Lampiran 5 Surat Kesesuaian Tata Ruang Wilayah dan Perpanjangannya
rru
!.-glr-rl*a
SEKRETARIAT DAERAH Jl. Kapten A.
Rivai PALEMBANG 30129 Palembang,
I
September 2016
Kepada Nomor
as}l
2€22
/Bappedal2016
Yth.
Direktur Utama PT. Supreme Energy Rantau Dedap
Sifat Lampiran
3 (tiga) lembar
Hal
Rekomendasi Pengarahan Pemanfaatan Ruang
diJakarta
Menindaklanjuti surat VP Relations & SHE PT. Supreme Energy Rantau Dedap Nomor: RD-RSH-LTR.04B.VII.2016 tanggal 27 luli 2016 perihal Konfirmasi RTRW dan mempedomani Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bersama ini disampaikan sebagai berikut:
1,
Berdasarkan data kewilayahan bahwa areal pengusahaan panas bumi untuk wilayah administtasi PT. Supreme Energy Rantau Dedap terletak
di
Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam dengan luas hasil perhitungan GIS seluas + 35.307 ha. Berdasarkan data penutupan lahan tahun 2AL4, areal pengusahaan panas bumi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, pertanian
lahan kering campur semak, padang rumput, semak dan semak belukar. Terhadap pemanfaatan ruang bahwa jalur areal pengusahaan panas bumi melintasi kawasan hutan (Hutan Lindung Bt. lambul Bt. Nanti Mekakau), tanah masyarakat dan wilayah kuasa peftambangan.
Z.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019 dengan skala ketelitian peta 1 : 250.000, adalah : Rencana pengusahaan panas bumi belum diakomodir di dalam RTRW
a.
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019.
b. C.
Berdasarkan rencana struktur ruang, areal pengusahaan panas bumi tidak melintasi sistem jaringan transpoftasi, sistem jaringan energi dan sistem jaringan sumber daYa air. Berdasarkan rencana pola ruang, areal pengusahaan panas bumi
di
Kawasan Lindung berupa Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Budidaya berupa Kawasan Perkebunan Permukiman sesuai
terletak
dengan peta terlamPir.
3.*
Berdasarkan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 yang telah mendapat pe?setujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum Ndmor: Hk.01 03-Mni15? tanggal 7 April 2011 dan berdasarkan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RJ Nomor: SK.454IMENLHl(Setjeni pW1pALO tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.B66/KPTS/Menhut-II12014 Tentang Kawasan Hutan dan Konseruasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan dengan skala ketelitian peta sebesar 1 : 250.000, dapat disampaikan sebagai berikut
:
a.
Berdasarkan rencana struktur ruang, areal pengusahaan panas bumi terdapat rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangunan jaringan transmisi interkoneksi dengan PLTP Lumut Balai serta dilintasi oleh jaringan sumber daya air yaitu Sungai Endikat.
b.
Berdasarkan rencana pola ruang, bahwa areal pengusahaan panas bumi PT. supreme Energy Rantau Dedap melintasi Kawasan Lindung
yaitu Kawasan Peruntukan Hutan Lindung dan Kawasan Peruntukan sempadan sungai, melintasi Kawasan Budidaya yang meliputi Kawasan Peruntukan Pertanian dan Hortikultura, Kawasan peruntukan Perkebunan dan Kawasan Peruntukan Permukiman sesuai dengan peta terlampir.
c.
sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi,
rencana
pengusahaan panas bumi harus memperhatikan, antara lain:
r
o . c r r
peffidrlfaatan ruang
di
sekitar pembangkit listrik
harus
memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
p€ngnturan kawasan tambang dengan memperhatikan kestiimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat.
pengaturan hangunan lain disekitar instalasi dan peralafan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di hidang pertambangan. kegiatan usaha pertambangan dllarang dilakukan tanpa izin dari i nstansi/pejabat yang benvenang. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi
dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk
o . e e +
r
kegiatan lain, sepefti pertanian, kehutanan, dan pariwisata. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peftambangan.
kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan peftambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan.
sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang. keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat. psngendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhqtikan kepentingan wilayah sekitarnya ;
4.
Terkait dengan rrd-nal teknis, diharapkan pr. supreme Energy Rantau Dedap berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari dinas terkait yaitu :
.
r
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam hal teknis yang melintasi kawasan hutan dan areal gambut, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dan Kanwil PT. PLN (Persero) wszJB dalam hal teknis terkait pengusahaan kelistrikan.
5.
Pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang (aduice planning) ini bukan merupakan izin pemanfaatan ruang, namun merupakan dasar dalam penerbitan izin terkait.
6.
Disarankan agar PT. Supreme Energy Rantau Dedap mendapatkan rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang (advice planning) dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam. Hal ini sesuai dengan amanat penjelasan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
a.n, GUBERNUR SUMATERA SEISTAN Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera klatan, rrJ
+
SH, MHum
(Iv/e) 956111111980031013
-femEusanYtfi a-
1. Gubernur Sumatera Selatan, sebagai laporan 2. Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera di Palembang 3. Kepala Bap@a Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang Dinas krtambangan dan Energi ProvinsiSumatera Selatan di Palembang Bappeda Kabupaten Lahat di Lahat Bap@a Kabupaten Muara Enim di Muara Enim Bappeda Kota Pagar Alam Kanwil PT. PLN (Persero) WS2JB di Palembang
T d g
o.
s-fi
E3 o dH !!
fie cia
5rh 22U
:: {3 $38 (6 3s -> UO &d UG I
z a E
@
EgE
Eg
B-i TKE
oo@
E.
=+
$
{ E E
E
E
u !}00st6
0(Ez!9a
$EEns$
, ."
u sa g
EEE
g$$,Eg*gEEEF;,,frfirsEE ffuffiIHffiilfrffiE iiiiM
=3 uo p: 6rg 4oX if
f;qE ea*
e.s
D
d,
t'
$
E8
o
E*H o.Iiu, Hd
9g E
}EE
{:5
.il[
Et .EEEE.*
,rr
5gE
E[5
,IE rl I
iti
g
85! i$E
gEa EEEEEEEggs$sE
. I E+ " t +,1_.1 Elgll$ryXirryryE.-i-'n ff!iltg$
m00as
$tr i:E irE
g
I
I
IEE
rcartg
fi€
a o
s h
8
I s xr
I
&tLt
8'gt"t
,
,r,
E
U
o 14 za eEi
6 o o N 2 3 T
z{
e9 3E EE co
=i eE (,,{E t= ze
ak sE 2= <5 oz 4J TE
sts frg 38 z> gil
=*
uo GT of 2.4 Ud c T
o G
$4r
Hd 4E E
o,
f; il, ut c.
v6
6E gE
co
t= ra *.e
iE
n
dxft EgE
l''!,--
$
8dqqq4
&
;i F.\ ^ ..(-\' ,"> ^i;-+t\$ rs.
^=
"'
P=; f;ka
s,z
*o s o
f &
$.t
c
c
c
4 a
t
g, s gEs ee
:,
'." ".-'i '\ .'\\-a+H
o
6r
;lflitU
i-/
1_'-'l/ :!
E
s=gegi *
I
-. EESg
€
€E*ag .g -E;*f E; E-, 6 rE;5EEtEg$;E.E; i;#ls:$rfi8$EsFa
HEHEg gEt eeiIe$I i'*EEBHEE EEEEESEEEEET!.;jz< B;3ElES
!
:
:r ! i
il$ffiIffil'il',,.iffiffiffiffiffi."
.8 EI i!! Ei, iEa
Eit
*38
!€tE
,il,
TI tt
ll
iii=< Nt=o
qc
i*
E
o oi3l" PldH NIAJ z)z> =lH; xqle ll ri- r a : tl a <,
z ii
:c:o e
E HEi< 4:z ii<> r loa
z=ii d f
@ 'U lo. BilH ErqH E?i* E> < 6 l;* t!
<
HEIC ciq
diFH
f,irS -t<= ?iv6
zld
oJ dlEr El r
,l
I
-i
II
4ES
Es3
fiE ar .-t
$
c
ia
! !8
!lQFpy,^ = \ \ l qoo: =EE)OCIY
-q
PP
:i
PE:.EiElE
rii+
E
-li = 5 'l
HEr
=+
J
:i!ti:
ii r
!E t. ;F
;i
e
!-re n;9 ursS,EE$ E6E5:t6
:-3 E 9! o99 tr:: 6 49
nddoiia
ii
ili
a
? iliii
si9,, d F q E'b s E.!: I E :;::?=EEIiP !Es.ts€qaE5i
ji
t;I"E :faa@daL :A.c.ec
iSiiizi
6
CE
*i*
.;::E
I
I
ll*
i;5i
r :K 6 6 a1
::: qa"
EA i'l I
i$u
ii
3e
:ji.lf i'
-; *:
4!
E
4
ax" ! ii
i !
!
r
i
r i
!
J i
Be?3fi'B3ri YYYYY
I
I l] iil,-lffiii$
3 r rr-
li
diiL
-ro .. Z 1"/2
\z 'i .=
rtg 61,", it 9 iio = o f,,\,u :{ Z
i'
o
d Vt' o .I o
.1
:
Y
-,{
2<.
oLd
'?4 \D
-
zo
tro o< UV
l..
i
t\,/t'{^ -\ ,\!\
,'! i-)
-\.
i I
i*-'*''*
./,!'-'- \. \
i
\ \ 1.
1
o d E 0 o r,
.u
? :c
zu.l o
\!
a,
Z 3
p
o a-
o. v
:
0
i i;:
; i.r
j:trdd
;Fr
4-1 flF
ii i
aosd:JI
E
(9
z
5
5ii
iin
;!E ; -.-.,
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jenderal A. Yani No, {6 Telp. 0734421001421140421129 e'- Fax.0734-421862421A80421019 MUARA EN|M ( SUI'TATERA SELATAN) Muara Enim, l?.Agustus 2016 Kepada Nomor Lampiran Perihal
Yth, VP Relations & SHE
\ loo /Bappeda-RlH/201 6
PT. Supreme Energy Rantau Dedap
1 (satu) berkas
Advice Planningfl nformasi Tata Ruang
diJAKARTA
Memenuhi surat Saudara Nomor
:
RD-RSH-1TR,049,V11.2016 perihal Perpanjangan
Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang terhadap Surat Rekomendasai Kesesuaian Tata Ruang
Nomor 115/Bappeda-RlHl2014 untuk kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi Rantau Dedap 250 MW di Kabupaten Muara Enim yang telah habis masa berlakunya, besama ini disampaikan kembali sebagai berikut
1. Berdasarkan
:
hasil plotting koordinat lokasi rencana kegiatan PT. Supreme Energy Raqtau
Dedap sesuai dengan titik koordinat yang terdapat dalam peta lampiran surat Advice Planning/lnformasi Tata Ruang, ini terhadap Peta Administratif Wilayah Kabupaten
Muara Enim dan berdasarkan 917/KPTS/DISTAMBEN/2010 tentang
SK
Gubemur Sumatera Selatan
Nomor
lzin Usaha Pertambangan Panas Bumi Kepada
PT. Supreme Energy Rantau Dedap Atas Wilayah Kerya Pertambangan Panas Bumi seluas
35.460 Ha lokasi kegiatan dimaksud berada dalam wilayah Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim dan sebagian masuk dalam Wilayah Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.
2.
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Muara Enim 2012-2032 dijelaskan sebagai berikut
a.
:
Berdasarkan rencana struktur ruang, dalam sistem jaringan prasarana energi pada
pasal 15 ayat (6) Kecamatan Semende Darat Ulu dan Kecamatan Semende Darat Tengah telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
b.
Berdasarkan rencana pola ruang, lokasi rencana kegiatan dimaksud berada dalam Kawasan Budidaya untuk Kawasan Pertanian Lahan Basah dan Kawasan Holtikultura serta masuk dalam Kawasan Hutan Lindung,
3.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, rencana kegiatan pembangunan dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan karena telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Muara
Enim2012-2032.
4.
Pada pelaksanannya pihak pemohon diminta untuk mematuhi dan mempedomani serta melaksanakan ketentuaru peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan panas bumidm kehutanan.
5.
Pihak pemohon juga diminta untuk berkoordinasi guna mendapatkan pertimbangan teknis dari SKPD/lnstansiteknis terkait yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim, Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muara Enim dan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muara Enim
terkait pemanfaatan masing-masing kawasan tersebut dan melaporkan pelaksanaan pemanfaatan ruang ke Bappeda Kabupaten Muara Enim sebagai bahan evaluasi
6.
Untuk kegiatan yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, pihak pemohon disarankan agar meminta advice planning kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Advice Planning/lnformasi Tata Ruang ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum ada kegiatan di lokasitersebut maka Advice Planning/lnformasi Tata Ruang ini bataldengan sendirinya. Demikian disampaikan, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
/o*-/:
5LK
DAERAH BKPRD
il[se
Pembina Utama Muda NlP. 19640817 199103 1 010 Tembusan disamoaikan keoada Yth
:
1-_ Eupati Muara Enim c!. BagianPemerintahan Umum Setda (sebagai laporan)
- 2. 3. 4. 5. 67. 8. L
10.
Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
Badan Lingkungan Hidup Kab.Muara Enim Badan Penanaman Modal dan perizinan Terpadu Kab.Muara Enim Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Muara Enim Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Muara Enim Satuan Pol-PP dan Linmas Kabupaten Muara Enim Dinas PU Bina Marga dan pengairan Kab" Muara Enim Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab_ Muara Enim Bagian Hukum Setda. Kab.Muara Enim
\
) i
^/l
/\ -:t'" E N\ J\
--.1.'
-?1.'
x
@@\
!,
I
!q)
.\
{\
(EI
!,
l\
/
x qt
,,,
-
l
-
+E;.
-L\
I
I
ll-
il ,'''
/ t"J. I
,./
/
i II
/I
!i
li
ii li ll
ii:i li ;i ti
li
ti
li li titt
t.
'!/ t!
(4 i!
xo f,
l I t I
I
o o o J
e o
(, !, 0,
q
Ijt
s
I
T
l'.
-=l
i
