SEJARAH PEMILU DI INDONESIA Muchamad Ali Safa’at
Awal Kemerdekaan • • •
•
•
Anggota KNIP 200 orang berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 1946 tentang Pembaharuan KNIP (100 orang wakil daerah, 60 orang wakil organisasi politik, dan 40 orang ditunjuk Presiden). Maklumat Pemerintah 3 November 1945 Pemilu pada bulan Januari 1946. UU 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Komite Nasional Pusat mengatur tentang pemilihan anggota Komite Nasional Pusat. Anggota KNIP terdiri dari 200 orang yang terbagi menjadi a) 110 orang yang ditetapkan menurut pemilihan daerah; b) 60 orang wakil-wakil perkumpulan politik; dan c) 30 orang yang ditunjuk Presiden. Pemilu memilih 110 orang anggota kategori pertama. Pemilihan dilakukan secara bertingkat, yaitu 110 orang anggota Komite Nasional Pusat dipilih oleh pemilih-pemilih yang disebut dengan badan pemilih. UU Nomor 27 Tahun 1948 diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1949, DPR terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas penghitungan setiap 300.000 jiwa penduduk WNI mempunyai seorang wakil. Pemilihan ditentukan menurut perwakilan berimbang atau susunan perwakilan berimbang dengan basis daerah pemilihan, dengan mekanisme pemilihan bertingkat. Pada tahap pertama, pemilih umum memilih pemilih pada tingkat kelurahan yang jumlahnya sama dengan angka yang diperoleh dengan membagi jumlah penduduk WNI di kelurahan dengan angka 250. Selanjutnya, para pemilih inilah yang memilih anggota DPR dengan cara memilih salah satu calon perseorangan atau calon dari suatu daftar calon. Penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan calon yang memenuhi bilangan pembagi pemilih. Apabila belum semua kursi terbagi, penentuan calon terpilih dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
PEMILU
PEMILU DI INDONESIA PERBANDINGAN PEMILU DI INDONESIA DASAR
SISTEM
1955
UU 7/1953
Proporsional daftar terbuka
1971
UU 15/1969
Proporsional daftar tertutup
1977
UU 15/1969 jo UU 5/1975
Proporsional daftar tertutup
1982
UU 15/1969 jo UU 2/1980
1987
1992
1997
1999
UU 15/1969 jo UU 1/1985
UU 15/1969 jo UU 1/1985
UU 15/1969 jo UU 1/1985
UU 3/1999 UU 12/2003
2004 UU 23/2003 UU 10/2008
2009 UU 42/2008
Proporsional daftar tertutup
Proporsional daftar tertutup
Proporsional daftar tertutup
Proporsional daftar tertutup
PENYELENGGARA
Panitia Pemilihan Indonesia ditunjuk Presiden Pemerintah. Presiden Membentuk LPU Pemerintah. Presiden Membentuk LPU Pemerintah. Presiden Membentuk LPU Terdapat Panwas Pemerintah. Presiden Membentuk LPU Terdapat Panwas Pemerintah. Presiden Membentuk LPU Terdapat Panwas Pemerintah. Presiden Membentuk LPU
PENETAPAN PPI
1.
Pelanggaran Pidana
LPU
1.
Pelanggaran Pidana
PPI
1. 2.
Pelanggaran Pidana Keberataan Penetapan
PPI
1. 2.
Pelanggaran Pidana Keberataan Penetapan
PPI
1. 2.
Pelanggaran Pidana Keberataan Penetapan
PPI
1. 2.
Pelanggaran Pidana Keberataan Penetapan
PPI
1. 2.
Pelanggaran Pidana Keberataan Penetapan
1.
Pelanggaran Pidana
KPU
1. 2. 3.
Pelanggaran Pidana Pelanggaran Administratif Perselisihan Hasil
KPU
1. 2. 3.
Pelanggaran Pidana Pelanggaran Administratif Perselisihan Hasil
Terdapat Panwas KPU
KPU
Panwas
(Presiden)
Proporsional daftar tertutup Proporsional daftar terbuka (DPR, DPRD) Distrik Berwakil banyak (DPD) Proporsional daftar terbuka (DPR, DPRD) Distrik Berwakil banyak (DPD)
KPU Panwas KPU Panwas
SENGKETA
HASIL PEMILU 1955 • 27 partai politik yang memperoleh kursi di DPR • Sepuluh besar partai politik: – – – – – – – – – –
PNI 57 kursi, Masjumi 57 kursi, NU 45 kursi, PKI 39 kursi, PSII 8 kursi, Parkindo 8 kursi, Partai Katolik 6 kursi, PSI 5 kursi, IPKI 4 kursi, Perti 4 kursi.
HASIL PEMILU 1955 • Konstituante: – – – – – – – – – –
PNI 119 kursi, Masjumi 112 kursi, NU 91 kursi, PKI 80 kursi, PSII 16 kursi, Parkindo 16 kursi, Partai Katolik 10 kursi, PSI 10 kursi, IPKI 8 kursi, Perti 7 kursi.
PEMILU 1971 • Pemilu ini diikuti oleh 10 organisasi peserta pemilu. – – – – – – – – – –
Golkar 34.348.673 suara atau 62,82% (236 kursi), NU 10.213.650 suara atau 18,68% (58 kursi), Parmusi 2.930.746 suara atau 5,36% (24 kursi), PNI 3.793.266 suara atau 6,93% (20 kursi), PSII 1.308.237 suara atau 2,39% (10 kursi), Parkindo 733.359 suara atau 1,34% (7 kursi), Partai Katolik 603.740 suara atau 1,1% (3 kursi), Perti 381.309 suara atau 0,69% (2 kursi), IPKI 338.403 suara atau 0,61% (0 kursi), Murba 48.126 suara atau 0,08% (0 kursi).
PEMILU 1977 • PPP 18.743.491 suara (99 kursi), • Golkar 39.750.096 suara (232 kursi), • PDI 5.504.757 (29 kursi).
PEMILU 1982 • Golkar 48.334.724 suara atau 242 kursi DPR. • PPP 20.871.880 suara atau 94 kursi DPR. • PDI 5.919.702 suara atau 24 kursi DPR.
PEMILU 1987 • Golongan Karya 62.783.680 suara atau 299 kursi DPR. • PPP 13.701.428 suara atau 61 kursi DPR. • PDI 9.384.708 suara atau 40 kursi DPR.
PEMILU 1992 • Golkar 66.599.331 suara atau 282 kursi DPR. • PPP 16.624.647 suara atau 62 kursi DPR. • PDI 14.565.556 suara atau 56 kursi.
PEMILU 1997 • Golkar 84.187.907 suara atau 325 kursi DPR. • PPP 25.340.028 suara atau 89 kursi DPR. • PDI 3.463.225 suara atau 11 kursi DPR.
PEMILU 1999 • Pemilu 1999 menghasilkan 21 partai yang memperoleh kursi di DPR. • Terdapat 6 partai memperoleh kursi DPR di atas 10 kursi, – – – – – –
PDIP (153), Golkar (120), PPP (58), PKB (51), PAN (34), PBB (13).
PEMILU 2004 • Pemilu 2004 menghasilkan 17 partai yang memperoleh kursi di DPR. • 10 partai memperoleh lebih dari 10 kursi, – – – – – – – – – –
Partai Golkar (127), PDIP (109), PPP (58), PD (55), PAN (53), PKB (52), PKS (45), PBR (14), PDS (13), PBB (11).
• Berdasarkan persyaratan electoral threshold sebesar 3% dari jumlah kursi DPR atau 4% dari jumlah kursi DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang tersebar di ½ jumlah provinsi atau kabupaten/kota, terdapat 7 partai yang lolos electoral threshold, yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, PD, PKS, dan PAN.
No.
Nama Parpol
Perolehan Suara
Perolehan DPR
1
Partai Hati Nurani Rakyat
3.922.870
18
2
Partai Karya Peduli Bangsa
1.461.182
0
3
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
745.625
0
4
Partai Peduli Rakyat Indonesia
1.260.794
0
5
Partai Gerakan Indonesia Raya
4.646.406
26
6
Partai Barisan Nasional
761.086
0
7
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
934.892
0
8
Partai Keadilan Sejahtera
8.206.955
57
9
Partai Amanat Nasional
6.254.580
43
10
Partai Perjuangan Indonesia Baru
197.371
0
11
Partai Kedaulatan
437.121
0
12
Partai Persatuan Daerah
550.581
0
13
Partai Kebangkitan Bangsa
5.146.122
27
14
Partai Pemuda Indonesia
414.043
0
15
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
316.752
0
16
Partai Demokrasi Pembaruan
896.660
0
17
Partai Karya Pembangunan
351.440
0
18
Partai Matahari Bangsa
414.750
0
19
Partai Penegak Demokrasi Indonesia
137.727
0
20
Partai Demokrasi Kebangsaan
671.244
0
21
Partai Republik Nusantara
630.780
0
22
Partai Pelopor
342.914
0
23
Partai Golongan Karya
15.037.757
107
24
Partai Persatuan Pembangunan
5.533.214
37
PEMILU 2009
Kursi
