LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 036 TAHUN 2011 TANGGAL 11 Juli 2011 _________________________________________________ Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1.
a. b. c. d.
2.
Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pergub. Kalsel Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan
memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ; memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ; memhami dengan baik paeraturan perundang-undangan sesuai substansi raperda ; mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.
Keterkaitan :
Peralatan /Perlengkapan :
1. 2.
a. b.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembentukan peraturan daerah dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian, ketidaktransparanan, ketidak sinkronan dan ketidaktepatan waktu dalam pembentukan peraturan daerah.
a. b.
perangkat computer khusus untuk prosessing draft dan naskah final peraturan daerah ; filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen penetapan peraturan daerah.;
dokumentasi penetapan peraturan daerah ; dokumentasi/laporan monitoring dan evaluasi realisasi penegakan peraturan daerah.
PELAKSANA NO.
1
KEGIATAN
2
1.
Penerimaan berkas permohonan harmonisasi
2.
Pencatatan dalam agenda surat masuk, disampaikan kepada Kepala Biro Hukum
BAKU MUTU
Subbag TU Biro Hukum
Kasubag Permsan Perda
Kabag Pert. PerUU-an
Karo Hukum
SKPD/ Unit Kerja
Asisten yang membidangi
DPRD
Sekda
Gubernur
Kem. Dalam Negeri
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Perlengkapan 13 Berkas permohonan lengkap Berkas permohonan lengkap
KET.
Waktu
Output
14
15 Penyerahan bukti pnerimaan bekas Catatan berkas permohonan harmonisasi peraturan daerah
9
16
1
2
3.
Dipelajari dan diberikan disposisi/arahan kepada Kabag Perundang-undangan untuk ditindak lanjuti.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Berkas permohonan selengkapnya
13
15
14 Disposisi/ arahan tindak lanjut permohonan harmonisasi
4.
Kabag. Per-UU-an mempelajari materi permasalahan dan memberikan arahan harmonisasi kepada Kepala Sub Bag Perumusan Perda.
Berkas permohonan, arahan Kepala Biro Hukum
5.
Kepala Sub Bag. Perumusan Perda melaksanakan harmonisasi dalam bentuk draft rancangan Perda dan dilaporkan kepada Kepala Biro Hukum.
Berkas permohonan, arahan pimpinan dan referensi sesuai substansi
6.
Kepala Biro Hukum memeriksa draft rancangan Perda dan memprakarsasi rapat koordinasi eksekutif.
Draft rancangan perda
Prakarsa untuk membahas rancangan perda
7.
Rapat koordinasi pembahasan draft rancangan perda di lingkungan eksekutif
Draft rancangan perda dan referensi lain
Masukan untuk perbaikan draft
8.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi, Kepala Biro Hukum memberikan arahan penyempurnaan draft kepada Kabag. Per-UU-an yg diteruskan kepada Kasubbag. Perumusan Perda
Masukan perbaikan draft rancangan perda dan refernsi lain
9.
Kepala Sub Bag. Perumusan Perda melakukan penyempurnaan draft rancangan perda berdasarkan hasil rapat koordinasi (finalisasi) dan disiapkan pengantar dan surat Gubernur
Masukan perbaikan draft rancangan perda dan arahan pimpinan
Arahan Kepala Bagian PerUU-an
Draft rancangan perda
Arahan perbaikan draft rancangan perda
Draft rancngan perda yang siap untuk diajukan kepada DPRD
10
untuk diteruskan kepada DPRD. 1
2
10..
Kepala Biro Hukum menandatangani nota pengantar dan memaraf surat Gubernur pengantar Raperda kepada DPRD bersama-sama Asisten dan Sekda
11..
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Draft rancangan perda yang siap diajukan kepada DPRD
Net surat pengantar rancangan perda kepada DPRD
Gubernur menandatangani surat pengantar rancangan perda kepada DPRD yang telah diparaf oleh Kepala Biro Hukum, Asisten Sekda dan Sekda
Draft rancangan perda dan net surat pengantar kepada DPRD
Surat pengantar rancangan perda siap dikirim.
12.
Rancangan Perda disampaikan kepada DPRD untuk dijadwalkan dan dibahas di DPRD
Surat pengan-tar dan draft rancangan perda
Penyempurna an draft rancangan bahasan Pemda dan DPRD
13.
Perbaikan rancangan perda hasil pembahasan bersama dengan DPRD
Draft hasil bahasan Pemda dan DPRD
Raperda siap ditetapkan oleh Gubernur
14.
Penyampaian Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang kepada Mendagri untuk evaluasi
Surat pengantar evaluasi raperda.
15.
Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang oleh Mendagri
Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Surat pengantar dan 3 raperda tertentu
16.
Penyampaian naskah rancangan perda oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk penetapan, melalui Biro Hukum
Rancangan perda yang siap ditetap-kan oleh Gubernur
Raperda diterima oleh Pemda dan siap untuk ditetapkan
17.
Finalisasi naskah peraturan daerah dan meneruskan hasil
Rancangan perda dari DPRD
Raperda siap ditanda tangani
Hasil evaluasi raperda tertentu
11
Gubernur
finaslisasi kepada Gubernur
1
2
18.
Penandatangan Peraturan Daerah oleh Gubernur
19.
20.
Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Rancngan Peraturan Daerah
Peraturan daerah
Peraturan Daerah
Pengundangan Perda pada Lembaran Daerah
Pemberian Nomor Peraturan Daerah dan Nomor Lembaran Daerah.
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
H. RUDY ARIFFIN
12
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 036 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penetapan produk hukum daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan;
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 antara lain Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai UU (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
1
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ; 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Prvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6); 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 42) :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Pasal 1
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
adalah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 6. Asisten Terkait adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang secara substansial terkait dengan materi peraturan daerah yang dibentuk. 7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 2
8. Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 9. Kepala Bagian Perundang-undangan adalah Kepala Bagian Perundangundangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 10. Kepala Sub Bagian Perumusan Peraturan Daerah adalah Kepala Sub Bagian Perumusan Peraturan Daerah pada Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 11. Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum yang selanjutnya disebut Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan, kantor dan rumah sakit daerah. 13. Unit kerja adalah biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Bagian Kesatu Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Pasal 2 Biro Hukum melakukan harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 3 (1) SKPD penyusun rancangan peraturan daerah mengajukan permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah kepada Kepala Biro Hukum disertai dengan rancangan peraturan daerah dan bahan Lainya yang diperlukan. (2) Permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum dan dicatat dalam buku agenda surat masuk. (3) Setiap permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah disampaikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala Biro Hukum. Pasal 4 (1) Kepala Biro Hukum mengkaji dan mempelajari substansi rancangan peraturan daerah (2) Berdasarkan hasil pengkajian Kepala Biro Hukum, rancangan peraturan perundangundangan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan maka permohonan harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah tersebut di tolak dan berkas rancangan peraturan daerah dikembalikan kepada SKPD pemohon. (3) Berdasarkan hasil pengkajian Kepala Biro Hukum, peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan peraturan daerah dan/atau yang menjadi pedoman teknisnya tidak lengkap, maka permohonan harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah tersebut ditunda hingga perturan perundang-undangan yang menjadi dasar prmbrntukan serta pedoman tejnisnya terbit.
3
(4) Berdasarkan pengkajian Kepala Biro Hukum, rancangan peraturan perundangundangan daerah dapat diproses lebih lanjut maka Kepala Biro Hukum memberikan arahan melalui disposisi kepada Kepala Bagian Perundang-undangan untuk menindaklanjuti permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah. Pasal 5 (1)
Kepala Bagian Perundang-undangan harmonisasi rancangan peraturan daerah.
mempelajari
substansi
permohonan
(2)
Kepala Bagian Perundang-undangan memberikan arahan disposisi kepada Kepala Sub Bagian Perumusan Peraturan Daerah untuk melakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 6
(1)
Bagian Perundang-undangan berkoordinasi dengan pejabat fungsional perancang perundang-undangan yang ada di Biro Hukum dalam proses harmonisasi rancangan peraturan daerah.
(2)
Pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan memberikan saran/masukan secara tertulis terhadap rancangan peraturan daerah yang dimohonkan harmonisasi kepada Kepala Sub Bagian Perumusan Peraturan Daerah melalui Kepala Bagian Perundang-undangan. Pasal 7
(1)
Kepala Sub Bagian Perumusan Peraturan Daerah melakukan harmonisasi rancangan peraturan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)
Kepala Sub Bagian Perumusan Peraturan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan menyerahkan draf hasil penyempurnaan kepada Kepala Biro Hukum melalui Kepala Bagian Perundangundangan. Pasal 8
(1)
Kepala Biro Hukum memeriksa dan mempelajari draf rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan.
(2)
Draf yang telah disetujui Kepala Biro Hukum diserahkan kembali kepada Kepala Bagian Perundang-undangan untuk diproses lebih lanjut. Bagian Kedua Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pasal 9
(1)
Terhadap rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan harmonisasi, dilakukan pembahasan tingkat eksekutif.
(2)
Rapat Pembahasan tingkat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diprakarsai oleh Kepala Biro Hukum. Pasal 10
(1)
Rapat pembahasan tingkat eksekutif diikuti oleh Biro Hukum, SKPD/Unit kerja yang terkait dengan substansi draft rancangan peraturan daerah dan Asisten yang membidangi.
(2)
Rapat koordinasi diselenggarakan untuk mendapatkan penyempurnaan draft rancangan peraturan daerah.
masukan
untuk
4
Pasal 11 Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan tingkat eksekutif, Kepala Biro Hukum memerintahkan kepada Kepala Bagian Perundang-undangan yang diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Perumusan Peraturan Daerah sesuai dengan hasil rapat koordinasi eksekutif. Bagian Ketiga Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Ke DPRD Pasal 12 (1)
Kepala Biro Hukum menyampaikan draf rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)
Penyampaian draf rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota pengantar dan surat Gubernur kepada DPRD tentang penyampaian rancangan peraturan daerah.
(3)
Kepala Sub Bagian Perumusan Peraturan Daerah menyiapkan konsep nota pengantar dan surat Gubernur kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(4)
Nota pengantar dan surat Gubernur kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paraf secara berjenjang oleh Kepala Bagian Perundangundangan, Kepala Biro Hukum, Asisten Bidang Pemerintahan dan Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selan jutnya diteruskan kepada Gubernur untuk ditandatangani. Pasal 13
Bagian Perundang-undangan menyampaikan Draf rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan disertai dengan surat pengantar yang telah ditandatangani Gubernur. Bagian Keempat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Di DPRD Pasal 14 Berdasarkan surat Gubernur, DPRD menjadwalkan dan membahas rancangan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 (1)
Dengan surat Gubernur rancangan peraturan daerah disampaikan kepada DPRD untuk dijadwalkan dan dibahas di DPRD.
(2)
Tim Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Biro Hukum, Kepala Bagian Perundan-undangan, Kepala Sub Bagian Perumusan Peraturan Daerah pejabat fungsional perancang perundang-undangan pada Biro Hukum dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Biro Hukum.
(3)
Hasil pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD menjadi bahan penyempurnaan lebih lanjut terhadap draft rancangan peraturan daerah yang disampaikan pihak eksekutif. Pasal 16
5
(1)
Kepala Biro Hukum memerintahkan Kepala Sub Bagian Perumusan Peraturan Daerah melalui Kepala Bagian Perundang-undangan untuk melakukan penyempurnaan terhadap draf rancangan peraturan daerah sesuai dengan hasil pembahasan di DPRD.
(2)
Draf rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali ke DPRD untuk diberikan persetujuan bersama. Bagian Kelima Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri Paragraf 1 Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Tata Ruang Daerah Pasal 17
(1)
Rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Tata Ruang Daerah yang telah diberikan persetujuan bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan, disampakan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi dan koordinasi dengan kementerian terkait (Kementerian Keuangan dan Kementerian yang menangani Tata Ruang).
(2)
Kepala Sub Bagian Perumusan Peraturan daerah mempersiapkan nota pengantar dan surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri tentang permohonan evaluasi.
(3)
Nota pengantar dan surat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paraf secara berjenjang oleh Kepala Bagian Perundang-undangan, Kepala Biro Hukum dan Asisten Pemerintahan untuk ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Pasal 18
(1)
Dalam hal evaluasi berupa persetujuan maka rancangan peraturan daerah dapat langsung ditetapkan menjadi peraturan daerah.
(2)
Dalam hal evaluasi berupa saran untuk melakukan revisi, maka Biro Hukum melakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya rancangan peraturan daerah dapat langsung ditetapkan menjadi peraturan daerah..
(3)
Dalam hal evaluasi berupa penolakan, rancangan peraturan daerah dikembalikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD dan tidak dapat diproses untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Pasal 19 Peraturan daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daearah dikembalikan kepada Menteri Dalam Negeri. Paragraf 2 Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah di Luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6
Pasal 20 (1)
Rancangan peraturan daerah di luar Pajak dan Retribusi yang telah diberikan persetujuan bersama oleh DPRD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
(2)
Peraturan Daerah sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri Bagian Keenam Penetapan dan Pengundangan
(1)
(2)
(1) (2) (3)
Pasal 21 Terhadap Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dievakuasi oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala Biro Hukum mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk menetapkan rancangan peraturan daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai nota pengantar kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan di paraf oleh Kepala Bagian Perundangundangan, Kepala Biro Hukum dan Asisten Pemerintahan serta Sekretaris Daerah untuk ditandatangani oleh Gubernur. Pasal 22 Peraturan Daerah yang telah ditetapkan diberi nomor peraturan daerah. Penomoran dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Perumusan Peraturan Daerah. Penomoran peraturan daerah menggunakan nomor bulat. Pasal 23
(1)
Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur, selanjutnya dimohonkan pengundanganya kepada Sekretaris Daerah.
(2)
Permohonan pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Biro Hukum dan disertai nota pengantar yang diparaf secara berjenjang oleh Kepala Bagian Perundang-undangan, Kepala Biro Hukum dan Asisten Bidang Pemerintahan untuk ditandatangani Sekretaris Daerah.
Pasal 24 (1) (2) (3)
Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Gubernur dan ditandatangani Sekretaris Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Kepala Biro Hukum. Kepala Sub Bagian Perumusan Peraturan Daerah melakukan pengundangan ke dalam Lembaran Negara. Penjelasan Peraturan Daerah dicatat dalam tambahan lembaran daerah dan diberikan nomor tambahan lembaran daerah. Pasal 25
Format Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 26 (1)
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaanya.
7
(2)
(3)
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efesiensi pelayanan publik. Setiap pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah wajib memperhatikan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas. Pasal 27
(1)
(2)
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam pembentukan peraturan daerah secara efisien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk pembentukan peraturan daerah. Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 29 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2011 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
H. RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
H.M. MUCHLIS GAFURI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2011 NOMOR
8
