KONSTITUSI SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM Muchamad Ali Safa’at
KEDAULATAN RAKYAT DAN KONSTITUSI Rakyat Yang Berdaulat
PERJANJIAN SOSIAL
Constituent power
Perjanjian tertinggi, hukum dasa
Konstitusi Tiga elemen kesepakatan dalam konstitusi: 1. tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government). 2. the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government). 3. bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures).
KONSTITUSIONALISME PAHAM ATAU KEPERCAYAAN YANG MENJADI SPIRIT BERNEGARA YANG MENENTUKAN KARAKTERISTIK PENYELENGGARAAN NEGARA
KONSTITUSIONALISME MODERN CJ Bax dan van der Tang: 1. A state must be founded upon law. Power exercised within state should conform to definite legal rules and procedures. 2. Institutional structure of gov. Should ensure that power resides with, or is divided among, different branches which mutually control their exercise power and which are obliged to co-operate. 3. The relationship between the government and the individual members of society should be regulated in such manner that it leaves the latter’s basic rights and freedoms unimpaired.
KONSTITUSIONALISME MODERN • By creating basic principles of justice and individual rights policed by court who independent of government. • By splitting up power between different government bodies to ensure that no one person has too much power. • By adopting representative institutions of government that chosen and can be remove by the people. • By providing for direct participation by the people in the process of government decision-making.
FUNGSI KONSTITUSI A NATIONAL SYMBOL ÆSymbol of Unity ÆMajesty of the Nation ÆCenter of Ceremony
CIVIL RELIGION ÆTool of political, economic, and social control ÆTool of political, economic, and social engineering and reform
MATERI MUATAN KONSTITUSI SRI SOEMANTRI Pengaturan Perlindungan HAM dan Hak Warga Negara; Pengaturan Susunan Ketatanegaraan; Pembatasan dan Pembagian Tugas Ketatanegaraan.
BAGIR MANAN Dasar-dasar Jaminan terhadap hak dan kewajiban penduduk atau warga negara; Dasar-dasar susunan atau organisasi negara; Dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga negara; dan Identitas negara seperti bendera dan bahasa nasional.
MATERI MUATAN Tujuan Negara; Dasar Penyelenggaraan Negara; Hak Asasi Manusia; Hak Konstitusional Warga Negara; Kedudukan,Wewenang, dan Pembentukan/Pengisian Lembaga Negara; Mekanisme penyelenggaraan negara (Pemerintahan, Pembentukan UU, Kekuasaan Kehakiman); Mekanisme Partisipasi Masyarakat (Pemilu). Identitas dan simbol negara. Wilayah Negara. Mekanisme pembentukan/perubahan UUD.
KARAKTERISTIK MATERI Nilai, cita, paham, ideologi, prinsip dasar. Norma abstrak sebagai pedoman dasar penyusunan aturan. Norma berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Norma dasar yang mengatur prosedur-prosedur kenegaraan.
HIRARKI NORMA Norma tetap valid sepanjang belum dinyatakan invalid dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. (Prinsip legitimasi). Prinsip legitimasi ini tidak berlaku pada kasus revolusi atau juga disebut dengan coup d’Etat. resepsi (reception): tata aturan yang baru menerima, atau mengadopsi, norma dari tata aturan lama.
MATERI KONSTITUSI Organ Prosedur Ius Constituendum: Positif Negatif
Otoritas Pembentukan Hukum Otoritas Administratif Otoritas Peradilan
POLITIK HUKUM INDONESIA MENURUT KONSTITUSI (Bernard L. Tanya) Dalam Hidup Berbangsa Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan.
Dalam Hidup Bermasyarakat Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Dalam Hidup Bernegara Berkedaulatan rakyat berdasar kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan.
Dalam Hidup Beragama Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
POLITIK HUKUM PANCASILA (Mahfud MD) hukum bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi. hukum didasarkan pada demokrasi dan nomokrasi sekaligus. hukum ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. hukum didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban yakni hukum yang tidak mengistimewakan atau mendiskrimasi kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemelukan agama.
