujuannya adalah menciptakan kanal-kanal berdampingan (contiguous) yang memaksimalkan efisiensi spektrum dan memastikan semua operator mendapatkan kesempatan yang sama. Pendekatan lain adalah spektrum refarming yang memungkinkan pemegang lisensi yang ada tetap memegang hak atas suatu spektrum dan mengubah atau memperbarui penggunaannya untuk mengakomodasi teknologi baru. Sebagai contoh, dengan refarming atau penataan ulang, operator dapat menggunakan alokasi 2G yang ada pada pita frekuensi 900 MHz atau 1.800 MHz untuk 3G atau 4G. Banyak negara sudah menggunakan strategi ini, dengan perusahaan telekomunikasi melakukan penataan ulang spektrum 2G dan 3G agar dapat digunakan untuk 4G dan layanan mobile broadband. Ada pula negara-negara lain yang mewajibkan pengalokasian atau lelang ulang sebagian dari spektrum. Mempercepat pengalokasian ulang ‘digital dividend’ Indonesia dapat mempercepat pengalokasian “digital dividend” atau spektrum yang tersedia setelah saluran TV dan radio dipindahkan dari frekuensi sebelumnya ke frekuensi yang lebih rendah, sehingga pita frekuensi 700 MHz dapat dipakai untuk wireless broadband. Indonesia sudah menyatakan komitmennya untuk mengalokasikan 700 MHz untuk penggunaan wireless broadband sesuai perjanjian Asia–Pacific Telecommunity, namun belum ada kejelasan atas jadwal pelaksanaan. Berbagai negara sudah melelang 700 MHz, termasuk Amerika Serikat, yang mulai mengeluarkan lisensi penggunaannya bahkan sejak bulan Maret 2008. Menciptakan blok spektrum yang berdampingan dan mengalokasikan blok yang lebih besar untuk operator Penataan ulang spektrum untuk menciptakan blok yang berdampingan dan pengalokasian spektrum yang lebih besar sangat penting untuk mencapai efisiensi dan kualitas layanan yang lebih baik. Contohnya, Federal Communications Commission Amerika Serikat telah mengeluarkan spektrum yang lebih banyak dan dalam blok yang lebih besar untuk pemakaian broadband. Di India, Badan Regulasi Telecom bersama badan pertahanan dan institusi

8

pemerintahan lainnya sedang merombak alokasi 900 dan 1.800 MHz sebelum lelang spektrum di tahun 2015. Tujuannya adalah menciptakan blok-blok spektrum berdampingan yang lebih besar yang dapat melayani kecepatan data yang lebih tinggi. Menggunakan ‘white space’ dan spektrum tak berlisensi Cara alternatif lain yang dapat membantu memastikan adanya spektrum untuk backhaul dan offloading Wi-Fi adalah dengan penggunaan kreatif “white space” (spektrum yang tak digunakan) dan spektrum tak berlisensi. Spektrum yang sesuai untuk pemakaian point-topoint atau point-to-multipoint dapat dipindahkan dari spektrum yang dahulu digunakan oleh pemerintah ke backhaul komersial. Ini akan membantu agar spektrum lebih tersedia untuk backhaul berkecepatan tinggi demi mendukung menara seluler. Indonesia berencana menggunakan spektrum tak berlisensi (2,4 gigahertz, 5,1 gigahertz, 5,8 gigahertz, 26 gigahertz, dan 60 gigahertz) untuk mengurangi lalu lintas data. Akan tetapi rencana ini masih berada di tahap awal serta panduan dan jadwal pelaksanaan belum diumumkan. Penggunaan white space yang efektif juga memiliki potensi tersendiri. Contohnya, pada tahun 2010, Komisi Komunikasi Federal AS mengeluarkan istilah “Wi-Fi super” sebagai penerapan atas penggunaan gelombang cadangan siaran TV untuk menyediakan wireless broadband di daerah-daerah yang sebelumnya tak terjangkau (misalnya tempat di mana terdapat terlalu banyak gedung, pepohonan, atau air sehingga memblokir sinyal). Pemerintah Filipina, Singapura, Afrika Selatan, dan Britania Raya bekerja sama dengan sektor swasta untuk menggunakan white space agar wireless broadband dapat mencapai daerah-daerah yang sebelumnya tak terlayani. Mendorong penggunaan bersama infrastruktur jaringan fixed dan mobile Penggunaan infrastruktur bersama (infrastructure sharing) dapat membantu mengurangi keseluruhan investasi yang diperlukan untuk meluncurkan jaringan dan mempercepat perluasannya. Di banyak negara, operator telekomunikasi seluler telah berbagi infrastruktur pasif seperti menara telekomunikasi dan peralatan jaringan aktif. Pengalaman menunjukkan


bahwa berbagi infrastruktur dapat mengurangi sekitar 30% dari total biaya jaringan operator, sementara kualitas dan cakupan jaringan meningkat secara signifikan.7

Untuk mengurangi biaya dan mempercepat perluasan jaringan, Indonesia dapat pula memperluas pengaturan penggunaan infrastruktur bersama antara operator swasta untuk aset fixed-line seperti fiber, seperti yang sudah dilakukan di India. Sebuah operator baru yang sedang meluncurkan jaringan 4G di seluruh India telah melakukan kerja sama fibersharing dengan beberapa operator lama. Salah satu isi perjanjiannya mencakup hampir 500.000 km fiber-pair di 300 kota-kota besar dan kecil.9

Di Indonesia, operator-operator seluler telah berbagi infrastruktur menara secara selektif. Sejumlah analis memperkirakan bahwa para operator berbagi 30% dari menara-menara yang ada.8 Untuk perluasan di masa mendatang, Indonesia dapat mempertimbangkan langkah-langkah lain untuk memicu lebih banyak penggunaan bersama infrastruktur menara demi Gagasan 3: Mengurangi kesenjangan digital TIK antara memaksimalkan hasil laba dari anggaran investasi industri dan mempercepat pengenalan mobile broadband wilayah perkotaan dan pedesaan dengan kebijakan secara keseluruhan. Namun, infrastructure sharing perlu yang lebih spesifik dan supply model alternatif dirancang secara tepat untuk dapat mendorong investasi Seperti banyak negara berkembang lainnya, CDP swasta2015 dan juga memastikan pemenuhan komitmen penyebaran penduduk Indonesia tidak merata. Ten ideas investasi to maximize thedirencanakan socioeconomic contribution of information pelaksanaan yang sudah Wilayah perkotaan menampung 53% dari jumlah and communication technology in Indonesia sebelumnya. Selain itu, ketergantungan yang lebih besar penduduk, sementara 47% sisanya tinggal di wilayah Exhibit of 4 mengatur kesepakatan ini tidak akan pada pasar4untuk pedesaan tersebar di seluruh nusantara yang terdiri merugikan, malah akan mendorong para operator yang lebih dari 18.000 pulau. Daerah pedesaan cenderung telah berinvestasi lebih awal. memiliki kepadatan penduduk rendah dan tanah

Dibandingkan daerah perkotaan, jangkauan seluler di pedesaan jauh tertinggal. Jumlah BTS 3G berdasarkan provinsi dan operator, dalam ribuan XL

TSEL

AXIS

ISAT

HCPT

Smart-Tel

Provinsi dengan pusat kota besar

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Papua

Papua Barat

Maluku Utara

Maluku

Gorontalo

Sultra

Sulbar

Sulsel

Sulut

Sulteng

Kalsel

Kaltim

Kalteng

NTT

Kalbar

NTB

Bali

Jawa Timur

Dl Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Banten

DKI Jakarta

Kepri

Babel

Lampung

Sumsel

Bengkulu

Riau

Jambi

Sumbar

NAD

0 Sumut

Bagan 4

Sumber: Data Statistik Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia, Semester 1, 2013


9

yang luas, sementara kota-kota seperti Jakarta dan Surabaya sangat padat penduduk. Contohnya, 80% menara base station 3G terletak di tujuh provinsi perkotaan terbesar, dan 20% sisanya ada di 25 provinsi lain (Bagan 4). Ketidakseimbangan ini menciptakan tantangan tersendiri bagi regulator, yang ingin menarik investor dan meningkatkan penetrasi TIK bukan hanya di kota-kota besar tapi juga di pedesaan. Pada tahun 2005, Indonesia membentuk dana USO untuk menyediakan konektivitas dan layanan internet di wilayah-wilayah pedesaan yang masih tertinggal dalam layanan broadband. Para operator menyumbang 1,25 persen dari pendapatan mereka ke dalam dana USO serta dapat memanfaatkan dana tersebut untuk menggelar serta mengoperasikan layanan komunikasi di wilayah terpencil melalui tender secara terbuka. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata model ini menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan, termasuk kurangnya pasokan listrik dan pemeliharaan, serta kesulitan dalam pengawasan dan evaluasi. Sejumlah pemerintah daerah tidak mengetahui adanya dana USO, kurang memiliki informasi tentang cara kerja dan pemanfaatannya, dan menghadapi masalah koordinasi dengan badan penyelenggara USO. 10 Beberapa negara lain telah menggunakan metode berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya, pemerintah Tiongkok telah mewajibkan semua operator meluncurkan jaringan di pedesaan. Pada tahun 2013, jangkauan broadband di desa-desa yang memiliki kendali administrasi mencapai 90% dan penetrasi broadband di wilayah pedesaan hingga 20%, dengan kecepatan hingga empat megabit per detik. Sejumlah negara memiliki kebijakan yang mendukung organisasi pembiayaan mikro, wiraswastawan, atau organisasi kemasyarakatan yang membantu peningkatan konektivitas wilayah pedesaan. Negara-negara lainnya memberi sumbangsih dalam pembiayaan pemerintah, baik secara keseluruhan maupun sebagian (skema Kemitraan PemerintahSwasta) untuk mempercepat perluasan infrastruktur di wilayah pedesaan. Gagasan 4: Memastikan peraturan dan kerangka kelembagaan yang dapat menjawab secara efektif tantangan sektor TIK yang terus berkembang Selain membantu menciptakan lapangan kerja, TIK juga dapat memupuk persaingan sehat dan meningkatkan produktivitas untuk berbagai badan 10

usaha. Salah satu prasyarat kesuksesan TIK adalah lingkungan usaha yang kondusif serta didukung lingkungan institusi dan perundang-undangan yang efektif. Langkah-langkah berikut dapat membantu mempercepat terciptanya kondisi ini: Membentuk regulator konvergen (terpadu) Konvergensi antara penyiaran, telekomunikasi, dan teknologi informasi telah mengaburkan batas antar industri. Selain itu, peraturan lama yang mengatur setiap industri sebagai entitas terpisah menimbulkan lebih banyak hambatan dalam menarik investor, mendorong persaingan, memupuk inovasi, menyelesaikan sengketa, dan melakukan koordinasi antara pengatur kebijakan dan regulator. Alhasil, beberapa negara termasuk Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand telah membentuk regulator terpadu yang bertanggung jawab untuk TIK, dengan menggabungkan dua atau tiga departemen menjadi satu. Indonesia dengan berbagai regulator untuk telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi, dan juga komisi terpisah untuk mengawasi persaingan usaha, dapat mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama. Memperkuat kebijakan intellectual property (IP) atau kekayaan intelektual untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. IP dapat memberi dampak besar pada kemampuan inovasi suatu bangsa dan dengan demikian pembangunan sosio-ekonominya. Regulator dapat mempertimbangkan untuk memperkuat hak-hak IP, termasuk mengefektifkan penegakan sanksi atas pelanggaran IP, dan memastikan bahwa undangundang hak cipta dan hak paten menguntungkan para pembaru dan penemu. Sebagian besar dampak ini akan bergantung pada pilihan kebijakan yang membentuk sistem IP nasional, dimulai dari kerangka hukumnya. Memperkuat peraturan tentang keamanan siber, keamanan data, dan internet yang lebih aman. Indonesia menempati peringkat kesepuluh pada daftar negara dengan kejahatan siber terbanyak pada tahun 2011 menurut Symantec Corporation, dengan angka 2,4% dari seluruh kejahatan siber di dunia. Untuk mengatasi keadaan ini, pembuat kebijakan dapat merancang strategi keamanan siber nasional dan memperkuat dukungan keamanan internet untuk menangani risiko online, khususnya untuk anak-anak. Pendekatan lain adalah memberlakukan undang-undang untuk memerangi


Risiko dan tanggung jawab dalam dunia yang terhubung pesat Kesadaran dunia atas pentingnya mengembangkan sistem mitigasi risiko serangan dunia maya atau siber (cyberattacks) mulai tumbuh di kalangan pimpinan perusahaan, masyarakat, dan pemerintahan. Dalam laporan Risk and responsibility in a hyperconnected world yang diterbitkan pada tahun 2014, World Economic Forum dan McKinsey & Company mengevaluasi berbagai aksi dan mengkaji dampak serangan siber serta respon dan kesiapan dalam mengatasi serangan tersebut berdasarkan konsultasi dengan lebih dari 500 orang pelaku bisnis, pakar, dan pembuat kebijakan.1

Setiap bangsa yang terhubung dengan internet perlu mengembangkan strategi siber yang komprehensif dan transparan.

Argumen yang dikembangkan dalam laporan tersebut menggarisbawahi pentingnya menyusun aksi atau tindakan yang jelas untuk didalami bersama oleh para pengambil keputusan baik dari sektor swasta, pemerintah, maupun masyarakat untuk meningkatkan keamanan siber (cyberresilience).

Selain itu, laporan ini juga menekankan pentingnya sistem peradilan pidana yang tidak hanya melibatkan kebijakan dan lembaga pemerintah, namun juga mekanisme penegakan hukum yang memiliki kemampuan dan SDM untuk mencari dan menghukum para pelaku pidana dunia maya. Sebagai pernyataan final, laporan tersebut kembali mengingatkan akan pentingnya pendekatan yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dalam menanggapi risiko siber.

Dalam kaitannya dengan peran kebijakan pemerintah dan internasional, laporan tersebut menyatakan sektor publik mengemban tanggung jawab untuk mengatasi ancaman dunia maya dengan memastikan kebijakan seperti strategi siber nasional dan sistem peradilan pidana terpadu berjalan dengan baik. Laporan tersebut merekomendasikan hal-hal berikut ini:

Strategi yang dikembangkan perlu melibatkan sektor swasta dan sipil dan menggunakan isuisu ekonomi dan keamanan guna mendorong diadopsinya inisiatif-inisiatif dalam strategi tersebut. Negara perlu membentuk sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan menggulirkan strategi nasional tersebut.

1

Risk and responsibility in a hyperconnected world, World Economic Forum dan McKinsey & Company, Januari 2014, weforum.org.

kejahatan siber (lihat kolom “Risiko dan tanggung

adalah prioritas pemerintah baru Indonesia. TIK

jawab dalam dunia yang terhubung pesat”).

dapat memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini dan, dalam prosesnya, membantu industri

Menggunakan TIK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan merata

pertanian, perbankan, dan energi menjadi lebih bersaing. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mendorong perusahaan multinasional (PMN) agar berinvestasi pada manufaktur lokal dan melatih tenaga

Gagasan 5: Mengembangkan sektor hulu dan hilir

kerja. Mendukung pertumbuhan klaster teknologi

industri TIK

di lokasi-lokasi di mana PMN berinvestasi, dan

Memperkuat sektor-sektor ekonomi strategis

menciptakan pusat inkubasi perangkat lunak di dekat

Kawasan Rhine-Main di Jerman Sebuah area di kawasan Rhine-Main, Jerman, menerima hibah dan insentif keuangan melalui kompetisi Leading-Edge Cluster yang diadakan Pemerintah Federal Jerman. Kompetisi yang dimulai pada tahun 2007 ini bertujuan untuk mendorong

identifikasi area atau cluster yang ber-teknologi canggih dan memberikan dukungan serta pendanaan selama satu hingga lima tahun guna mendorong pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi.


11

kampus-kampus teknik terdepan, dapat mendorong perusahaan perangkat lunak pemula (start-ups) untuk berbagi sumber daya dan belajar dari satu sama lain. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan: Membangun pusat-pusat teknologi. Seiring dengan makin berkembangnya layanan mobile broadband, pemerintah dapat menawarkan insentif untuk mendorong pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri. Salah satu pilihan adalah menciptakan area atau cluster manufaktur perangkat keras atau zona ekonomi khusus dan memperbarui infrastruktur lokal untuk mendukung manufaktur kontrak bervolume besar (lihat kolom “Kawasan Rhine-Main di Jerman”). Memupuk industri kreatif. Dukungan bagi industri kreatif seperti media, layanan elektronik, dan aplikasi digital dapat melipatgandakan kontribusi ekonomi dan sosial. Industri inovatif berteknologi tinggi, misalnya yang berbasis internet, telah cukup berkembang di Indonesia. Namun, negeri ini masih menghadapi tantangan yang disebabkan terbatasnya informasi mengenai akses pasar, kelangkaan modal awal, dan dampak inovasi teknologi yang disruptif pada pemain lokal (lihat kolom “Dubai’s media hub”). Gagasan 6: Meningkatkan jumlah tenaga kerja TIK terampil Indonesia menghadapi kekurangan sekitar sembilan juta tenaga kerja TIK terampil dan semi-terampil antara saat ini dan tahun 2030.11 Indonesia juga tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam jumlah mahasiswa sains dan teknik. Setiap tahunnya, hanya 44.000 dari 800.000 lulusan universitas di Indonesia mengambil jurusan sains, dibandingkan 227.000 dari

550.000 lulusan universitas di Filipina; 722.000 dari 3,8 juta di India; dan 21.500 dari 180.000 di Malaysia. Selain itu, hanya 16% dari lulusan universitas di Indonesia setiap tahunnya memegang gelar di bidang teknik, dibandingkan 33% di Malaysia dan 24% di Vietnam. Ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan ini: Menggalakkan pengenalan karir bidang TIK sejak sekolah dasar untuk memupuk minat sejak dini dan menarik bakat. Memperbanyak mata pelajaran TIK di SMU dan universitas untuk meningkatkan kesempatan siswa belajar sains dan teknik. Meningkatkan anggaran riset di universitasuniversitas untuk mendorong tumbuhnya SDM TIK. Memberi pendanaan untuk pelatihan on-the-job TIK dan peningkatan keterampilan secara berkala. Berinvestasi pada pendidikan kejuruan TIK untuk berbagai sektor (misalnya di pabrik perakitan ponsel pintar atau melibatkan visualisasi 3-D pada sumur minyak). Memupuk kolaborasi antara universitas, institut kejuruan, politeknik, dan industri relevan untuk merancang gelar diploma atau sertifikasi, termasuk menjamin program magang dan penempatan tenaga kerja. Gagasan 7: Mendorong pemakaian TIK oleh usaha kecil dan menengah Pada tahun 2012, Indonesia memiliki lebih dari 55 juta

Dubai sebagai pusat media Dubai telah bertransformasi menjadi salah satu pusat media terpenting di kawasan Timur Tengah. Untuk menarik investasi asing, Dubai telah membangun infrastruktur mutakhir yang meliputi real estate bermutu tinggi dan infrastruktur telekomunikasi fiber dan 4G. Dubai menawarkan insentif seperti 100 persen kepemilikan asing,

12

peluang untuk merepatriasi seluruh modal dan laba, serta pembebasan pajak perusahaan dan penghasilan yang dijamin selama 50 tahun. Negara ini juga mensponsori inisiatif pendukung industri media seperti Festival Film Internasional Dubai, area khusus untuk produksi media, serta hukum hak cipta yang melindungi hak kekayaan intelektual.


Pendekatan UKM di Hong Kong dan Singapura Hong Kong meluncurkan dua program insentif bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mendorong adopsi TIK. Insentif perdana yang diluncurkan pada tahun 2004 mempromosikan penggunaan TIK dalam industri tertentu seperti usaha perjalanan, layanan kesehatan, dan logistik. Program ini mengenalkan dan memberikan dukungan bagi perusahaan untuk mengembangkan sarana TIK, termasuk implementasi sistem, portal, aplikasi dan website, yang dapat meningkatkan efisiensi. Program kedua, yang dimulai pada tahun 2009, fokus pada penciptaan modul pelatihan yang dapat membantu UKM mengasimilasi teknologi tersebut. Modul-modul spesifik tersebut meliputi pemasaran Internet, sarana manajemen klien, perangkat pencarian yang ditingkatkan, dan website yang lebih bagus. Pada bulan Februari 2014, Singapura meluncurkan program ICT for Productivity and Growth (TIK untuk Produktivitas dan Pertumbuhan) dengan alokasi

dana sejumlah $394 juta selama tiga tahun untuk mempercepat adopsi TIK di kalangan UKM dan mendorong produktivitas serta pertumbuhan usaha mereka. Program tersebut bertujuan untuk memperluas penggunaan praktik-praktik TIK yang terbukti kesuksesannya, pilot percontohan teknologi baru, serta memastikan konektivitas berkecepatan tinggi bagi perusahaan. UKM yang memenuhi syarat menerima subsidi hingga 70 persen dari biaya pendekatan TIK yang mereka terapkan. UKM juga didorong untuk melakukan percontohan atas teknologi baru seperti penggunaan sensor, analitika data, atau robotika dengan subsidi hingga 80 persen dari biaya proyek dan hingga $788.000 per UKM. Selain itu, program ini mendorong konektivitas berkecepatan tinggi untuk UKM dengan subsidi sebesar 50 persen dari biaya bulanan langganan internet fiber berkecepatan 100 mbps dan 50 persen dari biaya pemasangan akses Wi-Fi di lokasi fisik mereka.

usaha kecil dan menengah (UKM) yang menyerap sekitar

signifikan. Insentif bagi UKM untuk menggunakan TIK

108 juta tenaga kerja dan menyumbang sekitar 60%

dalam memodernisasi sistem bisnis dasar (termasuk

dari total PDB negara.12 95% dari semua perusahaan

pembukuan, pembayaran gaji, dan manajemen supply

di Indonesia adalah UKM dan merupakan pencipta

chain) dapat membantu. Zona pengembangan dan

lapangan kerja terbesar. Namun, UKM cenderung

anggaran khusus TIK untuk mendorong pertumbuhan

kurang produktif dibanding perusahaan besar. Menurut

penerapan teknologi inovatif bagi UKM Indonesia

sebuah studi yang dilakukan oleh OECD (Organization

juga dapat meningkatkan produktivitas (lihat kolom

for Economic Co-operation and Development), rata-rata

“Pendekatan UKM di Hong Kong dan Singapura”).

kontribusi PDB seorang karyawan UKM adalah 139 dolar, dibandingkan 3.514 dolar per karyawan perusahaan

Gagasan 8: Menggunakan TIK untuk mendukung

besar. 13 Kami percaya bahwa menggunakan TIK dapat

sektor-sektor prioritas

meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM secara

TIK dapat memberi kontribusi bagi produktivitas, daya

Proyek e-Choupal di India Pada tahun 2000, sebuah divisi agribisnis dalam salah satu perusahaan konglomerasi India menciptakan suatu sistem rantai pasokan (supply-chain) yang dinamakan e-Choupal. Sistem ini mempermudah para petani dalam menjual hasil bumi pada produsen tanpa harus membayar komisi kepada perantara atau agen. Inisiatif ini telah menjangkau lebih dari empat juta orang petani di 40.000 desa melalui 6.500 kios di sepuluh negara

bagian. Terdapat bukti anekdot bahwa para petani berhasil menggandakan penghasilan mereka di beberapa wilayah tertentu di India.1 Sistem ini dapat diperluas pada pertanian yang membutuhkan presisi, dimana ketersediaan informasi lokal dapat memandu keputusan yang mampu meningkatkan efisiensi dan hasil produksi.

1

“e-Choupal,” ITC, 2015, itcportal.com


13

Penggunaan TIK dalam pertambangan dan minyak bumi Dalam industri berat seperti pertambangan dan minyak bumi, TIK dapat memfasilitasi automasi proses produksi secara komprehensif, mulai dari instrumentasi dan perekaman data lapangan hingga manajemen dan integrasi data, analitika lanjutan, serta estimasi dan visualisasi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan minyak multinasional Eropa terkemuka memantau dan mengoperasikan 40 anjungan lepas pantai di Laut Utara dari sebuah Remote Operations Center (ROC) atau Pusat Operasi Jarak Jauh yang memudahkan dalam memanfaatkan keahlian terpusat mereka di lokasi manapun.

Sebuah perusahaan tambang Australia menggunakan ROC untuk mengoperasikan lokasi tambangnya di pedalaman Australia. Sebelumnya, upaya ini tidak menguntungkan dari sisi ekonomi. Perusahaan minyak nasional di Arab Saudi bergantung pada TIK untuk visualisasi 3D dan pemantauan atas sumursumur minyak mereka. Sedangkan Pertamina, BUMN terbesar di Indonesia dan perusahaan migas terkemuka di kawasan Asia Pasifik, menggunakan TIK untuk meningkatkan akses pada sumber-sumber baru, mengurangi belanja modal, meningkatkan produksi dan menurunkan biaya operasional.

saing, dan pertumbuhan sektor strategis nasional. Contohnya, TIK dapat meningkatkan daya saing sektor transportasi Indonesia, dan para petani dapat meningkatkan produktivitas dengan menggunakan TIK untuk menjual langsung ke konsumen seperti yang sudah dilakukan di industri pertanian India. Industri migas dapat memakai alat-alat TIK seperti visualisasi 3-D dan memonitor sumur minyak untuk meningkatkan produktivitas (lihat kolom “Proyek e-Choupal di India” dan “Penggunaan TIK dalam pertambangan dan minyak bumi”).

permintaan TIK. Misalnya, untuk pembelian komputer pribadi, ponsel pintar atau tablet, pemerintah dapat menyediakan pinjaman berbunga rendah dengan persyaratan yang mudah, melalui kerjasama dengan operator telekomunikasi atau perusahaan teknologi jika memungkinkan. Pemerintah juga dapat menawarkan dana pembelian perangkat serupa untuk para guru dan sekolah-sekolah. Contoh yang bisa ditiru adalah program 1Malaysia netbook, di mana pemerintah Malaysia menargetkan untuk menyalurkan sekitar 2,5 juta komputer untuk pelajar. Pemerintah Malaysia juga memberikan diskon 60 dolar untuk pembelian ponsel pintar.14 Brasil telah meluncurkan inisiatif yang dinamakan PC Connectado, yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu membeli komputer untuk pertama kali dan mengakses internet. Pemerintah Brasil membuat komputer pribadi lebih terjangkau dengan menawarkan kredit berbunga rendah dan memberikan insentif pajak bagi penjual untuk menurunkan harga. 15

Menggunakan TIK untuk memungkinkan pembangunan sosial yang berkelanjutan Gagasan 9: Menggunakan TIK untuk meningkatkan layanan masyarakat Revolusi TIK dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan berbagai cara. Namun, sebagai langkah pertama, Indonesia perlu mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan akses internet bagi masyarakat kurang mampu. Lalu Indonesia dapat memanfaatkan TIK untuk menyediakan pendidikan dengan kualitas lebih tinggi, layanan kesehatan, keamanan publik, transportasi umum, dan layanan keuangan dan pertanian, dengan biaya yang lebih murah. Menggalakkan pertumbuhan inklusif untuk seluruh masyarakat Meskipun penggunaan internet sedang berkembang pesat di Indonesia, namun penetrasinya masih rendah. Terdapat kesenjangan digital yang cukup besar, terutama antara kota-kota besar dan daerah pedesaan. Untuk membantu mengatasi kesenjangan ini, pemerintah dapat mencari cara untuk mendorong 14

Menggunakan TIK untuk memfasilitasi inklusi keuangan (financial inclusion) TIK dapat mendorong inklusi keuangan melalui akses perbankan. Hanya 20% penduduk Indonesia di atas usia 14 tahun yang memiliki rekening di institusi keuangan formal.16 Pengalaman di negara-negara berkembang seperti Kenya dan Filipina menunjukkan bahwa electronic banking dan mobile banking adalah contoh layanan yang populer di masyarakat. Di Filipina misalnya, dua perusahaan telekomunikasi terkemuka di negara itu menawarkan layanan keuangan yang memudahkan pelanggan untuk mentransfer uang dan membayar tagihan melalui ponsel. Kedua perusahaan tersebut mempunyai lebih dari delapan juta pelanggan.


Walaupun operator-operator perbankan dan telekomunikasi di Indonesia telah meluncurkan layanan pembayaran dan produk perbankan mobile, mereka belum dapat mencapai skala penggunaan yang luas. Operator seluler dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan menggunakan jaringannya untuk menawarkan mobile money atau layanan online seperti pengiriman uang, pembayaran tagihan, kredit mikro, dan asuransi mikro. Akan tetapi, hasil yang maksimal bergantung pada penciptaan sebuah ekosistem bagi semua pelaku yang terlibat, termasuk bank dan lembaga keuangan lainnya, operator telekomunikasi, penyedia sistem, serta pengembang aplikasi. Pemerintah Indonesia dapat memainkan peran yang penting dalam memungkinkan terjadinya kolaborasi sehingga terdapat manfaat untuk masyarakat luas serta penciptaan nilai yang setara bagi semua pihak yang terlibat. Pemerintah dapat mempertimbangkan kerangka hukum yang memungkinkan operator seluler untuk menggunakan jaringan yang ada, jaringan distribusi fisik informal yang besar, serta sistem penarikan uang dan pembayaran secara bertanggung jawab, sehingga dapat mendukung Indonesia untuk mencapai target yaitu setengah dari jumlah penduduk menggunakan sistem perbankan formal pada tahun 2018. Memanfaatkan TIK untuk memperbaiki pendidikan tingkat dasar dan menengah Kemitraan pemerintah dengan pengusaha lokal dan perusahaan multinasional dapat memajukan penggunaan teknologi di sekolah-sekolah. Satu program sukses yang menjalankan model ini adalah Jordan Education Initiative (JEI), sebuah kemitraan antara pemerintah Yordania dengan organisasiorganisasi sektor swasta lokal dan global. Pada tahun 2003, JEI memasok peralatan, lab komputer, dan internet broadband ke 100 “sekolah pembaharu” di seluruh negeri. JEI juga membantu menyusun kurikulum e-learning untuk 80.000 siswa dan rancangan pelatihan IT untuk 3.200 guru. Prestasi siswa dalam membaca, matematika, dan sains di sekolah-sekolah pembaharu 7% sampai 10% lebih tinggi daripada di sekolahsekolah lainnya, menurut evaluasi Programme for International Student Assessment. 17 Menggunakan TIK untuk transformasi layanan kesehatan TIK dapat memberi dampak signifikan pada sistem layanan kesehatan Indonesia, dengan menggalakkan kerja sama antar institusi, membantu memperbarui

sistem informasi kesehatan masyarakat, dan meningkatkan akses layanan kesehatan. Apollo Hospitals di India bekerja sama dengan sebuah perusahaan telekomunikasi terkemuka untuk menyediakan layanan medis seperti diagnosis dasar dan pemeriksaan melalui perangkat mobile. Proyek ini dapat membantu India dalam memberikan layanan kesehatan terjangkau dan mudah diakses bagi jutaan orang di daerah-daerah terpencil.18 Afrika Selatan memiliki banyak inisiatif kesehatan mobile yang fokus pada penyakit-penyakit seperti HIV/AIDS dan tuberkulosis. TIK digunakan di antaranya untuk mengingatkan jadwal perawatan dan memberi informasi tentang penyakit. Permintaan informasi tentang HIV/AIDS telah melebihi satu juta per hari, dan persentase pasien yang sudah menyelesaikan rangkaian perawatan tuberkulosis meningkat dari 20% ke 60% selama tahun 2009. Strategi kesehatan elektronik dapat memanfaatkan TIK untuk menyusun bank data rekam medis nasional yang dapat digunakan bersama oleh masyarakat dan penyedia jasa untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Wilayah pedesaan yang membutuhkan layanan medis dapat mengambil manfaat dari telemedicine. TIK pun dapat mendukung program kesehatan baru pemerintah, Indonesia Sehat, yang bertujuan memperbaiki layanan kesehatan masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang diluncurkan pada bulan Januari 2014, juga dapat mengambil manfaat jika menggunakan TIK dengan lebih luas. JKN bertujuan untuk menyediakan asuransi kesehatan bagi seluruh 247 juta penduduk Indonesia pada tahun 2019. 19 Terakhir, TIK dapat membantu rencana pemerintah menggunakan teknologi RFID untuk sistem kartu pengenal elektronik. Program yang dinamakan e-KTP tersebut dimaksudkan untuk menggabungkan data demografi (seperti informasi biografis, biometrik, tanda tangan, dan foto) dengan fitur keamanan data dan manajemen kartu. Dengan cara ini, e-KTP akan berguna bukan hanya untuk sistem kesehatan masyarakat tapi juga untuk pembayaran elektronik, pendaftaran pemilih, layanan pajak, dan pengurusan paspor. 20

Menggunakan TIK untuk meningkatkan keamanan publik Indonesia menghadapi keterbatasan tenaga kerja yang besar dalam penegakan hukum. Pengetahuan


15

dan keterampilan tidak terangkum dalam sistem yang jelas, sehingga profesi ini sangat bergantung pada pertimbangan pribadi. Indonesia dapat melengkapi elemen manusia dengan data historis dan model prediksi berbasis TIK untuk memperkirakan kapan dan di mana kejahatan akan terjadi. Penggunaan PredPol (Predictive Policing), alat yang dikembangkan oleh peneliti di UCLA dan Universitas Santa Clara bekerja sama dengan analis kriminal dan polisi, berhasil mengurangi perampokan di Santa Cruz, California, hingga 27% dari tahun 2011 hingga 2012. Kepolisian lain di AS telah menggunakan teknologi ini dan berhasil menurunkan persentase kejahatan hingga dua digit per tahun. 21 Menggunakan TIK untuk meningkatkan kualitas transportasi umum Kecepatan dan skala urbanisasi yang semakin berkembang di Indonesia meningkatkan kebutuhan sistem transportasi umum yang berfungsi dengan baik. Sejumlah analis memperkirakan biaya langsung

yang ditimbulkan oleh kemacetan di Jakarta saja mencapai 3 miliar dolar per tahun22, dan angka tersebut diramalkan masih akan naik. Untuk memerangi macet, TIK dapat menyediakan ramalan kemacetan dengan menggunakan data tentang posisi kendaraan dan tujuan perjalanan secara real-time. TIK juga dapat menawarkan peringatan kemacetan dan pilihan rute alternatif bagi tiap individu. Gagasan lain adalah jalan tol yang beradaptasi secara dinamis terhadap kepadatan lalu lintas, dan memungut tarif melalui billing otomatis pada perangkat GPS daripada mengandalkan sistem manual. Pemerintah sudah menerapkan TIK pada kartu tol elektronik dan sedang menguji sistem pembayaran elektronik untuk mengelola lalu lintas di seputar Jakarta, serta menggunakan streaming CCTV di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya.23 Gagasan 10: Meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik Pemerintah adalah pengguna TIK terbesar dan

E-government di Estonia, Georgia, dan Kenya Estonia, salah satu negara terkecil di Eropa, berinvestasi secara agresif di bidang teknologi agar seluruh layanan publiknya dapat diakses secara online. Pada tahun 2003, negara tersebut meluncurkan versi pertama dari portal e-government yang menawarkan akses online yang aman untuk sejumlah layanan pemerintahan. Dewasa ini, 1,3 juta penduduk Estonia dapat menggunakan KTP elektronik untuk memilih dalam pemilu, membayar pajak, serta mengakses lebih dari 160 layanan online, meliputi tunjangan karyawan hingga pendaftaran kepemilikan properti. Badan usaha sektor swasta seperti bank dan perusahaan telekomunikasi menawarkan layanan melalui portal negara dan oleh sebab itu memiliki insentif untuk berinvestasi dalam menjaga backbone infrastruktur. Lebih dari 90 persen populasi Estonia memiliki KTP elektronik dan sekitar 10.000 pengguna mengunjungi portal pemerintah setiap harinya.1

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah menciptakan layanan satu pintu berteknologi tinggi dan berorientasi pelanggan yang menawarkan serangkaian layanan, meliputi pembebasan bea cukai, izin usaha baru, akta tanah serta izin kepemilikan kendaraan bermotor, kepada pelanggan individu dan perusahaan. Kenya adalah contoh negara lain yang memanfaatkan TIK untuk meningkatkan peran serta publik, mendukung inovasi yang menjangkau khalayak ramai, serta memastikan transparansi pembangunan. Pada tahun 2011, Kenya menjadi negara Afrika pertama yang meluncurkan portal data terbuka dan memberikan akses informasi pemerintah tentang pendidikan, energi, kesehatan, populasi, kemiskinan, serta sanitasi.2

1

Eric Braverman dan Mary Kuntz, “Innovation in government: India and Estonia,” Juni 2012, mckinsey.com.

Setelah peralihan kekuasaan pada tahun 2003, pemerintah baru Georgia perlu meningkatkan pendapatan negara dan mendorong kualitas dan pelaksanaan layanannya.

16

2

Elana Berkowitch dan Renee Paradise. “Innovation in government: Kenya and Georgia,” September 2011, mckinsey.com.


karenanya memiliki andil yang signifikan untuk merangsang pemanfaatan TIK secara lebih luas. Indonesia dapat mempertimbangkan penyusunan sebuah strategi e-government nasional yang menjabarkan target dan tata waktu pelaksanaan baik di tingkat nasional maupun lokal. Sebagai contoh, Malaysia, Singapura dan Arab Saudi adalah sejumlah negara yang telah memanfaatkan e-government dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan publik mereka. Gebrakan di bidang e-government telah memungkinkan berbagai negara untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik dan efisien. Di banyak negara, lebih dari 70% wajib pajak melakukan pelaporan pajak secara elektronik, dan masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi lainnya secara online, mulai dari memperbarui surat izin mengemudi hingga mengelola jaminan sosial dari pemerintah. Hasilnya, masyarakat mempunyai akses ke layanan publik yang lebih mudah dan cepat. Namun, untuk memaksimalkan dampak diperlukan koordinasi secara luas di antara instansi pemerintah. Saat ini, banyak di antara pemerintah daerah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Meningkatkan kerja sama antardepartemen dan antardaerah melalui tata kelola TI, infrastruktur, layanan, dan pengadaan yang lebih terpusat dapat membantu meminimalkan kesenjangan antardaerah. Untuk meningkatkan efisiensi antardepartemen, Indonesia dapat menerapkan serangkaian sistem wajib yang terstandardisasi pada portal-portal e-government untuk memastikan bahwa layanan digital baru mengutamakan kemudahan bagi pengguna. Di Singapura, masyarakat bisa mendapatkan kartu tanda pengenal baru secara online dengan menggunakan foto paspor digital dan salinan elektronik (scan) kartu tanda pengenal lama. Selain itu, ketika orang mengganti alamat, mereka cukup mengajukan satu laporan, dan sistem secara otomatis akan memberitahu semua badan pemerintah, institusi pendidikan, dan perusahaan swasta terpilih (lihat kolom “E-government di Estonia, Georgia, dan Kenya”).

TIK, Indonesia dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses administrasi berjumlah besar. Gagasan lain adalah menyediakan insentif bagi badan pemerintah yang menggunakan cloud computing untuk mengurangi biaya penyimpanan bank datanya, yang kemudian dapat diakses karyawan badan pemerintah dan juga masyarakat. Ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan layanan kepada masyarakat yang bersih, efektif, dapat diandalkan, dan demokratis, baik dalam kenyataan maupun persepsi.

Indonesia tengah menata visi ke depan di dunia global, dan TIK dapat memainkan peran penting dalam mendukung transformasi yang diharapkan. Sepuluh gagasan yang dibahas di dalam laporan ini memberikan gambaran bagaimana TIK dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan daya saing negara, menciptakan lingkungan yang lebih ramah kepada dunia usaha, dan memberikan keterbukaan dan akses informasi kepada masyarakat, serta layanan pemerintah yang mereka butuhkan. Masa depan Indonesia bergantung pada inovasi teknologi yang menghubungkan, memberi informasi, mendidik, dan mendukung kehidupan masyarakat serta mengangkat kinerja usaha lokal. Dengan menerapkan gagasan-gagasan ini, pemerintah dapat berperan sebagai pusat pemandu dalam menyediakan konektivitas yang lebih luas demi kebaikan bersama untuk masyarakat.

1

Trends in Telecommunication Reform 2010–2011: Enabling Tomorrow’s Digital World, International Telecommunications Union, 2011.

2

The IT-BPM Sector in India: Strategic Review 2014, Nasscom, 2014.

3

Lihat Networked Readiness Index (NRI), sebuah indeks holistik, yang mengukur akses and pengaruh TIK terhadap sebuah negara dalam sepuluh dimensi, oleh Beñat Bilbao-Osorio, Soumitra Dutta, and Bruno Lanvin, editor, The Global Information Technology Report 2014: Rewards and Risks of Big Data, World Economic Forum, 2014, weforum.org.

4

K. P. M. Basheer, “NFON will be the digital backbone of India,” Hindu Business Line, 1 January 2015, thehindubusinessline.com.

5

Pocket Book of Statistics Q3 2014, Malaysian Communications and Multimedia Commission, 2014, skmm.gov.my.

Indonesia juga dapat menginstruksikan agar portalportal pemerintah memasukkan informasi tertentu untuk meningkatkan keterbukaan. Portal pemerintah Kanada memiliki situs di mana masyarakat dapat menemukan dan melihat berbagai informasi seperti pengeluaran dan kontrak pemerintah. Selain itu, dengan memanfaatkan process automation oleh

6

World Cellular Information Service database, Informa Telecoms & Media, 2014, ovum.com.

7

Kim Baroudy, Martin Lundqvist, dan Halldor Sigurdsson, Cost Down: Driving a Network Transformation, McKinsey & Company, March 2013, tmt.mckinsey.com.

8

“PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Upgraded to ‘BB+’ on Sustainability of Financial Position, Stable Outlook,” Standard and


17

Poor’s Rating Services, May 12, 2014. 9

Vikas SN, “Reliance Jio ties up with RCOM for intra-city fibre infrastructure sharing,” Medianama, April 7, 2014, medianama.com. Koesmarihati Sugondo, “Implementation of USO in Indonesia,”

10

Para penulis ingin menghargai kontribusi para anggota tim kerja yang terlibat dalam proyek ini: Shilpa Aggarwal, Sachin Chitturu, Vidhya Ganesan, Christine Tan, dan Susana Utama.

LIRNEasia, September 28, 2013, lirneasia.net. Untuk lebih lanjutnya, baca The archipelago economy: Unleashing

11

Indonesia’s potential, McKinsey Global Institute, September 2012, on mckinsey.com. “Tabel perkembangan usaha kecil dan menengah periode

12

1997–2012,” Badan Pusat Statistik Indonesia, 2014, bps.go.id. Annabelle Mourougane, “Promoting SME Development in

13

Indonesia,” OECD Economics Department working paper, Number 995, October 17, 2012. “Government ups 1Malaysia netbook distribution by 1.5 million,”

14

Choice, December 5, 2012, thechoice.my. Eric Guizzo, “In Brazil, it’s PCs to the people,” IEEE Spectrum, June

15

1, 2005. “Financial Inclusion Data: Indonesia,” World Bank, worldbank.com.

16

“Jordan Education Initiative,” World Economic Forum, weforum.org.

17

Scott C. Beardsley et al., “Fostering the economic and social

18

benefits of ICT,” in The Global Information Technology Report 2009–2010, disunting oleh Soumitra Dutta dan Irene Mia, World Economic Forum, 2010, weforum.org. Jeffrey Hutton, “Indonesia launches world’s largest health insurance

19

system,” Christian Science Monitor, March 10, 2014, csmonitor.com. “Govt to put personal health records on E-KTP,” Jakarta Post,

20

March 28, 2012, jakartapost.com; Victor March, “Realizing a vision,” Global Identification, id-world-magazine.com. “Don’t even think about it,” Economist, July 20, 2013, economist.

21

com; Martin Kaste, “Can software that predicts crime pass constitutional muster?” NPR, July 26, 2013, npr.org. “‘Macet’: How to solve traffic congestion?,” GoLive Indonesia,

22

August 7, 2014, goliveindonesia.com. “E-Toll pass launching,” Jasa Marga, jasamarga.com; Lenny Tristia

23

Tambun, “Second ERP trial to take place on Jalan Rasuna Said,” Jakarta Globe, September 30, 2014, thejakartaglobe.com.

Para penulis juga ingin berterima kasih kepada para kolega McKinsey yang memberikan kontribusi atas saran-saran mereka, termasuk Gassan Al-Kibsi, Henrik Arwidi, Adhikar Babu, Peter Bisson, Torsten Blaeser, Andres Cadena, Sachin Chaudhary, Kaushik Das, Katya Defossez, Driek Desmet, Vikram Dhingra, Kevin Diego, Anthony Goland, Diogo Granate, Andrew Grant, Ferry Grijpink, Mike Hodel, Alain Imbert, Chris Ip, Ashish Jain, Parimol Karnchanachari, Conor Kehoe, Minyoung Kim, Bartlomiej Kubiczek, DiaanYi Lin, Azam Mohammad, Ananth Narayanan, Rasmus Oertel, Jeremy Oppenheim, Vatsala Pant, Rohini Rajan, Aparna Ram, Sergio Sandoval, Sunil Sanghvi, Dikshit Sehgal, Busra Sertalp, Halldor Sigurdsson, Deepika Singh, Seelan Singham, Malin Strandell-Jansson, Elita Subaja, Ozgur Tanrikulu, Gregor Theisen, Oliver Tonby, Mukul Tuli, Alfonso Villanueva, Jonathan Woetzel, Lei Xu, Sophia Xu, Saf Yeboah-Amankwah, Panfei Yin, dan Suyeon Yoo. Selain itu, para penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Penny Burtt, mantan direktur urusan publik McKinsey di Asia; tim hubungan eksternal Sharmeen Alam, Tuty Collyer, Ellie Kiloh dan Mrinalini Reddy; serta Allan Gold dan tim Global Editorial Services, termasuk Heather Byer, John C. Sanchez, Venetia Simcock, dan Sneha Vats. Para penulis juga ingin memberikan penghargaan atas saran-saran dari sejumlah tokoh di Indonesia di luar McKinsey termasuk Sarwato Atmosutarno, Rizkan Chandra, Rinaldi Firmansyah, Shinto Nugroho, Alexander Rusli, Fadzri Sentosa, Alex Sinaga, Indra Utoyo, Arief Yahya, dan Edward Ying. Kami juga berterima kasih kepada beberapa rekan pengusaha Internet di Indonesia yang turut berpartisipasi di dalam forum diskusi TIK serta memberikan wawasan yang relevan: Natali Ardianto, Andi Surja Boediman, Willson Cuaca, Sutanto Hartono, Aldi Haryopratomo, Ryu Kawano, Aulia Masna, Ben Soebiakto, Anton Soeharyo, Evy Soenarjo, Hadi Wenas, dan Danny Wirianto. Michael Gryseels adalah seorang partner senior McKinsey & Company di kantor Singapura yang memimpin praktik TMT di Asia Tenggara; Nimal Manuel adalah seorang partner di kantor Kuala Lumpur, Lorraine Salazar adalah seorang ahli di bidang TMT di Singapura, dan Phillia Wibowo adalah seorang partner di kantor Jakarta. Hak cipta © 2015 McKinsey & Company. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

18


Sumber Daya McKinsey & Company Terkait Telecom, Media & High Tech Extranet McKinsey adalah gerbang dari sejumlah informasi terbaik dan orang-orang paling berpengaruh dalam industri TMT. Extranet menawarkan informasi yang dihasilkan McKinsey yang tidak tersedia di dunia maya secara umum. Website ini diperbarui secara mingguan dengan artikel-artikel baru atas isu-isu dan tren terkini, dan memungkinkan pengguna extranet untuk mengakses artikel McKinsey terpilih dengan berbagai topik seperti telekomunikasi mobile (termasuk data, media, dan broadband), jaringan tetap (fixed), infrastruktur jaringan next-generation, perangkat keras untuk perusahaan, layanan online, perangkat lunak, dan masih banyak lagi. Saluran komunikasi langsung memastikan bahwa pertanyaan serta permintaan Anda akan ditangani dengan baik. Telecom, Media & High Tech Extranet McKinsey akan memudahkan Anda untuk: Mendapatkan informasi ekslusif secara cuma-cuma dan mengakses portal yang secara khusus dirancang untuk industri TMT Mengakses pengetahuan canggih dan terkini, berinteraksi dengan para ahli untuk mendapatkan pemahaman baru, serta menghubungi para ahli di industri Untuk mendaftar, silakan klik tautan ini: https://tmt.mckinsey.com/. Keanggotaan tidak dipungut bayaran serta tanpa kewajiban apapun. RECALL No. 25, Strategi B2B: Menangkap peluang unik. Publikasi ini menyediakan pemahaman baru kepada pelaku TIK di sejumlah area B2B yang berbeda agar meningkatkan pemahaman tentang dinamika pelanggan bisnis serta perangkat yang perlu mereka miliki untuk menghadapi peluang-peluang bisnis baru.

RECALL No. 24, Hidup dalam dunia digital: Menyelaraskan usaha dengan kehidupan online. Tujuan dari edisi RECALL ini, berdasarkan riset, analisis, dan percakapan dengan inovator digital, adalah untuk memandu pelaku TIK pada berbagai jalan untuk pembaruan strategi yang ditawarkan dunia digital. Artikelartikel di dalamnya mengungkapkan cara untuk menyelaraskan strategi dan operasi perusahaan anda Anda dengan dunia digital yang telah dimanfaatkan para pelanggan, sebuah dunia yang diciptakan oleh para pelaku TIK itu sendiri. RECALL No. 23, Operasi: Efisiensi, penyederhanaan, dan peningkatan kinerja. Edisi ini membahas berbagai cara perusahaan TMT dalam menggunakan pendekatan atas peningkatan kinerja sebagai strategi demi meraih daya saing tinggi dalam industri yang dinamis.

Untuk tetap mengikuti riset terbaru kami, kami mengundang Anda untuk memasang aplikasi McKinsey Insights di perangkat iPad atau Android Anda. Aplikasi ini menampilkan serangkaian konten bermanfaat dalam paket yang dirancang untuk mobile dan ramah pengguna: Artikel-artikel dari McKinsey Quarterly, publikasi manajemen utama kami Laporan dari McKinsey Global Institute, pusat riset ekonomi kami Tulisan yang mendalam atas industri, mulai dari consumer goods hingga petrokimia, dan topik fungsional dari manajemen risiko hingga pengembangan kepemimpinan Untuk mengunduh McKinsey Insights ke perangkat Anda, silakan kunjungi Apple iTunes atau Google Play store.

March 2015 Designed by ASO Media Copyright © McKinsey & Company

Sepuluh gagasan untuk memaksimalkan dampak sosio-ekonomi TIK di Indonesia

Recommend Documents