PENATAAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
TUJUAN efek;vitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; • memelihara keunikan adat is;adat, tradisi, dan budaya Daerah. • • • • •
PENATAAN DAERAH • Pembentukan Daerah – Pemekaran Daerah • Pemecahan Daerah • Penggabungan Bagian Daerah
– Penggabungan Daerah
• Penyesuaian Daerah – perubahan batas wilayah Daerah; – perubahan nama Daerah; – pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi; – pemindahan ibu kota; dan/atau – perubahan nama ibu kota.
PEMEKARAN DAERAH
Daerah Awal
Daerah persiapan
Daerah baru
PERSYARATAN
DASAR
KEWILAYAHAN
ADMINISTRATIF
KAPASITAS DAERAH
PERSETUJUAN
KEWILAYAHAN • Luas wilayah minimal (Pulau dan kepulauan à PP) • jumlah penduduk minimal; • batas wilayah; • Cakupan Wilayah(Prop= 5 kab/kota, Kab= 5 kec, Kota= 4 kec); • batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan (Prop= 10 tahun, Kab/kota= 7 tahun, kec= 5 tahun).
KAPASITAS DAERAH kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat • Geografi (lokasi ibu kota, hidrografi, kerawanan bencana); • Demografi (kualitas SDM, distribusi penduduk); • Keamanan (;ngkat kriminalitas, konflik sosial); • sosial poli;k, adat, dan tradisi (par;sipasi poli;k, kohesivitas sosial, keormasan); • potensi ekonomi (pertumbuhan ekonomi, keunggulan); • keuangan Daerah (kapasitas PAD induk, potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan, dan pengelolaan keuangan dan aset Daerah); • kemampuan penyelenggaraan pemerintahan (aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, pelayanan dasar kesehatan, pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai ASN di Daerah induk, dan rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah Persiapan).
PERSYARATAN ADMINISTRATIF • PROVINSI
– persetujuan DPRD kab/kota dengan bupa;/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan – persetujuan DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk.
• KABUPATEN/KOTA
– keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kab/kota; – persetujuan bersama DPRD kab/kota induk dengan bupa;/ wali kota Daerah induk; dan – persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kab/ kota yang akan dibentuk.
DAERAH PERSIAPAN
GUBERNUR MENGUSULKAN PADA PEMERINTAH PUSAT, DPR, ATAU DPD
PEMERINTAH MENILAI PEMENUHAN PERSYARATAN DASAR KEWILAYAHAN DAN ADMINISTRATIF HASIL DISAMPAIKAN KE DPR DAN DPD
MEMENUHI SYARAT: PEMERINTAH MEMBENTUK TIM KAJIAN INDEPENDEN DG PERSETUJUAN DPR DAN DPD UNTUK MENILAI SYARAT KAPASITAS DAERAH. HASIL KAJIAN DIKONSULTASIKAN DG DPR DAN DPD UNTUK PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN
DAERAH PERSIAPAN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH JANGKA WAKTU 3 TAHUN
DAERAH BARU
DAERAH PERSIAPAN
EVALUASI AKHIR (3 TAHUN)
DAERAH BARU DITETAPKAN DENGAN UU
PENGGABUNGAN DAERAH • DASAR – kesepakatan Daerah yang bersangkutan; atau – hasil evaluasi Pemerintah Pusat (dalam hal daerah ;dak mampu menjalankan otonomi daerah)
• PERSYARATAN – Dasar Kapasitas Daerah – Administra;f
PENGGABUNGAN DAERAH
GUBERNUR MENGUSULKAN PADA PEMERINTAH PUSAT, DPR, ATAU DPD
PEMERINTAH MENILAI PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF HASIL DISAMPAIKAN KE DPR DAN DPD
MEMENUHI SYARAT: PEMERINTAH MEMBENTUK TIM KAJIAN INDEPENDEN DG PERSETUJUAN DPR DAN DPD UNTUK MENILAI SYARAT KAPASITAS DAERAH. HASIL KAJIAN DIKONSULTASIKAN DG DPR DAN DPD UNTUK PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN
PENGGABUNGAN DAERAH DAERAH BARU DITETAPKAN DENGAN UU
PENYESUAIAN DAERAH • perubahan batas wilayah Daerah (UU); • perubahan nama Daerah; • pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi; • pemindahan ibu kota; dan/atau • perubahan nama ibu kota.
KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL • Pembentukan Daerah
– Perbatasan, pulau terluar – Atas kajian pemerintah dikonsultasikan dengan DPR dan DPD – Melalui daerah persiapan selama 5 tahun
• Penyesuaian daerah • Desain Besar Penataan Daerah
– Pemerintah Pusat menyusun strategi penataan Daerah (Desain Besar Penataan Daerah à PP) disampaikan pada DPR dan DPD. – memuat perkiraan jumlah pemekaran Daerah pada periode tertentu, dijadikan acuan dalam pemekaran Daerah baru.