SEMINAR NASIONAL 2014 6 NOVEMBER 2014
MANAJEMEN KLAIM PROYEK KONSTRUKSI “Construction Claim Management”
PERMASALAHAN LUMP SUM KONTRAK DARI SISI PANDANG SEKTOR SWASTA/PENGUNA JASA KONSTRUKSI PEMBAHASAN PENYEBAB KLAIM DAN PENCEGAHAN KLAIM DALAM LUMPSUM KONTRAK KONSTRUKSI
PENGERTIAN UMUM
KONTRAK KONSTRUKSI= “CONSTRUCTION CONTRACT”= “CONSTRUCTION AGREEMENT” ADALAH SEBUAH BENTUK PERIKATAN /PERJANJIAN TERTULIS MENGENAI KEGIATAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI ANTARA PENGGUNA JASA (PEMILIK PROYEK/OWNER/PEMBERI TUGAS) DENGAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (KONSULTAN PERENCANA, KONTRAKTOR, KONSULTAN PENGAWAS , KONSULTAN SPECIALIS )
M E K A N I S M E
KONTRAK KESEPAKATAN
PERBEDAAN IMPLEMENTASI KONTRAK (PARA PIHAK)
C L A I M
CLAIM ATAU
TUNTUTAN ATAU
PERMOHONAN DIAWAL
PROYEK
SELAMA MASA KONSTRUKSI DAN SAAT PROSES PENYELESAIAN PROYEK
PA N D A N G A N T E N TA N G C L A I M YANG DIAJUKAN OLEH KONTRAKTOR OWNER /Pemilik
Ø
Claim diajukan sering tidak memiliki dasar secara kontraktual
Ø
Claim diajukan untuk menutupi kerugian yang terjadi, bukan berdasarkan hak dan kewajiban dari pihak kontraktor
Ø
Claim diajukan agar diharapkan ada proses tawar menawar
Ø
Claim yang disetujui kemungkinan akan berimplementasi pada pendanaan, terutama jika nilai cukup besar dari sisi owner
Kontraktor/Penyedia Jasa
Claim diajukan karena kurangnya data data yang diberikan dalam mempersiapkan dokumen tender.
Claim diajukan karena pemilik/owner representative/konsultan memberikan instruksi yang merupakan hal yang diluar tanggung jawab kontraktor
Kurang pahamnya pemilik /konsultan berkaitan dengan scope tangungjawab kontraktor secara kontraktual
Ada perbedaan volume RAB yang disepakati terhadap aktual dilapangan yang diakibatkan perbedaan gambar dll
“LUMP SUM CONTRACT ” Berdasarkan
PP no 29/2000 “Tentang Penyelengaraan Jasa Kontruksi “ pasal 26 ayat 3 sbb:
“ Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan “ lump sum” …merupakan konktrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan Harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuh di tanggung oleh Penyedia Jasa (KONTRAKTOR) sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah”
TIPE KONTRAK LUMPSUM LEBIH DISUKAI DARI SISI OWNER
BUDGET
==è
LEBIH PASTI , arti nya budget aman
RESIKO PELAKSANAAN
==è
SEPENUHNYA DI PIHAK KONTRAKTOR
SCHEDULE PELAKSANAAN
==è
LEBIH TERUKUR , ADA KEPASTIAN
MANAJEMEN PROYEK OWNER ==è
TIDAK TERLALU BESAR
LUMP SUM CONTRACT • NO CLAIM • NO ADDITIONAL COST • ON TIME
CLAIM MASIH TERJADI !!! q
Ditinjau dari sisi owner /Pengguna jasa konstruksi berdasarkan fakta yang dilapangan disebabkan antara lain : v Terjadi perbedaan volume BoQ dari gambar design terhadap volume actual,
sehingga dijadikan claim kerja tambah oleh kontraktor , ATAU sebaliknya.
v Faktor external akibat kebijaksanaan pemerintah seperti kenaikan BBM, upah
minimum (UMP) atau perubahan nilai mata uang Rupiah terhadap USD selama periode kontruksi.
v Termin pembayaran yang dianggap terlalu lambat atau bertele-tele, sehingga
menyebabkan terganggunya cash flow kontraktor.
v Kertelambatan penyelesaian Proyek, yang umum selalu berpontesial menjadi
sumber claim dari para pihak.
v Instruksi dari Wakil owner/Manajemen Konstruksi yang dianggap sebagai kerja
tambah, berkaitan dengan metode pelaksanaan maupun approval material .
v Ada perbedaan pengertian lingkup kerja kontraktor berkaitan dengan kondisi
kontrak yang telah disepakati.
PENCEGAHAN UNTUK MEMINIMUMKAN CLAIM Ø
Dokumen untuk tender harus dipelajari dengan teliti, sebaiknya ditinjau tidak saja dari segi teknis dan adminitrasi tapi juga dari aspek legal oleh para pihak, sebelum menjadi kontrak atau di sepakati
Ø
Sebaiknya team yang terlibat dalam suatu kontrak lumpsum, terlibat dari tahap pre- contract sampai dengan post- contract agar terjadi kesinambungan informasi yang jika ada perbedaan lebih mudah di selesaikan secara musyarawarah tidak sampai terjadi perselisihan yang harus diselesai secara ligitasi.
Ø
Gunakan bahasa kontrak yang jelas yang tidak memberikan pengertian ganda , kalau perlu di perjelas dengan bahasa yang disepakati bersama, kalau di Indonesia seharusnya yang menjadi acuan adalah bahasa Indonesia.
Ø
Sebaiknya dokumen tender dan kontrak dipersiapkan oleh team ahli yang profesional yang memil reputasi yang baik dan dapat membuat kontrak yang jelas antara hak dan tanggung jawab para pihak, terutama untuk kontrak yang bersifat lumpsum.
Ø
Dalam kontrak juga harus secara tegas mengatur hal hal berkaitan dengan penyelesaian sengketa langkah –langkah apa yang disepakati misal jika musyawarah tidak di capai dalam periode terten maka harus diputuskan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan negeri.
Ø
Perlu diatur dasar hukum mengenai batasan perubahan waktu dan volume tanpa merubah jenis kontrak lump sum .
