NEGARA DAN WARGA NEGARA Muchamad Ali Safa’at
NEGARA DEMOKRASI DAN HUKUM Rakyat
Warga Negara
Kons>tusi
Organ Negara
Kehidupan berbangsa dan bernegara
Hukum dan Aturan
Adminitrasi negara dan Pemerintahan
Rakyat Yang Berdaulat
PERJANJIAN SOSIAL
Cons>tuent power
Perjanjian ter>nggi, hukum dasar
Kons>tusi Tiga elemen kesepakatan dalam kons>tusi: 1. tujuan atau cita-‐cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government). à HAM 2. the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government). 3. bentuk ins>tusi-‐ins>tusi dan prosedur-‐prosedur ketatanegaraan (the form of ins8tu8ons and procedures).
PENGERTIAN NEGARA • John Locke (1632-‐1704) dan Rousseau (1712-‐1778) Badan atau organisasi hasil perjanjian masyarakat.
• Max Weber
Monopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
• Roger F. Soltau
Alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-‐persoalan bersama, atas nama masyarakat.
• J.H.A. Logemann
Organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan sesuatu (berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan, atau lapangan kerja) dalam masyarakat.
UNSUR-‐UNSUR NEGARA • Kons>tu>f – Rakyat – Wilayah – Pemerintahan yang berdaulat
• Deklara>f – Pengakuan De Facto – Pengakuan De Jure
SIFAT NEGARA • Memaksa • Monopoli • Totalitas
TEORI TUJUAN NEGARA • Kekuasaan • Perdamaian Dunia • Jaminan Hak dan Kebebasan
FUNGSI NEGARA • Anarchism Less state, just to keep secure.
• Individualism – Liberal Night watcher, not interven>on, keep save and order.
• Socialism Broader state func>on for public welfare.
FUNGSI NEGARA • Liberalism
To protect individual rights, for the greatest happines of the greatest number.
• Communism
Instrument of class struggle
• Sindicalism (Guild Socialism)
Limited state, give power to the trade/labor union.
• Fascism
Unlimited state
FUNGSI NEGARA (INTERNAL) • Pembentukan hukum • Pelaksanaan hukum • Peradilan
KONSEP NEGARA HUKUM • Rechsstaat – Perlindungan HAM – Pembagian Kekuasaan – Pemerintah berdasarkan UU – Peradilan Tata Usaha Negara
• Rule of Law – Supremasi hukum – Persamaan dihadapan hukum – Due process of law
NEGARA HUKUM PANCASILA • Menjaga integrasi bangsa dan negara • Mewujudkan demokrasi dan nomokrasi • Mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. • Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadaban.
PERAN WARGA NEGARA • Peran Pasif
kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-‐ undangan yang berlaku.
• Peran Ak>f
Ak>vitas warga negara untuk terlibat dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik.
• Peran Posi>f
Ak>vitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup.
• Peran Nega>f
Ak>vitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.
HAK WARGA NEGARA SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 • Pasal 27 Ayat (1): ’Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan >dak ada kecualinya’; • Pasal 27 Ayat (2) :‘Tiap-‐>ap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’; • Pasal 28 : ‘Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-‐undang’; • Pasal 29 Ayat (2) : ‘Negara menjamin kemerdekaan >ap-‐>ap penduduk untuk memeluk agamanya masing-‐masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu’; • Pasal 30 Ayat (1) : ‘Tiap-‐>ap warga negara berhak dan wajib ikut serfa dalam usaha pembelaan negara’; • Pasal 31 Ayat (1) : ‘Tiap-‐>ap warga negara berhak mendapat pengajaran’; • Pasal 34 yang berbunyi, ‘Fakir miskin dan anak-‐anak yang terlantar diperlihara oleh negara’.
HAK WARGA NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD 1945 • HAK SIPIL: SETIAP ORANG MEMILIKI: 1. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya; 2. Hak bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, >dak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan; 3. Hak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan; 4. Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; 5. Kebabasan memiliki keyakinan, pikiran, dan ha> nurani; 6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 7. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan; 8. Hak untuk >dak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; 9. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; 10. Hak atas status kewarganegaraan; 11. Hak untuk bertempat >nggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya; 12. Hak memperoleh suaka poli>k; 13. Hak bebas dari segala bentuk perlakuan diskrimina>f dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskrimina>f tersebut.
HAK POLITIK • Se>ap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan; • Se>ap warga negara berhak berpar>sipasi dalam pemerintahan • Se>ap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat; • Se>ap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-‐jabatan publik;
HAK EKOSOB • Se>ap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan; • Se>ap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan; • Se>ap orang berhak mempunyai hak milik pribadi; • Se>ap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat; • Se>ap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; • Se>ap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran; • Se>ap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia; • Negara menjamin penghormatan atas iden>tas budaya dan hak-‐hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan >ngkat peradaban bangsa-‐bangsa; • Negara mengakui se>ap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
HAK KHUSUS DAN HAK ATAS PEMBANGUNAN •
• • • • • •
Se>ap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama; Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional; Hak khusus yang melekat pada diri perempuan uang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum; Se>ap anak berhak atas kasih sayang, perha>an, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya; Se>ap warga negara berhak untuk berperan-‐serta dalam pengelolaan dan turut menikma> manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam; Se>ap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; Kebijakan, perlakuan atau >ndakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-‐undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan >ngkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskrimina>f dengan kelompok-‐kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut >dak termasuk dalam penger>an diskriminasi.
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB • Se>ap orang wajib menghorma> hak asasi manusia orang lain dalam ter>b kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; • Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, se>ap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-‐undang dengan maksud semata-‐mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-‐nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan keterFban umum dalam masyarakat yang demokraFs; • Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-‐hak asasi manusia;
HUKUM HAK WARGA NEGARA UUD 1945 Tap MPR Nomor III/1998 UU NO 39 TAHUN 1999 UU NO 26 TAHUN 2000 UU NO 7 TAHUN 1984 (RATIFIKASI CEDAW) UU NO TAHUN 1998 (RATIFIKASI KONVENSI ANTI PENYIKSAAN) • UU NO. 29 TAHUN 1999 (RATIFIKASI KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RASIAL). • • • • • •
• UU NO. 11 TAHUN 2005 (RATIFIKASI ICESCR) • UU NO. 12 TAHUN 2005 (RATIFIKASI ICCPR) • UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA • KEPPRES NO. 36 TAHUN 1990 (RATIFIKASI KONVENSI HAK ANAK)
