SEKAPURSIRIH tinta emas Adhi Dandapala juara pertama CTS (Case Tracking System) One Door Service,

SEKAPURSIRIH

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 ini dengan tepat waktu. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong di tahun 2014. Laporan tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cibinong kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama. Dalam kurun waktu tahun 2014, telah tergores tinta emas di Pengadilan Negeri Cibinong dengan diterimanya Penghargaan (Reward) Adhi Dandapala dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

atas prestasi sebagai juara pertama penilaian kinerja kategori

Pengadilan Negeri Klas 1B seluruh Indonesia dan telah pula diterima penghargaanpenghargaan lain yakni : Juara I Tertib Administrasi dan Kebersihan se-Pengadilan Negeri Jawa Barat dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat; Juara Harapan I Pelaksanaan Website dan Implementasi IT dan CTS se-Pengadilan Negeri Jawa Barat dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat; Juara Harapan I Realisasi DIPA 03 (BADILUM) se-Pengadilan Negeri Jawa Barat dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Selanjutnya perkenankan kami untuk menyampaikan kegiatan dan program kerja serta inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 antara lain : Pertama, untuk mewujudkan keterbukaan informasi public, seluruh komponen yang terlibat pengisian Aplikasi CTS (Case Tracking System) Versi 3 telah bekerja keras untuk melakukan pengisian Aplikasi CTS dan direktori putusan. Kedua, untuk meningkatkan pelayanan persidangan, Pengadilan Negeri Cibinong telah melaksanakan sistem One Door Service, yakni sistem pelayanan persidangan satu pintu, dimana para pihak terkait yaitu Jaksa, Penasehat Hukum, Penggugat, Tergugat dan Saksi cukup melapor ke petugas Front Desk (Petugas Informasi), sehingga jadwal persidangan menjadi lebih jelas dan tepat waktu.

4

Ketiga, sebagai salah satu Pengadilan yang ditunjuk Ketua Mahkamah Agung RI menjadi Pilot Project uji coba draft perubahan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Negeri Cibinong telah menata sarana dan prasarana antara lain : Ruang Mediasi, Ruang Kaukus dan Meja Informasi Mediasi yang berada di Kepaniteraan Muda Perdata serta menunjuk Staff yang bertugas khusus mengelola administrasi mediasi. Selain itu, Pengadilan Negeri Cibinong telah berkomitmen untuk meningkatkan angka keberhasilan mediasi. Hal ini terbukti dengan meningkatnya keberhasilan mediasi ditahun 2014 dengan capaian keberhasilan 13,58%, dimana dari 81 perkara yang dilakukan mediasi, 11 diantaranya berhasil damai, baik didalam maupun diluar pengadilan. Keempat, untuk mewujudkan pengadilan ramah anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah pula menata sarana prasarana pendukung terkait Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, antara lain Ruang Sidang Ramah Anak, Ruang Tunggu Ramah Anak, Ruang Diversi dan Ruang Teleconference, dimana di Ruang Teleconference ini telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi dan korban anak secara terpisah dengan Ruang Sidang melalui perangkat audio visual. Kelima, dalam rangka memenuhi amanah PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Pengadilan Negeri Cibinong telah menyelenggarakan Sidang Keliling Terpadu dengan program One Day Service dalam hal pelayanan pemenuhan Hak Identitas Hukum berupa Pencatatan Perkawainan Non Muslim dan Pengesahan Anak, Perubahan akte kelahiran bagi masyarakat tidak mampu (Acces To Justice for the Poor) secara Prodeo. Berbagai keberhasilan dari kegiatan dan program kerja serta penghargaan yang di dapat ini tidak saja sangat membanggakan, namun juga harus menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Cibinong dapat mempertahankan kinerja dan penghargaan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di tahun-tahun yang akan datang. Masih banyak program prioritas dan target di Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung yang belum kita wujudkan. Kita harus berupaya lebih keras dan ikhlas serta bekerja tuntas agar visi Mahkamah Agung menjadi badan peradilan yang agung segera terwujud. Kami juga berharap, semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Demikianlah Laporan Tahunan ini kami sajikan. Kami menyadari,dalam pelaksanaan tugastugas tersebut masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu, kami menerima kritik dan saran yang membangun demi terciptanya layanan publik yang prima di Pengadilan Negeri Cibinong. 5

Atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Cibinong atas kerja kerasnya selama ini untuk memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada masyarakat dan mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan. Kepada seluruh anggota tim penyusun laporan tahunan Pengadilan Negeri Cibnong tahun 2014, saya ucapkan terima kasih. Dokumen tahunan ini mempunyai makna yang sangat penting sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi kita semua di tahun-tahun yang akan datang. Wabilahitaufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum Wr.Wb

CIBINONG, 05 Januari 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG

HJ. DIAH SULASTRI DEWI, SH.,MH NIP. 19610402 198203 2 003

6

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Pengadilan

Negeri

Cibinong

sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan

Kehakiman, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan umum yang tepat agar Tugas pokok dan Kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam merumuskan suatu kebijakan umum, diperlukan pedoman yang jelas agar kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan lebih terarah sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk itu, Pengadilan Negeri Cibinong

telah

mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, termasuk didalamnya Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035. Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah telah mengamanatkan bidangbidang apa saja yang harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, yaitu : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

7

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI tersebut sesuai dengan bidang-bidang perubahan yang menjadi skala prioritas, Pengadilan Negeri Cibinong telah mengambil langkah kebijakan dan terobosan, yaitu : 1. Program Tunggakan Minutasi Nihil untuk menjawab Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2014 tentang tenggang waktu penyelesaian perkara. 2. Program sistem pelayanan satu pintu (One Door Service) untuk pelayanan persidangan, dimana semua pelayanan persidangan dikelola oleh satu pintu yakni di bagian Front Desk / Petugas Informasi yang memberikan layanan kejelasan waktu dan tempat bersidang bagi para pihak yang akan bersidang. 3. Program Keterbukaan Informasi dengan menyajikan berita-berita atau informasi yang informatif dan akurat pada Website Pengadilan Negeri Cibinong “www.pncibinong.go.id” serta

menggalakkan dan memantau pengisian CTS serta

pelaksanaan Upload putusan ke Direktori Putusan. 4. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan dengan

mengoptimalkan

Meja

informasi

dan

Meja

Pengaduan

serta

memperbanyak papan informasi layanan yang ditempatkan disekitar gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong. 5. Program Sidang Keliling Terpadu “One Day Service” dalam hal pemenuhan hak-hak identitas hukum terutama pencatatan perkawinan dan perceraian yang belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi masyarakat non muslim yang kurang mampu diwilayah Kabupaten Bogor. 6. Pengadilan Negeri Cibinong telah berkomitmen untuk mensukseskan kepercayaan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI atas ditunjuknya Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Pilot Project dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui Mediasi serta Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. B. Visi Dan Misi 1. Visi Visi Pengadilan Negeri Cibinong mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yakni : ”TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” 2. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Cibinong mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI, yakni sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

8

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan C. Rencana Strategis (RENSTRA) Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditentukan, diperlukan suatu Perencanaan Strategis yang baik yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh unsur yang ada di Pengadilan Negeri Cibinong. Rencana Strategis ini dibuat berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam 5 Tahun kedepan. Pengadilan Negeri Cibinong telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahap I yakni periode 2010-2014 yang tiap tahunnya Rencana Strategis itu dilakukan review untuk dilakukan penyempurnaan. Fokus utama Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan

Tugas Pokok dan Fungsi

yang

diemban oleh Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya dengan baik. Sehingga Pengadilan Negeri Cibinong dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung tercapainya Visi Mahkamah Agung RI, yakni terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Perencanaan Strategis dimulai dengan tujuan strategis yang hendak dicapai. Adapun Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Cibinong adalah berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum yang diberikan. Pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat pencari keadilan dapat diberikan dengan proses beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan telah ditetapkannya Tujuan Strategis, maka ditentukanlah Sasaran Strategis yang akan dicapai. Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cibinong adalah sebagai berikut 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

9

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Pengadilan Negeri Cibinong merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 Kecamatan, 417 desa dan 17 kelurahan dengan luas wilayah 298.838.304Ha. Gambar 1 Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong

Sebagai Peradilan Tingkat Pertama, struktur organisasi Pengadilan Negeri Cibinong telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan serta didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran dan undang-undang tersebut, suatu Pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan. Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan, maka ditunjuklah seorang Panitera/Sekretaris yang menangani administrasi perkara dan administrasi umum disuatu Pengadilan. Lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pengadilan Negeri Cibinong dapat dilihat dalam bagan berikut :

10

Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Cibinong

11

A. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai tugas pokok dan fungsi “menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.” Untuk dapat terlaksananya Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, maka perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Cibinong. 1. Ketua dan Wakil Ketua(Pimpinan Pengadilan Negeri) 

Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.



Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun Honorer secara berkala.



Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama.



Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

2. Hakim  Melaksanakan Tugas Kekuasaan Kehakiman didaerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya.  Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.  Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang ditugaskan kepadanya 3. Panitera / Sekretaris  Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugastugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti serta seluruh pelaksana dibagian teknis Pengadilan Negeri  Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.  Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan.  Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.  Panitera bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

12



 

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, Pejabat administrasi umum, serta seluruh pelaksana dibagian kesekretariatan di Pengadilan Negeri Cibinong, Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan anggaran. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas keberadaan, Pengelolaan, Perawatan, Pemanfaatan, Penghapusan dan administrasi Barang Milik Negara lainnya.

4. Wakil Panitera 

Membantu Panitera dalam melaksanakan tugas di bidang teknis yuridis dengan dibantu oleh Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum.

5. Wakil Sekretaris 

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibidang administrasi umum/ kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas kepala Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.

6. Panitera Muda Pidana 

Membantu Wakil Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan pidana, administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan berkas perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Panitera Muda Perdata 

Membantu Wakil Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan Perdata, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Panitera Muda Hukum 

Membantu Wakil Panitera melaksanakan kegiatan Kepaniteraan Hukum, mengumpulkan data, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara menghimpun surat-surat masuk/keluar membuat dan mengirim laporan perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Kepala Sub Bagian Keuangan 

Membantu Wakil Sekretaris melaksanakan urusan Tata Usaha pengelolaan keuangan, penyusunan rencana/program keuangan, realisasi dan pelaporan anggaran, mengawasi dan membina staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil 13

kerja kepada Wakil Sekretaris sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM.

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

Membantu Wakil Sekretaris melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian organisasi dan tata laksana kantor serta penilaian kinerja organisasi, mengawasi staff, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Sekretaris sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Kepala Sub Bagian Umum 

Membantu Wakil Sekretaris melaksanakan urusan tata usaha perlengkapan, rumah tangga,persuratan dan kearsipan, barang milik negara, pemeliharaan sarana dan prasarana, mengelola perpustakaan serta pengamanan asset termasuk pengamanan hakim, mengawasi staf umum, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Sekretaris sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Panitera Pengganti 

Membantu Panitera melaksanakan persidangan mendampingi majelis Hakim, mencatat jalannya sidang, membuat berita acara sidang dan mengetik putusan/penetapan.

13. Jurusita / Jurusita Pengganti 

Membantu Panitera dalam melaksanakan sita, pemanggilan sidang serta Eksekusi dalam rangka melaksanakan perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan serta melaporkan hasil kerja kepada panitera sesuai kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bendahara Pengeluaran 

Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari APBN serta melaporkan pengelolaan keuangan kepada atasan serta hasil kerja sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan yang berasal dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Standar Operasional Prosedur dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan. Pengadilan Negeri Cibinong telah membuat SOP yang telah dibukukan dan disosialisasikan keseluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong. SOP yang telah

14

dibuat dan ditetapkan pemberlakuannya dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong ini dilakukan review dan perbaikan disetiap tahunnya. Secara garis besar, SOP Pengadilan Negeri Cibinong terangkum dalam Bagan Alur Kegiatan berikut ini :

15

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALUR PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI CIBINONG PENGGUGAT/KUASA HUKUM Mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Perdata (1 Hari)

PANMUD PERDATA - Penunjukan Jurusita - Petugas pendaftaran memberikan berkas kepada Ketua Majelis (1 Hari)

MEDIASI GAGAL -

KETUA MAJELIS PANMUD PERDATA - Memeriksa kelengkapan berkas - Menerima pembayaran Biaya Perkara melalui Bank - Meregister dan member nomor perkara - Memasukkan data umum dalam CTS (1 Hari)

- Mempelajari berkas - Penetapan hari sidang pertama - Memasukkan dalam CTS (1 Hari)

JURUSITA Memanggil para Pihak - Di wilayah PN (7 hari) - Di wilayah PT (14 hari) - Diluar PT (30 hari) - Luar Negeri (3 bulan) - Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, melalui panggilan umum, 30 hari dipanggil 2kali

KETUA PENGADILAN - Menunjuk Majelis Hakim - Memasukkan penetapan tersebut kedalam CTS (1 hari)

PERSIDANGAN -

Pembacaan gugatan Jawaban/eksepsi Replik Duplik Putusan sela Sidang acara (Pembuktian) Simpulan Putusan PP membuat BAP tiap persidangan dan memasukkan tiap perkembangan persidangan kedalam CTS. Pemeriksaan perkara perdata selesai dalam waktu maksimal 5 bulan

MEDIASI Upaya perdamaian 40 hari kerja (+15 hari kerja)

MINUTASI MEDIASI BERHASIL -

Putusan Perdamaian Dimasukkan CTS (7 hari)

-

Putusan dikirim kepada yang bersangkutan Putusan dimasukkan kedalam Direktori Putusan Dimasukkan kedalam CTS

PANITERA/WAPAN - Menunjuk PP - Memasukkan kedalam CTS (1 hari)

Perkara dilanjutkan (7 hari)

- Putusan dikirim kepada yang bersangkutan dalam waktu 14 hari - Putusan dimasukkan kedalam Direktori Putusan dan CTS

MINUTASI

-

(7 hari)

8

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALUR PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI CIBINONG JAKSA Jaksa melimpahkan berkas melalui Panmud Pidana

PANMUD PERDATA - Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara - Memberikan Nomor perkara dan mencatat perkara kedalam Buku Register - Memasukan data umum dalam CTS

PERSIDANGAN

PANMUD PIDANA/MEJA I Memberikan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk

PERSIDANGAN - Meneliti berkas perkara dan membagikan kepada HA - Menetapkan hari siding pertama - Memasukkan penetapan hari siding pertama dalam CTS - Menetapkan status penahanan Terdakwa

-

Pembacaan dakwaan Penunjukkan PH Keberatan/ eksepsi Tanggapan Keberatan Putusan Sela Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti (Pembuktian) - Tuntutan - Pembelaan - Putusan Setiap tahap persidangan dimasukan dalam CTS oleh PP. Proses sidang diputus maksimal 10 hari sebelum habis masa penahanan

Proses registrasi sampai penetapan hari sidang pertama (1 hari)

KETUA PENGADILAN - Menunjuk Majelis Hakim - Memasukkan penetapan tersebut kedalam CTS (1 hari)

MINUTASI

TERDAKWA

PANITERA/WAPAN

Hadir pada jadwal yang telah ditentukan pada sidang pertama (7 hari)

- Putusan dikirim kepada yang bersangkutan - Putusan dimasukkan kedalam Direktori Putusan - PP memasukkan data minutasi kedalam CTS (7 hari)

- Menunjuk PP - Memasukkan kedalam CTS

8 (1 hari)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AANMANING

Surat masuk permohonan aanmaning, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk

Penyerahan berkas aanmaing/ peneguran oleh Bag. Eksekusi kepada KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran (pada hari itu juga)

Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga

Jurusita membuat Berita Acara Peneguran pada hari itu juga setelah dilakukan peneguran

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN / Pansek, dan mencatatnya kedalam reg. Eksekusi paling lama satu hari setelah menerima disposisi

Kepaniteraan Perdata / Bag. Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM

Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan : 7 hari kerja untuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri, dan 14 hari kerja apabila tempat tinggal Termohon berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri ybs

Jurusita melakukan pemanggilan kepada Termohon pada hari itu juga dan atau paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan

1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SITA EKSEKUSI

Surat masuk permohonan sita eksekusi, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk

KPN / Pansek meneliti Penetapan Sita Eksekusi untuk ditanda tangani oleh KPN pada hari itu juga

Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN / Pansek, dan mencatatnya kedalam reg. Eksekusi paling lama satu hari setelah menerima disposisi

Kepaniteraan Perdata / Bag. Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan sita eksekusi

Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita eksekusi dari Bag. Eksekusi

Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada Bag. Eksekusi Perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita eksekusi

2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN

Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk


Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga

Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada Bag. Eksekusi Perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita eksekusi

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN / Pansek

Kepaniteraan Perdata / Bag. Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi

Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita eksekusi dari Bag. Eksekusi

Jurusita melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan

3

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EKSEKUSI LELANG

Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk


Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN / Pansek

Kepaniteraan Perdata / Bag. Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang

Kepaniteraan Perdata / Bag. Eksekusi mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang paling lama 2 hari setelah Penetapan ditandatangani

4

BANDING PIDANA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG

Penuntut Umum / PH atau Terdakwa

Pernyataan Banding disampaikan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir

Tenggang waktu inzage : 7 hari

Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding), paling lama 14 hari

Putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam waktu 2 hari setelah berkas diterima dari Pengadilan Tinggi

Laporan banding ke Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu juga atau paling lambat hari kerja berikutnya

Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama 2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima

Minutasi perkara diserahkan ke Panitera Muda Pidana dalam waktu 7 hari setelah permohonan Banding diajukan

Jika permohonan banding dicabut harus diberitahukan ke Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap

5

BANDING PERDATA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG

Pembanding atau Kuasanya

Pernyataan Banding disampaikan 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada para Pihak yang tidak hadir

Tenggang waktu inzage : 14 hari

Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama 2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima

Minutasi perkara diserahkan ke Panitera Muda Pidana dalam waktu 14 hari setelah permohonan Banding diajukan

Pembanding dapat menyerahkan Memori Banding dalam waktu 14 hari Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding), paling lama 30 hari

Memori Banding diberitahukan kepada Termohon Banding dalam waktu 2 hari setelah Memori diterima

Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dalam waktu 14 hari setelah Memori diterima

Putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam waktu 2 hari setelah berkas diterima dari Pengadilan Tinggi

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap

Jika permohonan banding dicabut harus diberitahukan ke Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya

6

C. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja baik secara kuantitas maupun kualitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Agar kinerja dapat terukur, diperlukan suatu parameter yang jelas dan mudah dimana pegawai yang bersangkutan dapat menilai sendiri kinerjanya serta dapat dinilai pula oleh atasan pejabat penilainya. Pemerintah telah membuat sistem penilaian untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut yang disebut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang dibuat diawal tahun oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dengan atasan penilainya dan terdapat realisasi atau pencapaian kinerja yang dihasilkan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam 1 tahun penilaian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 46 tahun 2011, per tanggal 1 Januari 2014, seluruh Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai. Para Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Cibinong telah membuat dan menilai sendiri Sasaran Kerja Pegawai yang telah dibuat. Walaupun SKP merupakan hal baru, namun demikian, seluruh Hakim dan PNS termasuk pimpinan Pengadilan Negeri Cibinong telah melaksanakannya dengan cukup baik. Berikut Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang terdapat dilingkungan kantor Pengadilan Negeri Cibinong : 1. SKP Ketua Pengadilan Negeri Cibinong TARGET NO

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALIT AS/ MUTU

WAKTU

1.

Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk

-

surat

100

12

Bln

-

2.

Menerima dan mendiposisi berkas perkara

-

berkas

100

12

Bln

-

3.

Melaksanakan pembinaan kepegawaian

-

kegiatan

100

12

Bln

-

4.

Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA

-

kegiatan

100

12

Bln

-

5.

Menugaskan hakim pengawas bidang

-

dokumen

100

12

Bln

-

6.

Memimpin pelaksanaan eksekusi

-

kegiatan

100

12

Bln

-

7.

Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara

-

kegiatan

100

12

Bln

-

8.

Menerima, memeriksa dan memutus perkara

-

berkas

100

12

Bln

-

7

2. SKP Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong TARGET NO


AK

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALIT AS/ MUTU

WAKTU

1.

Menerima dan menandatangani suratsurat

-

surat

100

12

Bln

-

2.

Menerima dan menetapkan berkas perkara

-

berkas

100

12

Bln

-

3.

Menerima, memeriksa dan memutus perkara

-

Perkara

100

12

Bln

-

4.

Melaksanakan pembinaan kepegawaian

-

Kegiatan

100

12

Bln

-

-

Kegiatan

100

12

Bln

-

-

Laporan

100

12

Bln

-

-

Kegiatan

100

12

Bln

-

5. 6. 7.

Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA Mengkoordinasi pelaksanaan tugas para Hakim Pengawas Bidang Melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Ketua

3. SKP Hakim Pengadilan Negeri Cibinong TARGET AK

KUALIT AS/ MUTU

NO


1.

Menerima, memeriksa dan memutus perkara Perdata Gugatan

-

Berkas

100

12

Bln

-

2.

Menerima, memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan

-

Berkas

100

12

Bln

-

3.

Menerima, memeriksa dan memutus perkara Pidana Biasa/Khusus

-

Berkas

100

12

Bln

-

4.

Menerima, memeriksa dan memutus perkara Lalu Lintas/Ringan/Singkat

-

Berkas

100

12

Bln

-

5.

Minutasi perkara Perdata Gugatan

-

Berkas

100

12

Bln

-

6.

Minutasi perkara Perdata Permohonan

-

Berkas

100

12

Bln

-

7.

Minutasi perkara Pidana Biasa/Khusus

-

Berkas

100

12

Bln

-

8.

Melakukan mediasi

-

Laporan

100

12

Bln

9.

Melaksanakan pengawasan bidang

-

Laporan

100

12

Bln

KUANTITAS/ OUTPUT

WAKTU

8

4. SKP Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong TARGET NO


AK

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITA S/ MUTU

WAKTU

1.

Menerima dan mendisposisi surat

surat

100

12

Bln

-

2.

Menerima dan menandatangan Surat Kuasa, serta mengecek dan memaraf Surat Keterangan Insidentil

surat

100

12

Bln

-

3.

Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan

Dokumen

100

12

Bln

-

4.

Melaksanakan anggaran

Kegiatan

100

12

Bln

-

5.

Menunjuk panitera pengganti untuk mendampinigi majelis hakim

berkas

100

12

Bln

-

6.

Menandatangani salinan putusan dan penetapan

berkas

100

12

Bln

-

7.

Menandatangani akte banding, kasasi, PK dan grasi

berkas

100

12

Bln

-

8.

Melaksanakan eksekusi

Kegiatan

100

12

Bln

9.

Menetapkan pemberian tugas kepada wapan, wasek, panmud dan kasubbag

Kegiatan

100

12

Bln

10.

Melaksanakan Pengelolaan keuangan perkara dan uang pihak ketiga

Kegiatan

100

12

Bln

11.

Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA

Kegiatan

100

12

Bln

5. SKP Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibinong TARGET NO

1.

2.

3. 4.

5. 6.


Melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Mengoreksi surat-surat yang dibuat oleh Panitera Muda sesuai dengan disposisi pimpinan Mendisposisi surat-surat masuk yang bersifat teknis sesuai dengan sifat surat Memeriksa register perkara perdata dan pidana Memeriksa dan mengoreksi laporan perkara bulanan, triwulan, semester dan tahunan Meneliti berkas perkara dari Panitera

AK

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

-

Laporan

100

12

Bln

-

-

Surat

100

12

Bln

-

-

Surat

100

12

Bln

-

-

Buku

100

12

Bln

-

-

Kegiatan

100

12

Bln

-

-

Berkas

100

12

Bln

-

9

Muda untuk kelengkapan berkas perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang akan dikirim 7. 8.

Penyelesaian berkas perkara Mengkoordinir tugas-tugas kejurusitaan dalam rangka sita jaminan, sita eksekusi, dan eksekusi

-

Berkas

100

12

Bln

-

Laporan

100

12

Bln

-

6. SKP Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong TARGET KUALIT AS/ MUTU

NO


AK

1

Mengkoordinir penyusunan Renstra, Lakip serta Laporan Tahunan

-

Dokumen

100

12

Bln

-

2

Mengkoordinir penyusunan Laporan Tahunan

-

Laporan

100

12

Bln

-

3

Bersama-sama dengan Pejabat dan staff kesekretariatan merumuskan, dan membuat SKP

-

Dokumen

100

12

Bln

-

4

Membuat Konsep Rencana Umum Pengadaan untuk di tandatangani oleh KPA

-

Dokumen

100

12

Bln

-

5

Membuat Surat Perintah Bayar serta menandatangani SPP

-

Dokumen

100

12

Bln

6

Membuat Spesifikasi teknis serta HPS Barang/Jasa

-

Dokumen

100

12

Bln

7

Membuat dan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ke 3 (SPK /Kontrak)

-

Dokumen

100

12

Bln

8

membuat Surat Perintah Jalan (SPD) berdasarkan Surat Tugas dan menandatanganinya

-

Dokumen

100

12

Bln

-

Surat

100

12

Bln

-

Kegiatan

100

12

Bln

-

Kegiatan

100

12

Bln

9 10

Mengoreksi dan memaraf surat-surat Dinas dibagian kesekretariatan Melaksanakan konsultasi dan pembinaan ke PT dan Mahkamah Agung

KUANTITAS/ OUTPUT

WAKTU

11

Menyusun RKAKL 2015 beserta data dukungnya

12

Pengusulan kenaikan pangkat

Kegiatan

100

12

Bln

Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala

Kegiatan

100

12

Blm

13

10

7. SKP Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Cibinong TARGET NO


AK

1.

Penyelesaian administrasi perkara perdata secara tertib dan mempersiapkan kelengkapan berkas perkara perdata

-

Berkas

100

12

Bln

-

2.

Membuat laporan keadaan perkara perdata yang sudah diminutasi/belum diminutasi, banding, kasasi, dan peninjauan kembali

-

Laporan

100

12

Bln

-

3.

Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepaniteraan Perdata

-

Surat

100

12

Bln

-

-

Berkas

100

12

Bln

-

-

Berkas

100

12

Bln

-

4. 5.

Penyelesaian berkas perkara perdata Gugatan/Bantahan Penyelesaian berkas perkara perdata Permohonan

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

6.

Penyelesaian berkas perkara pidana

-

Berkas

100

12

Bln

-

7.

Memasukan data perkara ke CTS (SIPP)

-

Kegiatan

100

12

Bln

-

8. SKP Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cibinong TARGET NO

1.

2.

3.

4.


Penyelesaian administrasi perkara pidana secara tertib dan mempersiapkan kelengkapan berkas perkara pidana Membuat laporan keadaan perkara pidana yang sudah diminutasi/belum diminutasi, banding, kasasi, dan peninjauan kembali Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepaniteraan Pidana Penyelesaian administrasi perkara tindak pidana lalu lintas (tilang) secara tertib

AK

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

-

Berkas

100

12

Bln

-

-

Laporan

100

12

Bln

-

-

Surat

100

12

Bln

-

-

Berkas

100

12

Bln

-

5.

Penyelesaian berkas perkara perdata

-

Berkas

100

12

Bln

-

6.


-

Berkas

100

12

Bln

-

7.


-

Kegiatan

100

12

Bln

-

9. SKP Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Cibinong TARGET NO

1.


Membuat dan mengevaluasi laporan bulanan, enam bulanan, dan tahunan

AK

-

KUANTITAS/ OUTPUT

Laporan

KUALITAS / MUTU

100

WAKTU

12

Bln

11

-

perkara perdata dan pidana

2.

Menerima, mencatat, menyusun, dan menyimpan berkas perkara perdata dan pidana secara tertib

-

Berkas

100

12

Bln

-

3.

Melaksanakan penyajian statistik perkara perdata dan pidana

-

Statistik

100

12

Bln

-

4.

Melaksanakan administrasi pendaftaran notaris, penasihat hukum, badan hukum, dan balai harta peninggalan

-

Laporan

100

12

Bln

-

5.

Melaksanakan penataan kembali arsip perkara perdata dan pidana yang sudah in aktif

-

Kegiatan

100

12

Bln

-

6.

Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepaniteraan Hukum

-

Surat

100

12

Bln

-

-

Berkas

100

12

Bln

-

-

Berkas

100

12

Bln

7. 8.


9.


-

Berkas

100

12

Bln

10.


-

Kegiatan

100

12

Bln

10.

SKP Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Cibinong TARGET

NO

1. 2. 3.


Meneliti surat-surat masuk Menyusun konsep surat dan mengoreksinya Membuat dan menyusun laporan kepegawaian

AK

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

-

Surat

100

12

Bln

-

-

Surat

100

12

Bln

-

-

Laporan

100

12

Bln

-

4.

Menyiapkan bahan-bahan rapat

-

Kegiatan

100

12

Bln

-

5.

Mengelola aplikasi kepegawaian

-

Kegiatan

100

12

Bln

-

11.

NO

SKP Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Negeri Cibinong


AK

KUANTITAS/ OUTPUT

TARGET KUALIT AS/ MUTU

WAKTU

1

Mengkoordinir pembayaran Gaji Hakim dan Pegawai serta Pembayaran Remunerasi Pegawai

-

Dokumen

100

12

Bln

-

2

Membuat dan Menandatangani SPM serta melakukan Inject PIN PPSPM untuk SPM

-

Surat

100

12

Bln

-

12

yang akan diajukan Ke KPPN

3

Melakukan Pengecekan SPP beserta Dokumen pendukungnya serta menandatangani SPP

-

Surat

100

12

Bln

-

4

Mengkoordinir pelaksanaan Rekonsiliasi Internal dan dengan KPPN

-

Dokumen

100

12

Bln

-

5

Mengkoordinir Laporan pengelolaan PNBP

-

Laporan

100

12

Bln

-

6

Mengkoordinir Laporan Pengelolaan Pajak

-

Laporan

100

12

Bln

-

7

Mengkoordinir pembuatan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan

-

Laporan

100

12

Bln

-

8

Mengkoordinir Pengelolaan Arsip Surat Masuk, Arsip Spm/SP2D, Arsip Pajak, Arsip PNBP dan Arsip Potongan

-

Berkas

100

12

Bln

12.

SKP Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Cibinong TARGET

NO

1.


Mengelola Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar Mengelola Tata Kearsipan Surat Masuk dan Surat Keluar

AK

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

-

Surat

100

12

Bln

-

-

Arsip

100

12

Bln

-

3.

Mengelola Administrasi perpustakaan, termasuk Pencatatan buku baru dalam buku induk dan buku peminjaman, Katalogisasi Buku perpustakaan serta Perawatan buku secara berkala

-

Kegiatan

100

12

Bln

-

4.

Mengelola Administrasi Barang Milik Negara Seperti Penetapan Status BMN, usul Pemanfaatan BMN, Inventarisasi BMN, Penghapusan serta Pembuatan DBR

-

Kegiatan

100

12

Bln

-

5

Mengkoordinir pelaksanaan Rekonsiliasi Internal antara Simak BMN dan Sakpa serta Rekonsiliasi dengan KPKNL

Laporan

100

12

Bln

Laporan

3

12

Bln

Kegiatan

100

12

Bln

Kegiatan

100

12

Bln

2.

6

7

8

Mengkoordinir pembuatan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Tahunan Bagian Umum Mengkoordinir pelaksanaan Penginputan data dalam Aplikasi Simak BMN dan Aplikasi Persediaan, serta memasukkan file nya kedalam aplikasi KOMDANAS Melaksanakan Kegiatan pelaksanaan belanja anggaran DIPA khususnya

13

pelaksanaan Belanja Barang dalam rangka pemenuhan operasional dan pemeliharaan

13.

SKP Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong TARGET

NO

1. 2.



AK

KUALITAS / MUTU

KUANTITAS/ OUTPUT

WAKTU

-

Berkas

100

12

Bln

-

-

Berkas

100

12

Bln

-

3.


-

Berkas

100

12

Bln

-

4.

Penyelesaian berkas perkara tindak pidana lalu lintas

-

Berkas

100

12

Bln

-

14.

SKP Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong TARGET

NO


1.

Melaksanakan proses sita jaminan

-

Berkas

100

12

Bln

-

2.

Melaksanakan proses aanmaning/peneguran

-

Berkas

100

12

Bln

-

3.

Melaksanakan proses sita eksekusi

-

Berkas

100

12

Bln

-

4.

Melakukan pemberitahuan proses eksekusi kepada para pihak

-

Berkas

100

12

Bln

-

5.

Melaksanakan proses eksekusi riil/pengosongan

-

Berkas

100

12

Bln

-

6.

Melaksanakan eksekusi lelang

-

Berkas

100

12

Bln

15.

AK

KUALITAS / MUTU

KUANTITAS/ OUTPUT

WAKTU

SKP Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong TARGET

NO

1. 2.

3.


Melaksanakan pemanggilan para pihak Melaksanakan pemberitahuan isi putusan/penetapan PN/PT/MA kepada para pihak Melaksanakan pemberitahuan Pernyataan Banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Pencabutan Banding, dan Inzage kepada para pihak

AK

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS / MUTU

WAKTU

-

Relaas

100

12

Bln

-

-

Relaas

100

12

Bln

-

-

Relaas

100

12

Bln

-

14

4.

5.

Melaksanakan pemberitahuan Pernyataan Kasasi, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Pencabutan Kasasi, dan Inzage kepada para pihak Melaksanakan pemberitahuan Pernyataan PK, Memori PK, Kontra Memori PK, Pencabutan PK, dan Inzage kepada para pihak

-

Relaas

100

12

Bln

-

-

Relaas

100

12

Bln

-

15

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN Pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk menjadikan pegawai menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga sampailah kepada titik profesional. Suatu pembinaan yang baik berangkat dari perencanaan pembinaan yang baik yang diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk dapat membuat perencanaan pembinaan yang baik, diperlukan kebijakan umum sebagai batasan dalam membuat perencanaan pembinaan. Kebijakan pembinaan para Hakim lebih ditekankan pada kemampuan Teknis Yudisial dan kemampuan kepemimpinan dan kepribadian, karena Hakim merupakan unsur penting dalam organisasi Pengadilan dan sebagai sumber daya manusia Pengadilan yang harus dipersiapkan menjadi pimpinan dilingkungan Pengadilan. Hakim Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak lembaga Peradilan yang berada dibarisan paling depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat pencari keadilan dan masyarakat lainnya, sehingga perilaku Hakim baik didalam maupun diluar kedinasan akan berada dalam pantauan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Hakim dilakukan secara berjenjang mulai dari pengawasan melekat dari atasan langsung, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial. Selain itu, secara langsung atau tidak langsung Hakim diawasi publik. Pengadilan Negeri Cibinong merupakan sub bagian organisasi pelaku kekuasaan kehakiman yakni sebagai Pengadilan tingkat pertama. Dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangan yang telah ditetapkan, akan selalu berkaitan dengan apa yang disebut “bekerja secara system”. Agar Hakim dan Pegawai dapat bekerja dengan system secara baik, diperlukan pembinaan yang berkesinambungan dalam rangka memberikan motivasi dan gairah kerja serta meningkatkan kemampuan dan skill yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Pembinaan ini sangat penting dilakukan terutama oleh unsur pimpinan. Pembinaan terhadap Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri Cibinong telah dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut: 1. Mengadakan rapat rutin bulanan dan rapat minutasi perkara dengan seluruh Hakim dan Pengawai Pengadilan Negeri Cibinong setiap minggu kedua setiap bulannya. Gambar 3 Rapat Rutin Bulanan / Rapat Minutasi

16

2. Mengadakan rapat koordinasi terbatas dengan beberapa bagian untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, seperti rapat khusus Panitera Pengganti, rapat khusus hakim dll. 3. Memberikan petunjuk dan pembinaan secara langsung kepada masing-masing bagian untuk meningkatkan mutu, waktu dan ketepatan pelayanan. 4. Melalui Baperjakat mengadakan usulan mutasi dan promosi bagi hakim dan pegawai yang layak untuk itu 5. Mengadakan penilaian dan menetapkan Role Model Pengadilan Negeri Cibinong setiap 1 tahunnya yang dapat dijadikan panutan peran oleh pegawai lainnya. Gambar 4 Role Model Tahun 2014

6. Mengikutsertakan Hakim, pegawai / pejabat yang ditunjuk untuk mengikuti setiap diklat, pendidikan maupun orientasi baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun Instansi lainnya. 7. Secara rutin mengadakan Apel Pagi disetiap hari senin dan Apel Sore disetiap hari Jumat sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Gambar 5

17

Apel Pagi dan Apel Sore

8. Memperingati hari besar Nasional seperti upacara HUT Kemerdekaan RI beserta kegiatan lainnya.

Gambar 6 Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2014

18

9. Mengadakan senam pagi setiap hari Jumat yang diikuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong. Gambar 7 Senam Pagi setiap Jumat Pagi

10. Mengadakan pengajian rutin mingguan setiap hari kamis serta perayaan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Raya Idul Qurban, Buka Bersama, Halal Bihalal dll. Gambar 8 Kegiatan Kerohanian

Buka Puasa dan Taraweh Bersama

Santunan Anak Yatim

Halal Bihalal

19

Pemotongan Hewan Qurban

Tadarus Al Quran

Pengajian Rutin Kamis

A. Sumber Daya Manausia 1. Rekruitmen Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan rekruitmen Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk kebutuhan Sumber Daya Manuasianya, harus mengajukannya ke Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2014, Pengadilan Negeri Cibinong tidak mendapatkan tambahan SDM baru hasil rekruitmen Mahkamah Agung RI. Namun demikian, terdapat 5 orang Honorer Kategori II yang mengikuti seleksi dan 2 diantaranya lulus untuk diangkat sebagai CPNS. Terkait pemenuhan kebutuhan pegawai tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong telah mengusulkan permintaan penambahan SDM kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut : Tabel. 1 Daftar Usulan Permintaan SDM Pengadilan Negeri Cibinong No 1

Jenis Jabatan Hakim

Jumlah Yang Diminta 2 Orang

Keterangan Pengganti 2 Hakim Yang pindah

2

Staff Pengelola IT

2 Orang

Tenaga Fungsional IT

3

Operator Komputer

6 Orang

1 orang operator di tiap bagian

4

Staf Keuangan /Akuntasi

2 Orang

Sebagai kasir perdata dan Bendaharawan

5

Staf Administrasi

4 Orang

TOTAL

16 Orang

Sebagai pelaksana

20

Namun demikian, sampai saat ini Pengadilan Negeri Cibinong belum mendapatkan penambahan SDM yang sangat dibutuhkan. 2. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial. Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong Per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2 Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong per 31 Desember 2014 No. 1

Jabatan Hakim

Jumlah 17 Orang

Keterangan Termasuk Ketua dan Wakil Termasuk Panitera,

2.

Panitera Pengganti

34 Orang

Wakil Panitera dan Panitera Muda

3.

Jurusita

5 Orang

Definitif Diperbantukan juga

4

Jurusita Pengganti

11 Orang

sebagai staff di masing-masing bagian

Total

67 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan 1. SDM Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong berjumlah 67 Orang, yang terdiri dari 17 Hakim, 34 Panitera pengganti dan 5 Orang Jurusita. 2. 17 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua tersebut sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan Pengadilan Negeri Cibinong dalam menangani perkara yang diterima, namun demikian terdapat 2 Orang Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang masuk kedalam hasil TPM mendapat promosi menjadi Wakil Ketua di Pengadilan Negeri lain, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong membutuhkan 2 Orang Hakim penggantinya. 3. Jumlah Panitera dan Jurusita sudah mencukupi kebutuhan, namun untuk Jurusita Pengganti jumlahnya masih kurang. 3. Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial. Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Negeri Cibinong terbagi dalam 2 golongan, yakni Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Staff jelas dapat dilihat dalam Tabel 3 dibawah ini :

21

Tabel. 3 Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong per 31 Desember 2014 No.

Jabatan

Jumlah

1

Pejabat Struktural kesekretariatan

4 Orang

2.

Staff Administrasi

7 Orang

Total

11 Orang

Keterangan Termasuk 1 Orang petugas IT

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan : 1. SDM Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong berjumlah 11 Orang, yang terdiri dari 4 Orang Pejabat Struktural bidang kesekretariatan dan 7 Orang Staff Administrasi termasuk didalamnya 1 orang petugas IT. 2. Seluruh Jabatan Struktural telah terisi setelah Suryo Wiji Utomo, SH dilantik pada tanggal 05 Februari 2014. 3. 7 orang Staff Administrasi dirasakan sangat kurang memenuhi kebutahan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tidaklah heran, banyak bagian yang tidak memiliki staff administrasi seperti di Kepaniteraan Hukum, sub bagian umum dan Sub Bagian Kepegawaian. Sementara dibeberapa bagian hanya memiliki 1 orang Staff administrasi seperti dibagian kepaniteraan Pidana dan kepaniteraan Hukum. Sementara Kepaniteraan Perdata dan Sub Bagian Keuangan memiliki 2 orang staff administrasi. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang mendapat tugas tambahan sebagai staff administrasi serta banyak pekerjaan administrasi yang diberikan kepada honorer.

Grafik 1 Data Kepegawaian Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014

22

23

5. Promosi dan Mutasi Promosi dan Mutasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Cibinong selama tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Pergantian Pimpinan Pengadilan Negeri Cibinong a) Bapak Sujatmiko,SH.,MH mendapatkan promosi menjadi Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 83/DJU/SK/KP04.5/6/2014 Tanggal 24 Juni 2014 dilantik Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2014. b) Ibu Hj. Diah Sulastri Dewi, SH.,MH yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong mendapatkan Promosi menjadi Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 83/DJU/SK/KP04.5/6/2014 Tanggal 24 Juni 2014 dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung pada Tanggal 25 Agustus 2014 c) Bapak Joni, SH.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapatkan promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 83/DJU/SK/KP04.5/6/2014 Tanggal 24 Juni 2014 dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 19 September 2014. 2. Hakim yang masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong Pada tahun 2014, Pengadilan Negeri Cibinong telah menerima 8 (delapan) orang Hakim pindahan, yaitu : Tabel 4 Daftar Hakim yang Masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 No.

Nama Hakim

Asal Pengadilan

1.

Zaufi Amri, S.H.,

Pengadilan Negeri Limboto

2.

Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.,

Pengadilan Negeri Bitung

3.

Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.,

Pengadilan Negeri Jombang

4.

Yuliana, S.H.,

Pengadilan Negeri Bangkinang

5.

Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.,

Pengadilan Negeri Subang

6.

Nusi, S.H., M.H.,

Pengadilan Negeri Bogor

7.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.,

Pengadilan Negeri Bogor

8.

Istiqomah Berawi, S.H., M.H.,

Pengadilan Negeri Purwakarta

3. Hakim yang promosi dan pindah tugas 4 (empat) orang Hakim yang promosi dan pindah tugas keluar Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu : Tabel 5 Daftar Hakim yang Pindah Tugas dari Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 No.

Nama Hakim

Pengadilan yang dituju

24

1.

Loise Betti Silitonga, S.H., M.H.,

Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Serang

2.

Hj. Retno Murni Susanti, S.H., M.H.,

Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI

3.

Ni Luh Perginasari Artitah Rini, S.H., M.Hum.,

Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI

4. Pegawai yang mendapat promosi dengan penempatan di Pengadilan Negeri Cibinong Berikut ini daftar Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan promosi di tahun 2014 dengan penempatan di Pengadilan Negeri Cibinong : Tabel 6 Daftar PNS yang mendapat Promosi dan Mutasi Tahun 2014 No.

Nama Pegawai / Panitera Pengganti

1.

Iyus Yusuf, S.H., M.H.,

Panitera Muda Hukum pada PN Cibinong

Panitera Muda Perdata pada PN Cibinong

05 -02- 2014

2.

Jumali, S.H.,

Panmud Perdata pada PN Cibinong

Panitera Muda Hukum pada PN Cibinong

05 -02- 2014

3.

Suryo Wiji Utomo, S.H.,

Plh Kasubbag Umum PN. Cibinong

Kepala Sub Bagian Umum

05 -02- 2014

4.

Sri Gusliawatni, S.H.,

Staff pada Pengadilan Negeri Cibinong

Panitera Pengganti pada PN Cibinong

05 -02- 2014

5.

Rooy Saragih, S.H.,



05 -02- 2014

6.

Abdul Shomad, S.H., M.H.,

Staff pada Pengadilan Tinggi Jakarta


21 Maret 2014

7.

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Tri Indroyono, S.E., S.H.,

Panitera Pengganti pada PN Cibinong Panitera Pengganti pada PN Cibinong

21 Maret 2014

8.

Staff pada Pengadilan Tinggi Jakarta Staff pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

9.

Christoffer Oliverty, S.H.,


Jurusita Pengganti pada PN Cibinong

01 Juli 2014

10.

Benyamin Samuel Tuankotta


Jurusita Pengganti pada PN Cibinong

01 Juli 2014

11. Supriyati, S.H.,

Staff Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur


12 Agustus 2014

12. Ni Kadek Yulianti, S.H.,

Staff pada Pengadilan Tinggi Jakarta


12 Agustus 2014

Aris Kustiawan, S.H., M.H.,

Kasubbag Kepegawaian pada PT Jakarta


03 Oktober 2014

14. Ahadi Budiarto, S.H.,

Staff pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat


03 Oktober 2014

Staff pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat


03 Oktober 2014

Staff pada Pengadilan

Panitera Pengganti pada

03 Oktober

13.

15.

Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H.,

16. Budi Utoyo, S.H.,

Jabatan Awal

Jabatan Baru

TMT

01 Juli 2014

25

Negeri Jakarta Utara

PN Cibinong

2014

5. Pegawai yang promosi dan pindah tugas 5 (lima) orang Pegawai yang promosi dan pindah tugas keluar Pengadilan Negeri Cibinong di tahun 2014, yaitu : Tabel 7 Daftar Pegawai yang Pindah Tugas Tahun 2014 No.

Nama Pegawai / Panitera Pengganti

1.

HN. Eka Putera, S.H.,

2.

Agus Sadikin, S.H.,

3.

Muhamad Hoesna, S.H., M.H.,

4.

Agus Widodo, S.H., M.H.,

5.

Dra. Helen Dotor M. Sirait,

Pengadilan yang dituju Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Staff Pengadilan Negeri Karawang

6. Data Pegawai yang Naik Pangkat ditahun 2014 Pada tahun 2014, terdapat 14 (empat belas) orang Hakim dan pegawai yang naik pangkat dengan tepat waktu, yaitu : Tabel 8 Daftar Hakim dan Pegawai yang Naik Pangkat Tahun 2014 No.

Nama Hakim / Pegawai

Pangkat

TMT

1.

Muhamad Hoesna, S.H., M.H.,

IV/a

01 April 2014

2.

Agus Sadikin, S.H.,

III/d

01 April 2014

3.

Agus Widodo, S.H., M.H.,

III/d

01 April 2014

4.

Syafrinaini, S.H.,

III/c

01 April 2014

5.

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.,

III/c

01 April 2014

6.

Eli Suheli, S.H.,

III/d

01 April 2014

7.

Cut Dahlia, S.H.,

III/d

01 April 2014

8.

Andriyani, A.Md.,

III/b

01 April 2014

9.

Dimas Lingga Wicaksana, S.H.,

III/a

01 April 2014

10. Suci Handayani, A.Md.,

II/d

01 April 2014

11. Margiyanti

II/c

01 April 2014

12. Benyamin Samuel Tuankotta

II/c

01 April 2014

13. Dr. Ronald S. Lumbuun, S.H., M.H.,

III/d

01 Oktober 2014

26

14. Sarni, S.H.,

01 April 2014

III/b

7. Pensiun Terdapat 2 orang pegawai Pada Pengadilan Negeri Cibinong yang pensiun ditahun 2014 ini, yakni : a) Sunarto, pensiun TMT : 01 Juni 2014; b) Saortua Saragi, S.H., pensiun TMT : 01 September 2014; 8. Piagam Penghargaan Selain itu, telah diusulkan dan telah keluar Penghargaan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya

20 Tahun dan 30 Tahun serta Piagam Satya Karya Dwi Windu yang

penyerahannya diberikan pada tanggal 17 Agustus 2014. Adapun Pegawai yang menerima penghargaan tersebut adalah sebagai berikut : a. Satya Karya Dwi Windu dari Ketua Mahkamah Agung RI, yaitu :  Syafrinaini, S.H.  Andriyani, A.Md. b. 20 Tahun dari Presiden RI, yaitu :  Sudianto, S.H., M.H.  Anny Marthauli Silalahi, S.H.  Sukirno, S.IP., S.H.  Syamsul Bahri, S.H.  Jotolembah Mulyaman c. 30 Tahun dari Presiden RI, yaitu :  Fransisca Tri Dwi Martanti, S.H.  Wilson Sinaga, S.H.  Amat Kardi  Nurul Setyawati  Temu Wantoro 4. Pendidikan dan Pelatihan Berikut ini data Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong dalam tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 9 Daftar Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Hakim dan Pegawai Tahun 2014 No. Nama A. Hakim 1. Sujatmiko, Sh.,MH 2.

Jenis Pelatihan

Waktu

Tempat

Bimbingan Teknis Hakim Tahun 12 Mei 2014 Hotel Ibis Jakarta 2014 s/d 14 Mei 2014 Hj. Diah Sulastri Diklat TOT (Training of 09 Feb 2014 Kampus Balitbang Dewi, SH.,MH Trainers) Peningkatan Metode s/d Diklat Kumdil

27

Mengajar TA 2014 Pelatihan untuk Pelatih Training of Trainers) 3.

Joni, SH.,MH

4.

Zaufi Amri, SH

5.

Ardhi Wijayanto, SH.,M.Hum Yuliana, SH

6.

7.

8.

9.

B 1.

2.

3. 4.

5.

(

Diklat Kehumasan dan Keterbukaan Informasi Pengadilan (KIP) TA. 2014 Diklat Teknis Fungsional Komputer Forensik bagi Hakim Peradilan Umum Diklat Hakim Hukum Lingkungan Bintek Hakim Pengganti

/

Panitera

ST. Iko Sudjatmiko, SH

Diklat Teknis Fungsional Hakim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Didit Pambudi Diklat Teknis Fungsional calon Widodo, SH Wakil Ketua Pengadilan M. Eri Justiansya, SH

14 Feb 2014 12 Mei 2014 s/d 14 Mei 2014 28 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014 01 Juni 2014 s/d 06 Juni 2014 12 Juni 2014 s/d 27 Juni 2014 22 Okt 2014 s/d 24 Okt 2014 07 Sept 2014 s/d 12 Sept 2014 31 Agust 2014 s/d 06 Sept 2014 14 Okt 2014 s/d 15 Okt 2014

Diklat Etika pengambilan keputusan dalam persidangan mengenai pengamanan pengadilan bagi hakim tingkat pertama Diklat perlindangan Saksi dan 02 Des 2014 Korban bagi hakim tingkat s/d pertama 03 Des 2014

Pegawai Isarael Situmeang, SH.,mH

MARI Red Top Jakarta Kampus Diklat MARI Kampus Diklat MARI Kampus Diklat MARI Hotel Jakarta

Hotel

Balitbang Kumdil Balitbang Kumdil Balitbang Kumdil Mercure

Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI Hotel Grand Melia Jakarta

Hotel Borobudur Jakarta

Bintek Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata untuk para Panitera/ Sekretaris dan Wakil Panitera Pengadilan Tingkat pertama Endri Novian, Diklat Laporan Akuntabilitas SE Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Angkatan 1 Ujang Rossidi Bintek Aplikasi SILABI Suryo Wiji Pelatihan dan Sertifikasi Utomo, SH Pengadaan Barang /Jasa

23 April 2014 Hotel Padjajaran s/d Resort Bogor 25 April 2014

Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang /Jasa

Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI Kampus Balitbang Diklat Kumdil

Tansidi, SH

Diklat Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Diklat Teknis Fungsional Jurusita/ Jurusita Pengganti

02 Juni 2014 s/d 06 Juni 2014 08 Juni 2014 21 April 2014 s/d 25 April 2014 28 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014 26 Okt 2014 s/d 31 Okt 2014 13 April 2014 s/d

Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI Aula KPPN Bogor Hotel Gumilang Regency Bandung

28

6.

dilingkungan Peradilan Umum Dimas Lingga Diklat Bendahara Angkatan III Wicaksana, SH

7.

Abdul Shomad, Diklat Teknis Fungsional SH Panitera/Panitera Pengganti

8.

Ari Palti Siregar, Diklat Teknis Fungsional ST, SH.,MH Panitera/Panitera Pengganti

9.

Sri Gusliawatni, Diklat Teknis Fungsional SH Panitera/Panitera Pengganti

10

Rooy SH

11.

Aris Kustiawan, Diklat Teknis Fungsional SH.,MH Panitera/Panitera Pengganti

12.

Supriyati, SH

13.

Tri Indroyono, Diklat Teknis Fungsional SE, SH Panitera/Panitera Pengganti

14.

Syafrinaini, SH

15.

Nurul SH

16

Ahadi Budiarto, Diklat Teknis Fungsional SH Panitera/Panitera Pengganti

17.

Budi Utoyo, SH

Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti

18.

Sarni, SH

Bintek Hakim Pengganti

Saragih, Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti



Prihadi, Diklat Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti

/

Panitera

18 April 2014 02 Maret 2014 s/d 19 Maret 2014 21 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014 21 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014 21 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014 21 Sept 2014 s/d 03 Okt 2014 06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014 06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014 06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014 06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014 06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014 06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014 06 Okt 2014 s/d 17 Okt 2014 22 Okt 2014 s/d 24 Okt 2014

MARI Kampus Diklat MARI Kampus Diklat MARI Kampus Diklat MARI Kampus Diklat MARI Kampus Diklat MARI Kampus Diklat MARI Kampus Diklat MARI Kampus Diklat MARI Kampus Diklat MARI Kampus Diklat MARI Kampus Diklat MARI Kampus Diklat MARI Hotel Jakarta

Balitbang Kumdil Balitbang Kumdil Balitbang Kumdil Balitbang Kumdil Balitbang Kumdil Balitbang Kumdil Balitbang Kumdil Balitbang Kumdil Balitbang Kumdil Balitbang Kumdil Balitbang Kumdil Balitbang Kumdil Mercure

Disamping itu, Ketua Mahkamah Agung RI juga telah menugaskan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Ibu Hj. Diah Sulastri Dewi, SH.,MH untuk mengikuti “ Regional Work Shop on Responding to Violence Againts Children in Contact With The Justice System ” pada tanggal 3 – 7 November 2014 di Bangkok -Thailand yang diselenggarakan oleh United Nations Childrens Fund. Selain itu Ketua Mahkamah Agung RI telah menugaskan pula Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Bapak Dr. Ronald Lumbuun, SH, MH untuk mengikuti program training ASC (Advanced Security Cooperation) yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Centre For Security Studies yang

29

dilaksanakan dari tanggal 25 September 2014 – 29 Oktober 2014 di Hawai, Amerika Serikat. Berikut kegiatan Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam mengikuti Lokakarya dan Pelatihan diluar Negeri. Gambar 9 KPN Cibinong dalam Regional Work Shop on Responding to Violence Againts Children in Contact With The Justice System di Bangkok - Thailand

Gambar 10 Hakim PN Cibinong {Dr. Ronald Lumbuun, SH, MH} dalam kegiatan training ASC (Advanced Security Cooperation) Hawai – Amerika Serikat

30

B. Keadaan Perkara Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, perlu dilakukan suatu penilaian sampai sejauh mana capaian penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Selama tahun 2014, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan 29.787 perkara pidana dari 29.936 perkara pidana (99,9%) Sedangkan untuk Perkara Perdata, telah berhasil menyelesaikan 421 Perkara dari 563 perkara perdata(74,7%). Sebagai Pengadilan Negeri Pilot Project Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil melaksanakan pengadministrasian yang baik terhadap perkara pidana anak yang diterimanya. Dari 38 perkara anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikannya secara tepat waktu (100%). Dalam penyelesaian perkara melalui mediasi, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan 11 perkara melalui mediasi dengan hasil damai, dari 80 Perkara yang dilakukan mediasi, dengan rincian 5 perkara damai dengan penetapan hakim, 6 perkara damai diluar Pengadilan. Dengan demikian keberhasilan penyelesaian perkara melalui upaya mediasi mencapai 15,4%.

31

Untuk lebih jelas, berikut grafik / tebel keadaan perkara Pidana dan Perdata di Pengadilan Negeri Cibinong dalam tahun 2014

a. Perkara Pidana Tabel. 10 Penyelesaian Perkara Pidana Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 No

A.

Belum

Sisa

Diterima

Putus

Minutasi

2013

2014

2014

2014

123

744

735

718

1

16

132

- Perkara Anak

0

38

38

38

0

0

0

- Singkat

0

0

0

0

0

0

0

- Cepat

0

7

7

7

0

0

0

- Lalulintas

0

29.024

29.024

29.024

0

0

0

123

29.813

29.804

29.787

1

16

132

Jenis Perkara

Minutasi

Sisa 2014

< 14 hr > 14 hr

Perkara Pidana - Biasa/Khusus (diluar perkara anak)

Total

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1. Total Perkara Pidana yang ditangani selama tahun 2014 sebanyak 29.974 perkara, yang terdiri dari 123 perkara sisa tahun 2013 dan 29.851 perkara baru tahun 2014. 2. Dari 29.974 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 29.825 perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara pidana tahun 2014 mencapai 99,5%. Namun bila dihitung tanpa perkara pelanggaran lalulintas, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan 801 Perkara dari 950 yang ditangani atau mencapai 84,3%. Belum dapatnya semua perkara diputus, karena perkara tersebut diterima pada bulan November dan Desember 2014. 3. Untuk program tunggakan minutasi nihil, dari 29.842 Perkara Pidana yang telah diputus, 29.825 diantaranya telah berhasil minutasi (99,9%). Dari tabel 6 dapat terlihat, terdapat 17 Perkara pidana yang sudah putus namun belum minutasi, 1 perkara diantaranya masih dalam tenggang waktu 14 hari penyelesaian perkara. Adanya tunggakan minutasi ini dikarenakan tingginya beban kerja serta banyaknya pegawai dan hakim yang mengambil cuti akhir tahun. Sebagai informasi, Pengadilan Negeri Cibinong sebenarnya telah berhasil mewujudkan program tunggakkan minutasi nihil per 02 Desember 2014, dimana semua perkara yang diputus sebelum tanggal 19 Desember 2014 sudah selesai diminutasi.

32

4. Sisa Perkara Pidana tahun 2014 yang masih berjalan ditahun 2015 sebanyak 132 Perkara. Berikut keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Cibinong yang disajikan dalam bentuk grafik, sebagai berikut :

Grafik 2 Penyelesaian Perkara Pidana Biasa/Khusus (Di Luar Perkara Pidana Anak) Tahun 2014 800 700

744

735

718

600 500 400 300 200 100

1

16

132

BELUM MINUTASI < 14 Hr

BELUM MINUTASI > 14 Hr

SISA TAHUN 2014

0

0

123

0 SISA TAHUN 2013

DITERIMA PUTUS TAHUN MINUTASI TAHUN 2014 2014 TAHUN 2014

Grafik 3 Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tahun 2014 40 35 30 25 20 15 10 5 0

38

38

38

0

0

SISA TAHUN DITERIMA PUTUS MINUTASI BELUM BELUM SISA TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2014 MINUTASI < MINUTASI > 2014 14 Hr 14 Hr

Grafik 4 Penyelesaian Perkara Pidana Cepat Tahun 2014 8 7 6 5 4 3 2 1 0

7

0

7

7

0

SISA TAHUN DITERIMA PUTUS MINUTASI BELUM 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2014 MINUTASI < 14 Hr

0

0

BELUM MINUTASI > 14 Hr

SISA TAHUN 2014

33

Grafik 5 Penyelesaian Perkara Pidana Singkat dan Lalu Lintas Tahun 2014 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

29,024

29,024

29,024

0

0

0

0

SISA TAHUN DITERIMA PUTUS MINUTASI BELUM BELUM SISA TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2014 MINUTASI < MINUTASI > 2014 14 Hr 14 Hr

Grafik 6 Jenis Putusan Perkara Pidana Anak (Anak Sebagai Pelaku) Tahun 2014 40

32

30 20 10

5

1

0 PIDANA

TINDAKAN

PIDANA DAN TINDAKAN

Grafik 7 Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Pidana Anak (Anak Sebagai Pelaku) Tahun 2014 35 30 25 20 15 10 5 0

32

6 2 BANDING

KASASI

INCRACHT

34

Grafik 8 Jumlah Korban Anak berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2014 JUMLAH KORBAN

JUMLAH PERKARA

37 24

1

3

Kecelakaan Lalu Lintas

2 Pencabulan

4

2

Penganiayaan

1

1

Pengeroyokan

1

1

Pencurian dengan kekerasan

Pengelapan

Tabel.11 Perkara Pidana dengan Saksi Anak Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 Jenis Perkara Jumlah Perkara

No.

1

Jumlah Saksi Anak

1.

Pencabulan

3

7

Jumlah

3

7

Dari tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan : Perkara pencabulan merupakan satu-satunya perkara yang didalamnya terdapat saksi anak, yakni 7 Saksi Anak dalam 3 Perkara Pencabulan. Tabel. 12 Perkara Pidana Anak yang Mengajukan Diversi Tahun 2014 No

1

Nomor dan

Nama Anak

Tanggal Surat

B/137/X/2014/Reskrim 06 November 2014

Ika Maulana

Pasal

Tanggal Kesepakatan

Pasal 363

10-11-

KUHP

2014

Tanggal dan

Tanggal

Nomor penetapan

pelaksanaan isi

PN

Diversi

10 – 11- 2014 01/Pid.Sus-

10-11-2014

Anak/2014

Tabel. 13 Penyelesaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 No

1.

Jenis Perkara

Perkara Perdata

Sisa

Diterima Dicabut

Putus

Minutasi

2013

2014

2014

2014

2014

104

234

22

203

194

Belum

Sisa 2014

Minutasi

(masih

< 14 hr > 14 hr

berjalan)

4

5

113

35

Gugatan 2.

Perkara Perdata Permohonan Total

4

221

26

181

179

1

1

18

108

455

48

384

373

5

6

131

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1. Total Perkara Perdata yang ditangani selama tahun 2014 sebanyak 563 perkara yang terdiri dari 108 perkara sisa tahun 2013 dan 455 perkara baru tahun 2014. 2. Dari 604 perkara perdata yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 421 Perkara (48 perkara dicabut + 373 perkara yang minutasi). Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara perdata tahun 2014 mencapai 74,7%. 3. Untuk perhitungan program penyelesaian perkara, dari 384 Perkara Perdata yang telah diputus,

373 diantaranya telah berhasil minutasi (97%), yang berarti

terdapat 11 perkara yg belum minutasi (5 Perkara masih masa tenggang 14 hari, 6 perkara lebih dari masa tenggang 14 hari). 4. Sisa Perkara Perdata tahun 2014 yang masih berjalan ditahun 2015 sebanyak 131 Perkara. Berikut grafik penanganan perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2014. Grafik 9 Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2014 Perkara Perdata Gugatan 234

Perkara Perdata Permohonan

221 203 181

194

179

113

104

22 26 4

4

1

5

18 1

SISA TAHUN DITERIMA DICABUT PUTUS MINUTASI BELUM BELUM SISA TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2014 MINUTASI < MINUTASI > 2014 14 Hr 14 Hr

Tabel. 14

36

Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 No

Dilakukan Mediasi 2014

1

Mediasi Berhasil Dengan Penetapan

81

Diluar PN

6

Masih

Tidak

Berjalan

Berhasil

12

57

5

Dari tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan : dari 81 perkara yang dilakukan mediasi, telah berhasil mediasi damai sebanyak 11 Perkara ( 13,58%) dengan rincian 6 Perkara berhasil dibuatkan penetapan kesepakatan damai oleh Hakim Mediator, 5 Perkara lainnya mediasi berhasil dengan dilakukan di luar Pengadilan. Tabel. 15 Data Upaya Hukum Terhadap Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014

No

1

2

Jenis Perkara

Jumlah Putusan PN 2014

Menerima

Mengajukan Upaya Hukum thd Putusan PN Cibinong

Banding yang Dicabut

Banding

Belum

Dikirim

Dikirim

Ke PT

Ke PT

Perkara Pidana (Pidana biasa, Khusus termasuk perkara anak) Perkara Perdata (Gugatan dan Permohonan)

800

771

Banding 26

Kasasi 3

5

19

2

174

140

34

0

2

18

14

Total

974

914

60

3

7

37

16

Dari tebel tersebut diatas dapat disimpulkan : 1. Tingkat Aksepbilitas putusan hakim untuk perkara pidana lebih tinggi dibandingkan putusan perkara perdata. Dimana, dari 800 putusan pidana ditahun 2014, 771 perkara tidak mengajukan upaya hukum, 26 perkara mengajukan banding dan 3 Perkara mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong. Selanjutnya, dari 26 permohonan banding yang diterima tersebut, 5 permohonan banding dicabut, sehingga total perkara pidana yang tidak mengajukan banding sebanyak 776 Perkara (97%). Sedangkan untuk perkara perdata, dari 140 Putusan Perkara Gugatan yang dihasilkan, 126 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding, yang berarti terdapat 34 perkara yang mengajukan banding. Selanjutnya, dari 34 perkara yang mengajukan banding tersebut, 2 perkara diantaranya mencabut permohonan bandingnya. Dengan demikian jumlah putusan yang diterima menjadi 128 perkara (91,4%) Tingginya angka Aksepbilitas putusan hakim ini menunjukkan kualitas putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong semakin baik

37

dan dirasakan semakin memenuhi rasa keadilan oleh berbagai pihak. Hal ini tidak terlepas dari upaya Mahkamah Agung RI untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para Hakimnya dengan terus mengadakan Pendidikan dan pelatihan yang berjenjang dan berkesinambungan. 2. Dari 21 Permohonan banding ditahun 2014, 19 diantaranya sudah dikirim dan 2 permohonan yang belum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yakni : No.

Nomor perkara / nama terdakwa

Alasan belum dikirim

Nomor 23/Akta.Pid/2014/PN Cbi.Jo. Pemberitahuan banding, inzage dan 1.

2.

Nomor 256/Pid.B/2014/PN Cbi.

penyerahan memori banding dengan

Atas nama terdakwa R.YAYAT

panggilan delegasi ke PN Jakarta

RUSTIATI Binti R.BASUNI

Barat dan belum kembali

Nomor 26/Akta.Pid/2014/PN Cbi.

Masih dalam proses pemberitahuan,

Jo. Nomor 538/Pid.Sus 2014/PN

menyatakan banding per tanggal 11

Cbi. Atas nama terdakwa JEJEN

desember 2014 (berkas belum

SUDARJAN Bin H. MANSUR

minutasi)

3. Dari 32 Permohonan banding Perdata yang diterima, 18 perkara sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan 14 Perkara belum kirim. Keterlambata pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat karena Relaas Pemberitahuan Putusan dan penyerahan memori banding yang dilaksanakan melalui panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri lain.

38

Tabel. 16 Tabel Perkara Kasasi Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 No

1

Jenis Perkara

Perkara

Kasasi Permohonan Gugur Sudah 2013 Kasasi yang /Dicabut Dikirim yang Diterima Ke MA belum 2014 dikirim 0 16 1 14

Belum Dikirim Ke MA

Keterangan (Perkara Kasasi yang belum dikirim)

1

Nomor 16/AktaPid/ 2014/PN Cbi. Jo. Nomor 566/PID.B/2014/PN.Cbi Alasan : Masih dalam proses pemberitahuan, menyatakan kasasi per tanggal 29 desember 2014 (berkas belum minutasi) Alasan :

Pidana

2

Perkara

25

25

0

40

10

Perdata

Dalam Proses

Total

25

41

1

34

11

Dari tabel 12 diatas, dapat disimpulkan : 1. Dari 16 Permohonan Kasasi Pidana yang diterima, telah dikirim ke Mahkamah Agung sebanyak 14 berkas, 1 permohonan Kasasi gugur dan 1 berkas belum dikirim. 2. Dari 50 berkas perkara perdata yang mengajukan Kasasi, 40 berkas telah dikirimkan ke Mahkamah Agung dan 10 berkas belum dikirimkan karena menunggu kelengkapan bundel berkas perkaranya.

No

Jenis Perkara

Tabel. 17 Tabel Perkara Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 Permohonan Gugur Sudah Belum PK yang

/Dicabut Dikirim

Dikirim

Diterima

Ke MA

Ke MA

Keterangan

(Perkara PK yang belum dikirim)

2014

39

1

Perkara

6

0

4

2

1. No.03/Akta.Pid/PK/2014/PN.Cbn Jo. No. : 111 PK/Pid/2006.

Pidana

Jo. No. 293 / PID/2003/PT.Bdg. (berkas belum minutasi) 2. No : 6/Akta.Pid/PK/2014/PN Cbi. Jo. No: 494 K/Pid.Sus/2012. Jo. No : 366/Pid/2011/PT.Bdg Jo. No : 248/Pid.B/2011/PN.Cbn ( masih dalam proses persidangan/ belum minutasi)

2

Perkara

0

0

0

0

Tidak ada permohonan PK yang diterima

Perdata Total

41

1

34

11

Untuk Perkara Pidana Yang Mengajukan Grasi yang diterima kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Cibinong sebagai berikut : Belum putus s/d Des 2013

: 8 perkara

Masuk tahun 2014

: 0 perkara

Dikirim ke MA tahun 2014

: 0 perkara

Putus tahun 2014

: 2 perkara

Sisa tahun 2014

: 6 perkara

Untuk Perkara Eksekusi yang diterima oleh kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong sebagai berikut : - Sisa tahun 2013

: 11

Perkara

- Dimohonkan Eksekusi tahun 2014

: 24

Perkara

- Dapat diselesaikan

: 9

Perkara

- Sisa tahun 2014

: 26

Perkara

Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cibinong selama tahun 2014 dapat dilaporkan sebagai berikut : 1. Perkara Perdata Gugatan Mengenai           

:

Tanah Barang bukan tanah/perumahan Perceraian Harta Perkawinan Asuransi Penyalahgunaan hak Wanprestasi Perbuatan Melawan Hukum Ganti rugi Pengangkatan anak Lain-lain

: : : : : : : : : : :

30 2 92 1 1 1 36 65 4 1 1

Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara 40

2. Perkara Perdata Permohonan Mengenai :         

Ganti nama Pengangkatan anak Wali Pengampu Perbaikan akta kelahiran Akte Kematian Akte Perkawinan Perwalian dan Ijin Jual Perwalian Lain-lain

: : : : : : : : :

31 6 2 68 1 10 72 6 25

Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara

Tabel. 18 Tabel Keuangan Perkara Pidana (Pelanggaran Lalulintas dan Tipiring) Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 No.

Jenis Perkara

Jumlah

1.

Pelanggaran Lalu Lintas

29.024

2.

Tindak Pidana Ringan :

7

3.

Leges

Jumlah

Pidana Denda Rp. 461.198.000 Rp.

3.300.000

- Hari

Rp. -

29.031

Ket.

Subsidair - Hari -

Rp. 464.498.000

- Hari

Tabel. 19 Tabel Keuangan Perkara Perdata Per 31 Desember 2014 JUMLAH NO

URAIAN PENERIMAAN

PENGELUARAN

1

Sisa Awal

Rp

583.108.500

-

2

Penerimaan Bulan Ini

Rp

101.401.000

-

3

Biaya Administrasi (PNBP)

-

Rp

1.990.000

4

Biaya Panggilan

-

Rp

23.915.000

5

Biaya Penerjemah

-

-

6

Biaya Sita

-

-

7

Biaya Pemeriksaan Setempat

-

8

Biaya Sumpah

-

9

Biaya Pemberitahuan

-

Rp

11.150.000

10

Pengiriman Biaya Perkara

-

Rp

2.400.000

11

Materai

-

Rp

204.000

12

Lain-lain (biaya proses)

-

Rp

2.950.000

Rp

1.000.000 -

41

13 14

Hak-hak Kepaniteraan Pengembalian Sisa Panjar kedua pihak berperkara SALDO J U M L A H

Rp

-

Rp

170.000

-

Rp

13.710.000

-

Rp

627.020.500

Rp

684.509.500

684.509.500

Selain melaksanakan Tugas Pokok “menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diterimanya”, terdapat juga tugas-tugas lain yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong, diantaranya menerima dan memberikan surat keterangan dan legalisasi Badan Hukum berdasarkan permohonan yang diterimanya. Salah satu Jenis permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong adalah Permohonan Legalisasi Badan Hukum, Permohonan Ijin Kuasa Insidentil, Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana dan tidak berperkara, Surat Kuasa Pidana dan Surat Kuasa Perdata. Berikut Jumlah Permohonan yang diterima di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Tabel. 20 Tabel Permohonan Legalisasi Badan Hukum Yang Diterima Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 No. 1.

Jenis Permohonan

Jumlah Permohonan yang

yang diterima

diterima

Legalisasi Badan Hukum - Legalisasi CV Baru

1.011 Berkas

- Legalisasi PD

6 Berkas

- Legalisasi LSM

14 Berkas

- Pembubaran CV

10 Berkas

- Perubahan CV

170 Berkas

Total

1.211 Berkas

2.

Surat Ijin Kuasa Insidentil

15 Surat

3.

Surat Keterangan tidak pernah

675 Surat

dipidana dan tidak berperkara 4.

Surat Kuasa Pidana

527 Surat

5.

Surat Kuasa Perdata

133 Surat

42

Seperti telah diketahui, salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan Hukum adalah mengelola arsip berkas perkara pidana dan perdata yang telah minutasi dan telah diserahkan dari Kepaniteraan Pidana dan Perdata ke Kepaniteraan Hukum. Dalam tahun 2014, jumlah arsip berkas perkara yang diterima Kepaniteraan Hukum sebagai berikut :

Tabel. 21 Data Jumlah Berkas Perkara Yang Diterima Bagian Arsip Kepaniteraan Hukum Tahun 2014 No.

Jenis Berkas Perkara

Jumlah Permohonan yang diterima

1.

Berkas Perkara Pidana

469 Berkas

2.

Berkas Perkara Perdata Gugatan

196 Berkas

3.

Berkas Perkara Permohonan

205 Berkas

Jumlah Arsip Baru yang diterima

1.211 Berkas

Dari data tabel 17 diatas, dapat disimpulkan penambahan arsip berkas perkara di Pengadilan Negeri Cibinong sudah sangat tinggi yakni sebanyak 1.211 berkas perkara setiap tahunnya. Kondisi ruang arsip dan rak arsip yang ada saat ini sudah tidak dapat menampung lagi berkas yang diterima, sehingga diperlukan penambahan ruangan dan rak baru baik untuk arsip berkas perkara pidana maupun perdata. Selain itu, Pengadilan Negeri Cibinong harus menindaklanjuti semua Pengaduan atau pertanyaan yang disampaikan masyarakat. Berikut data Pengaduan yang diterima Pengadilan Negeri Cibinong selam tahun 2014 Tabel 22 Data Pengaduan yang Diterima selama Tahun 2014 No 1.

2.

3.

Tanggal Pelapor Pengaduan 24 Februari Penggugat 2014 dalam Perkara No.196/Pdt.G/ 2013/PN.Cbn 24 Maret Penggugat 2014 dalam Perkara No.196/Pdt.G/ 2013/PN.Cbn 14 April Penggugat

Ditujukan Kepada Ketua MARI (ditembuskan kepada KPN Cibinong) KPN Cibinong

KPN Cibinong

Perihal

Tindak Lanjut

Proses acara Dicatat dibuku Register persidangan

Agar Proses beracara bisa dipercepat cukup 2x persidangan Proses beracara

Klarifikasi dan memberikan penjelasan tentang tahapan/ Proses beracara. Klarifikasi dan

43

2014

dalam Perkara No.196/Pdt.G/ 2013/PN.Cbn Penggugat KPN Cibinong dalam Perkara No.91/Pdt.G/ 2013/PN.Cbn

4.

9 Juni 2014

5.

17 Agustus masyarakat 2014 Desa Cipinang

Bupati Bogor (ditembuskan kepada KPN Cibinog)

yang terlalu lama

keberatan dengan biaya SKUM dan Biaya Banding

Laporan adanya galian tanah lempung secara ilegal

memberikan opsi damai (Mediasi), dan mediasi tercapai. Membentuk Tim penanganan pengaduan untuk mempelajari pengaduan serta memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada pelapor Dicatat pada buku register pengaduan

C. Pengelola Sarana dan Prasarana 1. Sarana Prasarana Gedung Gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Komplek Pemda Cibinong Jl. Tegar Beriman No. 05 Cibinong mulai dibangun tahun 1997 diatas tanah seluas. 7.315 M2. Gedung terdiri dari 2 lantai dengan luas keseluruhan mencapai 3.477 M2. Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Cibinong adalah : a. Ruang Pelayanan, terdiri dari : 3 ruang sidang dewasa, 1 ruang sidang anak, 1 ruang teleconference korban/saksi anak, 1 ruang tunggu ramah anak, 2 ruang mediasi dan 1 ruang kaukus, 1 ruang tahanan Pria, 1 ruang tahanan wanita, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang kantor kas BRI, 1 ruang poliklinik dan 1 ruang pos bantuan hukum. b. Ruang kerja, terdiri dari : - Ruang Kerja Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris,

Jurusita,

Sub

Bagian

Umum,

Keuangan,

Kepegawaian

serta

Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum - 2 ruang kerja Panitera Pengganti serta 3 ruang kerja hakim. - 2 ruang arsip pidana, 1 ruang arsip perdata, 1 ruang tunggu Jaksa Berikut Foto Gedung Kantor Pengadilan Negeri Cibinong berikut sarana prasarana / Fasilitas yang ada

Gambar. 11 Gedung Pengadilan Negeri Cibinong

44

Tampak Depan Gedung Pengadilan Negeri Cibinong

Tampak Samping

Halaman Dalam

Gambar 12 Ruang Kerja Pimpinan

45

Ruang Kerja Ketua

Tampak Samping

Ruang Kerja Panitera/Sekretaris

46

Gambar 13 Ruang Sidang

R. Sidang Utama “Kusumah Atmadja”

R. Sidang II “Prof. Asikin”

R. Sidang III “Mudjono”

R. Sidang Ramah Anak

47

Gambar 14 Sarana Prasarana Persidangan Pidana Anak

R. Sidang Ramah Anak

R. Teleconference Korban / Saksi Anak

R. Tunggu Ramah Anak

Ruang Diversi

Gambar 15 Ruang Mediasi Perdata dan R. Kaukus

48

R. Mediasi Perdata

R. Kaukus Gambar 16 Ruang Arsip Perkara

Arsip Perkara Pidana

Arsip Perkara Perdata

Gambar 17 R. Perpustakaan dan Posbakum

Gambar 18 Mesjid Al Jimahelah, Poliklinik dan Kantor Kas Bank BRI PN Cibinong

49

50

Saat ini, kondisi gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong perlu dilakukan rehab gedung kantor karena beberapa hal, diantaranya : - Kondisi atap gedung sudah rusak dan lapuk, dimana genteng beton yang ada sudah banyak yang pecah dimakan usia yang menyebabkan plafond rusak dan hitam. Sebagai informasi, genteng dan plafond gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong belum pernah diganti sejak kantor ini berdiri. - Tampak depan gedung belum sesuai dengan Prototype yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Selain itu sisi kanan gedung lebih panjang dibandingkan sisi kirinya. - Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 3 Ruang Sidang Dewasa dan 1 Ruang Sidang Anak. Kondisi ke 3 ruang sidang dewasa ini perlu dilakukan perbaikan karena tidak adanya jalur evakuasi serta interior ruang sidang kurang baik tidak

mendukung

wibawa

persidangan.

Sedangkan

untuk

fasilitas

persidangan ramah anak, kondisi ruangan yang ada masih kecil serta meubelair yang ada kurang mendukung rasa aman dan nyaman anak. - Ruang kerja hakim dan Pejabat Struktural kurang memadai. Dimana ruang hakim hakim yang ada terlalu kecil serta tidak ada ruang ganti pakaian dan kamar kecil. - Ruang-ruang kerja yang ada terlalu kecil dan kurang tertata. 2. Tanah Gedung Kantor dan Tanah Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 4 tanah yang telah masuk kedalam aplikasi SIMAK BMN dan telah terdaftar sebagai asset Pengadilan Negeri Cibinong.

No

Keterangan

Tabel. 23 Data Tanah Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 Luas Nilai Perolehan Alamat

Tanah 1

Tanah Gedung

Bukti Kepemilikan

/ Taksiran (Rp) 5.315 m2

531.500.000

Kantor

Jl. Tegar Beriman No.05,

Sertifikat Hak Pakai No. 42

Kel. Pakansari, Kec.

An. Pemerintah RI Cq.

Cibinong, Kab. Bogor

Mahkamah Agung RI tanggal 11/09/2009

2

Tanah Rumah

995 M2

308.450.000

Dinas

3

Tanah Rumah Dinas

2.393 m2

1.914.400.000,-

JL. Kesadaran


Rt.02/Rw.05, Kel.

(a.n Pemerintah Republik

Pakansari, Kec.

Indonesia c.q. Mahkamah


Agung Republik Indonesia,

JL. Sirojul Munir/Kp.

Sertifikat Hak Pakai No.

Cikempong

6298 (a.n Pemerintah

Rt.002/Rw.09, Kel.

Republik Indonesia c.q.

Pakansari, Kec.

Mahkamah Agung

tanggal 25/10/1997)

Republik Indonesia,

51


tanggal 09/6/2014)

Jl. Tegar Beriman No.05,


PN. Cibinong

Kel. Pakansari, Kec.

An. Pemerintah RI Cq.

Hibah dari


Mahkamah Agung RI

Tanah Kantor

4

2.000 m2

2.843.910.000,-

tanggal 27/09/2013

Pemkab. Bogor

Tabel. 24 Data Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cibinong No 1

Type Rumah

Luas

Luas

Dinas

Tanah

Bangunan

Rumah dinas

2

Erent Janes Ulaen.,SH,

Golongan I Type

Kel. Pakansari, Kec. Cibinong,

Jabatan Hakim

C permanen

Kab. Bogor

3

Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05,

Tantowi Rais, Staf

Golongan I Type


Kepaniteraan Hukum

C permanen

Kab. Bogor

Rumah dinas

4

Endri Novian, SE

Golongan I Type


Jabatan Wakil

C permanen

Kab. Bogor

Sekretaris


Dameria Silalahi, SH.,

Golongan I Type


Jabatan Kasubag

C permanen

Kab. Bogor

Kepegawaian


Jumiati, SH, Staf

Golongan I Type


Kepaniteraan Perdata

C permanen

Kab. Bogor

Rumah dinas

200 M2

70 M2


Rumah dinas

5

200 M2

70 M2

Penghuni


Rumah dinas

200 M2

Keterangan

Alamat

200 M2

195 M2

70 M2

50 M2

50 M2

Tabel. 25 Data Kendaraan Roda 4 Pengadilan Negeri Cibinong No

Merk/Type Kendaraan

1

Mobil Toyota Kijang

Tahun Pembuatan

Nomer Polisi

Nilai Perolehan

2008

F 1342 F

Rp.160.868.328,-

2003

F 1158 F

Rp.118.726.000,-

2004

F3F

Rp.110.210.000,-

2010

B 1411 PQA

Rp.152.274.000,-

Keterangan

Innova Tahun 2008

2

Mobil Toyota Kijang KF 83 LSX Tahun 2003

3

Mobil Toyota Kijang KF 83 LGX Tahun 2004

4

Mobil Sedan Proton Tahun 2010

5

Mobil Toyota Avanza

Transfer Masuk Dari MA-RI

2011

F 1533 F

Rp.168.500.00,-

Tahun 2011

Tabel. 26

52

Data Kendaraan Roda 2 Pengadilan Negeri Cibinong No 1

Merk/Type

Tahun

Nomer

Kendaraan

Pembuatan

Polisi

Honda Supra X PGM

2011

F 3088 G

Nilai Perolehan Rp. 14.465.000,-

125 CW

Keterangan Digunakan oleh Riyanto, SH., staf di Bagian Kepegawaian

2

Honda Supra X 125

2008

F 4698 F

Rp. 17.500.000,-

CW

Digunakan oleh Dimas Lingga W., SH, SH., staf di Bagian Keuangan

3

Honda Supra X 125

2008

F 4697 F

Rp. 17.500.000,-

CW

Digunakan oleh Suryo Wiji Utomo., SH, Kasubag Umum

4

Honda Supra X 125 /D

2007

F 4474 F

Rp. 17.500.000,-

Digunakan oleh Temu Wantoro Staf Kepaniteraan Perdata

5

Honda Supra 125

2005

F 4287 F

Rp. 14.645.000,-

Digunakan oleh Jumali,SH Panmud Hukum

6

Honda Mega Pro GLP

2006

F 4695 F

Rp. 16.550.000,-

III

Digunakan oleh Sudianto,SH.,MH Panmud Pidana

7

Honda Mega Pro GLP

2006

F 4696 F

Rp. 16.550.000,-

III

Digunakan oleh Ujang Rossidi

Tabel. 27 Data Transfer Masuk BMN Tahun 2014 No.

Nama Barang

Jumlah

Nilai (Rp)

1.

Sedan Proton

1 Unit

152.274.000,-

2.

Meja kerja kayu

17 Unit

12.843.900,-

3.

Meja computer

1 Unit

858.000,-

4.

Meja rapat

1 Unit

557.889,-

5.

Kursi istirahat

1 Unit

2.567.000,-

6.

Sice

1 Unit

5.517.564,-

7.

Lemari besi

7 Unit

5.348.000,-

8.

Printer

1 Unit

745.000,-

9.

P.C Unit

4 Unit

20.890.000,-

53

a. Semua Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Cibinong telah diusulkan Penetapan Status Penggunanya, dan telah keluar surat penetapan status penggunaan terhadap Meubelair dan Peralatan kantor Pengadilan Negeri Cibinong. Untuk BMN berupa Tanah, Gedung Bangunan serta Kendaraan dinas surat keputusan penetapan status pengguna belum keluar. b. Telah diusulkan Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa sewa ruangan untuk kantor kas BRI senilai Rp. 14.000.000,- /tahun dan telah disetorkan ke Kas Negara. c. Telah diusulkan penghapusan untuk BMN yang telah rusak/usang sejumlah 140 Unit dengan nilai limit sebesar Rp. 2.312.500,- ijin penghapusannya belum keluar. D. Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP. DIPA.005.01.2.613519/2014 (Direktorat

Jenderal

dengan Pagu sebesar Rp. 8.016.458.000,- dan DIPA 03

Badan

Peradilan

Umum)

dengan

Nomor

DIPA

:

SP.DIPA.005.03.2.613520/2014 dengan PAGU sebesar RP. 168.000.000,Berikut PAGU dan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan 03 Pada Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran 2014. Tabel. 28 PAGU dan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrai Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2014 Realisasi No 1.

Uraian MAK Belanja Pegawai

PAGU (Rp.) 7.081.508.000,-

Nilai (Rp) 7.077.222.105

934.950.000,-

934.848.802,-

0

0

8.016.458.000

8.012.070.907

Sisa Anggaran

99,96

Nilai (Rp) 4.285.895,-

0,04

99,99

101.198,-

0,01

%

%

(MAK 51) 2.

Belanja Barang (MAK 52)

3

Belanja Modal

0

0

0

(MAK 53) Total

99,96

4.387.093

0,04

Dari tebel diatas dapat dilihat bahwa : 1. Total Pagu Anggaran yang diterima sebesar Rp. 8.016.458.000,2. Pagu Anggaran tersebut hanya terdiri dari 2 jenis belanja, yakni belanja pegawai sebesar Rp. 7.081.508.000,- dan belanja barang sebesar Rp. 934.950.000,- tanpa terdapat anggaran untuk belanja modal. 54

3. Pengadilan Negeri Cibinong berhasil merealisasikan anggaran dengan persentase yang sangat tinggi yakni sebesar 99,97% atau sebesar Rp. 8.012.070.907,- dan yang tidak berhasil diserap sebesar Rp. 4.387.093,- atau sebesar 0,03%.

Tabel. 29 PAGU dan Realisasi DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2014 Realisasi No 1.

2.

3.

4.

Uraian MAK Belanja Bahan (ATK/Fotocopy/Peng gandaan) Belanja Bahan (ATK/Fc./Pengganda an.Konsumsi Pengamanan Terdakwa / pengamanan Sidang Belanja Perjalanan Biasa (Pemberitahuan/ Pengiriman Berkas/ Transport Belanja Barang Non Operas.Lainnya (Berkas Kasasi/PK/Grasi) Total

PAGU (Rp.)

Nilai (Rp)

Sisa Anggaran Nilai (Rp)

%

%

9.000.000

9.000.000

100 %

0

0%

156.500.000

156.500.000

100 %

0

0%

1.500.000

1.500.000

100 %

0

0%

1.000.000

600.000

60 %

400.000

40 %

8.016.458.000

8.012.070.907

99,76

4.387.093

0,24 %

Untuk merealisasikan anggaran pada DIPA Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, perlu dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor, yang selanjutnya KPPN Bogor akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehingga anggaran dapat dicairkan. Selama tahun 2014 ini, Pengadilan Negeri Cibinong telah mengeluarkan 97 berkas SPM dan KPPN Bogor telah menerbitkan 97 berkas SP2D. Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil mengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dengan baik. PNBP yang dikelola berasal dari pemungutan hak-hak kepaniteraan yang dilaporkan kedalam pelaporan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum serta PNBP yang berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara yang dilaporkan kedalam pelaporan DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MARI. Penyetoran PNBP telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan telah dibukukan dan dilaporkan secara berjenjang ke Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku Koordinator Wilayah pelaporan SAKPA 01 dan Ke Biro

55

Keuangan Mahkamah Agung RI. Berikut Tabel penerimaaan PNBP Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2014 Tabel. 30 Penerimaan PNBP Yang Berasal Dari Pemungutan Hak-Hak Kepaniteraan Disetor melalui DIPA 03 Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2014 NO

BULAN

MAP 423411

MAP 423413

MAP 423415

MAP 423419

TOTAL

1

JANUARI

680.000

204.000

1.710.000

1.631.500

4.225.500

2

FEBRUARI

380.000

114.000

1.130.000

2.039.900

3.663.900

3

MARET

180.000

54.000

1.100.000

1.032.600

2.366.600

4

APRIL

420.000

126.000

1.380.000

1.459.700

3.385.700

5

MEI

550.000

165.000

1.700.000

1.504.700

3.919.700

6

JUNI

680.000

204.000

1.390.000

1.751.000

4.025.000

7

JULI

410.000

123.000

960.000

1.060.000

2.553.000

8

AGUSTUS

210.000

63.000

780.000

617.300

1.670.300

9

SEPTEMBER

620.000

186.000

1.590.000

1.403.000

3.799.000

10

OKTOBER

770.000

231.000

1.720.000

2.336.200

5.057.200

11

NOVEMBER

780.000

234.000

1.670.000

2.396.600

5.080.600

12

DESEMBER

570.000

171.000

1.530.000

1.846.800

4.117.800

Total

43.864.300

Total : Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah Keterangan : MAP 423411 : Pendapatan Legalisasi Tandatangan MAP 423413 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan MAP 423415 : Pendapatan Ongkos Perkara MAP 423419 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya

Tabel. 31 Penerimaan PNBP Yang Berasal Dari Pemungutan Hak-Hak Kepaniteraan Disetor melalui DIPA 01 Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2014 NO

BULAN

MAP 423141

MAP 423221

TOTAL

1

JANUARI

0

0

0

2

PEBRUARI

0

0

0

3

MARET

0

0

0

4

APRIL

0

0

0

5

MEI

13.000.000

0

13.000.000

6

JUNI

0

0

0

56

7

JULI

0

0

0

8

AGUSTUS

0

0

0

9

SEPTEMBER

14.000.000

0

14.000.000

10

OKTOBER

0

8.986

8.986

11

NOPEMBER

0

0

0

12

DESEMBER

0

105.776.494

105.776.494

4.298

4.298

105.789.778

132.789.778

JUMLAH 1 TAHUN

27.000.000

MAP 423141 : PENDAPATAN SEWA TANAH,GEDUNG DAN BANGUNAN MAP 423221 : PENDAPATAN JASA LEMBAGA KEUANGAN(JASA GIRO)

Sisa uang persediaan per 24 Desember yang terdapat dalam Kas Bendahara Pengeluaran Dipa 01 Pengadilan Negeri Cibinong sebesar Rp. 35.068,- dan untuk Dipa 03 Rp. 400.000,- dan telah disetorkan ke Kas Negara pertanggal 24 Desember 2014 dengan Nomor NTPN : 1114031007080712 (01) 0904091315010506 (03) sehingga Kas di bendahara pengeluaran Per 31 Desember 2014 sebesar nol “0” Rupiah. Dalam Tahun Anggaran 2014, telah terjadi 4 kali Revisi DIPA, yakni : 1. Revisi Dipa 1 tanggal 22 mei 2014 Perjalanan dinas paket meeting luar kota ke Perjalanan Dinas Biasa. 2. Revisi Dipa 2 tanggal 20 Agustus 2014 Pemotongan Pagu Uang Lembur sebesar Rp. 27.629.000,3. Revisi Dipa ke 3 tanggal 30 Oktober 2014 Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap 4. Revisi Dipa Ke 4 Tambahan Anggaran Belanja Daya Listrik Sebesar Rp. 40.000.000,Bendahara Pengeluaran PN Cibinong telah melaksanakan pembukuan perbendaharaannya dengan menggunakan aplikasi Silabi dan secara tepat waktu dari bulan juni 2014 dan telah membuat dan melaporkan laporan pertanggungjawaban bendahara ke KPPN Bogor disetiap bulannya. E.

Dukungan Teknologi Informasi

1. Sumber Daya Manusia IT Saat ini di Pengadilan Negeri Cibinong belum memiliki Pegawai Negeri Sipil sebagai Fungsional IT dan sementara waktu Maintenance IT dilakukan oleh Tenaga Honorer dan beberapa Pegawai Negeri Sipil yang sedikit mengerti tentang IT 2. Perangkat Pendukung (Infrastruktur) Saat ini perangkat pendukung server yang terdapat di Pengadilan Negeri Cibinong untuk melakukan Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

57

1. Jaringan a. Modem ADSL

: ADSL 2+ Router

b. Jumlah HUB/SWITCH

: 4 Buah

c. Jumlah Wireless Router

: 8 Buah (1 Rusak)

2. Server Aplikasi CTS/SIPP a. Type Model

: HP Proliant ML330 G6

b. Processor

: Intel(R) Xeon (R) 2.00GHz

c. Memory

: 2 Gb

d. Harddisk

: 250 Gb

e. Sistem Operasi

: Windows Server 2008

3. Webhosting a. Nama Webhosting

: Jayahost

b. Bandwitch

: Unlimited

c. Disk Space

: Unlimited

58

3. Tentang Website www.pn-cibinong.go.id a. Tampilan(Design) Website Terdapat perubahan tampilan (design) dari website Pengadilan Negeri Cibinong dari yang dahulu berbentuk kaku dan terkesan kurang menarik menjadi bentuk yang interaktif dan variatif yang dapat dilihat dari penggunaan animasi pada header(Bagian Judul Website). Hal ini dilakukan guna meningkatkan minat dari masyarakat untuk melihat dan menyimak berita-berita dan konten yang terkandung didalam website Pengadilan Negeri Cibinong dimana isi dari kontenkonten tersebut akan dibahas pada sub bahasan selanjutnya. Bukan berarti kelebihan tersebut membuat website yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Cibinong tidak memiliki kelemahan. Tampilan yang menarik dan animasi yang berjalan pada website Pengadilan Negeri Cibinong tersebut memiliki dampak negatif dimana masyarakat harus memiliki akses internet yang lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, proses pengambilan data (loading) dari animasi tersebut berjalan cukup berat ketika pertama kali diakses. b. Fitur Website Selain terdapat perubahan pada segi tampilan (design), website Pengadilan Negeri Cibinong juga mengalami perubahan dalam segi fitur-fitur yang disajikan, dimana fitur-fitur yang tersedia dalam website Pengadilan Negeri Cibinong untuk saat ini, yaitu : o Fitur Translate, Fitur ini bertujuan agar Warga Negara Asing yang ingin mencari informasi Peradilan pada website Pengadilan Negeri Cibinong dapat menterjemahkan (translate) sesuai dengan bahasa yang mereka gunakan. o Fitur Map Lokasi Kantor PN Cibinong, Fitur ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat ketika mencari Lokasi Pengadilan Negeri Cibinong dalam Peta Online yang disediakan oleh mesin pencarian Google Maps. o Fitur Support Online, Fitur ini bertujuan untuk memberikan bantuan secara langsung, saat itu juga (realtime) pada saat jam kerja, bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencari informasi. o Fitur Kotak Pengaduan, Fitur ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas Pengaduan masyarakat yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan Negeri Cibinong. o Fitur Jajak Pendapat (Pooling), Fitur ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai program dan kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong guna meningkatkan pelayanan yang diinginkan masyarakat.

59

o Fitur Statistik Perkara, Fitur ini bertujuan untuk menampilkan Grafik statistik perkara yang ada di Pengadilan Negeri Cibinong. o Fitur Statistik Pengunjung, Fitur ini bertujuan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang mengunjungi dan melihat website Pengadilan Negeri Cibinong setiap hari, setiap minggu dan setiap bulannya. o Link Terkait & Link Media, Fitur ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat ketika ingin mencari informasi mengenai Peradilan di beberapa instansi dan media terkait. o Gallery

Foto,

Fitur

ini

bertujuan

untuk menampilkan

beberapa

dokumentasi kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong. o Pencarian Cepat, Fitur ini bertujaun untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian informasi di dalam website Pengadilan Negeri Cibinong. o Fitur Live Traffic, Fitur ini bertujuan untuk menampilkan Lokasi Masyarakat yang mengakses website Pengadilan Negeri Cibinong. 4. Direktori Putusan Direktori putusan merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan agar putusan dapat terpublikasi dan masyarakat dapat melihatnya dengan mudah. Seluruh pengadilan telah memiliki username masing-masing untuk dapat menginputkan putusan kedalam Direktori Putusan. Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2014 ini telah berhasil menginputkan putusan kedalam direktori putusan sejumlah 506 naskah putusan.

5. Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP (Case Tracking System/CTS) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case Tracking System (CTS) secara definisi dari USAID merupakan “ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah Aplikasi berbasis WEB yang diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri dalam Administrasi dan Penelusuran (Tracking) terhadap Data Perkara”. Pengguna dari SIPP/CTS di Pengadilan Tingkat Pertama terbagi menjadi 4 bagian, yaitu : Operator, Pengguna Utama, Supervisi dan Administrator. Dimana penjabaran mengenai tanggung jawab dan petugas dari masing-masing bagian tersebut terdapat pada lampiran Penerapan Otorisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System. Penginputan Data Perkara kedalam Aplikasi SIPP/CTS pada Pengadilan Negeri Cibinong terus berjalan dan berkembang menuju arah yang lebih baik, indikator 60

ini dapat dilihat dari prosentase jumlah pendaftaran perkara baik itu perkara pidana maupun perkara perdata yang dilakukan secara manual dengan yang diinputkan kedalam SIPP/CTS diatas 95%. Dalam penerapan SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Cibinong tentunya juga masih memiliki beberapa kelemahan, dimana faktor-faktor yang menghambat tersebut diantaranya sebagai berikut : o Banyaknya kesibukan persidangan dari beberapa Pengguna Utama (Panitera Pengganti dan Staf Kepaniteraan Pidana dan Perdata) untuk menginputkan data kedalam SIPP/CTS terutama pada bagian penetapan, perpanjang penahanan, pengunduran jadwal sidang, tuntutan, pembelaan, putusan, mediasi, dan tanggal minutasi o Terdapat beberapa komputer/laptop dari panitera pengganti yang belum mendukung akses dari penginputan SIPP/CTS. o Kecepatan akses jaringan yang tidak dapat dibagi secara merata

F. Kebijakan Internal Tahun 2014 Tahun 2014 Ketua Pengadilan Negeri Cibinong telah membuat kebijakan internal dengan menerbitkan Surat Keputusan dan Nota Dinas antara lain : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : W11-U20/ 3008/KP.11.01/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadilan Negeri Cibinong. Adapun kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk adalah sebagai berikut : Kelompok Kerja (Pokja) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case Tracking System (CTS) dan Direktori Putusan Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 Kelompok Kerja (Pokja) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Kelompok Kerja (Pokja) Penilaian Role Model 2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : W11-U20/ 06/KPN. Cbi/HK.02/XII/2014tanggal 18 Desember 2014 tentang Penujukkan Tim Pemeriksa Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Cibinong. 3. Nota Dinas Nomor : 01/Not.Din/KPN/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Tertib Absensi dan Disiplin Kerja 4. Nota Dinas Nomor : 02/Not.Din/KPN/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Pembagian Waktu Sidang, Jadwal Hari Sidang dan Pemakaian Ruang Sidang.

61

G. Inovasi tahun 2014 Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sebagaimana di amanatkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan kegiatan- kegiatan yang bersifat inovatif antara lain : 1. Sistem “One Door Service” Pelayanan persidangan satu pintu melalui petugas di “Front Desk”. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, sehingga jadwal dan waktu persidangan lebih cepat dan lebih jelas. Pihak-pihak yang terkait dengan persidangan, yaitu Jaksa, Penasehat Hukum/Advokat, Penggugat, Tergugat, maupun para saksi melapor ke Front Desk, yang selanjutnya oleh petugas Front Desk perkara yang telah lengkap pihaknya akan dipanggil untuk bersidang. Gambar.GGa Gambar 19 Suasana Pelayanan Front Desk

62

2. Menata sarana prasarana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan Negeri Cibinong telah mempersiapkan Sarana dan Prasarana untuk persidangan perkara anak dalam rangka menyongsong berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut pada tanggal 04 Agustus 2014. Sarana Prasara tersebut diantaranya : Ruang Sidang Ramah Anak, Ruang Teleconference Korban Anak, Ruang Tunggu Ramah Anak dan Ruang Diversi. bar.Gambar 20 Sarana dan Prasarana serta Simulasi SPPA

Suasana Persidangan Anak

Diversi

R. Kaukus

Teleconference

3. Melakukan Rapat Koordinasi untuk persamaan persepsi antar aparat penegak hukum se-Kabupaten Bogor terkait implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun

63

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 dan 23 Desember 2014 yang menghasilkan 25 kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh unsur pimpinan Penegak Hukum se-Kabupaten Bogor. Gambar 21 Rapat Koordinasi APH Kab Bogor dalam Menyongsong Implementasi UU. SPPA Tanggal 16 Juli 2014

Gambar 22 Rakor APH Kab. Bogor dalam Implementasi UU SPPA Tanggal 23 Desember 2014

64

4. Bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Bogor khususnya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor melaksanakan Sidang Keliling Terpadu dengan program One Day Service dalam hal pelayanan pemenuhan Hak Identitas Hukum bagi Masyarakat tidak mampu (prodeo). Sidang Keliling Terpadu One Day Service ini dilaksanakan di Kecamatan Cibinong pada tanggal 29 Desember 2014.

Gambar 23 Sidang Keliling Terpadu One Day Service 29 Desember 2014

65

Penyuluhan Hukum Pentingnya Identitas Hukum

Suasana Persidangan One Day Service

Penyerahan Penetapan Hakim

Foto Bersama

5. Melaksanakan Sistem “Nomor antrian sidang” untuk persidangan perkara pelanggaran lalu lintas guna memberi kemudahan bagi pelanggar dalam mengikuti persidangan serta untuk menghapus praktek percaloan. Gambar 24 Sistem Nomor Antrian Sidang Pelanggaran Lintas

66

6. Melaksanakan Mediasi pada tahap Aanmaning/Tegoran Eksekusi, sehingga penyelesaian sengketa tidak berlanjut sampai kepada tahap eksekusi pengosongan yang berarti keadilan lebih dirasakan oleh keduabelah pihak dengan waktu yang lebih cepat serta biaya ringan. Selama tahun 2014, Mediasi yang berhasil pada tahap Aanmaning sebanyak 4 Perkara/

7. Menerima Studi Banding dan Kunjungan Kerja berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Gambar 25 Studi Banding Pengadilan Negeri lain Ke PN Cibinong

67

Pengadilan Negeri Bandung 01 September 2014

Pengadilan Negeri Banjarmasin 15 Desember 2014

Pengadilan Negeri Kendari 01 September 2014

Pengadilan Negeri Depok 03 November 2014

Pengadilan Negeri Bau Bau 25 Agustus 2014

Pengadilan Negeri Sleman 01 September 201

Gambar 26 Kunjungan Kerja / Study Banding dari Luar Mahkamah Agung ke PN Cibinong

Diklat BPSDM Kemenkumham RI 2014

Ketua Konsorsium Catatan Sipil dan Kependudukan 11 Juni 2014

68

Komisioner Komisi Yudisial RI 08 September 2014

Diklat Kementrian Keuangan RI 11 September 2014

Balai Pemasyarakatan Serang 16 Oktober 2014

Diklat Pengembangan SDM Kemenkumham 03 November 2014

Anggota Komisi III DPR RI 11 Desember 2014

Tim Review Independence AIPJ 2014

69

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL A. Pengawasan Internal Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal, Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan yakni dengan menambah beberapa bidang pengawasan agar pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan terarah. Selama Tahun 2014, Pengadilan Negeri Cibinong telah menerbitkan 2 SK Hakim Pengawas Bidang karena adanya hakim yang mendapat promosi dan mutasi serta adanya penambahan hakim baru. Berikut Susunan Hakim Pengawas Bidang yang berlaku untuk saat ini: Tabel 32 Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2014 SK KPN Nomor : W11.U20/2688.a/KP.01.10/IX/2014 NO

HAKIM PENGAWAS BIDANG

NAMA

JABATAN

1

2

3

4

1.

Koordinator dan Penanggung Jawab Seluruh Bidang

JONI, S.H., M.H.

Wakil Ketua PN Cibinong

2.

Kepaniteraan Perdata

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.

Hakim

3.

Kepaniteraan Perdata (Mediasi)

ISTIQOMAH BERAWI, S.H., M.H.

Hakim

4.

Kepaniteraan Pidana

ZAUFI AMRI, S.H.

Hakim

5.

Peradilan Pidana Anak

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

Hakim

6.

Wasmat (Hakim Pengawas dan Pengamat)

DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H., M.H.

Hakim

7.

Kepaniteraan Hukum

NUSI, S.H., M.H.

Hakim

8.

Kepaniteraan Hukum (Arsip)

MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, S.H.

Hakim

9.

Pelaporan, Pengaduan, dan Pelayanan Publik

EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.

Hakim

10.

Sub Bagian Kepegawaian

YULIANA, S.H.

Hakim

11.

Sub Bagian Keuangan

ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Hakim

12.

Sub Bagian Umum

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

Hakim

13.

Bapor

NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.

Hakim

14.

Humas / Website dan CTS

Dr. RONALD S. LUMBUUN, S.H., M.H.

Hakim

15.

Humas / Website dan CTS

ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.

Hakim

16.

Kebersihan, Keindahan, dan Kerapihan (K3)

AGUSTINA DYAH PRASETYANINGSIH, S.H.

Hakim

70

2. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain: Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut. Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Cibinong Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan CTS dan Direktori putusan 3. Secara berkala dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti serta rapat khusus Jurusita/Jurusita Pengganti untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya. 4. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaanya sudah sesuai SOP, seperti pengisian kolom-kolom di buku Register, pengecekan pengisian data-data pada aplikasi CTS (Case Tracking System) Versi 3.0. Apabila ditemukan kekurangan/kekeliruan, dilakukan upaya perbaikan pada saat itu juga. 5. Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisan kepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong selaku Koordinator Pengawasan dan oleh Panitera/Sekretaris. 6. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya. 7. Menindaklanjuti semua pengaduan yang masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong. Selama tahun 2014 Tim dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah melakukan 2 kali pembinaan dan pengawasan rutin yakni pada tanggal 24 Juni 2014 dan tanggal 02 Desember 2014. Pembinaan dan Pengawasan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang terdiri dari Hakim Tinggi dan Panitera serta beberapa orang Panitera Pengganti dan Staff. Pembinaan dan Pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh disemua bidang baik administrasi teknis yudisial maupun administrasi umum. Pada tanggal 07 Juli 2014 Pengadilan Negeri Cibinong mendapat kunjungan kerja dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum beserta untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sekaligus untuk mengadakan penilaian kinerja sehubungan dengan diselenggarakannya lomba penilaian kinerja untuk Peradilan Umum se-Indonesia.

71

Gambar 27 Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Jawa Barat 24 Juni 2014

Gambar 28 Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Jawa Barat 02 Desember 2014

72

Gambar 29 Penilaian Kinerja oleh Dirjen Badilum 07 Juli 2014

B. Evaluasi Setelah dilakukan evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing bagian, masih ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut: 1. Masih banyaknya pegawai yang mempunyai tugas tambahan disamping tugas pokok yang diembannya, hal ini disebabkan oleh sangat kurangnya jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Cibinong, 2. Akibat dari kekurangan pegawai ini, disamping pegawai yang mempunyai tugas rangkap, terdapat juga beberapa tenaga Honorer yang diberdayakan

73

untuk membantu administrasi setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas pokoknya sebagai pramubhakti. 3. Koneksi internet dan jaringan LAN sering mengalami gangguan ketidakstabilan koneksi, sehingga pengisian CTS dan Upload Direktori Putusan sering terganggu. 4. Ruangan dan Rak arsip Perkara yang tersedia sudah tidak memadai untuk menampung berkas yang masuk. Untuk itu akan diusulkan pembangunan ruang arsip baru yang lebih representatif. 5. Sarana dan prasarana alat pengolah data seperti Laptop, Komputer dan Printer untuk Hakim, Panitera Pengganti dan Staff masih sangat kurang. Sehubungan dengan hal tersebut , akan diusulkan anggaran untuk itu.

74

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN 1. Dalam meningkatkan Pelayanan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Publik, Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan berbagai Inovasi dan menjadi unggulan yaitu: -

-

-

2.

3.

4.

5.

Program “One Door Service” dimana pelayanan persidangan dipusatkan disatu pintu yakni di “Front Desk” yang berfungsi juga sebagai Meja Informasi dan Meja Pengaduan. Program “One Day Service” yaitu pelayanan satu hari sidang keliling terpadu dalam hal pelayanan Hak Identitas Hukum bagi Masyarakat tidak mampu berupa perbaikan akte kelahiran. Sistem “Nomor Antrian Sidang” untuk persidangan perkara pelanggaran lalulintas. Pelaksanaan Sidang perkara pidana anak dengan menggunakan Ruang Teleconference untuk pemeriksaan Terdakwa, Korban dan Saksi Anak. Membentuk beberapa kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari :  Kelompok Kerja (Pokja) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case Tracking System (CTS) dan Direktori Putusan;  Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 ;  Kelompok Kerja (Pokja) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;  Kelompok Kerja (Pokja) Penilaian Role Model;

Dalam hal penyelesaian perkara, selama tahun 2014, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan 29.825 perkara pidana dari 29.974 perkara (99,9%), dan Perkara Perdata sebanyak 421 dari 563 perkara (74,7%). Dalam hal Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah menyiapkan sarana prasarana terkait. Disamping itu, telah diselenggarakan rapat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum se Kabupaten Bogor untuk penyamaan persepsi mengenai penerapan undang-undang tersebut sebanyak 2 kali. Hasil dari kedua rakor tersebut, telah ditandatangani 25 point kesepakatan oleh masing-masing pimpinan Aparat Penegak Hukum se Kabupaten Bogor. Sebagai salah satu Pengadilan yang ditunjuk Ketua Mahkamah Agung RI menjadi Pilot Project uji coba draft perubahan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Negeri Cibinong telah berupaya untuk meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi. Dari 97 Perkara yang dilakukan Mediasi, 18 perkara diantaranya telah berhasil damai. Pengelolaan arsip perkara sudah berjalan cukup baik, namun demikian ruangan serta rak yang tersedia sudah tidak memadai dan tidak dapat menampung seluruh berkas yang ada. Ditahun 2014, Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong telah

75

6.

7.

menerima 1.211 berkas baru yang membuat ruang arsip Pengadilan Negeri Cibinong semakin penuh. Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Cibinong menghadapi beberapa kendala, diantaranya : a. Kurangnya Sumber Daya Manusia terutama untuk SDM Teknis Non Yudisial, dimana Pengadilan Negeri Cibinong hanya memiliki 11 Orang Jurusita Pengganti dan 7 Orang Staff Administrasi. Kurangnya SDM ini terutama juga untuk SDM IT. b. Bangunan Kantor yang belum sesuai dengan Prototype, Ruang sidang yang kurang dan belum memenuhi standar, Kekurangan Ruang Kerja dan Ruang Arsip. c. Kondisi gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong terutama untuk atap / gentengnya sudah banyak mengalami kerusakan karena sudah usang. Selain itu, diperlukan adanya beberapa penambahan ruang kerja dan ruang sidang. Ruang sidang yang adapun kurang representatif serta beberapa ruang sidang tidak ada jalur evakuasi hakimnya. d. Kurangnya sarana prasarana penunjang Alat Pengolah Data dan peralatan inventaris kantor lainnya, seperti Komputer, Laptop, Microtik, Monitor LCD untuk media informasi. e. Minimnya dana operasional kantor yang diterima melalui DIPA. f. Tidak adanya rumah dinas Pimpinan dan Hakim yang representatif. 5 unit rumah dinas yang ada kondisinya tidak memenuhi syarat. Dalam hal pelaksanaan anggaran, Pengadilan Negeri Cibinong berhasil merealisasikan anggaran DIPA 01 sebesar 99,96% yakni sebesar Rp. 8.012.070.907 dari Pagu sebesar Rp. 8.016.458.000,- Sedangkan untuk DIPA 03 berhasil merealisasikan anggaran sebesar 99,76% yakni sebesar Rp. 167.600.000,- dari Rp. 168.000.000,- yang tersedia.

B. REKOMENDASI 1. Agar diberikan penambahan Sumber Daya Manusia sejumlah 16 Orang dengan rincian 2 Orang Hakim, 2 Orang Pengelola IT, 6 Orang Operator komputer IT, 2 orang akuntan (sebagai kasir perdata dan pengelola Keuangan DIPA) serta 4 Orang staff administrasi. 2. Perlu dilakukan Renovasi total / pembangunan gedung kantor baru karena gedung kantor yang ada saat ini kurang representatif, sudah cukup tua dan belum sesuai dengan Prototype yang ditentukan Mahkamah Agung RI. Pembangunan kembali Gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong sangat dimungkinkan karena saat ini Pengadilan Negeri Cibinong memiliki tanah gedung kantor yang cukup luas yakni mencapai 7.315 M2 setelah diterimanya hibah tanah seluas 2.000 M2 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. 3. Perlu diberikan anggaran untuk pelaksanaan Sidang Keliling Terpadu “One Day Service” sebagai cara meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu (Acces To Justice For The Poor). 4. Perlu ditambah sarana prasarana pendukung teknologi informasi seperti Mikrotik, Peningkatan / Perbaikan jaringan LAN, LCD Monitor, Komputer dan Laptop. 5. Perlu terus diadakan Pelatihan dan Pendidikan untuk peningkatan kapasitas SDM.

76

77

SEKAPURSIRIH tinta emas Adhi Dandapala juara pertama CTS (Case Tracking System) One Door Service,

Recommend Documents