2015
SEJARAH SINGKAT FAKULTAS HUKUM UMI Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang didirikan Tahun 1972 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 230/Kpts. VII/UN/1972, adalah merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) Fakultas yang ada dalam lingkungan Universitas Muslim Indonesia. Fakultas Hukum UMI dalam usianya yang ke 42 tahun ini, telah mengalami dinamika perkembangan yang cukup signifikan, baik dilihat dari segi jumlah mahasiswa, jumlah alumni, fasilitas/sarana belajar, maupun kualitas dan kuantitas sumberdaya pengajarnya. Perkembangan tersebut, merupakan modal dan sekaligus menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat kepada Fakultas Hukum UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Kepercayaan masyarakat kepada Fakultas Hukum UMI, di antaranya tercermin dari meningkatnya jumlah mahasiswa yang mendaftar pada setiap tahun, serta banyaknya para alumni yang bekerja di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Sedangkan kepercayaan pemerintah tercermin dari adanya pemberian suatu akreditasi tertentu. Pada Tahun 1994 Fakultas Hukum UMI memperoleh peningkatan status, yakni dari status “DIAKUI” menjadi “DISAMAKAN” berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi DEPDIKBUD RI No.159/DIKTI/1994 tanggal 13 Juni 1994. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan terbentuknya Badan Akreditasi Nasional (BAN), yang diikuti dengan perubahan sistem penilaian dan akreditasi terhadap Perguruan Tinggi, baik PTS maupun PTN, maka dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Nomor : 0125/Ak.1.1/UM-TIHK/VIII/1998 tanggal 11 Agustus 1998, Fakultas Hukum UMI memperoleh
akreditasi dengan peringkat “B”, dan pada Tahun 2006 Fakultas Hukum UMI memperoleh Akreditasi “A” dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Nomor : 004/BAN-PT/AK-X/S1/VI/2006 tanggal 1 Juni 2006. Dalam penyelenggaraan program studi Ilmu Hukum, kini Fakultas Hukum UMI membina beberapa minat kekhususan, yaitu: konsentrasi Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Internasional, Hukum Ekonomi, Hukum Perusahaan, Hukum Islam, Hukum Keagrariaan dan Hukum Perikatan. Dengan adanya pilihan minat kekhususan tersebut, dimaksudkan agar mahasiswa Fakultas Hukum UMI dapat lebih leluasa untuk menentukan pilihan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai bakat yang dimilikinya, serta dibekali dengan keahlian yang profesional di bidang hukum, sehingga mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum UMI mempunyai daya saing yang tinggi di masyarakat. Kini Fakultas Hukum UMI membina anak didik sebanyak + 2.303 mahasiswa, 15% diantaranya merupakan Mahasiswa Tugas Belajar dari berbagai instansi sipil, dan 5% lainnya berasal dari instansi TNI/Kepolisian. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dari kalangan praktisi hukum dan instansi pemerintah, maka sejak Tahun 2003/2004 Fakultas Hukum UMI membuka Klas Khusus (Executive Class).
PERIODESASI PERKEMBANGAN PIMPINAN FAKULTAS HUKUM UMI Fakultas Hukum UMI, sejak didirikan sampai sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan atau penggantian Pimpinan yaitu : Periode 1972 – 1981 Pada periode ini Pimpinan Fakultas Hukum adalah : Dekan, H. M. Hidjaz Yunus,SH., yang saat itu merangkap sebagai Rektor. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Dekan dibantu oleh seorang Sekretaris dan pada kurun waktu tersebut dilaksanakan berturut-turut : 1. 2. 3. 4.
Kaimuddin Salle,SH. (1972 – 1977) A. Madjid Salle,SH. (1977 – 1978) Syaharuddin Nawi,SH (1978 – 1980) M. Natsir DM,SH. (1980 – 1981) sebagai pelaksana tugas.
Periode 1981 – 1983 Pada periode ini, Pimpinan Fakultas Hukum khususnya Dekan masih tetap dijabat oleh H. M. Hidjaz Yunus, SH, dan mengingat karena tuntutan perkembangan tugas dan organisasi telah dilengkapi para Pembantu Dekan, masing-masing : Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II Pembantu Dekan III
: M. Natsir DM, SH. : St. Darwana Handa, SH. : A. Muin Fahmal, SH.
Periode 1983 – 1985 Pada periode ini, pejabat Dekan Fakultas Hukum telah mengalami penggantian, yaitu dari H. M. Hidjaz Yunus (Almarhum) kepada H. Abdul Djalil,SH., dengan para Pembantu Dekan masing-masing : Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II Pembantu Dekan III
: M. Natsir DM, SH. : St. Darwana Handa, SH. : A. Muin Fahmal, SH.
Periode 1985 – 1988 Pada periode ini, sejalan dengan tuntutan perkembangan tugas organisasi dan program Pendidikan, Fakultas Hukum UMI telah melakukan perubahan atau penggantian Pimpinan di tingkat Pembantu Dekan, dan dilengkapi Sekretaris Pelaksana Jurusan, dibawah kepemimpinan Dekan H. Abdul Djalil,SH., dengan para Pembantu Dekan dan Sekretaris pelaksana jurusan masingmasing : Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II Pembantu Dekan III
: Ma‟ruf Hafidz, SH. : Muryani Sufran, SH. : Hambali Thalib, SH.
- Sekretaris Pelaksana Jurusan Hukum Tata Negara : A. Muin Fahmal,SH., - Sekretaris Pelaksana Jurusan Hukum Keperdataan: Hj. Nurjannah Hasanuddin,SH., - Sekretaris Pelaksana Jurusan Hukum Pidana : Hj. Fauziah Basyuni,SH.
Periode 1988 – 1991 Pada periode ini, juga mengalami perubahan Pimpinan dan selanjutnya dilengkapi Ketua Jurusan yaitu : Dekan Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II Pembantu Dekan III Ketua Jurusan HTN Sek.Jurusan HTN Ketua Jur. Hk. Keperdataan Sek. Jur. Hk. Keperdataan Ketua Jur. Hukum Pidana Sek. Jur. Hukum Pidana
: : : : : : : : : :
Syaharuddin Nawi,SH. M. Natsir DM,SH. Andi Abidin R,SH. La Ode Husein,SH. A. Muin Fahmal,SH. Said Sampara,SH. Ma‟ruf Hafidz,SH. Hasanuddin Kanenu,SH. Hj. Fauziah Basyuni,SH. Abdul Agis,SH.
Periode 1991 – 1994 Pada awal periode ini, Dekan masih dijabat oleh H. Syaharuddin Nawi,SH,.,MH., dan para Pembantu Dekan serta Ketua dan Sekretaris Jurusan masing-masing dijabat oleh : Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II Pembantu Dekan III Ketua Jur. Hk. Keperdataan Ketua Jurusan HTN Sekertaris Jurusan HTN Sekertaris Jurusan HTN Sek. Jurusan Hk. Perdata Sek. Jurusan Hk. Pidana
: : : : : : : : :
Hambali Thalib,SH. Abdul Latief,SH. La Ode Husen,SH. M. Natsir DM,SH. Said Sampara,SH. Andi Abidin R,SH. Lauddin Marsuni,SH.,MH. Hasanuddin Kanenu,SH. Abdul Agis,SH.
Dalam kurun waktu Tahun 1992 (penggantian) Pimpinan masing-masing : Dekan Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II Pembantu Dekan III Ketua Jurusan Hk.Perdata Ketua Jur. Hk. Pidana Ketua Jur. HTN
: : : : : : :
terjadi
perubahan
H. Hambali Thalib,SH. Abdul Latief,SH. H. Ma‟ruf Hafidz,SH.,MH. H. Hasbi Ali,SH.,MH. M. Natsir DM,SH.,MH. Hj. Fauziah Basyuni,SH. Said Sampara,SH.
Periode 1994 – 1998 Pada periode ini, Dekan dijabat oleh H. Ma‟ruf Hafidz, SH.,MH. Adapun para pejabat Pembantu Dekan, dan Ketua Bagian masing-masing adalah : Pembantu Dekan I : H. Nasrun Usman Abdullah,SH. Pembantu Dekan II : Hj. Fauziah Basyuni,SH. Pembantu Dekan III : M. Dachran S. Busthami,SH.MH. Ketua Bagian HTN : Said Sampara,SH.,MH. Ketua Bagian Pidana : Abdul Agis,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Keperdataan : Hj. Muryani Sufran,SH., Ketua Bagian Hukum Acara : Hj. Rosdiana Husain,SH. Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat : Dr. A. R. Mustara,SH., Ketua Bagian Hukum Dasar : Moh. Roem Dali,SH.,MH. Ketua Bagian Hk. Administrasi Neg : Hamza Baharuddin,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Internasional : Satri Hasyim,SH. Periode 1998 – 2002 Pada periode ini, Dekan masih dijabat oleh H. Ma‟ruf Hafidz,SH.,MH., dan para pejabat Pembantu Dekan, adalah : Pembantu Dekan I : H. Abdul Latief,SH.,MH., Pembantu Dekan II : H. Nasrun Usman Abdullah,SH., Pembantu Dekan III : Hasbuddin Khalid,SH.
Dalam kurun waktu tahun 1999 ini, terjadi perubahan (penggantian) Pimpinan masing-masing : Dekan : Abdul Latief,SH.,MH. Pembantu Dekan I : Said Sampara,SH.,MH. Pembantu Dekan II : M. Dachran S.Busthami,SH.MH. Pembantu Dekan III : Hamza Baharuddin,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Keperdataan : Moh. Roem Dali,SH.MH. Ketua Bagian HAN : Nurul Qamar,SH.,MH. Ketua Bagian H T N : Muhamad Akhdor,SH.MH. Ketua Bagian Hk. Pidana : Iwan Akil,SH.,MH. Ketua Bagian Hk. Acara : Ilham Abbas,SH.,MH. Ketua Bagian Hk. Internasional : Ibrahim,SH.,MH.,LLM. Ketua Bagian Hukum & Masyarakat : Dr. A. R. Mustara,SH. Ketua Bagian Hukum Dasar : Achmad Fadhil,SH.,MH. Perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 2001 terjadi perubahan (penggantian) Pimpinan masing-masing : Dekan : H. Abdul Latief,SH.,MH. Pembantu Dekan I : Said Sampara,SH.,MH. Pembantu Dekan II : Muhamad Akhdor,SH.MH. Pembantu Dekan III : Iwan Akil,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Keperdataan : Moh. Roem Dali,SH.MH. Ketua Bagian HAN : Askari Razak,SH.,MH. Ketua Bagian H T N : Nurul Qamar,SH.MH. Ketua Bagian Hk. Pidana : Abdul Agis,SH.,MH. Ketua Bagian Hk. Acara : Ilham Abbas,SH.,MH. Ketua Bagian Hk. Internasional : Satri Hasyim,SH.,MH. Ketua Bagian Hk & Masyarakat : M.Dachran S.Busthami,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Dasar : Achmad Fadhil,SH.,MH. Periode 2002 – 2006 Pada periode ini, Dekan dijabat oleh H. Abdul Latief,SH.,MH. Dan para pejabat, Pembantu Dekan, adalah masing-masing : Pembantu Dekan I : Said Sampara,SH.,MH.,
Pembantu Dekan II : Muhamad Akhdor,SH.,MH., Pembantu Dekan III : Iwan Akil,SH.,MH., Ketua Bagian HTN & HAN : Askari Razak,SH.,MH., Ketua Bagian Hukum Pidana : Abdul Agis,SH.,MH., Ketua Bagian Hukum Keperdataan : Moh. Roem Dali,SH.,MH., Ketua Bagian Hukum Acara : Ilham Abbas,SH.,MH., Ketua Bagian Hk dan Masyarakat & Hk Internasional : M. Dachran S. Busthami,SH.,MH., Ketua Bagian Hukum Dasar : Achmad Fadhil,SH.,MH. Dalam kurun waktu Tahun 2003 terjadi perampingan masing-masing yaitu : Dekan : H. Abdul Latief,SH.,MH. Pembantu Dekan I : Said Sampara,SH.,MH. Pembantu Dekan II : Muhamad Akhdor,SH.MH. Pembantu Dekan III : Iwan Akil,SH.,MH. Ketua Bagian Hk Keperdataan : Ilham Abbas,SH.MH. Ketua Bagian HAN & HTN : Askari Razak,SH.,MH. Ketua Bagian Hk. Pidana & Hk. Dasar : Abdul Agis,SH.,MH. Ketua Bagian Hk. Acara : Ilham Abbas,SH.,MH. Ketua Bagian Hk. Internasional & Humas : M.Dachran S. Busthami, SH.,MH. Periode 2006 – 2010 Pada periode ini, Dekan dijabat oleh H. Hasbi Ali,S.H.,M.S. dan para pejabat yang diberi amanah masing-masing : Wakil Dekan I : Ilham Abbas,SH.,MH. Wakil Dekan II : M. Dachran S.Busthami,SH.,MH. Wakil Dekan III : Hj. Nur Fadhillah M,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Pidana : H. Iwan Akil,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Acara : Hasbuddin Khalid,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat : Moh. Roem Dali,SH.,MH.
Ketua Bagian Hukum Tata Negara : M. Munir Husein,SH.,MH. Ketua Bagian Hk Administrasi Negara : Dr. Askari Razak,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Dasar : Dr. Baharuddin Badaru,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Perdata : Hj. Rosdiana Husain,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Internasional : Hj. A. Mutia Faridah,SH.,MH. Selain pejabat di atas, maka untuk penyelenggaraan laboratorium hukum dan pelaksanaan kajian dan da„wah dilaksanakan oleh : 1.
Kepala
Laboratorium
Hukum : Dr. Hj. Hikmawati Mustamin,SH.,MH. 2. Kepala Pusat Kajian dan Da‟wah : Dra. Hj. Nurjaya,SH.,MH. Periode 2010 – 2014 Pada periode ini, Dekan dijabat oleh H. Hasbi Ali,S.H.,M.S. dan para pejabat yang diberi amanah masing-masing : Wakil Dekan I : Ilham Abbas,SH.,MH. Wakil Dekan II : M. Dachran S.Busthami,SH.,MH. Wakil Dekan III : Hj. Nur Fadhillah M,SH.,MH. Wakil Dekan IV : Dra. Hj. Nurjaya,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Pidana : H. Iwan Akil,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Acara : Hasbuddin Khalid,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat : Moh. Roem Dali,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Tata Negara : M. Munir Husein,SH.,MH. Ketua Bagian Hk Administrasi Neg : Dr. Said Sampara, SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Dasar : Dr. Baharuddin Badaru,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Perdata : Hj. Rosdiana Husain,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Internasional : Hj. A. Mutia Faridah,SH.,MH. Selanjutnya terjadi penggantian pejabat, khususnya Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dari Dr. Said Sampara, SH. MH digantikan oleh Dr. Askari Razak, SH. MH. Selain pejabat di atas, maka untuk penyelenggaraan laboratorium hukum dilakukan oleh Kepala Laboratorium Hukum : Dr. Hj. Hikmawati Mustamin,SH.,MH.
Periode 2014 – 2018 Pada periode ini, Dekan dijabat oleh Dr. H. Muhammad Syarif Nuh, S.H.,MH, dan para pejabat yang diberi amanah masing-masing : Wakil Dekan I : Dr. Baharuddin Badaru,SH.,MH. Wakil Dekan II : M. Dachran S.Busthami,SH.,MH. Wakil Dekan III : H. Muh, Kamal Hidjaz, SH.,MH. Wakil Dekan IV : Dra. Hj. Nurjaya,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Pidana : Hj. A. Mutia Faridah,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Acara : Hasbuddin Khalid,SH.,MH. Ketua Bagian Hk dan Masyarakat : Hasanuddin Kanenu, SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Tata Negara : Abdul Azis Mahmud, SH.MH. Ketua Bagian Hk Administrasi Negara : M. Munir Husein,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Dasar : Hj. Nurbaya Mangatta, SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Perdata : Hasan Kadir, SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Internasional : Satri Hasyim, SH.,MH. Kepala Laboratorium Hk : Dr. Hj. Hikmawati Mustamin,SH.,MH.
PROFIL LULUSAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA 1. Nama Program Studi
: Ilmu Hukum
2. Fakultas
:Hukum
3. Profesi Lulusan : Hakim/Kementerian Kehakiman; Jaksa/Kejaksaan; Kepolisian dan TNI. Pengacara/Advokat; Notaris; Pejabat Pemerintah; Dosen; Peneliti; 4. Kompetensi Lulusan Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai institusi hukum (Kehakiman, Kejaksaan dan Instansi Pemerintah lainnya). Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai pengacara/advokat, konsultan dan mediator. Kerja keras dan komitmen dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 5. Indikator Kompetensi a. Integritas Sarjana Muslim : Insan Akademis yang memiliki akhlaq dan ketauladanan yang terpuji, komitmen terhadap kebenaran dan keadilan hukum serta berilmu amaliah, beramal ilmiah sesuai ajaran Islam.
Insan demokratis yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara tanpa mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga dan keyakinan kepada agamanya. Insan profesional yang kritis, peka dan responsif terhadap pengembangan dan pembaruan hukum positif, serta selalu merasa bertanggungjawab atas kepeduliannya terhadap rasa keadilan masyarakat. b. Integritas dan Kinerja Akademik Lulusan : Orientasi Kognitif. Keluasaan dan kedalaman penguasaan teoritis mengenai ilmu hukum. Orientasi Efektif. Kemampuan mengaplikasikan teori pada lapangan pekerjaan yang dibutuhkan khususnya terkait dengan aspek-aspek hukum. Orientasi Psikomotorik. Memiliki kemahiran dan keterampilan dalam menawarkan berbagai alternatif penyelesaian (pandangan hukum, mediasi, rekonsiliasi dan arbitrasi). Orientasi Leadership. Memiliiki kemampuan dan seni dalam memimpin (planning, organizing and deciding, executing, controlling evaluation and assessment). c. Integritas Kompetensi Dalam Komposisi Mata Kuliah : Dasar-dasar teoritis Ilmu Hukum secara umum dan khusus (Monolog, Dialog dan Penugasan).
Mata kuliah Ilmu Hukum secara khusus (Monolog, Dialog, Analisis Kasus dan Penugasan). Mata kuliah Ilmu Hukum Islam (Wacana dan Ilmu Hukum Islam Positif) secara khusus, baik yang diberikan secara parsial maupun integratif dengan suatu analisis komparasi. Mata kuliah Praktikum dan Kemahiran dalam bidang-bidang tertentu (Hukum Acara, Peradilan, Kepengacaraan Dispute Resolution, Peradilan Semu, Parlementaria dan sebagainya) yang mendukung terciptanya keterampilan dan kemahiran lulusan. d. Mata kuliah Kompetensi : Core Competence didasarkan kepada penggolongan Departemen : Hukum Perdata dan Bisnis dengan mata kuliah pendukung lainnya yang relevan. Hukum Pidana dan Sistem Peradilan dengan mata kuliah pendukung lainnya yang relevan. Hukum Tata Negara dengan mata kuliah pendukung lainnya yang relevan. Hukum Administrasi Negara dengan mata kuliah pendukung lainnya yang relevan. Hukum Islam dengan mata kuliah pendukung lainnya yang relevan.
STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS HUKUM UMI
VISI, MISI DAN TUJUAN Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia
A. Visi 1. Visi Pendidikan dan Dakwah : Menjadikan lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah di lingkungan YW-UMI sebagai lembaga yang melahirkan generasi bangsa dan umat Islam yang memiliki akhlaq mulia, profesional, dan berwawasan Islam dalam disiplindisiplin ilmu yang seluas-luasnya. 2. Visi Usaha dan Dakwah : Menjadikan lembaga usaha dan dakwah dalam lingkup YW-UMI sebagai unit bisnis terkemuka, yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, untuk melayani kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya secara efektif, efisien, halal dan menguntungkan kedua belah pihak. 3. Visi Kesehatan dan Dakwah : Menjadikan Rumah Sakit yang unggul dan terdepan dalam penyelenggaraan kesehatan dan pendidikan untuk menghasilkan pelayanan kesehatan masyarakat dan lulusan dokter yang bermoral, berwawasan dan berkemampuan IPTEKS dan IMTAQ, memiliki semangat sosial dan kemandirian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung pembangunan nasional dan daerah.
B. MISI Misi Pendidikan dan Dakwah : 1. Melahirkan keluaran yang berilmu amaliah, beramal ilmiah, berakhlaqul karimah, kreatif, inovatif, transformatif, dan memiliki kecerdasan qur‟aniah; 2. Melahirkan keluaran yang memiliki kapasitas dan kualitas yang relevan dengan tuntutan pasar kerja; 3. Menjadikan civitas akademika menjadi insan pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya islami yang berbasiskan iman dan taqwa serta mengharapkan ridho Allah SWT; 4. Memperjuangkan kepentingan umat Islam, baik nasional maupun global, terutama dalam menghadapi transisi tatanilai dan budaya, agar umat Islam dan cendekiawannya terposisi sebagai khaerah ummah. Misi Usaha dan Dakwah : 1. Menciptakan pola pengelolaan unit bisnis yang ada secara efektif, efisien, produktif, mampu memberi profit dan berbasis syariah; 2. Menciptakan sistem administrasi dan pencatatan kegiatan usaha bisnis yang memenuhi prinsip akuntabilitas, penuh rasa amanah, berkehormatan, berkebajikan dan islami; 3. Menciptakan jaringan sistem informasi bisnis yang terpadu diantara unit-unit organisasi di lingkungan Yayasan Wakaf UMI dan jaringan bisnis yang ada dan relevan; 4. Menciptakan SDM pengelola usaha bisnis yang profesional dan berakhlakulqarimah dalam mengemban amanah yang dipercayakan.
Misi Kesehatan dan Dakwah :
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan dakwah yang mendukung pembangunan nasional dan daerah;
2. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang selaras Yayasan Wakaf UMI;
dengan
falsafah
pendidikan
3. Membina kehidupan yang sehat, serta mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya yang ada.
VISI, MISI & TUJUAN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA VISI : Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah terkemuka berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi. MISI : 1. Membentuk manusia yang berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah, adaptif, transformatif dan inovatif; 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam rangka syiar Islam, serta memperjuangkan kepentingan umat secara global sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala. TUJUAN : 1. Meningkatkan peranan UMI dalam mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya yang Islami; 2. Menyiapkan mahasiswa UMI menjadi tenaga yang professional, terampil, berakhlakul karimah, dan bertakwa kepada Allah SWT, untuk mengabdi kepada agama, bangsa dan Negara. 3. Melahirkan lulusan/keluaran yang berwawasan keilmuan dan keimanan, beramal ilmiah, yang senantiasa memancarkan akhlak yang mulia dan semangat yang ikhlas; 4. Menjadikan UMI sebagai perguruan tinggi termahsyur dan dapat menjadi panutan dalam penegakan cita-cita luhur syiar Islam; 5. Berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan dan ukhuwah Islamiyah.
VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Visi
: Menjadi Program Studi yang menghasilkan Sarjana
Hukum yang handal dan terkemuka dalam memecahkan problematika di bidang hukum dengan landasan akhlaqul karimah dan mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025. Misi
: 1. Menghasilkan
sarjana hukum yang dapat melakukan pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum dan Hukum Positif berdasarkan prinsipprinsip sarjana muslim yakni berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlaqul karimah; 2. Menghasilkan lulusan yang mampu : a. memahami hukum sebagai sarana pembangunan; b menganalisa masalah-masalah hukum dalam masyarakat; c. menerapkan hukum yang berkeadilan; d. memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki; e. mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme hukum dengan menjunjung tinggi profesi hukum. 3. Menyelenggaraan pendidikan Ilmu Hukum secara profesional dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Menggiatkan penelitian disipliner dan multi disipliner dalam memecahkan masalah-masalah hukum dan terapannya.
5. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap hukum melalui kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 6. Mengupayakan alih teknologi dan informasi pembelajaran melalui berbagai sumber dan kerjasama dengan bidang terkait dalam mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi TUJUAN : 1. Mengembangkan kurikulum dan program pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan standar kompetensi lulusan; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang hukum yang bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Terselenggara dan terpantaunya kegiatan penelitian secara kolabotif yang dilakukan oleh dosen; 4. Melaksanakan dan meningkatkan peran sivitas akademika PSIH - UMI dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 5. Meningkatkan mutu sistem tata kelola program studi untuk menuju good university governance; 6. Menerapkan sistem mananjemen mutu pada setiap bidang dan siklus proses dalam sistem tata kelola; 7. Meningkatkan utilitas pelayanan dan proses pembelajaran dengan menerapkan sistem informasi terpadu dan e-learning management system berbasis on-line.
Sasaran dan Strategi Pencapaiannya Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan PSIH-UMI, telah menetapkan tonggak-tonggak capaian (milesstones) sasaran utama yaitu : Pertama, peningkatan mutu sistem tata kelola dan penerapan sistem manajemen mutu. Kedua, peningkatan mutu program akademik dan pengembangan relevansi kurikulum dan standar kompetensi lulusan terkini, serta perbaikan strategi pembelajaran. Ketiga, peningkatan mutu, relevansi dan pencapaian daya saing lulusan PSIH-UMI di tingkat regional dan nasional melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Adapun strategi pencapaian keempat sasaran diatas meliputi : 1. Peningkatan kualitas calon mahasiswa (mutu input), yang diupayakan melalui : a. Menawarkan beasiswa bagi calon mahasiswa yang berprestasi. b. Publikasi dan Promosi, di antaranya ditempuh dengan menggunakan website, brosur, dan pameran. Selain itu, PSIH - UMI perlu mengintensifkan hubungan dengan Ikatan Alumninya, dan mengajak mereka untuk menjadi agen promosi sekaligus sebagai mitra yang akan secara berkelanjutan memberikan input perbaikan terhadap kinerja program studi. 2. Peningkatan kualitas proses pembelajaran (mutu proses), yang diupayakan melalui :
a. Pergeseran metoda pembelajaran yang secara prinsip akan mengikuti pola pembelajaran internasional dengan mengubah metode pembelajaran dari pendekatan teaching ke learning dan memperkaya maintenance learning dengan evolutionary learning. b. Pengayaan substansi pembelajaran. Dosen harus mampu memberikan pengetahuan terkini yang terkait dengan isuisu lokal, regional, nasional, dan internasional kepada mahasiswa dengan memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran, e-library dan e-learning. c. Pemantauan sistimatis terhadap proses pembelajaran yang mencakup ketersediaan bahan pembelajaran (lecturer note) yang terperbaharui yang memuat referensi terbaru setiap semester. d. Evaluasi Kinerja Dosen. Sistem evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa akan diterapkan secara terstruktur. Evaluasi ini tidak hanya mencakup kehadiran dosen di kelas dan laboratorium, tetapi juga termasuk substansi materi pembelajaran. e. Penyusunan program pembelajaran berbasis e-learning. f. Penyempurnaan kurikulum yang senantiasa link and match (sesuai dan sepadan) dengan dinamika pasar kerja. 3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas fasilitas belajar a. Program pemeliharaan dan pengadaan fasilitas infrastruktur, termasuk pemanfaatan peluang-peluang pendanaan dari berbagai sumber, baik yang bersifat alokatif maupun kompetitif. b. Program pemeliharaan dan pengadaan fasilitas alat-alat bantu pendidikan termasuk peralatan laboratorium. c. Peningkatan kapasitas internet untuk medukung proses
pembelajaran berbasis TIK secara efektif. d. Perluasan sumber-sumber belajar on line. 4. Peningkatan kualitas staf pengajar a. Penyempurnaan sistem penerimaan dan pengembangan kapasitas staf akademik sehingga dapat menjamin bahwa yang diterima adalah individu-individu yang akan membawa peningkatan kualitas aktifitas akademik di PS. Ilmu Hukum UMI. b. Sistem promosi karir dan insentif yang transparan sehingga memotivasi staf untuk melakukan peningkatan kualitas diri secara berkelanjutan. c. Program pengembangan staf untuk menjaga standar kualitas yang dipersyaratkan oleh aturan-aturan yang berlaku. 5. Peningkatan efisiensi penyelenggaraan penelitian, dilakukan melalui: a. Penyusunan road-map penelitian, diprioritaskan untuk penelitian di bidang pengem bangan ilmu hukum yang dikaitkan dengan upaya peningkatan daya saing lulusan di pasar nasional dan pasar global. b. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penelitian yang dilaksanakan di program studi. Dengan adanya koordinasi ini, maka kegiatan penelitian yang dilakukan pada tataran program studi selain merupakan bagian dari road-map program studinya juga dapat memberikan kontribusi kepada pencapaian sasaran penelitian dari pusat/lembaga penelitian. Di samping itu, diperlukan pula koordinasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di luar institusi. 6. Meningkatkan kerjasama penelitian dengan mitra lokal dan nasional dengan meng-andalkan ketersediaan sumberdaya
dan keunikan budaya, dilakukan melalui promosi kegiatan penelitian, meliputi hasil-hasil dan obyek penelitian, road-map penelitian, potensi peneliti kepada calon mitra lokal dan nasional. 7. Kerjasama pelatihan peneliti muda, yang dilakukan terutama dengan perguruan tinggi yang tergabung dalam konsorsium. 8. Mendorong dan memfasilitasi proses perubahan masyarakat untuk memperkuat dan memperkaya tatanan Indonesia Baru, yang diupayakan melalui: a. Modifikasi penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, difokuskan pada aktivitas community development sebagai pengembangan dari pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan selama ini. b. Kajian nilai-nilai budaya bangsa untuk menemukenali masukan yang diperlukan bagi semua upaya revitalisasi dan reaktualisasi tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat dan spirit zaman. 9. Mendorong dan memfasilitasi publikasi hasil-hasil penelitian dan pengakuan hak paten untuk temuan-temuan berkualitas dan aplikatif. a. Penerbitan jurnal penelitian, termasuk upaya-upaya untuk memperoleh dan meningkatkan akreditasinya. b. Publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional maupun internasional, termasuk penulisan buku. c. Pengakuan hak paten bagi temuan penelitian yang memenuhi syarat. 10. Meningkatkan relevansi, kompetensi dan kinerja PS yang bermuara pada pening katan efisiensi dan kualitas output dalam penyelenggaraan misi institusi, melalui : a. Peningkatan kapasitas program studi dalam perencanaan
dan penyelenggaraan kegiatan akademik. b. Pemberlakuan anggaran kinerja yang lebih mencerminkan akuntabilitas dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki program studi. 11. Restrukturisasi organisasi, yang diupayakan melalui : a. Restrukturisasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) dengan mengacu kepada pertimbangan peningkatan efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. b. Peningkatan kinerja PS. c. Pembukaan PS baru untuk menjaga relevansi kebutuhan lokal, nasional, regional, maupun internasional. d. Pengembangan program Distance Learning untuk memberi peluang lebih besar kepada masyarakat yang menghadapi kendala dalam menempuh pendidikan yang diselenggarakan secara tradisional (pendidikan berbasis kampus). 12. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas kinerja setiap unit kerja untuk menghasilkan unit kerja yang unggul, dengan memperhatikan Pola Ilmiah Pokok, perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat.
PIMPINAN FAKULTAS : 1. Dekan Dr. H. Muhammad Syarif Nuh, S.H.,M.H. Wakil Dekan I : Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH. Wakil Dekan II : Dr. M. Dachran S.Busthami,SH.,MH. Wakil Dekan III : Dr. H. Kamal Hidjaz, SH.,MH. Wakil Dekan IV : Dra. Hj. Nurjaya,SH.,MH. 3. Ketua-Ketua Bagian Program Studi : Ketua Bagian Hukum Pidana Hj. A. Mutia Faridah, SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Acara Dr. Hasbuddin Khalid, SH.,MH. Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat Hasanuddin Kanenu, SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Abd. Azis Mahmud, SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara M. Munir Husein, SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Dasar Hj. Nurbaya Mangatta,SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Perdata Dr. Hasan Kadir, SH.,MH. Ketua Bagian Hukum Internasional Dr. Satri Hasyim, SH.,MH. 4. Kepala Laboratorium Hukum : Dr. Hj. Hikmawati Mustamin,SH.,MH. 5. Ketatausahaan / Administrasi : Kepala Tata Usaha Happe Made, SE. Kasubag Akademik Anwar Robbo, SP.
Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan Nilam Kadir, SE. Kasubag Kemahasiswaan dan Alumni Marniawati, S.Ag. Kasubag Perlengkapan Muhammad Tahang,SE. SUMBER DAYA DOSEN TETAP : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Prof. Dr. H. Moh. Askin,SH. Prof. Dr. H. Syahruddin Nawi,SH.,MH. Prof. Dr. H. Hambali Thalib,SH.,MH. Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal,SH.,MH. Prof. Dr. H. Abdul Latif,SH.,MH. Prof. Dr. H. Sufirman Rahman,SH.,MH. Prof. Dr. Syamsuddin Pasamai,SH.,MH. Prof. Dr. H. Ma‟ruf Hafidz,SH.,MH. Prof. Dr. H. La Ode Husen,SH.,MH. Prof. Dr. Said Sampara,SH.,MH. Dr. H. M. Syarif Nuh,SH.,MH. Dr. Ibrahim,SH.,MH.,LLM. Dr. H. Hamza Baharuddin,SH.,MH. Dr. H.Askari Razak,SH.,MH. Dr. Hj. Hikmawati Mustamin,SH.,MH. Dr. Kamri Achmad,SH.,M.Hum. Dr. Agussalim A. Gadjong,SH.,MH. Dr. H. Kamal Hijadz,SH.,MH. Dr. H. Abdul Qahar,SH.,MH. Dr. Nurul Qamar,SH.,MH. Dr. Baharuddin Badaru,SH.,MH. Dr. Ilham Abbas,SH.,MH. Dr. M. Dachran S.Busthami,SH.,MH. Dr. Hj. Nur Fadhillah M,SH.,MH. Dr. Hasbuddin Khalid,SH.,MH. Dr. Abdul Agis,SH.,MH. Dr. Amiruddin Barinong,SH.,MH. Dr. Andi Abidin R,SH.,MH.
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.
Dr. Muhamad Achdor,SH.,MH. Dr. Hasan Kadir,SH.,MH. Dr. Achmad Fadhil,SH.,MH. Dr. Syarifuddin,SH.,MH. Dr. Satri Hasyim,SH.,MH. Dr. Rinaldi Jobhaar Bima,SH. Dr. Zainuddin. SH. MH. Dr. H. Maduppa Abbas, SH. MH. Dr. H. Mustamin, SH. MH Dr. Ahyuni Yunus, SH. MH. Hj. Rosdiana Husain,SH.,MH. Dr, Hj. Sri Lestari Purnomo, SH. MH. Dr. Amiruddin Barinong, SH. MH. Hj. A. Mutia Faridah,SH.,MH. M. Munir Husein,SH.,MH. Dra. Hj. Nurjaya,SH.,MH. Hj. Nurbaya Mangatta,SH.,MH. Hj. Besse Indriati Masdin,SH.,MH. Abdul Asis Machmud,SH.,MH. Hj. Dinaryati Rahim,SH.,MH. Hasanuddin Kanenu,SH.,MH. Hj. Fauziah Basyuni,SH.,MH. St. Darwana Handa,SH.,MH. Hj. Muryani Sufran,SH.,MH. Hj. Nurjannah Hasanuddin,SH.,MH. Nasrullah Arsyad,SH.,MH. H. Abdul Halim,SH., MH. Hj. Ernawati Djabur,SH.,MH. Dwi Handayani,SH.,MH. Andi Risma,SH.,MH. Muhammad Ilyas Billah,SH.,MH. Arsyid Zakaria,SH.,MH. Sudirman Sunusi,SH.,MH. Ansar Ukkas,SH.,MH. St. Ulfa,SH.,MH.
64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.
Sahban,SH.,MH. Azwad Rakhmat Hambali,SH.,MH. Anggraeni Arief,SH.,MH. Mursyid, Ak, SH. MH Muh. Fachri Said, SH. MH Andika Prawira Buana, SH. MH. Aan Aswari, SH. MH Sri Aminawati, SH. MH Salle, SH. MH. Nurhaedah, SH. MH. Fikrir, DM. SH. MH. Arfah Tjolleng, SH. MH. Tri Abriana Ma‟ruf, SH. MH. Dian Eka Pusvita Azis, SH. MH. Andi Nur Aulia Asra, SH.MH Jasmaniar, SH. MH. Yuli Adha Hamza, SH. MH. M.Kn. Sutiawati, SH. MH. Hasnan Hasbi, SH. MH. Imran Eka Saputra, SH. MH. Andi Tenri Sapada, SH. MH. Faizah Agil Muh. Alaydrus, SH. MH. Farah Syah Reza, SH. MH. Arianty Anggraeny M, SH. MH.
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA NOMOR : 3038/H.20/UMI/IX/2010 Tentang KURIKULUM PADA FAKULTAS-FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA Dengan Rahmat Allah SWT, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan Program Pendidikan di Perguruan Tinggi sesuai dengan perkembangan Ilmu dan Teknologi yang sangat pesat dewasa ini, maka diperlukan patokan belajar dan kegiatan belajar mengajar yang mengandung unsurunsur inti dan unsur-unsur institusi yang serasi untuk mencapai tujuan program pendidikan tersebut; b. bahwa Sistem Pendidikan Nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pemantapan baik dalam kelembagaan maupun pada proses kegiatan belajar mengajar; c. bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi seluruh program studi pada Universitas Muslim Indonesia; d. bahwa dalam menetapkan kurikulum yang dimaksud dalam butir c perlu diperhatikan perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia baik secara nasional maupun lokal dan diserasikan dengan sistem pendidikan pada umumnya; e. bahwa berhubung dengan hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan berlakunya Kurikulum pada FakultasFakultas dalam lingkungan Universitas Muslim Indonesia dalam suatu Keputusan Rektor. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 045/U/2003 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 38/Dikti/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Memperhatikan
: 1. Statuta Universitas Muslim Indonesia; 2. Hasil Seminar dan Lokakarya Kurikulum Universitas Muslim Indonesia; 3. Hasil pertemuan dengan kalangan profesi dan stake holder lainnya; 4. Hasil Rapat Senat Universitas Muslim Indonesia tentang Pengesahan Kurikulum pada fakultas-fakultas dalam lingkungan Universitas Muslim Indonesia; 5. Surat Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Muslim Indonesia tentang Kurikulum Fakultas. MEMUTUSKAN,
Menetapkan Pertama : Kurikulum pada fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Muslim Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; Kedua : Ketentuan-ketentuan lain yang tidak sesuai dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku; Ketiga : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Makassar :_________________
Rektor,
Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar,MA. Tembusan : 1. Koordinator Kopertis Wilayah IX; 2. Ketua Yayasan Badan Wakaf UMI; 3. Dekan Fakultas di lingkungan UMI; 4. Kepala Biro Adm. Akademik dan Kemahasiswaan UMI; 5. Pertinggal.
LAMPIRAN I. Surat Keputusan Rektor Universitas Muslim Indonesia Nomor : 3038/H.20/UMI/IX /2010 Tentang : Kurikulum pada Fakultas-fakultas di lingkungan UMI.
KURIKULUM PADA FAKULTAS HUKUM Pasal 1 (1) Dalam Program Pendidikan Tinggi pada Tingkat Program Sarjana pada Fakultas Hukum UMI hanya terdapat satu Program Studi, yaitu Program Studi Ilmu Hukum. (2) Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia terdapat 8 (delapan) bagian yang merupakan unsur pelaksanaan akademik Fakultas untuk pengelolaan sumber daya manusia bagi pengembangan Ilmu Hukum, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Bagian Dasar Ilmu Hukum Bagian Hukum Keperdataan Bagian Hukum Pidana Bagian Hukum Tata Negara Bagian Hukum Administrasi Bagian Hukum Internasional Bagian Hukum dan Masyarakat Bagian Hukum Acara. Pasal 2
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia menyelenggarakan Program Studi Ilmu Hukum yang merupakan Program Pendidikan Sarjana Bidang Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan yang terdiri atas : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Hukum Keperdataan Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Islam Praktisi Hukum Hukum Ekonomi.
Pasal 3 Program Studi Ilmu Hukum bertujuan untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang berkualifikasi sebagai : a. Sarjana Muslim yang berilmu amalia dan beramal ilmiah serta berbakti pada Nusa dan Bangsa; b. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian Ilmu Hukum, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah hukum yang dihadapi; c. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan hukum dan keterampilan hukum yang dimilikinya dalam kaitan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan prilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama; d. Mampu bersikap dan berprilaku dalam membawakan diri dan berkarya di bidang Ilmu Hukum maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat; e. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan hukum, teknologi dan/atau kesenian yang berkaitan dengan keahliannya. Pasal 4 (1) Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum mempunyai beban studi 147 SKS yang terdiri atas kelompok matakuliah sebagai berikut : a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 21 SKS b. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 99 SKS c. Matakuliah Prilaku Berkarya (MPB) 7 SKS d. Matakuliah Kehidupan Bersama (MKB) 6 SKS e. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKKB) 23 SKS (2) Masing-masing kelompok matakuliah terdiri atas : 1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) a. Matakuliah Inti : 1. Pendidikan Agama 2. Pendidikan Pancasila 3. Pendidikan Kewarganegaraan b. Matakuliah Institusi : 4. Bahasa Inggris Hukum 5. Bahasa Indonesia Hukum 6. Ilmu Da‟wah 7. IDI Fakultas Hukum 8. Syariah/Aqidah 9. Akhlaq
21 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS
2 SKS 2 SKS 1 SKS 2 SKS 1 SKS 1 SKS
2. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) a. Matakuliah Inti : 1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Pengantar Hukum Indonesia 3. Ilmu Negara 4. Hukum Perdata 5. Hukum Pidana 6. Hukum Tata Negara 7. Hukum Internasional 8. Hukum Administrasi Negara 9. Hukum Dagang 10. Hukum Adat 11. Hukum Islam 12. Hukum Acara Perdata 13. Hukum Acara Pidana 14. Hukum Agraria 15. Hukum Lingkungan b. Matakuliah Institusi : 16. Hukum Perdata Internasional 17. Hukum Perikatan dan Kontrak 18. Hukum Perlindungan Konsumen & Persaingan 19. Hak Atas Kekayaan Intelektual 20. Hukum Pembiayaan 21. Hukum Waris Islam, Wakaf, Infaq & Shadaqah 22. Hukum Pajak dan Keuangan Negara 23. Hukum Pemerintahan Daerah 24. Hukum Ekonomi dan Kewirausahaan 25. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan 26. Ilmu Perundang-Undangan 27. Hukum Penentensier 28. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 29. Hukum Kesehatan 30. Kriminologi/Viktimologi 31. Tindak Pidana Korupsi dan Ekonomi 32. Hukum Pidana Lanjutan 33. Hukum Laut 3. Matakuliah Prilaku Berkarya (MPB) a. Matakuliah Inti : 1. Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum 2. Filsafat Hukum
99 SKS 4 SKS 4 SKS 3 SKS 4 SKS 4 SKS 4 SKS 3 SKS 4 SKS 4 SKS 2 SKS 2 SKS 4 SKS 4 SKS 2 SKS 2 SKS
2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 7 SKS 2 SKS 2 SKS
b. Matakuliah Institusi : 3. Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH)
3 SKS
4. Matakuliah Berkehidupan Bersama (MKB) a. Matakuliah Inti : 1. Antropologi Hukum 2. Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Matakuliah Institusi : 3. Sosiologi Hukum
6 SKS
5. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKKB) a. Matakuliah Inti : 1. Teknik Pembuatan Kontrak 2. Teknik Perancangan Per-UU-an 3. Praktek Peradilan 4. Metode Penelitian Hukum 5. Penulisan Skripsi/Hukum
23 SKS
b. Matakuliah Institusi : 6. Hukum Keimigrasian 7. Cap. Sel. Hukum Tata Negara 8. Pemilu dan Lembaga Perwakilan 9. Perbandingan Hukum Tata Negara 10. Cap. Sel. Hukum Administrasi Negara 11. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional 12. Hukum Organisasi Internasional 13. Hukum Perjanjian Internasional 14. Hukum Perang dan Humaniter 15. Hukum Angkasa 16. Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah 17. Hukum Ekonomi Islam 18. Hukum Hibah, Wasiat dan Perwakafan 19. Cap. Sel. Hukum Perkawinan 20. Penologi 21. Cap. Sel. Hukum Pidana 22. Hukum Pidana Militer 23. Hukum Pidana Internasional 24. Praktek Perkara Perdata 25. Praktek Perkara Pidana 26. Praktek Peradilan Tata Usaha Negara 27. Praktek Peradilan Agama 28. Penyelesaian Sengketa Alternatif 29. Hukum Perbankan
2 SKS 2 SKS 2 SKS
2 SKS 2 SKS 2 SKS 3 SKS 4 SKS
2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Hukum Sumber Daya Alam Hukum Koperasi Hukum Ekonomi Internasional Hukum Pasar Modal dan Obligasi Daerah Cap. Sel. Hukum Perusahaan Hukum Kepilitan Hukum Surat-Surat Berharga Cap. Sel. Hukum Perdata Cap. Sel. Hukum Agraria
2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS
Pasal 5 Matakuliah Institusi yang terdapat pada kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKKB) adalah matakuliah peminatan khusus yang wajib diprogramkan oleh mahasiswa sebanyak 10 SKS.
(1) (2)
Pasal 6 Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia berlaku mulai tahun ajaran 2010/2011; Pelaksanaan Kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia akan diatur lebih lanjut oleh Dekan Fakultas Hukum UMI. Pasal 7
Segala ketentuan yang telah dikeluarkan sebelumnya apabila bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Makassar : ________________
Rektor,
Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar,MA. Tembusan : 1. Koordinator Kopertis Wilayah IX; 2. Ketua Yayasan Badan Wakaf UMI; 3. Dekan Fakultas di lingkungan UMI; 4. Kepala Biro Adm. Akademik dan Kemahasiswaan UMI; 5. Pertinggal.
YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM (AKREDITASI “A” SK. NO.004/BAN-PT/AK-X/S1/VI/2006 JL. URIP SUMOHARJO KM.05 TELP.(0411) 444871 – FAX.(0411) 447936
Website : http\\www.fh-hukum.ac.id – Email :
[email protected] Makassar – Sulawesi Selatan - Indonesia
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA NOMOR : /A.17/FH-UMI/IX/2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendidikan dan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Dengan Rahmat Allah SWT, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Menimbang
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan tujuan Pendidikan Nasional, khususnya Pendidikan Ilmu Hukum, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan Pelaksanaan Pendidikan dan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; b. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka dipandang perlu mengatur ketentuanketentuan pelaksanaan yang dapat memperlancar terciptanya tujuan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu menetapkan ketentuan Pelaksanaan Pendidikan dan Kurikulum dalam suatu Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 17/D/O/1993 tentang Kurikulum yang berlaku secara nasional Pendidikan Tinggi Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UMI; 4. Keputusan MENDIKNAS Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 5. Keputusan MENDIKNAS Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusun Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Memperhatikan
: 1. Statuta Universitas Muslim Indonesia; 2. Keputusan Rektor UMI Nomor : 3038/H.20/UMI/IX/2010 tentang Kurikulum pada Fakultas-Fakultas Dalam Lingkungan Universitas Muslim Indonesia. MEMUTUSKAN,
Menetapkan
: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN KURIKULUM DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA. Pasal 1
Pelaksanaan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dilaksanakan dalam 7 (tujuh) Semester selama 3 (tiga) tahun setengah untuk menyelesaikan 147 Satuan Kredit Semester (SKS). Pasal 2 Setiap matakuliah dialokasikan kedalam Semester Awal dan Akhir tahun pertama, awal dan akhir tahun kedua, awal dan akhir tahun ketiga serta awal tahun keempat. Pasal 3 Mahasiswa tahun pertama mengambil matakuliah dalam bentuk paket, masing-masing Semester Awal dan Akhir tahun pertama.
Pasal 4 Mahasiswa tahun kedua dan seterusnya dapat mengambil matakuliah yang tercantum dalam semester yang sedang berjalan, jika Indeks Prestasinya memungkinkan atau sesuai matakuliah yang ditawarkan pada tiap-tiap semester dengan ketentuan matakuliah tidak berprasyarat. Pasal 5 (1) Yang dimaksud matakuliah prasyarat adalah matakuliah tertentu yang tidak boleh diambil atau diprogramkan sebelum melulusi matakuliah yang menjadi prasyaratnya; (2) Pengertian prasyarat yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibagi atas : a. Prasyarat Mutlak yaitu mahasiswa lulus dalam matakuliah tertentu baru bisa mengikuti matakuliah yang berprasyarat; b. Prasyarat Lunak yaitu mahasiswa tidak boleh mengambil matakuliah tertentu sebelum melulusi atau setidak-tidaknya sudah mengikuti (telah diprogramkan dalam KRS-nya) pada semester sebelumnya namun belum lulus. Pasal 6 Program Kekhususan (Pilihan Minat) ditentukan berdasarkan Susunan Matakuliah Pilihan dan bidang Penulisan Skripsi/Hukum. Pasal 7 Kegiatan studi dibimbing oleh Dosen Wali (Penasihat Akademik) yang diharapkan : a. Memberikan petunjuk sistem pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; b. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi; c. Memantau kemajuan belajar mahasiswa. Pasal 8 Rencana Studi ditentukan oleh mahasiswa dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Pasal 9 Dalam satu semester, mahasiswa berhak mengambil minimal 12 SKS dan maksimal 24 SKS.
Pasal 10 Jumlah SKS yang diambil untuk rencana studi bergantung pada Indeks Prestasi dalam Semester sebelumnya. Pasal 11 Kurikulum Fakultas Hukum merupakan satu kesatuan program yang terdiri atas 6 (enam) kelompok masing-masing : a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Memberikan dasar pengetahuan dalam rangka mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan teknologi sesuai yang dikuasainya dengan rasa tanggungjawab kemanusiaan. b. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKKK) Dimaksudkan untuk memberikan landasan penguasaan dan pembentukan ilmu hukum dan keterampilan tertentu. c. Matakuliah Prilaku Berkarya (MPB) Dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan penguasaan keterampilan yang dikuasainya. d. Matakuliah Berkehidupan Bersama (MKB) Dimaksudkan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pembentukan prilaku dalam rangka penerapannya. e. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKKB) Dimaksudkan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan profesional di bidang hukum dan aplikasinya. Pasal 12 Untuk memudahkan para mahasiswa dan untuk kepentingan pengelolaan Komputer, maka tiap-tiap matakuliah diberi kode yang terdiri atas 6 (enam) digit : a. Digit pertama menunjukkan besarnya Satuan Kredit Semester matakuliah yang bersangkutan; b. Digit kedua dan ketiga menunjukkan asal disiplin ilmu matakuliah yang bersangkutan; c. Digit keempat menunjukkan tahun pembelanjaan matakuliah; d. Digit kelima dan keenam menunjukkan nomor urut dalam kelompok matakuliah yang bersangkutan. Pasal 13 Pengaturan penyetaraan dan konversi matakuliah terhadap mahasiswa akan diatur kemudian oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
Pasal 14 Mahasiswa yang tidak menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum UMI sampai tahun ajaran 2010/2011, maka terhadapnya berlaku sepenuhnya kurikulum ini. Pasal 15 Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Makassar Pada Tanggal : September 2010 D e k a n,
H. HASBI ALI,S.H.,M.S. Nip.19570505198731002,-
Tembusan : 1. Ketua Yayasan Wakaf UMI. 2. Rektor UMI (sebagai laporan) 3. Para Pimpinan Fakultas dalam Lingkungan UMI 4. Ketua Bagian masing-masing dalam lingkungan FH-UMI 5. Pertinggal.
MATAKULIAH PENDIDIKAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM MENURUT SIFATNYA A. MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) NO
KODE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2 CK 204 2 IH 101 2 IH 102 2 SE 101 2 SI 102 1 CK 407 2 CK 306 1 CK 101 1 CK 203
MATA KULIAH Pendidikan Agama Islam Pendidikan Pancasila Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Inggris Hukum Bahasa Indonesia Hukum Ilmu Da‟wah IDI Fakultas Hukum Aqidah dan Syariah Akhlaq
BOBOT SKS 2 2 2 2 2 1 2 1 1
KET
B. MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) NO
KODE
MATA KULIAH
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
4 IH 105 4 IH 107 3 IH 106 4 IH 108 4 IH 109 4 IH 110 3 IH 203 4 IH 201 4 IH 202 2 IH 112 3 IH 111 4 IH 211 4 IH 215 2 IH 204 2 IH 306 2 IH 212 2 IH 312 2 IH 313 2 IH 302 2 IH 301 2 IH 208 2 IH 307 2 IH 210 2 IH 216 2 IH 304 2 IH 217 2 IH 214
Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia Ilmu Negara Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Internasional Hukum Administrasi Negara Hukum Dagang Hukum Adat Hukum Islam Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Hukum Agraria Hukum Lingkungan Hukum Perikatan & Kontrak Hukum Perdata Internasional Hk. Perlind. Konsumen & Persaingan Hak Atas Kekayaan Intelektual Hukum Pembiayaan Hk. W.Islam, Wakaf, Infaq & Shadaqah Hukum Pajak dan Keuangan Negara Hukum Pemerintahan Daerah Hukum Ekonomi & Kewirausahaan Hk. Perburuhan dan Ketenagakerjaan Ilmu Perundang-Undangan Hukum Penentensier
BOBOT SKS 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
KET
37. 38. 39. 40. 41. 42.
2 IH 317 2 IH 401 2 IH 206 3 IH 219 2 IH 206 2 IH 218
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Hukum Kesehatan Kriminologi / Viktimologi Tindak Pidana Korupsi dan Ekonomi Hukum Pidana Lanjutan Hukum Laut
2 2 2 2 2 2
C. MATA KULIAH PRILAKU BERKARYA (MPK) NO
KODE
43. 44. 45.
2 IH 209 2 IH 318 3 IH 434
MATA KULIAH Etika dan T. Jawab Profesi Hukum Filsafat Hukum Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH)
BOBOT SKS 2 2 3
KET
D. MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERSAMA (MKB) NO
KODE
46. 47. 48.
2 IH 103 2 IH 207 2 IH 308
MATA KULIAH Antropologi Hukum Hukum dan Hak Asasi Manusia Sosiologi Hukum
BOBOT SKS 2 2 2
KET
E. MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKKB) NO
KODE
MATA KULIAH
49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
2 IH 311 2 IH 312 1 IH 314 4 IH 435 2 IH 401 2 IH 402 2 IH 403 2 IH 404 2 IH 405 2 IH 411 2 IH 412 2 IH 413 2 IH 414 2 IH 415 2 IH 417 2 IH 418 2 IH 419 2 IH 420 2 IH 422 2 IH 423 2 IH 425 2 IH 426
Teknik Pembuatan Kontrak Teknik Perancangan Per-undang2-an Praktek Peradilan Penulisan Skripsi/Hukum Hukum Keimigrasian Cap. Sel. Hukum Tata Negara Pemilu dan Lembaga Perwakilan Perbandingan Hukum Tata Negara Cap. Sel. Hk. Administrasi Negara Hk. Penye. Sengketa Internasional Hukum Organisasi Internasional Hukum Perjanjian Internasional Hukum Perang dan Humaniter Hukum Angkasa Hukum Ekonomi Islam Hk.Hibah, Wasiat dan Perwakafan Hukum Perbankan Islam Cap. Sel. Hukum Perkawinan Cap. Sel. Hukum Pidana Hukum Pidana Militer Hukum Pidana Internasional Praktek Perkara Perdata
BOBOT SKS 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
KET
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.
2 IH 427 2 IH 428 2 IH 429 2 IH 430 2 IH 431 2 IH 432 2 IH 433 2 IH 434 2 IH 435 2 IH 406 2 IH 407 2 IH 408 2 IH 409 2 IH 410
Praktek Perkara Pidana Praktek Peradilan TUN Praktek Peradilan Agama Penyelesaian Sengketa Alternatif Hukum Perbankan Hukum Sumber Daya Alam Hukum Koperasi Hukum Ekonomi Internasional Hk. Pasar Modal & Obligasi Daerah Cap. Sel. Hukum Dagang Hukum Kepilitan Hukum Surat-Surat Berharga Cap. Sel. Hukum Perdata Cap. Sel. Hukum Agraria
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
F. MATA KULIAH PENUNJANG (MINAT KEKHUSUSAN) MINAT HUKUM TATA NEGARA NO
KODE
84. 85. 86. 87. 88.
2 IH 401 2 IH 402 2 IH 403 2 IH 404 2 IH 405
MATA KULIAH Hukum Keimigrasian Cap. Sel. Hukum Tata Negara Pemilu & Lembaga Perwakilan Perbandingan Hukum Tata Negara Cap. Sel. Hukum Adm. Negara
BOBOT SKS 2 2 2 2 2
KET
MINAT HUKUM INTERNASIONAL NO
KODE
89. 90. 91. 92. 93.
2 IH 411 2 IH 412 2 IH 413 2 IH 414 2 IH 415
MATA KULIAH Hk.Penye. Sengketa Internasional Hukum Organisasi Internasional Hukum Perjanjian Internasional Hukum Perang dan Humaniter Hukum Angkasa
BOBOT SKS 2 2 2 2 2
KET
MINAT HUKUM ISLAM NO
KODE
94. 95. 96. 97.
2 IH 416 2 IH 417 2 IH 418 2 IH 420
MATA KULIAH Hukum Zakat, Infaq & Shadaqah Hukum Ekonomi Islam Hukum Hibah, Wasiat & Perwakafan Cap. Sel. Hukum Perkawinan
BOBOT SKS 2 2 2 2
KET
MINAT HUKUM PIDANA NO
KODE
98. 99. 100 101
2 IH 421 2 IH 422 2 IH 423 2 IH 425
MATA KULIAH Penologi Cap. Sel. Hukum Pidana Hukum Pidana Militer Hukum Pidana Internasional
BOBOT SKS 2 2 2 2
KET
MINAT PRAKTISI HUKUM NO
KODE
MATA KULIAH
102 103 104 105 106
2 IH 426 2 IH 427 2 IH 428 2 IH 429 2 IH 430
Prakter Perkara Perdata Praktek Perkara Pidana Praktek Peradilan Tata Usaha Negara Praktek Peradilan Agama Penyelesaian Sengketa Alternatif
BOBOT SKS 2 2 2 2 2
KET
MINAT HUKUM EKONOMI NO
KODE
107 108 109 110 111
2 IH 431 2 IH 432 2 IH 433 2 IH 434 2 IH 435
MATA KULIAH Hukum Perbankan Hukum Sumber Daya Alam Hukum Koperasi Hukum Ekonomi Internasional Hk. Pasar Modal & Obligasi Daerah
BOBOT SKS 2 2 2 2 2
KET
MINAT HUKUM PERDATA NO
KODE
112 113 114 115 116
2 IH 406 2 IH 407 2 IH 408 2 IH 409 2 IH 410
MATA KULIAH Cap. Sel. Hukum Perusahaan Hukum Kepailitan Hukum Surat-Surat Berharga Cap. Sel. Hukum Perdata Cap. Sel. Hukum Agraria
BOBOT SKS 2 2 2 2 2
KET
PENGALOKASIAN MATA KULIAH DALAM TAHUN / SEMESTER No
Matakuliah Semester Awal
Bobot
Matakuliah Semester Akhir
Bobot
1
Aqidah dan Syariah
1
Pengantar Hukum Indonesia
4
2
Bahasa Indonesia Hukum
2
Hukum Perdata
4
3
Pendidikan Pancasila
2
Hukum Pidana
4
4
Pendidikan Kewarganegaraan
2
Hukum Tata Negara
4
5
Antropologi Hukum
2
Hukum Islam
3
6
Pengantar Ilmu Hukum
4
Hukum Adat
2
7
Ilmu Negara
3
Akhlaq
1
8
Bahasa Inggris Hukum
2 Jumlah
No
Matakuliah Semester Awal
18
Bobot
Jumlah
Matakuliah Semester Akhir
22
Bobot
1
Ilmu Dakwah
1
Pendidikan Agama Islam
2
2
Hukum Administrasi Negara
4
Hukum Pemerintahan Daerah
2
3
Hukum Dagang
4
Hukum Acara Perdata
4
4
Hukum Internasional
3
Hukum Perikatan & Kontrak
2
5
Hukum Agraria
2
Hukum Perbankan Islam
2
6
Tindak Pidana Tertentu
2
Hukum Penentensier
2
7
Kriminologi & Viktimologi
2
Hukum Acara Pidana
4
8
H.Kew. Islam, Wkf, Hibah & Sdq
2
Hk. Ekonomi & Kewirausahaan
2
9
Etika & T.Jawab Profesi Hukum
2
Ilmu Perundang-Undangan
2
10
Hukum dan Hak Asasi Manusia
2
Hukum Laut
2
Jumlah
24
Jumlah
24
No
Matakuliah Semester Awal
Bobot
Matakuliah Semester Akhir
Bobot
1
Hukum Pembiayaan
2
IDI Fakultas Hukum
2
2
Logika Hukum
2
Hukum Perdata Internasional
2
3
Hukum Kesehatan
2
H. Perl.Konsu. & Persaingan
2
4
Hukum Acara Peratun
2
Metode Penelitian Hk & Statistik
3
5
Hukum Lingkungan
2
Praktek Peradilan
2
6
Hk. Pajak & Keuangan Negara
2
Hukum Ketenagakerjaan
2
7
Sosiologi Hukum
2
Hk. Acara Mahkamah Konstitusi
2
8
Hukum Diplomatik & Konsuler
2
Filsafat Hukum
2
9
Teknik Pembuatan Kontrak
2
T.P. Korupsi & Ekonomi
3
10
Teknik Peranc. Per-UU-an
2
2 (dua) Mata Kuliah Minat
4
11
Hak Atas Kekayaan Intelektual
2 Jumlah
No
22
Jumlah
Matakuliah Semester Awal
Bobot
1
3 (tiga) Mata Kuliah Wajib
6
2
2 (dua) Mata Kuliah Pilihan
4
3
Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH)
3
4
Penulisan Hukum / Skripsi
4 Jumlah
17
24
MINAT HUKUM TATA NEGARA No
Matakuliah Semester Awal
Bobot
Matakuliah Semester Akhir
Bobot
1
Hukum Keimigrasian
2
Hukum Keimigrasian
2
2
Cap. Sel. Hukum Tata Negara
2
Cap. Sel. Hukum Tata Negara
2
3
Pemilu & Lembaga Perwakilan
2
Pemilu & Lembaga Perwakilan
2
4
Perbandingan H T N
2
Perbandingan H T N
2
5
Cap. Sel. Hk. Adm. Negara
2
Cap. Sel. Hk. Adm. Negara
2
Jumlah
10
Jumlah
10
MINAT HUKUM PERDATA No
Matakuliah Semester Awal
Bobot
Matakuliah Semester Akhir
Bobot
1
Cap. Sel. Hukum Perusahaan
2
Cap. Sel. Hukum Perusahaan
2
2
Hukum Kepailitan
2
Hukum Kepailitan
2
3
Hk. Surat-surat Berharga
2
Hk. Surat-surat Berharga
2
4
Cap. Sel. Hukum Perdata
2
Cap. Sel. Hukum Perdata
2
5
Cap. Sel. Hukum Agraria
2
Cap. Sel. Hukum Agraria
2
Jumlah
10
Jumlah
10
MINAT HUKUM INTERNASIONAL No
Matakuliah Semester Awal
Bobot
1
Hk.Penye.Sengk.Internasional
2
Hk.Penye.Sengk.Internasional
2
2
Hk. Organisasi Internasional
2
Hk. Organisasi Internasional
2
3
Hk. Perjanjian Internasional
2
Hk. Perjanjian Internasional
2
4
Hk. Perang & Humaniter
2
Hk. Perang & Humaniter
2
5
Hukum Angkasa
2
Hukum Angkasa
2
Jumlah
Matakuliah Semester Akhir
10
Jumlah
Bobot
10
MINAT HUKUM ISLAM No
Matakuliah Semester Awal
Bobot
Matakuliah Semester Akhir
Bobot
1
Hk. Zakat, Infaq & Shadaqah
2
Hk. Zakat, Infaq & Shadaqah
2
2
Hukum Ekonomi Islam
2
Hukum Ekonomi Islam
2
3
Hk. Hibah, Wasiat & Perkwfan
2
Hk. Hibah, Wasiat & Perkwfan
2
4
Hk. Perbankan Syari‟ah
2
Hk. Perbankan Syari‟ah
2
5
Cap. Sel. Hukum Perkawinan
2
Cap. Sel. Hukum Perkawinan
2
Jumlah
10
Jumlah
10
MINAT HUKUM PIDANA No
Matakuliah Semester Awal
Bobot
Matakuliah Semester Akhir
Bobot
1
Penologi
2
Penologi
2
2
Cap. Sel. Hukum Pidana
2
Cap. Sel. Hukum Pidana
2
3
Hukum Pidana Militer
2
Hukum Pidana Militer
2
4
Hukum Kesehatan
2
Hukum Kesehatan
2
5
Hukum Pidana Internasional
2
Hukum Pidana Internasional
2
Jumlah
10
Jumlah
10
MINAT PRAKTISI HUKUM No
Matakuliah Semester Awal
Bobot
Matakuliah Semester Akhir
Bobot
1
Praktek Perkara Perdata
2
Praktek Perkara Perdata
2
2
Praktek Perkara Pidana
2
Praktek Perkara Pidana
2
3
Praktek Peradilan TUN
2
Praktek Peradilan TUN
2
4
Praktek Peradilan Agama
2
Praktek Peradilan Agama
2
5
Penye.Sengketa Alternatif
2
Penye.Sengketa Alternatif
2
Jumlah
10
Jumlah
10
MINAT HUKUM EKONOMI No
Matakuliah Semester Awal
Bobot
Matakuliah Semester Akhir
Bobot
1
Hukum Perbankan
2
Hukum Perbankan
2
2
Hukum Sumber Daya Alam
2
Hukum Sumber Daya Alam
2
3
Hukum Koperasi
2
Hukum Koperasi
2
4
Hukum Ekonomi Internasional
2
Hukum Ekonomi Internasional
2
5
Hk.P.Modal & Obligasi Daerah
2
Hk.P.Modal & Obligasi Daerah
2
Jumlah
10
Jumlah
10
PERATURAN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA NOMOR : 01 Tahun 2014 TENTANG KETENTUAN POKOK AKADEMIK ATAS RAHMAT ALLAH SWT REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menga-komodasi perkembangan Ilmu pengetahuan dan dinamika masyarakat ke dalam proses kegiatan akademik pendidikan tinggi, serta untuk efektifitas pencapaian tujuan pendidikan tinggi, maka perlu ditetapkan Peraturan Akademik; b. bahwa Peraturan UMI No.01 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Akademik UMI, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lem-baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 5. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998. 7. Peraturan Menteri Penda-yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013. 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi. 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi. 11. Keputusan Menteri Pendi-dikan Nasional RI 045/U/2002 tentang Kuri-kulum Inti Pendidikan Tinggi.
No.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 43/DIKTI/Kep/ 2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi; 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 44/DIKTI/Kep/ 2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi; 14. Peraturan Dasar Yayasan Wakaf UMI Tahun 2005. 15. Statuta Universitas Muslim Indonesia Tahun 2012. Dengan Persetujuan Bersama SENAT UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA dan REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDNESIA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN
UNIVERSITAS
MUSLIM
INDONESIA
TENTANG KETENTUAN POKOK AKADEMIK
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Republik Indonesia. 2. Menteri Lain adalah menteri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi selain yang menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama. 3. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, selanjut-nya disingkat Kopertis adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Sulawesi. 4. Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta, selanjutnya disingkat Kopertais adalah Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta Wilayah VIII. 5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara akatif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepri-badian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masya-rakat, bangsa dan negara. 6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang diseleng-garakan untuk menyiapkan peserta didik memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 8. Universitas adalah Universitas Muslim Indonesia 9. Fakultas adalah fakultas-fakultas yang ada di Universitas Muslim Indonesia. 10. Program Pascasarjana adalah program pascasarjana Universitas Muslim Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari pendidikan sarjana yang terdiri atas program magister, dan program doktor baik program
monodisiplin maupun multidisiplin. 11. Jurusan adalah himpunan sumberdaya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau budaya yang ada di lingkungan Universitas Muslim Indonesia. 12. Bagian adalah unsur pelaksana akademik yang tidak membawahi program studi, tetapi sebagai pengelompokan dosen pengasuh matakuliah serumpun. 13. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum program studi tersebut. 14. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu dan pengembangannya. 15. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. 16. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. 17. Rektor adalah Rektor Universitas Muslim Indonesia yang selanjutnya disebut Rektor. 18. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas Muslim Indonesia yang selanjutnya disebut Dekan. 19. Direktur Program Pascasarjana adalah direktur program pascasarjana di lingkungan Universitas Muslim indonesia yang selanjutnya disebut Direktur PPs. 20. Direktur Pesantren adalah direktur pesantren mahasiswa Darul Mukhlisin yang selanjutnya disebut Direktur Pesantren. 21. Direktur Akademi Bahasa Asing adalah direktur program akademi bahasa asing di lingkungan Yayasan Wakaf UMI yang selanjutnya disebut Direktur ABA. 22. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
23. Dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap pada program sarjana maupun pascasarjana yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran. 24. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas Muslim Indonesia serta mengikuti proses belajar mengajar di Universitas Muslim Indonesia. 25. Mahasiswa baru adalah peserta didik yang baru pertama kali terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mengikuti proses belajar mengajar di Universitas Muslim Indonesia. 26. Mahasiswa asing adalah peserta didik yang berasal dari warga negara asing yang terdaftar untuk mengikuti proses belajar mengajar di Universitas Muslim Indonesia. 27. Registrasi merupakan urutan prosedur administratif dan akademik yang wajib dijalani oleh mahasiswa melalui tahapan-tahapan registrasi administratif dan registrasi akademik. 28. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di Universitas Muslim Indonesia. 29. Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi KRS. 30. Mahasiswa alih kredit adalah mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang sedang mengikuti perkuliahan secara aktif pada perguruan tinggi lain baik didalam maupun diluar negeri dalam program sit in, credit transfer system, student exchange double degree, twinning program dan program lain yang sejenis, atau mahasiswa perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri yang terdaftar di Universitas Muslim Indonesia sebagai mahasiswa tamudalam program credit transfer system, twinning program, double degree, dan program lain yang sejenis. 31. Sit in adalah peserta didik yang secara administratif terdaftar pada Universitas Muslim Indonesia, dengan kegiatan utama mengikuti perkuliahan, akan tetapi tidak dibebani kegiatan akademik yang terdiri dari ujian, penelitian dan tugas-tugas lainnya. 32. Credit transfer system adalah transfer sks mata kuliah yang diperoleh dari luar program studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum program studi tersebut, yang dapat diambil baik didalam maupun diluar Universitas Muslim Indonesia.
33. Student exchange adalah kegiatan pertukaran mahasiswa antara dua perguruan tinggi dalam dan luar negeri meliputi kegiatan akademik dan seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 34. Twinning program adalah pengembangan program studi yang sama antara Universitas Muslim Indonesia dengan institusi dari dalam dan luar negeri dengan cara melakukan sinkronisasi kurikulum kedua program studi dalam rangka menyelenggarakan proses pembelajaran bersama. 35. Double degree adalah gelar ganda yang diperoleh dari Universitas Muslim Indonesia dan dari perguruan tinggi di Indonesia atau perguruan tinggi lain diluar negeri dalam rangka kerjasama pengembangan suatu program studi. 36. Mahasiswa mangkir adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi adminis-tratif dan/atau registrasi akademik. 37. Upacara penerimaan mahasiswa baru merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk melantik mahasiswa baru yang diadakan pada puncak kegiatan pesantren kilat. 38. Pencerahan qalbu adalah program pembinaan iman dan akhlak yang wajib diikuti oleh sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia. 39. Mahasiswa lanjut studi ke jenjang yang lebih tinggi adalah mahasiswa tamatan program pendidikan diploma UMI atau perguruan tinggi lain, yang ingin melanjut-kan studi ke program sarjana yang diselenggarakan oleh UMI. 40. Mahasiswa pindahan adalah : a. Mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah terakreditasi, yang pindah ke UMI pada fakultas dan program studi yang sama; b. Mahasiswa yang pindah ke fakultas lain dalam lingkungan UMI; c. Mahasiswa yang pindah ke program studi lain dalam lingkup fakultas yang sama; d. Mahasiswa perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI. 41. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggara program pendidikan. 42. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
43.
Satuan kredit semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pegalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu selama 1 jam atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 – 2 jam kegiatan mandiri.
44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang dijabarkan dalam program pendidikan tertentu, untuk mendukung tercapainya tujuan program pendidikan. 45. Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPKPS adalah uraian singkat yang meliputi tujuan, kompetensi, metode pembelajaran, prasyarat, materi, buku acuan dan bobot kredit suatu mata kuliah. 46.
Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS, adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan pada satu semester berdasarkan minat dan kemampuan.
47. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS, adalah angka yang me-nunjukkan prestasi hasil belajar mahasiswa pada semester tertentu. 48. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK, adalah angka yang me-nunjukkan prestasi hasil belajar mahasiswa mulai dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif. 49. Kartu Hasil Studi, yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil evaluasi, indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang telah diperoleh seorang mahasiswa. 50. Penasehat Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang selain fungsinya melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi ditugaskan pula membimbing mahasiswa yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Dekan dan atau Direktur PPs. 51.
Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian yang selanjutnya disingkat MPK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
52. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya yang selanjutnya disingkat MKB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai. 53.
Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya yang selanjutnya disingkat MPB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi.
54.
Kelompok Matakuliah Berkehidupan Berma-syarakat yang selanjutnya disingkat MBB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
55.
Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan yang selanjutnya disingkat MKK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
56.
Matakuliah Ciri Khusus yang selanjutnya disingkat MCK adalah mata kuliah yang menjadi ciri khusus Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah.
57. Matakuliah Penunjang Disertasi yang selanjutnya disingkat MPD adalah mata kuliah yang diperlukan oleh calon doktor untuk bahan pendalaman kajian disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi. 58. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa program sarjana (S-1) untuk mencapai gelar Sarjana dalam ilmu tertentu yang mendeskripsikan fenomena ilmu pengetahuan. 59. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa program magister (S-2) untuk mencapai gelar Magister dalam bidang ilmu tertentu yang berupaya memotret dan menganalisis suatu fenomena ilmu pengetahuan secara komprehensif dengan menggunakan teori yang ada. 60. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa program doktor (S-3) untuk mencapai gelar Doktor dan berupaya menciptakan suatu teori baru dengan menguji hipotesis yang disusun berdasarkan teori yang sudah ada.
61. Sumbangan Pembinaan Pendidikan disingkat SPP dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan disingkat BPP adalah dana masyarakat yang diperoleh/dipungut dari dan atau melalui mahasiswa. 62.
Cuti akademik adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara dari segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Rektor dalam tenggang waktu tertentu dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Dekan atau Direktur PPs.
63. Cuti akademik dengan alasan khusus adalah penghentian studi sementara karena alasan tertentu atas izin Rektor dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Wakil Rektor I bidang Akademik. 64.
Pelanggaran akademik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan akademik ini.
65.
Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap dosen dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik berdasarkan ketentuan pokok akademik ini. BAB II TUJUAN PENDIDIKAN Pasal 2
Tujuan pendidikan Universitas Muslim Indonesia adalah menghasilkan lulusan yang berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta memiliki keunggulan komprehensif secara nasional dan internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 3 1
Penyelenggaraan pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berlaku.
2
Penyelenggaraan kelas internasional dapat dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor.
3
Penyelenggaraan pendidikan bertujuan : a. Menyiapkan mahasiswa menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang berbudaya serta memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional Indonesia; c. Menyiapkan kualitas manusia Indonesia sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, berkarakter, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil, kreatif, sehat jasmani dan rohani, cinta tanah air, dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial; d. Mengembangkan paradigma penyelarasan konsep dan aplikasi IPTEKS dengan nilai dari ajaran Islam berdasarkan visi dan misi UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Pasal 4 Penerimaan Mahasiswa (1)
Penerimaan mahasiswa baru pada semua strata ditetapkan dengan keputusan Rektor
(2)
Penerimaan mahasiswa baru program dilaksanakan melalui seleksi berkas, ujian potensi akademik dan/atau ujian ketrampilan.
(3)
Penerimaan mahasiswa baru program magister dilaksanakan melalui ujian tulis sedangkan program doktor dilaksanakan melalui ujian tulis dan lisan.
(4)
Ujian tulis calon mahasiswa program doktor terdiri atas pengetahuan umum, tes potensi akademik dan kemampuan bahasa Inggeris (TOEFL) sedangkan ujian lisan meliputi kemampuan akademik.
(5)
Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan ketentuan :
diploma dan sarjana tulis, wawancara, tes
a. Persyaratan administrasi (i) Pada program diploma dan sarjana, calon mahasiswa harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Surat Tanda Lulus Sekolah Mene-ngah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat; (ii) Pada program pendidikan profesi, calon mahasiswa harus memiliki ijazah sarjana sesuai dengan profesi atau setara dengan profesi yang akan diikuti; (iii)
Pada program magister, calon mahasiswa harus memiliki ijazah sarjana atau diploma IV dengan IPK ≥ 2,75 dari PTN
atau PTS yang telah ter-akreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi oleh menteri; (iv)
Pada program doktor, calon mahasiswa harus memiliki Ijazah magister dengan IPK ≥ 3.00 dari PTN atau PTS yang telah diakreditasi atau PT luar negeri yang telah disetarakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
(v)
Bagi calon mahasiswa program magister dan doktor yang tidak memenuhi ketentuan IPK sebagaimana disebutkan pada bagian iii dan iv di atas, dapat diterima setelah melalui pertimbangan khusus oleh Direktur PPs dan wajib mengikuti kegiatan matrikulasi selama dua bulan sebelum mengikuti kegiatan kuliah reguler.
b. Persyaratan akademik: (i) Pada program diploma dan sarjana, calon mahasiswa harus lulus ujian seleksi masuk UMI; (ii) Pada program magister dan doktor, calon mahasiswa harus lulus ujian seleksi yang dilakukan oleh Program Pascasarjana UMI. c. Seleksi masuk calon mahasiswa program magister dan doktor dilaksanakan sebagai berikut: (i) Kriteria seleksi meliputi kemampuan akademik dan kesesuaiandengan bidang studi yang dipilih, kelengkapan persyaratan dan daya tampung program studi, serta kemampuan bahasa Inggris; (ii) Dilaksanakan oleh tim PPs, KPS serta pihak lain yang terkait berdasarkan ketetapan Rektor; (iii) Seleksi dilakukan sesuai kelender akademik. d. Surat tanda lulus seleksi masuk PPs hanya berlaku pada tahun akademik bersangkutan. Pasal 5 (1)
Seorang mahasiswa diperkenankan mengikuti maksimal dua program studi yang sederajat di UMI atas izin Rektor.
(2)
Jika mahasiswa dari suatu Fakultas beralih ke Fakultas lain dalam lingkup UMI, maka statusnya dinyatakan sebagai mahasiswa baru.
(3)
Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), mata kuliah yang sudah di-lulusi pada program studi lama dapat diakui setara dengan mata
kuliah yang di-cantumkan dalam kurikulum dari program studi yang akan diikutinya di UMI, selama memiliki keselarasan dan kesesuaian. (4)
Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus meng-ajukan permohonan tertulis kepada Rektor.
(5)
Permohonan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetujui oleh Rektor, selanjutnya mendaftarkan diri pada Biro Administrasi Akademik. Pasal 6 Penerimaan Mahasiswa Asing
(1)
Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa Universitas Muslim Indo-nesia melalui seleksi atau jalur kerjasama dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
(2)
Warga negara asing yang diterima untuk belajar di UMI dalam periode pendek harus berdasarkan kerja sama antar Pemerintah atau antar Universitas.
(3)
Warga Negara asing yang diterima menjadi mahasiswa UMI harus memiliki ke-mampuan Bahasa Indonesia yang memadai dan memperoleh izin dari Menteri terkait. Pasal 7 Mahasiswa Pindahan
(1)
Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksa-nakan pada setiap semester.
(2). Penerimaan mahasiswa pindahan dilaku-kan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi; b. Program studi yang dituju sama dengan program studi asal; c. Akreditasi program studi asal minimal sama dengan akreditasi program studi yang dipilih; d. Telah mengikuti kuliah secara aktif di Perguruan Tinggi Asal, sekurangkurangnya empatsemester berturut-turut dengan IPK ≥ 2,75 dan telah melulusi se-kurang-kurangnya 40 SKS; e. Sisa masa studi yang akan ditempuh di UMI minimal dua semester; f. Pada saat mengajukan permohonan pindah ke UMI masih tercatat sebagai mahasiswa semester berjalan di Perguruan Tinggi Asal.
(3)
Mahasiswa UMI yang akan pindah program studi pada setiap strata, harus me-menuhi syarat sebagai berikut : a. Tidak dalam status dikeluarkan dari UMI; b. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor; c. Mendaftarkan diri pada Biro Administrasi Akademik sesuai dengan jadwal pendaftaran semester yang berlangsung setelah permohonannya diterima.
(4)
Mahasiswa program D-3 yang akan melanjutkan ke program S-1, harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Telah menyelesaikan program D-3 dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) semester berturut-turut; b. IPK ≥ 2,75 atau mempunyai pengalaman kerja paling kurang dua tahun dalam bidang yang sesuai dengan bidang studinya; c. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor; d. Mendaftarkan diri pada Biro Administrasi Akademik sesuai dengan jadwal pendaftaran semester yang berlangsung setelah permohonan diterima.
(5)
Mahasiswa UMI yang pindah program studi dalam lingkup Fakultas yang sama mengajukan permohonan kepada Dekan yang bersangkutan dan tembusan kepada Rektor, atas persetujuan orang tua/wali mahasiswa.
(6)
Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan seperti disebutkan pada ayat 5 ditentukan oleh Dekan atas pertimbangan ketua jurusan/bagian/ program studi, paling lambat dua minggu sebelum kegiatan akademik berlangsung
(7)
Mahasiswa UMI yang akan pindah keluar maupun pindah dalam lingkup UMI wajib terdaftar sebagai mahasiswa paling sedikit satu tahun akademik.
(8)
Seorang mahasiswa hanya diperkenankan pindah satu kali selama menjadi mahasiswa.
(9)
Penerimaan mahasiswa Keputusan Rektor.
(10)
Prestasi akademik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh dari perguruan tinggi asal, dinilai oleh Dekan dan ditetapkan mata kuliah yang dapat diakui setara dengan mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum dari program studi yang akan
pindahan
ditetapkan
tersendiri
dengan
diikutinya. (11)
Masa studi mahasiswa pindahan adalah selisih jumlah semester yang diperkenan-kan dengan jumlah semester yang sudah dijalani di program studi asal atau perguruan tinggi asal.
(12)
Semester yang sudah dijalani sebagaimana dimaksud ayat (10) adalah semester yang diikuti secara nyata. Pasal 8 Mahasiswa Mengundurkan Diri
(1) Mahasiswa yang mengundurkan diri dari UMI dengan maksud pindah ke perguruan tinggi lain diberi surat pindah dan daftar nilai mata kuliah yang telah dilulusi dengan tetap memperhatikan prosedur yang berlaku. (2) Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan segala kewajibannya. (3) Mahasiswa yang telah pindah sebagai-mana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diterima kembali di UMI. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengun-duran diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor. Pasal 9 Registrasi Ulang Mahasiswa (1)
Setiap mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi ulang.
(2)
Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi ulang.
(3)
Registrasi ulang meliputi registrasi administratif dan registrasi akademik.
(4)
Registrasi administrasif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
(5)
Registrasi administratif dilakukan oleh Tata Usaha Fakultas/Program Pascasarjana, sesuai dengan waktu yang dialokasikan pada kelender akademik pada setiap awal semester.
(6)
Registrasi akademik dilaksanakan setelah menyelesaikan registrasi administratif dengan cara mengisi kartu rencana studi di Fakultas/Program Pascasarjana sesuai dengan waktu yang dialokasikan pada kelender akademik.
(7)
Bagi mahasiswa baru dari program diploma dan sarjana diwajibkan mengikuti kegiatan Pesantren Kilat sebelum diterima sebagai
mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. (8)
Seorang mahasiswa baru dari program diploma dan sarjana Universitas Muslim Indonesia mempunyai status resmi sebagai mahasiswa setelah dilantik pada upacara penerimaan mahasiswa baru setelah kegiatan Pesantren Kilat.
(9)
Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengambil satu atau lebih mata kuliah di Universitas Muslim Indonesia harus terdaftar sebagai mahasiswa tamu dan dikenai kewajiban membayar biaya pendidikan sesuai dangan ketentuan yang berlaku.
(10) Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang mengambil kuliah di perguruan tinggi lain dalam rangka sit in/credit transfer system/student exchange/doubel degree/twining program berstatus sebagai mahasiswa alih kredit dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan di Universitas Muslim Indonesia selama menjalankan proses belajar di perguruan tinggi tersebut. (11) Semua beban biaya yang timbul dari kegiatan seperti tersebut pada ayat(10) di atas, ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pasal 10 Mahasiswa Alih Kredit (1)
Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang mengikuti program alih kredit atau program lain yang sejenis harus terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia.
(2)
Mahasiswa dari perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun dari luar negeri yang mengikuti program sit in, credit transfer system, student exchange, double degree, twining pogram atau program lain yang sejenis harus terdaftar sebagai mahasiswa alih kredit Universitas Muslim Indonesia.
(3)
Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang mengikuti program credit transfer system, double degree, twiningprogram dibebaskan dari biaya pendidikan di Universitas Muslim Indonesia selama yang bersangkutan mengambil mata kuliah di perguruan tinggi mitra kerjasama dan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
(4)
Pada akhir program, mahasiswa yang mengikuti program sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (3) pasal ini wajib menyerahkan laporan hasil studi dengan nilai kelulusan yang diperoleh, untuk diakui sebagai matakuliah yang telah ditempuh dan lulus.
(5)
Mahasiswa yang mengikuti twining program atau double degree yang
gagal dan pulang sebelum akhir program, hanya diperhitungkan mata kuliah yang telah lulus dan tidak diakui sebgai mahasiswa twining program atau double degree. (6)
Lama magang yang dipergunakan mengikuti program credit transfer system, twining program atau double degree diperhitungkan sebagai masa studi penuh.
(7)
Cuti akademik tidak akan diberikan pada semester yang diajukan apabila mahasiswa yang bersangkutan pada semester tersebut sedang atau akan mengikuti credit transfer system, twining prgram atau double degree di perguruan tinggi mitra kerjasama.
(8)
Mahasiswa yang mengambil program credit trasfer system, bukti telah menyelesaikan program adalah sertifikat yang ditandatangani pejabat yang berwewenang.
(9)
Ijazah bagi mahasiswa mengambil twining program ditandangani oleh Rektor Universitas Muslim Indonesia bersama Rektor perguruan tinggi mitra kerjasama.
(10) Ijazah bagi mahasiswa yang mengambil program double degree ditandatangani oleh Dekan/ Direktur PPsdan Rektor dan memperoleh ijazah dari perguruan tinggi mitra kerjasama. Pasal 12 Mahasiswa Mangkir (1)
Mahasiswa mangkir selama dua semester berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa program diploma, sarjana dan pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.
(2)
Mahasiswa mangkir empat semester secara tidak berurutan dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa program diploma, sarjana dan pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.
(3)
Semester mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.
Pasal 13 Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) (1)
Setiap mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan dikenakan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP);
(2)
Pembayaran SPP bagi mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan dilakukan sekali pada tahun pertama diterima sebagai mahasiswa Universitas Muslim Indonesia.
(3)
Besarnya SPP dan BPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun akademik dengan Keputusan Rektor.
(4)
Bagi mahasiswa asing, besarnya BPP ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Rektor
(5)
Untuk mengikuti kegiatan akademik, mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi ulang (registrasi administratif dan registrasi akademik) dengan membayar BPP sesuai kelender akademik, dan meng-ikuti secara aktif prosedur pembayaran yang ditetapkan.
(6)
Dengan pertimbangan tertentu, sebagaimana pada ayat (3) Dekan/Direktur PPs dapat memberi kebijakan kepada mahasiswa untuk mengangsur pembayaran BPP.
(7)
Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya, diwajibkan membayar BPP semester yang tidak diikutinya.
(8)
Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berdasarkan kelender akademik, diwajibkan membayar BPP pada semester berikutnya.
(9)
Mahasiswa program diploma dan sarjana yang mendapat izin cuti akademik selama satu semester dikenakan pembayaran BPP sebesar 60% dari satu tahun pembayaran.
(10)
Mahasiswa program diploma dan sarjana yang mendapat izin cuti akademik selama dua semester berturut-turut dikenakan pembayaran BPP sebesar 25% dari satu tahun pembayaran.
(11)
Mahasiswa yang terkena sanksi pemberhentian sementara (skorsing), tetap wajib membayar BPP selama masa skorsing.
(12)
Mahasiswa yang tidak membayar BPP pada semester berjalan dinyatakan tidak terdaftar dan berstatus tidak aktif. Pasal 14 Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)
(1)
Setiap mahasiswa wajib mengisi KRS manual atau KRS elektronik sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan.
(2)
Pengisian KRS bagi mahasiswa dilakukan dengan bimbingan/konsultasi Penasehat Akademik mengenai matakuliah dan jumlah sks yang akan
diprogramkan diketahui dan disetujui oleh Ketua Jurusan/Program Studi/Bagiandan/atau Wakil Dekan 1/Asisten Direktur 1. (3)
Mahasiswa hanya boleh mengikuti matakuliah yang diprogramkan dan disetujui dalam KRS.
(4)
Untuk keperluan pengisian KRS Wakil Dekan 1/Asisten Direktur 1 menerbitkan jadwal kuliah atas usulan Ketua jurusan/program studi/bagian. Pasal 15 Kewajiban Mahasiswa
(1)
Mahasiswa wajib berpenampilan rapi, berperilaku sopan dan islami selama berada di lingkungan kampus.
(2)
Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif minimal 75% dari semua aktivitas yang terjadwal.
(3)
Mahasiswa wajib mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 16 Kurikulum
(1) Kurikulum disusun berbasis kompetensi secara terintegrasi sesuai dengan strata pendidikan. (2) Kurikulum program studi disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan ciri khusus UMI. (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dekan atau Direk-tur dengan persetujuan Senat Fakultas atau Dewan Akademik Program Pasca-sarjana, kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Peraturan Rektor. (4) Kurikulum dievaluasi kembali secara periodik paling lama satu kali dalam empat tahun untuk disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan kebutuhan masyarakat. (5) Kurikulum pendidikan profesi dikembangkan oleh program studi bersama dengan organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah. Pasal 17 Kurikulum Program Diploma dan Sarjana (1)
Kurikulum inti program diploma dan program sarjana terdiri atas: a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan,
pendalaman integritas pemahaman dan penghayatan MKPK inti; b. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) yang terdiri atas matakuliah yang relevan untuk mem-perkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komperatif penyelenggaraan program studi bersangkutan; c.
Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan perluasan wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuata penguasaan dan memperluas wawasan prilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi; e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bersama (MBB) yang terdiri atas mata-kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat baik nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya. (2)
Dalam kurikulum program diploma dan program sarjana terdapat matakuliah ciri khusus dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kurikulum tersebut.
(3)
Nama matakuliah ciri khusus, bobot sks dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
(4)
Kurikulum inti program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 40–80% dari jumlah SKS kurikulum program Diploma/ Sarjana.
(5)
Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
(6)
Kurikulum program diploma dan sarjana disusun oleh satuan tugas kurikulum yang dibentuk oleh Dekan atas usulan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Pasal 18 Kurikulum Program Magister dan Doktor
(1)
Kurikulum program magister terdiri atas: a.
Kelompok matakuliah pengembangan wawasan dengan bobot 15 –
20 %
(2)
b.
Kelompok matakuliah kompetensi berkarya dengan bobot 50 – 60 %
keahlian
dan
c.
Kelompok matakuliah pilihan dengan bobot 10 – 15 %
d.
Tesis dengan bobot 6 sks.
kompetensi
Kurikulum program doktor terdiri atas: a.
Kelompok matakuliah pengembangan wawasan dengan bobot 12 sks
b.
Kelompok matakuliah kompetensi berkarya dengan bobot 12 sks
c.
Kelompok matakuliah penunjang dengan bobot 4 – 9 sks
d.
Disertasi dengan bobot 12 sks
keahlian
dan
kompetensi
(3)
Kurikulum program magister dan doktor disusun oleh satuan tugas kurikulum yang dibentuk oleh Direktur PPs dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
(4)
Matakuliah yang ditawarkan dalam suatu semester, dapat diprogramkan oleh mahasiswa dengan tetap memperhatikan matakuliah prasyarat tertentu.
(5)
Matakuliah prasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dan ditentukan tersendiri dengan Peraturan Direktur PPs. Pasal 19 Program Pencerahan Qalbu
(1)
Program pencerahan qalbu merupakan bagian tak terpisahkan dari kurikulum program diploma dan program sarjana.
(2)
Setiap mahasiswa program diploma dan program sarjana wajib mengikuti program pencerahan qalbu.
(3)
Program pencerahan qalbu wajib dilulusi paling lambat semester IV.
(4)
Ketentuan pelaksanaan program pencerahan qalbu diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor. Pasal 20 Matakuliah
(1)
Setiap matakuliah diberi: a. Nomor kode matakuliah
b. c. d.
Nama matakuliah Status matakuliah Bobot kredit matakuliah
(2)
Suatu matakuliah harus mendukung tercapainya kompetensi dari suatu program studi dan diukur dengan sks.
(3)
Suatu matakuliah dapat diasuh oleh seorang dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh Dekan/ Direktur PPs atas usulan Ketua Jurusan/Program Studi/ Bagian.
(4)
Suatu matakuliah yang ditawarkan dapat disajikan jika diikuti oleh sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang peserta, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan oleh Dekan/Direktur PPs.
(5)
Setiap matakuliah wajib dilengkapi dengan silabus dan RPKPS, minimal memuat tujuan matakuliah yang mendukung kompetensi jurusan/program studi/ bagian, ringkasan materi kuliah, metode pembelajaran, metode penulisan dan buku acuan.
(6)
RPKPS matakuliah disusun bersama oleh Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian, dengan dosen yang mempunyai kompetensi keilmuan dalam mata kuliah tersebut.
(7)
Muatan dan lingkup bahasan suatu matakuliah yang tercantum dalam RPKPS, dimaksudkan untuk mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan diukur dengan satuan kredit semester.
(8)
RPKPS mata kuliah dicantumkan dalam Buku Pedoman/Katalog UMI.
(9)
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mata kuliah dilakukan oleh unit penjaminan mutu masing-masing fakultas. Pasal 21 Kurikuler, Ko-Kurikuler dan Ekstra Kurikuler
(1)
Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.
(2)
Kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler wajib Rencana Studi semester berjalan.
(3)
Kegiatan kurikuler yang tercantum dalam kurikulum meliputi :
diprogramkan dalam Kartu
a. Pengajaran dalam bentuk kuliah, praktikum, seminar, lapangan, loka-karya, diskusi dan kegiatan ilmiah lain;
kerja
b. Penelitian dengan bimbingan dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku pada setiap fakultas;
c. Pengabdian pada masyarakat dalam bentuk kegiatan kuliah kerja nyata/pengabdian pada masyarakat desa/kuliah kerja profesi/ magang/praktek kerja lapang. (4)
Kegiatan ko-kurikuler meliputi peningkatan kompetensi mahasiswa untuk suatu program studi tertentu.
(5)
Kegiatan ekstra kurikuler meliputi : a. Olah raga b. Kesenian c. Praktek keagamaan d. Kegiatan pengembangan nalar dan bakat e. Kegiatan lain yang disetarakan Pasal 22 Perkuliahan
(1)
Perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal yang disusun oleh Fakultas/Program Pascasarjana dengan memperhatikan kalender akademik;
(2)
Jadwal dan/atau dosen pengasuh mata kuliah lintas fakultas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor bidang Akademik c.q. Biro Administrasi Akademik dan Kerjasama.
(3)
Dosen tidak dibenarkan memindahkan dan mengubah tempat dan/atau waktu perkuliahan kecuali atas persetujuan Dekan/Direktur PPs. Pasal 23 Dosen
(1)
Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.
(2)
Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
(3)
Dosen tetap wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(4)
Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
(5)
Kualifikasi akademik minimum dosen adalah sebagai berikut: a) lulusan program diploma empat atau sederajat untuk program
diploma tiga; b) lulusan program magister untuk program sarjana; dan c) lulusan program doktor untuk program pascasarjana. (6)
Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Senat Universitas. Pasal 24 Dosen Pengampu Mata Kuliah
(1)
Pengampu suatu mata kuliah pada program diploma tiga (D-III) atau sederajat adalah dosen yang berpendidikan minimal Diploma Empat (D-IV) atau Sederajat pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompetensi untuk materi matakuliah dan berjabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli.
(2)
Pengampu suatu mata kuliah pada program sarjana (S-1) adalah dosen yang berpendidikan minimal Magister atau Spesialis Satu (Sp-1) pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompetensi untuk materi matakuliah dan berjabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli.
(3)
Pengampu utama suatu mata kuliah pada program magister (S-2) adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor atau Spesialis Dua (Sp-2) pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompetensi untuk materi matakuliah dan berjabatan fungsional akademik minimal Lektor.
(4)
Pengampu utama suatu mata kuliah pada program doktor (S-3) adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompetensi untuk materi matakuliah dan berjabatan fungsional akademik Profesor.
(5)
Dalam program magister dan doktor, selain pengampu utama dimungkinkan adanya pengampu pembantu.
(6)
Pengampu pembantu pada program magister (S-2) adalah dosen yang telah berpendidikan Magister pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompetensi untuk materi matakuliah dan berjabatan fungsional minimal Lektor Kepala atau telah berpendidikan Doktor pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompetensi untuk materi matakuliah dan berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli
(7)
Pengampu pembantu pada program doktor (S-3) adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompetensi untuk materi matakuliah dan berjabatan
fungsional minimal Lektor. (8)
Dosen yang sedang dalam tugas belajar dibebaskan sementara dari tugas mengampu mata kuliah. Pasal 25 Penasehat Akademik
(1)
Untuk membantu kelancaran proses pembelajaran mahasiswa, diangkat Dosen Penasehat Akademik bagi setiap mahasiswa.
(2)
Dosen Penasehat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dosen tetap yang telah memiliki jabatan fungsional akademik.
(3)
Tugas dan tanggung jawab dosen Penasehat Akademik : a) memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah selama dalam pendidikannya, memasuki kehidupan akademik; b) mengarahkan dan mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai akhir studi; c) mengarahkan pengisian dan menandatangani KRS mahasiswa; d) membantu mahasiswa dalam menghadapi kesulitan studinya, jika diperlukan dapat meminta bantuan pada Lembaga Pembinaan Dakwah dan Kampus Islami (LPDKI); e) mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik; f) memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang dibimbingnya untuk diusulkan sebagai penerima bea siswa; g) mendampingi mahasiswa dalam penyelesaian masalah yang dihadapi, yang berhubungan dengan masalah akademik.
(4)
Penasehat Akademik berkoordinasi dengan Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.
(5)
Penasehat Akademik wajib menggunakan kartu evaluasi/perwalian tiap mahasiswa yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh unit penjaminan mutu. Pasal 26 Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah
(1)
Berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima, seorang mahasiswa
dapat membatalkan atau mengganti matakuliah yang telah tercantum dalam KRS. (2)
Pembatalan dan/atau penggantian matakuliah harus dengan persetujuan Penasehat Akademik dan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian dari mahasiswa yang bersangkutan dengan bobot sks matakuliah pengganti harus sama atau lebih kecil dari bobot sks matakuliah yang digantikan.
(3)
Pembatalan dan/atau penggantian matakuliah dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan berlaku selambat lambatnya pada akhir minggu kedua perkuliahan yang sedang berjalan.
(4)
Pembatalan seluruh mata kuliah pada semester berjalan dengan alasan sakit dan/atau dirawat dirumah sakit lebih dari empat minggu, maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi.
(5)
Pembatalan/pengunduran diri dari semua mata kuliah dapat dilakukan maksimum dua kali dan tidak dibolehkan dua semester berturut-turut serta belum pernah menjalani cuti akademik.
(6)
Usulan penggantian mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Wakil Dekan I/Asisten Direktur I. Pasal 27 Cuti Akademik
(1)
Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik atas persetujuan Wakil Dekan I/Asisten Direktur I yang diketahui oleh Ketua Jurusan/Bagian/ Program Studi, selambat-lambatnya dua minggu sebelum masa perkuliahan dimulai pada suatu semester.
(2)
Seorang mahasiswa hanya dapat diberikan cuti selama dua semester secara berturut-turut, dan apabila bermaksud untuk mengambil kembali cuti, hanya dapat diberikan satu semester.
(3)
Surat permohonan cuti yang disebutkan pada ayat (1) harus disertai slip pembayaran BPP semester terakhir, surat keterangan alasan cuti, daftar nilai matakuliah yang telah dilulusi dan surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa.
(4)
Mahasiswa yang akan mengajukan cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) telah menempuh studi paling kurang tiga semester; b) telah melulusi mata kuliah paling kurang 30 sks; c) tidak mempunyai tunggakan BPP dan SPP; d) tidak melampaui batas masa studi maksimal pada program studi yang bersangkutan.
(5)
Mahasiswa yang sedang menjalani cuti akademik tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik dan kemahasiswaan dalam bentuk apapun yang ada di kampus.
(6)
Selama waktu tidak aktif, mahasiswa tersebut tetap wajib membayar BPP sebagaimana yang dimaksud Pasal 13.
(7)
Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
(8)
Mahasiswa yang telah melulusi semua mata kuliah, kecuali tugas akhir, tidak diperkenankan menjalani cuti akademik.
(9)
Pada program magister dan doktor, cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang sakit dan/atau dirawat dirumah sakit selama lebih dari satu bulan.
(10)
Cuti akademik program magister dan doktor, diberikan satu kali selama masa studi dan tidak dibolehkan pada semester satu. Pasal 28 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
(1)
KKN merupakan kegiatan akademispada programsarjana yang bersifat kurikuler, dengan memperhatikan kekhasan program studi, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
(2)
Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan KKN dengan persyaratan: a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan; b. Diprogramkan dalam KRS; c. Mendaftarkan diri sebagai peserta KKN pada Fakultas masingmasing; d. Telah melulusi matakuliah minimal 120 sks; e. Telah lulus Program Pencerahan Qalbu.
(3)
Seluruh kegiatan pelaksanaan KKN dikoordinasikan di tingkat universitas oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dan Dakwah (LPMD).
(4)
Sumber dana penyelenggaraan kegiatan KKN berasal dari sumbangan mahasiswa yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(5)
Ketentuan pelaksanaan kegiatan KKN diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.
Pasal 29 Kemampuan Berbahasa Inggris (1)
Mahasiswa program sarjana dan pascasarjana sebelum lulus/menempuh ujian akhir strata dipersyaratkan memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara TOEFL dengan skor minimal 400 (empat ratus) untuk program diploma dan sarjana, 450 (empat ratus lima puluh) untuk program magister dan 500 (lima ratus) untuk program doktor yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Universitas Muslim Indonesia atau lembaga pendidikan bahasa Inggris yang diakui oleh Universitas Muslim Indonesia.
(2)
Kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di-buktikan dengan sertifikat TOEFL atau sertifikat pelatihan bahasa Inggris dari Lembaga Bahasa UMI. BAB IV EVALUASI STUDI MAHASISWA Pasal 30 Ujian Penjaminan Kualitas
(1) Evaluasi hasil studi mahasiswa dilakukan dalam bentuk ujian penjaminan kualitas dan/atau bentuk ujian lain yang dilakukan oleh masing-masing Jurusan/Bagian/ Program Studi. (2) Hasil evaluasi adalah gabungan nilai seluruh kegiatan studi pada semester berjalan; (3) Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian penjaminan kualitas, ialah : a. menilai kemampuan mahasiswa dalam memahami atau menguasai matakuliah yang telah diajarkan selama satu semester; b. mengevaluasi seberapa jauh tujuan mata kuliah telah tercapai yang diajarkan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut. (4)
Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian penjaminan kualitas suatu mata kuliah, ialah yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari semua kegiatan akademik matakuliah tersebut selama satu semester. Pasal 31 Penilaian Hasil Belajar
(1) Dosen hanya dapat memberikan nilai hasil belajar suatu matakuliah apabila
telah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 80 persen materi rancangan pembelajaran. (2) Nilai hasil evaluasi studi mahasiswa bagi semua jenjang program dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E; (3) Selain nilai A sampai dengan E sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pula nilai K (kosong) dan nilai T (tunda/belum lengkap). (4) Kesetaraan nilai angka, nilai mutu dan nilai konversi untuk program diploma dan sarjana diberikan dalam tabel berikut : Nilai Angka > 85 81 – 85 76 – 80 71 – 75 66 – 70 61 – 65 51 – 60 45–50 <45
Nilai Mutu A AB+ B BC+ C D E
Nilai Konversi 4.00 3.75 3.50 3.00 2.75 2.50 2.00 1.00 0.00
(5) Kesetaraan nilai angka, nilai mutu dan nilai konversi untuk program magister dan doktor diberikan dalam tabel berikut : Nilai Angka > 90 86 – 90 81 – 85 76 – 80 71 – 75 66 – 70 61 – 65 50 – 60 < 50
Nilai Mutu A AB+ B BC+ C D E
Nilai Konversi 4.00 3.75 3.50 3.00 2.75 2.50 2.00 1.00 0.00
(6)
Mahasiswa pada program diploma dan sarjana yang memperoleh nilai C+ (C plus) kebawah dapat memperbaiki nilainya selama belum melampaui masa studi, melalui Program Pembelajaran Intensif (PPI) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(7)
Mahasiswa pada program magister dan doktor yang memperoleh nilai B- (B minus) ke bawah dapat mengajukan permohonan perbaikan nilai ke Direktur PPs.
(8) Nilai matakuliah hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pada ayat (7), paling tinggi adalah nilai B+ (B plus).
(1) (2)
(3) (4)
(5)
Pasal 32 Nilai Kosong (K) ialah nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri sebagai peserta mata kuliah sesuai ketentuan. Nilai T (tunda) ialah nilai yang ditunda karena tugas-tugas akademik yang telah diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan belum diselesaikan. Dosen penguji yang memberi nilai T wajib mencantumkan alasan pemberian nilai tersebut pada Daftar Nilai Ujian Semester. Batas waktu berlakunya nilai T adalah 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal penyetoran nilai ujian akhir semester matakuliah yang bersangkutan. Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu sebagai-mana dimaksud pada ayat (4), maka nilai T berubahmenjadi nilai E. Pasal 33
Mahasiswa yang tidak diperbolehkan mengikuti ujian penjaminan kualitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), dan tidak mengundurkan diri sebagai peserta mata kuliah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), maka mata kuliah tersebut diberikan nilai E. Pasal 34 (1)
Penilaian hasil ujian dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah dan di-koordinasikan dengan dosen koordinator jika mata kuliah diasuh oleh tim dosen.
(2)
Nilai ujian diserahkan kepada Wakil Dekan I/Asisten Direktur I selambatlambatnya empat belas hari setelah naskah diterima oleh dosen yang bersangkutan.
(3)
Daftar Nilai Ujian Semester yang telah dimasukkan sebagaimana pada ayat (2) tidak diperkenankan lagi diubah atau diperbaiki. Pasal 35 Indeks Prestasi dan Beban Studi
(1)
Keberhasilan studi dinyatakan dengan indeks prestasi yang dihitung melalui konversi nilai bilangan sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (3); (2)
Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Jumlah (N x K) IPS = --------------------Jumlah K
Keterangan: K = N =
bobot kredit mata kuliah; nilai huruf setelah dikonversikan ke bentuk bilangan.
(3)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa, dengan mendasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
(4)
Nilai K dan nilai T tidak diikutkan dalam perhitungan IPS dan IPK;
(5)
Bagi mahasiswa pindahan, nilai matakuliah yang dilulusi pada perguruan tinggi asal dan diakui sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10), dihitung dalam penghitungan IPK.
(6)
Bagi mahasiswa program diploma dan sarjana, jumlah sks yang dapat diprogamkan pada setiap semester ditentukan oleh besarnya IPK pada semester terakhir yang diikuti dengan berpedoman pada tabel sebagai berikut : Indeks Prestasi Kumulatif >3,00 – 4,00 >2,00 – 3,00 >1,00 – 2,00 < 1,00
Jumlah sks yang dapat diprogramkan 21 s.d. 24 18 s.d. 20 15 s.d. 17 12 s.d. 14 Bagian Kelima Evaluasi Kelanjutan Studi
(1) (2)
Pasal 36 Evaluasi pertama kelanjutan studi mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana, dilakukan pada akhir semester tiga; Mahasiswa dapat melanjutkan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
a. Telah melulusi mata kuliah paling kurang 24 sks; b. memperoleh IPK paling kurang 2,0; (3) Evaluasi kedua bagi Program Diploma dilakukan pada akhir semester enam, dan Program Sarjana dilakukan pada akhir semester delapan. (4) Mahasiswa program Diploma, sebagaimana pada ayat (3) yang belum melulusi 72 sks, maka diberi peringatan secara tertulis oleh Direktur/Dekan. (5) Mahasiswa program Sarjana, sebagaimana pada ayat (3) yang belum melulusi 96 sks, akan diberi peringatan secara tertulis oleh Dekan. (6) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan telah menyelesaikan studinya apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. telah melulusi semua mata kuliah yang ditentukan dalam program studinya; b. mencapai IPK paling kurang 2,75; c. telah lulus ujian akhir penyelesaian studi. Pasal 37 Beban dan Masa Studi (1)
Beban studi Program Diploma III paling kurang 110 sks dan paling banyak 120 sks yang dijadualkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 semester dan paling lama 10 semester.
(2)
Beban studi Program Sarjana paling kurang 144 sks dan paling banyak 160 sks yang yang ditempuh paling cepat 7 semester dan paling lama 14 semester.
(3)
Beban studi Program Profesi paling kurang 20 sks dan paling banyak 60 sks yang dijadualkan untuk 2 sampai 6 semester setelah program sarjana dan dapat ditempuh paling lama 2 kali masa studi.
(4)
Beban studi Program Magister bagi peserta yang telah berpendidikan sarjana atau yang sederajat paling kurang 36 sks dan paling banyak 50 sks yang ditempuh paling cepat 3 semester setara dengan 18 bulan, dengan batas masa studi paling lama 8 semester dan dapat diperpanjang paling lama 2 semester.
(5)
Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan magister sebidang paling kurang 43 sks dan paling banyak 50 sks yang ditempuh paling cepat 5 semester dengan batas masa studi paling lama 10 semester.
(6)
Beban studi program Doktor bagi peserta yang berpendidikan magister tidak sebidang paling kurang 55 sks yang dijadualkan 6 semester dan dapat ditempuh kurang dari 6 semester dengan masa studi paling lama
11 semester. (7)
Dalam kondisi tertentu yang bukan karena kesalahan mahasiswa atas permintaan promotor maka direktur PPs dapat memperpanjang masa studi paling lama 2 semester. Pasal 38
(1)
Mahasiswa yang telah melampaui batas waktu studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, kehilangan hak sebagai mahasiswa.
(2)
Mahasiswa dinyatakan berakhir masa studinya karena : a. telah menyelesaikan studinya; b. kehilangan hak sebagai mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); c. menyatakan diri keluar; d. meninggal dunia; e. dikeluarkan karena melakukan pelang-garan akademik atau karena dikenakan sanksi lain dengan Keputusan Rektor. Pasal 39 Program Pembelajaran Intensif (PPI)
(1) Program Pembelajaran Intensif diselenggarakan oleh Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor. (2) Mahasiswa yang telah menjalani perkuliahan selama 6 semester dapat diberi kesempatan untuk mengikuti Program Pembelajaran Intensif. (3) Persyaratan mengikuti Program Pembelajaran Intensif adalah sebagai berikut: a. Terdaftar pada semester berjalan dari tahun diadakannya Program Pembelajaran Intensif; b. Matakuliah yang dikuti telah pernah diprogramkan dan atau lulus dengan nilai C; c. Jumlah sks yang dapat diprogramkan paling banyak 4 mata kuliah atau setara dengan 12 sks. (4) Ketentuan pelaksanaan PPI akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor. Pasal 40 Perbaikan Indeks Prestasi Kumulatif (PIPK) (1) Mahasiswa yang telah melulusi seluruh matakuliah dan belum diyudisium serta memiliki IPK dibawah 3.00, dapat diberi kesempatan untuk mengikuti program Perbaikan Indeks Prestasi Kumulatif.
(2) Matakuliah yang dapat diprogramkan dalam program Perbaikan Indeks Prestasi Kumulatif paling banyak 4 matakuliah atau setara dengan 12 sks. (3) Ketentuan pelaksanaan PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Rektor. Pasal 41 Pembimbing Tugas Akhir (1) Tugas akhir untuk mahasiswa : a. Program Diploma adalah Karya Tulis Ilmiah; b. Program Sarjana adalah Skripsi; c. Program Magister adalah Tesis; dan d. Program Doktor adalah Disertasi. (2)
Pembimbing utama, pembimbing pembantu, promotor dan ko-promotor adalah dosen UMI yang memenuhi syarat pendidikan, kompetensi dan masa kerja sebagai dosen di Universitas Muslim Indonesia.
(3)
Dalam hal tertentu demi kepentingan akademik, pembimbing utama, pembimbing pembantu, promotor dan ko-promotor dapat berasal dari perguruan tinggi lain dengan terlebih dahulu diangkat oleh Rektor sebagai dosen tidak tetap.
(4)
Pembimbing utamaKarya Tulis Ilmiah adalah dosen berpendidikan paling rendah Sarjana atau sederajat, memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli, dan memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan kajian Karya Tulis Ilmiah tersebut dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit tiga tahun.
(5)
Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh seorang anggota yang berpendidikan paling rendah Diploma Empat (DIV) atau sederajat dan memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dan memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan kajian Karya Tulis Ilmiah tersebut dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit satu tahun.
(6)
Pembimbing utamaSkripsi adalah dosen berpendidikan paling rendah Magister, atau Spesialis Satu (Sp-1) memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor, dan memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan kajian Skripsi tersebut dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit tiga tahun.
(7)
Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibantu oleh seorang anggota yang berpendidikan paling rendah Magister dan memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dan memiliki
kompetensi keilmuan yang relevan dengan kajian Skripsi tersebut dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit satu tahun. (8)
Pembimbing utamaTesis adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor, memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor, dan memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan kajian tesis tersebut dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit lima tahun.
(9)
Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibantu oleh seorang anggota yang telah berpendidikan Magister, memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor (III/d) dan memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan kajian tesis tersebut dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit tiga tahun.
(10) Pembimbing pembantu melakukan pembimbingan atau tugas lain berkenaan penulisan karya tulis ilmiah, skripsi atau tesis sebagaimana penugasan dari pembimbing utama. (11) Pembimbing utama dan pembimbing pembantu ditetapkan oleh Dekan/Direktur PPs. (12) Promotor Disertasi adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional akademik Profesor dan memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan kajian disertasi tersebut dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit sepuluh tahun. (13) Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibantu oleh 2 (dua) orang Ko-promotor dengan berpendidikan Doktor, memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor dan memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan keahliannya dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit lima tahun. (14) Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (13) boleh Profesor dari Perguruan Tinggi lain atau Doktor yang memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan keahliannya. (15) Ko-promotor membantu promotor dalam memberi nasehat kepada promovendus sesuai pembagian tugas yang ditentukan oleh promotor. (16) Promotor dan Ko-promotor ditetapkan oleh Direktur PPs. (17) Seorang dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (8) dan ayat (12), dapat menjadi pembimbing utama paling banyak enam mahasiswa untuk program diploma dan sarjana, tiga mahasiswa untuk program magister dan dua mahasiswa untuk program Doktordalam setiap semester kecuali untuk jurusan/program studi/bagian tertentu. (18) Seorang dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud padaayat
(7), ayat (9) dan ayat (13), dapat menjadi anggota pembimbing atau membantu pembimbing utama paling banyak enam mahasiswa untuk program diploma dan sarjana, tiga mahasiswa untuk program magister, dan dua mahasiswa untuk program doktordalam setiap semesterkecuali untuk jurusan/program studi/bagian tertentu. (19) Ketentuan mengenai tata cara pembimbingan tugas akhir diatur dengan Peraturan Dekan/Direktur PPs. Pasal 42 Ujian Akhir Penyelesaian Studi (1)
Ujian akhir penyelesaian studi adalah ujian penutup studi pada program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor.
(2)
Mahasiswa yang akan menempuh ujian akhir penyelesaian studi, harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Telah melunasi BPP/SPP sampai dengan semester dimana mahasiswa mengikuti ujian akhir penyelesaian studi; b. Telah menyelesaikan semua persyaratan akademik yang ada pada jurusan/bagian/ program studi yang bersangkutan; c. Memiliki bukti bebas pinjaman dalam bentuk apapun dari unit terkait dalam lingkup UMI. d. Telah terdaftar untuk mengikuti ujian akhir penyelesaian studi.
(9)
Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi topik karya tulis ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing dan penilai/penguji.
(10) Panitia penguji ujian akhir penyelesaian studi terdiri atas dosen yang mempunyai kompetensi keilmuan sesuai bidang kajian mahasiswa yang diuji, serta memenuhi syarat kepangkatan akademik. (11) Panitia penguji ujian akhir penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Dekan/Direktur PPs. (12) Panitia penguji ujian akhir penyelesaian studi terdiri atas : a. Ketua dan tiga sampai empat orang anggota pada program diploma dan sarjana; b. Ketua dan empat orang anggota pada program magister; dan c. Ketua dan delapan orang anggota pada program doktor termasuk seorang penguji lintas keilmuan dan seorang penguji eksternal. (7) Ujian akhir penyelesaian studi dilaksanakan secara lisan dengan sistem majelis.
(8) Ujian akhir penyelesaian studi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri : a. dua orang pembimbing dan seorang penilai atau paling kurang seorang pembimbing dan dua orang penilai pada program diploma, sarjana dan magister; b. promotor dan ko-promotor atau paling kurang promotor dan satu orang ko-promotor dan lima orang penilai pada program doktor. (9)
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan ujian akhir penyelesaian studi diatur dalam peraturan Dekan/Direktur PPs. Pasal 43 Predikat Kelulusan
(1)
Predikat kelulusan mempertimbangkan IPK sampai pada semester terakhir.
(2)
Mahasiswa program Diploma dan Sarjana dinyatakan lulus jika melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 dan hasil ujian akhir penyelesaian studi sekurang-kurangnya nilai B.
(3)
Mahasiswa program Magister dan spesialis dinyatakan lulus jika melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurangkurangnya 3,00 dan hasil ujian akhir penyelesaian studi sekurangkurangnya nilai B.
(4)
Mahasiswa program Doktor dinyatakan lulus jika melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,25 dan hasil ujian akhir penyelesaian studi sekurang-kurangnya nilai B.
(5)
Hasil ujian akhir penyelesaian studi untuk program diploma dan sarjana dinyatakan dalam nilai sebagai berikut:
Nilai Angka > 85 81 – 85 76 – 80 71 – 75
Nilai Mutu A AB+ B
Nilai Konversi 4.00 3.75 3.50 3.00
(6)
Hasil ujian akhir penyelesaian studi untuk program magister dan doktor dinyatakan dalam nilai sebagai berikut:
Nilai Angka > 90 86 – 90 81 – 85 76 – 80
Nilai Mutu A AB+ B
Nilai Konversi 4.00 3.75 3.50 3.00 Pasal 44 Yudisium
(1)
Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam suatu ujian akhir penyelesaian studi, diyudisium oleh Dekan/Direktur PPs/Rektor atau Ketua Tim Penguji atas nama Dekan/Direktur PPs.
(2)
Kualifikasi yudisium untuk program diploma dan sarjana adalah sebagai berikut : a. IPK antara : 2,75 - 3,25 = Memuaskan; b. IPK antara : 3,26 - 3,75 = Sangat Memuaskan; c. IPK antara: 3,76 - 4,00 = Dengan Pujian; (cumlaude) dengan ketentuan masa studi maksimum tujuh semester dan nilai ujian akhir A;
(3) Kualifikasi yudisium untuk program magister adalah sebagai berikut : a. IPK antara 3,00 – 3,50 = Memuaskan; b. IPK antara 3,51 – 3,75 = Sangat Memuaskan; c. IPK antara 3,76 – 4,00 = Dengan Pujian; (cumlaude) dengan ketentuan masa studi sebanyak-banyaknya lima semester dan nilai ujian akhir A dan telah mem-publikasikan artikel melalui jurnal ilmiah nasional terakreditasi sekurang-kurangnya satu karya ilmiah yang terkait dengan tesis sebagai penulis utama. (4)
Kualifikasi yudisium untuk program Doktor adalah sebagai berikut : a. IPK antara 3,25 – 3,60 = Memuaskan; b. IPK antara 3,61 – 3,85 = Sangat Memuaskan; c. IPK antara 3,86 – 4,00 = Dengan Pujian (cumlaude) dengan ketentuan masa studi tidak lebih enam semester, nilai ujian akhir A dan telah mempublikasikan artikel melalui jurnal ilmiah nasional terakreditasi sekurang-kurangnya satu karya ilmiah yang terkait dengan disertasi sebagai penulis utama.
BAB V IJAZAH, GELAR DAN WISUDA Pasal 45 Ijazah (1)
Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya diberikan Ijazah dan Daftar Nilai Akademik.
(2)
Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur PPs.
(3)
Daftar Nilai Akademik ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur PPs. Pasal 46 Gelar
(1)
Setiap lulusan memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar akademik sesuai bidang ilmu yang telah ditempuh dan tercantum dalam ijazah.
(2)
Ijazah diberikan berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
(3)
Penggunaan gelar akademik dan sebutan vokasi mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Pasal 47 Wisuda
(1)
Wisuda diselenggarakan dalam rapat senat terbuka luar biasa.
(2)
Acara pokok wisuda adalah penyerahan duplikat ijazah kepada lulusan, janji lulusan, pengukuhan lulusan dan pidato oleh Rektor.
(3)
Peserta wisuda wajib membayar biaya wisuda dan biaya lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(4)
Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan oleh Rektor.
(5)
Pada saat wisuda diserahkan tanda penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi berdasarkan usul Dekan/Direktur PPs.
(6)
Pelaksanaan Wisuda dalam satu tahun akademik diadakan sesuai kebutuhan.
BAB VI PENELITIAN Pasal 48 (1)
(2) (3) (4)
(5) (6)
Kegiatan Penelitian Setiap dosen melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok yang dibiayai oleh universitas/fakultas/lembaga penelitian atau sumber dana lainnya. Pengajuan kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen melalui fakultas masing-masing. Usulan penelitian harus disetujui oleh pimpinan fakultas serta diketahui oleh pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S). Seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S). Laporan penelitian harus disetujui oleh pimpinan fakultas serta diketahui oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S). Untuk menjamin mutu penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Rektor. Pasal 49
(1)
(2) (3) (4)
(1)
Plagiat Penelitian Dalam melaksanakan penelitian, dosen senantiasa menghormati dan mempertahankan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan penuh rasa tanggungjawab. Dosen dilarang menggunakan atau mempubli-kasikan karya ilmiah, karya teknologi, dan/atau karya seni milik orang lain menjadi karya sendiri. Dosen dilarang menggunakan data hasil penelitian orang lain sebelum ada persetujuan dari yang bersangkutan. Dosen dilarang menggunakan proposal penelitian orang lain. BAB VII PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pasal 50 Setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sekurangkurangnya sekali dalam setahun yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok yang dibiayai oleh univesitas/ fakultas/lembaga pengabdian kepada masyarakat atau sumber dana lainnya.
(2)
Pengajuan kegiatan pengabdian dilakukan oleh dosen melalui fakultas masing-masing.
(3)
Usulan pengabdian harus disetujui oleh pimpinan fakultas serta diketahui oleh pimpinan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dan Dakwah (LPMD).
(4)
Seluruh kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dan Dakwah (LPMD).
(5)
Laporan pengabdian harus disetujui oleh pimpinan fakultas serta diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dan Dakwah (LPMD).
(6)
Untuk menjamin mutu pengabdian, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dan Dakwah (LPMD) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Rektor. Pasal 51 Plagiat Pengabdian
(1)
Dalam melaksanakan pengabdian, dosen senantiasa menghormati dan mempertahankan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan penuh rasa tanggungjawab.
(2)
Dosen dilarang melakukan pengabdian dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh karya ilmiah, karya teknologi, dan/atau karya seni milik orang lain tanpa seizin pemegang hak sebenarnya.
(3)
Dosen dilarang menduplikasi materi pengabdian orang lain sebelum ada persetujuan dari yang bersangkutan.
(4)
Dosen dilarang menggunakan proposal pengabdian orang lain. BAB VIII PELANGGARAN AKADEMIK Pasal 52
(1) (2)
(3)
Pelanggaran akademik berupa pelanggaran akademik ringan, pelanggaran akademik sedang dan pelanggaran akademik berat. Pelanggaran akademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar tata tertib kampus Islami. Pelanggaran akademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau pelanggaran yang bersifat administratif seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan berkas-berkas administrasi akademik dan/atau perusakan sarana atau prasarana milik UMI.
(4)
Pelanggaran akademik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban, terhentinya kegiatan akademik dalam kampus, membahayakan keselamatan sivitas akademika UMI, dan merusak citra almamater UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Pasal 53 SANKSI AKADEMIK
(1) (2)
(3)
Pelanggaran seperti yang tercantum dalam pasal 52dikenakan sanksi akademik; Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mahasiswa terdiri atas: a. hukuman disiplin ringan untuk pelanggaran akademik ringan, berupa teguran lisan, teguran tertulis I, II dan III; b. hukuman disiplin sedang, berupa pemberhentian sementara (skorsing) selama satu semester sampai paling lama empat semester. Selama menjalani skorsing, mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh melakukan atau mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dan kemahasiswaan; c. hukuman disiplin berat, berupa pember-hentian sebagai mahasiswa secara tetap. Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan diatur dengan Keputusan Rektor. KETENTUAN SANKSI Pasal 54
(1)
Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman pelanggaran ringan dan pelanggaran sedang adalah Dekan/Direktur PPs.
(2)
Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman pelanggaran adalah Rektor atas usulan Dekan/Direktur PPs.
berat
BAB IX DISKRESI Pasal 55 Rektor atau pejabat yang ditugaskan dapat mengambil kebijaksanaan tertentu di luar ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan akademik.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 (1) (2)
(3)
(4)
Ketentuan pokok akademik ini merupakan pedoman penyusunan peraturan akademik di tingkat fakultas dan program pascasarjana. Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Akademik Universitas Muslim Indonesia dicabut. Peraturan akademik pada semua jenjang pendidikan yang telah diterbitkan se-belumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Makassar 02 Rajab 1435 H Pada tanggal ---------------------02 Mei 2014 M R e k t o r, Prof.Dr.Hj. Masrurah Mokhtar, MA. NIP. 19500909 198103 2 001
Disahkan: 27 Rajab 1435 H Pada tanggal -----------------------27 Mei 2014 M Pengurus Yayasan Wakaf UMI, K e t u a, H. M. Mokhtar Noer Jaya SALINAN disampaikan kepada: 1. Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi. 2. Koordinator Kopertais Wilayah VII Sulawesi, Maluku dan Papua. 3. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Wakaf UMI. 4. Para Wakil Rektor UMI. 5. Para Dekan Fakultas dalam lingkungan UMI. 6. Direktur Program Pascasarjana UMI. 7. Direktur Pesantren Darul Mukhlisin Padang Lampe. 8. Para Ketua Lembaga dalam lingkungan UMI. 9. Para Ketua UPT dalam lingkungan UMI. 10. Para Kepala Biro dalam lingkungan UMI.
PERATURAN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA NOMOR :01 Tahun 2013 Tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEMAHASISWAAN Atas Rahmat Allah SWT, REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika masyarakat ke dalam proses kegiatan akademik pendidikan tinggi, serta untuk efektifitas pencapaian tujuan pendidikan tinggi, maka perlu ditetapkan Peraturan Akademik. b. BahwaPeraturan UMI No. 01 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Akademik UMI, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2014 tentang Penyeleng garaan tentang ketentuan-ketentuan pokok kemahasiswaan. Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan No. 3 Tahun 2014 tidak berlaku. 6. kepurusan Presiden RI No.61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998. Dengan Persetujuan Senat Universitas Muslim Indonesia,
MEMUTUSKAN, Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS MUSLIM TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN KEMAHASISWAAN
INDONESIA POKOK
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Yayasan adalah Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia; 2. Rektor adalah Rektor Universitas Muslim Indonesia; 3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Muslim Indonesia; 4. Perguruan Tinggi adalah Universitas Muslim Indonesia; 5. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar pada UMI dalam tahun berjalan sesuai ketentuan Universitas Muslim Indonesia. 6. Kehidupan Kampus Islami adalah kondisi keseharian kampus yang sesuai dengan syariat Islam, yang tercermin dari pemikiran-pemikiran, ucapan, tulisan-tulisan, dan tingkah laku para civitasnya yang sesuai dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. 7. Organisasi kemahasiswaa adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi; 8. Organisasi Kemahasiswaan Antarperguruan Tinggi adalah Oraganisasi kemahasiswaan yang lingkup kegiatannya melampaui lebih dari satu perguruan tinggi. 9. Tujuan Pendidikan Tinggi adalah : a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 10. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya). 11. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemaha-siswaan yang meliputi; penalaran dan keilmuan, minat dan keagamaan, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
12. Politik praktis adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/lembaga baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk lisan atau tulisan yang mengarah pada dukungan atau penolakan seseorang dalam jabatan politis. 13. Jabatan politis adalah jabatan publik dan atau jabatan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di UMI BAB II BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN Pasal 2 Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan kemandirian kepada mahasiswa; Pasal 3 (1) Organisasi kemahasiswaan intra dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas dan jurusan; (2) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan, ditetapkan oleh mahasiswa yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan statuta Universitas Muslim Indonesia; BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI Pasal 4 (1) Kedudukan organisasi kemahasiswaan intra merupakan kelengkapan nonstruktural pada organisasi perguruan tinggi dan fakultas yang bersangkutan; (2) Organisasi kemahasiswaan berkedudukan sebagai unit organik di lingkungan universitas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor; (3) Pembinaan kemahasiswaan secara struktural dilakukan oleh Wakil Dekan bidang kemaha-siswaan, dan secara fungsional oleh Dosen dan karyawan fakultas masing-masing. Pasal 5 Organisasi kemahasiswaan intra sebagai sarana dan wadah : 1. Perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan; 2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; 3. Komunikasi antarmahasiswa;
4. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang bertanggung jawab dimasadepan; 5. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa; 6. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan. Pasal 6 Fungsi organisasi kemahasiswaan adalah a. Menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan kemahasiswaan; b. Menyelenggarakan aktivitas dalam rangka pengembangan pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni; c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat.
a. b. c. e. f.
ilmu
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 7 Organisasi kemahasiswaan terdiri dari : Badan Legislatif Mahasiswa (BLM); Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM); Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ); Kelompok Studi Mahasiswa (Study Club); Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Bagian Kedua Tata Kerja Organisasi Pasal 8 (1) Semua orgasisasi kemahasiswaan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan organisasi maupun dalam hubungan antarorganisasi untuk kesatuan gerak yang serasi dengan tugas pokoknya. (2) BLM dan BEM, masing-masing bertanggung jawab langsung kepada Dekan pada fakultas yang bersangkutan; (3) Rekruitmen anggota UKM harus memperoleh rekomendasi dari pimpinan fakultas/Wakil Dekan bidang kemahasiswaan yang bersangkutan; (4) UKM dalam dalam hal keanggotaannya bertanggungjawab kepada WR III (5) Himpunan jurusan, Studi Club dibina oleh Ketua-ketua Jurusan/Bagian,
dan bertanggung jawab kepada BEM; (6) Untuk melaksanakan tugas pokok dan pola pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur tersendiri oleh masing-masing organisasi kemahasiswaan. Pasal 9 (1) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal 8 adalah suatu wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan; (2) Tata kerja organisasi dan keanggotaan kemaha-siswaan ditetapkan oleh badan dan atau unit kemahasiswaan dan disahkan oleh Wakil Dekan bidang kemahasiswaan atas nama Dekan. (3) Pembentukan badan atau unit kegiatan kemaha-siswaan ditetapkan oleh Rektor atau Pejabat yang ditunjuk. Bagian Ketiga Organisasi Kegiatan Ko-Kurikuler Pasal 10 (1) Peserta kegiatan Ko-Kurikuler adalah seluruh mahasiswa UMI yang aktif dan memenuhi syarat yang telah ditentukan; (2) Pelaksanaan kegiatan Ko-Kurikuler dilaksanakan oleh Wakil Dekan bidang kemahasiswaan untuk tingkat fakultas dan Biro Kemahasiswaan dan Alumni untuk tingkat universitas, dan dipertang-gungjawabkan kepada Dekan dan Rektor melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan. Pasal 11 (1) Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Ko-Kurikuler, kelompok Olah Raga dan Seni serta kelompok kajian Islami lainnya dilaksanakan oleh dosen yang ditunjuk melalui keputusan dekan dan atau keputusan rektor (2) Koordinator kegiatan Ko-Kurikuler adalah Dekan, Wakil Dekan bidang kemahasiswaandan Kasubag Kemahasiswaan ditingkat fakultas dan Biro Kemahasiwaan dan Kabag Kemahasiswaan untuk tingkat universitas. Bagian Keempat Jenis dan Penilaian Ko-Kurikuler Pasal 12 (1) Jenis kelompok kegiatan Islami meliputi : a. Bimbingan qiraah dan tajwid; b. Bimbingan taahfidzulqur‟an; c. Majelis Taklim; d. Pendidikan dan Latihan (diklat) Muballik; e. Bimbingan kaligrafi.
(2) Jenis kelompok kegiatan umum meliputi : a. Aspek pendidikan seperti : penelitian dan Penalaran b. Aspek dedikasi, seperti : kegiatan Milad, Wisuda dan Usaha Sosial dan Kemanusiaan; c. Aspek pengembangan wawasan seperti : Kongres, Seminar, Lomba Karya Ilmiah (LKI) dan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dan lain-lain; d. Aspek pengembangan minat dan bakat seperti : Olah Raga dan Seni. e. Aspek keorganisasian seperti :Latihan dasar kepemimpinan, Pengetahuan keorganisasian, Kepanitiaan. f. Aspek pengabdian pada masyarakat seperti : Bakti Sosial, Penyuluhan dan lain-lain. Pasal 13 (1) Penilaian akhir Ko-Kurikuler mahasiswa dilakukan dalam bentuk evaluasi; (2) Syarat penentuan evaluasi tunduk pada etika, moral, dan ketentuan akademik yang berlaku. BAB V ANGGARAN KEMAHASISWAAN DAN BEASISWA Bagian Pertama Sistem Pendanaan Pasal 14 (1) Sumber dana kemahasiswaan diperoleh dari : a. Universitas melalui dana SPP/BPP; b. Usaha lainnya yang halal yaitu usaha-usaha mahasiswa yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Fakultas dan atau Universitas. (2) Anggaran kegiatan kemahasiswaan (UKM, BLM, BEM), disesuaikan dengan anggaran Universitas. Bagian Kedua Mekanisme Pencairan Dana Pasal 15 (1) Setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan di Fakultas, harus mengajukan Proposal kegiatan ke Pimpinan Fakultas untuk dievaluasi melalui Kasubag Kemahasiswaan minimal satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan,selanjutnya diteruskan ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni untuk mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor bidang Kemaha-siswaan/Pimpinan Universitas; (2) Anggaran kemahasiswaan diusulkan berdasarkan hasil rapat kerja BEM/BLM dan UKM dengan pimpinan Fakultas/Universitasd dan diusulkan dalam Rencana Anggaran Amanah Tahunan (RAAT);
(3) Proposal anggaran kegiatan keahasiswaan yang dilakukan oleh lembaga keahasiswaan di tingkat Universitas dan/atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), diajukan ke Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni melalui Biro Kemahasiswaan dan Alumni berdasarkan Anggaran Amanah Tahunan (AAT) untuk mendapatkan persetujuan. Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Dana Pasal 16 (1) Penggunaandana kemahasiswaan oleh lembaga kemahasiswaan ditingkat fakultas/akademi dipertanggungjawabkan kepadapimpinan fakultas dan direktur akademi kemudian diteruskan kepadapimpinan universitas (Wakil Rektor III); (2) Penggunaan dana kemahasiswaan oleh lembaga mahasiswa tingkat universitas (UKM), dipertanggung jawabkan kepadapimpinan universitas melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. (3) Kegiatan lembaga mahasiswa baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas tidak akan diproses, jika kegiatan sebelum melaporkan kegiatan sebelumnya dalam bentuk laporan tertulis. Bagian Keempat Syarat Penerima Beasiswa Pasal 17 (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester awal pada tahun ajaran yang berjalan (2) Mahasiswa membuat permohonan kepada pimpinan fakultas danatau direktur akademi, selanjutnya diusulkan melalui Biro Administrasi kemahasiswaan dan alumni untuk mendapat persetujuan dari pimpinan Universitas (Wakil Rektor III) untuk memperoleh beasiswa ; (3) Mahasiswa memiliki prestasi dan loyalitas kepada lembaga UMI secara baik sesuai penilaian pimpinan fakultas/universitas dan memiliki Indeks PrestasiKumulatif (IPK) minimal 3.00. (4) Memilikisurat keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan setempatatau pejabat yang berwenang. (5) Masa studi tidak lebih dari 8 semester; (6) Memenuhi persyaratan khusus lain yang ditentukan oleh lembaga penyandang beasiswa.
Bagian Kelima Prosedur Penerimaan Dana Beasiswa Pasal 18 (1) Beasiswa diterima di BMTUUMI, denganmembawa pengantar dariPimpinan Universitas (Wakil Rektor III) untuk memperoleh surat keterangan penerimaan beasiswapada biro kemahasiswaan dan alumni. BAB VI LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN Bagian Pertama Larangan Pasal 19 (1) Mahasiswa (i) dilarang memakai dan menggunakan identitas UMI serta memobilisasi massa untuk kegiatan yang bertentangan visi dan misi UMI. (2) Dilarang melakukan segala bentuk kerjasama yang mengatasnamakan lembaga kemahasiswaan dengan pihak-pihak luar dan atau lembaga lain yang bertentangan dengan visi dan misi UMI. (3) Dilarang berambut gonrong, memakai baju kaos oblong, celana sobek, memakai sandal dan hal-hal lain yang bertentangan dengan program kampus islami dalam mengikuti kegiatan akademik. Pasal 20 (1) Dilarang mengikuti dan atau melibatkan diri baik langsung maupun tidak langsung dengan mengatasnamakan lembaga kemahasiswaan UMI terhadap kegiatan politik praktis dan organisasi kemasyarakatan di dalam dan diluar kampus. (2) Dilarang terlibat atau melibatkan diri dengan orang lain yang tidak berstatus mahasiswa pada kegiatan-kegiatan resmi lembaga kemahasiswaan. (3) Dilarang melakukan atau mengikuti aksi-aksi demonstrasi atau semacamnya, kecuali telah melakukan koordinasi dan kesepakatan bersama antara pengurus lembaga mahasiswa dan UKM dalam lingkungan UMI. (4) Dilarang melakukan tindakan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, langsung atau tidak langsung yang dapat mengganggu dan merusak aktivitas akademik dan kemahasiswaan, sarana dan prasarana kampus, serta perbuatan-perbuatan yang dapat merongrong kewibawaan institusi dan civitas akademika UMI (5) Dilarang membawa, mengedarkan dan atau mengkonsumsi segala jenis obat-obat terlarang, narkotika dan obat-obat adaptif lainnya yang dapat membahayakan keselamatan manusia.
(6) Dilarang tanpa hak membawa, menyimpan, membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan senjata api, senjata tajam, dan/atau senjata sejenis lainnya. (7) Dilarang membawa danatau minum-minuman keras, ataupun minuman jenis lain yang dapat membahayakan keselamatan fisik dan mental diri manusia. (8) Dilarang mengadakan atau mengikuti segala bentuk kegiatan yang cenderung bersifat judi, yang menggunakan sarana uang, dan sejenisnya, baik di dalam maupun di luar kampus; (9) Dilarang melakukan pengrusakan sarana dan prasana, penyerangan, penganiayaan, perkelahian dan atau pemerasan baik secara perorangan maupun kelembagaan di dalam dan di luar kampus. (10)Dilarang bermalam di dalam kampus. Bagian Kedua Sanksi Pelanggaran Pasal 21 (1) Mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 20 Peraturan Kemahasiswaan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Pemberiaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dijatuhkan secara prosedural sesuai tahapan dan tingkatan pelanggarannya. (3) Apabila pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak efektif, maka dilakukan tindakan paksa dengan koordinasi dan bantuan aparat kepolisian. Pasal 22 (1) Pimpinan UMI dapat melakukan pencegahan atas segala bentuk kerjasama yang dilakukan antara lembaga kemahasiswaan yang ada di UMI dengan pihak luar terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang sama sekali bertentangan dengan visi dan misi UMI serta tidak relevan dengan konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi. (2) Segala bentuk kegiatan yang memakai dan menggunakan identitas serta memobilisasi mahasiswa maupun lembaga kemahasiswaan UMI untuk kegiatan di luar kampus UMI wajib melakukan koordinasi dan mendapatkan rekomendasidari pimpinan fakultas/univeritas (3) Apabila langkah-langkah pencegahan pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dilakukan, maka Pimpinan Universitas/Fakultas melakukan teguran/peringatan keras secara tertulis, dan apabila teguran/peringatan keras tidak diindahkan, maka Pimpinan Universitas/ Fakultas menjatuhkan sanksi pembekuan kegiatan organisasi kemahasiswaan
kepada lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan. Pasal 23 Setiap mahasiswa, kelompok mahasiswa yang melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung pada kegiatan-kegiatan Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan mengatasnamakan lembaga kemahasiswaan yang ada di UMI, dikenakan sanksi teguran tertulis dan/atau tidak diperkenankan menduduki suatu jabatan dan/atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan tertentu serta diproses sesuai peraturan kemahasiswaan yang berlaku. Pasal 24 Apabila pengurus lembaga/panitia pada suatu kegiatan kemahasiswaan yang secara sengaja melibatkan orang-orang yang bukan mahasiswa UMI tanpa koordinasi pimpinan fakultas/universitas, maka Pimpinan Universitas/Fakultas menjatuhkan sanksi : a. Teguran/peringatan lisan dan/atau tertulis; b. Menghentikan kegiatan tersebut secara paksa, dan jika perlu dengan koordinasi dan bantuan kepolisian. Pasal 25 (1) Pimpinan universitas/fakultas tidak bertanggung-jawab terhadap segala aksi-aksi demonstrasi ataupun bentuk unjuk rasa lainnya, yang dilakukan dengan tidak melalui koordinasi dan kesepakatan bersama antara seluruh pengurus lembaga dan UKM dalam lingkunganUMI. (2) Segala resiko dan akibat-akibat dari aksi-aksi demonstrasi atau unjuk rasa tersebut yang dilakukan tanpa melalui koordinasi dan kesepakatan bersama antara para pengurus lembaga kemahasiswaan dan UKM-UKM, akan dipikul sepenuhnya oleh para pelaku demonstrasi/unjuk rasa tersebut; (3) Terhadap para pelaku demonstrasi/unjuk rasa tersebut, dikenakan sanksi pencabutan hak-hak tertentu yaitu: a. Tidak dapat menerima/digugurkan haknya sebagai penerima beasiswa; b. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kemahasiswaan tertentu. Pasal 26 (1) Setiap perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok mahasiswa maupun secara kelembagaan, yang mengarah kepada tindakan-tindakan kriminal atau perbuatan pidana, maka penyelesaianya diserahkan kepada pihak yang berwajib dalam rangka proses hukum lebih lanjut; (2) Perbuatan pidana atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh mahasiswa,
kelompok mahasiswa, selain proses hukum pidananya diserahkan kepada pihak yang berwajib, pimpinan universitas/fakultas dapat tetap memproses sanksi akademiknya sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Tindakan kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, yang ancaman pidananya lebih dari 2 (dua) tahun penjara, maka pelakunya dikenakan skorsing atau dikembalikan kepada orang tuanya untuk sementara waktu tertentu, atau dipecat dari statusnya sebagai mahasiswa. Pasal 27 (1) Apabila seorang mahasiswa/kelompok mahasiswa ketahuan atau kedapatan membawa senjata tajam, baik dalam kampus maupun di luar kampus maka akan dikenakan sanksi: a. Sekurang-kurangnya skorsing selama dua semester dan maksimal empat semester. b. Diserahkan/dilaporkan kepada kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. (2) Apabila seorang mahasiswa/kelompok mahasiswa yang dengan sengaja menggunakan senjata, baik senjata api, senjata rakitan maupun senjata tajam untuk menganiaya atau melukai orang lain yang menyebabkan orang lain tersebut luka berat atau meninggal dunia, maka akan dikenakan sanksi: a. Pemecatan (pengembalian kepada orang tua); b. Diserahkan kepada yang berwajib untuk diproses pidana. Pasal 28 Setiap mahasiswa yang diketahui membawa, mengkonsumsi, mengedarkan, maupun menyimpan segala jenis obat narkotika dan/atau obat berbahaya lainnya, akan dikenakan sanksi: a. Sekurang-kurangnya skorsing selama dua semester dan maksimal empat semester.; atau b. Diserahkan/dilaporkan kepada yang berwajib untuk diproses secara pidana. c. Dipecat sebagai mahasiswa (dikembalikan kepada orang tuanya); Pasal 29 (1) Setiap mahasiswa, kelompok mahasiswa atau pengurus lembaga secara kolektif kedapatan membawa dan atau meminum jenis-jenis minuman keras yang beralkohol, akan dikenakan sanksi skorsing selama 2 (dua) semester; (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pengurus lembaga secara kollektif (UKM, BLM, BEM, HMJ, Kelompok Study), maka akan dikenakan sanksi pembekuan kepengurusan;
(3) Apabila perbuatan pada ayat 1 & 2 di atas merupakan perbuatan yang telah berulang-ulang kali dilakukan, makadikenakan sanksi pemecatan dan atau pembubaran kepengurusan. Pasal 30 (1) Setiap mahasiswa, kelompok mahasiswa, pengurus lembaga secara kolektif melakukan/ mengikuti permainan judi baik di dalam maupun di luar kampus, maka akan dikenakan sanksi: a. Sekurang-kurangnya skorsing selama dua semester dan maksimal empat semester. b. Pembekuan kepengurusan. (2) Apabila pada ayat (1) di atas sudah merupakan perbuatan yang telah berulang kali, maka dikenakan sanksi : a. Pemecatan (pengembalian kepada orang tua); b. Pembubaran organisasi lembaga kemaha-siswaan. Pasal 31 (1) Setiap mahasiswa, kelompok mahasiswa, pengurus lembaga secara kolektif melakukan pengrusakan sarana dan prasarana kampus, penyerangan/penganiayaan kepada mahasiswa lainnya, kelompok mahasiswa lainnya, pengurus lembaga kemahasiswaan lainnya, maka dikenakan sanksi: a. Mahasiswa, kelompok mahasiswa yang bersangkutan diskorsing sekurang-kurangnya selama dua semester dan maksimal empat semester; b. Menon-aktifkan para pengurus lembaga yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu; c. Diserahkan/dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses pidana lebih lanjut. (2) Apabila dilakukan dengan saling menyerang (perkelahian tanding) antara individu, kelompok maupun antar para pengurus lembaga (BLM/BEM, HMJ, UKM, Study Club), maka semua pelaku (semua pihak yang terlibat), akan dikenakan sanksi yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini. Pasal 32 (1) Setiap mahasiswa, kelompok mahasiswa, pengurus lembaga yang bermalam di kampus , maka akan dikenakan sanksi: a. Sekurang-kurangnya skorsing selama dua semester dan maksimal empat semester. b. Pembekuan kepengurusan. (2) Apabila pada ayat (1) di atas sudah dilakukan berulang kali, maka dikenakan sanksi : a. Pemecatan (pengembalian kepada orang tua);
b. Pembubaran organisasi lembaga kemaha-siswaan. Pasal 33 (1) Mahasiswa yang dikenakan sanksi skorsing untuk jangka waktu tertentu dan yang bersangkutan telah menjalani proses sanksi dengan baik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, serta telah diusulkan/ditetapkan oleh pimpinan fakultas maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku (2) Mahasiswa yang diberhentikan atau dikembalikan kepada orang tua, maka hak dan kewajiban yang bersangkutan telah gugur sebagai mahasiswa dan tidak dapat lagi diterima dan diproses sebagai mahasiswa dalam lingkungan UMI. BAB VII Syarat dan Kriteria Umum Pengurus Lembaga UMI Pasal 34 (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan (2) Status mahasiswa minimal semester III (tiga) dan maksimal semester VI (enam) khusus untuk ketuadan sekretaris. (3) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dibuktikan dengan KHS asli (4) Pandai baca dan tulis Al-Qur‟an dibuktikan dengan surat keterangan Wakil Dekan IV (5) Telah mengikuti Latihan Kepemimpinan dan manajemen Mahasiswa dibuktikan dengan Sertiifikat. (6) Mampu menjalankanvisi misi UMI sebagai lembaga pendidikan dan lembaga dakwah serta mematuhi dan melaksanakan tazkirah yang dikeluarkan oleh Universitas Muslim Indonesia (Surat Pernyataan) (7) Pernah mengikuti dan dinyatakan lulus pada kegiatan pesantren kilat danpencerahan kalbu, dibuktikan dengan Sertifikat (8) Tidak pernah menggunakan simbol-simbol UMI dalam berbagai aktifitas dalam masyarakat Yang bertentangan dengan visi misi UMI (Surat Pernyataan) (9) Aktif memperhatikan waktu Shalat dan senang mengajak untuk mengikuti Salat berjamaah di Masjid (Surat Pernyataan) (10)Tidak pernah menggunakan dan terlibat kasus narkoba, minuman keras, membawa senjata api/tajam dan perbuatan kriminal lainnya (Surat Pernyataan) (11) Bersifat kritis, proaktif, tanggap dan senang membangun sikapkhusnuzzan dan pola bil khasanah dalammemperbaiki tatanan pengembangan sistem dalam kampus UMI dari berbagai masalah yang dihadapi (Surat Pernyataan)
(12) Senantiasa berpakaian rapi, menggunakan sepatu, tidak berambut panjang serta tidak menggunakan kaos oblong dan bagi Wanita berpakaian muslimah (Surat Pernyataan) (13) Sopan, Santun, beretika dan bermoral yang baik serta mengedepankan UKHUWAH (persaudaraan, persahabatan dan kebersamaan), serta saling menghargai dalam menjalankan tatakrama pergaulan/kehidupankampus (Surat Pernyataan) (14) Mendapat rekomendasi tertulis dari pimpinan fakultas/Wakil Dekan III dan atau pimpinanuniversitas / Wakil Rekror III untuk pengurus UKM BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua ketentuan dan peraturan kemahasiswaan sebelum-nya tidak berlaku kecuali ketentuan dan peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturanini. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor atau Keputusan Dekan masing-masing fakultas. (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kesalahan. Ditetapkan di: Makassar Pada tanggal : 25 Rabiul Awal 1434 H 06Pebruari 2013 M Rektor UMI, Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA Disahkan di: Makassar Pada tanggal : 25 Rabiul Awal 1434 H 06Pebruari 2013 M Yayasan Wakaf UMI K e t u a,
H. M. Mokhtar Noerjaya, SE.,M.Si.
PERATURAN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA NOMOR :02 Tahun 2013 Tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEMAHASISWAAN Atas Rahmat Allah SWT, REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Muslim Indonesia, maka sebagai prasyarat ialah terciptanya kehidupan kampus islami yang kondusif, yang memungkinkan proses pembela-jaran dapat berjalan dengan baik dan lancar; b. Bahwa untuk menciptakan kehidupan kampus islami yang kondusif tersebut, salah satu upaya yang penting dilakukan ialah mengarahkan dan membina kehidupan kemahasiswaan agar setiap kegiatannya dapat lebih tertib, teratur, terarah, dan dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam; c. Bahwa pembinaan kemaha-siswaan juga dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produkti-vitas mahasiswa serta mendaya-gunakan peran dan partisipasi mahasiswa dalam kehidupan kampus islami; d. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Universitas Muslim Indonesia Tentang Ketentuanketentuan Pokok Kemahasiswaan sebagai dasar atau pedoman bagi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 4. Statuta Universitas Muslim Indonesia Tahun 2002; 5. Peraturan Universitas Muslim Indonesia tentang Ketentuan-ketentuan Akademik UMI Tahun 2001. Dengan Persetujuan Senat Universitas Muslim Indonesia, MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS MUSLIM TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN KEMAHASISWAAN
INDONESIA POKOK
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Yayasan adalah Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia; 2. Rektor adalah Rektor Universitas Muslim Indonesia; 3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Muslim Indonesia; 4. Perguruan Tinggi adalah Universitas Muslim Indonesia; 5. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar pada UMI dalam tahun berjalan sesuai ketentuan Universitas Muslim Indonesia. 6. Kehidupan Kampus Islami adalah kondisi keseharian kampus yang sesuai dengan syariat Islam, yang tercermin dari pemikiran-pemikiran, ucapan, tulisan-tulisan, dan tingkah laku para civitasnya yang sesuai dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. 7. Organisasi kemahasiswaa adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecende-kiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi; 8. Organisasi Kemahasiswaan Antarperguruan Tinggi adalah Oraganisasi kemahasiswaan yang lingkup kegiatannya melampaui lebih dari satu perguruan tinggi. 9. Tujuan Pendidikan Tinggi adalah : a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 10. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya). 11. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi; penalaran dan keilmuan, minat dan keagamaan, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
12. Politik praktis adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/lembaga baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk lisan atau tulisan yang mengarah pada dukungan atau penolakan seseorang dalam jabatan politis. 13. Jabatan politis adalah jabatan publik dan atau jabatan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di UMI BAB II BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN Pasal 2 Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan kemandirian kepada mahasiswa; Pasal 3 (1) Organisasi kemahasiswaan intra dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas dan jurusan; (2) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan, ditetapkan oleh mahasiswa yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan statuta Universitas Muslim Indonesia; BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI Pasal 4 (1) Kedudukan organisasi kemahasiswaan intra merupakan kelengkapan nonstruktural pada organisasi perguruan tinggi dan fakultas yang bersangkutan; (2) Organisasi kemahasiswaan berkedudukan sebagai unit organik di lingkungan universitas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor; (3) Pembinaan kemahasiswaan secara struktural dilakukan oleh Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, dan secara fungsional oleh Dosen dan karyawan fakultas masing-masing. Pasal 5 Organisasi kemahasiswaan intra sebagai sarana dan wadah : 1. Perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan; 2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; 3. Komunikasi antarmahasiswa;
4. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang bertanggung jawab dimasadepan; 5. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa; 6. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan. Pasal 6 Fungsi organisasi kemahasiswaan adalah a. Menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan kemahasiswaan; b. Menyelenggarakan aktivitas dalam rangka pengembangan pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni; c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat.
a. b. c. e. f.
ilmu
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 7 Organisasi kemahasiswaan terdiri dari : Badan Legislatif Mahasiswa (BLM); Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM); Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ); Kelompok Studi Mahasiswa (Study Club); Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Bagian Kedua Tata Kerja Organisasi Pasal 8 (1) Semua orgasisasi kemahasiswaan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dilingkungan organisasi maupun dalam hubungan antarorganisasi untuk kesatuan gerak yang serasi dengan tugas pokoknya. (2) BLM dan BEM, masing-masing bertanggung jawab langsung kepada Dekan pada fakultas yang bersangkutan; (3) Rekruitmen anggota UKM harus memperoleh rekomendasi dari pimpinan fakultas/Wakil Dekan bidang kemahasiswaan yang bersangkutan; (4) UKM dalam dalam hal keanggotaannya bertanggungjawab kepada WR III (5) Himpunan jurusan, Studi Club dibina oleh Ketua-ketua Jurusan/Bagian, dan bertanggung jawab kepada BEM;
(6) Untuk melaksanakan tugas pokok dan pola pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur tersendiri oleh masing-masing organisasi kemahasiswaan. Pasal 9 (1) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal 8 adalah suatu wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan; (2) Tata kerja organisasi dan keanggotaan kemaha siswaan ditetapkan oleh badan dan atau unit kemahasiswaan dan disahkan oleh Wakil Dekan bidang kemahasiswaan atas nama Dekan. (3) Pembentukan badan atau unit kegiatan kemaha siswaan ditetapkan oleh Rektor atau Pejabat yang ditunjuk. Bagian Ketiga Organisasi Kegiatan Ko-Kurikuler Pasal 10 (1) Peserta kegiatan Ko-Kurikuler adalah seluruh mahasiswa UMI yang aktif dan memenuhi syarat yang telah ditentukan; (2) Pelaksanaan kegiatan Ko-Kurikuler dilaksanakan oleh Wakil Dekan bidang kemahasiswaan untuk tingkat fakultas dan Biro Kemahasiswaan dan Alumni untuk tingkat universitas, dan dipertanggungjawabkan kepada Dekan dan Rektor melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan. Pasal 11 (1) Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Ko-Kurikuler, kelompok Olah Raga dan Seni serta kelompok kajian Islami lainnya dilaksanakan oleh dosen yang ditunjuk melalui keputusan dekan dan atau keputusan rektor (2) Koordinator kegiatan Ko-Kurikuler adalah Dekan, Wakil Dekan bidang kemahasiswaandan Kasubag Kemahasiswaan ditingkat fakultas dan Biro Kemahasiwaan dan Kabag Kemahasiswaan untuk tingkat universitas. Bagian Keempat Jenis dan Penilaian Ko-Kurikuler Pasal 12 (1) Jenis kelompok kegiatan Islami meliputi : a. Bimbingan qiraah dan tajwid; b. Bimbingan taahfidzulqur‟an; c. Majelis Taklim; d. Pendidikan dan Latihan (diklat) Muballik; e. Bimbingan kaligrafi.
(2) Jenis kelompok kegiatan umum meliputi : a. Aspek pendidikan seperti : penelitian dan Penalaran b. Aspek dedikasi, seperti : kegiatan Milad, Wisuda dan Usaha Sosial dan Kemanusiaan; c. Aspek pengembangan wawasan seperti : Kongres, Seminar, Lomba Karya Ilmiah (LKI) dan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dan lain-lain; d. Aspek pengembangan minat dan bakat seperti : Olah Raga dan Seni. e. Aspek keorganisasian seperti :Latihan dasar kepemimpinan, Pengetahuan keorganisasian, Kepanitiaan. f. Aspek pengabdian pada masyarakat seperti : Bakti Sosial, Penyuluhan dan lain-lain. Pasal 13 (1) Penilaian akhir Ko-Kurikuler mahasiswa dilakukan dalam bentuk evaluasi; (2) Syarat penentuan evaluasi tunduk pada etika, moral, dan ketentuan akademik yang berlaku. BAB V ANGGARAN KEMAHASISWAAN DAN BEASISWA Bagian Pertama Sistem Pendanaan Pasal 14 (1) Sumber dana kemahasiswaan diperoleh dari : a. Universitas melalui dana SPP/BPP; b. Usaha lainnya yang halal yaitu usaha-usaha mahasiswa yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Fakultas dan atau Universitas. (2) Anggaran kegiatan kemahasiswaan (UKM, BLM, BEM), disesuaikan dengan anggaran Universitas. Bagian Kedua Mekanisme Pencairan Dana Pasal 15 (1) Setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan di Fakultas, harus mengajukan Proposal kegiatan ke Pimpinan Fakultas untuk dievaluasi melalui Kasubag Kemahasiswaan minimal satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan,selanjutnya diteruskan ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni untuk mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan/Pimpinan Universitas; (2) Anggaran kemahasiswaan diusulkan berdasarkan hasil rapat kerja BEM/BLM dan UKM dengan pimpinan Fakultas/Universitasd dan
diusulkan dalam Rencana Anggaran Amanah Tahunan (RAAT); (3)Proposal anggaran kegiatan keahasiswaan yang dilakukan oleh lembaga keahasiswaan di tingkat Universitas dan/atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), diajukan ke Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni melalui Biro Kemahasiswaan dan Alumni berdasarkan Anggaran Amanah Tahunan (AAT) untuk mendapatkan persetujuan. Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Dana Pasal 16 (1) Penggunaandana kemahasiswaan oleh lembaga kemahasiswaan ditingkat fakultas/akademi dipertanggungjawabkan kepadapimpinan fakultas dan direktur akademi kemudian diteruskan kepadapimpinan universitas (Wakil Rektor III); (2) Penggunaan dana kemahasiswaan oleh lembaga mahasiswa tingkat universitas (UKM), dipertanggung jawabkan kepadapimpinan universitas melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. (3) Kegiatan lembaga mahasiswa baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas tidak akan diproses, jika kegiatan sebelum melaporkan kegiatan sebelumnya dalam bentuk laporan tertulis. Bagian Keempat Syarat Penerima Beasiswa Pasal 17 (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester awal pada tahun ajaran yang berjalan (2) Mahasiswa membuat permohonan kepada pimpinan fakultas danatau direktur akademi, selanjutnya diusulkan melalui Biro Administrasi kemahasiswaan dan alumni untuk mendapat persetujuan dari pimpinan Universitas (Wakil Rektor III) untuk memperoleh beasiswa ; (3) Mahasiswa memiliki prestasi dan loyalitas kepada lembaga UMI secara baik sesuai penilaian pimpinan fakultas/universitas dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00. (4) Memilikisurat keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan setempatatau pejabat yang berwenang. (5) Masa studi tidak lebih dari 8 semester; (6) Memenuhi persyaratan khusus lain yang ditentukan oleh lembaga penyandang beasiswa.
Bagian Kelima Prosedur Penerimaan Dana Beasiswa Pasal 18 (1) Beasiswa diterima di BMTUUMI, dengan membawa pengantar dariPimpinan Universitas (Wakil Rektor III) untuk memperoleh surat keterangan penerimaan beasiswapada biro kemahasiswaan dan alumni. BAB VI LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN Bagian Pertama Larangan Pasal 19 (4) Mahasiswa (i) dilarang memakai dan menggunakan identitas UMI serta memobilisasi massa untuk kegiatan yang bertentangan visi dan misi UMI. (5) Dilarang melakukan segala bentuk kerjasama yang mengatasnamakan lembaga kemahasiswaan dengan pihak-pihak luar dan atau lembaga lain yang bertentangan dengan visi dan misi UMI. (6) Dilarang berambut gonrong, memakai baju kaos oblong, celana sobek, memakai sandal dan hal-hal lain yang bertentangan dengan program kampus islami dalam mengikuti kegiatan akademik. Pasal 20 (1) Dilarang mengikuti dan atau melibatkan diri baik langsung maupun tidak langsung dengan mengatasnamakan lembaga kemahasiswaan UMI terhadap kegiatan politik praktis dan organisasi kemasyarakatan di dalam dan diluar kampus. (2) Dilarang terlibat atau melibatkan diri dengan orang lain yang tidak berstatus mahasiswa pada kegiatan-kegiatan resmi lembaga kemahasiswaan. (3) Dilarang melakukan atau mengikuti aksi-aksi demonstrasi atau semacamnya, kecuali telah melakukan koordinasi dan kesepakatan bersama antara pengurus lembaga mahasiswa dan UKM dalam lingkungan UMI. (4) Dilarang melakukan tindakan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, langsung atau tidak langsung yang dapat mengganggu dan merusak aktivitas akademik dan kemahasiswaan, sarana dan prasarana kampus, serta perbuatan-perbuatan yang dapat merongrong kewibawaan institusi dan civitas akademika UMI (5) Dilarang membawa, mengedarkan dan atau mengkonsumsi segala jenis obat-obat terlarang, narkotika dan obat-obat adaptif lainnya yang dapat membahayakan keselamatan manusia.
(6) Dilarang tanpa hak membawa, menyimpan, membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan senjata api, senjata tajam, dan/atau senjata sejenis lainnya. (7) Dilarang membawa danatau minum-minuman keras, ataupun minuman jenis lain yang dapat membahayakan keselamatan fisik dan mental diri manusia. (8) Dilarang mengadakan atau mengikuti segala bentuk kegiatan yang cenderung bersifat judi, yang menggunakan sarana uang, dan sejenisnya, baik di dalam maupun di luar kampus; (9) Dilarang melakukan pengrusakan sarana dan prasana, penyerangan, penganiayaan, perkelahian dan atau pemerasan baik secara perorangan maupun kelembagaan di dalam dan di luar kampus. (10)Dilarang bermalam di dalam kampus. Bagian Kedua Sanksi Pelanggaran Pasal 21 (1) Mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 20 Peraturan Kemaha-siswaan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Pemberiaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dijatuhkan secara prosedural sesuai tahapan dan tingkatan pelanggarannya. (3) Apabila pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak efektif, maka dilakukan tindakan paksa dengan koordinasi dan bantuan aparat kepolisian. Pasal 22 (4) Pimpinan UMI dapat melakukan pencegahan atas segala bentuk kerjasama yang dilakukan antara lembaga kemahasiswaan yang ada di UMI dengan pihak luar terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang sama sekali bertentangan dengan visi dan misi UMI serta tidak relevan dengan konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi. (5) Segala bentuk kegiatan yang memakai dan menggunakan identitas serta memobilisasi mahasiswa maupun lembaga kemahasiswaan UMI untuk kegiatan di luar kampus UMI wajib melakukan koordinasi dan mendapatkan rekomendasidari pimpinan fakultas/univeritas (6) Apabila langkah-langkah pencegahan pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dilakukan, maka Pimpinan Universitas/Fakultas melakukan teguran/peringatan keras secara tertulis, dan apabila teguran/peringatan keras tidak diindahkan, maka Pimpinan Universitas/ Fakultas menjatuhkan sanksi pembekuan kegiatan organisasi kemahasiswaan kepada lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan.
Pasal 23 Setiap mahasiswa, kelompok mahasiswa yang melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung pada kegiatan-kegiatan Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan mengatasnamakan lembaga kemahasiswaan yang ada di UMI, dikenakan sanksi teguran tertulis dan/atau tidak diperkenankan menduduki suatu jabatan dan/atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan tertentu serta diproses sesuai peraturan kemahasiswaan yang berlaku. Pasal 24 Apabila pengurus lembaga/panitia pada suatu kegiatan kemahasiswaan yang secara sengaja melibatkan orang-orang yang bukan mahasiswa UMI tanpa koordinasi pimpinan fakultas/universitas, maka Pimpinan Universitas/Fakultas menjatuhkan sanksi : a. Teguran/peringatan lisan dan/atau tertulis; b. Menghentikan kegiatan tersebut secara paksa, dan jika perlu dengan koordinasi dan bantuan kepolisian. Pasal 25 (1) Pimpinan universitas/fakultas tidak bertang-gungjawab terhadap segala aksi-aksi demonstrasi ataupun bentuk unjuk rasa lainnya, yang dilakukan dengan tidak melalui koordinasi dan kesepakatan bersama antara seluruh pengurus lembaga dan UKM dalam lingkunganUMI. (2) Segala resiko dan akibat-akibat dari aksi-aksi demonstrasi atau unjuk rasa tersebut yang dilakukan tanpa melalui koordinasi dan kesepakatan bersama antara para pengurus lembaga kemahasiswaan dan UKM-UKM, akan dipikul sepenuhnya oleh para pelaku demonstrasi/unjuk rasa tersebut; (3) Terhadap para pelaku demonstrasi/unjuk rasa tersebut, dikenakan sanksi pencabutan hak-hak tertentu yaitu: a. Tidak dapat menerima/digugurkan haknya sebagai penerima beasiswa; b. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kemahasiswaan tertentu. Pasal 26 (1) Setiap perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok mahasiswa maupun secara kelembagaan, yang mengarah kepada tindakan-tindakan kriminal atau perbuatan pidana, maka penyelesaianya diserahkan kepada pihak yang berwajib dalam rangka proses hukum lebih lanjut; (2) Perbuatan pidana atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok mahasiswa, selain proses hukum pidananya diserahkan kepada
pihak yang berwajib, pimpinan universitas/fakultas dapat tetap memproses sanksi akademiknya sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Tindakan kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, yang ancaman pidananya lebih dari 2 (dua) tahun penjara, maka pelakunya dikenakan skorsing atau dikembalikan kepada orang tuanya untuk sementara waktu tertentu, atau dipecat dari statusnya sebagai mahasiswa. Pasal 27 (1) Apabila seorang mahasiswa/kelompok mahasiswa ketahuan atau kedapatan membawa senjata tajam, baik dalam kampus maupun di luar kampus maka akan dikenakan sanksi: a. Sekurang-kurangnya skorsing selama dua semester dan maksimal empat semester. b. Diserahkan/dilaporkan kepada kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. (2) Apabila seorang mahasiswa/kelompok mahasiswa yang dengan sengaja menggunakan senjata, baik senjata api, senjata rakitan maupun senjata tajam untuk menganiaya atau melukai orang lain yang menyebabkan orang lain tersebut luka berat atau meninggal dunia, maka akan dikenakan sanksi: a. Pemecatan (pengembalian kepada orang tua); b. Diserahkan kepada yang berwajib untuk diproses pidana. Pasal 28 Setiap mahasiswa yang diketahui membawa, mengkonsumsi, mengedarkan, maupun menyimpan segala jenis obat narkotika dan/atau obat berbahaya lainnya, akan dikenakan sanksi: a. Sekurang-kurangnya skorsing selama dua semester dan maksimal empat semester.; atau b. Diserahkan/dilaporkan kepada yang berwajib untuk diproses secara pidana. c. Dipecat sebagai mahasiswa (dikembalikan kepada orang tuanya); Pasal 29 (1) Setiap mahasiswa, kelompok mahasiswa atau pengurus lembaga secara kolektif kedapatan membawa dan atau meminum jenis-jenis minuman keras yang beralkohol, akan dikenakan sanksi skorsing selama 2 (dua) semester; (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pengurus lembaga secara kollektif (UKM, BLM, BEM, HMJ, Kelompok Study), maka akan dikenakan sanksi pembekuan kepengurusan; (3) Apabila perbuatan pada ayat 1 & 2 di atas merupakan perbuatan yang
telah berulang-ulang kali dilakukan, makadikenakan sanksi pemecatan dan atau pembubaran kepengurusan. Pasal 30 (1) Setiap mahasiswa, kelompok mahasiswa, pengurus lembaga secara kolektif melakukan/ mengikuti permainan judi baik di dalam maupun di luar kampus, maka akan dikenakan sanksi: a. Sekurang-kurangnya skorsing selama dua semester dan maksimal empat semester. b. Pembekuan kepengurusan. (2) Apabila pada ayat (1) di atas sudah merupakan perbuatan yang telah berulang kali, maka dikenakan sanksi : a. Pemecatan (pengembalian kepada orang tua); b. Pembubaran organisasi lembaga kemaha siswaan. Pasal 31 (1) Setiap mahasiswa, kelompok mahasiswa, pengurus lembaga secara kolektif melakukan pengrusakan sarana dan prasarana kampus, penyerangan/ penganiayaan kepada mahasiswa lainnya, kelompok mahasiswa lainnya, pengurus lembaga kemaha-siswaan lainnya, maka dikenakan sanksi: a. Mahasiswa, kelompok mahasiswa yang bersangkutan diskorsing sekurang-kurangnya selama dua semester dan maksimal empat semester; b. Menon-aktifkan para pengurus lembaga yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu; c. Diserahkan/dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses pidana lebih lanjut. (2) Apabila dilakukan dengan saling menyerang (perkelahian tanding) antara individu, kelompok maupun antar para pengurus lembaga (BLM/BEM, HMJ, UKM, Study Club), maka semua pelaku (semua pihak yang terlibat), akan dikenakan sanksi yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini. Pasal 32 (1) Setiap mahasiswa, kelompok mahasiswa, pengurus lembaga yang bermalam di kampus, maka akan dikenakan sanksi: a. Sekurang-kurangnya skorsing selama dua semester dan maksimal empat semester. b. Pembekuan kepengurusan. (2) Apabila pada ayat (1) di atas sudah dilakukan berulang kali, maka dikenakan sanksi : a. Pemecatan (pengembalian kepada orang tua); b. Pembubaran organisasi lembaga kemaha siswaan.
Pasal 33 (3) Mahasiswa yang dikenakan sanksi skorsing untuk jangka waktu tertentu dan yang bersangkutan telah menjalani proses sanksi dengan baik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, serta telah diusulkan/ditetapkan oleh pimpinan fakultas maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku (4) Mahasiswa yang diberhentikan atau dikembalikan kepada orang tua, maka hak dan kewajiban yang bersangkutan telah gugur sebagai mahasiswa dan tidak dapat lagi diterima dan diproses sebagai mahasiswa dalam lingkungan UMI. BAB VII Syarat dan Kriteria Umum Pengurus Lembaga UMI Pasal 34 (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan (2) Status mahasiswa minimal semester III (tiga) dan maksimal semester VI (enam) khusus untuk ketuadan sekretaris. (3) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dibuktikan dengan KHS asli (4) Pandai baca dan tulis Al-Qur‟an dibuktikan dengan surat keterangan Wakil Dekan IV (5) Telah mengikuti Latihan Kepemimpinan dan manajemen Mahasiswa dibuktikan dengan Sertiifikat. (6) Mampu menjalankanvisi misi UMI sebagai lembaga pendidikan dan lembaga dakwah serta mematuhi dan melaksanakan tazkirah yang dikeluarkan oleh Universitas Muslim Indonesia (Surat Pernyataan) (7) Pernah mengikuti dan dinyatakan lulus pada kegiatan pesantren kilat danpencerahan kalbu, dibuktikan dengan Sertifikat (8) Tidak pernah menggunakan simbol-simbol UMI dalam berbagai aktifitas dalam masyarakat Yang bertentangan dengan visi misi UMI (Surat Pernyataan) (9) Aktif memperhatikan waktu Shalat dan senang mengajak untuk mengikuti Salat berjamaah di Masjid (Surat Pernyataan) (10) Tidak pernah menggunakan dan terlibat kasus narkoba, minuman keras, membawa senjata api/tajam dan perbuatan kriminal lainnya (Surat Pernyataan) (11) Bersifat kritis, proaktif, tanggap dan senang membangun sikapkhusnuzzan dan pola bil khasanah dalam memperbaiki tatanan pengem-bangan sistem dalam kampus UMI dari berbagai masalah yang dihadapi (Surat Pernyataan) (12) Senantiasa berpakaian rapi, menggunakan sepatu, tidak berambut
panjang serta tidak menggunakan kaos oblong dan bagi Wanita berpakaian muslimah (Surat Pernyataan) (13) Sopan, Santun, beretika dan bermoral yang baik serta mengedepankan UKHUWAH (persaudaraan, persahabatan dan kebersamaan), serta saling menghargai dalam menjalankan tatakrama pergaulan/kehidupankampus (Surat Pernyataan) (14) Mendapat rekomendasi tertulis dari pimpinan fakultas/Wakil Dekan III dan atau pimpinan universitas/Wakil Rektor III untuk pengurus UKM BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 (1) Pada saat berlakunya peraturan ini, maka semua ketentuan dan peraturan kemahasiswaan sebelumnya tidak berlaku kecuali ketentuan dan peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturanini. (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kesalahan. (3) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan No. 3 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok kemahasiswaan di nyatakan tidak berlaku lagi. Ditetapkan di: Makassar Pada tanggal : 25 Rabiul Awal 1434 H 06 P e b r u a r i 2013 M Rektor UMI,
Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA
Disahkan di: Makassar Pada tanggal : 25 Rabiul Awal 1434 H 06 P e b r u a r i 2013 M Yayasan Wakaf UMI K e t u a,
H. M. Mokhtar Noerjaya, SE.,M.Si.
