September Green Roof Garden, Namba Park Garden,

LIPUTAN KHUSUS New Site Development (NSD):Terobosan Baru Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi MBR 9

INFO BARU 2 World Habitat Day 2010 Better City,Better Life 16

Green Roof Garden, Namba Park Garden, Kota Osaka, Jepang

Edisi 09/Tahun VIII/September 2010

Percepatan Pencapaian Target MDG’s

Bidang Cipta Karya

daftar isi SEPTEMBER 2010

Berita Utama 4 Percepatan Pencapaian http://ciptakarya.pu.go.id

Pelindung Budi Yuwono P Penanggung Jawab Danny Sutjiono Dewan Redaksi Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria Amin, Susmono, Guratno Hartono, Joessair Lubis, Budi Hidayat Pemimpin Redaksi Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi Djoko Karsono, Emah Sadjimah, Radja Mulana MP. Sibuea, Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri, Indah Raftiarty Bagian Administrasi & Distribusi Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, Harni Widayanti, Deva Kurniawan, Mitha Aprini, Nurfhatiah Kontributor Panani Kesai, Rina Agustin Indriani, Nieke Nindyaputri, Hadi Sucahyono, Amiruddin, Handy B. Legowo, Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, Didiet. A. Akhdiat, Muhammad Abid, Siti Bellafolijani, Djoko Mursito, Ade Syaeful Rahman, Th. Srimulyatini Respati,Alex A.Chalik, Bambang Purwanto, Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, Deddy Sumantri, M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

Target MDG’s Bidang Cipta Karya

Liputan Khusus 9 New Site Development (NSD):Terobosan Baru Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi MBR

Info Baru

4

14 Cipta Karya Cepat Tanggapi Korban Sinabung

16 World Habitat Day 2010 Better City,Better Life

19 15 Kota Terima Hibah Air Minum dan Air Limbah Tahap II dan III

21 LSP – AMI Terima Lisensi

14

Sertifikasi Profesi dari BNSP

Inovasi 23 Pembiayaan Multi Years Solusi Pembangunan Kawasan Kumuh

26 Green Roof Garden,Namba Park Garden,Kota Osaka, Jepang

Resensi 29 Housing in Southeast Asian Capital Cities

23

editorial

Jalan Terjal Mencapai Target MDG’s Bidang Air Minum

Foto Cover : IPA Pramuka PDAM Kota

Banjarmasin berkapasitas 800 liter per detik

Salah satu masalah pokok yang dihadapi dalam pencapaian target Millennium Development Goals (MDG’s) berkaitan dengan sektor air minum adalah kurang tersedianya data yang standar dan akurat, terutama untuk keperluan pemetaan daerah-daerah yang kekurangan air. Beberapa data yang tersedia lebih banyak menggambarkan kondisi pelayanan air minum perpipaan di kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan di kawasan perkotaan sebagian besar kebutuhan air minum masyarakat dipenuhi oleh PDAM yang mempunyai database pelanggan serta pada umumnya mempunyai manajemen lebih baik dibandingkan dengan kawasan perdesaan. Sedangkan pelayanan air minum di perdesaan yang sebagian operatornya adalah organisasi masyarakat setempat, belum mempunyai mekanisme yang jelas mengenai kompilasi data prasarana dan sarana yang ada. Hal lain yang terkait dengan ketersediaan data, saat ini data yang ada lebih banyak menggambarkan kuantitas dibandingkan cakupan nyata dan kualitas prasarana dan sarana yang terbangun sehingga reliabilitas data cakupan air bersih masih dipertanyakan. PDAM sendiri sudah seabrek masalahnya. Diantaranya adalah kelemahan pada perencanaan penyediaan, kelemahan teknis, dan kelemahan manajerial. Perencanaan pelayanan sampai saat ini diakui masih sangat berorientasi pasokan (supply), sehingga sering terjadi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan pasokan air minum. Di sisi lain, kendala utama pada kelemahan teknis adalah terbatasnya anggaran untuk penyempurnaan sistem jaringan pelayanan air minum, mulai dari pengumpulan (intake), jaringan transmisi, instalasi pengolahan air, penampungan (reservoir), jaringan distribusi, hingga sambungan rumah. Sedangkan kelemahan manajerial disebabkan manajemen/pengelola pelayanan air minum tidak dapat menjalankan perannya secara profesional, yang antara lain disebabkan oleh ketidakjelasan hubungan dan kewenangan antara operator (institusi) yang mengelola pelayanan air minum dan regulator yang melakukan pengaturan pelayanan air minum. Belum lagi tentang un-accounted for water yang masih tinggi. Un-accounted for water adalah air yang tidak menghasilkan penerimaan bagi PDAM, atau populer dengan sebutan tingkat kebocoran air. Data menunjukkan bahwa tingkat kebocoran air untuk PDAM seluruh Indonesia antara 22–43 persen, dengan rata-rata sebesar 36 persen. Jumlah ini mencakup kebocoran administratif, misalnya pencurian air dan lemahnya pencatatan meter air, dan kebocoran teknis yang umumnya disebabkan oleh kebocoran pada jaringan pipa distribusi. Penurunan kualitas lingkungan yang terjadi saat ini juga patut diperhitungkan karena sangat berpengaruh terhadap penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya air, terutama untuk memenuhi kebutuhan air baku (raw water) yang akan diolah sebagai air minum. Keterbatasan kuantitas air diperburuk oleh dampak dari desentralisasi, yaitu dengan batasan kewenangan PDAM yang didasarkan atas batas administrasi kabupaten/kota, sehingga daerah yang tidak memiliki sumber air baku yang cukup kesulitan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Semoga jalan terjal untuk mencapai target MDG’s cepat mendapat respon dari semua pihak. Selamat membaca dan berkarya!

.....Suara Anda

Rusunawa Pangkalpinang Saya menilai Rusunawa Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung tidak layak huni karena beberapa hal seperti; a. adanya kebocoran dari lantai 1 – 5; b. air bersih yang kami dapat tidak layak; c. kontruksi bangunan membuat resah; d. tidak adanya jaminan keselamatan untuk tinggal di Rusunawa tersebut. Karena itu, mohon perhatian dan kerjasamanya dan ditindaklanjuti agar kenyamanan yang kami dapat sesuai yang kami bayar. Willy,Pangkalpinang Kepada Yth. Saudara Willy Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: a) Satker Lakbangkim Rusunawa, kontraktor pelaksana dan unit pengelola teknis (UPT)Rusunawa Pangkal Pinang sudah melaksanakan evaluasi pada akhir Agustus 2010 berdasarkan beberapa kebocoran pada unit hunian

terutama di kamar mandi. Pelaksanaan perbaikan tersebut sedang dikerjakan dan direncanakan selesai pada akhir September 2010. Untuk beberapa saat, pelaksanaan terhenti sehubungan dengan masa liburan Hari Raya Idul Fitri; b) Pada pembangunan Rusunawa terdapat sumur dalam (deep well), akan tetapi sumber air yang ada tidak layak dikonsumsi sehingga perlu suplai dari pihak PDAM setempat, untuk itu kiranya mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Pangkal Pinang; c) Untuk konstruksi pada bangunan Rusunawa dijamin tidak ada masalah dan tidak akan ambruk karena sudah direncanakan berdasarkan perhitungan struktur yang handal; d) Jaminan keselamatan dan kemananan dituangkan pada perjanjian sewa-menyewa antara calon penghuni dan unit pengelola teknis (UPT). Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Satker Pelaksana Pengembangan Permukiman, DJCK.

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id Buletin Cipta Karya - 09/Tahun VIII/September 2010

 3

Berita Utama

Percepatan Pencapaian Target MDGs

Bidang Cipta Karya Diana Kusumastuti*)

Anak-anak Kabupaten Gorontalo menikmati mandi dengan air bersih dari PDAM setempat

Berdasarkan pertimbangan tanggung jawab dan kewenangan serta RPJMN 2010-2014 bidang air minum dan sanitasi, maka telah dilakukan exercise perubahan terhadap rencana pencapaian target hasil Tampak Siring, yang menjadi dasar penyusunan program dan strategi Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu hasilnya, kontribusi Pemerintah sesuai Renstra Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebanyak 10,7 juta jiwa atau setara Rp. 11,8 Trilyun; perlu peningkatan menjadi 21.14 juta jiwa atau setara Rp. 23,26 trilyun

S

Seperti pada tradisi sebelumnya, Pemerintah menggelar Rapat Kerja yang melibatkan Ka binet Indonesia Bersatu II dan para kepala daerah dan diadakan di luar Jakarta. Yang masih hangat adalah Rapat Kerja Nasional pada 19 – 21 April 2010 di Istana Tampak Siring Bali yang menghasilkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewe nangan masing-masing, dalam rangka pe laksanaan program-program pembangunan yang berkeadlian melalui Instruksi Presiden Nomor 3 dengan program 1) Pro rakyat; 2) Keadilan untuk semua (justice for all); 3) Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals – MDGs).

4 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun VIII/September 2010

Dalam rangka pelaksanaan program-program tersebut, Direktorat Jenderal Cipta karya Ke menterian Pekerjaan Umum sesuai tugas dan kewenangannya akan melaksanakan “Prog ram Penanggulangan Kemiskinan Berbasis pada Masyarakat” (PNPM Perkotaan, PPIP, PISEW) dan “Program Penjaminan Kelestarian Lingkungan Hidup” yang meliputi Air Minum dan Sanitasi. Air Minum dan sanitasi merupakan bagian MDGs Goals 7 Target 10 yaitu “Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi da sar pada 2015”. Indikator yang digunakan untuk mengetahui pencapaian target MDGs tersebut adalah i) Proporsi penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan dan ii) Proporsi penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Seperti diketahui kondisi saat ini cakupan pelayanan air minum dengan sistem per pipaan masih rendah (Nasional 26,72%; perkotaan 35,03% & perdesaan 14,29%. Se mentara tingkat kehilangan air rata-rata juga masih tinggi yaitu 37% secara Nasional dan tekanan air di jaringan distribusi masih rendah. Demikian pula halnya dengan akses prasarana dan sarana sanitasi dasar yang telah mencapai 78,86% (perkotaan 90,03% dan perdesaan 68,29%). Sementara menurut data BPS, 2009 sanitasi yang layak hanya 51,02% (perkotaan 69,55% dan perdesaan 34%). Kondisi tersebut disebabkan karena kurangnya ketersediaan infrastruktur da sar perkotaan yang layak sehingga sulit untuk meningkatkan daya saing kota, de mikian pula masih perlu ditingkatkannya kapasitas kelembagaan terkait dengan pe nyelenggaraan SPAM dan Sanitasi, serta su litnya pendanaan untuk pengembangan,

BERITAUTAMA operasional dan pemeliharaan SPAM dan Prasarana Sarana sanitasi karena rendahnya tarif dan tingginya beban utang PDAM, dan belum diberdayakannya potensi masyarakat dan dunia usaha secara optimal. Tantangan dan kebijakan bidang air mi num Dalam pencapaian target MDGs, khususnya yang terkait dengan penyediaan air minum, beberapa tantangan yang dihadapi adalah; pertama, kualitas air minum. Kesepakatan kualitas air yang dialirkan ke masyarakat harus memenuhi standar kualitas air layak minum (safe drinking water). Hal ini masih menjadi perdebatan karena adanya kekhawatiran bila air yang dialirkan adalah air minum, maka investasi yang dibutuhkan menjadi sangat mahal dan menjadi beban yang berat bagi PDAM untuk melayani masyarakat dengan menggunakan standar itu. Kedua, cakupan pelayanan air minum. Untuk meningkatkan cakupan maupun kua litas pelayanan air minum kepada masya rakat ada empat hal yang harus dilakukan, yaitu (1) Perencanaan penyediaan air yang mengacu pada permintaan; (2) memobi lisasi seluruh potensi pendanaan untuk memenuhi permintaan yang ada, baik me lalui peningkatan investasi, alokasi anggar an pemerintah maupun penetapan tarif sesuai keinginan membayar dari masyarakat konsumen serta biaya produksi; (3) terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada ma syarakat; dan (4) terus melakukan kampanye pentingnya hidup bersih dan sehat kepada masyarakat sehingga timbul permintaan dari masyarakat dan meningkatkan rasa memiliki atas sistem yang ada sehingga masyarakat mau ikut memelihara dan mengelola pra sarana dan sarana yang terbangun. Tantangan bagi pemerintah adalah bagai mana dana yang terbatas itu benar-benar dapat dimanfaatkan secara strategis serta mampu menstimulasi mobilisasi dana di ma syarakat. Terkait dengan keterbatasan dana pemerintah, tantangan lain yang dihadapi adalah meningkatkan partisipasi aktif dunia usaha, swasta, dan masyarakat untuk turut serta membiayai investasi air minum. Sebagai acuan awal bagi pencapaian target MDG’s adalah data dasar cakupan air minum sehingga tantangan berikutnya adalah menyediakan database yang valid dan akurat, baik untuk kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. Keterlibatan masyarakat, baik dalam proses perencanaan,

pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan, berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran mereka akan pentingnya hidup sehat. Tantangan dan kebijakan bidang sanitasi Dalam pencapaian target MDG’s, khususnya yang terkait dengan sanitasi, beberapa tantangan yang dihadapi adalah; pertama, peningkatan kualitas sarana sanitasi. Hal ini berarti tantangan untuk membangun sarana yang memenuhi kriteria teknis dan standar kesehatan yang di tetapkan tetapi mudah dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat, pemerintah, wakil rakyat, maupun swasta mengenai persoalan sanitasi. Langkah pertama yang harus ditempuh dalam peningkatan penggunaan sarana sanitasi adalah pemberian pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, yang salah satu di antaranya adalah penggunaan jamban. Selain itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan sanitasi, pemerintah, wakil rakyat, dan swasta perlu diberi pen jelasan mengenai pentingnya persoalan sanitasi sehingga mereka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program sanitasi. Dengan mempertimbangkan kondisi, masalah, dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai target MDG’s, khususnya sektor air minum, beberapa kebijakan yang di kembangkan adalah sebagai berikut: • Penyusunan kebijakan dan strategi dalam pencapaian target MDG, mencakup rencana tindak pencapaian target. • Pengembangan alternatif sumber pembiayaan untuk pengembangan maupun pembangunan prasarana dan sarana air minum yang bertumpu pada kemampuan pemerintah kabupaten/kota, melalui: (a) peningkatan partisipasi dunia usaha dan swasta dan (b) optimasi kemampuan pembiayaan masyarakat melalui pemberian sebanyakbanyaknya pilihan sistem pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. • Peningkatan mekanisme penyesuaian tarif untuk sedapat mungkin mengarah pada beroperasinya PDAM secara swadana. • Pengembangan alternatif pola pembiayaan bagi pembangunan dan pengelolaan air minum, antara lain melalui penerbitan obligasi pemerintah daerah (municipal bonds) yang dijamin oleh pemerintah kabupaten/kota dan/atau melalui sekuritisasi (securitization) dengan menjual sebagian saham PDAM kepada masyarakat dan dunia usaha swasta. • Perlindungan sumber air baku secara lintas sektoral dan lintas kabupaten/kota, dengan membentuk Water Board Authority, yang terdiri atas pihak-pihak yang terkait (stakeholders) untuk mengakomodasi jaminan atas kuantitas dan kualitas air baku. • Pengembangan program konservasi alam, lingkungan hidup, dan sumber daya air sebagai upaya mempertahankan keandalan ketersediaan air baku. • Peningkatan kemampuan teknis dan pengelolaan PDAM menuju profesionalisme korporasi serta pemisahan secara tegas antara fungsi operator dan regulator dalam pembangunan dan pengelolaan air bersih. • Peningkatan partisipasi dunia usaha swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air bersih • Pendidikan serta kampanye PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) yang berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan (community empowerment). • Peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan dalam penyediaan dan pengelolaan air bersih pedesaan, serta peningkatan rasa memiliki masyarakat pedesaan melalui pendekatan investasi bersama (sharing investment approach). • Pemberian bantuan teknis dan pelatihan teknis bagi masyarakat pedesaan dalam operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum, serta bantuan teknis dalam pengelolaan air minum. • Perbaikan pemantauan sistem dan evaluasi melalui pendekatan partisipatif. • Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Nasional Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan • Bantuan pendampingan bagi PDAM untuk memperbaiki kinerjanya menuju pro fesionalisme. • Peningkatan peran aktif masyarakat melalui sharing invesment approach, • Penyusunan format dan kriteria pencatatan data dasar cakupan pelayanan air bersih pedesaan maupun perkotaan.

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun VIII/September 2010

 5

Dengan mempertimbangkan kondisi, masa lah, dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai target MDGs,khususnya bidang sanitasi, beberapa kebijakan yang dikembangkan adalah sebagai berikut; per tama, peningkatan kepedulian masyarakat, pemerintah, wakil rakyat, dan swasta ter hadap persoalan sanitasi. Kedua, pening katan penggunaan jamban. Kebijakan yang ditempuh adalah mendorong penyediaan sarana sanitasi dasar yang terjangkau oleh masyarakat, mudah dioperasikan dan di pelihara oleh masyarakat, dan penyebar luasan (diseminasi) pilihan-pilihan tekno logi sederhana dan tepat guna di bidang sanitasi bagi masyarakat. Ketiga, penyusunan kebijakan dan strategi dalam pencapaian target MDG’s yang mencakup rencana tindak pencapaian target. Untuk mencapai target pencapaian tersebut, maka Direktorat Jenderal Cipta Kar ya telah melakukan Rapat Teknis Percepatan MDGs selama bulan Juni 2010 di 4 regional wilayah yaitu, Wilayah I dilaksanakan di Medan untuk Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Sumatera Selatan, dilanjutkan

Rekapitulasi Kondisi Eksisting 2009 dan Rencana Tahun 2015 PDAM seluruh Indonesia Jumlah Unit

No Kabupaten/Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua TOTAL

Kapasitas Terpasang [L/dt]

Kapasitas Produksi [L/dt]

Kehilangan air [%]

Jumlah SR [unit]

Cakupan pelayanan [%]

Eksisting 2009

Rencana 2015

Eksisting 2009

Rencana 2015

Eksisting 2009

Rencana 2015

Eksisting 2009

Rencana 2015

Eksisting 2009

Rencana 2015

Eksisting 2009

Rencana 2015

14 kota; 20 Ikk 6 Kota; 16 IKK 8 kota; 83 Ikk 3 kota; 44 IKK 5 kota; 7 IKK 10 Kota; 93 IKK 6 kota; 49 IKK 4 IKK 1 kota; 3 IKK 32 kota; 107 IKK 33 kota; 134 IKK 9 kota; 35 IKK 46 kota; 218 IKK 4 Kota; 21 IKK 14 Kota; 31 IKK 8 kota; 14 IKK 14 kota; 10 IKK 11 kota, 54 IKK 7 kota, 64 IKK 5 kota, 33 IKK 5 kota; 80 IKK 5 Kota; 18 IKK 6 kota; 28 IKK 7 kota; 25 IKK 1 kota; 10 IKK 4 kota 3 Kota; 8 IKK 6 Kota; 17 IKK 3 Kota 4 Kota; 1 IKK 280 Kota; 1134 IKK

14 kota; 25 IKK 6 Kota; 18 IKK 8 kota; 93 IKK 4 kota; 56 IKK 5 kota; 10 IKK 11 Kota; 118 IKK 6 kota; 96 IKK 5 IKK 1 kota; 14 IKK 32 kota; 124 IKK 33 kota; 143 IKK 9 kota; 35 IKK 46 kota; 275 IKK 4 Kota; 25 IKK 14 Kota; 31 IKK 8 kota 26 IKK 14 kota; 10 IKK 11 kota, 59 IKK 7 kota, 91 IKK 5 kota, 37 IKK 6 kota; 84 IKK 5 Kota; 19 IKK 6 kota; 37 IKK 7 kota; 25 IKK 1 kota; 12 IKK 4 kota 3 Kota; 10 IKK 6 Kota; 17 IKK 3 Kota 4 Kota; 1 IKK 283 Kota; 1497 IKK

2,164 7,670 4,133 1,708 2,012 6,108 931 1,739 90 340 18,137 16,951 1,973 23,373 1,268 4,602 2,643 3,938 2,834 1,607 3,500 5,390 2,519 691 1,353 1,054 500 395 687 662 441 1,065 122,473

3,305 9,723 6,109 2,766 2,654 9,283 941 3,394 100 475 26,119 27,927 2,515 35,276 3,087 5,881 5,191 13,659 3,714 3,310 6,695 7,736 3,519 911 2,013 1,864 1,092 545 737 1,112 441 1,230 193,320

1,782 7,492 3,021 1,192 1,514 4,469 775 1,238 80 237 14,582 12,763 1,488 18,998 1,088 3,978 2,116 1,870 2,125 1,228 3,087 4,421 1,851 508 1,045 920 406 305 539 536 261 781 96,693

3,710 9,808 5,258 3,277 2,583 8,010 783 2,503 113 411 21,130 20,974 1,945 25,813 5,544 4,866 3,533 2,900 3,758 2,778 4,849 5,786 2,988 599 1,400 1,664 761 736 812 1,158 603 1,050 152,103

43.86 22.80 37.38 43.09 30.85 34.13 46.81 42.58 39.00 42.55 31.79 34.29 33.58 32.98 25.81 24.78 27.23 32.41 36.27 18.58 28.72 26.30 58.76 10.84 33.07 32.38 35.04 29.31 37.64 25.76 51.14 26.73 32.48

43.49 23.58 37.61 36.94 32.18 28.25 46.71 41.75 25.00 41.68 29.69 33.65 23.01 26.64 23.61 19.71 21.07 35.53 33.67 18.13 28.62 26.69 57.03 7.86 31.91 32.24 35.49 26.36 35.22 24.89 42.16 16.47 30.09

115,894 465,483 227,399 59,419 157,172 220,842 35,359 61,092 1,856 22,874 1,008,438 883,635 109,297 1,248,382 67,848 283,030 153,345 76,529 136,763 90,214 211,643 288,045 89,838 31,656 72,353 57,472 44,173 26,800 22,918 57,299 19,624 36,554 6,383,247

296,167 658,232 451,361 227,088 272,381 519,283 36,459 184,751 4,968 42,320 1,814,094 1,800,751 171,552 1,965,558 357,076 358,044 275,549 181,219 251,007 263,236 389,165 448,510 197,179 41,742 117,597 129,208 75,762 76,800 44,827 137,670 45,058 52,959 11,887,572

30.86 25.92 39.83 22.07 23.77 14.37 58.82 13.92 13.17 52.67 25.76 22.44 28.29 31.42 13.45 52.31 24.65 34.99 21.82 18.27 28.35 38.42 23.63 15.75 46.33 26.94 35.23 23.21 27.57 48.03 30.11 10.66 27.97

61.78 39.46 49.15 33.82 43.43 35.95 50.85 31.75 50.13 66.47


39.60 40.08 38.75 50.82 47.37 53.66 53.78 38.95 37.21 50.70 49.83 50.85 49.69 17.71 55.22 53.07 49.07 53.11 40.48 76.06 56.25 31.10 46.76

BERITAUTAMA Regional 2 di Jakarta untuk Propinsi Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Wilayah Regional 3 dilakukan di Surabaya yang meliputi propinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Dan terakhir Regional IV dilakukan di Makasar untuk propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gororntalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dalam Rapat Teknis tersebut selain meng undang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi juga mengundang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Bappeda Ka bupaten Kota terpilih untuk mengetahui dan memahami kondisi pelayanan Air Mi num dan sanitasi di setiap Propinsi dan kabupaten/kota dan secara bersama – sama merumuskan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempercepat pencapaian target MDG’s. Selanjutnya Rapat Teknis ini akan ditindak lanjuti dengan Konsolidasi di tingkat Propinsi kepada seluruh Kabupaten/ Kota yang tidak diundang pada saat Rapat Teknis tersebut. Intake air minum untuk pelayanan kawasan Ransiki , Kab. Manokwari, Papua Barat

Kebutuhan air baku [L/dt]

Kebutuhan biaya [Rp. Juta] berdasarkan harga satuan

Rencana Pendanaan sampai dengan 2015 [Rp. Juta]

Kapasitas s.d. 2015

APBD/ PDAM

APBD Prov

APBN

KPS

Perbankan

Swadaya

TOTAL

540 120 290 150 1,335 10 1,135 455 90 8,142 6,771 220 6,556 380 1,670 1,335 1,567 3,498 2,294 616 220 220 30 756 326 577 300 39,601

59,955 124,150 305,213 179,450 683,806 3,875 114,338 5,742 32,050 607,348 951,473 79,466 1,815,173 348,089 150,497 14,045 159,162 21,162 239,247 276,982 397,016 94,308 24,728 15,009 169,126 17,829 700 78,170 164,799 96,547 7,229,455

38,683 5,750 44,000 3,250 111,856 675,199 6,063 44,200 5,538 6,267 940,806

247,656 84,578 54,618 75,398 240,554 8,971 261,517 6,500 45,500 15,867,348 1,311,359 184,100 1,540,125 153,787 81,151 134,481 26,135 158,178 1,141,430 4,036 217,281 635,580 60,000 83,529 157,567 7,050 7,000 30,480 218,000 29,612 64,048 23,137,568

25,100 27,100 371,000 998,900 35,000 13,000 237,500 151,544 1,859,144

244,000 1,050,407 227,338 39,467 31,942 99,000 28,000 26,000 36,000 42,000 56,630 10,000 1,890,784

144,218 154,199 179,170 119,663 92,167 1,050,407 98,927 21,246 15,557 620,310 738,092 49,804 575,981 231,382 60,011 97,763 83,752 91,395 138,418 142,018 128,372 65,213 8,069 36,195 57,389 25,271 40,000 20,374 64,296 23,659 14,328 5,187,648

490,512 368,677 179,170 792,594 350,265 232,889 12,846 845,782 33,489 61,057 18,996,442 3,046,455 392,570 3,963,220 850,796 319,660 272,289 269,049 544,235 1,519,094 465,036 799,298 795,102 92,797 286,278 384,082 60,150 47,700 129,024 447,095 53,271 181,190 37,282,113

Jumlah PDAM dengan kondisi:

Unit Unit Distribusi Produksi & Pelayanan

Biaya SR

TOTAL

261,023 498,079 477,040 157,336 162,139 2,346,612 2,287 378,476 43,450 30,873 2,025,705 2,525,213 170,143 3,174,452 415,981 435,511 582,693 3,641,247 201,244 449,483 742,088 565,084 178,261 50,311 150,933 185,337 135,382 34,303 11,434 125,778 41,164 20,199,061

144,218 154,199 179,170 119,663 92,167 232,889 98,927 21,246 15,557 620,310 738,092 49,804 575,981 231,382 60,011 97,763 91,256 91,395 138,418 142,018 128,372 65,213 8,069 36,195 57,389 25,271 40,000 20,374 64,296 23,659 14,328 4,377,633

655,220 1,129,284 1,113,067 427,679 409,584 1,851,314 839,866 106,309 75,996 4,586,012 5,681,678 382,891 7,184,086 1,045,744 912,606 1,238,496 7,219,690 485,369 1,018,367 1,594,795 1,234,632 414,193 106,562 331,675 420,221 290,308 107,155 42,759 310,530 23,659 94,914 41,334,659

249,979 477,006 456,857 150,679 155,279 826,702 2,190 362,463 41,612 29,566 1,939,998 2,418,372 162,944 3,433,653 398,381 417,084 558,040 3,487,186 192,730 430,466 710,690 541,176 170,719 48,182 144,547 177,495 129,654 32,852 10,951 120,456 39,422 18,317,329

Tarif Air > Tarif Air < Biaya Biaya Produksi Produksi

4 4 3 0 1 3 0 3 0 0

17 4 13 0 5 11 4 7 3 2

14 20 2 28 2 6 4 1 3 1 1 2 3 2 2 1 1 0 2 3 0 1 117

7 14 3 10 2 2 2 13 9 13 9 7 6 0 5 6 2 4 4 3 3 3 193

Sehat

Kurang Sehat

Sakit

0 7 4 1 0 2 0 0 0 0 0 17 23 2 3 4 6 2 1 1 2 8 5 0 1 3 1 1 0 2 0 0 1 97

5 1 5 2 2 1 2 0 1 0 0 3 3 3 1 1 1 1 4 6 8 1 1 0 0 1 0 2 0 1 2 2 2 62

16 4 5 4 5 7 2 11 2 2 0 1 5 0 4 0 1 3 14 1 4 1 1 9 0 3 8 0 4 2 4 1 1 125


 7

BERITAUTAMA Di pertengahan jalan menyiapkan rencana tindak bagi pemerintah kabupaten/kota, propinsi dan juga pemerintah pusat, BPS mengusulkan adanya perubahan target 7C Goal 7 dari yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rakernas antara Presiden bersama para Gubernur seluruh Indonesia di Tampak Siring. Adapun alasan perubahan yang disampaikan oleh BPS adalah perlunya koreksi data BPS tahun 1993 sebagai base line karena ada kesalahan. Dengan demikian tingkat akses air minum dan sanitasi mengacu pada panduan yang dikeluarkan oleh PBB untuk pencapaian target MDG’s 2015 perlu perubahan. Tabel di bawah ini adalah angka target sandingan hasil Tampak Siring dan usulan perubahan dari BPS. Angka Tampak Siring (%)

SEKTOR AIR MINUM Nasional (National) Perkotaan (Urban) Perdesaan (Rural) SEKTOR SANITASI Nasional (National) Perkotaan (Urban) Perdesaan (Rural)

Angka koreksi BPS (%)

Baseline 1993

Existing 2009

Target 2015

Baseline 1993

Existing 2009

Target 2015

20.90

47.63 49.79 45.65

60.30 57.54 61.60

37.73 50.58 31.65

47.71 49.82 45.72

68.87 78.19 61.60

24.74 56.60 11.08

51.02 69.55 34.00

62.37 78.30 55.54

24.74 53.60 11.08

51.02 69.55 34.00

62.37 76.80 55.54

Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana dana yang terbatas itu benar-benar dapat dimanfaatkan secara strategis serta mampu menstimulasi mobilisasi dana di masyarakat. Terkait dengan keterbatasan dana pemerintah, tantangan lain yang dihadapi adalah meningkatkan partisipasi aktif dunia usaha, swasta, dan masyarakat untuk turut serta membiayai investasi air minum.

Berdasarkan pertimbangan tanggung jawab dan kewenangan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 bidang air minum dan sanitasi, maka telah dilakukan exercise perubahan terhadap rencana pencapaian target hasil Tampak Siring tersebut yang menjadi dasar penyusunan program dan strategi Pemerintah dan pemerintah daerah yang hasilnya adalah sebagai berikut: a. Air minum i. Dari kondisi akhir tahun 2009 target MDG’s diharapkan dapat mencapai pertambahan akses pelayanan untuk 39 juta jiwa; menjadi 55,55 juta jiwa ii. Kontribusi Pemerintah sesuai renstra Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebanyak 10,7 juta jiwa atau setara Rp. 11,8 Trilyun; perlu peningkatan menjadi 16,94 juta jiwa atau setara Rp. 18,66 trilyun iii. Kontribusi pemerintah daerah melalui potensi pendanaan yang dimiliki pemda/PDAM/ KPS/pinjaman perbankan semula sebesar 20 juta jiwa atau setara Rp. 22 Trilyun perlu tambahan kontribusi Pemda melalui pengembangan SPAM di perdesaan sehingga menjadi sebesar 25,45 juta jiwa atau sebesar Rp. 28 trilyun; iv. Kontribusi masyarakat melalui upaya mandiri mendapatkan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi sebanyak 13,15 juta jiwa. b. Sanitasi i. Dari kondisi akhir tahun 2009 target MDG’s diharapkan dapat mencapai pertambahan akses pelayanan terhadap sekitar 32 juta jiwa; dengan adanya perubahan target maka akses sanitasi sampai dengan tahun 2015 berubah menjadi 26,87 juta jiwa; ii. Kontribusi Pemerintah sesuai Renstra Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebanyak 5,2 juta jiwa atau setara Rp 4,985 trilyun; iii. Potensi kontribusi DAK bidang sanitasi sebesar 3,3 juta jiwa atau setara Rp. 1,7 trilyun; iv. Potensi kontribusi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sebanyak 23,4 juta jiwa, namun berdasarkan perubahan target tersebut maka potensi konstribusi pemerintah daerah berkurang menjadi sebesar 18,37 juta jiwa. Dengan menggunakan perubahan angka target 2015 menjadi 76,80 maka posisi Direktorat Jenderal Cipta Karya tetap dalam mencapai akses aman untuk percepatan target MDG’s bidang Sanitasi melalui Konstribusi Pemerintah sesuai Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Konstribusi DAK, dengan tetap mendukung upaya pemerintah daerah, swasta dan masyarakat melalui public campaign. Untuk menempuh upaya tersebut maka Rencana Tindak Percepatan Pencapaian MDG’s perlu dituangkan ke dalam dokumen RPIJM Kabupaten/kota di seluruh propinsi, untuk hal


tersebut maka melalui PPK Perencanaan dan Pengedalian perlu memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan review RPIJMnya. *) Anggota Tim Penyusun Percepatan MDGs Bidang Cipta Karya

Liputan Khusus

LIPUTANKHUSUS

New Site Development (NSD):

Terobosan Baru Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi MBR Amiruddin*) & Dewi Chomistriana **)

T

Kawasan Permukiman Baru ( New Site Development ) di Kelurahan Toro, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Terobosan baru pengadaan rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) telah dimulai. Tiga model pemukiman baru (New Site Development / NSD) di Sulawesi telah di bangun oleh Ditjen Cipta Karya (Kementerian Pekerjaan Umum) dengan pola kemitraan baru, melalui program NUSSP (Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project). Dalam model baru ini, pola pembangunan rumah lama dengan hanya melibatkan pe ran tunggal Pengembang (Developer) te lah digantikan dengan merangkul peran serta aktif yang lebih luas antar elemen masyarakat. Tidak hanya melibatkan refor masi kebijakan perumahan di tingkat pe merintah pusat, namun juga merangkul ke pedulian Pemerintah Daerah, BPN (Badan Pertanahan Nasional), Pengembang, Swasta Perbankan, dalam hal ini adalaah BTN (Bank Tabungan Negara), dan masyarakat luas di

daerah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan keringanan dengan sistem subsidi bunga dengan bekerja sama antara Pihak Pengembang (Developer) dan dunia perbankan. Sejak diletakkannya batu pertama pem bangunan di tahun 2009, deretan rumah bagi MBR kini mulai terbangun berdiri kokoh dan layak huni di daerah Lipu (Kota Bau-Bau), Toro (Kabupaten Bone) dan Madatte (Kabupaten Polewali Mandar), tiga lokasi dilaksanakannya program NSD. Dan kini, masyarakat boleh lega, Peme rintah Daerah setempat menegaskan, ru mah bagi MBR ini akan dituntaskan pemba ngunannya pada tahun 2010, sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati an tara Ditjen Cipta Karya dan ADB (Asian De velopment Bank), sebagai pihak penyandang dana. Hal itu juga ditargetkan oleh Tim ADB saat

kunjungan acara Review Mission ADB, 29 Juni – 1 Juli 2010 lalu, di tiga lokasi NSD; Bau-Bau, Toro dan Madatte di Sulawesi. Pengadaan hunian baru bagi MBR ini di ikuti pula oleh pembangunan sarana dan prasarana lingkungan perumahan, seperti: pekerjaan pembangunan jalan, drainase, sara na air bersih, sanitasi, serta jaringan listrik. Seluruh pekerjaan fisik ini didanai oleh ban tuan ADB Loan, Sharing APBD dan Swadana yang dihimpun masyarakat. Untuk Kabupaten Bone, program pemba ngunan hunian baru NSD dilakukan di Ke lurahan Toro. Dari rencana pembangunan rumah bagi MBR sebanyak 135 unit, saat ini telah 110 calon penghuni memenuhi pro ses akad kreditnya. Sementara untuk Ka bupaten Polewali Mandar, pembangunan hunian baru dilakukan di Kelurahan Madatte. Direncanakan akan dibangun 90 unit ru mah MBR. Sampai saat ini, sekitar lima puluh


 9

persen lebih, calon penghuni telah memenuhi akad kreditnya. Dan untuk di Kota Bau-Bau, wilayah pembangunan hunian bagi MBR dari NUSSP ini dapat dijumpai di Kelurahan Lipu. Sekitar 132 rumah akan dibangun bagi MBR di kota paling tenggara dari pulau Sulawesi ini. Sekitar 78 user telah tercatat memenuhi akad kreditnya. Kemajuan pembangunan di tiap lokasi tersebut terus dipantau oleh Tim ADB dan Ditjen Cipta Karya, melalui komunikasi de ngan Pemerintah Daerah. Contohnya adalah melalui kunjungan lapangan Review Mission ADB 2010, 29 Juni- 1 Juli lalu. Kunjungan ADB ke NSD Bau-Bau Perjalanan rombongan Tim ADB dan Ditjen Cipta Karya ke lokasi-lokasi NSD di Sulawesi ini dimulai dengan meninjau lokasi NSD di Bau-Bau, pada hari Selasa, 29 Juni 2010. Di wilayah pusat kerajaan Buton ini, tim diterima oleh Moh. Abduh, STP, MSi., Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dari Bappeda dan PM Kota Bau-Bau berserta tim SKPD Bau-Bau lainnya, Abduh, mewakili Pemerintah Kota BauBau menuturkan bahwa pihaknya optimis dapat menuntaskan penataan kawasan ku muhnya sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan Ditjen Cipta Karya dan ADB. Abduh juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah kotanya menempatkan pe nyelesaian pembangunan rumah layak huni bagi MBR di kawasan NSD Lipu sebagai pri oritas. Menurutnya, percepatan penyelesai an program NSD dipantau langsung oleh Walikota Bau-Bau, Drs. M.Z. Amirul Tamin. “Beliau turun langsung ke lapangan untuk mengecek kemajuan pekerjaan penyelesaian program NSD. Sehingga, kami optimis pem bangunan NSD dapat dituntaskan sesuai dengan kontrak September mendatang,” te rang Abduh yakin. Terkait target tersebut, kota yang pernah menjadi pusat Kesultanan Buton ini memang tengah tancap gas memenuhi komitmennya dalam mengadakan rumah layak huni bagi warganya. Verifikasi user dan pembangunan fisik NSD terpantau mengalami kemajuan di akhir Juli 2010 ini. Begitupula dengan pekerjaan konstruksi rumah, pengurusan sertifikat tanah dan sistem layak operasi ke listrikan kini tengah digebyar oleh Peme rintah Kota Bau-Bau. Untuk rumah NSD Bau-Bau, kini sudah mulai tumbuh deretan rumah bercat hijau, berukuran 4,5 x 6 m2 diatas tanah 150 m2,

di atas bukit Kawasan Palagimata. Menurut Dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wi layah) Bau-Bau, wilayah hunian baru ini menjadi kawasan alternatif masyarakat BauBau yang memiliki prospek investasi tinggi di masa depan, karena terletak berdekatan dengan kawasan strategis Simpang Lima. Dengan lokasi yang strategis tersebut, ka wasan NSD di Lipu ini memiliki potensi ak sesibilitas yang tinggi bagi simpul aktivitas calon penghuninya, karena dilewati oleh lima ruas jalan utama. Terkait dengan kemajuan verifikasi user, Abduh memaparkan bahwa saat ini sudah sekitar 202 warga yang menyerahkan berkas dan diwawancarai Satker NSD/PemKot. Dari jumlah tersebut, 132 user telah membayar uang muka dan biaya proses. Dan sekitar 132 user dinyatakan BTN lolos seleksi dan telah diwawancarai. Sekitar 103 user kemudian telah ditetapkan akad kredit berikut pener bitan SP3K dan sertifikasi kavlingnya. Calon user NSD Bau-Bau ini dijaring dan diseleksi dari kelurahan–kelurahan yang ter dapat kawasan kumuh di Bau-Bau, dan pada umumnya adalah kelurahan-kelurahan yang terletak di daerah pinggiran pantai maupun bantaran sungai, yaitu : Kelurahan Wameo, Bone-bone, Tarafu, Kaobula, Nganganauma la, Wajo, Tomba, Bataraguru, Wangkanapi dan Batulo. Kunjungan ADB ke NSD Bone Setelah meninjau ke lokasi NSD Bau-Bau, rombongan Tim ADB Mission dan Ditjen Cipta Karya, pada 30 Juni 2010, berkesempatan meninjau lokasi NSD di Toro, Kabupaten Bone. Asisten II Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten


Bone, Irwansyah mengatakan, usaha mere lokasi kawasan padat yang tersebar di se jumlah lokasi di pesisir Bone ke satu lokasi permukiman yang lebih tertata sebenarnya sudah sejak lama menjadi keinginan Pe merintah Kabupaten Bone. Bupati Bone per nah mengeluarkan sebuah keputusan ten tang pembangunan kawasan baru bagi warganya. Ketetapan itu menyebutkan, un tuk efisiensi dan efektivitas kegiatan warga yang selama ini tersebar di sepanjang Teluk Bone, perlu secara bertahap kegiatan warga diarahkan dan dipusatkan ke kawasan baru yang mandiri. Sejak itulah, warga dan nelayan yang sebelumnya tinggal di kawasan padat dan kumuh yang tersebar di berbagai lokasi di pesisir Teluk Bone kemudian dianjurkan untuk pindah di kawasan baru NSD Toro. “Selain membantu permukiman warga dan nelayan yang selama ini tak layak huni, pembangunan kawasan permukiman baru ini juga untuk memudahkan warga dan ne layan melakukan semua kegiatannnya,” ujar Irwansyah. Dari 2,61 hektar lahan yang disediakan Pemerintah Kabupaten untuk kawasan NSD, di antaranya dibangun untuk fasilitas sarana dan prasarana warga di NSD Toro, seperti untuk bangunan mesjid, ruang pertemuan warga dan sekolah TK (Taman Kanak-Kanak). Sejak awal tahun 2010 hingga pertengahan tahun ini, jumlah rumah yang dibangun su dah mencapai 143 unit. Rinciannya, menu rut BTN Bone, 101 user sudah akad kredit, 11 persetujuan dan 31 sedang dalam tahap proses pemberkasan. Kunjungan ADB ke NSD - Polewali Mandar Melalui rute darat Sopeng – Bone, rombongan

LIPUTANKHUSUS

Kawasan Permukiman Baru ( New Site Development ) di Kota Bau-Bau , Sulawesi Tenggara. Tim ADB Mission dan Ditjen Cipta Karya, pada hari Kamis 1 Juli 2010, meninjau lokasi NSD di Madatte, Kabupaten Polewali Mandar. Di wilayah yang menjadi sentra kesultanan Mamasa ini, rombongan diterima langsung oleh Drs. A.Ali Baal, MP, MSi., Bupati Polewali Mandar. Menurut Ali, upaya menjembatani peran pemerintah untuk memenuhi hak rakyat memperoleh permukiman yang layak me rupakan misi dan arah pembangunan ka bupatennya. “Pemanfaatan lahan-lahan Pe merintah Kabupaten dan penyediaan akses dukungan infrastruktur oleh pemerintah pu sat melalui Kementrian Pekerjaan Umum di kawasan baru NSD Madatte merupakan salah satu contohnya,” katanya. Lebih lanjut, Ali memaparkan bahwa pe nataan kawasan atau pemanfaatan lahan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan otonomi daerah. Peruntukan ruang merupa kan perwujudan kemauan misi pemerintah daerah yang bersangkutan. Peraturan mem bolehkan Pemerintah Kabupaten mengo lah lahannya untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung fungsi-fungsi perkotaan, terma suk penyelenggaraan pembangunan permukiman baru bagi MBR yang layak dan ter jangkau, seperti NSD di Madatte. Ia juga menuturkan pentingnya Peme rintah Pusat dan ADB terus mendukung upaya pemerintah daerah di dalam program peningkatan kualitas permukiman, seperti pengembangan site-model NSD di wilayahwilayah Polewali lainnya, terutama bagi MBR.

Butuh Kerja Sama Lintas Sektoral Menurut Adhi Suyuthi, Developer NSD Pole wali, subsidi negara dalam mengembangkan permukiman cukup membantu sehingga pengembalian investasi misalnya, dapat ter jangkau selama 15 tahun oleh masyarakat. “Dengan subsidi ini, tarif kredit sudah dibuat sangat murah. Di NSD Polewali ini misalnya, tarif kredit sebesar Rp 400 ribuan per bulan, sudah termasuk cicilan pokok berikut bunga,” jelasnya. Adhi juga memaparkan bahwa di tengah komersialisasi lahan perkotaan, penyediaan pemukiman untuk seluruh lapisan masya rakat membutuhkan konsolidasi lahan se bagai bentuk efisiensi. “Kita merintis delapan blok untuk rumah MBR di Madatte, sehingga mereka dapat tinggal dengan kondisi lebih layak, sehingga dapat mendukung penataan lingkungan,” je lasnya. Efisiensi, menurutnya, dibutuhkan karena lahan tidak dapat dihitung untuk kelompokkelompok berkemampuan ekonomi tertentu saja. Kawasan potensial secara ekonomis juga perlu dikonsolidasikan untuk MBR, seperti dalam bentuk kredit rumah sederhana se perti di NSD Madatte. “Untuk mewujudkan efisiensi ini, dibutuh kan kemitraan antara dunia usaha yang dan pemerintah daerah. Konsolidasi lahan mensyaratkan kerja sama lintas sektoral. Kerja sama yang baik akan menjamin lingkungan yang dikonsolidasikan dapat berkembang bagi semua komponen masyarakat yang menghuni di dalamnya,” kata Adhi mengi ngatkan. Kemajuan User dan Infrastruktur Tiga wilayah di Sulawesi ini memang tengah tancap gas memenuhi komitmennya da lam mengadakan rumah layak huni bagi warganya. Verifikasi user dan pembangunan fisik NSD terus dikejar kemajuannya. Begitu pula dengan pekerjaan konstruksi rumah, pengurusan sertifikat tanah dan sistem layak operasi kelistrikan kini tengah digebyar oleh Pemerintah Kota Bau-Bau, Bone dan Polewali Mandar. Indikator keseriusan dan kemajuan pem bangunan NSD yang ditunjukan Pemerintah Daerah beserta stakeholder terkait, Pengem bang (Developer), BPN, PLN, PDAM dan BTN. Untuk mencapai target user, maka proses sosialisasi NSD juga dilakukan kembali dan diperluas ke kelurahan sekitar lokasi target. Selain itu, sebagai komitmen dari BTN untuk

membantu dan memberikan pelayanan ter baik bagi MBR, BTN juga menetapkan nilai tambah yang kompetitif bagi nasabah NSD. Masing-masing user dikenakan cicilan rumah yang terjangkau dengan subsidi bunga se besar 7%. Selama dua tahun. Kisaran cicilan itu sudah termasuk cicilan pokok dan cicilan bunga. Selain kemajuan verifikasi kepastian user, indikator percepatan juga diupayakan da lam penuntasan pembangunan konstruksi rumah. Baik yang terbangun tunggal maupun kopel. Dukungan dan komitmen juga datang dari pihak Pengembang (Developer). Saat pertemuan Review Misssion ADB, Rudy dari PT Tasvo (Developer NSD Bau-Bau), misalnya, mengungkapkan, pihaknya akan tetap ber komitmen mendukung NSD. “Kami akan tetap membangun rumah di sini,” katanya mantap . Pilihan pembangunan menjadi rumah NSD bertipe 27, dipilih oleh Pemerintah Da erah, mengingat lahan yang tersedia makin terbatas, sementara kebutuhan perumahan warga makin besar. Rumah yang dibangun hanya terdiri dari satu lantai dengan kamar dan ruang perkarangan. Namun meskipun berukuran minimalis, diharapkan rumah NSD ini bisa memenuhi kebutuhan para warga MBR yang selama ini tinggal di lokasi yang tak layak huni. Disamping verifikasi user dan pemba ngunan rumah, kemajuan juga terlihat da lam infrastruktur. Untuk pekerjaan sanitasi lingkungan dan air bersih kini telah melewati kemajuan tahap final. Pekerjaan jalan dan drainase meningkat pesat dan kelistrikan sedang diproses untuk diselesaikan. Rencana Pengelolaan & Operasional NSD Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di tiga lokasi NSD juga tampak dalam ke siapannya dalam menyusun Peraturan Dae rah (Perda) dan Skema Rencana Operasional dan Manajemen terkait dengan pengelolaan kawasan NSD di masa depan. Contohnya adalah Pemerintah Kota Bau-Bau. L.M. Arif Rais, Asisten II yang hadir mewakili Walikota memaparkan saat ini, juga tengah digodok oleh Pemerintah Kota tentang ke lembagaan yang paling tepat dalam pe ngelolaan asset untuk pengurusan masa depan NSD. “Kami saat ini tengah memilih apakah pengurusan NSD ini dalam UPTD (Unit Pengelolaan Terpadu Daerah),” kata Abduh. Ia juga menambahkan, ke depan akan


 11

Kawasan Permukiman Baru ( New Site Development ) di Kota Polewali Mandar, Sulawesi Barat. dipersiapkan pembentukan RT/RW dalam rangka pelayanan administrasi perumahan. Sementara itu, menurut Abduh, untuk pemeliharan kebersihan tetap mengacu pada Perda yang sudah ada mengenai Ret ribusi Sampah, sedangkan infrastruktur air bersih terkait dengan penyediaan air ber sih bagi penghuni NSD, saat ini dalam pem bahasan dengan pihak PDAM Kota Bau-Bau. Sedangkan pemeliharaan infrastruktur kelis trikan maupun penyediaan sambungan listrik per rumah, juga dalam proses pembahas an dengan pihak PT. PLN Cabang Bau-Bau. “Selain itu, ada juga Perda lainnya, terutama yang berkenaan dengan Perda tentang pe nempatan bangunan terhadap batas-batas kaveling dan jarak bebas permukaan terha dap permukaan bangunan lain yang berada di sisi-sisinya, serta terhadap jalan. Piranti pengaturan tersebut biasa dikenal dengan sejumlah istilah seperti KLB (Koefisien Lantai Bangunan), KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KDH (Koefisien Daerah Hijau), GSB (Garis Sempadan Bangunan), GSJ (Garis Sempadan Jalan),” jelasnya. Selain Perda, dukungan juga ditunjukan oleh para pihak lembaga pemerintah dan swasta perbankan yang terkait dengan pem bangunan NSD di Bau-Bau. Sesuai dengan MoU tiga pihak, maka stakeholder utama yang urun rembug dalam pembangunan NSD ini adalah PT. BTN (Persero) Tbk (sebagai lembaga keuangan pendukung), PT. Tasvo (sebagai Developer), PT. PLN Cabang BauBau, PDAM Kota Bau-Bau, Badan Pertanahan

Nasional (BPN Kota Bau-Bau), Kantor Pos dan Giro sebagai penyedia jasa layanan Ta bungan Batarapos kerjasama dengan pi hak PT.BTN serta Pemerintah Kota Bau-Bau (SKPD terkait, meliputi Bappeda, Dinas PU, Dinas Kebersihan, Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan, Kantor Perizinan, Dinas Penda patan dan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kantor Kecamatan lokasi sasaran calon user). Kemajuan Sertifikasi Tanah Butuh Updat ing Data Dari sisi kesiapan lahan, masing-masing Pe merintah Daerah Kota dan kabupaten juga menyatakan bahwa saat ini sertifikat tanah sedang diproses untuk dituntaskan, yaitu me mecah sertifikat induk untuk diproses lebih lanjut menjadi sertifikasi hak milik masingmasing user NSD. Ketiga Pemerintah Kota dan kabupaten juga menuturkan bahwa pihaknya telah memiliki Surat Rekomendasi dari DPRD dan Walikota ataupun Bupati untuk mengurus lebih lanjut proses pengalihan hak asset dan sertifikat tanah NSD. Selanjutnya, BPN akan mendampingi pa ra user untuk secara kolektif mengajukan permohonan kepada negara untuk mengu rus pengalihan status tanah dari Hak Pakai menjadi Hak Milik. Kemajuan Penyediaan Air Bersih dan Ke listrikan Dukungan terhadap kemajuan pembangun


an NSD juga dikemukakan oleh Dinas Keber sihan, Pertamanan dan Kebakaran, PDAM dan PLN. “Kami akan mendukung dan mem’back up pengelolaan kebersihan, terutama untuk angkutan sampah dan mekanisme iuran, apabila lokasi NSD sudah ada penghuninya,” kata Drs. Mz. Tamsir Tamim, Msi (Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan) dihadapan Tim Review Mission ADB. Dari kesiapan dukungan kelistrikan, Sa nuddin, selaku Kepala PLN Bau-Bau meng ungkapkan bahwa pada dasarnya PLN tetap dan siap mendukung program NSD-NUSSP di Bau-Bau. Terutama, dalam hal penyediaan listrik masing-masing unit rumah, dan tidak terbatas kepada 100 unit rumah, mengingat cadangan daya listrik PLN Kota Bau-Bau ber kisar 0,5 hingga 1 MWatt. Abduh menambahkan, saat ini semua per alatan dan bahan yang dibutuhkan telah siap dilokasi (on site), terdiri dari tiang listrik, kabel, travo, dan instrumen pendukung. Pemasangan tiang listrik sementara dalam pengerjaan, dan minggu depan sudah dapat dilakukan pengerjaan bentangan kabel listrik. “Sertifikat Layak Operasi sedang diproses. Disamping itu, dalam tahun ini juga akan dilakukan penambahan mesin PLTD dengan kapasitas 2 x 7,5 Mwatt, serta pembangunan PLTU Kolese dengan kapasitas 3 X 15 MWatt dalam tiga tahun mendatang,” jelas Sanuddin memaparkan. Sementara itu, M. Arsis Jafar, Kepala PD AM Kota Bau-Bau, menjelaskan, kemajuan pekerjaan infrastruktur air bersih dan sanitasi saat ini telah melampaui 90%, bahkan telah mendekati 100% sesuai dengan target kon trak. “Kami akan bangun pipa transmisi 300 m dari Pipa Induk yang ada di samping Kantor Walikota,” tutur Arsis saat diskusi . Dan, tentang tarif PDAM, Abduh men jelaskan, hal itu sudah diatur dalam Perda Retribusi Air Minum, termasuk kebijakan tarif bagi calon user NSD yang berkategori MBR. Dana Sharing Pemerintah Daerah 3 Kota Partisipasi aktif pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di tiga lokasi, juga tampak dalam Activity Sharing Budget pembangunan. Tim NMC mencatat, masing-masing wila yah Pemerintah Kabupaten/Kota telah me nyiapkan anggaran pendampingan (sharing) dari APBD sebanyak 7,5 Milyar. Secara rinci, sharing anggaran dari PemKab Polewali Man dar ditujukan untuk pembangunan fasilitas publik berupa masjid, balai pertemuan warga,

LIPUTANKHUSUS pematangan lahan lokasi sebesar Rp150 juta, biaya ganti tanaman sebesar Rp 148 juta dan hibah lahan seluas 2,1 ha. Sementara sharing anggaran dari PemKab Bone ditujukan untuk pembangunan mushola senilai Rp 223 juta lebih, balai pertemuan warga Rp 105 juta,

A

sekolah TK Rp 99, 2 juta, kantor TK Rp 32,99, pembebasan lahan NSD Rp 390, pembebasan jalan masuk Rp 150 juta dan pematangan lahan NSD sebesar Rp 93 juta. Dan PemKot Kota Bau-Bau telah menyediakan lahan 7ha, dimana 3 ha nya disediakan untuk pemba

Kemajuan Permukiman

ngunan NSD bagi MBR. *) Kasubdit Peningkatan Permukiman Wilayah I, Dit. Pengembangan Permukiman dan sebagai Ketua Koordinator Wilayah NUSSP **) Kepala PMU NUSSP

Nelayan Jeneponto

Arungkeke maju beberapa langkah. Kawa san pesisir yang menjadi kegiat Lingkungan sebuah wilayah kawasan permukiman di Kabupaten Bone setelah NSD ( New Site an NUSSP ini telah terpilihprogram sebagai desa ) percontohan program bersama Development antar 5 kementerian, “Pandu Gerbang Kampung” (Program Nasional Terpadu Gerakan Na sional Pemberdayaan Kampung) di In donesia. Dicanangkan oleh pemerintah pusat, mulai tahun 2010 ini, seluruh program dari Kementerian Pekerjaan Umum, Ke menterian Koordinator Kesejahteraan Rak yat, Kementerian Pendidikan, Kemente rian Kesehatan dan Kementerian Sosial akan disatupadukan menjadi satu prog Kondisi eksisting Kampung Sicini, Desa Arungkeke, Kabupaten Jeneponto ram bersama dan sinergis untuk pengen Tiang-tiang rumah kayu yang kokoh kini tasan kemiskinan di Arungkeke. Salah satu pemanfaat Upgrading Plus, berdiri tegak berselingan menggantikan ru Dalam program Upgrading Plus NUSSP Ibu Dhanni (50 tahun) asal Punagaya, mah para nelayan Sicini yang sebelumnya tersebut, Pemerintah Kabupaten Jene tidak berani mengkhayal akan memiliki pantas disebut gubuk. ponto telah berperan serta melakukan rumah balla milik sendiri di Sicini. Hidup “Dulu, rumah para nelayan nampak ku program pembangunan rumah dan jalan menjanda bersama 4 keluarga di rumahnya muh dan tidak memenuhi standar minimal sepanjang 1 km. Dari 104 unit rumah yang lama, bagaikan kejatuhan bintang kesehatan; berdinding gedhek, beratap lon yang direncanakan dibangun, sekitar 36 jatuh ketika diberi kesempatan untuk tar dan berlantai bambu, tak memiliki sarana unit rumah panggung sudah berdiri dan pindah dan menempati rumah barunya pencahaya, tak berventilasi udara, serta tak dihuni oleh masyarakat nelayan Sicini. yang permanen hasil program NUSSP di memiliki jaringan sanitasi, sekalipun itu hanya Rumah balla, rumah panggung para Kampung Sicini. MCK,” kata Nasrun, mantan Koordinator Kota nelayan kini berjejer dalam blok-blok pe “Saya berterima kasih sudah dberi bajiki NUSSP. rumahan pada kawasan seluas 3.2 ha. oleh pemerintah untuk menempati rumah ini. Mahh saya tidak pernah bermimpi dapat pindah ke mari dan punya rumah sendiri,” katanya dengan mata berkacakaca. Nenek dengan 7 cucu ini menuturkan bahwa dengan rumahnya dulu seringkali ia kerepotan bila harus berhadapan dengan angin laut dan pergantian musim. “Kalau angin datang, kami suka deg-degan. Ta kut angin akan menerbangkan atap. Ru mah kami juga suka bergoyang-goyang. Kadang kalau sudah hujan dan laut pa sang, air suka masuk keluar dari bawah lantai,” tuturnya cemas. Tapi kini kondisinya berbeda. Ia dan keluarga nelayan Sicini lainnya bisa hidup lebih tenang di rumah yang yang lebih permanen dan aman dari Kawasan permukiman nelayan Jeneponto setelah pelaksanaan program NSD terpaan air maupun angin laut. Buletin Cipta Karya - 09/Tahun VIII/September 2010

 13

Info Baru 1 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama sejumlah menteri mengunjungi lokasi pengungsi korban Gunung Sinabung Kabupaten Karo Karya

Cipta Karya Cepat Tanggapi

Korban Sinabung

A

Aksi tanggap darurat yang dilakukan Di rektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam memberikan ban tuan kepada para pengungsi korban bencana semakin teruji. Dari banyaknya kejadian bencana di Indonesia, Ditjen Cipta Karya se lalu cepat memasok kebutuhan pokok non sembako untuk para korban, baik berupa air bersih untuk air minum, sanitasi berupa MCK Knock Down, maupun tenda permukiman. Masalah di lapangan seolah menjadi makan an wajib Tim Tanggap Darurat Ditjen Cipta Karya. Pengalaman penanggulangan bencana gunung meletus menjadi hal yang unik di bandingkan penanganan terhadap bencana yang lain seperti gempa bumi, tsunami, ke keringan, atau banjir. Pengalaman menarik diutarakan Amiruddin. Ia adalah Kasubdit Peningkatan Kualitas Permukiman Wilayah I, Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya.

“Penanganan pengungsi gunung berapi cukup susah. Bencana gunung meletus tak bisa duga akan terjadi berapa kali dan kapan. Efeknya pada sulitnya menentukan lokasi pembangunan prasarana dan sarana air bersih atau ar minum. Bahkan kadang kita sampai tidak dipercaya masyarakat pe ngungsi karena tidak jelas akan ditempatkan di mana,” ungkapnya. Pantas Samosir, Ketua BAPPEDA Kabu paten Karo, Sumatera Utara, mengakui selama ini manajemen penanganan pengungsi le bih banyak mengikuti naluri. Ia berharap secepatnya ada manajemen yang pasti untuk dilakukan langkah-langkah startegis dalam menangani pengungsi karena tidak bisa di pastikan sampai berapa lama pengungsi bertahan untuk tidak kembali ke rumahnya. “Jika ada rencana relokasi pengungsi ke suatu lahan tertentu, itu masih bersifat wacana yang belum dilakukan analisis re sikonya,” kata Pantas.


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama sejumlah menteri mengunjungi lokasi pengungsi korban Gunung Sinabung Kabupaten Karo Karya

Seperti banyak diberitakan, Gunung Si nabung setinggi sekitar 2.640 meter di atas permukaan laut ini meletus pada Minggu, 29 Agustus 2010 lalu. Letusannya tidak terduga karena gunung ini termasuk Tipe B, tipe untuk gunung berapi yang letusan terakhirnya pada 1.600 tahun yang lalu. Aksi alamiah ini menimbulkan banyak korban. Tercatat lebih dari 20 ribu jiwa terpaksa mengungsi. Para pengungsi tersebar di 17 lokasi, terbanyak di Jambur atau Balai Pertemuan yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Karo. Sisanya di pasar dan gedung peme rintah. Rinciannya antara lain; 1.Jambur Li ge,2.500 pengungsi; 2. Jambur Adil Makmur, 2.665 pengungsi; 3. Jambur Tuah Lopati, 1.025 pengungsi; 4. Jambur Sempakata, 905 pengungsi; 5. Jambur Dalihan Natolu, 1.025 pengungsi; 6. Jambur Taras Berastagi, 2.191 pengungsi; 7. Klasis Kabanjahe, 500 pengungsi; 8. Jambur Pulungen, 1.000 pe ngungsi; 9. Los Pekanbuah Tigabinanga,

INFOBARU 1

1.813 pengungsi; 10. Gedung KNPI, 460 pengungsi; 11. Los Singgamanik, 4.000 pe ngungsi; 12. Los Perbesi, 500 pengungsi; 13. Los Tj, Pulo, 650 pengungsi; 14. Los Siabangabang, 500 pengungsi; 15. Los Kutabuluh, 1.000 pengungsi; 16. Los Tongkoh, 100 pe ngungsi; dan di 17. Gedung KKR Simpang Ketepul, 74 pengungsi. Sehari setelah terjadi letusan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jende ral Cipta Karya, Senin (30/8) telah men datangkan bantuan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi untuk para pengungsi korban letusan Gunung Sinabung, Kabu paten Karo, Sumatera Utara. Bantuan per tama didatangkan dari Depo (Gudang) Pe nanggulangan Darurat Bencana Regional Sumatera, Medan, sebanyak 10 unit Hidran Umum (HU), 10 unit WC Knock Down, dan 2 unit Mobil Tangki. Hari selanjutnya, Selasa (31/8), Ditjen Cipta Karya mengerahkan bantuan dari De po Bekasi berupa 20 unit HU, plus 20 unit pondasi, dan 1.000 jerigen yang akan di hibahkan kepada Pemda setempat, berikut 10 personil operator dan 2 koordinator. Dan tiga hari, (1/9), dilanjutkan dengan mendatangkan 4 mobil tangki, 2 dump truck,

dan 1 Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mobile yang selanjutnya akan dioperasionalisasikan oleh petugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat. Direktur Jenderal Cipta Karya Kemen terian Pekerjaan Umum Budi Yuwono me ngungkapkan, aksi tanggap darurat bidang Cipta Karya pada bencana Sinabung tersebut akan dibarengi pemetaan kebutuhan air minum dan sarana sanitasi. Menurutnya, sampai saat ini sudah 29 ribu pengungsi di 22 titik lokasi pengungsian yang tersebar di 8 kecamatan. Dengan pemetaan tersebut akan memudahkan penempatan alat-alat berat dan peralatan Cipta Karya lainnya. “Kami belum tahu pasti berapa hari bisa bertahan di sana karena bencana gunung Sinanbung ini masih fluktuatif. Yang pasti setelah melaporkan bantuan ke Koordinator Wilayah, yang dalam hal ini Gubernur Su matera Utara, kami akan berkoordinasi de ngan Badan Penanggulangan Bencana Dae rah (BPBD) untuk memberikan bantuan,” ujarnya. Salah satu anggota Tim Tanggap Darurat Ditjen Cipta Karya, Risnandi mengatakan, pemberangkatan Tim dari Depo Bekasi di lakukan malam ini melalui jalan darat yang

akan memakan waktu empat hari perjalanan darat dipilih karena perjalanan laut memakan waktu lima hari, belum lagi jadwal kapal yang belum pasti. “Untungnya kami sudah mendatangkan peralatan dari Depo Medan sejak awal,” kata Risnandi. Banyak pengungsi bersyukur karena men dapat bantuan air bersih dari Ditjen Cipta Karya. Namun ada yang patut disayangkan, beberapa pengungsi menggunakan air ber sih secara berlebihan sehingga yang lain tak mendapat bagian. “Saya bersyukur ada bantuan dari pemerintah, namun patut di sayangkan karena seringkali cepat habis aki bat banyak pengungsi menggunakannya se cara berlebihan,” ungkap Mamak Meyla. Peralatan bantuan tersebut menurut Ris nandi akan dihibahkan ke Pemda, kecua li asset pemerintah berupa alat berat se perti IPA Mobile, dump truck, dan Mobil Tangki yang nantinya dikembalikan ke gu dang. Menjawab ketiadaan bantuan ten da, Risnandi menjelaskan bahwa dalam pe nanggulangan darurat, penyediaan tenda adalah kewenangan Kementerian Sosial. Kementerian Pekerjaan Umum bisa membe rikan bantuan tersebut jika memang sangat dibutuhkan. (bcr)


 15

Info Baru 2 World Habitat Day 2010

Better City, Better Life Edward Abdurrahman *)


P

Peringatan World Habitat Day (WHD) telah menjadi aktivitas rutin berbagai negara yang tergabung dalam kesamaan pandangan dalam mendukung pembangunan berke lanjutan (sustainable development) seper ti yang tertuang dalam kesepakatan pen capaian MDG’s. Peringatan WDH tahun ini mengusung tema “Better City, Better Life”. Jika kita men coba merefleksikan kegiatan pembangunan perkotaan yang selama ini dilakukan, tentu muncul pertanyaan, menjadi sebagus apa kah kota-kota yang selama ini sudah kita

www.flickr.com/photos/21410041@N04/2664061508

INFOBARU 2

Sudut pemukiman Kota Jakarta yang padat

Pembangunan perkotaan tentulah harus mengarah pada perbaikan kualitas kehidupan perkotaan itu sendiri. tangani (better city), dan tentu akan muncul pula pertanyaan berikutnya sejauh mana pengaruhnya terhadap kualitas kehidupan perkotaan (better life). Pembangunan perkotaan tentulah harus mengarah pada perbaikan kualitas kehi dupan perkotaan itu sendiri. Bahkan, dalam pendekatan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang mengunakan

pendekatan Kompas (North, Social, Eco nomic, West) atau dikenal sebagai singkatan dari Natural, Social, Economic, Welfare sa ngat menekankan bahwa dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan haruslah mengintegrasikan aspek lingkung an, sosial, dan ekonomi dalam perencanaan pembangunan (integrated development plan) yang ujungnya mengarah kepada perwu

judan kesejahteraan (welfare) masyarakat perkotaan. Dalam sebuah buku “Our Urban Future” yang ditulis oleh Akhtar A. Badshah, digam barkan bahwa pembangunan perkotaan kedepan akan semakin memiliki banyak tan tangan. Tidak saja tantangan pengembangan ekonomi akan tetapi juga tantangan feno mena sosial seperti poverty (kemiskinan), homelessness (pengangguran), crime (keja hatan), dan penggangguran. Disisi lain, per masalahan lingkunganpun semakin mening kat seperti pencemaran, kemacetan dan sebagainya. Salah satu indikator yang dapat diper gunakan untuk melihat kualitas pemba ngunan perkotaan “kelayakan bermukim” ditandai dengan ketersediaan hunian (housi ng) yang layak dan ketersediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman (settelem ent) yang memadai. Housing planning dan settelement planning menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang berkualitas. Housing planning sendiri adalah sebuah proses kepemilikan yang terkait de ngan aspek financing, sehingga housing as a process pun dikenal dengan housing career, mulai dari peruntukan bagi yang masih single, young couple, familly, sampai dengan elderly. Housing career sebagai bagian dari pe rencanaan pembangunan akan memberi kan implikasi kepada efisiensi pemanfaatan ruang kota dan kebutuhan infrastruktur pendukung kawasan. Dalam perencanaan pembangunan, seringkali kita tampa sadar mengabaikan housing sebagai sebuah pro ses, sehingga masyarakat perkotaanpun tidak mempunyai gambaran kedepan pada area mana mereka layak bermukim. Berdasarkan data kondisi sosial-ekonomi penduduk perkotaan Indonesia seperti Ja karta, diketahui bahwa sebagian besar ma syarakat perkotaan seperti kasus Jakarta memilih lokasi tempat tinggal karena per timbangan harga. Disisi lain, infrastruktur yang ada belum memadai sehingga akse sibilitas menjadi isu perkotaan yang sa ngat mempengaruhi upaya perwujudan perkotaan yang lebih baik (better city) yang ujungnya berimplikasi pada better life. Settelement planing sebagai bagian dari pembangunan perkotaan harus terintegrasi dengan pola-pola housing provision dan ke butuhan infrastruktur. Kota Malmo (Swedia), adalah sebuah contoh pembangunan per kotaan yang mampu menintegrasikan hous


 17

www.flickr.com/photos/41318094/@N0645/64328121/sizeslin/photostream

INFOBARU2

Foto Atas : Salah satu sudut Kota Malmo, Swedia. Keterpaduan settelemnt planning dan housing planing di kota Malmo telah berhasil memberikan pola pengendalian kepadatan bangunan dan aksesibilitas kawasan Foto Bawah : Salah satu sudut permukiman di Jakarta

ing plannning dan settelemnt planing. Dalam perencanaannya, pemerintah kota Malmo telah mempertimbangkan housing as a pro cess mulai penyediaan yang bersifat rental

house bagi pemula (single), areal bermukim bagi young couple sampai hunian bagi elderly people. Disisi lain, pemerintah kota sudah mem


persiapkan infrastruktur kawasan dan sis tem transportasi intermoda sehingga ka wasan permukiman terintegrasi dengan kawasan perkotaan lainnya. Keterpaduan settelemnt planning dan housing planing di kota Malmo telah berhasil memberikan pola pengendalian kepadatan bangunan dan ak sesibilitas kawasan sehingga perwujudan bertter city yang berimplikasi positif terhadap better life dapat dikendalikan. Perwujudan better life tentu tidak semata dibebankan kepada pemerintah karena kua litas perkotaan juga dipengaruhi oleh human in habitat itu sendiri, begitu juga dengan orientasi dari pelaku pembangunan (private sector) dan NGO sebagai mitra kerja bagi pemerintah dan swasta, maupun perannya dalam community empowering. Untuk itu collective responsibility untuk mewujudkan better life harus terus dibangun sebagai wu jud kepedulian bersama. *) Kasi Perencanaan dan Pelaporan Subdit Kawasan Metropolitan, Dit. Pengembangan Permukiman, DJCK

Info Baru 3

INFOBARU 3

P

Acara penandatanganan hibah bidang air minum dan air limbah untuk tahap II dan III

15 Kota Terima Hibah

Air Minum dan Air Limbah Tahap II dan III

Pemerintah Australia melalui Pemerintah Indonesia kembali mengucurkan hibah bidang air minum dan air limbah untuk tahap II dan III kepada 15 kabupaten/kota dengan dana bantuan sebesar AUD 25 juta atau sekitar Rp 49 miliar. Diperkirakan dana hibah sebesar Rp 38,9 miliar akan menambah 16.700 sambungan rumah (SR) air minum dan Rp 10 miliar untuk perluasan jaringan air limbah sebanyak 2000 unit SR. Sebelumnya Pemerintah Australia sudah menggelontorkan hibah tahap pertama ke pada 29 kabupaten/kota sebesar Rp 119 mi liar. Hibah tersebut tertuang dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) yang di tandatangani oleh 15 Walikota/Bupati penerima di Jakarta, Kamis (23/9), disaksikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, Direktur Infrastruktur dan Tata Kelola Ekonomi Pe merintahan AusAid, Benjamin Power, ser ta perwakilan dari Kementerian Keuangan. NPPH tersebut ditujukan untuk meningkat kan akses air minum dan air limbah perpipa an bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Budi Yuwono menegaskan, hibah tersebut harus tepat sasaran, yaitu untuk mengangkat derajat kesehatan MBR di perkotaan. Me nurutnya program tersebut juga sebagai insentif bagi pemerintah daerah yang telah memberikan perhatian penuh di sektor air minum dan sanitasi. “Program hibah air minum dan air limbah dilaksanakan melalui mekanisme output based, dalam hal ini pemerintah daerah disyaratkan melakukan penyertaan modal kepada PDAM dan PDPAL. Dana hibah baru dapat dicairkan oleh pemerintah daerah setelah masyarakat membayar rekening untuk dua bulan pelayanan dan adanya verifikasi kinerja atas pelayanan SR tersebut,” ujarnya. Ia menambahkan, pencairan hibah meng gunakan indikator terbangunnya SR baru, sehingga besaran hibah atau dana pengganti yang diterima Pemda tidak akan sama, bergantung dari banyaknya akses air minum dan air limbah yang terbangun untuk MBR. “Besarnya dana pengganti ditetapkan sebesar Rp. 2 juta per SR air minum untuk program 1000 SR pertama dan Rp 3 juta per SR untuk setiap penambahan di atas 1000 SR.

Sedangkan untuk SR air limbah ditetapkan Rp 5 juta per SR untuk sistem air limbah skala kota dan Rp 2 juta untuk sistem air limbah skala komunal,” jelasnya. Lebih lanjut dikatakan, bahwa di dalam program MDGs, sistem sanitasi dan air bersih masih memerlukan kerja keras untuk mencapai angka target 67,8%. Kini baru 47 persen angka masyarakat yang dapat mengakses air dan sanitasi yang layak. Di satu sisi, Pemerintah pusat hanya mampu membiayai 30 % dari kebutuhan dana, maka upaya lain yang dilakukan adalah bekerja sama dengan sektor lain. Pada tahun 2009, Pemerintah mencapat 47,63% proporsi penduduk terhadap air minum dari target 60,30 % pada 2015. Sedangkan dari target 36,36% pada tahun 2015, proporsi penduduk terhadap air mi num perpipaan mencapai 25,49% pada 2009. Di sektor sanitasi, akses sanitasi yang layak mencapai 51,02% pada 2009 dari target 62,37% pada 2015. Untuk memenuhi sebagian gap tersebut, pemerintah menyediakan APBN sebesar Rp 11,8 triliun untuk sektor air minum dan Rp 14,2 triliun untuk sektor sanitasi selama


 19

INFOBARU 3 2010-2014. “APBN yang ada di pusat itu terbatas, oleh karenanya kita arahkan pada daerah yang belum mempunyai sarana la yak, sedangkan kota yang sudah pernah mendapatkan bantuan diharapkan mampu mandiri” tutur Budi. Direktur Infrastruktur dan Tata Kelola Ekonomi Pemerintahan AusAid, Benjamin Power mengatakan, pada program hibah tahap pertama sudah ada beberapa pemda yang telah 100% merampungkan target pelayanan, selebihnya rata-rata masih di sekitaran 25%. Pada program tahap II dan III ini diharapkan dapat diselesaikan pada pertengah 2011 mendatang. Lima belas Kabupaten/Kota yang men dapatkan dana hibah tersebut terbagi men jadi tiga kelompok, di bidang air minum ada delapan kota mendapatkan hibah tahap II dan lima mendapatkannya pada tahap III, sedangkan 2 kota lainnya penerima hibah bidang air limbah. (selengkpanya lihat tabel

Poto bersama para Walikota/Bupati dengan Dirjen Cipta Karya (ke-4 dari kiri) dan perwakilan dari Pemerintah Australia setelah acara penandatanganan hibah bidang air minum dan air limbah untuk tahap II dan III di bawah ini). Salah satu penerima hibah, yaitu Kota Banjarmasin, melalui Direktur Utama PDAM nya, Muslih mengaku optimistis dapat me rampungkan target penambahan sebanyak

3.500 SR di wilayahnya dengan tambahan Rp 10 miliar dari hibah AusAid. “Pelayanan air minum di Kota Banjarmasin sampai saat ini sudah mencapai 97%, yang artinya sudah melampaui target MDGs ,” ungkapnya. (bcr)

Kabupaten/Kota Peserta Program Hibah Air Minum - AUSAID Tahap II Perkiraan Jumlah SR yang dapat dibiayai Usulan besaran Hibah Idle POTENSI Program Hibah Air Minum No Kabupaten/Kota (Lt/det) SR MBR SR Rp. (Unit) (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8

Kota Padang Kab. Pandeglang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kota Banjarmasin Kota Jayapura Kabupaten Kapuas Kab. Muara Enim TOTAL

25 131 330 75,3 100 272 40 150

6,961 6,000 60,000 2,471 3,500 1,350 1,500 5,055 12,961

1,500 1,000 3,000 1,000 3,500 500 500 1,000 12,000 AUD (Juta)

3,500 2,000 8,000 2,000 10,000 1,000 1,000 2,000 29,500 3,777

“APBN yang ada di pusat itu terbatas, oleh karenanya kita arahkan pada daerah yang belum mempunyai sarana layak, sedangkan kota yang sudah pernah mendapatkan bantuan diharapkan mampu mandiri” Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono.

Kabupaten/Kota Peserta Program Hibah Air Limbah - AUSAID Tahap II

Kabupaten/Kota Peserta Program Hibah Air Minum - AUSAID Tahap III

No Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5

Kota Balikpapan Kab. Cianjur Kab. Sukoharjo Kab. Lampung Utara Kab. Donggala TOTAL

Perkiraan Jumlah SR yang dapat dibiayai Usulan besaran Hibah Program Hibah Idle POTENSI Air Minum (Lt/det) SR MBR SR Rp. (Unit) (Juta)

25 131 330 75,3 100

6,961 6,000 60,000 2,471 3,500 12,961

1,000 1,000 1,000 700 1,000 4,700 AUD (Juta)


2,000 2,000 2,000 1,400 2,000 9,400 1,204

Perkiraan Jumlah SR yang dapat dibiayai Usulan besaran Hibah Idle POTENSI Program Hibah Air Limbah No Kabupaten/Kota (Lt/det) SR MBR SR Rp. (Unit) (Juta) 1 Kota Bandung 2 DKI Jakarta TOTAL

10000

4,000 1,100

500 1,500

2,500 7,500

5,100

2,000 AUD (Juta)

10,000 1,280

Info Baru 4

INFOBARU 4

LSP – AMI Terima Lisensi

Sertifikasi Profesi dari BNSP

L

Lembaga Sertifikasi Profesi Air Minum In donesia (LSP-AMI) menerima lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Jumat (27/8) di Jakarta. Dengan demikian LSP-AMI sudah berhak menerbitkan sertifikat profesi untuk para petugas teknis air minum seluruh Indonesia serta menciptakan sumber daya manusia bidang air minum yang berkualitas dan memenuhi standar yang sudah ada. Lisensi diberikan oleh Ketua BNSP Cepi Alwi kepada Ketua Dewan Penasehat LSPAMI Budi Yuwono yang sekaligus sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum yang didampingi oleh Ke tua Persatuan Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia (Perpamsi) Syaiful, disaksikan oleh sedikitnya seratusan perwakilan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan peserta Workshop Regionalisasi Pemanfaatan Air Baku. “Tantangan PDAM ke depan adalah men jaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas pe layanan air minum. Dengan sumber daya manusia yang kompeten dan bersertifikat, diharapkan PDAM kurang sehat dan sakit sudah tinggal sejarah karena dikelola lebih profesional oleh ahlinya,” kata Budi Yuwono. Kemampuan aparat daerah bidang air minum terhadap tiga aspek di atas (kualitas, kuantitas dan kontinyuitas), menurut Budi Yuwono, akan diuji oleh LSP-AMI untuk kemudian diberikan sertifikatnya. Selama ini para aparat tersebut dididik di Yayasan Pendidikan Tirta Dharma (YPTD) milik PDAM sebagai bentuk komitmen daerah guna meningkatkan kualitas petugas PDAM. Na

“Tantangan PDAM ke depan adalah menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas pe layanan air minum. Dengan sumber daya manusia yang kompeten dan bersertifikat, diharapkan PDAM kurang sehat dan sakit sudah tinggal sejarah karena dikelola lebih profesional oleh ahlinya,” Ketua Dewan Penasehat LSP-AMI Budi Yuwono. mun selama ini standar yang diberlakukan belum ada sinkronisasi. “Oktober 2010 nanti Ditjen Cipta Karya akan mengambil alih balai teknis pendidikan Buletin Cipta Karya - 09/Tahun VIII/September 2010

 21

INFOBARU 4 Kemampuan aparat daerah bidang air minum terhadap tiga aspek di atas (kualitas, kuantitas dan kontinyuitas), menurut Budi Yuwono, akan diuji oleh LSP-AMI untuk kemudian diberikan sertifikatnya. dan latihan bidang air minum di Bekasi dan Surabaya. Sebelumnya dua balai tersebut masih di bawah Sekretariat Jenderal PU. Dengan demikian perlu ada sinkronisasi stan dar yang jelas dalam kompetensinya,” tambah Budi. Budi menjelaskan, dampak terbesar de ngan sertifikasi ini adalah adanya pertukaran SDM dari PDAM yang sudah maju ke PDAM yang masih kurang sehat dan sakit. Tentang jumlah aparat PDAM yang bersertifikasi menurut Ketua Perpamsi, Syaiful, bergantung dari komitmen direksi PDAM untuk meng ujikan karyawannya ke LSP-AMI. Kementerian PU juga bekerjasama de ngan Institut Teknologi Bandung (ITB) da lam merumuskan kurikulumnya. Sehingga sertifikat yang selama ini hanya dikeluarkan oleh lembaga pendidikan lokal dapat diakui secara nasional melalui wadah LSP-AMI. Sertifikasi ini terdiri dari sertifikasi manajerial dan teknis. Sertifikasi manajerial yaitu terdiri dari sertifikasi untuk manajemen utama dan manajemen madya bidang air minum, sedangkan untuk sertifikasi di bidang teknis yaitu sertifikasi tenaga ahli pengelola air baku maupun tenaga ahli kebocoran air. (bcr)

Terkait sistem sertifikasi BNSP maka LSP mempunyai fungsi sebagai: a. Sertifikator : LSP menyelenggarakan sertifikasi kompetensi atas nama BNSP b. Developer : LSP memelihara, mengkaji ulang dan mengembangkan standar kompetensi. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan sertifikasi maka LSP memiliki peran sebagai berikut: a. Melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan ruang lingkupnya, b. Memastikan dan memelihara kompetensi pemegang sertifikat, c. Memelihara dan memegang standar kompetensi, d. Menyusun materi uji kompetensi, e. Menetapkan skema sertifikasi sesuai dengan lingkupnya, f. Mengendalikan Mengendalikan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yang telah ditetapkan, g. Menjaga validitas sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sedangkan kewenangan LSP adalah: a. Menetapkan biaya Uji Kompetensi, b. Menerbitkan sertifikat kompetensi, c. Mencabut / membatalkan sertifikasi kompetensi, d. Menetapkan dan memverifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK), e. Memberikan sanksi kepada asesor kompetensi dan TUK yang melanggar aturan, f. Mengkaji ulang dan mengusulkan standar kompetensi kerja. LSPM AMI memiliki skema sertifikasi sebagai berikut: a. Ahli Manajemen Tingkat Utama b. Ahli Manajemen Tingkat Madya c. Ahli Manajemen Tingkat Muda d. Operator Unit Air Baku dan Unit Produksi e. Operator Bangunan Penangkap Mata Air f. Operator Sumur Dalam g. Operator Reservoir dan Sistem Distribusi h. Operator Instrumentasi SPAM i. Ahli Commissioning IPA j. Pelaksana Pemeriksaan Kualitas Air k. Pelaksana Lapangan Deteksi Kebocoran l. Ahli Commissioning Jaringan Pipa m. Ahli Pengendalian Kehilangan Air n. Pelaksana Rehabilitasi Jaringan Pipa

Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat LSP-AMI, menerima lisensi sertifikasi profesi dari Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Cepi Alwi


Inovasi 1

INOVASI 1

Penataan permukiman RSH Perum Korpri Kel. Sakrat watu satu, Kec. Sakuari bitung, Sulawesi Utara berupa pembangunan jalan poros dan drainase

Pembiayaan Multi Years Solusi Pembangunan Kawasan Kumuh

P Wihartono *)

Pertambahan jumlah penduduk Indonesia selama tahun 2000 menunjukkan bahwa 40 % dari total populasi (sekitar 85 juta penduduk) tinggal didaerah perkotaan. Diperkirakan pada akhir tahun 2010, sekitar 50 % dari jumlah penduduk (sekitar 120 juta penduduk) akan tinggal didaerah perkotaan dan 2025 nanti 68,3 % penduduk Indonesia akan mendiami perkotaan (sumber : Renstra Cipta Karya 2010-2014). Memecahkan masalah yang timbul aki bat dari pertambahan jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun yang men

capai 1,6%, merupakan salah satu tugas besar bagi Pemerintah Indonesia, terutama dalam penyediaan fasilitas perumahan dan permukiman. Kurangnya kemampuan pemerintah da lam menyediakan perumahan dan permu kiman bagi masyarakat perkotaan menye babkan munculnya kawasan permukiman kumuh. Selain itu, rendahnya tingkat pen dapatan serta kepedulian lingkungan masya rakat setempat, menyebabkan munculnya kawasan-kawasan permukiman kumuh. Seperti kita ketahui, kawasan permukiman

merupakan kawasan yang penting dalam suatu wilayah. Dari suatu kawasan tersebut mulai tumbuhlah kegiatan suatu wilayah. Kawasan permukiman sendiri juga didukung oleh infrastruktur yang dibangun untuk men jaga, menyebarkan, dan menyimpan segala kebutuhan di dalam permukiman. Ketersediaan infrastruktur bagi permu kiman sangat penting untuk kenyamanan masyarakat yang tinggal didalamnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur sangatlah berperan dalam me ningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ke


 23

sejahteraan rakyat. Kontribusi infrastruktur terhadap peningkatan kualitas hidup dapat ditunjukkan oleh terciptanya amenities (fasi litas) dalam lingkungan fisik, terjadinya pe ningkatan kesejahteraan, (peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tena ga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata), dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi (ke berlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kre dit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja). Tumbuh dan berkembangnya per mukiman kumuh di perkotaan akan berten tangan dengan hal-hal tersebut diatas. Kota tanpa permukiman kumuh merupa kan indikator keberhasilan pembangunan permukiman berkelanjutan. Penanganan permukiman kumuh pada dasarnya dapat di lakukan dengan peningkatan kualitas ling kungan dan juga dengan pembangunan ke seluruhan kawasan. Aspek yang harus ada dalam setiap pe

nanganan kawasan kumuh adalah dengan memperhatikan community development, ke- setaraan gender dan tridaya. Hal-hal ini pe laksanaannya membutuhkan waktu dan me nyebabkan penanganan permukiman ku muh dalam suatu kawasan pada umumnya pembangunannya tidak akan tuntas dalam setahun anggaran saja. Proses penanganan yang meliputi segala aspek ini adalah salah satu cara untuk menjamin tuntasnya pena nganan dalam suatu kawasan secara kon tinyu dan berkesinambungan. Penanganan ini harus dimulai dari pe nguatan keinginan politik dan komitmen pembiayaan serta peningkatan kapasitas dalam mendukung aksi dalam skala lebih besar. Dalam Renstra Cipta Karya, Kemen terian Pekerjaan Umum telah menunjukkan keperduliannya dan komitmennya terhadap penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui pengurangan kawasankawasan kumuh di perkotaan setara 414


Ha sebanyak 207 kawasan, pembangunan hunian vertikal di kawasan-kawasan kumuh berat di perkotaan sebanyak 26.700 unit serta mendukung pencapaian target goal 7 MDGs dengan berkomitmen untuk me ngurangi separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar pada tahun 2020. Untuk mencapai peningkatan yang berarti dalam hal perikehidupan dan penghidupan pa ling tidak 100 juta penduduk di kawasan permukiman kumuh. Sampai saat ini hambatan yang sering ditemui masih soal klasik, dengan masalah pembiayaan masih menjadi kendala utama. Selain itu, persoalan kelambanan birokrasi dan pembebasan tanah juga menjadi kendala. Hal ini harus dicermati dan ditindaklanjuti oleh pemerintah karena masalah penyediaan perumahan dan permukiman merupakan ke butuhan dasar manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan pemerintah berkewajiban

INOVASI 1

Kawasan Busem Morokrembangan Surabaya, salah satu lokasi penanganan kawasan kumuh yang akan ditangani dengan pembiayaan multi years.

untuk memenuhinya. Salah satu bentuk alternatif pendanaan infrastruktur terbaik, yang dapat membantu penyelesaian penanganan permukiman ku muh adalah skema pendanaan secara multi years. Kebutuhan investasi untuk penanganan permukiman kumuh ini besarannya sangat tinggi dan lebih dari anggaran yang telah dialokasikan dalam satu tahun anggaran ser ta hasil dari investasi ini baru terasa dalam beberapa tahun mendatang. Dalam penanganan permukiman kumuh ini harus dibuat grand strategi yang be nar. Hal-hal yang harus disiapkan adalah dalam melaksanakan peremajaan permu kiman kumuh adalah penyiapan lahan, per baikan fisik terhadap ketersediaan rumah,

infrastruktur fisik dasar (air bersih, sanitasi, drainase, jalan, listrik), fasilitas dasar pen duduk (sekolah dan klinik kesehatan) dan keamanan bermukim (secure tenure). Program ini harus dipersiapkan secara matang agar pembiayaan yang digulirkan sesuai sasaran. Pada saat ini, subsidi yang sudah dianggarkan dalam APBN, lebih ba nyak mengalir kepada sasaran yang salah. Sebab, kebijakan memperlancar akses rakyat kecil ke lebih banyak bergeser pada target kuantitatif, dimana selalu mengejar target fisik secara kuantitas, yakni terbangunnya hunian, baik landed houses maupun apar temen. Namun hal tersebut kurang mem perhatikan keterjangkauan konsumen sasa ran yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini terlihat dalam pembangunan RUSUNAWA yang banyak kosong dan tidak ditempati, karena proses perencanaan yang kurang tepat, tidak berkesinambungan dan pengalokasian dana yang terbatas. Agar suatu permukiman kumuh dapat diatasi dengan menyeluruh maka pem bangunan dan perbaikan di kawasan ter sebut harus dilakukan secara masif. Untuk dapat dilakukan secara masif, tidak bisa hanya dianggarkan dalam satu tahun ang garan, tetapi minimal harus dilakukan ber kesinambungan selama lima tahun. Pem biayaan yang bersifat kontinyu ini dapat menjamin konsistensi dari seluruh stake holder utamanya pemerintah pusat dan dae rah. Dengan adanya pembiayaan multi years yang telah disepakati, akan menjamin pe nanganan suatu kawasan permukiman ku muh tetap terlaksana dengan baik. Kebijakan yang berubah-ubah seperti yang sering ter jadi saat ini hanya karena ada pergantian pe jabat lalu kebijakan pun berubah tidak akan menggangu proyek tersebut. Pembiayaan multi years dimungkinkan sepanjang semua pihak yang terlibat kon sisten. Adanya kesepakatan (MoU) pem biayaan dengan pemerintah daerah juga akan menggenjot upaya kemandirian pe merintah daerah. Hal ini baik dilakukan da lam mengatasi terbatasnya kemampuan ke uangan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan mengurangi pinjaman luar ne geri dalam membiayai infrastruktur. Penanganan permukiman kumuh dengan kotrak multi years juga dimungkinkan dan sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 56 tahun 2010 ten tang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kon

trak Tahun Jamak. Kriteria tersebut adalah sumber dana pekerjaan berasal dari rupiah murni, substansi pekerjaannya merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu out put, secara teknis pekerjaannya tidak dapat dipecah-pecah dan waktu pelaksanaan kegiatan pokoknya secara teknis memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan. Keempat hal ini sesuai dengan pekerjaan peremajaan permukiman kumuh yang pada dasarnya masif dan terselesaikan dalam jangka panjang. Dan hal ini memungkinkan pekerjaan yang menyeluruh mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan baik pe kerjaan fisik dan non fisik serta menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini adalah aspek yang sangat penting karena pada dasarnya model investasi untuk peningkatan kualitas lingkungan sangat penting melihat partisipasi aktif dan komitmen masyarakat permukiman kumuh itu sendiri, dan kerjasama mereka dengan pemerintah nasional, daerah dan juga oraganisasi internasional. Respons cepat oleh pemerintah diperlukan dalam pelaksanaan program multi years ini. Antara lain dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan mengakomodir kegiatan-kegiatan penanganan peremajaan permukiman kumuh sebagai program multi years dalam renstra. Selain itu, juga me nyiapkan peraturan-peraturan pendukung seperti peraturan daerah terkait perijinan pendanaan penanganan permukiman ku muh secara multi years sebagai dasar pelak sanaannya. Satu hal yang perlu dijaga dari pelaksanaan kegiatan multi years adalah di hindarinya kemungkinan korupsi karena be sarnya jumlah dana yang dialokasikan dan potensi kebocoran yang besar. Pada prisipnya, strategi pembiayaan tersebut akan berhasil, apabila dalam proses nya mengacu pada prinsip-prinsip good go verment dan good governance. Juga perlu ada pengembangan organisasi sektor perumahan dan permukiman di daerah, baik dari segi prosedur, sistem, dan sarana prasarana yang memadai bagi berhasilnya penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang efektif. Dengan demikian melalui implementasi tersebut diharapkan dapat diwujudkan infra struktur yang handal dan berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia yang aman-damai, adil-demokratis dan lebih sejahtera. *) Kasi Pembinaan dan Fasilitasi, Subdit Ka wasan Metropolitan, Dit. Pengembangan Permukiman, DJCK.


 25

Inovasi 2 Green Roof Garden, Namba Park Garden,

Seorang pejalan kaki di salah satu sudut Namba Park Garden, Kota Osaka

Kota Osaka, Jepang

T

Rekyan Puruhita Sari *) Tema Habitat Better City Better Life sekali lagi mendedikasikan pada potensial per masalahan perkotaan, visi untuk membuat kota berkelanjutan yang ramah, mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan naungan tempat tinggal bagi orang segala usia, bu daya baik yang kaya maupun yang miskin. Menyediakan ruang terbuka hijau merupakan salah satu usaha untuk menciptakan kota berkelanjutan. Di Indonesia, melalui UU no 26 tahun 2007 mengenai Penataan Ruang yang pe rencanaan dan pelaksanaannya diatur oleh

peraturan daerah mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau sudah memperlihatkan hasil yang signifikan. Jakarta contohnya, beberapa area yang diperuntukkan untuk RTH mulai dikembalikan sesuai fungsinya kembali. Sering kita lihat, beberapa pom bensin di Jakarta di bongkar untuk dibuat taman. Kota-kota lain tidak mau ketinggalan. Perda ruang terbuka hijau pada Kota Yogjakarta melalui Perwali no 5 tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat, Kota Surabaya dengan Perda no 3


Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2013, serta komitmen dari pemangku Kewenangan diharapkan mampu meningkatkan prosentasi hingga 30 persen Ruang Terbuka Hijau seperti yang diamanatkan pada Undang Undang Penataan Ruang. Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000-2010. Dalam Perda RTH Kota Semarang tersebut, mengatur se tiap lingkungan RT, RW dan kelurahan wajib memiliki taman lingkungan. Wilayah RT wajib

INOVASI 2 Foto Atas : Ruang Terbuka dan Kafe Foto Bawah : Utilities Towers

mempunyai taman lingkungan minimal 250 meter persegi, taman lingkungan tingkat RW minimal seluas 1.500 meter persegi dan setiap kelurahan wajib mempunyai taman minimal luasnya 10.000 meter persegi. Kemudian untuk lingkungan rumah, setiap rumah dengan luas di bawah 120 meter persegi harus menyediakan satu pohon lindung, rumah luas 120-500 meter persegi harus menyediakan 3 pohon dan rumah dengan luas di atas 500 meter persegi wajib menyediakan 5 pohon. Sedangkan pemilik bangunan bertingkat wajib membangun taman gantung di atap atau balkon. Selanjutnya bagi pengembang perumahan wajib menyediakan lahan RTH sebesar 20 % dari luas lahan yang dibangunnya. Dampak dari perda ini, setiap pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib dilengkapi dokumen perencanaan RTH, dan dikenai sanksi administrasi atau pidana bagi yang melanggar. Namba Park, Osaka, Jepang adalah se buah contoh desain kompleks bangunan yang menggabungkan antara hunian, per kantoran, dan pusat hiburan dalam satu kawasan di sudut kota Osaka. Saat banyak gedung pencakar langit, jalan raya, bahkan pedestrian terdesain untuk menutup per mukaan tanah, taman dan tanaman hijau semakin tersingkir dari rimbunnya beton bertulang seperti di kota besar dunia lain, Namba Park mengakalinya dengan taman atap. Taman tanaman hijau yang berfungsi sebagai atap dari sebuah bangunan atau yang kita kenal dengan green roof menjadi setiap hal yang umum diaplikasikan pada bangunan dan gedung, namun tingkat pemakaian dari pengguna atau pengunjung sangat minim. Green roof yang terletak di Namba Park Gar den tidak ingin menampilkan taman yang susah tersentuh. Taman yang mencoba di desain berupa kebun bunga dengan pe pohonan dan bunga 4 musim yang ter integrasi dengan pertokoan, restoran, movie theater, outdoor playground. Outdoor play ground tersebut juga dilengkapi dengan peralatan bermain, bak pasir, dan bangku taman. Selain itu, terdapat outdoor plaza yang menyuguhkan pengalaman ruang terbuka yang bersentuhan dengan alam hijau kepada para pengunjung. Dengan kesan pertama desain atap datar Buletin Cipta Karya - 09/Tahun VIII/September 2010

 27

INOVASI 2 serta balkon yang menyerupai ngarai grand canyon yang terbentuk oleh sungai Colorado, Arizona Amerika Serikat, membuat setiap sudut taman dan pertokoan memperoleh sinar matahari dan penghawaan udara layaknya taman sungguhan. Atap tersebut memiliki luas taman 11.500 m2 dengan pembagian area hijau seluas 5.300 m2 dan area terbuka dan plaza seluas 6.200 m2. Dengan koleksi tumbuhan hijau lebih dari 420 spesies dari 35 pepohonon seperti Pinus, Sciadopitys, Fraxinus griffithii, Picea abies, sericea, shirakashi, and Myricaceae. tanaman sedang seperti, dogwood, wild cherry, fist, Styrax, maple, Rata-rata 200 species tanaman berbunga seperti: mawar, Azalea, Camellia japonica, rosemary, lavender, thyme, dan verbena.

Karena konsentrasi dari urban energy consumption seperti; kendaraan bermotor, air conditioning serta gas rumah kaca, paving concrete dan gedung yang menyimpan pa nas, reklamasi hutan di tepian sungai yang ada di Osaka khususnya osaka membuat kenaikan temperature di ruang urban yang sempit. Yang dikenal dengan gejala panas Toairando Namba (symptoms of Namba Toairando Heat). Konsentrasi dari bangunan dan pepo honan yang tidak merata menyebabkan gejala ini di beberapa titik daerah Namba, dengan cara memecah konsentrasi panas besaran energy panas dapat diperkecil dan di kurangi. Inilah yang ingin disumbangkan oleh Namba Park Garden Dedaunan hijau yang mampu mengen

KONSENTRASI PANAS

DISTRIBUSI PANAS

dalikan kelembaban dan temperatur dan diharapkan dengan adanya Namba Park mampu meningkatkan kualitas hidup ma nusia secara efektif. Saat kota-kota besar dunia ramah un tuk dihuni tergantung pada rasio sosial ekonomi dan budaya, kota yang benar benar berkelanjutan dalam harmoni akan dapat meningkatkan peri kehidupan dan penghidupan dari siapapun yang menghuni tak terkecuali kaum miskin perkotaan. Mendapatkan naungan dan ruang terbuka hijau, menikmati dan melestarikannya me rupakan tanggung jawab bersama untuk masa depan generasi penerus bangsa. *) Staf Subdit Peningkatan Kualitas Permu kiman Wilayah I, Dit. Pengembangan Per mukiman, DJCK

Foto Atas : Plaza dan Ruang Terbuka di Namba Park Garden Foto Bawah : Salah satu sudut Namba Park Garden


Resensi

RESENSI

Housing in Southeast Asian Capital Cities Dian Herwitasari *)

D

Dalam buku “‘Housing inSoutheast Asian Capital Cities yang Lebih Baik” diberikan pemaparan mengenai perumahan dan pembangunan yang terfokus pada beberapa ibukota Negara yang berada di Asia Tenggara (Southeast Asian) seperti Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur dan Manila. Kota-kota tersebut mengalami pemekaran wilayah dan pening katan jumlah penduduk (populasi) yang signifikan setiap tahunnya. Seiring dengan arus perpindahan penduduk desa-kota, permasalahan ibukota negara tersebut beragam mulai dari kurangnya akses terhadap air bersih, kondisi rumah yang tidak layak huni dalam permukiman kumuh yang merupakan dampak dari urbanisasi dan perumahan yang berkelanjutan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Permukiman merupakan isu utama dalam pembangunan di kota manapun. Kota besar dan kota metropolitan tidak lepas dari permasalahan munculnya permukiman kumuh baik legal maupun ilegal. Beberapa isu yang menjadi sorotan utama dalam menangani sebuah kawasan permukiman kumuh di ibukota negara tersebut antara lain terkait dengan isu sosial seperti keterjangkauan terhadap transportasi perkotaan dan fungsi ruang publik/private serta penyediaan infrastruktur yang didasarkan pada usia, gender dan pendapatan masyarakat. Dengan keberagaman permasalahan tersebut, muncul kekhawatiran sebagian besar pemerintah kota ti dak berhasil dan tidak ada komitmen yang cukup tinggi dalam memecahkan masalah utama kota mereka. Pembahasan mengenai beberapa ibukota tersebut didasarkan

pada permasalahan dasar yang terjadi didalamnya. Jakarta dilihat sebagai kota yang memiliki kesenjangan yang tinggi dalam hal penghasilan masyarakatnya, sedangkan Kuala Lumpur memiliki akar permasalahan adanya multi-ethnicity (keberagaman etnis). Singapore, yang merupakan negara sekaligus ibukota, memiliki per masalahan dasar peningkatan kebutuhan akan hunian dalam keterbatasan lahan. Permasalahan dasar kota Manila yang juga merupakan kota metropolitan adalah terjadinya segregasi perkotaan dan perumahan, sedangkan bangkok merupakan kota yang memiliki pertumbuhan perumahan yang tidak terkendali. Bangkok (Bangkok Metropolitan Region) merupakan salah satu kota metropolitan yang dinilai berhasil dalam menangani kebutuhan akan perumahan dan permukiman melalui kegiatan partisipasi ma syarakatnya. Sejak adanya economic boom yang terjadi pada tahun 1980-an, investasi asing langsung membanjiri kota metropolitan Bangkok. Hal ini menyebabkan meningkatnya pembangunan pe rumahan, perkantoran, pabrik, hotel dan lapangan golf. Perluasan terjadi sangat cepat dari kawasan inti kota, kawasan pinggiran met ropolitan dan batasan propinsi. Oleh karena itu Bangkok tidak lagi menjadi kota besar, akan tetapi cederung pada kawasan megapolitan. Penanganan permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni yang direncanakan oleh pemerintah pusat Bangkok Metropolitan Region menerapkan prinsip kerjasama antar pemangku kepentingan yang terkait yaitu masyarakat, pemerintah pusat/daerah, organisasi non pemerintah dan pihak swasta. Penanganan tersebut direncanakan melalui penyediaan rumah susun dan peremajaan kawasan. Pembahasan buku ini mengarah pada usaha pemerintah dan masyarakat dalam menangani permukiman kumuh dan disparitas dalam kondisi perumahan antara yang kaya dan miskin dalam beberapa kota di asia tenggara. Usaha penanganan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat maupun sektor lain merupakan tantangan yang besar bagi penanganan kumuh. Dalam pembahasannya, penulis mencoba memberikan pemahaman bahwa masing masing kota mau pun negara memiliki identitas dan karakteristik tersendiri. *) Staf Subdit Kawasan Metropolitan, Dit. Pengembangan Permukiman, DJCK Buletin Cipta Karya - 09/Tahun VIII/September 2010

 29

SEPUTARKITA

Seputar Kita

Pemerintah Fasilitasi Masterplan Air Limbah di 8 Kota Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya memfasilitasi penyusunan master plan dan studi air limbah di delapan kota. Delapan kota tersebut adalah Surabaya, Bogor, Cimahi, Bandar Lampung, Palembang, Pekanbaru, Batam dan Makassar. Penyusunan master plan tersebut mendapat bantuan dari pemerintah Australia melalui The Indonesia Infrastructure Initiative (IndII). Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Ditjen Cipta Karya Sjukrul Amin mengatakan, penyusunan mas ter plan ini sudah dilakukan awal September lalu dan rencananya akan memakan waktu selama delapan bulan. Namun, ia berharap agar penyusunan ini dapat dipercepat. “Kalau bisa penyusunan master plan tidak selama itu, sehingga bisa langsung dibuat detail desain dan rencana implementasinya,” katanya saat memberi arahan dalam acara Kick Off Meeting Master Plan Water Waste di Jakarta, Selasa (21/9). (dvt)

Pemerintah Percepat Penerbitan Perpres SBKBG Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya terus mendorong percepatan penerbitan Peraturan Presiden tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan beberapa Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai institusi terkait, seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, dan unsur perguruan tinggi di Jakarta, Kamis (2/9). Rangkaian FGD ini merupakan upaya dalam rangka penyempurnaan Rancangan Perpres tentang SBKBG. Beberapa tema yang diangkat dalam FGD antara lain, Azas Pemisahan Horizontal Antara Kepemilikan Bangunan Gedung dan Tanah, Hak Tanggungan Bangunan Gedung berdasarkan UndangUndang No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan Tata Cara Penerbitan dan Perpanjangan SBKBG. Plt. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono mengatakan, rangkaian FGD ini sangat penting dalam rangka memperoleh kesamaan persepsi dengan para instansi terkait. (dvt)


Puslitbangkim dan JICA Lakukan Uji Skala Penuh Rumah Tahan Gempa

Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Japan International Co operation Agency (JICA) mengadakan pengujian skala penuh (full scale house experiment) terhadap rumah sederhana tahan gempa dengan nomor sampel 254/IX/2010, di Cileunyi, Bandung (22/9). Tujuannya untuk mengetahui kekuatan dan perilaku rumah sederhana tersebut saat terjadi gempa bumi dengan metode static cyclic loading. Saat membuka pengujian tersebut, Kepala Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan, Puslitbangkim, Luthfi Faizal mengungkapkan, pengujian ini juga untuk membuktikan hasil-hasil penelitian secara teoritis yang jika nanti terbukti berhasil bisa disosialisasikan kepada Pemerintah Daera untuk diterapkan. Dalam pengujian ini, bangunan uji dengan luas 6,7 m x 6,9 m yang tahan gempa dengan penambahan kolom di bagian belakang bangunan, dihubungkan dengan perangkat analisa yang sensitif milik Puslitbangkim, termasuk di antaranya lebih dari 60 buah strain gauge yang ditempatkan di berbagai posisi dalam sruktur bangunan uji. Perangkat tersebut berfungsi untuk mengukur renggangan gedung ketika terjadi gaya simulasi gempa, dan beberapa Proximity Transducer di setiap sudut bangunan uji untuk mengukur perpindahan/ke miringan gedung secara akurat. (bcr)

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

selamat hari r aya idul fitri 1431 h

mohon maaf lahir & bathin

September Green Roof Garden, Namba Park Garden,

Recommend Documents