BUKU PEDOMAN S1 BAB I PENDAHULUAN A. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA FAKULTAS HUKUM UNS

BUKU PEDOMAN S1

BAB I PENDAHULUAN A. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA FAKULTAS HUKUM UNS niversitas Sebelas Maret, diresmikan pada tanggal 11 Maret 1976 dengan Surat Keputusan Presiden No. 10 tahun 1976 tanggal 8 Maret 1976. Semula bernama Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret disingkat UNS, merupakan fusi dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Surakarta, Universitas Gabungan Surakarta (UGS), Sekolah Tinggi Olahraga (STO) Surakarta, Akademi Administrasi Negara (AAN) Surakarta, Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional (PTPN) Cabang Surakarta.

U

Pada saat berdirinya, UNS mempunyai 9 (sembilan) Fakultas yaitu: Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan, Fakultas Sastra Budaya, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik. Semua kegiatan, baik akademik maupun administrasi pada saat itu tersebar di beberapa tempat di wilayah Surakarta. Struktur organisasinyapun belum mantap. Secara berangsur mulai tahun 1980 kantor Pusat UNS dan Fakultas mulai menempati di Kampus Kentingan Surakarta. Dalam perkembangannya Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret sesuai dengan Keppres nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret, diubah menjadi Universitas Sebelas Maret dengan singkatan UNS (UN = Universitas, S = Sebelas Maret). Sesuai dengan SK Mendikbud No. 020/O/1995, maka pada saat ini UNS mempunyai sembilan fakultas, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Fakultas Fakultas Fakultas Fakultas Fakultas Fakultas Fakultas Fakultas Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sastra dan Seni Rupa Hukum Ekonomi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kedokteran Pertanian Teknik MIPA

Pada awal berdirinya Fakultas Hukum UNS dibuka dengan tiga jurusan, yakni: Jurusan Hukum Keperdataan, Jurusan Hukum Pidana, Jurusan Hukum Tata Negara. Saat ini Fakultas Hukum mempunyai 1 (satu) program studi yaitu Program Studi Ilmu Hukum, dan dengan SK Rektor Universitas Sebelas Maret No.162/J27/PP/1999 tentang Pengembangan Bagian, Fakultas Hukum memiliki 7 Bagian yaitu Bagian Hukum

Fakultas Hukum UNS Profesional dan Bermoral

1

BUKU PEDOMAN S1 Keperdataan, Bagian Hukum dan Masyarakat, Bagian Hukum Acara, Bagian Hukum Administrasi Negara, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Pidana dan Bagian Hukum Internasional. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sejak berdirinya adalah: NO 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

DEKAN R.M. Moertojo Soerjowidagdo, S.H. Kol. Ckh. Prayitno, S.H. (Alm)

Setiono, S.H.

PERIODE 1976 - 1978

1978 – 1983

1983 – 1986

Amiek Sumindriyatmi, S.H.


Soenaryo, S.H.

1986 – 1989

1989 – 1992

1993 – 1995

Soenaryo, S.H.

1995 – 1998

Sunarno Danusastro, S.H.

Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

Muhammad Jamin, S.H., M.Hum Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum

1998 – 2002

2002 – 2007

2007 – 2011

2011 – 2015

PEMBANTU DEKAN I

Muchlis Marwan, S.H.

II

J D Sihombing, S.H.

III

Abdul Kadir, S.H.

I

Setiono, S.H.

II


III

Drs. Soenarjo Pd, S.H.

I

Mas Suwaryo, S.H.

II


III


I

Soenaryo, S.H.

II


III


I

Soenaryo, S.H.

II

Surowo Haryono, S.H.

III


I

Joko Poerwono, S.H., M.S.

II

Surowo Haryono, S.H.

III

Rachmadi, S.H.

I


II

Djuwityastuti, S.H.

III

Joko Poerwono, S.H., M.S.

I

Th. Kussunaryatun, S.H.

II

Sukasno, S.H., S.U.

III

Sugeng Praptono, S.H.

I

Moh. Jamin, S.H., M.Hum

II

Suraji, S.H., M.Hum

III

Sugeng Praptono, S.H.

I

Prasetyo Hadi P, S.H., M.S.

II

Suraji, S.H., M.Hum

III

Suranto, S.H., M.H.

I

Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum

II

Dr. I Gusti Ayu K.R.H., SH, MM

III

Hernawan Hadi, S.H., M.Hum


BUKU PEDOMAN S1

B. ARTI LAMBANG UNIVERSITAS SEBELAS MARET

1. Lambang (logo) Universitas Sebelas Maret berbentuk bunga teratai mekar dengan empat daun bunga sebagai lambang kebesaran bangsa. Maksudnya UNS mendidik putera puteri bangsa yang diharapkan kelak akan membawa nama harum dan menjaga kebesaran bangsa Indonesia. 2. Tiga daun bunga, masing-masing kanan, kiri, dan atas melambangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 3. Daun bunga bawah yang membentuk jari-jari sebanyak lima buah, melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia, 4. Garis pembentuk daun-daun bunga dirangkai secara berhubungan tanpa terputus, melambangkan kesatuan civitas akademika Universitas Sebelas Maret, 5. Bentuk putik bunga digambarkan sebagai kepala wiku dengan mahkota dan pada dahinya terdapat nyala lilin, melambangkan Universitas Sebelas Maret menjadi tempat mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa sehingga mendapatkan pencerahan diri, 6. Tulisan yang melingkar di tengah, yang menyerupai huruf jawa berbunyi “Mangesthi Luhur Ambangun Nagara” adalah sebuah candra sengkala yang makna kata perkata : mangesthi = 8, luhur = 0, ambangun = 9, nagara = 1. angka itu menunjukkan tahun 1908 Saka, bertepatan dengan tahun 1976 Masehi, saat berdirinya Universitas Sebelas Maret 7. Garis–garis logo berwarna biru laut, menggambarkan kesetiaan dan kebaktian. Secara keseluruhan, logo tersebut memiliki makna : Universitas Sebelas Maret adalah wadah pengabdian secara ikhlas yang dilandasi kesetiaan kepada negara untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga terbentuk masyarakat yang terdidik, cerdas, berbudi luhur, selalu menjaga nama baik dan kebesaran bangsa Indonesia.


3

BUKU PEDOMAN S1

C. VISI, MISI DAN TUJUAN 1. Visi Menjadi Fakultas Hukum terkemuka yang memiliki keunggulan di bidang hukum bisnis dan Hukum kebijakan publik dengan menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral dan mampu bersaing di tingkat internasional untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum masyarakat. 2. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang dilandasi prinsip relevansi, iklim akademik yang kondusif, keberlanjutan, efisiensi dan produktivitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik yang berkualitas, bermoral dan dapat bersaing di tingkat internasional. 2. Menyelenggarakan sistem pengelolaan organisasi lembaga pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip “good governance”, mandiri dan bertanggung jawab. 3. Mengembangkan sikap profesionalisme daya kritis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penelitian dan pengkajian persoalan di bidang hukum dan kehidupan masyarakat pada umumnya. 4. Membangun dan mengembangkan budaya hukum melalui pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan kesejahteraan sosial. 3. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi agar memiliki daya saing di pasar kerja lokal, nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan potensi diri dengan dilandasi nilai moral yang tinggi. 2. Menghasilkan ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap persoalan hukum dan masyarakat. 3. Melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. 4. Mewujudkan Fakultas Hukum UNS sebagai lembaga yang akuntabel dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.

4


BUKU PEDOMAN S1

D. PERKEMBANGAN PROGRAM STUDI

B

erdasarkan SK Rektor UNS No. 210/PT.40.H/1994 sejak tahun akademik 1994/ 1995 Fakultas Hukum UNS telah membuka Program S-1 Ekstensi. SK Rektor tersebut telah diperbaharui dengan SK Dirjen Dikti No. 389/Kep./Dikti/1997, tentang Ijin Pelaksanaan Ekstensi Fakultas Hukum UNS. Sejak dikeluarkannya keputusan Dirjen Dikti nomor: 28/Dikti/Kep/2002 tentang penyelenggaraan Program Reguler dan Non reguler, Program Ekstensi diganti dengan Program Nonreguler. Program Non reguler menerima mahasiswa baru dari lulusan SMA, program diploma maupun program S1 dari berbagai disiplin ilmu. Mulai tahun akademik 2008/2009 program pendidikan seluruhnya dilaksanakan secara reguler dengan meningkatkan daya tampung secara optimal. Dalam rangka memberdayakan potensi yang ada di Fakultas Hukum sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2002 Fakultas Hukum UNS membuka Program Pascasarjana Ilmu Hukum. Penyelenggaraan program ini berdasarkan pada surat ijin Dirjen DIKTI No. 2591/D/T/2001 tanggal 6 Agustus 2001. Program Magister Ilmu Hukum mempunyai minat utama/konsentrasi Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Bisnis, Hukum Pidana Ekonomi, dan Ekonomi Syariah. Pada tahun 2007, berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 2109/D/T/ 2007 tertanggal 2 Agustus 2007, Fakultas Hukum UNS juga membuka Program Doktor Ilmu Hukum.

E. AKREDITASI PROGRAM STUDI Fakultas Hukum UNS memiliki satu program studi, yaitu Program Studi Ilmu Hukum. Tahun 2008 akreditasi nilai A berhasil dipertahankan Fakultas Hukum UNS berdasarkan SK BAN PT No. 026/BAN-PT/AK-XI/S1/X/2008 dan pada tanggal 8 Maret 2011 Fakultas Hukum memperoleh serfiticate ISO 9001:2008 dengan no sertificate QEC28248. Sedangkan Program Magister Ilmu Hukum pada tanggal tahun 2009 memperoleh Akreditasi A dengan SK BAN-PT/AK-VII/S2/XII/2009. Sedangkan Program Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2010 memperoleh Akreditasi B dengan SK BAN PT No. 001/BAN-PT/AK-IX/53/V/2010 tanggal 14 Mei 2010.


5

BUKU PEDOMAN S1

6


BUKU PEDOMAN S1


7

BUKU PEDOMAN S1

8


BUKU PEDOMAN S1

BAB II STUKTUR DAN ORGANISASI FAKULTAS

O

A. B. C. D. E. F. G. H. I.

rganisasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 20A/H27.1.11/LK/2010 terdiri atas :

Unsur Senat Unsur Unsur Unsur Unsur Unsur Unsur Unsur

Pimpinan: Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Organ Fungsional Pelaksana Administrasi Pelaksana Akademik Penunjang Akademik Penunjang Kepagawaian Penunjang Kemahasiswaan Penunjang Organisasi

A. UNSUR PIMPINAN Fakultas dipimpin oleh dekan dan dibantu oleh tiga orang Pembantu Dekan, masing-masing: Pembantu Dekan I (bidang akademik), Pembantu Dekan II (bidang administrasi umum dan perlengkapan, bidang Keuangan dan Kepegawaian, Pembantu Dekan III (bidang kemahasiswaan). Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan mengatur tenaga kependidikan, tenaga administrasi fakultas serta bertanggung jawab kepada rektor. Pembantu dekan bertanggung jawab kepada dekan.

B. SENAT FAKULTAS Senat Fakultas merupakan badan normatif dan badan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan dan peraturan fakultas. Senat fakultas diketuai oleh dekan, dibantu oleh seorang sekretaris dan anggota-anggotanya terdiri atas: pimpinan fakultas, ketua bagian dan dua orang wakil dari masing-masing bagian. Senat Fakultas mempunyai tugas pokok: 1. Merumuskan kebijakan akademik fakultas. 2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen. 3. Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas.


9

BUKU PEDOMAN S1 4. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan. 5. Memberikan pertimbangan kepada rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.

C. UNSUR ORGAN FUNGSIONAL 1. Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) Untuk menjamin standar mutu, manual mutu dan manual prosedur mutu Fakultas Hukum membentuk Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum UNS, yang terdiri dari : 1. Divisi ISO 2. Divisi Monitoring dan Evaluasi 3. Gugus Kendali Mutu 2. Tim Gugus Kendali Mutu (TGKMF) Tim Gugus Kendali Mutu membantu pelaksanaan kegiatan Tim Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas Hukum diangkat Berdasarkan SK Dekan Fakultas Hukum UNS No. 13/H27.03/KP/2011 dengan ketua Moch Najib Imanullah S.H, M.H., Ph.D 4. Tim Perencanaan dan Pengembangan Fakultas (TPPMF) TPPMF bertugas untuk menyusun rencana strategis pengembangan fakultas, melakukan evaluasi diri dan menjabarkan dalam rencana kerja tahunan fakultas. Berdasarkan SK Dekan Fakultas Hukum UNS No. 35.B/UN27.03/HK/2012 tanggal 1 Juni 2012. Tim ini diketuai oleh Bambang Santoso, S.H.,M.H. 5. Tim Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen Dibentuk dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas dosen secara berkelanjutan guna menuju dosen yang profesional dan kompeten dalam mengemban tugas Tri dharma Perguruan Tinggi. Aturan yang melandasi hal tersebut adalah Peraturan Rektor no. 86/H27/PP/2010 tentang Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen UNS dan Surat Tugas No. 3206/ H27.1.11/KP/2012 tentang Pembentukan Tim Unit Penyelenggaraan Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen Fakultas Hukum UNS. 6. Komisi Disiplin Mahasiswa Dalam rangka mendukung terwujudnya nilai dan etika akademik, sikap dan perilaku intelektual serta menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara obyektif dan jujur, diperlukan pemantauan dan penegakan terhadap berlakunya tata tertib kehidupan kampus. Tim Disiplin Fakultas Hukum UNS yang dibentuk akan melaksanakan pemantauan dan penegakan tata tertib kehidupan kampus

10


BUKU PEDOMAN S1 sehingga diharapkan proses belajar mengajar dan suasana kehidupan kampus berlangsung tertib, santun, bermoral dan kondusif. Melalui SK Dekan No. 09C/ H27.1.11/KP/2010 tanggal 1 April 2010 Dekan Fakultas Hukum UNS menetapkan personalia Komisi Disiplin Fakultas Hukum UNS yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Susunan Personalia Komisi Disiplin Fakultas Hukum UNS sebagai berikut: Ketua : Sugeng Praptono, S.H.,M.H. Anggota : 1. Purwono Sungkowo R., S.H. 2. Subekti, S.H., M.H. 3. Sasmini, S.H.,L.LM 4. Sutapa Mulja Widada, S.H., M.Hum 5. Syafrudin Yudowibowo, S.H., M.H. 6. Diana Tantri C, SH.,M.Hum

D. UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI Unsur pelaksana administrasi menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi administrasi akademik, administrasi keuangan dan kepegawaian, administrasi umum dan perlengkapan serta administrasi kemahasiswaan. Unsur pelaksana administrasi adalah bagian tata usaha yang merupakan unsur penunjang dalam melayani kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Bagian Tata Usaha terdiri dari Subbagian Administrasi Akademik, Subbagian Umum dan Perlengkapan, Subbagian Keuangan dan Kepegawaian, Subbagian Kemahasiswaan. Unsur pelaksana administrasi dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Subbagian. Masing-masing kepala Subbagian bertanggung jawab atas kelancaran administrasi di bidang yang menjadi tanggung jawab masingmasing bagian. - Kepala Bagian Tata Usaha - Kepala Subbag. Administrasi Akademik - Kepala Subbag. Keuangan dan Kepegawaian - Kepala Subbag. Kemahasiswaan - Kepala Subbag. Umum dan Perlengkapan

: Drs. Daryono : Gunawan Suryatmadi, S.H. : Arif Farida Tri Rejeki, S.Pd., M.Si. : Roro Utari, S.E. M.Si. : Yunanto, S.T., M.Si.

E. UNSUR PELAKSANA AKADEMIK Unsur pelaksana akademik adalah bagian-bagian yang melaksanakan pendidikan akademik bagi pengembangan ilmu hukum. Anggota-anggota bagian terdiri atas para dosen yang mengampu matakuliah yang berhubungan dengan bagian yang bersangkutan. Di Fakultas Hukum terdapat


11

BUKU PEDOMAN S1 7 (tujuh) bagian yang masing-masing dipimpin oleh ketua bagian dan sekretaris. Adapun ketua bagian dan sekretaris untuk periode tahun 20112015 Berdasarkan SK Rektor UNS No. 289/UN27/KP/2011 yaitu: 1.

Bagian Hukum Keperdataan Ketua : Djuwityastuti, S.H.,M.H. Sekretaris : Anjar Sri Ciptorukmi N, S.H., M.Hum.

2.

Bagian Hukum Pidana Ketua : Sekretaris :

Budi Setiyanto, S.H. M.H. Diana Lukitasari, S.H., M.H.

3.

Bagian Hukum Tata Negara Ketua : M. Madalina, S.H., M.Hum. Sekretaris : Aminah, S.H., M.H.

4.

Bagian Hukum Administrasi Negara Ketua : Pius Triwahyudi, S.H., M.Si. Sekretaris : Rahayu Subekti, S.H., M.Hum.

5.

Bagian Hukum Internasional Ketua : Sri Lestari Rahayu, SH., M.Hum. Sekretaris : Siti Muslimah, SH., MH.

6.

Bagian Hukum Acara Ketua : Sekretaris :

7.

Edy Herdyanto, S.H., M.H. Kristiyadi, S.H.,M.Hum

Bagian Hukum dan Masyarakat Ketua : Mohammad Adnan, S.H., M.Hum Sekretaris : Sutapa Mulja Widada, S.H., M.Hum.

Pusat kajian dan layanan yang ada di Fakultas Hukum meliputi

NO

Pusat Kajian dan Jenis Layanan

1

Pusat Kajian Hukum dan Pemberdayaan Otonomi Daerah Pusat Kajian Hukum dan Budaya

2

12

3

Pusat Kajian dan Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

4

Pusat Kajian Hukum Bisnis

Contact person Sutedjo, S.H., M.M. Telp. 826133, 08156743878 Agus Rianto, S.H., M.H. Telp. (0271) 6820648 HP. 08156723473 Djuwityastuti, S.H., M.H. Telp. (0271) 632062, 643173 HP. 08122971519, 081329962913 Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum HP. 081225841232


BUKU PEDOMAN S1

5

Pusat Kajian Hukum dan Kebijaksanaan Publik

6

Pusat Kajian Hukum dan Gender

7

Pusat Kajian Hukum Humaniter dan HAM

8

Pusat Kajian Hukum dan Penanggulangan Kejahatan

Pius Triwahyudi, S.H., M.Si Telp. 736205, HP. 08121546409, 08122986257

Sri Lestari Rahayu, S.H., M.H. Telp. (0271) 826270 HP. 081548510811 R. Ginting, S.H., M.H. Telp. (0271) 722487, 08139237402

F. UNSUR PENUNJANG AKADEMIK 1. Unit Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Melaksanakan koordinasi dan inventarisasi seluruh kegiatan penyusunan skripsi/penulisan hukum di Fakultas Hukum UNS. Berdasarkan SK Dekan No. 28/UN.27.03/PP/2011 Ketua Tim PPH dijabat Wida Astuti, S.H., M.H., dan sekretaris: Ayub Torry, S.H.,M.H. 2. Unit/Badan Mediasi dan Bantuan Hukum (BMBH) BMBH merupakan salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dalam hal ini adalah dharma pengabdian pada masyarakat. Badan ini memberikan bantuan penyelesaian hukum baik secara litigasi maupun nonlitigasi, konsultasi hukum dan penyuluhan hukum khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu, serta memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui kerjasama dengan instansi lain. Berdasarkan SK Dekan No. 27/UN.27.03/PP/2011, BMBH diketuai oleh Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. Sekretaris: Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H., dan Heri Hartanto, S.H., M.H. 3.

Unit Laboratorium Ilmu Hukum Laboratorium Ilmu Hukum merupakan pengabdian pada masyarakat. Bagi mahasiswa merupakan sarana untuk pengenalan praktik, pemantapan pengetahuan, atau latihan praktik keterampilan di bidang hukum. Berdasarkan SK Dekan No. 11/H27.03/PP/ 2011 tanggal 2 Mei 2011, Pengelola laboratorium saat ini diketuai oleh Bambang Santoso, S.H., M.Hum. dan sekretaris Budi Setiyanto, S.H.,M.H.

4. Unit Perpustakaan Perpustakaan sebagai unsur pelaksana teknis fakultas berfungsi menunjang program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jenis koleksi yang dimiliki adalah buku, majalah ilmiah, jurnal, skripsi, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan kurikulum serta akses internet yang digunakan untuk civitas akademika. Perpustakaan diketuai oleh Haryanto, SIP.


13

BUKU PEDOMAN S1 5. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas (KPPMF) KPPMF bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di Fakultas Hukum UNS. Berdasar SK Dekan No. 40/UN27.03/KP/2011 Tanggal 5 Nopember 2011 KPPMF dikoordinir oleh Dr. Djoko Wahyu Winarno, S.H., M.S.

G. UNSUR PENUNJANG KEMAHASISWAAN 1. CARRIER DEVELOPMENT CENTER (CDC) Fakultas Hukum UNS sebagai institusi pendidikan tinggi harus tanggap dalam menyikapi perubahan dan tuntutan terhadap kebutuhan lulusan yang handal dan profesional dengan daya saing dan daya tawar tinggi. Perkembangan Fakultas Hukum UNS sebagai institusi perguruan tinggi ditinjau dari sisi efisiensi internal menunjukkan prestasi yang cukup baik. Hal ini terlihat dari indikator Indek Prestasi Komulatif (IPK) lulusan yang cukup tinggi (rata-rata 3,42) dan lama studi yang relatif singkat (4,3 tahun). Meskipun saat ini waktu tunggu dalam memperoleh pekerjaan pertama sudah relatif singkat (kurang lebih 3-6 bulan) tetapi tetap diperlukan adanya peningkatan dengan melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan daya saing lulusan dengan mengusahakan akses informasi peluang kerja dan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan dunia kerja sesuai disiplin yang dimiliki melalui unit “Career Development Center” Fakultas Hukum UNS (CDC-FH UNS). Susunan personalia CDC-FH UNS sebagai berikut: Penanggung Jawab

: Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH. M.Hum.

Pengarah

: Hernawan Hadi, SH. M.Hum

Ketua

: Diana Tantri C, S.H., M.Hum

Divisi Data base dan Informasi : Kasub Bag. Kemahasiswaan Divisi Pelatihan

: Dr. Pujiono, S.H., M.H.

Divisi Rekruitment

: Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum.

Anggota

: 1. Mulyanto, S.H., M.H. 2. Ayub Torry Satriyo K, S.H., M.H.

Alumni Fakultas Hukum UNS sudah terhimpun dalam Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret (IKA) di tingkat universitas. Adapun di Fakultas Hukum UNS terdapat Ikatan Keluarga Alumni Sebelas Maret (IKA) Komisariat Fakultas Hukum UNS. Untuk lebih mengefektifkan peran serta alumni guna mendukung kemajuan almamater, pada tanggal 10 Maret 2013 telah dilaksanakan pelantikan pengurus IKA Komisariat Fakultas Hukum UNS untuk periode 2013-2018 yang diketuai oleh Dr. Widyo Pramono, SH, MM, M.Hum.

14


BUKU PEDOMAN S1 2. ORGANISASI KEMAHASISWAAN Organisasi kemahasiswaan berada dibawah pembinaan bidang III, yang terdiri dari DEMA, BEM, UKM, Komunitas : a. Dewan mahasiswa (DEMA) Dema merupakan organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di fakultas. Dema mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program, serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan fakultas. Dema berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan Garis-garis besar Program Dema. Kepengurusan Dema terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi. Masa kerja kepengurusan satu tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya. Kepengurusan Dema disahkan oleh pimpinan fakultas yang bersangkutan. Tata kerja kepengurusan Dema ditetapkan oleh keputusan rapat anggota. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pengurus Dema bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas. b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) BEM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan serta mengembangkan kegiatan ekstra-kurikuler unggulan terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan garis-garis besar program yang ditetapkan oleh BEM dalam wadah Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum, serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan fakultas, terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi. Keanggotaan BEM terdiri atas mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di fakultas, serta dipilih melalui tata cara yang berlaku. Kepengurusan BEM terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota pengurus lainnya. Masa kerja kepengurusan BEM adalah satu tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BEM bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas yang bersangkutan. c.

Kelompok Studi Penelitian (KSP Principium) UKM ini sebagai wadah mahasiswa beraktifitas dalam bidang pengkajian dan penelitian ilmu hukum. Kegiatan yang dilakukan diantaranya: Seminar Profesi, Diklat dan Training Metodologi Penelitian, Diskusi dan Bedah Buku, dll, sehingga mendorong dan memotivasi anggotanya/mahasiswa untuk aktif dalam penulisan-penulisan ilmiah bahkan mengikuti lomba-lomba ilmiah baik tingkat Universitas, Regional, Nasional, LKTM, LKTI, PKM dan Lomba Ilmiah lainnya. Prestasi yang pernah diraih diantaranya memenangkan berbagai kompetisi hibah penulisan ilmiah maupun pengabdian masyarakat di tingkat universitas/direktorat perguruan tinggi.


15

BUKU PEDOMAN S1 d.

Novum (Pers mahasiswa) UKM ini bergerak di bidang jurnalistik mahasiswa. Sebagai ajang jurnalistik, Novum membentuk anggotanya agar lebih berpotensi dalam jurnalistik mahasiswa, didukung dengan kegiatan-kegiatan Training Jurnalistik, Training Lay Out Setting, Pameran dan diskusi Photografi. Produk pers mahasiswa ini diantaranya Bulletin “Novum” dan News Letter “LEDAK”.

e.

DELIK (Teater Mahasiswa) Kegiatan dan potensi mahasiswa tidak terbatas pada bidang ilmiah, terbukti UKM ini mampu menunjukkan potensi mahasiswa sebagai “seniman”. Di tengah kesibukan kuliah dapat menampilkan sosok seniman panggung. Kegiatan yang diselenggarakan diantaranya: Pentas Pantes, Pentas Produksi, Pentas Seni Musik (Delikuistik) dan lain-lain. Oleh karena itulah Teater Delik dapat menjadi wadah pengembangan seni bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNS yang berminat pada seni panggung.

f.

GOPALA VALENTARA UKM ini merupakan perhimpunan mahasiswa pecinta alam. Dengan adanya wadah ini mahasiswa diharapkan peduli terhadap lingkungan dan alam sekitar, disamping ditempa untuk dapat menjadi mahasiswa yang tangguh dalam kondisi dan situasi apapun. Kegiatan yang diselenggarakan meliputi Diklatsar, Seminar Kepecintaalaman, Diklat Lingkungan Hidup, Siaga SAR, Donor Darah, Wall Climbing, Pendakian Massal, Outbond, dan pengiriman delegasi mengikuti berbagai Lomba Kepecintaalaman, dan lain-lain. Untuk lebih mengenalkan tentang kepecintaalaman dan rangkaian kegiatan GOVA, maka setiap 4 (empat) bulan sekali menerbitkan produk jurnalistik.

g. KORFAH (Komite Olahraga Fakultas Hukum) Wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan dan mengembangkan minat, bakat dan potensi di bidang olahraga. Kegiatan yang dilakukan diantaranya latihan rutin sepak bola, bola basket, bola voli, tennis meja dan sebagai koordinator penyelenggaraan Porantika yang dimotori mahasiswa angkatan. Demikian juga pengiriman atlet mengikuti kompetisi olah raga. h. FOSMI (Forum Silaturahmi Mahasiswa Islam) Tidak seperti UKM yang lain, UKM ini bentuk dan aktifitasnya dilandasi keimanan dan nilai-nilai keislaman. Sebagai intelektual islam mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dan sekaligus mampu menjadikan islam sebagai way of life. Dengan demikian mahasiswa intelektual islam mempunyai komitmen dan tanggung jawab pada setiap sisi kehidupan terhadap Tuhan, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

16


BUKU PEDOMAN S1 Kegiatan yang dilakukan meliputi: Diskusi Ilmiah Hukum dan Keislaman, Seminar Keislaman, Serasi (Semarak Ramadhan Suci), Kajian Islam, Bhakti Sosial, Pengabdian Masyarakat dan lain-lain. i.

KMK (Keluarga Mahasiswa Katolik) UKM ini juga bersifat keagamaan. Mahasiswa yang beragama Katolik dapat menyalurkan aktifitas kerohaniannya menjadi anggota Keluarga KMK “St. Yohanes Don Bosco. Kegiatan yang didasari keimanan Katolik ini tidak terbatas di dalam kampus, namun juga di luar kampus diantaranya ke gereja-gereja, rumah doa untuk rekoleksi, ziarah, pengabdian, bakti sosial, dan sebagainya.

j.

PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen) Sebagaimana KMK, UKM ini adalah wadah aktifitas mahasiswa Fakultas Hukum penganut agama Kristen. Kegiatan rutin yang diselenggarakan adalah Persekutuan setiap hari Jumat, disamping kegiatan tahunan diantaranya Retreat, Serangkaian kegiatan Paskah, Natal, Kajian Rohani dan sebagainya yang sering melibatkan anak-anak panti asuhan. Dengan demikian mahasiswa lebih termotivasi untuk memupuk dan meningkatkan keimanannya sekaligus menerapkan ajaran cinta kasih.

k. Komunitas Mahasiswa di Fakultas Hukum UNS 1. 2. 3. 4. 5. l.

Komunitas Moot Court Komunitas Debat Komunitas Voca Justicia International Law Community Komunitas Clinical Legal Education

Prestasi yang di raih oleh Mahasiswa/UKM Prestasi yang pernah diraih selama tahun 2012: 1. Juara III Kompetisi Legislative Drafting Tingkat Nasional Piala Soedirman Kartohadiprodjo yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tanggal 17 – 19 Februari 2012 2. Juara I dan II Lomba Debat Konstitusi Se Jawa Tengah & DIY di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada tanggal 27 April 2012 3. Juara I dan III Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional Bidang Hukum Piala Bergilir Mahkamah Agung (LKTM MA) 2012 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas hasanudin Makasar pada tanggal 5 – 7 Mei 2012.


17

BUKU PEDOMAN S1 Prestasi yang pernah diraih selama tahun 2013: 1. Juara I National Moot Court Competition Piala Konservasi 2013 yang diselenggarakan oleh Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas negeri Semarang bersama Kementerian Kehutanan RI pada tanggal 12 – 17 April 2013. Berkas Terbaik Hakim Terbaik Panitera Terbaik PU Terbaik PH Terbaik Ahli Terbaik 2. Juara II Lomba Karya Tulis Ilmian (LKTI) Eksibisi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2013 pada tanggal 17 April – 19 April 2013. 3. Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah se-Jawa Tengah dan DIY di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada tanggal 24 – 25 April 2013. 4. Juara II Lomba Debat Konstitusi se Jawa Tengah dan DIY di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada tanggal 24-25 April 2013. 5. Juara 3 dalam rangka Tenis Lapangan Kelas Ganda Campuran Rektor Universitas Brawijaya. 6. Nathania Ratih KP, E.0011218 Juara III, Tenis Lapangan Kelas Ganda Campuran Rektor Universitas Brawijaya Cup. 7. Nathania Ratih KP, E.0011218 Juara II, Tenis Lapangan Kelas Beregu Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Cup. 8. Nathania Ratih KP, E.0011218 Juara II, Tenis Lapangan Kelas Ganda Putri Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Cup. 9. Nathania Ratih KP, E.0011218 Juara II, Tenis Lapangan Kelas Ganda Campuran Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Cup.

H. UNSUR PENUNJANG ORGANISASI Unsur penunjang merupakan perangkat pelengkap fakultas yang menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 1. Unit Kerjasama Untuk mengembangkan Fakultas Hukum UNS sesuai dengan visi, misi dan tujuannya perlu dijalin kerjasama secara internal maupun eksternal, sehingga perlu dibentuk Unit Kerjasama untuk mewujudkan hal tersebut di atas. Ketua : Winarno Budyatmojo, SH. MS.

18


BUKU PEDOMAN S1 2. Tim Humas dan Sistem Informasi Dalam rangka membangun relasi dan citra positif Fakultas Hukum UNS, maka dibentuk Tim Humas dan Sistem Informasi. Tim ini bertugas antara lain menginventaris, mengolah, dan menganalisis data serta menyalurkan data dan informasi yang telah dikumpulkan tersebut kepada publik sehingga terbentuk citra positif fakultas secara internal maupun eksternal. Pada saat ini Tim ini diketuai oleh Sasmini, S.H.,L.LM, sedang koordinator Sie Humas adalah Wardiyanto, S.H., M.H., dan Sie Sistem Informasi dikoordinatori oleh Muh. Rustamaji, S.H., M.H. Dalam rangka mendukung tugas Tim Humas dan Sistem Informasi Fakultas Hukum, maka dibentuk Tim Information And Communication Technology (ICT) Tim ini dibentuk berdasar pada SK Dekan No. 38.A/UN27.03/HK/2012 tanggal 1 Juli 2012 sebagai Koordinator: Haryanto, SIP.


19

Lampiran Peraturan Dekan No.: 20a./H.27.1.11/OT/2010, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum UNS

BUKU PEDOMAN S1

1


BUKU PEDOMAN S1


21

BUKU PEDOMAN S1

22


BUKU PEDOMAN S1

BAB III SISTEM PENDIDIKAN A. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Fakultas Hukum menyelenggarakan program pendidikan jenjang stratum–1 (S1) yang menghasilkan sarjana hukum, diselenggarakan dengan pembelajaran Berbasis Kompetensi dalam Sistem Kredit Semester. 1. Pengertian a. Dekan adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret. b. Dosen adalah tenaga pendidik di Universitas Sebelas Maret. c. Mahasiswa adalah peserta didik terdaftar dan belajar di Universitas Sebelas Maret. d. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. e. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian. Semester genap : Pebruari – Juli Semester Ganjil : Agustus - Januari f. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat SKS, adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui suatu bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. g. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret. h. Kurikulum Berbasis Kompetensi, selanjutnya disingkat KBK, adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. i. Standar Kompetensi, selanjutnya disingkat SK, adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. j. Kompetensi Dasar, selanjutnya disingkat KD, adalah rincian SK dalam setiap bahan kuliah yang harus dipelajari mahasiswa sebagai kompetensi yang diharapkan dapat dicapai pada suatu jenjang studi dan dalam kurun waktu satu semester.


23

BUKU PEDOMAN S1 k.

Kelompok Kompetensi Dasar, selanjutnya disingkat KKD, adalah beberapa KD yang dihimpun menjadi KKD pada matakuliah yang harus dipelajari mahasiswa sebagai kompetensi sesuai jenjang studi dan dalam kurun waktu satu semester. l. Bahan Kajian adalah bangunan ilmu, teknologi dan/atau seni yang menunjukkan cabang ilmu tertentu/bidang kajian program studi/ jurusan atau inti keilmuan yang dipilih oleh program studi/jurusan. m. Pembelajaran Berbasis Kompetensi adalah pembelajaran yang mengacu pada prinsip belajar tuntas sesuai KD/KKD pada suatu matakuliah/blok yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan mempertimbangkan Sistem Kredit Semester. n. Pembelajaran Remedial adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan hasil analisis kesulitan belajar mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai KD. o. Uji Kompetensi adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi dasar dari suatu dan/atau kelompok matakuliah. p. Penilaian Hasil Belajar adalah penilaian terhadap penguasaan kompetensi suatu matakuliah dan/atau kelompok matakuliah. q. Skor adalah angka hasil pengukuran/pengujian, yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu uji KD/KKD pada mata kuliah. r. Nilai adalah keputusan yang diambil oleh dosen berdasarkan skor hasil pengukuran, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu matakuliah/blok tertentu dengan menggunakan aturan tertentu dan bersifat kualitatif yakni huruf a, b, c, d, dan e. s. Indeks Prestasi Kumulatif adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu satuan waktu tertentu yang merupakan rata-rata tertimbang dari capaian IP matakuliah dolikan bobot kredit masingmasing matakuliah dibagi keseluruhan (total) kredit yang ditempuh pada satuan waktu tertentu tersebut. t. Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik. 2. Tujuan dan arah pendidikan a. Menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; b. Tujuan pembelajaran berbasis kompetensi adalah: 1) meningkatkan kualitas proses pembelajaran; 2) menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang masing-masing sesuai jenjang pendidikan. c. Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

24


BUKU PEDOMAN S1 1) menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya; 2) mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama; 3) mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat; 4) mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang merupakan keahliannya. 3. Beban dan Masa Studi Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah. 4. Nilai Kredit a. Nilai satuan kredit semester untuk setiap matakuliah ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel: 1) tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai; 2) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari; 3) cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan; 4) posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan; 5) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester. b. Nilai kredit pada matakuliah yang penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri, beban studi 1 SKS tiap minggu mengikuti ketentuan: 1) untuk mahasiswa: 50 menit tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan dan dipantau oleh tenaga pengajar/pembimbing akademik (PA), dan 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar (PA); 2) untuk tenaga pengajar: 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa, 60 menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit pengembangan materi pembelajaran. c. Untuk tenaga pengajar: 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa, 60 menit acara perencanaan dan penilaian


25

BUKU PEDOMAN S1

d. e.

kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit pengembangan materi pembelajaran. Nilai kredit pada matakuliah yang menggunakan sistem lain, beban studi 1 SKS disetarakan dengan beban studi 1 SKS sebagaimana dimaksud huruf b. Bobot SKS setiap matakuliah diatur lebih lanjut oleh dekan/ direktur.

5. Pembelajaran berbasis Kompetensi a. Pembelajaran berbasis kompetensi mengacu pada pencapaian penguasaan KD atau KKD untuk setiap matakuliah pada kurun waktu satu semester. b. Setiap matakuliah sekurang-kurangnya mempunyai 4 KD yang seimbang bobot dan cakupannya. c. Matakuliah yang mempunyai lebih dari 4 KD dikelompokkan menjadi 4 KKD yang seimbang kompetensi dan cakupannya. d. Penguasaan seluruh KD atau KKD oleh mahasiswa dicek ulang untuk mengetahui penguasaan standar kompetensi yang ditetapkan. e. Dalam hal ketidaktuntasan penguasaan KD atau KKD, mahasiswa diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial. f. Ketentuan tentang pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran remedial diatur dalam Pedoman Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Pembelajaran Remedial. g. Pembelajaran Berbasis Kompetensi menggunakan pendekatan Pembelajaran yang Berpusat pada Mahasiswa (Student-Centered Learning) guna memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademik yang dimiliki. 6. Pembelajaran a. Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku. b. Pelaksanaan pembelajaran mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam no. 5 huruf a sampai dengan g. c. Dosen atau Tim Dosen yang mengampu matakuliah bertanggung jawab penuh atas keberjalanan proses pembelajaran, ujian-ujian dan penilaian. d. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti uji kompetensi untuk setiap KD/KKD dengan ketentuan mahasiswa dimaksud mengikuti pembelajaran sekurang-kurangnya 50% dari pembelajaran terjadwal untuk setiap KD/KKD pada semester yang bersangkutan, serta ketentuan lain yang ditetapkan. 7. Rencana Studi a. Rencana studi mahasiswa berupa matakuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa yang ditulis dalam Kartu Rencana Studi (KRS), dan harus mendapat persetujuan Pembimbing Akademik (PA);

26


BUKU PEDOMAN S1 b.

c. d. e.

Dengan pertimbangan tertentu, KRS yang telah disetujui oleh PA dapat diubah atau dibatalkan oleh PA dan atau mahasiswa dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam kalender akademik. Matakuliah yang tercantum dalam KRS, diperhitungkan dalam jumlah beban studi maksimum tiap semester. Mahasiswa yang memperoleh nilai D untuk matakuliah prasyarat dapat menempuh matakuliah lanjutan. Dalam keadaan tertentu pimpinan fakultas dapat mengambil kebijakan khusus tentang pengambilan matakuliah demi kepentingan kemajuan mahasiswa.

8. Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa a. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata kuliah program studi yang bersangkutan sehingga diperoleh informasi yang lengkap. b. Prinsip penilaian didasarkan pada penilaian sistem belajar tuntas (mastery learning) yang mengharuskan mahasiswa menguasai kompetensi (kompeten/lulus) pada setiap KD atau KKD yang ada pada suatu matakuliah, dengan memperhatikan sistem kredit semester. c. Penilaian terhadap suatu KD atau KKD dilaksanakan setelah pembelajaran mengenai KD atau KKD yang bersangkutan selesai dilakukan. d. Matakuliah yang dinilai dapat berupa matakuliah yang bersifat pengetahuan (knowledge) yang tidak memerlukan kegiatan praktikum, matakuliah yang memerlukan praktikum, praktik lapangan (field lab), atau gabungan di antaranya, atau skripsi/tesis/disertasi/ pendadaran. e. Penilaian terhadap pembelajaran dilakukan dengan memberikan jenis penilaian formatif selama proses pelaksanaan pembelajaran (assessment for learning). f. Penilaian terhadap hasil belajar (uji kompetensi) dilakukan dengan memberikan jenis penilaian sumatif atau penilaian kompetensi (assessment of learning) untuk setiap KD atau KKD. 9. Uji Kompetensi a. Uji kompetensi berdasarkan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP). b. Uji kompetensi dikenakan terhadap setiap KD atau KKD yang telah ditentukan. c. Uji kompetensi dapat berupa tes dan/atau non-tes. d. Tes sebagaimana dimaksud huruf c adalah tes tulis, tes lisan, tes kinerja atau penilaian jenis lain, misalnya penilaian portofolio, penilaian presentasi, penilaian tugas, penilaian terhadap karya tulis, atau penilaian jenis lainnya, sesuai dengan kerakteristik KD atau KKD yang diuji.


27

BUKU PEDOMAN S1 e.

Non-tes sebagaimana dimaksud huruf c adalah bagan partisipasi (participation Charts), daftar cek (check lists), skala lajuan (rating scale), atau skala sikap (attitude scales).

10. Skor Penilaian a. Skor penilaian KD atau KKD diberikan dengan skala 100. b. Batas penguasaan minimal ketuntasan atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) suatu KD atau KKD adalah 60 atau lebih disesuaikan dengan karakteristik KD atau KKD yang diuji atau karakteristik program studi/jurusan/fakultas dengan ketentuan KKM untuk matakuliah harus lebih tinggi dari KKM untuk suatu KD atau KKD. c. Untuk menentukan penguasaan kompetensi mahasiswa dalam suatu matakuliah diperlukan skor akhir yang merupakan rerata dari skor masing-masing KD atau KKD yang ada pada matakuliah yang bersangkutan. d. Skor akhir matakuliah dan bobot masing-masing komponen pada ujian skripsi/tesis/disertasi/pendadaran merupakan rerata tertimbang dari komponen masing-masing untuk menyatakan tingkat kompetensi mahasiswa. e. Jenis komponen dan bobot masing-masing komponen pada ujian skripsi/tesis/disertasi/pendadaran diserahkan kepada masingmasing program studi/jurusan/fakultas/program pascasarjana. f. Mahasiswa dinyatakan kompeten pada suatu matakuliah jika skor akhir mahasiswa pada mata kuliah/blok tersebut adalah 60 atau lebih disesuaikan dengan karakteristik matakuliah/program studi/ jurusan/fakultas. g. Mahasiswa yang belum kompeten pada suatu KD atau KKD tertentu wajib diberikan uji kompetensi ulang, maksimum 2 (dua) kali, setelah diberikan pembelajaran remedial sesuai dengan kelemahan/ kekurangan mahasiswa yang bersangkutan dalam penguasaan KD atau KKD yang ditentukan. 11. Penilaian a. Untuk keperluan pembandingan tingkat penguasaan kompetensi antarmahasiswa, diperlukan tingkatan (grade) dan tingkatan tersebut merupakan nilai mahasiswa untuk suatu matakuliah. b. Nilai untuk mahasiswa yang kompeten dalam suatu matakuliah adalah A, B dan C; sedangkan nilai untuk mahasiswa yang tidak kompeten dalam suatu matakuliah adalah D dan E. c. Nilai suatu matakuliah dan skripsi/tesis/disertasi/pendadaran diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut: Rentang skor (Skala 100) 80-100 70-79 60-69 40-59 0-39

28

Rentang Nilai (skala 5) Nilai Bobot Arti A 4 Sangat Baik B 3 Baik C 2 Cukup D 1 Kurang E 0 Gagal


BUKU PEDOMAN S1 d.

Arti nilai yang belum diatur sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut oleh dekan. e. Dalam hal mahasiswa dinyatakan belum kompeten pada suatu mata kuliah, kepada yang bersangkutan wajib diberikan uji kompetensi akhir, untuk menguji kemampuan KD atau KKD yang belum kompeten pada matakuliah yang bersangkutan. f. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan satu kali g. Skor akhir matakuliah bagi mahasiswa yang menempuh uji kompetensi akhir dihitung ulang dengan menggunakan skor baru untuk KD atau KKD yang dilakukan uji kompetensi ulang. h. Mahasiswa yang tidak lulus setelah menempuh uji kompetensi akhir dinyatakan tidak lulus matakuliah tersebut dan wajib mengikuti perkuliahan tahun berikutnya dengan ketentuan bahwa semua skor KD atau KKD yang telah berhasil ditempuhnya dinyatakan tidak berlaku. i. Hasil pembelajaran dan penilaian seperti skor untuk masingmasing KD atau KKD dan nilai akhir untuk setiap matakuliah an evaluasi manajerial mengenai pelaksanaan pembelajaran dilaporkan ke program studi/jurusan/fakultas j.

Evaluasi manajerial sebagaimana dimaksud huruf i dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada tahun berikutnya.

12. Penilaian Keberhasilan studi dan indek Prestasi a. Indeks Prestasi Rata-rata adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu sebelum menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang. Penghitungan Indeks Prestasi rata-rata adalah nilai matakuliah dikalikan bobot kredit matakuliah yang telah ditempuh. b. Indeks Prestasi Kumulatif adalah tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh mata kuliah yang ditempuh. c. Penilaian Keberhasilan Tiap Akhir Semester. d. Penilaian keberhasilan hasil studi semester dilakukan pada tiap-tiap akhir semester meliputi semua mata kuliah yang diambil semester yang bersangkutan. e. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk menentukan beban studi semester berikutnya, dengan keten-tuan sebagai berikut: IP ³ 3,0 : 21 - 24 SKS 2,50 - 2,99 : 18 - 20 SKS 2,00 - 2,49 : 15 - 17 SKS

f.

1,61 -1,99

: 12 - 14 SKS

£ 1,60

: < 12 SKS

Penilaian keberhasilan studi akhir tahun pertama program sarjana (Semester II).


29

BUKU PEDOMAN S1 1) Pada akhir tahun pertama, terhitung mulai saat mendaftarkan sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis. 2) Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1), apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 21 SKS dengan nilai minimal C. g. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kedua program sarjana (Semester IV) 1) Pada akhir tahun kedua keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi mahasiswa; 2) Keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud angka 1) di program studi yang bersangkutan dengan ketentuan apabila mahasiswa dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 42 SKS dengan nilai minimal C. h. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketiga program sarjana (Semester VI) 1) Pada akhir tahun ketiga keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis; 2) Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1) apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 66 SKS dengan nilai minimal C. i. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keempat program sarjana (Semester VIII) 1) Pada akhir tahun keempat keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi; 2) Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Fakultas yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 90 SKS dengan nilai minimal C dengan Indeks Prestasi Kumulatif ³ 2,00. j. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketujuh program sarjana (Semester XIV) 1) Pada akhir tahun ketujuh keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian dan pemberhentian studi (drop out); 2) Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud angka 1) apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit, minimum 144 SKS termasuk skripsi dan sejenisnya, serta memenuhi ketentuan: § Indeks Prestasi Kumulatif³ 2,00; § Tidak ada nilai D dan E; § Telah lulus ujian pendadaran (komprehensif) bila ada; § Telah lulus ujian skripsi atau sejenisnya bila ada. 3) Pemberhentian studi (drop out) sebagaimana dimaksud angka 1) dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan angka 2).

30


BUKU PEDOMAN S1 k.

Penilaian Keberhasilan Studi Semester pada program studi/jurusan yang memberlakukan system blok atau yang setara yang belum diatur pada peraturan ini diatur dalam peraturan tersendiri.

13. Predikat Kelulusan Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai dengan ketentuan sebagai berikut: IP 2,00 - 2,75 : IP 2,76 - 3,50 : IP 3,51 - 4,00 :

Lulus dengan Memuaskan Lulus dengan Sangat Memuaskan Lulus dengan Pujian (Cumlaude), dengan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun.

14. Pembimbingan Akademik a. Dalam hal membantu mahasiswa mengembangkan potensinya, sehingga memperoleh hasil/prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, dekan menunjuk dosen sebagai PA. b. Ketentuan tentang PA diatur lebih lanjut oleh rektor. 15. Selang Studi a. Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seijin rektor atas usul dekan. b. Selang studi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester. c. Selama masa studinya, mahasiswa hanya diperkenankan mengambil selang paling banyak 4 (empat) semester, yakni 2 (dua) semester tidak diperhitungkan masa studinya dan 2 (dua) semester yang lain diperhitungkan masa studinya dengan kredit 0 (nol) SKS. d. Permohonan ijin hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester. e. Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar uang SPP semester yang bersangkutan tanpa uang laboratorium. f. Mahasiswa yang aktif kembali, diberi kesempatan merencanakan studinya pada semester tersebut dengan beban sekurangkurangnya 18 (delapan belas) kredit. g. Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut oleh rektor. 16. Tidak Aktif Studi a. Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam no. 17 tentang selang studi dinyatakan sebagai yang mengambil


31

BUKU PEDOMAN S1

b.

c. d.

program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar SPP serta uang laboratorium. Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 3 (tiga) semester diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan no.3 (beban dan masa studi). Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b, tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik. Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 3 (tiga) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.

17. Mahasiswa Pindahan a. Universitas Sebelas Maret dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Jurusan/program studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan jurusan/program studi di Universitas Sebelas Maret dengan peringkat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi minimal sama. 2) Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban kredit paling sedikit 40 SKS dan maksimal 60 SKS, dengan IPK minimal 3,0. 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut butir b di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh matakuliah-matakuliah yang diwajibkan oleh jurusan/program studi di Universitas Sebelas Maret. 4) Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai keterangan dari instansi yang berwenang,. 5) Lama studi mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6) Daya tampung jurusan/program studi yang bersangkutan masih memungkinkan. 7) Mahasiswa yang bersangkutan harus mendapat Surat Rekomendasi Baik dari Pimpinan perguruan tinggi asal,. 8) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada rektor universitas dan tembusan kepada dekan fakultas yang dituju, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan,. 9) Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan, ketua jurusan/program studi.

32


BUKU PEDOMAN S1 b.

Lulusan pendidikan program vokasi non kependidikan dapat melanjutkan ke pendidikan sarjana non kependidikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

18. Catatan a. Khusus mahasiswa angkatan tahun 2004 dan sebelumnya diberlakukan Keputusan Rektor Nomor 177/HPT40.H/I/1992 tentang Peraturan Sistem Kredit Semester beserta peraturan pelaksanaannya. b. Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pembelajaran dan penilaian bagi mahasiswa angkatan 2004 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud huruf a diatur oleh dekan. 19. Pendaftaran Mahasiswa hanya dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kegiatan akademik setelah melakukan pendaftaran administrasi untuk memperoleh starus sebagai mahasiswa. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa terdiri dari pendaftaran administrasi dan pendaftaran akademik. a. Pendaftaran Administrasi Pendaftaran administrasi yang bertujuan untuk memperoleh kedudukan sebagai mahasiswa harus dilakukan setiap awal semester dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1) Melunasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya lain yang telah ditentukan. 2) Waktu Pendaftaran. Untuk mahasiswa baru pendaftaran dilakukan awal tahun akademik. Untuk mahasiswa lama pendaftaran ulang dilakukan pada masa pendaftaran setiap awal semester. 3) Syarat Pendaftaran. (a) Mahasiswa Baru: § Telah menerima surat tanda diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UNS. (b) Mahasiswa Lama: § Tidak melampaui batas waktu kesempatan belajar § Tidak dikenakan tindakan-tindakan administratif/ akademik oleh pimpinan fakultas. § Tidak gugur haknya untuk mendaftar karena dua kali berturut-turut tidak mendaftar ulang tanpa memperoleh ijin selang. b. Pendaftaran Akademik 1) Pendaftaran Akademik pada tiap awal semester. 2) Syarat untuk melakukan pendaftaran akademik ialah mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan pendaftaran administrasi dan sudah membayar SPP.


33

BUKU PEDOMAN S1 3) Tujuan pendaftaran akademik ialah untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik. 4) Tata cara pendaftaran Akademik: (a) Menyusun rencana studi dengan memilih matakuliah yang akan ditempuh dalam satu semester. (b) Matakuliah yang dapat dipilih adalah : § Matakuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan. § Matakuliah prasyarat, baru dapat dipilih jika persyaratannya telah dipenuhi. § Tidak boleh memilih dua atau lebih matakuliah jika dilakukan pada hari dan jam yang bersamaan. 5) matakuliah-matakuliah yang dipilih diprogramkan diinput di internet SIAKAD ON LINE dengan situs http://siakad.uns.ac.id. 6) Setelah menginput KRS di situs SIAKAD ON LINE mahasiswa print out KRS 3 lembar selanjutnya ditempel foto dan minta tanda tangan pengesahan Pembimbing Akademik (PA), stempel dan 1 lembar diberikan di Bagian Pendidikan Fakultas. Jadwal dan tata cara pendaftaran administrasi maupun pendaftaran akademik akan diumumkan tersendiri pada setiap awal tahun akademik dan setiap awal tahun semester. Perubahan KRS dapat dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk setiap semester dengan tetap memperhatikan tata cara tersebut di atas.

B. PEMBIMBING AKADEMIK 1. Pembimbing Akademik dan Tujuan Pembimbing Akademik: a. Pembimbing Akademik (PA) adalah tenaga pengajar tetap atau yang ditunjuk diserahi tugas membimbing mahasiswa. b. Tujuan bimbingan adalah membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil yang optimal dan dapat menyelesaikan studinya dengan waktu yang ditentukan. 2. Tugas dan kewajiban PA adalah: a. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan kepada mahasiswa memilih matakuliah yang diambil untuk semester yang sedang berlangsung. b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya kredit yang diambil. c. Mendorong mahasiswa bekerja dan belajar secara teratur, sinambung, serta menanamkan disiplin diri sendiri dan kemampuan mengenal potensinya sendiri. d. Memberikan saran dan keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbing kepada pihak-pihak yang dipandang perlu. e. Menyampaikan peringatan kepada mahasiswa bimbingannya yang berprestasi kurang/menurun.

34


BUKU PEDOMAN S1 f.

Menyampaikan laporan kepada ketua bagian/dekan bila mahasiswa yang dibimbingnya tidak lolos penilaian I, II dan penilaian akhir batas masa studi.

3. Waktu dan kegiatan pembimbingan a. Kegiatan pembimbingan dilakukan pada: 1). Awal semester, yakni pada saat menjelang dimulainya perkuliahan, Jadwal pembimbingan ditentukan dalam kalender akademik. 2). Sepanjang semester, yakni sepanjang berlangsungnya perkuliahan pada semester yang bersangkutan Jadwal kegiatan ditentukan bersama antara Pembimbing Akademik dan mahasiswa yang bersangkutan. 3). Akhir semester, yakni pada saat akan diselenggarakannya ujian akhir semester. 4). Kegiatan pembimbing pada awal semester berupa penentuan jumlah beban studi yang akan diambil oleh mahasiswa. Pada saat menentukan jumlah beban studi, pembimbing akademik (PA) wajib memberikan penjelasan secukupnya agar mahasiswa dapat menyadari dan menerima jumlah beban studi yang diberikan dengan penuh pengertian. 5). Pada pembimbingan sepanjang semester, dalam hal tidak ada prakarsa/minat dari mahasiswa yang bersangkutan untuk menemui PA, PA wajib mengambil prakarsa memanggil mahasiswa yang diperkirakan mempunyai masalah dengan tujuan menggali informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pembimbingan. 6). Kegiatan pembimbingan pada akhir semester berupa pemberian informasi kepada mahasiswa yang bersangkutan tentang boleh/tidak mahasiswa yang bersangkutan menempuh ujian akhir semester. b. Pada saat Pembimbing Akademik mengesahkan ketentuan boleh/tidaknya mahasiswa menempuh ujian akhir semester, ia wajib mengingatkan: 1). Cara belajar yang efektif dan efisien agar dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 2). Kemungkinan dikenakan sanksi putus kuliah (DO) karena tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan terutama bagi mahasiswa yang menghadapi evaluasi 2 tahun pertama dan 2 tahun kedua. Khusus terhadap mahasiswa yang dipandang perlu pada awal semester kepada mereka dapat diinformasikan berbagai hal yang berkaitan dengan perguruan tinggi.

C. UJIAN KHUSUS / SUSULAN Ujian Khusus/susulan adalah ujian yang dilaksanakan di luar jadwal UKD-1 s/d UKD-4, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan


35

BUKU PEDOMAN S1 akademik tetapi tidak dapat mengikuti UKD-1 s/d UKD-4, dapat diberi kesempatan mengikuti ujian khusus/susulan, dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh fakultas sebagai berikut: 1. Pada waktu pelaksanaan UKD-1 s/d UKD-4 dalam keadaan sakit rawat inap (opname) di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit yang bersangkutan atau sakit yang memerlukan perawatan khusus dengan surat keterangan dari dokter yang merawat. 2. Pada waktu pelaksanaan UKD-1 s/d UKD-4 mendapat musibah kematian keluarga dekat (orang tua, mertua, suami/isteri, anak kandung, kakek/nenek, saudara kandung), dengan menunjukkan bukti surat kematian, kartu keluarga, dan atau surat keterangan dari pamong setempat. 3. Pada waktu pelaksanaan UKD-1 s/d UKD-4 mendapat tugas khusus dari universitas/fakultas/instansi, dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dekan. 4. Alasan tidak mengikuti UKD-1 s/d UKD-4 sesuai butir 1, 2, dan 3 harus diberitahukan kepada Dosen Pengampu selambat-lambatnya tiga hari setelah mata kuliah tersebut diujikan. Prosedur menempuh ujian khusus/susulan diatur sebagai berikut: Selambat-lambatnya tiga hari setelah mata kuliah diujikan, mahasiswa mengajukan Surat Permohonan ujian khusus/susulan kepada Dosen Pengampu, dengan melampirkan surat asli sebagai alasan yang sah untuk dapat mengikuti ujian khusus/susulan.

D. ASISTENSI MAHASISWA 1. Pengertian dan tujuan Asistensi mahasiswa adalah proses penyertaan mahasiswa dalam kegiatan mengajar dosen pada matakuliah tertentu di bawah bimbingan dan dan tanggung jawab dosen/koordinator team teaching matakuliah yang bersangkutan, yang sekaligus bertugas sebagai dosen pembimbing. Tujuan asistensi mahasiswa adalah: a. Memberikan kesempatan dan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang edukatif. b. Meningkatkan penguasaan dan pemahaman mahasiswa pada materi mata kuliah yang diminati. c. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses belajar mengajar (PBM). d. Meningkatkan suasana akademik (academicatmosphere) kampus sebagai masyarakat ilmiah. 2. Syarat-syarat menjadi asisten mahasiswa a. Telah mencapai 85 SKS lulus, dan telah lulus matakuliah yang diikuti oleh mahasiswa calon asisten dengan nilai A (4.0). b. Memiliki minat untuk memperdalam matakuliah yang diikuti. c. Lulus seleksi yang dilakukan oleh dosen/ team teaching matakuliah yang bersangkutan.

36


BUKU PEDOMAN S1 d. e. f.

Memiliki kemampuan akademik yang tinggi, perilaku, dan moralitas baik yang dinilai oleh calon dosen pembimbing. Bersedia melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing asistensi matakuliah yang diikuti. Seorang mahasiswa berhak menjadi asisten dosen maksimal dua mata kuliah untuk paling lama dua semester.

3. Mekanisme rekruitmen asisten mahasiswa a. Dosen/team teaching mengumumkan secara terbuka kebutuhan asisten mahasiswa matakuliah yang diampu. b. Dosen/team teaching melakukan seleksi pendaftar secara obyektif. c. Bentuk, proses, dan pelaksanaan seleksi diatur oleh dosen/team teaching yang bersangkutan. d. Hasil seleksi diumumkan secara terbuka oleh dosen/team teaching yang bersangkutan. e. Dosen/team teaching matakuliah dengan bobot dua SKS dapat memiliki paling banyak satu asisten mahasiswa. f. Dosen/team teaching matakuliah dengan bobot empat SKS dapat memiliki paling banyak dua asisten mahasiswa. g. Dosen yang berhak menjadi pembimbing asisten mahasiswa minimal menduduki jabatan fungsional lektor h. Dosen yang telah merekrut mahasiswa melaporkan kepada Pembantu Dekan I melalui formulir yang telah disediakan pada Subbagian Pendidikan untuk selanjutnya diberikan tugas pembimbingan dan sertifikat bagi mahasiswa setelah selesai mengikuti asistensi. 4. Hak asisten mahasiswa a. Mendapat bimbingan dari dosen pembimbing untuk memperdalam penguasaan materi matakuliah yang diikuti. b. Seorang mahasiswa berhak menjadi asisten maksimal dua matakuliah untuk paling lama dua semester. c. Mendapat sertifikat/surat keterangan dari fakultas, bahwa yang bersangkutan pernah menjadi asisten dosen pada matakuliah yang diikuti. d. Dibebaskan dari kewajiban membayar sumbangan buku sebagai persyaratan wisuda. e. Dibebaskan dan kewajiban membayar biaya legalisir ijazah/ transkrip nilai satu kali setelah lulus, dengan maksimal masingmasing sepuluh lembar. 5. Kewajiban asisten mahasiswa a. Membantu tugas dosen pembimbing dalam PBM di bawah tanggung jawab dosen pembimbing b. Melaksanakan tugas tutorial di depan kelas dengan ketentuan: 1). Matakuliah 2 SKS, maksimal 4 kali dalam 1 semester. 2). Matakuliah 3 SKS, maksimal 6 kali dalam 1 semester. 3). Matakuliah 4 SKS, maksimal 8 kali dalam 1 semester.


37

BUKU PEDOMAN S1 c. d. e.

Membantu dosen dalam melaksanakan perkuliahan, pengadministrasian, dan evaluasi tugas-tugas peserta matakuliah, presensi, dan izin ujian. Mengikuti setiap kuliah yang diberikan oleh dosen pembimbing. Membuat laporan hasil pelaksanaan asistensi yang disahkan dosen pembimbing.

6. Sanksi a. Asisten mahasiswa yang melanggar ketentuan asistensi mendapatkan sanksi penghentian asistensi yang sedang berjalan dan dinyatakan tidak berhak menjadi asisten pada masa berikutnya. b. Dosen pembimbing yang melanggar ketentuan asistensi mendapat sanksi penghentian pembimbingan asistensi dan tidak berhak memiliki asisten mahasiswa selama dua semester berikutnya.

38


BUKU PEDOMAN S1


39

BUKU PEDOMAN S1

40


BUKU PEDOMAN S1

BAB IV KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN S1 FAKULTAS HUKUM UNS A. PERKEMBANGAN KURIKULUM iterbitkannya SK Mendikbud No. 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Sarjana llmu Hukum pada pokoknya hanya mengubah sedikit SK Mendikbud No. 17/D/0/ 1993 yaitu untuk kurikulum Fakultas Hukum ditambah matakuliah llmu Budaya Dasar (IBD) dan llmu Alamiah Dasar (IAD) sebagai matakuliah umum (MKU).

D

Kurikulum yang berlaku secara nasional Program S1 Bidang llmu Hukum pada Fakultas Hukum UNS tersebut berlaku bagi mahasiswa angkatan tahun ajaran 1995/ 1996 dan tahun-tahun ajaran berikutnya, berdasarkan SK Rektor UNS No. 398/ PT.40.H/I/1995 juncto SK Mendikbud No. 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang berlaku secara nasional Program Sarjana llmu Hukum. Dalam rangka pengembangan bagian yang semula hanya tiga (Bagian Keperdataan, Bagian Tata Negara, dan bagian Pidana) menjadi tujuh (Bagian Keperdataan, Bagian Tata Negara, dan bagian Pidana, Bagian Hukum Internasional, bagian Hukum dan Masyarakat, Bagian Hukum Acara, bagian Hukum Administrasi Negara) pada tahun 2000 dilakukan Pengembangan Kurikulum. Pada intinya pengembangan kurikulum tersebut merubah MK Lokal Wajib Fungsional yang semula 36 SKS menjadi 40 SKS, MK Lokal Wajib Penunjang semula 16 SKS menjadi 12 SKS, dan MK Pilihan semula 6(12 SKS) menjadi 7 (14 SKS). MK KKN sesuai Keputusan Rektor UNS dihapuskan, dan Total SKS lulus untuk Program S1 Fakultas Hukum UNS adalah 150 SKS. Kurikulum ini berlaku bagi mahasiswa Tahun 2000/2001. Berdasarkan SK Rektor No. 5850/J.27/ PP/2001 tentang Penawaran Matakuliah dalam semester gasal dan semester genap pada Fakultas Hukum UNS, mulai semester Pebruari - Juli 2001 kurikulum di Fakultas Hukum UNS diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Matakuliah yang termasuk Kurikulum Nasional (Kurnas) diberlakukan penawaran setiap semester. Matakuliah yang termasuk Kurikulum Lokal (Kurlok: kurikulum lokal wajib dan kurikulum lokal pilihan) diberlakukan dalam semester gasal dan semester genap. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil Belajar mahasiswa dan Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, serta memperhatikan Kesepakatan Dekan Fakultas Hukum PTN se Indonesia, maupun hasil rapat senat Fakultas Hukum tanggal 26 Juli 2011 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UNS. Kurikulum Program S1 Fakultas Hukum UNS


41

BUKU PEDOMAN S1 mengalami perubahan berdasar SK Dekan Fakultas Hukum No. 36/UN27.03/PP/2013. Kurikulum baru ini berlaku bagi mahasiswa mulai Tahun akademik 2013 dan seterusnya.

B. KURIKULUM 2013 Kurikulum yang berlaku bagi mahasiswa angkatan 2013 dan selanjutnya merupakan kurikulum berbasis pada kompetensi (competence based) di bidang hukum bisnis. Kurikulum ini dilaksanakan dengan sistem penawaran mata kuliah pada semester ganjil dan genap. Jumlah SKS yang wajib ditempuh untuk memperoleh derajat sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret adalah 144 s/d 160 SKS yang terdiri atas : 1.

Mata Kuliah Wajib 1. Kurikulum Inti/nasional 2. Kurikulum Institusional 3. Penunjang

2.

Mata Kuliah Pilihan Jumlah

: : :

23 Mata Kuliah 21 Mata Kuliah 13 Mata Kuliah

= = =

60 SKS 42 SKS 26 SKS

:

8 – 16 Mata Kuliah = 16 – 32 SKS

:

66–73 Mata Kuliah

= 144-160 SKS

C. DAFTAR MATA KULIAH KURIKULUM 2013 I. Mata Kuliah Wajib I.1. Kurikulum Inti/Nasional

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

42

Nama Mata Kuliah

SKS

KODE MK

4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3

1H05 1H11 1H12 2H10A 2H11A 2H12A 2H13A 3H11 3PDT01 2HMS03 2HMS04 3HAN01 3H10 3H15 3H16

Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia Ilmu Negara Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Internasional Hukum Dagang (Bisnis) Hukum Adat Hukum Islam Hukum Agraria (Pertanahan) Hukum Lingkungan Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana


BUKU PEDOMAN S1 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Hukum Acara PTUN Praktek Peradilan Pidana Praktek Peradilan Perdata Praktek Peradilan TUN Perancangan Peraturan Perundang Undangan Perancangan Kontrak (Contrack Drafting) Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Penulisan Hukum / Skripsi Jumlah : 23 Mata Kuliah

2 2 2 2 2 2 2 4 60

4H10 6H13ABN 6H12ABN 6H11ABN 6H11ACN 6H14AEN 6H18 H01

I.2. Kurikulum Institusional/Program Studi/Fakultas

NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

NAMA MATA KULIAH

SKS

Hukum Kontrak Hukum Perusahaan Hukum Pembuktian Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Pidana Kodifikasi Kriminologi Hukum Pemerintah Daerah Hukum Kelembagaan Negara Ilmu Perundang-undangan Hukum Pajak Hukum Ketenagakerjaan Hukum Perlindungan Konsumen H. Adat dan Sistem Hukum Nasional Hukum Keluarga dan Kehartaan Islam Hukum Humaniter Internasional Hukum Perjanjian Internasional Hukum Acara Peradilan Agama H. Acara Peradilan Niaga Hukum Ekonomi Islam Hukum Laut Internasional Hukum Penitensier Jumlah : 21 X 2 SKS =

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42

KODE MK 6H92P 5H02A 5ACR01 6H19 5H18 6H73P 4H19 4H18 5H11 5H12 5H06A 4H14 5H13 6H17 5H14 5HI01 5H15 6H69P 5HMS01 4HI01 5PDN01

I.3. Mata Kuliah Penunjang NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

NAMA MATA KULIAH

SKS

Pendidikan Agama Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Pancasila Pengantar Ilmu Ekomomi dan Bisnis Ilmu Alamiah Dasar Bahasa Indonesia


2 2 2 2 2 2

KODE MK 1H01A 1H10 1H08 2FAK01 1H14 2H14

43

BUKU PEDOMAN S1

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kewirausahaan Bahasa Inggris Filsafat Hukum Hukum dan Masyarakat Hukum Perbankan Kuliah Kerja Nyata Kegiatan Magang Mahasiswa ( KMM ) Jumlah 13 mata kuliah @ 2 SKS =

2 2 2 2 2 2 2 26

3H14 2H15 4H16 6FAK01 4FAK01 H03 H02

II. Mata Kuliah Pilihan II. 1. Semester Ganjil

No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

44

Nama Mata Kuliah

SKS

KODE MK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6H11P 6H12P 6H13P 6H14P 6H15P 6H80P 6H82P 6H20P 6H97P 7PDT01P

2 2 2 2 2

6H26P 6H32P 6H33P 7PDN01P 6H31P

2 2 2 2 2

6HTN01P 6HTN03P 6HTN05P 6HTN07P 6H43P

2 2 2 2 2

6H44P 6H45P 6H47P 6HAN01P 7HAN01P

2 2 2

6H54P 6H50P 6H53P

Bagian Perdata Hukum Jaminan** Hukum Asuransi** Hukum Pembiayaan** Hukum Keluarga dan Waris Hukum Pengangkutan** Hukum Investasi ** Hukum Pasar Modal** Hukum Arbitase Komersial ** Hukum Perindustrian ** Hukum Perdata Internasional Bagian Pidana Perbandingan Hukum Pidana * Hukum Pidana Anak* Hukum Pidana Ekonomi** Hukum Teknologi dan Informasi** Kapita Selekta Hukum Pidana Bagian Hukum Tata Negara Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Hukum Birokrasi dan Pelayanan Publik Konstitusi & Kekuasaan Kehakiman Hukum dan Desentralisasi Fiskal Hukum Pemerintahan Desa* Bagian Hukum Administrasi Negara Hukum Kepegawaian Hukum Keuangan Negara ** Hukum Perumahan* Hukum Sumber Daya Air Hukum Kehutanan* Bagian Hukum dan Masyarakat Hukum , Moral dan Agama Kapita Selekta Hukum Adat Hukum dan Sistem Sosial Bagian Hukum Internasional


BUKU PEDOMAN S1

29. 30. 31. 32. 30. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Hukum Hukum Hukum Hukum

Pidana Internasional* Pengungsi* Angkasa* Organisasi Perdagangan Internasional Bagian Acara Hukum Pidana dan Acara Peradilan Militer Eksekusi Putusan Hakim Perdata** Eksekusi Putusan Hakim Pidana Mata kuliah yang disediakan Fakultas Hukum dan Gender* Hukum dan HAM* Sosiologi Legal Writing (Legal Opinion & Legal Memorandum) Perancangan HKI

2 2 2 2

6H58P 6H59P 6H60P 7HI01P

2 2 2

6H16 6H66P 7ACR01P

2 2 2 2

6H57P 7FAK01P 7FAK02P 7FAK03P

2

7FAK04P

SKS

KODE MK

2 2 2 2 2 2 2 2

6H21P 6H22P 8PDT01P 6H24P 6H76P 6H79P 8PDT02P 6H87P

2 2 2 2 2

6H93P 6H28P 6H30P 6H95P 8PDN01P

2 2 2 2 2

6H38P 6HTN02P 6H90P 6H14ABP 6HTN04P

2 2 2

6H91P 8HAN01P 6HAN02P

2 2

6HAN04P 6HAN06P

II.2. Semester Genap N0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Nama Mata Kuliah Bagian Perdata Hukum Kepailitan** Hukum Maritim* Hukum E-Commerce** Hukum Dagang Internasional ** Hukum Persaingan Usaha** Hukum Surat-surat Berharga** Hukum Kontrak Bisnis Internasional** Hukum Pertambangan ** Bagian Pidana Tindak Pidana korupsi* Viktimologi* Kriminalistik* Tindak Pidana HKI** Hukum Pidana Transnasional* Bagian Hukum Tata Negara Perbandingan Hukum Tata Negara* Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu* Hukum Kebijakan Ekonomi Publik * Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Hukum Media Massa dan Informasi Publik Bagian Hukum Administrasi Negara Pengurusan dan Pendaftaran Hak atas tanah* Hukum Perlindungan & Konservasi Lingkungan* H.Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial* Hukum Kesehatan* Hukum Sumber Daya Laut dan Perikanan* Bagian Hukum dan Masyarakat


45

BUKU PEDOMAN S1

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Kapita Selekta Hukum Islam* Hukum Perbankan Islam ** Antropologi Hukum* Bagian Hukum Internasional H. Penyelesaian Sengketa Internasional* Hukum Diplomatik* Hukum Organisasi Internasional* Bagian Acara Ilmu Kedokteran Kehakiman* Hukum Gugatan Perwakilan Kelompok (Class actions)* Hukum Acara Tindak Pidana Khusus* Mata kuliah yang disediakan Fakultas Bahasa Belanda Alternatif Penyelesaian Sengketa** Etika Profesi

2 2 2

6H55P H08P 6H52P

2 2 2

6H61P 6H62P 6H63P

2 2

6H67P 6H70P

2

6H71P

2 2 2

6H98P 6H12AE 8FAK01P 8FAK02P 7FAK03P

36. 37.

Antropologi 2 Legal Writing (Legal Opinion & Legal 2 Memorandum) 38. Peradilan Internasional 2 8FAK04P dan lain-lain mata kuliah yang disediakan Fakultas dan Bagian. Keterangan : Mahasiswa menempuh 08- 16 Mata kuliah Pilihan dengan ketentuan : 1. Empat Mata Kuliah yang relevan dengan Penulisan Hukum / Skripsi 2. Dua Mata Kuliah yang berbasis Hukum Bisnis 3. Dua Mata Kuliah yang berbasis Hukum Kebijakan publik. **) Mata Kuliah yang berbasis Hukum Bisnis *) Mata Kuliah yang berbasis Hukum Kebijakan Publik III. Mata Kuliah Prasyarat Untuk dapat menempuh mata Kuliah tertentu minimal telah mendapatkan nilai D pada mata kuliah prasyarat No.

Nama Mata Kuliah

1.

Semua Mata Kuliah Keterkaitan Hukum Hukum Agraria (Pertanahan) Hukum Lingkungan Hukum Pajak Hukum Perlindungan Konsumen Hukum Kepegawaian* Hukum Keuangan Negara ** Hukum Perumahan* Hukum Sumber Daya Air* Hukum Kehutanan*

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

46

Pengurusan dan Pendaftaran Hak atas tanah*

Hukum Perlindungan &

KODE

PRASYARAT MATA KULIAH

PHI / PIH 3HAN01 3H10

KODE 1H05/1H11

5H12 4H14 6H44P 6H45P 6H47P 6HAN01P 7HAN01P 6H91P

Hukum Adm. Negara Hukum Adm. Negara Hukum Adm. Negara Hukum Adm. Negara Hukum Adm. Negara Hukum Adm. Negara Hukum Adm. Negara Hukum Adm. Negara Hukum Adm. Negara Hukum Adm. Negara

2H13A 2H13A 2H13A 2H13A 2H13A 2H13A 2H13A 2H13A 2H13A 2H13A

8HAN01P

Hukum Adm. Negara

2H13A


BUKU PEDOMAN S1

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Konservasi Lingkungan* H.Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial* Hukum Kesehatan* Hukum Sumber Daya Laut dan Perikanan* Hukum Acara PTUN Hukum Acara Perdata Hukum Kontrak Hukum Jaminan** Hukum Asuransi** Hukum Keluarga dan Waris** Hukum Perdata Internasional Eksekusi Putusan Hakim Perdata** Hukum Kepailitan** Hukum Pembuktian Hukum Acara Pidana Hukum Pidana Kodifikasi Kriminologi Hukum Pidana dan Acara Peradilan Militer Hukum Penitensier Perbandingan Hukum Pidana * Hukum Pidana Anak* Hukum Pidana Ekonomi** Hukum Teknologi dan Informasi** Kapita Selekta Hukum Pidana Tindak Pidana korupsi* Viktimologi* Kriminalistik* Tindak Pidana HKI** Hukum Pidana Transnasional* Ilmu Kedokteran Kehakiman* Hukum Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Actions)* Praktek Peradilan Pidana Hukum Acara Tindak Pidana Khusus* Praktek Peradilan Perdata Alternatif Penyelesaian Sengketa** Hukum Pemerintah Daerah Hukum Kelembagaan Negara Ilmu Perundang-undangan Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian

Hukum Birokrasi dan Pelayanan Publik Konstitusi & Kekuasaan Kehakiman Hukum dan Desentralisasi Fiskal Hukum Pemerintahan Desa* Perbandingan Hukum Tata

6HAN02P

Hukum Adm. Negara

2H13A

6HAN04P 6HAN06P

Hukum Adm. Negara Hukum Adm. Negara

2H13A 2H13A

4H10 3H15 6H92P 6H11P 6H12P 6H14P 7PDT01P 6H66P

Hukum Adm. Negara Hukum Perdata Hukum Perdata Hukum Perdata Hukum Perdata Hukum Perdata Hukum Perdata Hukum Perdata

2H13A 2H10A 2H10A 2H10A 2H10A 2H10A 2H10A 2H10A

6H21P 5ACR01 3H16 5H18 6H73P 6H16

Hukum Perdata Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum Pidana

2H10A 2H10A 2H11A 2H11A 2H11A 2H11A

5PDN01 6H26P 6H32P 6H33P 7PDN01P

Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum Pidana

2H11A 2H11A 2H11A 2H11A 2H11A

6H31P 6H93P 6H28P 6H30P 6H95P 8PDN01P 6H67P 6H70P

Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum Pidana

2H11A 2H11A 2H11A 2H11A 2H11A 2H11A 2H11A 2H11A

6H13ABN 6H71P

Hukum Acara Pidana Hukum Acara Pidana

3H16 3H16

6H12ABN 6H12AE

Hukum Acara Perdata Hukum Acara Perdata

3H15 3H15

4H19 4H18 5H11 6HTN01P

Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara

2H12A 2H12A 2H12A 2H12A

6HTN03P

Hukum Tata Negara

2H12A

6HTN05P

Hukum Tata Negara

2H12A

6HTN07P 6H43P 6H38P

Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara

2H12A 2H12A 2H12A


47

BUKU PEDOMAN S1

56. 57. 58. 59. 60.

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

48

Negara* Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu* Hukum Kebijakan Ekonomi Publik * Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Hukum dan HAM* Hukum Media Massa dan Informasi Publik Hukum Perusahaan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Acara Peradilan Niaga Hukum Pembiayaan** Hukum Pengangkutan** Hukum Investasi ** Hukum Pasar Modal** Hukum Arbitase Komersial ** Hukum Perindustrian ** Hukum Maritim* Hukum E-Commerce** Hukum Dagang Internasional ** Hukum Persaingan Usaha** Hukum Surat-surat Berharga** Hukum Kontrak Bisnis Internasional** Hukum Pertambangan ** Hukum Perbankan Hukum Humaniter Internasional Hukum Perjanjian Internasional Hukum Laut Internasional Hukum Pidana Internasional* Hukum Pengungsi* Hukum Angkasa* Hukum Organisasi Perdagangan Internasional

H. Penyelesaian Sengketa Internasional* Hukum Diplomatik* Hukum Organisasi Internasional* Peradilan Internasional Hukum Keluarga dan Kehartaan Islam Hukum Acara Peradilan Agama Hukum Ekonomi Islam Kapita Selekta Hukum Islam* Hukum Perbankan Islam ** Kapita Selekta Hukum Adat * H. Adat dan Sistem Hukum Nasional Praktek Peradilan TUN

6HTN02P

Hukum Tata Negara

2H12A

6H90P

Hukum Tata Negara

2H12A

6H14ABP

Hukum Tata Negara

2H12A

7FAK01P 6HTN04P

Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara Huk. Kelembagaan Negara

2H12A 2H12A 4H18

5H02A 6H19

Hukum Dagang (Bisnis) Hukum Dagang (Bisnis)

3PDT01 3PDT01

6H69P 6H13P 6H15P 6H80P 6H82P 6H20P 6H97P 6H22P 8PDT01P 6H24P 6H76P 6H79P 8PDT02P

Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum

Dagang (Bisnis) Dagang (Bisnis) Dagang (Bisnis) Dagang (Bisnis) Dagang (Bisnis) Dagang (Bisnis) Dagang (Bisnis) Dagang (Bisnis) Dagang (Bisnis) Dagang (Bisnis) Dagang (Bisnis) Dagang (Bisnis) Dagang (Bisnis)

3PDT01 3PDT01 3PDT01 3PDT01 3PDT01 3PDT01 3PDT01 3PDT01 3PDT01 3PDT01 3PDT01 3PDT01 3PDT01

6H87P 4FAK01 5H14 5HI01 4HI01 6H58P 6H59P 6H60P 7HI01P

Hukum Dagang (Bisnis) Hukum Dagang (Bisnis)

Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional

3PDT01 3PDT01 3H11 3H11 3H11 3H11 3H11 3H11 3H11

6H61P

Hukum Internasional

3H11

6H62P 6H63P 8FAK04P 6H17

Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Islam

3H11 3H11 3H11 2HMS04

5H15 6H55P H08P 6H50P 5H13

Hukum Islam Hukum Islam Hukum Islam Hukum Islam Hukum Adat Hukum Adat

2HMS04 2HMS04 2HMS04 2HMS04 2HMS03 2HMS03

6H11ABN

Hukum Acara PTUN

4H10

5HMS01


BUKU PEDOMAN S1

97. 98.

Perancangan Peraturan Perundang Undangan Perancangan Kontrak (Contrack Drafting)

99. Perancangan HKI 100. Hukum dan Masyarakat 101. Legal Writing (Legal Opinion & Legal Memorandum) 102. Filsafat Hukum

103. Metode Penelitian dan Penulisan

6H11ACN

Ilmu Per – UU – an

5H11

6H14AEN

Hukum Kontrak

6H92P

7FAK04P 6FAK01

Hukum HKI

6H19

Pengantar Ilmu Hukum

1H05

7FAK03P

MPH

6H18

4H16

- 100 SKS - Praktek Peradilan Pidana - Praktek Peradilan Perdata - Praktek Peradilan TUN

6H18

1. 2. 3. 4.

104. Kuliah Kerja Nyata 105. Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM )

H03 H02

120 SKS - 120 SKS - Kewirausahaan - 3 (tiga) Mata kuliah PLKH

106. Penulisan Hukum / Skripsi

H01

Hukum (MPH)

107. Ujian Penulisan Hukum / Skripsi

Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Adm. Negara

1. Nilai C ke atas telah menempuh 115 SKS. 2. M P H 3. 4 Mata Kuliah Penunjang Skripsi. 4. 2 (dua) Mata Kuliah Hukum Bisnis 5. 2 (dua) Mata Kuliah Hukum Kebijakan Publik Telah Lulus Semua Mata Kuliah yang Diprogramkan


6H13ABN 6H13ACN 6H11ABN

2H10A 2H11A 2H12A 2H13A

3H14

6H18

49

BUKU PEDOMAN S1

C.

SMT I

STRUKTUR KURIKULUM DALAM SEMESTER GANJIL GENAP PROGRAM S1 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET KODE

SKS SMT

SKS

Pengantar Ilmu Ekonomi dan Bisnis Bahasa Inggris

2

3 3 3

2 20 2

4

1H11

4

2H15

2 2 2

2H10A 2H11A 2H13A

2 2

2H12A 2HMS03

Hukum Perdata Hukum Pidana H.Administrasi Negara Hukum Tata Negara Hukum Adat

2H14

Pengantar Hukum Indonesia Ilmu Negara Pendidikan Agama Pendidikan Pancasila Ilmu Alamiah Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia

2HMS04

Hukum Islam

3H14

Kewirausahaan

2 20 2

4HI01

3PDT01

Hukum Dagang (Bisnis) Hukum Internasional Hukum Pidana Kodifikasi Hukum Kontrak Hukum Pajak

3

5H02A

Hukum Laut Internasional Hukum Perusahaan

3 2

4FAK041 6H73P

Hukum Perbankan Kriminologi

2 2

2 2

5H06A 4H19

2 2

Hukum Agraria (Pertanahan) H.Kelembagaan Negara H.Adat & Sistem H.Nasional

2

3H15

2

3H16

2

4H10

H.Ketenagakerjaan Hukum Pemerintah Daerah Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Hukum Acara PTUN

3H11 5H18 6H92P 5H12 3HAN01 4H18 5H13

IV

2H04

MATA KULIAH

Peng.Ilmu Hukum

1H14 1H10

II

KODE

1H05

1H12 1H01 1H08

III

MATA KULIAH

20

50


2

3 2

2

3 3 2 20

BUKU PEDOMAN S1

SMT KODE 6H13ABN V 6H11ABN

SKS SMT KODE 6H13ACN 2 VI

MATA KULIAH Praktek Peradilan Perdata 6H14AEN Perancangan Kontrak (Contrak Drafting) 6H11ACN Perancangan Peraturan Perundang Undangan 4H14 H.Perlindungan Konsumen

2

6H81P

Hukum Perjanjian Internasional

2

6H19

Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Penitensier

2

2

5H14

Ilmu Perundangundangan H.Keluarga & Kehartaan Islam Hukum Acara Peradilan Niaga Hukum Pembuktian Hukum Ekonomi Islam

2

3H10

2

5H15

2

6FAK01

2 2

4H16 6H18

5PDN01 5H11 6H17 6H69P 6H65P 5HMS01

VII

MATA KULIAH Praktek Peradilan Pidana Praktek Peradilan TUN

H02

Kegiatan Magang Mhs (KMM) 4 MK Pilihan Penunjang Skripsi 2 MK Pilihan Hukum Bisnis 2 MK Pilihan Hukum Kebijakan Publik

20 2 8

VIII

H01 H03

SKS 2 2

2

2

H.Humaniter Internasional Hukum Lingkungan

2

H.Acara Peradilan Agama Hukum dan Masyarakat Filsafat Hukum Metodologi Penelitian & Penulisan Hukum

2

Penulisan Hukum/Skripsi Kuliah Kerja Nyata (KKN)

2

2 2 2

20 4 2

4 4

18

6

Keterangan : Pengambilan Mata Kuliah yang ditempuh tidak berdasar paket per semester, tetapi berdasar IP semester terakhir.


51

BUKU PEDOMAN S1

52


BUKU PEDOMAN S1


53

BUKU PEDOMAN S1

54


BUKU PEDOMAN S1

Lampiran 1


55

BUKU PEDOMAN S1 Lampiran 2

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NO. 828/H27/KM/2007 Tentang TATATERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA Dl UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Menimbang: a. bahwa kampus Universitas Sebelas Maret merupakan tempat proses belajar mengajar dan salah satu tempat berlangsungnya proses belajar mengajar dan salah satu pelaksanaan dari visi dan misi Universitas Sebelas Maret; b. bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral dan intelektual yang memiliki kredibilitas untuk turut serta mewujudkan bangsa yang kuat serta kemampuan bersaing yang tinggi. Perguruan Tinggi perlu membentuk sikap dan perilaku mahasiswa agar mampu menghadapi tantangan zaman; c. bahwa untuk pembentukan sikap dan perilaku mahasiswa perlu diatur dalam Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret. Mengingat: 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 14/M/2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Much Syamsulhadi. dr. Sp.KJ(K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan 2007 – 2011; 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia : Nomor 0201/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret; Surat Keputusan Dirjen Penddikan Tinggi: Nomor 4510/D2/1999 tentang Etika Kehidupan Sivitas Akademika.

56


BUKU PEDOMAN S1 Memperhatikan: 1. Hasil Lokakarya bidang III tanggal 23 - 24 Mei 2005 di Tawangmangu. 2. Persetujuan Senat Universitas Sebelas Maret dalam Rapat Pleno Senat tanggal 25 Oktober 2007. MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA Dl UNIVERSITAS SEBELAS MARET BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret. 2. Rektor adalah Rektor Universitas. 3. Fakultas adalah fakultas-fakultas yang ada di Universitas Sebelas Maret. 4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Pembantu Dekan. 5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu fakultas yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret. 6. Tata tertib kehidupan mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur. 7. Larangan adalah hal-hal yang tidak diperkenankan dikerjakan oleh mahasiswa mengenai hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman baik tingkat Jurusan, Program studi, Bagian yang ada di universitas. 8. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret. 9. Sanksi adalah tindakan yang perlu dikenakan kepada Mahasiswa yang ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran. 10. Komisi Disiplin adalah komisi pemantau pelaksanaan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret, kemudian melaporkan dan memberi masukan kepada Rektor atau Dekan. 11. Kampus Universitas Sebelas Maret adalah semua tempat dalam wilayah Universitas Sebelas Maret beserta seluruh fasilitas, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas. 12. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti di atur dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.


57

BUKU PEDOMAN S1 13. Narkotika adalah bahan yang didefinisikan sebagai narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 14. Psikotropika adalah bahan yang didefinisikan sebagai psikotropika dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 15. Perjudian adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau dengan barang lainnya yang berharga. 16. Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau mematikan jika digunakan, seperti diatur dalam undang-undang. 17. Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena sesuatu aksi berupa panas, benturan. atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan tinggi, termasuk di dalamnya adalah bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri maupun militer. 18. Publikasi adalah pengumuman, penerbitan dan lain-lain. 19. Poster adalah kain pentang yang bersisi slogan/propaganda atau berita yang perlu diketahui umum. 20. Umbul-umbul adalah bendera kecil beraneka warna yang dipasang memanjang ke atas dipasang untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 (1) Mahasiswa mempunyai hak : a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat/bakat, kegemaran, dan kemampuan; c. memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar; d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya; e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya; f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku; g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. memanfaatkan sumber daya universitas melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, penalaran, dan tata kehidupan bermasyarakat;

58


BUKU PEDOMAN S1 i. pindah ke Perguruan Tinggi lain atau Program Studi lain di lingkungan universitas, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan; j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat, sesuai dengan kemampuan universitas. (2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; c. mempergunakan masa belajar di Universitas dengan sebaikbaiknya; d. berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat dan menghindari perbuatan yang tercela; e. menjaga kewibawaan dan nama baik universitas; f. menghormati dan menghargai semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD1945; g. bertenggang rasa dan menghargai pendapat orang lain; h. bersikap dan bertingkah laku terhormat sesuai dengan martabatnya; i. menghargai dan menghormati kepada tenaga kependidikan; j. berusaha mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya; k. menjaga kesehatan dirinya dan keseimbangan lingkungan l. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas; m. memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup dikampus; n. menghargai dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni; o. menghargai dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional, dan p. berpakaian sopan dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas. BAB III LARANGAN Pasal 3 Mahasiswa dilarang: 1. melalaikan kewajibannya seperti tersebut pasal 2 2. mengganggu penyelenggaraan pendidikan, penalaran, minat, bakat, karier dan kesejahteraan 3. melanggar etika akademik seperti plagiatisme, menyontek, memalsu nilai, memalsu tanda tangan, memalsu cap. memalsu ijazah, dan/atau perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 4. melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merusak martabat dan wibawa universitas;


59

BUKU PEDOMAN S1 5. mengatasnamakan universitas tanpa mandat atau izin dari Rektor dan atau pejabat yang berwenang; 6. menjadikan kampus sebagai ajang pertarungan kelompok, kepentingan politik, dan/ atau yang berbau sara. 7. menginap di lingkungan kampus, kecuali ada izin dari universitas dan atau fakultas yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar; 8. merokok di ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, kantor dan tempat lain pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 9. memasuki, mencoba memasuki atau menggunakan dan memindah tangankan tanpa izin yang berwenang, ruangan, bangunan, dan sarana lain milik atau di bawah pengawasan universitas. 10. menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali ruangan, bangunan atau sarana lain milik atau di bawah pengawasan universitas yang digunakan secara tidak sah. 11. mengotori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan universitas. 12. menggunakan sarana dan dana yang dimilki atau di bawah pengawasan universitas secara tidak bertanggung jawab. 13. memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi minuman keras, bila berada di dalam lingkungan kampus. 14. memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi narkotika atau psikotropika, bila berada di dalam lingkungan kampus. 15. melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai perjudian, bila berada di dalam lingkungan kampus. 16. membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, atau mengedarkan serta menggunakan senjata, tanpa ijin yang berwenang, bila berada di dalam lingkungan kampus. 17. membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau mengedarkan serta menggunakan bahan peledak, tanpa ijin yang berwenang, bila berada di dalam lingkungan kampus. 18. melakukan perbuatan asusila, pelecehan dan atau tindak kejahatan seksual, seperti : a. perzinahan b. mengucapkan kata-kata tidak senonoh c. menyakiti seseorang secara seksual d. memperkosa dan melakukan perbuatan asusila lainnya Tindakan sebagaimana tersebut di atas dilaporkan oleh : a. pihak yang langsung terkenan atau korban b. pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban c. saksi yang melihat dan atau yang mendengar terjadinya perbuatan asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual tersebut. Korban ataupun saksi dapat melaporkan secara tertulis maupun lisan, kejadian yang dialaminya kepada pejabat di bidang kemahasiswaan dan atau kepada Komisi Disiplin Mahasiswa.

60


BUKU PEDOMAN S1 BAB IV FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA Pasal 4 (1) Demi kelancaran dan kelangsungan kegiatan belajar mengajar, setiap mahasiswa wajib menjaga dan memelihara fasilitas, sarana, dan prasarana universitas. (2) Setiap perubahan, perpindahan dan pengambilan fasilitas yang dimiliki universitas harus seizin pejabat yang berwenang. BABV KEGIATAN DAN PERIZINAN Pasal 5 (1) Kegiatan mahasiswa di universitas meliputi: a. kegiatan kurikuler; b. kegiatan ekstra kurikuler; (2) Kegiatan lain diluar ayat (1) akan diatur dalam peraturan tersendiri. Pasal 6 (1) Demi kelancaran kelangsungan kegiatan, setiap kegiatan harus mendapatkan izin a. kegiatan kurikuler di kampus di luar waktu yang telah ditentukan, atau pada hari libur dan hari besar; b. kegiatan ektra kurikuler; c. kegiatan lain. (2) Semua penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh fakultas, jurusan, bagian, program studi, di Universitas harus seizin Dekan atau Rektor (3) Dekan/Rektor melimpahkan wewenang pemberian izin yang dimaksud pada ayat (2) kepada Pembantu Dekan/ Pembantu Rektor sesuai bidangnya masing-masing: (4) Kegiatan mahasiswa yang dilakukan di dalam lingkungan fakultas harus mendapat izin dari Dekan, sedangkan kegiatan di luar Iingkungan fakultas izin Rektor. BAB VI POSTER, SPANDUK, UMBUL-UMBUL, DAN PUBLIKASI LAIN Pasal 7 (1) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya serta penyebaran selebaran dan sejenisnya hanya dilakukan pada tempattempat yang telah ditentukan. (2) Pemasangan poster dan lain sebagainya sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus mendapat izin dari pihak yang berwenang. (3) Gambar maupun tampilan pada poster, spanduk, umbul-umbul harus sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.


61

BUKU PEDOMAN S1 BAB VII BUSANA Pasal 8 (1) Setiap mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan norma-norma yang berlaku. (2) Jenis dan macam pakaian disesuaikan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan. BAB VIII SANKSI Pasal 9 (1) Setiap pelanggaran terhadap peraturan tata tertib ini akan dikenakan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran, yang berupa: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. pencabutan sementara haknya menggunakan fasilitas universitas maupun fakultas; d. larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode tertentu (skorsing); e. pencabutan statusnya sebagai mahasiswa. (2) Penetapan dan penjatuhan berat ringannya sanksi diatur dalam peraturan tersendiri. BAB IX PENGHARGAAN Pasal10 (1) Mahasiswa yang berprestasi dan atau berprestasi luar biasa baik dalam bidangnya atau di luar bidangnya, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus dapat diberi penghargaan dari Universitas. (2) Sebelum memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi luar biasa, Rektor perlu mendapat pertimbangan Senat Universtas. (3) Bentuk dan sifat penghargaan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri. BAB X KOMISI DISIPLIN Pasal 11 Untuk mengefektifkan pelaksanaan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret dibentuk Komisi Disiplin Mahasiswa. Bentuk organisasi, susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya diatur dalam peraturan tersendiri.

62


BUKU PEDOMAN S1 BAB XI KOMISI ADVOKASI Pasal 12 Untuk membantu mahasiswa yang bermasalah dibentuk Komisi Advokasi yang akan memberi konsultasi, pembinaan dan atau bantuan hukum kepada mahasiswa. Bentuk organisasi, susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya, diatur dalam peraturan tersendiri. BAB XII KETENTUAN LAIN Pasal 13 Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan ini akan diatur kemudian. BABXIII PENUTUP Pasal 14 (1) Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 487A/J27/KM/2005 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret dinyatakan tidak berlaku lagi. Diputuskan di: Surakarta Pada tanggal : 29 Desember 2007 Rektor,

Prof. Dr. H..Much.Syamsulhadi, dr.Sp.KJ(K) NIP. 130543952 Tembusan Yth : Semua Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret


63

BUKU PEDOMAN S1

Lampiran 3 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR: 74/PT.40.H/I/1995 TENTANG KRITERIA MAHASISWA PUTUS KULIAH ( DROP OUT / DO ) UNIVERSITAS SEBELAS MARET REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor. 03/PT.40.H/I/1987 tanggal 12 Januari 1987 dan Nomor: 177/PT.40.H/l/1992 tanggal 7 0ktober 1992, tentang Peraturan Sistem Kredit Semester Universitas Sebelas Maret. dan juga Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan tinggi dan Penilaian hasil Belajar mahasiswa, dimungkinkan mahasiswa terkena sanksi putus kuliah/DO karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 2. Bahwa untuk penerapan sanksi Putus Kuliah/DO di lingkungan Universitas Sebelas Maret sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, perlu ada aturan tentang Kriteria Mahasiswa Putus Kuliah/ DO yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. Mengingat: 1. Undang-undang Rl No. 2 tahun 1989 tanggal 27 Maret 1989. 2. Peraturan Pemerintah Rl No. 30 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990; 3. Keputusan Presiden Rl. 31 No. 10 tahun 1976. tanggal 8 Maret 197632. No 271/M tahun 1990, tanggal 10 Nopember 1990 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl: 4.1. No 0441/0/1992 tanggal 18 Nopember 1992, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret: 4.2. No. 0129/0/ 1993 tanggal 27 Pebruari 1993, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.4.3. No. 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 5. Keputusan Rektor UNS: 5.1 No. 03/ PT.40.H/I/87 tanggal 12 Januari 1987 5.2. No 177/PT.40.H/I/92 tanggal 7 Oktober 1992.

64


BUKU PEDOMAN S1 Menetapkan : Pertama Mahasiswa semua Fakultas di lingkungan UNS dapat dikenakan sanksi putus kuliah/ DO apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang termasuk dalam kriteria sbb: 1. Gagal dalam evaluasi akademik: a. Karena capaian SKS dan IP bagi mahasiswa angkatan 1991 dan sebelumnya tidak memenuhi ketentuan sesuai yang diatur dalam SK Rektor UNS No. 03/ PT.40.H/I/87 tanggal 12 Januari 1987. b. Karena capaian SKS dan IP bagi mahasiswa angkatan 1992 dan seterusnya tidak memenuhi sesuai yang diatur dalam SK Rektor UNS No. 177/ PT.40.H/I/92 tanggal 7 Oktober 1992 dan atau: 2. Mahasiswa tidak memenuhi ketentuan administratif, karena mahasiswa tidak membayar SPP dan tidak daftar ulang selama 6 (enam) semester berturut-turut dan atau: 3. Mahasiswa melampaui batas masa studi yang ditetapkan dalam SK Rektor tersebut No. 1a, 1b, dan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994 dan atau: 4. Mahasiswa melakukan pelanggaran hukum dan atau terbukti terlibat dalam kasus-kasus kriminal, sebagaimana yang dinyatakan secara sah oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Kedua Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Surakarta Pada tanggal : 24Januari1995 Rektor,

Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomiharjo NIP. 130144 050 Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Yth. Mendikbud Rl, Depdikbud, di Jakarta. 2. Yth. Dirjen Dikti Depdikbud, di Jakarta. 3. Yth. Irjen Dikti Depdikbud, di Jakarta. 4. Yth. Para Dekan Fakultas di lingkungan UNS. 5. Yth. Para Pejabat di lingkungan UNS.


65

BUKU PEDOMAN S1

Lampiran 4

PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA Nomor : 38/UN27.03/PP/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, ketrampilan profesional, pengalaman kerja dan daya saing mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, perlu dikembangkan Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM); b. bahwa penyelenggaraan Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) diperlukan peraturan tersendiri; c. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan KMM dan mensinergikan dengan bidang yang lain, maka perlu ada perubahan Peraturan Dekan Fakultas Hukum UNS nomor 11/H27.1.11/PP/2009; d. bahwa untuk keperluan tersebut huruf a, b, dan c ditetapkan dengan Peraturan Fakultas. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

66


BUKU PEDOMAN S1 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret; 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret; 9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 316/J27/KP/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret; 10. Peraturan Universitas Sebelas Maret Nomor 373/J27/PP/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta; 11. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 459/H27/PP/2007 tentang Peraturan Sistem Kredit Semester Universitas Sebelas Maret; 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 553/H27/PP/2009 tentang Pembelajaran Berbasis Kompetensi dalam sistem Kredit Semester Universitas Sebelas Maret; 13. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Nomor 2217/J27.1.11/PP/2007 tentang Kurikulum Program Sarjana (S.1) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; 14. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor 13/J27.1.11/PP/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; MEMUTUSKAN Memperhatikan: Persetujuan Senat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dalam Sidang Pleno Senat Fakultas Hukum Universitas tanggal 10 Oktober 2011 Menetapkan : Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tentang Penyelenggaraan Kegiatan Magang Mahasiswa Pasal 1 Pengertian 1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret. 2. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 3. Kegiatan Magang Mahasiswa, selanjutnya disingkat KMM adalah kegiatan Intra kurikuler mahasiswa Fakultas Hukum dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan profesional mahasiswa dalam konteks profesi yang dilakukan di Institusi Mitra.


67

BUKU PEDOMAN S1 4. Institusi Mitra adalah Lembaga/Unit Kerja baik di dalam maupun di luar Universitas Sebelas Maret Surakarta (Pemerintah/Swasta) yang lingkup tugasnya di bidang hukum dan relevan dengan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Pelatihan adalah kegiatan pembekalan materi dalam rangka menyiapkan pelaksanaan KMM di Institusi Mitra yang wajib diikuti oleh calon peserta. 6. Gugus KMM adalah pengelola KMM di tingkat Fakultas yang dilaksanakan oleh Laboratorium Ilmu Hukum. 7. Pembimbing KMM adalah seseorang yang memberikan pengarahan, pembinaan kepada peserta KMM mulai pembekalan, pelaksanaan sampai dengan penilaian, yang meliputi Dosen Pembimbing dari Fakultas dan Pembimbing Mitra dari Institusi Mitra. 8. KMM Mandiri adalah KMM yang dilaksanakan di luar wilayah eks Karesidenan Surakarta dan atau di luar jadwal yang ditetapkan oleh Gugus KMM atas usulan calon peserta. Pasal 2 Tujuan KMM Tujuan KMM adalah : a. Untuk menyelaraskan antara penyelenggaraan aktivitas akademik di kampus dengan realitas dan kebutuhan dunia nyata di luar kampus melalui pengalaman belajar yang bersifat integral dalam pengertian mahasiswa mempunyai kesempatan dan terlibat secara langsung dengan aktivitas Institusi Mitra; b. Untuk memberdayakan mahasiswa melalui pengayaan wawasan dan peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang memiliki daya saing dan berkemampuan untuk tumbuh menjadi wirausaha mandiri; c. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh. Pasal 3 Sifat, Bobot SKS dan Jangka Waktu KMM (1) KMM bersifat wajib; (2) Bobot KMM adalah 2 (dua) SKS; (3) Jangka Waktu KMM adalah 20 (Dua puluh) sampai dengan 24 (Dua puluh empat) hari kerja; (4) KMM dilaksanakan pada setiap semester; (5) KMM tidak dapat dikonversi dengan perkualiahan wajib yang lain. Pasal 4 Persyaratan KMM Persyaratan KMM adalah : (1) Telah lulus 120 SKS termasuk di dalamnya 3 (tiga) Mata Kuliah PLKH;

68


BUKU PEDOMAN S1 (2) Membayar biaya yang besarnya ditentukan oleh Fakultas; (3) Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Gugus KMM. Pasal 5 Tata Kerja dan Tugas Gugus KMM (1) KMM dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Gugus KMM; (2) Dalam melaksanakan tugasnya Gugus KMM bertanggung jawab kepada Dekan melalui Pembantu Dekan I; (3) Tugas Gugus KMM adalah : a. menyusun rencana dan program kerja KMM; b. meng koordinasikan pelaksanaan KMM dan mengembangkan jaringan institusi mitra bersama unit KMM di tingkat universitas dan Tim Kerjasama Fakultas; c. menyelenggarakan pelatihan KMM, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan KMM; d. menentukan dan mengusulkan dosen pembimbing KMM. Pasal 6 Institusi Mitra (1) Institusi Mitra antara lain : a. Pengadilan Negeri b. Kejaksaan Negeri c. Pengadilan Agama d. Kepolisian e. Kantor Pemerintah Kabupaten/Kota f. Kantor Notaris g. Kantor Advokat h. Badan Pertanahan Nasional i. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah j. Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan k. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan l. Perusahaan swasta yang berbadan hukum / BUMN /BUMD m. dan lain-lain instansi yang mempunyai kompetensi bidang hukum (2) Penempatan peserta KMM di Institusi Mitra pada dasarnya menjadi kewenangan dari Gugus KMM dengan mempertimbangkan minat peserta; (3) Peserta KMM tidak diperbolehkan pindah dari Institusi Mitra yang telah ditetapkan, kecuali ada alasan kuat dan dengan persetujuan Gugus KMM. (4) Mahasiswa yang menghendaki institusi mitra yang berkedudukan hukum di luar wilayah eks. Karesidenan Surakarta berlaku ketentuan KMM Mandiri.


69

BUKU PEDOMAN S1 Pasal 7 Pendaftaran KMM (1) Mahasiswa yang akan mengikuti KMM mendaftarkan diri pada Gugus KMM; (2) Pendaftaran dilakukan pada awal semester dengan pencantuman pada KRS dan diperhitungkan sebagai beban Studi; (3) Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Gugus KMM; (4) Peserta yang memenuhi syarat akan diumumkan. Pasal 8 Pelatihan KMM (1) Pelatihan KMM dilaksanakan sebelum peserta diserahkan ke Institusi Mitra; (2) Materi pelatihan disesuaikan dengan Institusi Mitra; (3) Pemberian materi dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing dan atau Pembimbing Mitra di bawah koordinasi Gugus KMM. Pasal 9 Penyerahan dan Penarikan KMM Penyerahan dan penarikan peserta KMM di Institusi Mitra dilakukan oleh Dosen Pembimbing di bawah koordinasi Gugus KMM; Pasal 10 Hak dan Kewajiban Peserta KMM (1) Kewajiban Peserta KMM a. Peserta wajib mengikuti pelatihan KMM yang diselenggarakan oleh Gugus KMM; b. Peserta wajib datang tepat waktu dan berada di Institusi Mitra selama pelaksanaan KMM; c. Peserta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dosen Pembimbing dan Pembimbing Mitra; d. Peserta wajib membuat laporan KMM secara kelompok dengan anggota 3–4 mahasiswa per- kelompok dan menggunakan format PKM AI untuk diserahkan pada Dosen Pembimbing dan ke Bagian Kemahasiswaan Universitas pada waktu yang ditetapkan. (2) Hak Peserta KMM a. Peserta berhak mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh Gugus KMM; b. Peserta berhak mendapatkan bimbingan dari Pembimbing KMM c. Peserta berhak mendapatkan sertifikat setelah dinyatakan lulus.

70


BUKU PEDOMAN S1 Pasal 11 Penilaian KMM Penilaian merupakan kegiatan untuk menentukan kelulusan peserta KMM yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan Pembimbing Mitra. (2) Komponen Penilaian meliputi : a. Kedisiplinan b. Kreativitas dan kemampuan menyelesaikan masalah c. Kemampuan bekerjasama dengan kelompok d. Kemampuan adaptasi dan mengkomunikasikan gagasan. e. Ketrampilan bekerja sesuai dengan bidang tugasnya f. Post test Pelatihan KMM, kecuali KMM Mandiri. g. Laporan Pelaksanaan KMM h. Seminar Hasil Laporan KMM bagi KMM Mandiri. (3) Proentase Penilaian : a. Post Test 25 % b. Laporan Harian 25 % c. Pembimbing Mitra 30 % d. Laporan akhir 20 % (1)

Pasal 12 Pendanaan dan Asuransi peserta (1) Pendanaan KMM bersumber dari : a. Mahasiswa; b. Fakultas; c. Sumber lain yang sah. (2) Setiap peserta KMM akan memperoleh asuransi yang akan diatur secara khusus. Pasal 13 Pembimbing KMM (1) Pembimbing KMM terdiri dari : a. Dosen Pembimbing dari Fakultas; b. Pembimbing Mitra dari Institusi Mitra; (2) Persyaratan Dosen Pembimbing dari Fakultas adalah : a. Minimal memiliki jabatan Asisten Ahli dengan berijazah Magister; b. Diutamakan ada kesesuaian antara Institusi Mitra dengan kompetensi dosen. (3) Pembimbing Mitra diserahkan sepenuhnya kepada Institusi Mitra yang bersangkutan. Pasal 14 Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing (1) Kewajiban Dosen Pembimbing


71

BUKU PEDOMAN S1 a. Mengunjungi Institusi Mitra minimal 2 (dua) kali selama KMM berlangsung, kecuali KMM Mandiri; b. Menyerahkan dan menarik kembali peserta yang telah menyelesaikan KMM, kecuali KMM Mandiri; c. Memonitor kegiatan peserta selama di institusi mitra; d. Membimbing penyusunan laporan KMM; e. Memberi penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil laporan KMM; f. Memberi pengarahan mengenai hal-hal yang terkait dengan institusi mitra; g. Melakukan koordinasi dengan Pembimbing Mitra. (2) Hak Dosen Pembimbing a. Mendapatkan honorarium pembimbingan; b. Mendapatkan pengarahan tentang teknis pembimbingan dari Gugus KMM; c. Mendapatkan surat tugas pembimbingan. Pasal 15 Hak dan Kewajiban Pembimbing Mitra (1) Kewajiban Pembimbing Mitra a. Melakukan pembimbingan sesuai dengan materi yang telah ditentukan; b. Memonitor dan mengarahkan kegiatan peserta KMM; c. Memberi penilaian bagi peserta selama pelaksanaan KMM; d. Melakukan koordinasi dengan Dosen Pembimbing dari Fakultas. (2) Hak Pembimbing Mitra a. Mendapatkan honorarium pembimbingan; b. Mendapatkan pengarahan mengenai teknis pembimbingan dari Gugus KMM; c. Mendapatkan surat tugas pembimbingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 16 Rasio Pembimbingan Rasio pembimbingan dari Dosen: mahasiswa berbanding Empat sampai dengan sembilan).

adalah

1

:4–9

(satu

Pasal 17 KMM Mandiri (1) Mahasiswa calon peserta KMM Mandiri mengusulkan institusi mitra yang diinginkan kepada Gugus KMM; (2) Institusi Mitra KMM Mandiri harus berada di luar wilayah eks Karesidenan Surakarta;

72


BUKU PEDOMAN S1 (3) Gugus KMM berwenang menyetujui atau menolak suatu institusi mitra yang diusulkan oleh calon peserta; (4) Hak dan Kewajiban peserta KMM Mandiri pada dasarnya sama dengan KMM, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) tersebut di atas; (5) Peserta KMM Mandiri dibebani biaya yang akan ditentukan oleh Gugus KMM. (6) Pembimbingan bagi peserta yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing dilakukan minimal 1(satu) kali selama KMM Mandiri berlangsung; (7) Peserta KMM Mandiri wajib melaksanakan seminar laporan hasil KMM Mandiri yang dikoordinasikan dengan Dosen Pembimbing; (8) Tatacara pelaksanaan KMM Mandiri dikoordinasikan dengan Gugus KMM. Pasal 18 Sistematika Laporan KMM (1) Sistematika Laporan KMM mengikuti Pedoman dalam PKM (AI) ,adalah sebagai berikut : I. JUDUL II. NAMA PENULIS (termasuk alamat/nama institusi)

III. ABSTRAK (Latar belakang, Tujuan, Metode, hasil, Kesimpulan,Kata Kunci) dan ABSTRACT (background, Objective, Method, Result, Conclusion,Key Words) IV. PENDAHULUAN (Persoalan yang mendasari Pelaksanaan, Uraian dasar-dasar keilmuan yang mendukung, Kemutakhiran substansi pekerjaan) V.

TUJUAN (Menemukan teknik/ Konsep/Metode sebagai jawaban atas persoalan)

VI. METODE (Kesesuaian dengan persoalan yang akan diselesaikan, Pengembangan metode baru, Penggunaan metode yang sudah ada) VII. HASIL DAN PEMBAHASAN (Kumpulan dan Kejelasan Penampilan data, Proses/ teknik pengolahan data, Ketajaman analisis dan sintesis data, perbandingan hasil dengan hipotesis atau hasil sejenis sebelumnya). VIII. KESIMPULAN (Tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan) IX. DAFTAR PUSTAKA (Ditulis sesuai dengan peraturan”harvard style”) (2) Ketentuan Tata tulis mengikuti pedoman PKM (AI).


73

BUKU PEDOMAN S1 Pasal 19 Penutup (1) Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor 11/H27.1.11/PP/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; (2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya; (3) Hal-hal yang belum diatur akan ditentukan kemudian. Ditetapkan di : Surakarta Pada tanggal : 11 Oktober 2011 Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih,SH.,MHum NIP 19570203 198503 2001

74


BUKU PEDOMAN S1

Lampiran 5 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR : 491/UN27/PP/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA (KKN) REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberi bekal kemampuan dalam pendekatan masyarakat dan membentuk sikap serta perilaku untuk senantiasa peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, mahasiswa Universitas Sebelas Maret perlu menggali pengalaman di tengah masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN); b. bahwa untuk kelancaran imple-mentasi program Kuliah Kerja Nyata maka Keputusan Rektor nomor: 312/J27/KN/1998 tentang Penangguhan Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret dan Keputusan Rektor nomor: 559/J27/PP/2004 tentang Status Pedoman Kuliah Kerja Pemberdayaan Masyarakat Mahasiswa Universitas Sebelas Maret dipandang perlu untuk disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret. Mengingat

: 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret; 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret Surakarta; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret; 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan tentang Statuta Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;


75

BUKU PEDOMAN S1 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S., sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011-2015. Memperhatikan : Pengarahan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional pada Lokakarya Nasional Kuliah Kerja Nyata di Solo tanggal 5-7 Mei 2003. MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Kuliah Kerja Nyata sebagai bagian proses pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret dengan tema tertentu. Kedua : Kuliah Kerja Nyata (selanjutnya disebut KKN) dengan bobot 2 SKS. Ketiga : Mahasiswa strata Satu (S-1) Universitas Sebelas Maret mulai angkatan tahun 2011/2012 wajib mengikuti KKN dengan ketentuan sudah memperoleh sekurang-kurangnya 120 SKS. Keempat : Mahasiswa UNS angkatan sebelum tahun 2011/2012 dapat mengikuti KKN sebagai mata kuliah pilihan. Kelima : Pengelolaan dan Penyelenggaraan KKN oleh Pusat Pemberdayaan Mahasiswa dan Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Sebelas Maret. Keenam : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program KKN berasal dari mahasiswa dan atau sumber biaya lain yang sah yang besarannya ditetapkan dengan ketentuan tersendiri. Ketujuh : Dengan terbitnya keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 312/J27/KN/1998 tentang Penangguhan Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret dan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 559/J27/PP/2004 tentang Status Pedoman Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Masyarakat Mahasiswa Universitas Sebelas Maret tidak berlaku lagi. Kedelapan:Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada Tanggal

: Surakarta : 28 Oktober 2011

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. NIP. 195707071981031006 Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Yth: 1. Ketua LPPM UNS 2. Pejabat terkait di lingkungan UNS

76


BUKU PEDOMAN S1

Lampiran 6


77

BUKU PEDOMAN S1

78


BUKU PEDOMAN S1


79

BUKU PEDOMAN S1

80


BUKU PEDOMAN S1


81

BUKU PEDOMAN S1

82


BUKU PEDOMAN S1


83

BUKU PEDOMAN S1

84


BUKU PEDOMAN S1


85

BUKU PEDOMAN S1

86


BUKU PEDOMAN S1


87

BUKU PEDOMAN S1

88


BUKU PEDOMAN S1

Lampiran 7 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR : 311/UN27/PP/2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pembelajaran yang integral dan komprehensif; b. bahwa dengan ditetapkannya kebijakan dasar bidang pendidikan, maka perlu ditindak-lanjuti dengan regulasi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Mengingat

: 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5105), yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret; 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201O/1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret Surakarta; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;


89

BUKU PEDOMAN S1 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S., sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011-2015. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan rektor yang dimaksud dengan: 1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret 2. Rektor adalah pemimpin sebagai penanggungjawab utama universitas 3. Pendidikan akademik adalah pendidikan program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. 4. Pendidikan profesi adalah pendidikan setelah program sarjana yang diarahkan terutama untuk mempersiapkan peserta didik memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. 5. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama untuk mempersiapkan peserta didik memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. 6. Sistem kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. 7. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disebut SKS, adalah beban belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam sistem kredit semester. 8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 9. Kurikulum berbasis kompetensi, selanjutnya disingkat KBK, adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. BAB II JENIS, PROGRAM, DAN TUJUAN PENDIDIKAN Pasal 2 Pendidikan diselenggarakan dalam jenis: a. pendidikan akademik b. pendidikan profesi; dan/atau c. pendidikan vokasi

90


BUKU PEDOMAN S1 Pasal 3 (1) Pendidikan akademik diselenggarakan dalam program pendidikan sarjana, magister, dan doktor. (2) Pendidikan profesi diselenggarakan dalam satu atau lebih program pendidikan spesialis. (3) pendidikan vokasi diselenggarakan dalam program pendidikan diploma-3 dan diploma-4 Pasal 4 (1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu, teknologi, seni dan/atau olahraga, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. (2) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai keahlian, kompetensi, dan profesionalitas, serta mampu menerapkan dan mengembangkan keahlian profesi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (3) Pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, keterampilan, dan kompetensi vokasi dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/ atau seni, serta mengupayakannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. BAB III SISTEM KREDIT SEMESTER DAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI Pasal 5 (1) Pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan SKS yang bobot belajarnya dinyatakan dalam SKS. (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 14 (empatbelas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu. Pasal 6 (1) Kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setidak-tidaknya meliputi elemen kompetensi sebagai berikut: a. landasan kepribadian; b. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; c. kemampuan dan keterampilan berkarya; d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; e. penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.


91

BUKU PEDOMAN S1 Pasal 7 (1) Struktur kurikulum berbasis kompetensi dalam SKS, model dan pendekatan/ strategi pembelajaran diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. (2) Struktur kurikulum berbasis kompetensi dalam SKS, model dan pendekatan/ strategi pembelajaran dapat mendasarkan pada standar pendidikan profesi atau selain dimaksud pada pasal 6 ayat (1), yang diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, keputusan rektor nomor 553/H27/PP/2009 dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pembelajarn untuk masing-masing jenjang yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri. Pasal 9 Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Surakarta Pada tanggal : 09 Agustus 2012 Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. NIP. 19570707 1981 1 006 Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth: a. Menteri Pendidikan Nasional RI b. Sekretaris Senat Universitas Sebelas Maret c. Para Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret d. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret

92


BUKU PEDOMAN S1

Lampiran 8 PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA Nomor : 22/H27.1.11/PP/2009 TENTANG TENTANG PEDOMAN PENULISAN HUKUM

KATA PENGANTAR Buku Pedoman Penulisan Hukum ini dibuat untuk membantu mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dalam menyusun rencana penelitian dan menuangkannya dalam penulisan hukum (skripsi). Buku ini mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 53/J27/PP/2005 tentang Pedoman Skripsi/Tugas Akhir Program Sarjana Universitas Sebelas Maret dan Keputusan

Dekan

Fakultas

Hukum

Universitas

Sebelas

Maret

Nomor

22/H27.1.11/PP/2009 tentang Pedoman Penulisan Hukum. Buku ini memuat beberapa hal yaitu : 1. Mekanisme pengajuan penulisan hukum (Skripsi) 2. Struktur rencana penelitian 3. Struktur Laporan penulisan hukum (Skripsi) 4. Tata tulis penulisan hukum (skripsi) Perbaikan dan perubahan selalu akan dilakukan dari waktu ke waktu untuk bisa mencapai tujuan pendidikan di fakultas hukum khususnya tentang penulisan hukum yang lebih optimal dan dengan peningkatan kualitas penulisan hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS). Diharapkan baik para dosen dan mahasiswa FH UNS membaca dengan teliti dan cermat dalam membimbing dan melakukan penelitian dalam penyusunan penulisan hukum. Demikian harapan kami, semoga bukum pedoman ini dapat digunakan sebagaimana mestinya demi kemajuan bersama. Surakarta, Maret 2013

Pengelola Penulisan Hukum (PPH)


93

BUKU PEDOMAN S1 BAB I PENDAHULUAN Visi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah menjadi fakultas hukum terkemuka yang memiliki keunggulan di bidang hukum bisnis dan kebijakan publik dengan menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral dan mampu bersaing di tingkat internasional untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum masyarakat. Visi ini dijabarkan dalam misi fakultas hukum UNS, salah satu di antaranya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang dilandasi prinsip relevansi, iklim akademik yang kondusif, keberlanjutan, efisiensi dan produktivitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik yang berkualitas, bermoral dan dapat bersaing di tingkat internasional. Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka salah satu tujuan pendidikan program sarjana (S1) fakultas hukum UNS adalah menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi agar memiliki daya saing di pasar kerja lokal, nasional, maupun internasional dan mampu mengembangkan potensi diri dengan dilandasi nilai moral yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan ini maka mahasiswa harus memiliki ketrampilan riset pada ranah dogmatik hukum yang handal, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa melakukan penelitian pada ranah teori hukum, filsafat hukum dan sosio-legal (socio-legal research). Penulisan hukum (skripsi) sebagai mata kuliah wajib, kurikulum inti, merupakan suatu aktivitas riset terpenting yang harus dilaksanakan mahasiswa. Penulisan hukum (skripsi) sebagai indikator kualitas keahlian profesi hukum harus dapat menunjukkan orisinalitas (keaslian), kapasitas tinggi dalam menampilkan argumentasi hukum sebagai dasar dalam memberikan preskripsi mengenai hal yang seharusnya. Berdasarkan uraian di atas diperlukan Buku Panduan Skripsi untuk mahasiswa Fakultas Hukum UNS dengan tujuan pendidikan mengacu pada standar kompetensi sebagai berikut : Standar Kompetensi : Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori ilmu hukum dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah dan menyusun laporan penelitian di bidang hukum. Kompetensi Dasar : 1. Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian yang mencerminkan adanya isu hukum sesuai dengan kaidah penyusunan proposal secara sitematis dan ilmiah 2. Mahasiswa mampu menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang sesuai dengan kaidah penyusunan skripsi secara sistematis dan ilmiah. BAB II MEKANISME PENGAJUAN PENULISAN HUKUM (SKRIPSI) 1. Mahasiswa membuka web : http://simta.uns.ac.id/, selanjutnya untuk Login masukkan : NIM, Password, Status dan Ketikkan Kode sesuai huruf disebelah kanan, kemudian klik LOGIN. 2. Mulailah klik : PENDAFTARAN TA (Form 1 : Rancangan Judul), selanjutnya isilah rencana judul penulisan hukum (skripsi), antara lain :

94


BUKU PEDOMAN S1

3. 4.

5.

6. 7.

a. NIM : E ……………………. b. Nama : Tuliskan nama saudara dengan huruf balok Contoh : ANI PERMATA FEBRIYANI c. Rencana Judul TA : Tuliskan Judul anda dengan huruf balok Contoh : TINJAUAN SERANGAN TENTARA ISRAEL TERHADAP KAPAL RELAWAN KEMANUSIAAN BER-BENDERA COMOROS DI PERAIRAN INTERNASIONAL (Studi Kasus Kapal Mavi Marmara). d. Bagian : Tuliskan bagian sesuai judul di atas. Pilih salah satu yang telah tersedia. Contoh : Hukum Internasional e. Capaian SKS : Tuliskan capaian jumlah SKS kumulatif saat ini (syarat minimal 125 SKS) Contoh : 125 SKS f. Mata Kuliah Pendukung : Tuliskan 4 (empat) mata kuliah pilihan yang mendukung penulisan hukum tersebut. Contoh : Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Hukum Diplomatik, Hukum Pidana Internasional, Hukum dan Hak Asasi Manusia. g. Pokok Masalah : Tuliskan Rumusan Masalah sesuai usulan judul Contoh : 1. Bagaimana status pelayaran kapal relawan kemanusiaan berbendera Comoros di perairan internasional menurut hukum internasional 2. Bagiaman status serangan tentara Israel terhadap kapal relawan kemanusiaan berbendera Comoros di perairan internasional menurut Hukum Internasional. h. Metode Penelitian : Tuliskan rincian metode penelitian Contoh : 1. Jenis Penelitian 2. Sifat Penelitian 3. Jenis Data 4. Sumber Data 5. Teknik Pengumpulan Data 6. Teknik Analisis Data Pengajuan Rencana Judul Penulisan Hukum (skripsi) setelah diisi lengkap segera klik tombol FORM 1 untuk mendaftarkan judul tersebut. Form untuk pendaftaran judul TA dapat didaftarkan maksimal dua (2) usulan judul. Persetujuan dan penentuan judul penulisan hukum (skripsi) dilakukan dalam sidang pleno PPH dengan alternatif hasil keputusan sebagai berikut. a. DITERIMA b. DITOLAK c. DITERIMA DENGAN REVISI Mahasiswa yang rencana judulnya : DITERIMA, segera mengunduh Form 2, mahasiswa meminta tandatangan/legalisasi Form 2 tersebut kepada Pembimbing Akademik (PA) dan mengajukan permohonan pembimbing melalui Form 2 kepada ketua bagian masing-masing untuk judul penulisan hukum (skripsi) yang diterima, selanjutnya Form 2 tersebut di legalisasi oleh Ketua PPH. Ketua bagian menunjuk dosen dari bagiannya sebagai pembimbing dan atau pembimbing pembantu, Pembimbing I atau Pembimbing II, pembimbing seminar rencana penelitian (proposal) (FORM 2 dibuat rangkap 5, 1 lembar diserahkan ke PPH sebagai dasar pembuatan surat tugas pembimbingan, 1 lembar untuk arsip mahasiswa, masing-masing 1 lembar diserahkan kepada Pembimbing, dan 1 lembar untuk Bagian). Setelah mahasiswa menyerahkan Form 2 kepada dosen pembimbing, selanjutnya mahasiswa dapat menulis rencana penelitian. Mahasiswa yang rencana judulnya DITERIMA DENGAN REVISI, selanjutnya harus segera berkonsultasi dengan Tim PPH (sesuai bagian) untuk mendapatkan bimbingan. Setelah konsultasi segera masukkan lagi usulan judul


95

BUKU PEDOMAN S1 (sesuai hasil revisi) ke PENDAFTARAN TA (Form 1), berilah tanda REVISI pada MENU RENCANA JUDUL TA tersebut. Selanjutnya serahkan bukti konsultasi dari dosen wakil bagian di PPH, dan tunggu hasil keputusan dari PPH. Contoh : TINJAUAN SERANGAN TENTARA ISRAEL TERHADAP KAPAL MAVI MARMARA DI PERAIRAN INTERNASIONAL (Studi Kasus Kapal Mavi Marmara) (REVISI). 8. Mahasiswa yang rencana judulnya : DITOLAK, harus segera menyusun usulan judul baru dan melakukan PENDAFTARAN TA lagi sesuai mekanisme alur pengajuan penulisan hukum dari awal. 9. Rencana Penelitian wajib untuk diseminarkan dengan ketentuan sebagai berikut. a. Mendaftar ke PPH, penentuan jadwal seminar setelah mahasiswa berkonsultasi dan mendapat persetujuan pembimbing seminar; b. Seminar dibimbing oleh dosen pembimbing seminar; c. Diikuti paling sedikit 10 mahasiswa; d. Mengisi dan menyerahkan Form 3 (Berita Acara Seminar) dan Form 4 (Daftar Peserta Seminar Proposal) ke PPH. Mahasiswa harus menyerahkan Form 3 dan Form 4 ke PPH paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan seminar proposal. e. Mahasiswa melakukan revisi terhadap proposal penelitian setelah mendapat masukan peserta seminar dan pembimbing seminar. Hasil revisi wajib diserahkan kepada masing-masing pembimbing dan PPH 10. Selanjutnya mahasiswa dapat melaksanakan penelitian dan menulis hasil akhir penelitian hukum (skripsi) di bawah bimbingan dosen pembimbing. SIMTA menyediakan monitoring pembimbingan melalui MENU PERKEMBANGAN KONSULTASI (Form/menu ini bisa diisi oleh dosen pembimbing ataupun mahasiswa ybs guna mengetahui perkembangan pembimbingan penulisan hukum). 11. Draft atau rancangan penulisan hukum yang yang telah disetujui dosen pembimbing, dibuat rangkap lima tanpa dijilid didaftarkan untuk ujian penulisan hukum (skripsi) ke PPH, dan selanjutnya mahasiswa dapat melihat jadwal ujian di SIMTA (Jadwal ujian akhir dapat diklik pada Menu Jadwal Ujian Akhir). 12. Berdasarkan topik penulisan hukum, Ketua PPH mengajukan permintaan pada ketua bagian untuk menentukan majelis penguji penulisan hukum yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Apabila topik penulisan hukum tersebut lintas bagian, maka penunjukan dosen penguji diserahkan kepada ketua bagian pembimbing 1 13. Ketua bagian menentukan dan mengirimkan majelis penguji penulisan hukum kepada PPH untuk selanjutnya dibuatkan surat tugas penguji penulisan hukum oleh dekan. 14. Ketua PPH menentukan pelaksanaan ujian pada hari tertentu secara terjadwal 15. Mahasiswa yang telah lulus ujian penulisan hukum (skripsi) wajib menyerahkan laporan penulisan hukum (skripsi) kepada : a. Dosen Pembimbing : 1 (satu) eksemplar hard copy b. Perpustakaan : 1 (satu) eksem-plar hard copy dan 1 (satu) CD c. PPH : 1 (satu) dalam bentuk CD Penyerahan ini untuk mendapatkan tanda terima sebagai syarat pendaftaran wisuda. 16. Setelah mahasiswa menyerahkan laporan penulisan hukum tersebut, PPH menyerahkan nilai ujian penulisan hukum kepada bagian pendidikan fakultas hukum 17. Mekanisme Pengajuan Seminar Proposal, 18. Mekanisme Pengajuan Ujian Skripsi,

96


BUKU PEDOMAN S1 CATATAN : 1. 2. 3. 4.

Form Form Form Form

1 2 3 4

: : : :

Formulir Rancangan Judul (Pendaftaran TA) Formulir Penunjukan Pembimbing Formulir Berita Acara Seminar Formulir Daftar Peserta Seminar Proposal BAB III RENCANA PENELITIAN

Struktur rencana penelitian untuk pembuatan penulisan hukum (skripsi) secara garis besar, terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. A. Bagian Awal Bagian awal terdiri atas halaman judul dan halaman pengesahan/persetujuan. 1. Halaman Judul Halaman ini berisikan tulisan : ”Rencana Penelitian ”, judul, lambang UNS, tujuan rencana penelitian, nama dan nomor induk mahasiswa, nama fakultas, universitas,dan bulan pengajuan. a. Judul Judul penelitian dibuat singkat (tidak lebih dari 20 kata) tetapi dapat menjelaskan isi dan masalah yang akan diteliti. Ditulis dengan huruf kapital, terletak secara proposional di tengah halaman. b. Lambang UNS Lambang UNS dengan ukuran diameter sekitar 5 cm. c. Tujuan rencana penelitian Ditulis ”Rencana penelitian untuk penulisan hukum ( skripsi ) S1”. d. Nama mahasiswa Nama lengkap mahasiswa sesuai dengan nama yang tertera di dalam kartu mahasiswa dan di bawahnya ditulis NIM ybs. e. Nama fakultas dan universitas f. Waktu pengajuan Contoh halaman judul dapat dilihat pada lampiran 1. 2. Halaman pengesahan pembimbing Halaman ini terdiri atas : a. Kata-kata Rencana Penelitian b. Judul, diketik dengan huruf kapital. c. Pelaksana Penelitian : 1) Nama 2) NIM 3) Fakultas 4) Bagian d. Lokasi Penelitian. e. Lama Penelitian. f. Tanggal, bulan, dan tahun yang sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun ketika rencana penelitian disetujui pembimbing. g. Tanda tangan, nama, dan NIM peneliti. h. Nama dan tanda tangan pembimbing. Contoh halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran 2. B. Bagian Utama Bagian utama terdiri atas judul penelitian, bidang ilmu, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka (kerangka teori atau ajaran hukum, kerangka pemikiran, dan hipotesis


97

BUKU PEDOMAN S1 (jika ada)), metode penelitian, sistematika penulisan hukum, jangka waktu penelitian. 1. Judul 2. Bidang Ilmu Ilmu hukum. 3. Latar Belakang Masalah Memuat penjelasan tentang permasalahan yang timbul sehingga masalah ini dianggap menarik, perlu, mencerminkan isu hukum, dan penting untuk diteliti Latar belakang disusun dengan Pola Piramida Terbalik, maksudnya latar belakang harus dimulai dari uraian yang bersifat umum dan kemudian mengarah kepada persoalan-persoalan yang spesifik. Untuk penelitian hukum normatif (doktrinal), dalam latar belakang memuat identifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan. Dalam penelitian harus ada uraian adanya dua proposisi hukum yang mempunyai hubungan yang bersifat fungsional, kausalitas, maupun yang satu menegaskan yang lain. Untuk penelitian sosio-legal, dalam latar belakang dimuat hal-hal, teori sosial tentang hukum atau pemikiran yang menjadi latar belakang penelitian. 4. Perumusan Masalah Dalam hal perumusan masalah tidak ada keharusan yang mengikat, dapat berbentuk pernyataan maupun pertanyaan. Biasanya lebih mudah merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan. Masalah yang baik sedapat mungkin : a. Harus menyatakan hubungan antara dua proposisi hukum (penelitian hukum normatif) atau variabel (socio-legal research). b. Harus dinyatakan secara tegas serta tidak mengandung keraguan. c. Menyiratkan kemungkinan dapat diuji secara empiris (untuk sociolegal research /non doctrinal). 5. Tujuan Penelitian a. Penelitian hukum doktrinal : tujuan penelitian menunjukkan arah preskripsi mengenai hal yang seharusnya merupakan esensi penelitian hukum doktrinal. b. Penelitian hukum socio-legal : 1) Tujuan penelitian dalam paradigma positivisme-postpositivisme adalah untuk menemukan kelaziman hukum alam dalam memprediksi dan mengontrol. 2) Tujuan penelitian dalam paradigma critical theory adalah penghancuran mitologi dan memberi wewenang masyarakat untuk mengadakan perubahan sosial. 3) Tujuan penelitian dalam paradigma konstruktivisme adalah untuk memahami dan menggambarkan pengertian aksi sosial. c. Dijelaskan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai, dirumuskan sinkron dengan rumusan masalah, dan disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan. 6. Manfaat Penelitian a. Manfaat teoritis : Manfaat teoritis bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. b. Manfaat praktis : Manfaat praktis bertalian dengan pemecahan masalah yang diteliti. Seyogyanya dapat dijelaskan manfaat praktis bagi institusi tempat penelitian dilakukan, masyarakat.

98


BUKU PEDOMAN S1 7. Tinjauan Pustaka a. Kerangka Teori atau Konseptual Bagian ini berisi uraian sistematis tentang berbagai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada hubungannya, dan menunjang penelitian. Referensi pustaka yang wajib digunakan berupa jurnal (minimal tiga jurnal terdiri atas dua jurnal internasional dan satu jurnal nasional) dan buku teks, dengan ketentuan 75 % wajib menggunakan referensi terbaru/ termutakhir. Untuk penelitian hukum normatif : diuraikan aturan hukum, prinsipprinsip hukum/asas-asas hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum sebagai permasalahan penelitian. Untuk penelitian sosio-legal : diuraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang diusulkan. Dibuat sedemikian rupa sehingga secara sistematis dapat menjelaskan bahwa permasalahan yang ada belum terjawab dengan memuaskan atau belum terpecahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan teori (landasan teori) yang berkaitan dengan obyek penelitian. b. Kerangka Pemikiran Menggambarkan logika hukum untuk menjawab permasalahan penelitian. Kerangka berpikir sebaiknya disajikan dalam bentuk bagan atau skema kemudian diberi penjelasan. c. Hipotesis (jika ada) Hipotesis dirumuskan berdasarkan landasan teori atau dari tinjauan pustaka. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang kebenarannya masih harus dibuktikan. Hipotesis disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis diperlukan untuk : 1) Penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh data tentang hubungan antara suatu gejala dan gejala lainnya. 2) Penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih. 8. Metode Penelitian a. Jenis Penelitian Ada dua jenis penelitian hukum, terdiri atas : 1) Penelitian hukum doktrinal/normatif, terdiri atas : a) penelitian pada ranah dogmatig hukum. b) penelitian pada ranah teori hukum. c) penelitian pada ranah filsafat hukum. 2) Penelitian nondoktrinal/socio-legal reseacrh, terbagi dalam empat paradigma, yaitu positivisme, postpositivisme, critical theory, dan konstruktivisme. Jenis penelitian untuk mahasiswa S1 adalah penelitian hukum pada ranah dogmatik hukum, tapi tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian pada ranah teori hukum, filsafat hukum, bahkan penelitian nondoktrinal/ socio-legal research. b. Sifat Penelitian 1) Sifat penelitian hukum doktrinal : preskriptif dan teknis atau terapan. 2) Sifat penelitian sosial mengenai hukum/nondoktrinal/ socio-legal studies : eksploratif, deskriptif atau eksplanatoris. c. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian nondoktrinal dapat dipakai salah satu dari empat macam paradigma, yaitu positivisme atau postpositivisme atau critical theory atau konstruktivisme. Penelitian hukum doktrinal dapat dilakukan


99

BUKU PEDOMAN S1 dalam berbagai pendekatan. Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal sesungguhnya merupakan esensi dari metode penelitian itu sendiri. Pendekatan itu yang memungkinkan diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan yang dapat dipakai dalam penelitian hukum di antaranya : 1) Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). 2) Pendekatan kasus (Case Approach). 3) Pendekatan historis (Historical Approach). 4) Pendekatan perbandingan (Comparative Approach). 5) Pendekatan konseptual (Conseptual Approach). d. Jenis dan Sumber Data Penelitian Dalam penelitian sosial mengenai hukum (socio-legal research) digunakan data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian hukum doktrinal terdiri atas : 1) Bahan hukum primer meliputi : a) Peraturan perundang-undangan termaksud dalam UU No 10 Tahun 2004. b) Putusan pengadilan. 2) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi meliputi jurnal hukum, buku teks, komentar atas putusan pengadilan, rancangan peraturan perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. 3) Bahan hukum tertier, berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif. e. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan tergantung jenis penelitian : 1) Penelitian sicio-legal : a) Dalam paradigma positivisme digunakan kuesioner. b) Dalam paradigma postpositivisme digunakan wawancara dan observasi. c) Dalam paradigma critical theory dan konstruktivisme digunakan studi dokumen, wawancara, dan observasi. 2) Penelitian hukum doktrinal, pengumpulan bahan hukum dapat memanfaatkan indeks-indeks hukum (indeks perundang-undangan, indeks putusan–putusan pengadilan) baik cetak maupun elektronik termasuk internet. f. Teknik Analisis Data 1) Pada penelitian hukum doktrinal, permasalahan hukum dianalisis dengan metode silogisme dan interpretasi. 2) Pada penelitian sosio-legal : a) Paradigma Positivisme : analisis kuantitatif- uji statistik. b) Paradigma Postpositivisme : anlisis kualitatif. c) Paradigma critical theory dan konstruktivisme : analisis kualitatif. 9. Sistematika Penulisan Hukum a. Berisi paparan substansi dari Bab I sampai dengan Bab IV. b. Disajikan dalam bentuk kategori. 10. Jangka Waktu Penelitian a. Jangka waktu menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian, diharapkan penulisan hukum (skripsi) dapat diselesaikan sesuai rencana. b. Tahap penelitian yang perlu ditata jadwal waktunya meliputi : 1) Pengajuan judul. 2) Penyusunan rencana penelitian.

100


BUKU PEDOMAN S1 3) 4) 5) 6) 7)

Seminar rencana penelitian. Pengurusan ijin (bila diperlukan ijin). Pengumpulan data. Analisis data. Penulisan laporan akhir.

C. Bagian Akhir Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran (jika ada). 1. Daftar Pustaka a. Daftar pustaka memuat semua pustaka yang digunakan atau yang diacu dalam pembuatan usulan penelitian, baik dari buku teks, makalah, jurnal, majalah, media cetak, internet. Referensi pustaka yang wajib digunakan berupa jurnal (minimal dua jurnal terdiri atas satu jurnal internasional dan satu jurnal nasional) dan buku teks, dengan ketentuan 75 % wajib menggunakan referensi terbaru/termutakhir. b. Daftar pustaka disusun secara alfabetis/menurut abjad. c. Jarak antara baris satu spasi. Jarak antar sumber satu dengan sumber berikutnya dua spasi. d. Contoh cara penyusunan daftar pustaka dapat dilihat pada lampiran 8. 2. Lampiran (jika ada) Memuat hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas usulan penelitian, misalnya contoh kuesioner. BAB IV PENULISAN HUKUM Penulisan hukum memiliki bagian-bagian sebagai berikut. A. Bagian awal (Pembukaan) terdiri atas : 1. Halaman sampul depan. 2. Halaman Judul. 3. Halaman Persetujuan Pembimbing. 4. Halaman Pengesahan Penguji. 5. Halaman Pernyataan. 6. Abstrak. 7. Kata Pengantar. 8. Daftar Isi. 9. Daftar Tabel (jika ada). 10. Daftar gambar (jika ada). 11. Daftar lampiran (jika ada). B. Bagian utama (Batang tubuh) terdiri atas : Bab I. Pendahuluan. Bab II. Tinjauan Pustaka. Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab IV. Penutup, terdiri atas simpulan dan saran. C. Bagian akhir (Penutup) terdiri atas : Daftar Pustaka. Lampiran.


101

BUKU PEDOMAN S1 A. Bagian Awal 1. Halaman Sampul Depan Halaman sampul (hard cover) berwarna merah ditulis dengan tinta emas a. Judul penulisan hukum, diketik dengan huruf kapital, terletak secara proposional di tengah halaman. b. Lambang UNS dengan ukuran diameter sekitar 5 cm. c. Kata-kata “Penulisan Hukum” di bawahnya dalam tanda kurung (Skripsi), kemudian diikuti maksud penulisan hukum di bawahnya : “Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta”. d. Nama mahasiswa dan NIM ditulis lengkap tanpa singkatan dan tanpa gelar kesarjanaan. e. Nama instansi pendidikan, yaitu “Fakultas Hukum”, dibawahnya “Universitas Sebelas Maret”, di bawahnya :Surakarta”, di bawahnya tahun ujian penulisan hukum. Pada tepi luar bagian yang dijilid ditulis dari atas ke bawah dengan tinta emas berturut-turut : Penulisan Hukum (Skripsi), Judul, Nama dan NIM. Lambang UNS, tahun ujian penulisan hukum. Contoh halaman sampul dapat dilihat pada lampiran 3. 2. Halaman Judul Halaman judul berisi hal-hal yang sama seperti halaman sampul. Contoh halaman judul dapat dilihat pada lampiran 3. 3. Halaman Persetujuan Pembimbing Halaman persetujuan pembimbing berisi: a. Kata “Persetujuan Pembimbing”. b. Kata “ Penulisan Hukum (Skripsi). c. Judul. d. Nama dan NIM mahasiswa. e. Kalimat “Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta”. f. Tempat, tanggal, nama dan tanda tangan dosen pembimbing. Contoh halaman persetujuan pembimbing dapat dilihat pada lampiran 4. 4. Halaman Pengesahan Penguji Halaman pengesahan penguji berisi : a. Kata “Pengesahan Penguji”. b. Kata “Penulisan Hukum (Skripsi). c. Judul d. Nama dan NIM mahasiswa. e. Kalimat ”Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta”. f. Pada hari dan tanggal. g. Tanda tangan dan nama dewan penguji. h. Mengetahui dekan, tanda tangan dan nama Dekan Fakultas Hukum UNS Contoh halaman pengesahan penguji dapat dilihat pada lampiran 5. 5. Halaman Pernyataan Memuat pernyataan penulis tentang orisinalitas penulisan hukum (skripsi). Contoh halaman pernyataan dapat dilihat pada lampiran 6. 6. Abstrak

102


BUKU PEDOMAN S1 a. Diketik satu spasi maksimal 200 kata. b. Identitas abstrak memuat nama mahasiswa, NIM, tahun penulisan hukum (skripsi), judul ditulis dengan huruf kapital, fakultas hukum UNS c. Abstrak merupakan intisari penulisan hukum (skripsi) yang memuat : permasalahan atau isu hukum atau tujuan penelitian, metode penelitian, simpulan, dan implikasi teoritis (jika ada), serta kata kunci. d. Abstrak ditulis dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. e. Contoh abstrak dapat dilihat pada lampiran 7 7. Kata Pengantar Dalam kata pengantar dimuat ucapan syukur kepada Tuhan YME, deskripsi permasalahan yang diteliti dan ucapan terima kasih hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu penulisan hukum (skripsi). Dalam kata pengantar sedapat mungkin dihindarkan hal-hal yang bersifat tidak ilmiah dan menggunakan bahasa Indonesia baku. 8. Daftar Isi Daftar isi memuat kerangka materi penulisan hukum (skripsi) dan halaman letak materi tersebut. 9. Daftar Tabel (jika ada tabel) Daftar tabel memuat urutan judul tabel dan halamannya. 10.

Daftar Gambar (jika ada gambar) Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan halamannya.

11.

Daftar Lampiran (jika ada) Daftar lampiran berisi urutan judul lampiran dan halamannya.

B. Bagian Utama 1. Bab I Pendahuluan a. Latar Belakang Masalah Uraian latar belakang masalah pada prinsipnya sama seperti pada rencana penelitian, pada laporan penelitian uraian itu lebih diperdalam dan diperjelas. Disajikan dengan pola Piramida Terbalik. b. Rumusan Masalah (sama dengan rencana penelitian) c. Tujuan Penelitian (sama dengan rencana penelitian) d. Manfaat Penelitian (sama dengan rencana penelitian) e. Metode Penelitian Pada prinsipnya isi metode penelitian laporan sama dengan metode pada rencana penelitian. Perbedaannya, metode pada rencana penelitian masih merupakan rencana, sedangkan pada laporan, metode tersebut sudah diterapkan, sehingga perlu adanya penyesuaian. f. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika penulisan hukum isinya sama dengan sistematika pada rencana penelitian. Sistematika pada laporan disajikan dalam bentuk narasi/uraian, bukan kategori seperti pada rencana penelitian. 2. Bab II Tinjauan Pustaka Isinya sama seperti pada rencana penelitian terdiri atas : a. Kerangka teori atau konseptual. Hanya saja pada laporan ini kajian pustaka dibuat lebih luas dan lebih mendalam. b. Kerangka Pemikiran c. Hipotesis (jika ada).


103

BUKU PEDOMAN S1 3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Cara penulisan bab hasil penelitian dan pembahasan bergantung jenis penelitian yaitu : a. Dalam penelitian nondoktrinal : hasil penelitian dan pembahasan dipisahkan dalam sub-sub judul. b. Dalam penelitian doktrinal : dibuat beberapa sub bab yang memuat Hasil Penelitian dan Pembahasan yang sifatnya terpadu. Hasil Penelitian, berupa data primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan hukum hendaknya ditata saling berkaitan untuk menjaga agar penulisan hukum (skripsi) dapat dibaca secara runtut, terintegrasi dan merupakan dokumen yang menyatu. Pembahasan, banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam menuliskan bagian ini. Kesalahan utama yang sering terjadi adalah pembahasan ditulis terlalu sederhana dan hanya merupakan ringkasan dari hasil penelitian, sehingga permasalahan hukum yang diajukan tidak terjawab. Dalam penelitian hukum doktrinal, pembahasan ini merupakan telaah atas isu hukum (permasalahan hukum). Pembahasan adalah tempat mahasiswa untuk mengeksplorasi argumentasi hukum sebagai dasar preskripsi. Dalam penelitian hukum nondoktrinal dapat dilihat pada tabel 1. 4. Bab IV Simpulan dan Saran a. Simpulan Simpulan dirumuskan secara singkat dan jelas menjawab isu hukum atau permasalahan penelitian (rumusan masalah). Simpulan harus sinkron dengan pembahasan (telaah terhadap isu hukum) dan permasalahan penelitian (rumusan masalah). b. Saran 1) merupakan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. 2) harus bersifat operasional/ aplikatif. 3) jelas ditujukan kepada pihak yang berkepentingan. C. Bagian Akhir 1. Daftar Pustaka Sama seperti daftar pustaka pada rencana penelitian/proposal (lihat pada Bab IV Tata Tulis dan contoh lampiran 8). 2. Lampiran a. Ijin penelitian dari lokasi/instansi (jika ada). b. Bahan hukum yang relevan dan penting, misal : putusan pengadilan, perjanjian, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, KTUN dan lain-lain. BAB V TATA TULIS PENULISAN HUKUM A. Format Pengetikan 1. Pengetikan a. Penulisan Hukum diketik komputer pada kertas HVS (70 Gram) berukuran kwarto (A4 = 21,5 cm X 27,9 cm) dengan tinta hitam. b. Jarak ketik antar baris : Satu setengah spasi. c. Penulisan hukum harus diketik dengan menggunakan huruf Time New Roman 12 point.

104


BUKU PEDOMAN S1 d. Seluruh naskah penulisan hukum harus diketik menggunakan karakter huruf yang sama. 2. Jarak Tepi ( Margin) a. Pengetikan naskah terletak (margin) : 4 (empat) cm tepi kiri, 4 (empat) cm tepi atas, 3 (tiga) cm tepi kanan,3 (tiga) cm tepi bawah. b. Naskah diketik rata kiri dan rata kanan. 3.

Nomor Halaman a. Halaman pada bagian awal, dimulai dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi, dan seterusnya diberi nomor halaman dengan angka romawi kecil, dimulai satu : i, ii, iii ...dst. b. Halaman pada bagian utama dan bagian akhir mulai Bab I sampai dengan daftar pustaka diberi nomor urut angka arab dimulai dari angka 1, 2, 3, ...dst. c. Nomor urut halaman diletakkan di tepi kanan atas. d. Nomor urut halaman pada judul bab, terletak di tengah-tengah bawah.

4. Tabel dan Gambar a. Tabel dan gambar diberi nomor urut dari mula hingga akhir dengan angka arab. b. Tabel dan gambar yang ukurannya besar, dapat diletakkan pada halaman tersendiri kemudian dilipat. c. Nama tabel diletakkan di tengah-tengah atas d. Nama Gambar atau Bagan diletakkan di tengah-tengah bawah. e. Sumber tabel, gambar atau bagan diletakkan di tepi kiri bawah. B. Penyajian Naskah, Angka dan satuan 1. Judul Bab Judul Bab diketik dengan huruf kapital (huruf besar) semua pada halaman baru dan diletakkan ditengah–tengah halaman (center). 2.

Judul Sub bab Huruf-huruf pertama diketik dengan huruf kapital dan diletakkan ditengah– tengah halaman (center).

3. Judul Anak sub bab Huruf-huruf pertama diketik dengan huruf kapital, dimulai dari tepi kiri. 4. Judul Kategori lebih kecil Huruf-huruf pertama diketik dengan huruf kapital, dimulai dari tepi kiri, masuk empat ketukan. C. Teknik Kutipan Di dalam penulisan hukum seringkali diperlukan beberapa kutipan yang perlu dibahas, ditelaah, dikritik dan dipertentangkan atau diperkuat. Kutipan bisa berbentuk pendapat, konsep atau hasil penelitian. Gagasan yang dituangkan di dalam penulisan hukum hendaknya dibedakan antara gagasan penulis sendiri dan gagasan penulis lain yang dijadikan rujukan. a. Kutipan Langsung Pendek dan Panjang 1) Kutipan Langsung Pendek : a) Kutipan langsung pendek terdiri atas satu sampai lima baris b) Penulisannya dimasukkan/ diintegrasikan di dalam teks / kalimat c) Jarak baris satu dengan baris lainnya diketik satu setengah spasi d) Kutipan diapit dengan tanda petik (“ ........“)


105

BUKU PEDOMAN S1 e) Selesai kutipan, dicantumkan nama penulis, tahun terbit, halaman tempat kutipan berada, ditulis di dalam kurung 2) Kutipan langsung Panjang : a) Kutipan langsung panjang terdiri lebih dari lima baris b) Penulisannya tidak dimasukkan didalam teks, tetapi pada tempat tersendiri c) Jarak baris satu dan baris lainnya diketik satu spasi d) Tidak diberi tanda petik dua pada kutipannya e) Pengetikan baris pertama kutipan disesuaikan dengan jumlah ketukan pada penulisan alinea baru f) Selesai kutipan dicantumkan nama penulis, tahun terbit, halaman tempat kutipan berada , ditulis didalam kurung b.

Kutipan Tidak Langsung (Parafrase) Kutipan tidak langsung diperoleh dengan mengambil inti atau pokok pikirannya saja, redaksi kalimat dibuat oleh penulis sendiri. Apabila kutipan itu lebih dari satu paragraf, dinamakan kutipan tidak langsung panjang. Sedangkan kutipan tidak langsung pendek, apabila kutipan itu terdiri atas satu paragraf. Cara penulisan kutipan tidak langsung adalah : 1) kutipan disatukan dengan teks / kalimat 2) diketik satu setengah spasi antara baris satu dan lainnnya 3) Tidak diberi tanda petik dua 4) Selesai kutipan, dicantumkan nama penulis, tahun terbit, halaman tempat kutipan berada, ditulis di dalam kurung.

D. Kategorisasi

BAB I. JUDUL BAB A. Judul Sub Bab

1. kategori lebih kecil a. Kategori lebih kecil lagi 1) Kategori lebih kecil lagi a) Kategori lebih kecil lagi (1) Kategori lebih kecil lagi (a) Kategori lebih kecil lagi (i) kategori paling kecil (ii) Kategori paling kecil (b) Sama dengan kategori (a) (2) Sama dengan kategori (1) b) Sama dengan kategori a) 2) Sama dengan kategori 1) b. Sama dengan kategori a 2. Sama dengan Kategori 1. B. Sama dengan kategori Judul Sub bab E. Penulisan Daftar Pustaka 1. Buku (lihat Contoh pada lampiran 8) a. Urutan penulisan: nama penulis diakhiri tanda titik tahun terbit diakhiri tanda titik judul buku ditulis dengan huruf Italic / miring diakhiri tanda titik kemudian kota tempat penerbit diakhiri titik dua nama penerbit diakhiri tanda titik. b. Jika buku yang disebut merupakan edisi terjemahan, setelah judul buku disebutkan ... edisi terjemahan oleh... di dalam kurung

106


BUKU PEDOMAN S1

2.

3. 4. 5. 6.

c. Jika terdapat beberapa buku ditulis oleh penulis yang sama, nama penulis hanya ditulis lengkap pada daftar buku yang pertama, adapun buku di bawahnya cukup ditulis _______ sepanjang lima atau tujuh ketukan) sebagai pengganti penulis yang sama. Jurnal/Majalah (lihat contoh pada lampiran 8) Jika rujukan berupa artikel dari majalah, maka urutan penulisannya : nama penulis artikel diakhiri tanda titik tahun terbit diakhiri tanda titik judul artikeldiapit dua tanda petik (tidak miring/tanpa garis bawah) nama majalah dengan huruf Italic/miring diakhiri tanda titik edisi/nomor penerbitan diakhiri tanda titik kemudian kota terbit diakhiri titik dua nama penerbit diakhiri tanda titik Makalah (Lihat Contoh pada Lampiran 8) Koran (Lihat Contoh pada Lampiran 8) Website (Lihat Contoh pada lampiran 8) Penulisan nama dalam Daftar Pustaka (Lihat contoh pada lampiran 8)


107

BUKU PEDOMAN S1 Lampiran 1 : Contoh Halaman Judul Rencana Penelitian

Rencana Penelitian

ANALISIS YURISDIKSI PEROMPAKAN KAPAL LAUT DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PEROMPAKAN KAPAL SINAR KUDUS MV)

Rencana penelitian untuk penulisan hukum ( Skripsi ) S1

Oleh Asri Dwi Utami NIM. E 0008117

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

108


BUKU PEDOMAN S1 Lampiran 2 : Contoh halaman pengesahan rencana penulisan hukum

RENCANA PENULISAN HUKUM (SKRIPSI) 1. Judul

: ANALISIS YURISDIKSI PEROMPAKAN KAPAL LAUT DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PEROMPAKAN KAPAL SINAR KUDUS MV)

__________________________________________________ 2. Pelaksana Penelitian

:

A. Nama

: Asri Dwi Utami

B. NIM

: E0008117

C. Fakultas

: Fakultas Hukum

D. Bagian

: Hukum Internasional

__________________________________________________ 3. Lokasi Penelitian 4.

: Perpustakaan Fakultas Hukum UNS

Lama Penelitian

: Lima Bulan

Surakarta, 27 Juni 2012 Penulis

Asri Dwi Utami NIM. E0008117

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pembantu

Siti Muslimah, SH, MH

Ayub Torry Satriyo K, SH, MH

NIP. 197009261994032001

NIP. 198307162008011005


109

BUKU PEDOMAN S1

Lampiran 3 : Contoh halaman sampul depan (cover)

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL PADA SAAT KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DI JALUR GAZA DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA IV/1949, PROTOKOL TAMBAHAN I/1977, DAN STATUTA ROMA 1998 (STUDI KASUS OPERATION CAST LEAD 27 DESEMBER 2008 - 20 JANUARI 2009)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh Stefanus Donatumar NIM. E0008240

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013

110


BUKU PEDOMAN S1 Lampiran 4 : contoh halaman persetujuan pembimbing


111

BUKU PEDOMAN S1 Lampiran 5 : Contoh halaman Pengesahan Penguji

112


BUKU PEDOMAN S1 Lampiran 6 : Contoh halaman pernyataan

SURAT PERNYATAAN Nama

: Shelma Yusminar Hajar

NIM

: E0008433

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : LEGALITAS PEMULANGAN IMIGRAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PENGUNGSI DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONALadalah betulbetul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

Januari 2013

Yang Membuat Pernyataan,

Shelma Yusminar Hajar NIM. E0008433


113

BUKU PEDOMAN S1 Lampiran 7 : Abstrak

ABSTRAK Shelma Yusminar Hajar. 2013. E0008433.LEGALITAS PEMULANGAN IMIGRAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PENGUNGSI DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apakah pemulangan imigran (pengungsi dan pencari suaka) oleh pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan hukum pengungsi (The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees danThe 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees) dan hukum hak asasi manusia internasional. Kedua, bagaimana kewajiban Pemerintah Indonesia dalam menangani pemulangan pengungsi sedangkan Indonesia belum meratifikasi kedua aturan hukum pengungsi internasional tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui Cyber media, instrumen penelitian berupa Konvensi 1951 dan Protokol tambahan 1967, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemulangan imigran berdasarkan hukum pengungsi dan hak asasi manusia internasional yaitu tahap penentuan status pengungsi. Setelah imigran mendapat status pengungsi maka UNHCR akan mencarikan solusi berkelanjutan, yaitu pemulangan sukarela ke negara asal atau integrasi lokal atau pemukiman kembali ke negara ke tiga. Untuk pemulangan sukarela harus benar-benar memperhatikan kesukarelaan pengungsi dan keadaan negara asal serta menghormati hak asasi manusia. Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi dan protokol tambahan namun atas dasar kemanusiaan dan prinsip non-refoulement Pemerintah Indonesia tetap harus melindungi pengungsi dan pencari suaka yang singgah atau masuk ke wilayah Indonesia. Pemulangan imigran oleh Pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan hukum pengungsi dan hak asasi manusia.Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus pemulangan yang ditangani oleh Indonesia. Kata Kunci : Pemulangan, imigran, Hukum Pengungsi dan Hukum HAM internasional

114


BUKU PEDOMAN S1

ABSTRAK Shelma Yusminar Hajar. E0008433. 2013. The Legality of the Refoulement of Ilegal Immigrants by The Indonesia Government Based on the Refugee Law and International Human Rights law. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. This study describes and examines the problems regarding the refoulement of illegal immigrants, in this regard are refugees and asylum seekers by the government of Indonesia whether or not it is inaccordance to the international refugee law (The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees) and international human rights law; as well as the obligation of the government of Indonesia in dealing with the refoulement of the refugees in which Indonesia is not a party to the refugee convention and its its convenan. This research is normative legal research which is prescriptive. In nature the data used in this research is secondary data including primary legal materials, secondary and tertiary. Data collection techniques used is library study and through Cyber media. A Convention 1951 on the status of refugees and the 1967 Additional Protocol will be the main instrument to be considered. Technical analysis is deductive method. The results shows that the repatriation of refugees and legal immigrants based on international human rights, namely the determination of refugee status. The second stage after declared as refugees then the UNHCR will seek sustainable solutions, namely voluntary repatriation to the country of origin or local integration or resettlement to a third country. When the vouluntary repatriation is cloosen, the condition of the country origin as well as the refugees volunterism should be paid attention to respect human rights. Voluntary repatriation should really pay attention to volunteerism refugees and the State of the country of origin as well as respect for human rights. Although Indonesia has not yet to ratified the Refugee Convention and the Additional Protocol, but on the basis of humanity and the principle of non-refoulement remained Indonesia's Government must protect refugees and asylum seekers who are in transit or entry into the territory of Indonesia. The refoulement of immigrants by the Government of Indonesia is in compliance to international refugee law and human rights law. This is proven by the number of cases dealt with the refoulement carried out by Indonesia Government. Keywords: Refoulement, Immigrants, Refugee and International Human Rights Law


115

BUKU PEDOMAN S1 Lampiran 8 : DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka Buku : Arie Siswanto.2005. Yurisdiksi Material Mahkamah Pidana Internasional. Jakarta:Ghalia Indonesia. Arlina Permanasari,dkk.1999. Pengantar Hukum Humaniter Indonesia.Jakarta:ICRC. Cheriff M. Bassiouni.1992. Crime Against Humanity in International Criminal Law. The Hague: Martinus Nijhoff Publisher. Eddy.O.S.Hiariej.2010. Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM. Jakarta:Erlangga. H.Eddy Djunaedi Karnasudirdja.2003. Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Azasi Manusia Indonesia: PT. Tata Nusa, hal 12 Haryomataram. 1994. Sekelumit Tentang Hukum Humaniter Internasional. Surakarta : Sebelas Maret University Press. Jimmy Carter. 2010. We Can Have Peace In The Holy Land, Jakarta: PT Dian Rakyat. Jonny Ibrahim. 2006.Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media. Kalshoven, Fritz. 1991. Constraint on the Waging of War, Second Edition. Geneva. ICRC. Mahrus Ali.2011. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System and Out Court System.Depok: Gramata Publishing. Mochtar Kusumaatmadja. 1979. Konvensi Palang Merah Tahun 1949. Bandung : Binacipta. __________. 1984. Hukum Humaniter. Jakarta : CV. Rajawali. Mohamad Bedjaori. 1991. International law: Achievment and Prospect. Netherland: Martinus Nijhoff. Muhamad Sayyid Thanthawi. 2008. Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam. International Committee Of The Red Cross Delegasi regional Indonesia. Pietro Verri.1992. Dictionary of International Law of Armed Conflict.Genewa: International Committee Of The Red Cross.hal 90. Jurnal : Agustinus Supriyanto. 2006."Pembedaan Penduduk Sipil dan Kornbatan". Jurnal Mimbar Hukum. Vol 18, No. 1, Februari 2006. Yogyakarta: UGM Press. Arzu Merali and Javad Sharbaf.”Towards a New Liberation Theology: Reflections on Palestine. 3 Internasional Journal of Refugee Law 64-65.2009 Aryuni Yuliantinigsih. 2009.”Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional”.Jurnal Dinamika Hukum. Vol 9 No. 2, Mei 2009. Purwokerto : UNSOED Press. Justin Alexander.2009.”Conflict, Economic Closure and humman Security in Gaza”. Oxford Research GroupJournal. October 2009. Oxford : Oxford University. Michael N. Schmitt. 2011.” Investigating Violations of International Law in Armed Conflict”. Harvard National Security Journal / Vol. 2,2011. Harvard : Harvard University. Internet : Amnesty International.2009.http://www.amnesty.org/en/region/israel-occupied-palestinianterritories/report-2011.html, diakses tanggal 17 Juli 2012 AmnestyInternasional.2009.http://www.amnesty.org/en/news-and-updates /report/impunity-war-crimes-gaza-southern-israel-recipe-further-civilian-suffering-20090702, diakses tanggal 20 Juli 2012 Anonim.2010.http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/gaza_str

ip/index.html, diakses tanggal 17 Juli 2012. Anonim,2011.http://www.voiceofpalestine.com//inter-PenyakitKanker-Warga-GazaMeningkat30%-Akibat-Bom-Fosfor-Putih-Israel.htm, diakses tanggal 11 april 2009.

116


BUKU PEDOMAN S1

ArlinaPermanasari.2009. http://arlina100.wordpress.com/2009/01/04/israel-dan-pendudukanasing-atas-palestina-konflik-bersenjata-yang-harus-diakhiri/,diakses tanggal 23 Desember 2012. Btselem.2009.http://www.btselem.org/english/statistics/Casualties.asp. diakses tanggal 21 Juli 2012. Fadillah Agus.2010.http://pusham.uii.ac.idham15_Chapter9.pdf, diakses tanggal 17 Juli 2012. HighonetEthel.2010.http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&conte xt=student_papers&seiredir=1#search=%22restructuring%20hybrid%20court%22, diakses tanggal 2 November 2012. ICRC,2003.http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/585-08?OpenDocument, diakses tanggal 17 Juli 2012. ICRC.2012.http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule47, diakses tanggal 16 September 2012. ICRC,2012.http://www.icrc.org/Protokol-Additional-to-the-Genewa-Convention, diakses tanggal 1 Juli 2012. OHCRH.2010.http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/UNHumanRightsCouncilReport-of-the-Fact-Finding-Mission-of- the -Gaza-Conflict, diakses tanggal 15 Agustus 2012. R. Ade Muhammad, M.Han.2010. http://luar-negeri.kompasiana.com/2010/11/17/ strategi-perisai-manusia-hamas, diakases tanggal 2 November 2012. RajiSourani.2012.http://www.aljazeera.comindepth/opinion/2012/11//201211 17115136211403.html, diakses tanggal 20 juli 2012. SecurityCouncil.2009.http://www.securitycouncilreport.org/chronology/israelepalestine.php?pag e=9, diakses tanggal 17 Agustus 2012. UN.2008.http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/BE07C80CDA4579468525734800500272, diakses tanggal 27 Juli 2012. UN.2009.http://www.un.org/children/conflict/_documents/A.HRC.10.22.pdf, diakses tanggal 17 Juli 2012. UN.2009.http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/c9af039f6045b d0c85257876006ecaf7?OpenDocument&Highlight=0,operation,lead,cast, diakses tanggal 2 November 2012. UN.2009.http://www.unocha.org/cap/appeals/mid-year-review-consolidated-appeal-occupiedpalestinian-territory-200980%, diakses tanggal 15 agustus 2012. UN.2012.http://www.un.org/en/ga/about/background.shtml, diakses tanggal8 November 2012. UN.2012.http://www.un.org/News/Press/docs/2012/ga11317.doc.htm,diakses tanggal 3 Desember 2012.


117

BUKU PEDOMAN S1 Lampiran 9 : Buku Acuan Dalam Penulisan Buku Pedoman Penulisan Hukum

1.

Penelitian Hukum Doktrinal : a. Hans Kelsen. 1971. General Theory of Law and State (edisi Terjemahan oleh Raisul Muttaqien). Bandung: Nusa Media dan Nuansa. b. Jhonny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publising. c. Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group d. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2008. Argumentasi Hukum. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press e. Sudikno Mertokusumo. 2003. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.

2. Penelitian Hukum Non-Doktrinal : a. Agus Salim. 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya b. Fred N. Kerlinger. 2000. Asas-Asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press c. H.M. Burhan Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publio dan Ilmu Social Lanilla.jakarta : Kencana Prenada Media Group d. H..R. Otje Salman S dan Anthon F. Susanto. 2004. Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung : Refika Aditama e. H.R. Riyadi Soeprapto. 2002. Interaksionisme Simbolik Perspektif Sosiologi Modern. Malang : Averroes Press dan Jakarta : Pustaka Pelajar f. Supranto. 2003. Metode Penelitian Hukum Dan Statistik. Jakarta: Rineka Sipta g. Margaret M. Poloma. 2003. Sosiologi Kontemporer. Jakarta : Raja Grafindo Persada h. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1991. Metode Penelitian Survai. Jakarta : LP3ES i. Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : UI Press j. Rianto Adi. 2004. Metodologi Penelitian dan Hukum. Jakarta : Granit k. Sanapial Faisal. 2001. Format – Format Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada l. Soetandyo Wignjosoebroto. 2002.

Hukum Paradigma,

Metode

Masalahnya. Jakarta : Elsam dan Huma

118


dan

Dinamika

BUKU PEDOMAN S1 Lampiran 10 : Contoh lampiran dalam penulisan hukum


119

BUKU PEDOMAN S1

Lampiran 8

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UNS HUKUM KEPERDATAAN NO 1

NAMA / GOL / NIP Prof.Dr.Adi Sulistiyono, S.H.,M.H IV- d / Guru Besar NIP 19630209 198803 1 003

2

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum IV-d / Guru Besar NIP 19611108 198702 1 001

3

Hernawan Hadi, S.H.,M.Hum IV- c / Lektor Kepala NIP 19600520 198601 1 001 Moch. Najib Imanullah, S.H.,M.H. Ph.D IV- b / Lektor Kepala NIP 19590803 198503 1 001 Suraji, S.H.,M.Hum IV-b / Lektor Kepala NIP 196107101985031011

4

5

6

7

8

Dr. Albertus Sentot Sudarwanto,SH,MHum IV- b / Lektor Kepala NIP 19591127 198601 1 004 Djuwityastuti, S.H.,M.H IV- a / Lektor Kepala NIP 19540511 198003 2 001 Pranoto, S.H.,M.H IV- a / Lektor Kepala NIP 19641219 198903 1 002

9

Dr. M.Hudi Asrori S, S.H.,M.Hum IV-a / Lektor Kepala NIP 19601107 198911 1 001

10

Munawar Kholil, S.H.,M.Hum IV-a / Lektor Kepala NIP 19681017 199403 1 003

120

ALAMAT Jl. Sawo 1/39 , Karangasem, Laweyan, Solo Telp. 719482 / 723606 HP. 081548594263 Jl. Manunggal 1 Sukorejo, Kadipiro, Solo Telp. (0271) 856848 HP. 08122601681 Jl. Malabar Selatan No. 39 Mojosongo, Solo Telp. 854943, 085740877464 Jl. Angsana No.4. Jaten Permai, Karanganyar HP. 081329924254 Perum Dosen UNS IV. Jl.Garuda No. 25 Triyagan, Mojolaban , Sukoharjo. Telp. 826307/7500080 HP. 08122608585 Jl.Kediri Utara III/18 Bonorejo Rt.04/XV Nusukan, Solo Telp. 718175 HP. 08156715482 Jl. Srimpi No. 16, Kemlayan, Solo. HP. 081329962913 Jl. Gunung Slamet III Rt.04/30 Sukorejo, Kadipiro, Solo. Telp.855440 HP. 081329048072 Jl. Kadipaten Lor. 19 A, Kraton Yogyakarta. Telp.(0274)377620 HP. 0811250141, BB =7DB70BDC Fax. (0274) 377620 Jl. Fajar Indah VII Blok D-204 Perum Josroyo Indah Jaten, Karanganyar. 57771. Telp. Hp.08122609788. Telp. 6820665

Email [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]


[email protected]


BUKU PEDOMAN S1

11

Ambar Budhisulistyawati, S.H.,M.Hum III-d / Lektor NIP 19571112 198303 2 001

12

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni,SH.MHum III-c / Lektor NIP 19730122 199802 2 001 Dr.Pujiyono, S.H.,M.H III-c / Lektor Kepala NIP 19791014 200312 1 001

14

13

Tuhana, S.H.,M.Si III- c / Lektor NIP 19690322 199702 1 001

15

Yudho Taruno Muryanto, S.H.,M.Hum III-c / Lektor NIP 19770107 200501 1 001

16

Diana Tantri Cahyaningsih, SH.,M.Hum III-c / Lektor NIP 19721217 200501 2 001

Perum UNS. Jaten. Jl. Berdikari 1 No. 8 Kr.anyar Telp. 495931 HP. 085225002944 Jl. Solo – Purwodadi Km.11 Kaliapit Rt.06 Rw.01, Tuban, Gondangrejo, Karanganyar. HP. 087835211942 Gang Tribusono V Blok A No 7 Mutihan Rt 6 Rw. 11 Sondakan Laweyan Solo HP. 087836116000 Perum. Gunungsari Permai Blok.C-8, Ngringo, Jaten,Kra. Telp.(0271) 5829295 HP. 08122580988 ; 08882976399 Perum Griya Regensi 2. Jl. Bunga Raya No. 12, Baki. Sukoharjo. HP. 081225841232 Petoran Rt.1/Rw.8 Jebres, Surakarta Telp. 08122987111


[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

HUKUM PIDANA NO 1

NAMA / GOL / NIP Prof.Dr.Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum IV-d / Guru Besar NIP 19570203 198503 2 001

2

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum IV-d / Guru Besar NIP 19601107 198601 1 001

3

Winarno Budyatmojo, S.H.,M.S IV-c / Lektor Kepala NIP 19600525 198702 1 002

4

Rofikah, S.H.,M.H IV-b / Lektor Kepala NIP 19551212 198303 2 001

5

Rehnalemken Ginting, S.H., M.H IV-b / Lektor Kepala NIP 19580105 198403 1 001

6

Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H,M. Hum IV-a / Lektor Kepala NIP 19541124 198503 1 002

ALAMAT Ds. Lemah Abang Rt. 05/ Rw.21 No. 14. Ska 57136. HP.08122984750, Telp. (0271) 9383935 Bulusari, Beku Karanganom Klaten Telp. (0272)337622 HP. 0818450443 Jl. Manahan No.18 Jonggrangan, Klaten Utara. HP. 08156725678, 082136084545 Jl. Literari No.86 Perum UNS. Jaten, Karanganyar Telp. (0271) 495706, HP. 081393851109 Jl. Singasari Selatan II Tegal Mulyo Rt.03/04 Nusukan Solo. Telp. 722487 HP. 081392374072 Perum UNS No.39 Griyan Baru Baturan, Colomadu, Karanganyar, Telp. 710752, HP. 08122605473

Email [email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]


121

BUKU PEDOMAN S1 7

Ismunarno, S.H., M.Hum IV-a / Lektor Kepala NIP 19660428 199003 1 001

8

Budi Setiyanto, S.H.,M.H III-d / Lektor NIP 19570610 198601 1 001

9

Sabar Slamet, S.H,M.H. III-c / Lektor NIP 19560727 198601 1 001

10

Subekti, S.H.,M.H. III-c / Lektor NIP 19641022 198903 2 002

11

Diana Lukitasari, S.H.,M.H. III-b / Asisten Ahli NIP 19780702 200812 2 002

12

Lushiana Primasari, SH.,M.H. III-b / Tenaga Pengajar NIP. 198507182009122005

13

Riska Andi Fitriono, SH, MH III b NIK 1986060620130201

Jl. Cempaka 22 Perum Jaten Permai, JatenKaranganyar. HP. 0271 2350028 085867558663 Jl. Jeruk IV/085 Perumnas Palur, Karanganyar Telp. 0271-826894 HP. 085725302766 Jl. Ronggowarsito No. 5 Solo 57111 Telp. 643724 Candi Gatak RT07/RW02 Cepogo Boyolali, HP.0882226060555 Perum Solo Kuncoro B.7 Tegal Rejo Rt. 1/Rw.4 Jebres, Surakarta Telp. 641164, HP. 081329091191 Kompleks Griya Purwantara 2 Blok C 27 Jl. Kahuripan Utara Raya Rt. 04/06 Sumber, Surakarta Telp. (0271) 713099, HP. 081804505866 Perum Griya Paloma No.87 RT01 RW01, Jatimalang Joho, Mojolaban, Sukoharjo. HP. 08179488990 Kejambon RT04/01 Taman Pemalang HP.085652057404

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

HUKUM INTERNASIONAL NO

NAMA / GOL / NIP

ALAMAT

E-MAIL

1

Prasetyo Hadi P, S.H., M.S IV-c / Lektor kepala NIP 19600416 198601 1 002

Joho RT1/RW7 Triyagan, Mojolaban – Sukoharjo Telp. 827917, HP. 08156721587

[email protected]

2

Sri Lestari Rahayu, S.H.,M.Hum IV-a / Lektor kepala NIP 19591125 198601 2 001

Perum UNS Triyagan Jl. Srikatan No. 68, Mojolaban, Sukoharjo Telp. 826270. HP. 085647229898

[email protected]

3

Handojo Leksono, S.H., M.H. III-d / Lektor NIP 19530429 198403 1 001

Notoningratan 126 Solo 57151 Telp. (0271) 643040, HP. 081329061798

4

Siti Muslimah, S.H., M.H. III-c / Lektor NIP 19700926 199403 2 001

Patalan RT 01/18, Jetis, Bantul, Yogyakarta Telp. (0274) 6694101, HP. 081392202513

122

[email protected]


BUKU PEDOMAN S1

5

Erna Dyah Kusumawati, S.H.,M.Hum.LLM. III-c / Lektor NIP 19770330 200312 2 001

Perumahan Gading Permai Blok A 7 No. 41 Grogol-Sukoharjo Telp. (0271) 626238, HP.087875201125

6.

Emmy Latifah, S.H.,M.H. III-c / Lektor NIP 19800819 200501 2 001 Sasmini, S.H.,LL.M III-b / Lektor NIP 19810504 200501 2 001 Hero Prahartono, S.H.,M.Hum III-b / Asisten Ahli NIP 19600621 198503 1 001

Jl. Angsana No.4 Jaten Permai, Karanganyar HP. 081329914621 Desa Pekuwon RT3/1, Juwana, Pati, Jateng 59185 HP. 08170624208 Jl. Diponegoro VI/63, Banyumanik, Semarang Telp. (024)610341, HP. 08575111777, 08122900036, 08522558000, 082325588500 Jl. Kendalisodo KG I/919, RT 44/RW 13 Pilahan Kidul, Yogyakarta 55171 Telp. (0274) 747073 HP. 081578833310 Sorogenen RT02/RW02, Jagalan, Jebres, Solo 57124 HP. 085647042744 Perum Sidoarum Jl. Kutilang Blok III P. 16 Kel Sidoarum, Godean, Sleman. DIY 55564 HP. 081328341785 Perumahan Triagan Asri No 9 Palur HP.085768351088

7 8

9

Diah Apriani Atika Sari, S.H., LLM III-b / Asisten Ahli NIP 19820424 200812 2 001

10

Ayub Torry Satriyo Kusumo, S.H.,M.H III-b / Asisten AHli NIP 19830716 200801 1 005 Anugrah Adiastuti, SH.,MH. III-b / Asisten AHli NIP. 198506292009122002

11

12

Rachma Indriyani, SH, LLM III-b NIK 19860830201302


[email protected]

[email protected]

[email protected] [email protected] [email protected]

[email protected]

HUKUM ACARA NO 1

NAMA / GOL / NIP Dr. Soehartono, S.H., M.Hum IV-c / Lektor Kepala NIP 195604251985031002

2

Harjono, S.H.,M.H IV-b / Lektor Kepala NIP 196101041986011001

3

Edy Herdyanto, S.H.,M.H IV-b / Lektor Kepala NIP 195706291985031002 Kristiyadi, S.H.,M.Hum IV-a / Lektor Kepala NIP 1958122519860 11 001

4

ALAMAT Widyopuro Rt 03/III Singopuran Kartasura, Sukoharjo Telp. 781515 / 081548719641 Jl. Kelud No. 12 Perum Josroyo Indah Jaten, Kr.anyar Telp. 827118, HP. 08179467386 Ngaglik Rt 06/XII Mojosongo , Solo. Telp. 852419 HP. 081393059370 Dukuhan, Kendal Rt 02/X Mojosongo, Solo Telp.855623, HP. 085747310500


E-MAIL

123

BUKU PEDOMAN S1 5

Bambang Santoso, S.H., M.Hum IV-a / Lektor Kepala NIP 196202091989031001

6

Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., MH III-c / Lektor NIP 196107211988032001

7

Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H III-c / Lektor NIP 198210082005011001

8

Syafrudin Yudowibowo, S.H.,M.H. III-a / Lektor NIP 197511302005011001

9

Heri Hartanto, S.H., M.H. III-b / Asisten Ahli NIP 19811225200812 1 002 Zakki Adlhiyati, S.H.,M.H.,LL.M III-b / Asisten Ahli NIP 19850831 201012 2 002

10

Jl. Pandan XII/1 Perum Griya Mulia RT 05/ III Baturan, Colomadu, Karanganyar. Telp. (0271) 726626, HP. 085647501326 Jl. Sersan Sadikin No 73 Girimulyo Gergunung Klaten Telp. (0272)321911 HP. 08156870523 Perum Flamboyan Indah E-8 Rt.04/6 Bluluan, Colomadu, Karanganyar Hp. 085865999842 Jl. Sido Asih Timur No.9, Mangkuyudan, Purwosari, Surakarta Fleksi. (0271) 7030230 Jl. Bogowonto H. 30 Donan, Cilacap. HP. 081578933588 Kragilan RT. 05 RW. 24 Kadipiro Surakarta HP. 081329434513

[email protected]

[email protected]

[email protected]


HUKUM ADMINISTRASI NEGARA NO 1

NAMA / GOL / NIP Dr.Djoko Wahju Winarno, S.H., M.S. IV-a / Lektor Kepala NIP. 195205111980031002

2

Pius Triwahyudi, S.H., M.Si IV-a / Lektor Kepala NIP. 195602121985031004

3

Waluyo, S.H., M.Si IV-a / Lektor Kepala NIP. 196808131994031001

4

Dr. I.Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M. III-d / Lektor Kepala NIP. 197210082005012001 Rahayu Subekti, S.H,,M.Hum III-c / Lektor Kepala NIP. 197111022006042001

5

6

124

Purwono Sungkowo Raharjo. S.H., MH III-d / Lektor NIP. 196106131986011001

ALAMAT Jl. Veteran No. 236 Tipes Solo 57154 Telp. 713956, HP 081226205777 Jl. Garuda VII No. 9 Gondang Solo Telp. 736205/5863070, HP 08122986257 Beji RT 02/XI Kemiri Kebakkramat Karanganyar HP.08122587326, Telp. 7986368 Jl. Kerinci VI No. 2, Sambirejo Rt. 05/Rw 09, Kadipiro Solo Fax (0271) 851664, HP. 08156705773 Griya Rosari Indah blok H1 Rt. 005/009, Mojosongo Jebres Surakarta Telp. (0271) 7576266, HP. 081542666660 Jatisati, Sapen, Mojolaban, Sukoharjo. Telp. 821818, HP 08121531571 ; 085728825061

E-MAIL

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]


BUKU PEDOMAN S1 7

Wasis Sugandha, S.H., M.H, M.H. III-d / Lektor NIP. 196502131990021001

8

Wida Astuti, S.H.,M.H. III-c / Lektor NIP. 196007151988032001

9

Lego Karjoko, S.H.M.H III-c / Lektor NIP. 196305191988031001

10

Asianto Nugroho, S.H., M.Si III-b / Asisten Ahli NIP. 196309051998021001

11

Rosita Candrakirana, SH.M.H. III-b / Asisten Ahli NIP.198412172009122006

12

Sapto Hermawan, S.H., MH III-a / Asisten Ahli NIP. 198009092005011001

Perum Gedongan Indah I / B – 73 Colomadu, Karanganyar 57173. HP. 08562818496 Jl. Kapten Mulyadi No. 264 Solo Telp. 654554, HP 085728928782 Gagaksifat Rt.01/ 04, Ngemplak , Boyolali Telp. (0271)7515072, HP. 08121517484 Griyo Joglo Jene Giri Jati Jl. KH. Agus Salim No. 127 Ledok Sari Kepek Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta, HP.081227150675, Telp.0274-391036 Perum Griya Adi I Palur Blok D2-D3 Palur Mojolaban Sukoharjo HP. 085725586888 / 081326763888 Perum Fajar Indah Mutiara Blok-B No.5 Kronggahan RT 02/07 Baturan- Colomadu Karanganyar. Telp. 0271-2048333 HP. 08574183142

[email protected]

ALAMAT JL. Pleret IV Rt.02 Rw12 Banjarsari Sala Telp. 728182, 08122597344 Jl. Banjaran III Walang Rt. 01/02 Jombor Sukoharjo Telp. 592283 HP. 085642039389 Purbayan Rt.01/05 Singopuran Kartasura Sukoharjo Telp. 780417, HP.08122635494 Sawungan, Hargobinangun, Pakem Yogyakarta Telp.(0274)895529, HP. 08164269368 Jl. Dahlia II/32 Perumnas Palur Jaten, Karanganyar Telp. 826133, HP. 08156743978, 082137561833

Email [email protected]

[email protected]

HUKUM TATA NEGARA NO 1 2

NAMA / GOL / NIP Aminah, S.H.,M.H IV-c / Lektor Kepala NIP. 195105131981032001 Suranto, S.H.,M.H IV-c / Lektor Kepala NIP. 195608121986011001

3

Sugeng Praptono, S.H.,M.H IV-b / Lektor Kepala NIP. 195208081984031001

4

M. Madalina, S.H.,M.Hum IV-b / Lektor Kepala NIP. 196010241986022001

5

Sutedjo, S.H.,M.M III-d / Lektor NIP. 195808281986011001

[email protected]

[email protected]


125

BUKU PEDOMAN S1

6

Sunny Ummul Firdaus, S.H,M.H III-c / Lektor NIP. 197006212006042001

7

Jadmiko Anom Husodo,S.H,M.H III-c / Lektor NIP. 197004241995121001 Adriana Grahani Firdausy, S.H.,M.H. III-c / Lektor NIP. 198107212005012003

8

9

Isharyanto, S.H.,M.Hum III-b / Asisten Ahli NIP. 197805012003121002

10

Andina Elok Puri Maharani, SH.,MH. III-b / Asisten Ahli NIP. 198609222009122003 Achmad, S.H.,M.H. III-b / Asisten Ahli NIP. 19820506 201012 1 001 Kukuh Tedjomurti, SH, LLM III-b NIK.1987042220130201

11 12

Premulung, t.01/VII,Sondakan, Laweyan Surakarta Telp. (0271)742694, HP 0811265285 Perum Krapyak Gang 1 No.3 Merbung Klaten Selatan Hp.085725307696 Petoran Rt.04/05 Jebres, Surakarta 57126 Telp. 651477, HP. 081393064064 Triyagan Rt 01/Rw 06 Mojolaban Sukoharjo, Telp. 0271 6820683, HP 081328610474 Pucangan RT03/RW14 Kartasura, Sukoharjo HP. 085728824830 Kragilan Rt. 05 Rw 24 Kadipiro Surakarta HP 08156739954 Sidayu RT001/RW004 Gombong Kebumen HP.085726180111

[email protected]

[email protected]

[email protected] [email protected] [email protected]

HUKUM DAN MASYARAKAT NO

NAMA / GOL / NIP

ALAMAT

Email

1

Dr. Moh. Jamin, S.H.,M.Hum IV-b / Lektor Kepala NIP 19610930 198601 1 001

Perum UNS Triyayan Jl. Sikatan No. 68 Mojolaban Sukoharjo Telp. 826270, HP.08122988058

[email protected]

2

Burhanudin H, S.H., M.H., M.S.I, Ph.D IV-a / Lektor Kepala NIP 19600716 198503 1 004

JL. Pemuda 23 Tampir Masuk Boyolali Telp. (0276) 322637, HP. 081225934240

[email protected]

3

Sutapa Mulja Widada, S.H., M.Hum IV-b / Lector Kepala NIP 19501206 198403 1 001

Kwoso, Gergunung Klaten Utara, Klaten Telp. (0272)325373 HP. 081328328336

4

Mohammad Adnan, S.H., M.Hum IV-a / Lektor Kepala NIP 19540712 198403 1 002

JL. Berdikari II/31 Perum UNS Jati, Jaten, Karanganyar Telp. (0271) 495938

5

Agus Rianto, S.H.,M.Hum IV-a / Lektor Kepala NIP 19610813 198903 1 002

JL. Imam Bonjol D110 Jaten Karanganyar HP.08156723473, Telp. (0271) 6820648


6

Dr.Hari Purwadi,S.H.M.Hum IV-a / Lektor Kepala NIP 19641201 200501 1 001

Ngagel Rejo III No. 42 Surabaya Telp. (031) 5041554 HP. 08123004110

[email protected]

126


BUKU PEDOMAN S1

7

Bambang Joko Sudibyo, S.H.,M.H. III-d / Lektor NIP 19531005 198610 1 001

Jl. Anyelir Raya RT 01/I Palur Kulon, Bekonang, Sukoharjo. HP. 08164232096

8

Zeni Lutfiyah, S.Ag.,M.Ag III-c / Lektor NIP 19721011 200501 2 001

Perum Widosari No. 18 Rt. 05 Rw.07, Pucangan,Kartasura, Sukoharjo HP.081393033789. 08131599996

[email protected]

9

Gayatri Dyah Suprobowati, S.H.M.Hum III-c / Lektor 19810918 200312 2 001

Dusun Cawangan, Rt.01 Rw.04, Kepil, Wonosobo HP. 085227251099, 081393933990

gayatridyahsuprobowati@yahoo. com

10

Mulyanto, S.H.,M.Hum III-b / Asisten Ahli NIP 19831210 200801 1 1 008

Makam Bergolo RT 02/RW 08, Serengan, Solo 57155 HP. 081329046451

[email protected]

11

Anti Mayastuti, S.H., M.H. III-b / Asisten Ahli NIP 19821029 200812 2 003

Sumbulan Lor RT 01/13 Makamhaji No. 411 Kartasura, Sukoharjo HP. 085647560487

[email protected]

12.

Luthfiyah Trini Hastuti S.H., M.H. III-b / Asisten Ahli NIP 1982 0815 200812 2 002

Perum Tiara Ardi Blok B4 Mojosongo RT 4/35 Surakarta. Telp. (0271) 9153071

[email protected]

13

Solikhah, S.H.,M.H. III-b / Asisten Ahli NIP. 19850705 201012 2 003

Perum Graha Mandiri No. A 43 Palur Mojolaban Sukoharjo HP. 085643554948

[email protected]

14

Junaidi, SH, MH III-b NIK. 1985042120130201

Jl. Kartika No.1 Ngoresan I/18 Jebres Surakarta HP.085725449897

[email protected]


127

BUKU PEDOMAN S1

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PEGAWAI ADMINISTRASI FAKULTAS HUKUM UNS NO 1

2

3

4

5

NAMA / GOL / NIP Drs. Daryono IV-b NIP 196003071986011001 Gunawan Suryatmadi, S.H. III-d NIP 19660520200003 1 001 Arif Farida Tri Rejeki, S.Pd, M.Si III-c NIP 197811301999032001 Roro Utari, SE. MSi. IV-a NIP 195912071986032002 Yunanto, S.T., M.Si III-b NIP 197309302000031001

ALAMAT Rejowinangun RT 16 Masaran, Sragen HP. 087836266397 Jl. Nangka RT 03/X Badran Asri, Cangakan, Karanganyar. HP. 081329347762 Karangjati Rt.12/II, Kec.Kalijambe, Sragen 57275 HP. 082134730454 Margorejo Kulon Rt. 02/ 05 PJKA No. 14 Balapan Kestalan Banjarsari Solo Telp. 0271-712862 HP. 08122989438 Ngrodon Rt. 21 Rw. 08 Jelobo, Wonosari, Klaten HP. 085725603741

JABATAN / EMAIL Kepala Tata Usaha [email protected] Kasub. Bag. Pendidikan [email protected]

Kasub. Bag. Keuangan dan Kepegawaian [email protected] Kasub. Bag. Kemahasiswaan

Kasub. Bag. Umum dan Perelengkapan [email protected]

SUB. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN (UMKAP) NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

128

NAMA /NIP/GOL Siti Purwaning Wiratmi III-b NIP. 196011141981022001 Wardiyanto, S.H., M.H. III-b NIP. 196601151986011001 Gunarto II-d NIP. 196706281990021001 Suharno II-c NIP. 196309191987021001 Suranto II-c NIP. 196605211987021001 Joko Surana II-b NIP. 19760125200701 1 001 Lestari Widodo II-b NIP. 19811003200810 1 001 Rahmadi II-b NIP. 19671030200810 1 001 Sugiyatman ( II-b ) Nip. 197409102008101 001

ALAMAT / EMAIL Purwodiningratan Rt. 04 / Rw. III Surakarta Telp. (0271) 663190 Jl Melati, Dongeng, Rt. 01/ Rw I Sapen, Mojolaban, Sukoharjo. HP. 085385100234 Kalitan Rt. 03 / V, Kertonatan, Kartasura, Sukoharjo Telp. 081393956286 Ngemplak Rt. 01/5, Wonolopo, Tasikmadu, Karanganyar HP. 085293617706 Pundung Gede Rt. 01/XV Kadipiro, Surakarta HP. 085725243886 Tegalharjo 02/V, Jebres, Surakarta / Banyuanyar Rt.01/03 Banjarsari, Surakarta Telp. 083866917840 Kebakkalang 04/VIII, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar HP. 085728100555 Pucangsawit RT 001/014, Pucangsawit, Jebres, Surakarta HP. 081567823172 Bibis Luhur 04/XXII, Nusukan, Banjarsari, Solo HP. 081226244455


BUKU PEDOMAN S1

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Aris Mursito II-b Nip. 198002232008101001 Wardi II-b NIP. 19720818200810 1 001 Sulasmi II-b NIP. 197711102008012001 Bimo Tjahyo Prasetyo II-b NIP. 19681028 200910 1 001 Wahyono II-b NIP. 19800730 200910 1 001 Slamet Riyadi I-d NIP. 196809112007011030 Eko Yuli Priyono I-d NIP. 197907312007011001 Sutarto I-d NIP. 196402162007011002 Didit Setyawan I-d NIP. 19830911200810 1 001 Suparso I-d NIP. 19820422 200910 1 001 Sutarno I-b NIP. 19810412 200910 1 001 Totok Suroto PBL Rudi Irawan, S.E. PBL Aji Nugroho PBL Sri Wijaya PBL FF. Ricky Arfian PBL Jarno Germanto PBL Ferry Oscar Sulistiyanto PBL Yahya Santoso PBL

Tunggulsari Rt.02/06, Mojogedang, Karanganyar HP. 085725082699 Brujul, Rt.02/06, Jaten, Karanganyar HP. 085642300664 Ngelo, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar 57762 HP. 081548530431 Jl. Margatama XII Blok J-119 Perum Sami Rukun Rt 04/XI Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar HP. 083866834198 Kedungtungkul Rt 07/07 Mojosongo, Surakarta HP. 085642342550 Trani 01/11 Genengsari, Polokarto, Sukoharjo HP. 085740512422 Jl. Sadewo Perum Ngringo Indah Blok C/10, Palur, Jaten, Karanganayar HP.083866890079 Jl. Pelangi Utara II No.07 Mojosongo Rt. 005/028 Surakarta HP.087835300799 Minapadi Rt.06/IX, Nusukan, Banjarsari, Solo HP. 085742977711 Debegan RT.03/06 Mojosongo Kec. Jebres, Surakarta HP. 085867372337 [email protected] Gendingan Rt.l 03/16 Kec. Jebres Surakarta 57126 HP. 081 567855926 Ngemingan Rt.03/01 Kel. Jebres Kec. Jebres, Surakarta HP. 085647088136 Josroyo indah. Jl Sindoro No. 1 Rt. 04/XX, Jaten, Karanganyar Hp. 085725053949, [email protected] Butuh 01/I, Gedongan, Sukoharjo Telp. 08562634630 Balong Rt. 03 Rw. 06 Kel Sudiroprajan, Kec. Jebres, Surakarta Telp. (0271)2133872 Tegal Baru Rt. 04/04, Jebres, Surakarta HP.085647569998 Jetak Rt. 002/007, Dagen, Jaten, Karanganyar HP. 082137665248 Jl. Teratai 6 no. 20 Rt. 03/09 Mangkubumen Wetan Solo 57139 HP. 085642233200 Dk. Sulurejo Rt. 06/09 Desa Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar HP. 083866433089


129

BUKU PEDOMAN S1

29.

Sukardi PBL

Kaliwuluh Lor Rt.03/13 Kebakkramat Karanganyar HP. 085867193118

30.

Tumini PBL

Pucangsawit Rt. 01/11 Kel. Pucang Sawit Kec. Jebres Surakarta

31.

Suyanto PBL

32.

Muhammad Syaifudin A.Md PBL Aditya Gunawan, SH PBL

Jl. Cempaka No. 16 Rt. 02/Rw. 23 Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar HP. 085867297577 Dalangan RT24, Kliwonan, , Masaran, Sragen HP.085647007122 Puntukrejo RT.07/14 Mgringo Jaten Karanganyar HP.085728891807

33.

SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN NO 1

2

3

4

5

6

7

8

9

130

NAMA /NIP/GOL Enny Sarastri , S.H. III-d NIP. 196102241986032001 Hanani Sukismo Parwestri, S.H III-c NIP. 196402271987022004 Rindah Agfrie, S.H. III-b NIP. 197508031999032001 Eny Purwanti III-b NIP. 195802011979032002 Suwahmi III-b NIP. 196709301989022001 Novita Kus Rakhmayanti, S.H. III-b NIP. 197811022009102001 Y.Hari Suranto, S.H III-a NIP. 196803301990031002 Supriyanto I-b NIP. 196809102007101001 Rudi Yakup PBL

ALAMAT Jl. Malabar Barat IV/2 Mojosongo, Surakarta Telp. (0271) 852872, HP. 081329244524 Jl Kantil No. 8 Badran Surakarta Telp.(0271) 722293, HP. 081329009158 Ngadijayan Rt.03/Rw.04, Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo HP. 081329472775 [email protected] Mondokan Rt03/28 Jebres, Surakarta Telp. (0271) 638832 Kebaksari Rt. 05/II Jl. Simo, Kebakkramat, Karanganyar HP. 081548674393 Triyagan RT02/06, Mojolaban, Sukoharjo HP. 085229227276 Sudiroprajan Rt 01/01 Jebres Surakarta Telp. (0271) 661547, HP. 085642457885 Bibis RT 03/12, Jungke, Karanganyar. HP. 085642403413 Tunggul RT 01/RW 16, Telukan, Grogol, Sukoharjo. HP 085642207779


BUKU PEDOMAN S1

SUB. BAGIAN PENDIDIKAN NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. 15.

NAMA /NIP/GOL Joko Susilo, SAP III-c NIP. 19661027198702 1 003 Joko Susilo, ST III-b NIP. 197805142002121003 Dian Hapsari, S.Sos III-b NIP. 19810719200501 2 001 Haryanto, S.IP III-b NIP. 19790406200112 1 002 Tulus Ida Widayati, A.Md III-a NIP. 197303212003122 001 Ari Sumargono II-c NIP. 19701222200501 1 001 Nurdin W. II-b NIP. 19740304200701 1 001 Siti Rahayu Warastuti II-b NIP. 19790201200701 2 001 Suyono II-a NIP. 19610220198102 1 001 Drs. Wahyono II-b NIP. 19661126200910 1001 Ngadino II-b NIP. 19750525 200910 1 1001 Sriyanto I-d NIP. 196703242007011001 Suparno I-c NIP. 19841223200910 1001 Arif Syafrudin, A.Md PBL Hermawan Pribadi S, S.Sos PBL

ALAMAT Joho Rt.06/Rw.X, Manahan Solo 57139 HP. 081548507727 Lemah Abang Rt. 03/Rw. 04, Dibal, Ngemplak, Boyolali HP. 081328430999 Tohudan wetan Rt 06/III Colomadu Karanganyar Telp. (0271) 715067, [email protected] HP. 081329229449 Triyagan Rt 2/6 Mojolaban Sukoharjo 57554 Telp. (0271) 6820115, HP. 085229042461 Jl. Sembungan Raya No.04, Perum Jaten Permai Jaten, Karanganyar HP.08122984090 Karanganyar Rt. 3/XI, Palur, Mojolaban, Sukoharjo. Telp. 0271-5809782 Gulon Rt.01/21 Jebres, Surakarta HP. 085647275597 Mangkunegaran Rt.3 / VI. Solo 57131 HP. 085788636969 Sawahkarang, RT 04/23 Jebres Surakarta 57126 HP. 081393951424 Malangjiwan RT05/02, Colomadu, Karanganyar HP. 081802532206 Blembem Rt 03/04 Gaman Dompo Kec. Karanganyar, Karanganyar HP. 085328274131 Krembyongan Rt.03/05 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta Telp. 085640052764 Manggung RT03/07, Cangakan, Karanganyar HP.081548438305 Bayan, Rt. 04/VII, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta. HP. 085229927282 Kadirejo Rt. 01/I, Gandekan, Jebres, Surakarta


131

BUKU PEDOMAN S1

SUB. BAGIAN KEMAHASISWAAN NO 1

2

3

NAMA /NIP/GOL Barsedyani III-b NIP. 196011161982032001 Sutarno III-b NIP. 196605211987021001 Sukimo III-a NIP. 19630521198702109

ALAMAT Semanggi RT.01/X Surakarta Telp. (0271) 669472, HP. 085869545545 Puntukrejo Rt. 07/14 Ngringo, Jaten, Karanganyar HP. 085728689485 Plosokerep Rt.03/XI Ngringo, Jaten Karanganyar Telp. 8200731, HP. 085727821510

STAF ADMINISTRASI PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM UNS NO 1.

NAMA/NIP/GOL Diah Suryani, S.P. PBL

2.

Rino Martino, S.Sos PBL

3.

Yurisma Taufiq, S.E PBL

4.

Lely Annisa Suci, S.Hut PBL Priyo Nugroho PBL

5. 6.

Dinar Jati Nugrahaeni, SH PBL

7.

Ananditya Satriatama, SAB PBL

132

ALAMAT / EMAIL Bendosari RT 04/1, Sawit, Boyolali HP.081329033529, [email protected] Perum Bolon Asri A-9 Bolon, Colomadu, Karanganyar Hp. 081548463849 Banyuanyar No.11 RT02/RW 12, Surakarta, [email protected] HP.081578010417 Banaran RT 01/RW01, Pabelan, Sukoharjo Telp085643163436 Jl. Sembungan Raya No.74 JPl, Jaten, Karanganyar HP. 085727387232 Purwodiningratan RT 04/3 Jebres Surakarta 57128 [email protected] HP 085647082140 Perum Candi Gebang N3 Jetis Wedomartani Ngemplak [email protected] HP 085643965182

TUGAS Adm S3 Ilmu Hukum Adm S2 Ilmu Hukum Adm S2 Notariat

Adm S2 Ilmu Hukum Pengemudi S2/S3 Ilmu Hukum


Adm S2 Notariat

Adm S3 Ilmu Hukum

BUKU PEDOMAN S1 BAB I PENDAHULUAN A. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA FAKULTAS HUKUM UNS

Recommend Documents