Sejahtera Bersama Koperasi

Edisi Triwulan II, 2013

Mendorong Hilirisasi Karet

Sejahtera Bersama Koperasi www.indagkopkaltim.info

Daftar Isi Edisi Triwulan II 2013

7 Prolog 12 Menuju Lahirnya Ekonomi Asean

Masyarakat

Laporan Utama

20 Prestasi Mantan Atlet Bulutangkis yang Berdayakan Petani Karet dan Rotan

Selangkah lagi Menuju Provinsi Penggerak koperasi

22 Teknologi Mesin Pembibitan Benih Padi Hemat lahan 24 Kajian Perencanaan Pengembangan Industri Manufaktur Berbasis SDA

9

Pencanangan Kalimantan Timur sebagai Provinsi Penggerak Koperasi semakin mendekati tengat w aktu yang ditargetkan.

28 Kajian Teknis Penguatan Daya Saing IKM di Kalimantan Timur

32 Kelembagaan Pengembangan Koperasi Pacu Perdagangan di Perbatasan Kaltim 35 Ekonomi Bisnis Prancis Jajaki Peluang Kerja Sama dan Investasi di Kaltim 36 Perusda Pasar Mendesak Direalisasikan 37 Konsumsi, Investasi dan Pilkada Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 41 Potensi Daerah Kaltim Miliki Potensi Pengembangan Rumput Laut yang Menjanjikan 43 Investasi Wawancara Ketua Dewan Penurus

Provinsi Asosiasi Pengusaha Kaltim M. Slamet Brotosiswoyo

Perizinan, Infrastruktur, dan SDM Jadi Kendala Masuknya Investasi

16 Kaltim Dorong Hilirisasi Karet

Sistem Resi Gudang, Cegah Permainan Harga Tengkulak Karet Sudah 3 bulan, Subur (40 tahun), menjual satu ton hasil karet kentalan mentah setiap pekan kepada tengkulak dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, padahal, dia dapat menjual sampai dua ton.

45 Industri Potensi Melimpah Bisnis Rotan Menanti Dukungan INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan II 2013

3

47 Inovasi Sambut Pasar Bebas Prioritaskan Mutu Barang Ekspor 49 52

Produk Unggulan Ulap Doyo Penyelamat Desa Tanjung Isuy Profil Melatih Mental Masiswa Jadi Entrepreneur Handal

54

Hasendra Gallery, Dari Produk Lokal Hingga Daerah Lain

61 Pernik Usaha BON’Le Produk Olahan Ikan Lele, Bergizi Tinggi 64 Opini Model Pemanfaatan Batubara Untuk Energi Listrik di Kaltim 68 Konsumen Lindungi Konsumen dengan Tera Ulang 74 Ekspor Impor Kilap Emas Hitam Tak Bertahan Lama

71

77 Apa & Siapa

Disperindagkop Bangun Gedung Metrologi

79 Suara Daerah Kerajinan Khas Berkembang Meski Modal Terbatas 82 85

Lintas Sektor Sulitnya Naikkan Inflasi Kebijakan Keberadaan Jamkrida Kaltim untuk Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

90 Wirausaha

92 Tips & Trik 94 Peristiwa Sasar Mahasiswa dan Pemuda, Kaltim Akan Cetak 1.000 Wirausaha 97 Lensa Foto

4

INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan II 2013

Modal Nekad Jadikan Rudy Setiawan Bos Restoran Dandito

Pengantar Redaksi

Sinergitas Industri Perdagangan Koperasi Assalamualaikum Wr Wb Daerah, menyusul terbentuknya PT Jamkrida Kaltim. Berkembangnya koperasi penyangga yang mengeSenang rasanya kami dapat kembali menyapa pem- lola sistem resi gudang dan akses modal yang kian luas, baca sekalian. Pada edisi kali ini, seperti biasa kami saji tentu memperkuat langkah hilirisasi industri yang dikan aneka laporan kegiatan dan perkembangan seputar tempuh daerah ini guna meraih kesejahteraan bersama. dunia industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil Pada bagian lain, kami juga mengulas perkembang dan menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Timur an dan potensi industri karet di Kutai Barat, Kaltim (Kaltim). hingga pengembangan Ulap Doyo sebagai produk Dengan semangat peringatan Hari unggulan budaya lokal. Pemerintah daerah ini Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-66 di Dalam upaya mendukung Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 12 pengembangan hilirisasi industri memacu berkembangnya Juli 2013, kami pun menjadikan tema pe koperasi yang memanfaat- di daerah ini, kami juga meng ringatan Harkopnas ‘Sejahtera Bersama kan atau mengelola sistem ulas mengenai langkah kebijakan Koperasi’ sebagai judul utama edisi Triwupemerintah terkait larangan ekspor resi gudang. Badan usaha lan II/2013 Media Indagkop Kaltim. produk pertambangan yang akan koperasi ini setidaknya Tema ini diharapkan dapat men berlaku per Januari 2014. memiliki peran sebagai dorong semua insan dan penggerak Pada rubrik Kebijakan, kami saji koperasi untuk memacu berkembang- badan penyangga, baik itu kan kabar terkini mengenai ber nya ekonomi rakyat di seluruh Tanah Air, operasinya PT Jamkrida Kaltim, koperasi karet, rotan dan tak terkecuali Kaltim. Kaltim telah menlengkap dengan susunan direksi. komoditas lainnya. canangkan sebagai Provinsi Penggerak Sementara itu, pada rubrik PoKoperasi. tensi Daerah kami ulas program Pemerintah daerah ini memacu berkembangnya pengembangan potensi rumput laut di Nunukan, Kaltim. koperasi yang memanfaatkan atau mengelola sistem Kami sangat berharap seluruh sajian pada edisi Triwuresi gudang. Badan usaha koperasi ini setidaknya me lan II/2013 ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat miliki peran sebagai badan penyangga, baik itu koperasi bagi para pembaca sekalian. Akhirul kata kami ucapkaret, rotan dan komoditas lainnya. kan selamat menyimak dan terima kasih. Selamat Hari Dengan mengelola sistem resi gudang, koperasi Koperasi Nasional ke-66. Jayalah Koperasi Indonesia. dapat mencegah permainan harga komoditas oleh tengkulak dan terciptanya stabilisasi harga. Wassalam. Untuk mendorong langkah tersebut, akses permodal an koperasi diperluas melalui program Penjaminan Kredit Tim Redaksi Redaksi: Pemimpin Umum/Redaksi : H. Mohammad Djailani Wakil Pemimpin Umum : Hj. Rosmalia Idrus Redaktur Pelaksana : Restiawan Baihaqi Anggota redaksi : H. Susilo Widodo, Rodi Anhadi, H.Erwinsyah, H.M. Yunus, H. Amanullah Ramli, M.Adil Safiin SE Editor : Roni Suhendra , Henny Purwaningsih , Ali Wardhana Desy Indrastuti, Hera Nuraeni, A. Fais,Yanuar, Boy Heriawan, Tria Warman Fotografer : Fathurachman, Aspul Anwar

Alamat Redaksi: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim Jl. Basuki Rahmat No.55 Samarinda 75117, Telp: (0541) 742482, 206335, 736993, Fax: (0541) 742495


5

Surat Pembaca

Bimbingan Bagi UKM Assalamualaikum Wr Wb Bagaimana caranya agar usaha kecil yang kami jalankan mendapat kan bimbingan dari Dinas Perindag kop dan UMKM? Mohon informasi nya. Terima kasih. Wasalamualaikum Wr Wb Rina W. Balikpapan Jawab: Untuk mendapatkan bimbingan, ibu dapat menghubungi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperas dan UMKM tingkat kabupaten/kota setempat. Silahkan datangi pejabat yang bertugas membina UMKM, pada bidang koperasi dan UMKM, agar Ibu mendapatkan pembinaan atau informasi berkaitan lainnya. Sekian. Terima kasih.

Saya ingin bertanya apakah ada program terkait dana hibah bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP)? Mohon informasinya demi keber lang sungan perkoperasian. Terima kasih. Arman Samarinda Jawab: Program untuk KSP adalah program bantuan dana bagi pengembangan koperasi wanita/ Perkasa dan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan yang dananya bersumber dari APBN (Kementerian Koperasi dan UMKM). Apabila KSP ingin mengikuti program tersebut, silahkan untuk berkoordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi di Kab/Kota setempat. Demikian. Terima kasih atas per tanyaan dari saudara pembaca. (*)

Pelayanan UPTD BPSMB

Dana Hibah KSP Kepada Indagkop

6

Redaksi

Majalah

Assalamualaikum Wr Wb Dapatkah dijelaskan pelayanan


jasa apa saja yang dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPTD BPSMB)? Mohon infor masinya. Terima kasih. Gede Ari Tenggarong Jawab: Sesuai dengan tugas pokoknya, BPSMB melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kaltim di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang. Pelayanan jasa pengujian yang dilakukan di antaranya pengambil an contoh, pengujian contoh komoditi seperti lada, biji kakao, CPO dan lainnya, konsultasi teknis pengujian, penyuluhan, penilikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis mutu barang. UPTD BPSMB juga melakukan pelayanan jasa kalibrasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat langsung ke Jl. Letjen M.T Haryono No. 45 Samarinda, Kaltim, atau menghubungi ke nomor Telp/Fax (0541) 733731, dan ke E-mail [email protected].

Prolog

Kadis Perindagkop Kaltim H. Mohammad Djailani didampingi Kepala Perwakilan Bankaltim di Kutai Barat Sayid Hanafie dan Camat Sekolaq Darat Jenton, berdialog dengan komunitas koperasi karet di Kutai Barat.

Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah telah teruji kemampuannya sebagai pilar ekonomi. Ketika terjadi krisis ekonomi pada 1998 yang menyebabkan banyak perusahaan berskala besar serta perbankan gulung tikar, koperasi dan UMKM tetap eksis dan lepas dari badai krisis. Bahkan, justru sebagian dari mereka menikmati adanya dampak dari krisis ekonomi terutama yang berorientasi pada pasar luar negeri atau ekspor.

Koperasi Penyangga Mendorong Hilirisasi Produk Karet

K

arena itu, orientasi pembangunan akan ditujukan pada revitalisasi sektor pertanian dan perdesaan serta pengembangan sektor riil, khususnya koperasi dan UMKM. Alasannya, pemberdayaan sektor ini menjadi upaya strategis dalam rangka mewujudkan kesejahtera an masyarakat karena koperasi dan UMKM menjadi bagan terbesar dari aktifitas masyarakat.

Kaltim, sebagai daerah yang telah mencanangkan sebagai pro vinsi penggerak koperasi pada 2013, juga berupaya untuk mendorong arah pembangunan agar berdampak terhadap masyarakat luas seperti koperasi dan UMKM. Terbukti, dari data jumlah koperasi pada 2011 yang mencapai 5.517 unit dengan anggota 390.348 orang meningkat menjadi 5.611 unit dengan jumlah anggota


7

Prolog 391.426 orang pada 2012. Angka ini justru menjadi tantang an bagi pemerintah dan tentunya dengan partisipasi masyarakat agar kualitas koperasi yang ada semakin baik. Pembinaan, pelatihan, serta pembimbingan menjadi upaya maksimal pemerintah untuk dapat memajukan koperasi. Selain itu, akses kepada permodalan juga dibuka melalui lembaga penjaminan kredit daerah yakni PT Jamkrida kaltim. Namun, para anggota koperasi juga perlu mengubah paradigma pengelolaan koperasi yang selama ini berorientasi pada bujeting untuk diarahkan kepada pemberdayaan dana masyarakat yang dihimpun oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bank Kaltim). Ter catat baru 40% dana yang baru tersalurkan kepada masyarakat sehingga masih ada dana diam sebesar 60% yang masih bisa dimanfaatkan. Salah satu contohnya dengan membentuk badan penyangga un tuk menstabilkan harga komoditas yang rentan terpengaruh dan dipermainkan oleh tengkulak. Kutai Barat, sebagai contohnya, dengan hasil komoditas karet dan rotan tidak bisa meraup keuntungan ketika terjadi masalah harga seperti yang terjadi beberapa bulan terakhir. Harga karet dan rotan yang anjlok menjadikan petani tercekat oleh beban produksi yang harus ditanggung. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia perindustrian dan perdagangan, padahal disatu sisi, pemerintah daerah ingin menjadikan kutai barat sebagai pusat hilirisasi crumb rubber. Dalam upaya mengatasi kondisi tersebut dan mendorong hilirisasi karet maupun rotan, Gubernur Kaltim akan segera menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) yang membatasi ekspor atau perdagang an antar pulau, sehingga setidaknya komoditas tersebut sudah dipasarkan dalam bentuk setengah jadi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kaltim mendorong pengembangan sistem resi gudang yang dikelola 8

Apabila koperasi masih mengandalkan dana konvensional yang selama ini men jadi sumber permodal an seperti dana hibah, peningkatan kualitas koperasi akan lebih lambat untuk tereal isasi. oleh badan usaha koperasi. Melalui sistem resi gudang yang dikelola oleh koperasi, tiap anggota koperasi bisa memanfaatkannya guna mencegah permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak. Tercatat ada lima koperasi yang bisa didorong untuk memanfaatkan sistem ini yang terletak di Kecamatan Manoor Bulant, Kecamatan Sekolaq Darat, Kecamatan Linggang Bigung dan Desa Muara Bunyut, Kecamatan Melak. Adapun sumber modal yang dapat memanfaatkan pinjaman dari Bank Kaltim. Karena itu, dirinya


akan mengajak pemimpin cabang Bank Kaltim di Kutai Barat untuk melihat langsung potensi yang ada di daerah tersebut untuk dapat membuka akses pinjaman modal. Mengenai jaminannya, koperasi bisa memanfaatkan PT Jamkrida Kaltim yang telah dibentuk sesuai dengan Perda No. 09/2012 tentang pembentukan perseroan terbatas penjamin kredit. Sebagai presiden komisaris di PT Jamkrida Kaltim, kami mengharapkan agar peluang ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Apabila koperasi masih meng andalkan dana konvensional yang selama ini menjadi sumber permodalan seperti dana hibah, pening katan kualitas koperasi akan lebih lambat untuk terealisasi. Seluruh langkah tersebut diha rapkan mendukung upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kaltim, sehingga dapat menjadi solusi lapangan penanggulangan kemis kinan dan pembukaan lapangan pekerjaan, sebagaimana program prioritas pembangunan Pemprov Kaltim untuk pengentasan kemis kinan dan pengurangan angka pengangguran.

Laporan Utama

Selangkah Lagi Menuju Provinsi Penggerak Koperasi Pencanangan Kalimantan Timur sebagai Provinsi Penggerak Koperasi semakin mendekati tengat waktu yang ditargetkan.

K

arena itu, semua daerah yang diproyeksikan se bagai daerah penggerak koperasi pun memacu persiapan agar pencanangan tersebut tak lepas dari target yang direncanakan. Koperasi yang mengandalkan kebersamaan anggota sebagai penggerak utama usaha diharapkan menjadi pilar perekonomian di Kaltim. Namun, memang disadari bah wa gambaran koperasi masih me rupakan bayang samar yang belum bisa diterima masyarakat. Pemberitaan media mengenai hilangnya dana koperasi, keberadaan koperasi yang tidak jelas dan berbagai kasus yang menimpa

koperasi memberikan citra negatif yang dosanya harus ditanggung segenap civitas perkoperasian Indonesia. Realita ini tidak hanya membenamkan institusi koperasi namun juga menghilangkan kepercayaan publik terhadap koperasi. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Disperindagkop Kaltim Rodi Ahmadi mengatakan melalui revitalisasi koperasi mindset anggota koperasi tersebut perlu diubah agar menjadi lebih mandiri agar mampu menjadikan lembaga usaha ini memberi hasil positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kaltim. Berdasarkan data, jumlah kope rasi pada 2011 mencapai 5.517 unit dengan anggota 390.348 orang. Angka tersebut bertambah pa da 2012 menjadi 5.611 unit dengan jumlah anggota 391.426 orang. Pasca Kabupaten Kutai Barat yang telah resmi menjadi Kota Penggerak Koperasi pada 2010, Kaltim masih harus mendorong separuh ditambah satu kabupaten atau kota sebagai daerah penggerak koperasi. Pemprov Kaltim pun kemudian

mendorong Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Bontang untuk menjadi daerah penggerak koperasi. Perjuangan tersebut tidak siasia karena pada 2012, dua daerah itu resmi menjadi daerah penggerak koperasi. Rupanya, perjalanan untuk da pat merealisasikan target sebagai provinsi penggerak koperasi tahun ini mulai mendekati kenyataan. Pembentukan Kalimantan Utara yang secara otomatis mengurangi jumlah kabupaten dan kota yang ada di Kaltim menjadi salah satu penyebabnya. Kaltim yang awalnya memiliki 14 kabupaten dan kota kini hanya memiliki 9 kabupaten dan kota pasca pemekaran Kalimantan Utara. Provinsi ini pun mendorong Kabupaten Berau, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda untuk segera menjadi daerah penggerak kope rasi. Tambahan tiga daerah tersebut akan melengkapi tiga daerah sebelumnya agar menjadikan Kaltim sebagai provinsi penggerak koperasi.


9

Laporan Utama

Perkembangan Koperasi Kaltim 2008-2012 Uraian

2008

Jumlah Koperasi (unit)

2009

2010

2011

2012

3.828

4.128

4.578

5.128

6.141

Anggota Koperasi (orang)

335.260

366.610

390.348

411.426

419.661

Volume Usaha (Rp juta)

901.500

1.295.400

1.561.900

952.400

2.055.192

Modal Sendiri (Rp juta)

227.981

267.677

2.422.357

2.143.102

2.611.029

84.179

86.001

87.902

90.002

168.186

Sisa Hasil Usaha (Rp juta)

Sumber: Disperindagkop & UMKM Prov. Kaltim

Apabila hal itu terwujud, merupakan suatu kebanggaan dari masyarakat Kaltim. Namun, proses itu tidak boleh berhenti atau kemudian menjadi bangga pada gelar tersebut, melainkan harus menjadikannya penyemangat agar koperasi benarbenar berfungsi sebagai pengge rak perekonomian daerah. Syarat agar dapat menjadi kabupaten/kota penggerak koperasi yakni 75% dari jumlah koperasi yang ada di daerah itu merupakan koperasi aktif, sedangkan syarat lainnya 50% dari koperasi aktif tersebut harus memiliki kinerja yang baik. Rodi menyebutkan masih ada kelemahan dalam koperasi yang selama ini sudah tumbuh. Aspek kelembagaan, lanjutnya, menjadi satu faktor yang menjadikan kinerja koperasi belum cukup baik. Alat perlengkapan organisa si koperasi umumnya belum sepenuhnya berfungsi dengan baik seperti yang diharapkan, di antaranya pengurus dan badan pemeriksa, serta pelaksana usaha, yakni manajer dan karyawan ko perasi. Kebanyakan di antara mereka belum memiliki keterampilan yang memadai ataupun jiwa usaha yang diperlukan, sehingga masih ada koperasi yang belum dapat berjalan seperti harapan dalam melaksanakan pengelolaan organisasi 10

“Kurangnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di kalangan anggota, serta kurangnya pe ranan anggota dalam kegiatan koperasi ber akibat terhambatnya usaha peningkatan swadaya koperasi.” dan usahanya. Selain itu, kendala lainnya ada lah masih kurangnya kesadaran, sikap, tingkah laku, perbuatan dan kemampuan para pengurus, badan pemeriksa dan manajer dalam berorganisasi. Hal ini sangat menentukan perkembangan dan kemajuan koperasi, sehingga perlu untuk terus dipacu semangat komponen penggerak di dalamnya agar kinerja koperasi bisa mengkilap. Sementara itu, mengenai pe nyelenggaraan rapat akhir tahun an (RAT) koperasi, sebagai pelaksanaan asas demokrasi ekonomi, pada umumnya belum dapat dirasakan sepenuhnya menampung keinginan dan kepentingan anggota. Peran serta anggota dalam ko-


perasi juga dapat dinilai masih kurang. Keadaan ini dapat dilihat dari aktivitas anggota dalam membayar iuran, baik iuran wajib maupun iur an sukarela. Adapula anggota yang kurang patuh dalam membayar angsuran ketika meminjam dan adari ko perasi. “Kurangnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di kalangan anggota, serta kurangnya peranan anggota dalam kegiatan koperasi berakibat terhambatnya usaha peningkatan swadaya koperasi,” je las Rodi. Contohnya Balikpapan, tercatat baru sebanyak 277 koperasi yang menggelar RAT pada 2012 atau sekitar 50% dari jumlah koperasi yang tercatat sebanyak 533 ko perasi. Kepala Bidang Koperasi Disperindagkop Kota Balikpapan Edi Sudarsih mengatakan kendala utama yang dihadapi koperasi yakni masalah dana untuk menggelar RAT, karena perlu untuk mendatangkan seluruh anggota. Adapula, pengurus yang belum terampil menyusun laporan RAT, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaporkan kepada pe merintah. Untuk itu, Rodi menambahkan pihaknya membentuk satuan tugas tenaga pendamping dan penyuluh lapangan koperasi untuk menjaga kualitas koperasi agar mampu ber-

Laporan Utama

saing dengan jenis usaha lainnya. Bahkan, Disperindagkop se tempat juga memberikan bantuan sosial, jaminan kredit serta sertifikasi tanah bagi UMKM dan koperasi. “Disertai dengan pembangunan PLUT [pusat layanan usaha terpadu], untuk tahap pertaman diprioritaskan di Propinsi dan akan dite ruskan ke kabupaten/kota yang berminat untuk mengembangkan PLUT,” tuturnya. Untuk Balikpapan, Pemkot juga mendata kembali koperasi yang masih aktif. Edi mengatakan pihaknya akan merekomendasikan pembubaran koperasi yang benar-benar tidak aktif.

Peluang koperasi Disperindagkop bekerja sama dengan kelurahan setempat yang bisa melihat langsung kondisi ko perasi di lapangan. “Kalau hanya papan nama yang terpasang, terpaksa harus diberi

rekomendasi pembubaran,” tukasnya. Namun, pembubaran itu juga harus dipastikan tidak berpotensi menimbulkan masalah di masa depan, misalnya penyelesaian hutang koperasi dengan pihak ketiga yang perlu dipastikan, sehingga tidak timbul kewajiban yang akan rancu tanggung jawabnya. Peluang mengembangkan diri bagi koperasi, utamanya bagi anggotanya yang memiliki industri kecil dan menengah, di Kaltim masih cukup besar karena banyaknya sumber daya yang cukup melimpah di daerah ini. Seperti yang dikatakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Fauzi Bahtar bahwa Kaltim sebagai daerah yang memiliki sejuta potensi. “Tinggal bagaimana memanfaatkan potensi ini untuk kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi,” ungkapnya. Permasalahan utama yang dihadapi oleh industri kecil ini sebagian

besar merupakan persoalan pemasaran produk yang telah dihasilkan. Fauzi menilai para perajin maupun produsen asal Kaltim memiliki kemampuan untuk mengolah barang mentah menjadi barang jadi yang tidak kalah unggul diban dingkan dengan daerah lain. Namun, akses pemasaran produsen dan pelaku usaha asal Kaltim masih terhambat sehingga hasil yang diperoleh tidak bisa maksimal. Beberapa produk andalan asal Kaltim seperti amplang, sarung tenun, rotan serta aneka pernakpernik khas Kaltim. Permodalan juga menjadi salah satu kendala dalam pengembang an sektor usaha ini meskipun akses perbankan sudah cukup baik. Fauzi berpendapat pengembangan usaha dapat memberi solusi mengenai masalah permodalan, karena dengan usaha yang berkembang tawaran untuk mendapatkan modal akan datang dengan sendirinya. (*)


11

Laporan Utama

Menuju Lahirnya Masyarakat Ekonomi Asean Didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, Association of Southeast Asian Nations (Asean) saat ini terus bersiap menyambut babak baru terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community/AEC).

12

K

e-10 negara anggota Asean adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos dan Myanmar serta Kamboja. Di dalam deklarasi pendiriannya, Asean memiliki maksud dan tujuan yang meliputi kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan dan bidang lainnya. Selain itu, sebagai upaya mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan menghormati rasa keadilan dan aturan


hukum serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB. Pada 2003, para pemimpin Asean memutuskan bahwa sebuah Masyarakat Asean harus terbentuk pada 2020. Para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka pada 2007 untuk mempercepat pembentukan komunitas Asean menjadi 2015. Komunitas Asean terdiri dari tiga pilar, yaitu Masyarakat Politik Keamanan Asean, Masyarakat Ekonomi Asean dan Masyarakat Sosial Budaya Asean, yang diharapkan dapat bekerja secara

Laporan Utama bersamaan untuk membentuk Masyarakat Asean. Untuk mencapai Masyarakat Asean, perhimpunan ini berpedoman pada Piagam Asean sebagai landasan dasar yang kokoh yang memberikan status hukum dan kerangka kelembagaan regional di kawasan ini. Seiring dengan komitmen kuat untuk mewujudkan Masyarakat Asean dan mempercepat target waktunya menjadi 2015, para pemimpin Asean sepakat untuk mentransformasi Asean menjadi suatu kawasan yang ditandai oleh perge rakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan arus modal yang lebih bebas. Selanjutnya Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Asean disusun dan disahkan pada 2007. Cetak Biru MEA berfungsi sebagai rencana induk yang koheren yang mengarahkan pembentukan MEA. Cetak Biru tersebut mengidentifikasikan karakteristik dan elemen MEA dengan target dan batas waktu yang jelas untuk pelaksanaan berbagai tindakan, serta fleksibilitas yang disepakati untuk mengakomodasi kepentingan seluruh negara anggota Asean. Dengan mempertimbangkan pentingnya perdagangan eksternal bagi Asean dan kebutuhan Masyarakat Asean secara keseluruhan untuk tetap berpandangan terbuka, MEA memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) Pasar tunggal dan basis produksi. (b) Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. (c) Kawasan pengembangan ekono mi yang merata. (d) Kawasan yang secara penuh ter integrasi ke dalam perekonomian global. Sejak 1 Januari 2010, Asean-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) menghapuskan bea impor dari sebanyak 99,65% pos tarif yang diperdagangkan. Sementara Asean-4 (Kamboja, Laos, Myanmar

dan Vietnam) menurunkan bea impor dari 98,86% pos tarif yang diperdagangkan menjadi 0-5%. Dengan demikian, Asean akan semakin memfokuskan diri pada upaya untuk lebih meningkatkan perdagangan antar negara anggota Asean (Asean Member States/AMS). Dalam konteks ini, dan dalam rangka memfasilitasi arus barang serta untuk mempromosikan ja ringan kawasan produksi di Asean, AMS mengadopsi Program Kerja Fasilitasi Perdagangan pada 2008 dan Indikator Fasilitasi Perdagang an pada 2009.

Liberalisasi Tarif Pada 1 Januari 2010, Asean-6 menghapuskan tarif dari 7.881 pos arif tambahan sehingga terdapat sejumlah 54.467 pos tarif yang bea masuknya nol (zero duty) atau 99,65% dari pos tarif yang diperdagangkan dalam Common Effective Preferential Tariff (CEPT-AFTA). Dari 7.881 pos tarif tambahan tersebut, terdapat barang-barang dalam sektor prioritas integrasi (PIS) sebesar 24,15% pos tarif, besi dan baja sebanyak 14,92%, mesin dan peralatan mekanis 8,93%, dan bahan kimia 8,3%. Penghapusan tarif dari pos tarif tambahan ini telah menurunkan rata-rata tingkat tarif Asean-6 dari 0,79% pada 2009 menjadi 0,05% pada 2010. Untuk Asean-4, sejumlah 34.691 pos tariff atau 98,96% dari total pos tarif telah berada pada rata-rata tingkat tarif 0-5% setelah tarif dari 2.003 pos tarif tambahan diturunkan menjadi 0-5%. Selain barang yang disebutkan di atas, produk seperti bahan makanan olahan, mebel, plastik, kertas, semen, keramik, kaca, dan aluminium asal Asean juga akan menikmati bebas bea masuk ke Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Asean sedang dalam proses pembentukan Asean Trade Repository (ATR) yang ditargetkan sudah akan

berfungsi sebagai gerbang informasi pengaturan di tingkat regional dan nasional pada 2015. ATR itu antara lain akan memuat informasi tentang nomenklatur tarif, tarif preferensi yang ditawarkan di dalam perdagangan barang Asean (ATIGA), ketentuan asal barang, hambatan non-tarif, aturan-aturan hukum perdagangan dan kepabeanan nasional, persyaratan dokumen (documentary requirements), dan daftar resmi importir dan eksportir dari negara-negara anggota. Usai dibentuk dan berfungsi sepenuhnya, ATR akan dapat diakses melalui internet oleh pelaku ekonomi seperti eksportir importir, pedagang, maupun instansi peme rintah, pihak yang berkepentingan dan para peneliti. Bahkan, saat ini Asean sedang mengembangkan desain dan mekanisme ATR tersebut. Sementara itu, dalam rangka mewujudkan pembentukan pasar tunggal dan basis produksi melalui arus bebas perdagangan barang pada 2015, dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih terintegrasi dan menyeluruh. Hal ini memerlukan pengintegrasian dan penyatuan berbagai tindakan yang telah maupun akan ditempuh ke dalam suatu wadah. Untuk mencapai hal tersebut, pada Agustus 2007, para Menteri Ekonomi Asean sepakat untuk memperluas perjanjian Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Agreement (CEPT-AFTA) agar menjadi perangkat hukum yang lebih komprehensif. Hal ini menghasilkan penandatanganan Perjanjian Perdagangan Barang Asean (ATIGA) pada Februari 2009. ATIGA mulai berlaku setelah diratifikasi oleh seluruh negara anggota dan pada saat ATIGA berlaku, beberapa perjanjian Asean yang berhubungan dengan perdagangan barang seperti perjanjian CEPT dan beberapa protokol lainnya akan tergantikan.


13

Laporan Utama

Harmonisasi Standar Standar dan peraturan teknis yang berbeda, yang melebihi dari apa yang dibutuhkan, dapat menjadi hambatan teknis bagi perdagangan dan karena itu mengharmonisasikan standar, peraturan teknis dan penilaian kesesuaian akan memainkan perananan penting dalam fasilitasi perdagangan. Sejak 1992, Asean bekerja mewujudkan arus bebas barang di kawasan ini dengan menghapuskan hambatan perdagangan nontarif. Upaya ini diarahkan untuk menuju harmonisasi standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian. Dalam mempersiapkan, merevisi atau menerapkan standar dan peraturan teknis, serta peraturan kesesuaian yang terkait, pendekat an Asean selalu didasarkan pada penggunaan praktik dan standar 14

internasional dan penyesuaiannya dengan kewajiban WTO/TBT (Technical Barriers to Trade) sepanjang memungkinkan, kecuali terdapat alasan yang sah untuk menyimpang. Asean Policy Guideline on Stan dards and Conformance, yang disahkan pada 2005, menetapkan prinsip-prinsip bagi pelaksanaan upaya bersama oleh negara-negara anggota Asean di bidang standar dan kesesuaian, baik di sektor yang diatur maupun yang tidak diatur. Untuk Asean Good Regulatory Practice Guide memberikan panduan kepada para pengatur (regulator) di negara-negara anggota Asean untuk membantu dalam penyusunan dan penerapan peraturan secara efisien yang akan meningkatkan konsistensi dan transparansi dari berbagai peraturan teknis,

INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan I 2013

sehingga akan mengurangi hambatan peraturan perdagangan. Tugas mengharmonisasikan stan dar dimulai dengan mengidentifikasi 20 produk prioritas pada 1997. Hasilnya, sebanyak total 58 standar alat-alat elektronik dan tiga standar untuk sektor produk berbasis karet diharmonisasi. Kemajuan juga telah dilaporkan untuk sektor farmasi. Harmonisasi standar di berbagai sektor yang ditandai sebagai prioritas bagi proses integrasi ekonomi juga dilakukan. Sektor ini mencakup produkproduk berbasis agro, kosmetik, perikanan, farmasi, produk berbasis karet, produk berbasis kayu, otomotif, konstruksi, peralatan medis, obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Laporan Utama

Sampai saat ini, beberapa hasil perjanjian UKM dilaksanakan atas dasar pendekatan bantuan mandiri (self-help) atau saling membantu antar anggota Asean (Asean-helpsAsean).

Usaha Kecil dan Menengah Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan tulang punggung perekonomian Asean dan pada umumnya, jumlahnya ada lebih dari 96% dari keseluruhan perusahaan, dan memiliki sekitar 50% - 85% pekerja domestik di banyak negara anggota Asean. Sementara itu, kontribusi UKM, terhadap GDP adalah antara 30%53% dan kontribusi terhadap eks por adalah 19%-31%. Kerja sama regional untuk mengembangkan UKM berpedoman pada kebijakan cetak biru Asean untuk perkembangan UKM 2004-2014. Dibangun dengan proses ber kelanjutan, rencana strategis per

kembangan UKM Asean 2010-2015 meliputi komitmen regional pengembangan UKM yang diadopsi dari SMEWG pada 2009. Selain itu, didukung oleh Pertemuan Pejabat Senior Perdagangan SEOM 2010 untuk meningkatkan daya saing dan fleksibilitas kemajuan UKM sebagai pasar utama dan basis produksi di Asean. Fokus terkini yakni rencana kerja meliputi program kerja strategis, pengambilan kebijakan dan keluaran indikatif yang dilaksanakan oleh kelompok kerja UKM Asean. Kelompok kerja ini dibentuk oleh lembaga UKM dari seluruh negara anggota Asean dengan lembaga/ badan UKM dan sektor swasta.

Secara khusus ada lima target utama UKM di bawah payung cetak biru Asean Economic Community (AEC), yaitu pengembangan dari kurikulum umum untuk kewirausahaan Asean dengan Indonesia dan Singapura sebagai negara contoh (2008-2009). Selain itu, pusat pelayanan UKM secara keseluruhan dengan hubungan regional dan sub regional di negara-negara aggota, dengan Thailand dan Vietnam sebagai ne gara contoh (2010-2011). Target lainnya adalah fasilitas keuangan UKM pada setiap negara anggota dengan Malaysia dan Brunei Darussalam sebagai negara contoh (2010-2011) dan skema program regional skema masa pelatihan bagi pertukaran staf dan kunjungan pelatihan dengan Myanmar dan Filipina sebagai negara contoh (2012-2013). Ada juga bantuan pengembang an UKM regional sebagai sumber pendanaan untuk UKM yang melakukan bisnis di ASEAN dengan Laos dan Thailand sebagai negara contoh (2014-2015). Pendanaan pada kegiatan UKM tetap merupakan tantangan dalam implementasi AEC. Sampai saat ini, beberapa hasil perjanjian UKM dilaksanakan atas dasar pendekatan bantuan mandiri (self-help) atau saling membantu antar anggota Asean (Asean-helpsAsean). Negara anggota memobilisa si sumber-sumber daya mere ka untuk melaksanakan projek pengembangan UKM atau untuk memfasilitasi partisipasi negara anggota Asean lainnya pada proyek ini. (*)


15

Laporan Utama

Kaltim Dorong Hilirisasi Karet

Sistem Resi Gudang, Cegah Permainan Harga Tengkulak Karet Sudah 3 bulan, Subur (40 tahun), menjual satu ton hasil karet kentalan mentah setiap pekan kepada tengkulak dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, padahal, dia dapat menjual sampai dua ton.

16

P

enurunan jumlah karet yang dijualnya, merupakan imbas dari harga karet yang terus turun sejak

2012. “Informasi dari tengkulak Banjarmasin, harga karet turun lagi Rp6.500. Saya, tidak tega harus membeli hasil karet ke petani di bawah harga itu. Pasti, petani jadi lebih sedikit menjual karet,” ujar Subur ditemui di rumahnya, Kamis


(13/6). Petani enggan jual karet dan ingin menyimpannya sembari menunggu harga karet membaik, tapi petani terpaksa menjual hasil panen karet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurunnya harga karet di Kutai Barat, turut memengaruhi perekonomian daerah tersebut, bahkan perdagangan di pasar, ikut lesu.

Laporan Utama

Luas Areal, Produksi dan Tenaga Kerja Karet di Kalimantan Timur Tahun

Luas TM (ha)

Luas (ha)

Produksi (ton)

Produktivitas (kg/ha)

TKP (orang)

2011

41.235

84.713

61.463

1.491,00

53.346

2010

39.903

78.289

54.338

1.361,75

51.687

2009

40.266

75.924,50

49.620,50

1.232,32

51.249

2008

38.863,5

74.672

49.611

1.276,54

49.556

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Program, Disbun Kaltim (2012)

Para petani sulit membeli kebutuhan sekunder, karena hasil panen karet hanya cukup memenuhi kebutuhan primer sehari-hari dan membayar angsuran cicilan. Dari data Dinas Perkebunan dan Peternakan Kutai Barat, luas perkebunan karet mencapai 35.092 hektare dengan jumlah produksi 34.773 ton, sedangkan perkebunan karet menyerap 24.805 orang. Sebagian besar petani di Kutai Barat bergantung dengan komoditi karet. Potensi besar pengembang an karet di Kecamatan Barong Tongkok, Linggang Bigung, Sekolaq Darat, Manoor Bulatn. Memiliki potensi pengembang an karet yang cukup besar, sayangnya belum ada pabrik pengolahan karet di Kutai Barat yang beroperasi secara berkelanjutan. Hampir seluruh hasil panen karet itu dijual ke Kalimantan Selatan seiring dengan aksi para tengkulak yang secara

rutin datang ke lokasi perkebunan karet petani Kutai Barat. “Hanya ada satu pabrik pengolahan karet di Kutai Barat, tapi pembelian hasil karet milik petani tidak berjalan lancar. Hanya pada saat harga karet tinggi, pabrik membeli ke petani, sedangkan harga karet rendah, petani tidak ada pilihan menjual ke tengkulak dari Banjarmasin,” tutur Subur.

Tidak Miliki Modal Sementara itu, PT Davco, perusahaan yang memiliki pabrik karet satu-satunya di Kutai Barat, mengaku terus merugi dengan harga karet yang turun. Produknya SIR (Standar Indonesia Rubber) 20, harganya rendah di mata pembeli. Harga jual SIR 20 harusnya Rp22.500 per kg, hanya ditawar pembeli Rp21.500. Pantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Provinsi

Kaltim di perusahaan tersebut, sudah jarang beroperasi. Pihak perusahaan memilih tidak mengoperasikan pabrik pengolahan karet sembari menunggu harga membaik dan apabila dipaksakan beroperasi, perusahaan akan jatuh merugi. Perusahaan seharusnya dapat mengelola karet 24 ton per hari, tapi hingga kini justru menanggung upah karyawan jika tidak beroperasi yang kini tercatat seba nyak 20 orang karyawan PT Davco. Perusahaan ini juga mengaku harus menanggung risiko bila ada petani karet mencampur hasil karet mentah dengan kulit kayu. Selain itu, kandungan air yang tinggi di karet, pengelolaan karet harus digiling lagi sehingga nilai karet, susut. Menurut Kepala Seksi Perlin dungan Tanaman, Dinas Perkebun an dan Peternakan Kutai Barat Sukorilawan, penurunan harga karet saat ini mencapai Rp 6.500, dinilainya masih wajar, karena pembeli karet sangat memerhatikan mutu. “Hasil pengelolaan karet yang kita anjurkan masih belum sempurna di tingkat masyarakat. Ini salah satu faktor harga karet turun, tapi penurunannya masih wajar,” ujarnya. Saat ini, antusias masyarakat menanam karet di Kutai Barat, masih baik, bahkan setiap tahun terjadi penambahan kelompok tani dan luas kebun karet. Namun, mutu karet tidak dapat


17

Laporan Utama

Produktivitas Tanaman Karet Rakyat di Kubar 2011

Kecamatan Bongan

3.241

Siluq Ngurai

3.079

Tering

2.185

Linggang Bigung

2.095

Nyuatan

1.899

Melak

1.877

Bentian Besar

1.812

Long Iram

1.663

Barong Tongkok

1.537

Sekolaq Darat

1.417

Laham

1.312

Muara Pahu

1.213

Jempang

1.172

Penyinggahan

ditingkatkan dan di lapangan petani sulit memperbaiki mutu, karena tengkulak yang menyamakan harga karet bermutu baik dan rendah. Sukorilawan menyatakan faktor penawaran harga oleh tengkulak berpengaruh kecil terhadap harga karet yang turun saat ini. “Karena ada range harga karet yang dibeli tengkulak dan harga karet ditentukan harga ekspor [FOB] yang bergantung dengan pasar, sehingga harga karet sulit dikendalikan. Berbeda dengan komoditi sawit harganya ditentukan pusat,” tuturnya. Harga karet di tingkat petani oleh tengkulak semula Rp9.000-Rp8.000 turun hingga Rp7.000-Rp6.000. Turunnya harga itu menurut Sukorilawan mengikuti harga pasar karet di luar negeri, sedangkan pemerintah hanya berperan dapat memperbaiki mutu karet yang dihasilkan petani agar harganya bagus meski terjadi fluktuasi. 18

Produktivitas (ton/hektare)

1.107 Sukorilawan menilai turun- Manor Bulatn 1.084 nya harga karet juga berDamai 1.047 hubungan dengan masyarakat Muara Lawa 685 yang enggan merawat kebun karet. Long Pahangai 226 Para petani dianggapnya Long Hubung 203 masih berharap bantuan dari 83 pemerintah, karena pada Long Bagun 2013, pemerintah menggelon- Long Apari 74 torkan pupuk untuk kebun Sumber: Disbuntanakan, Kabupaten Kutai Barat karet seluas 750 hektare (2012) dengan nilai Rp 2,25 miliar dari pusat dan Rp 800 juta dari Pemda Hilirisasi Perkebunan karet memang Kutai Barat. Berbeda dengan penilaian Suko- mendominasi luas lahan tanam rilawan, salah satu pengumpul tanaman perkebunan di Kutai Barat. Karakteristik tanaman karet yang karet, Eka mengeluhkan langkanya dapat tumbuh dan dipanen pada pupuk subsidi di Kutai Barat. Petani sulit membeli pupuk hampir berbagai jenis kondisi dan murah tersebut, padahal mereka jenis lahan menjadi alasan ber sangat ingin melakukan perawatan kembangnya perkebunan karet di kabupaten ini. kebun karet dengan pemupukan. Luas wilayah Kabupaten Kubar “Pupuk subsidi sepertinya harus beli dengan cara ilegal. Karena, mencapai 3,1 juta hektare dengan pupuk subsidi sangat langka di potensi lahan yang bisa dimanfaatkan untuk areal perkebunan, per Kutai Barat,” ungkapnya.


Hilirisasi Komoditas Karet (Rubber)

Getah/Lateks (latex)

Kayu (wood)

Karet Remah (Crumb Rubber)

Meubel Bahan Bangunan

Perlengkapan Rumah Tangga

Ban Bekas Barang Lain

Ban Vulka nisir

Pelampung Bangunan tahan gempa

Perlengkapan Teknik Industri

Perlengkapan Anak & Bayi

Keset Karpet dll

Balon dot botol susu perlak dll

Perlengkapan Kendaraan

Biji Karet (seed)

Lateks Pekat (Solid latex)

Ban

Cat

Perlengkapan & Laboratorium

Bungkil

Minyak

Tempurung

Pakan Ternak

Resin,Minyak Cat,Vernish

Filter; Briket

Perlengkapan Pakaian Olahraga

Oil seal selang belt conveyor transmisi dll

Sepatu,sendal bola (basket, voli,sepak) baju selam dll

Pedal sepeda dan motor Lsit Kaca mobil dll

Pipet,Selang Stetoskop Sarung Tangan Kondom,dll

POHON INDUSTRI KARET

tanian, perikanan dan lain-lain mencapai 840.248 hektare. Sebagian besar areal tersebut, hingga 2010, digunakan untuk areal pertanian yang mencapai 680.786,7 hektare, areal perkebunan rakyat seluas 40.493 hektare. Perkebunan karet di Kutai Barat menjadi yang terbesar di Kalimantan Timur, karena menguasai 41,30% perkebunan karet di provinsi ini. Adapun luas areal penanaman karet di Kaltim mencapai 84.713 hektare yang terdiri dari areal yang diusahakan oleh perkebunan rakyat seluas 77.413 hektare, perkebunan besar negara seluas 709 hektare dan perkebunan besar swasta seluas 6.591 hektare. Namun, sangat disayangkan produktivitas perkebunan karet rakyat yang memiliki areal cukup besar di Kutai Barat tergolong rendah, karena teknik budidaya yang masih tradisional. Ini akibat keterbatasan modal, penguasaan teknologi yang rendah, dan hambatan sosial ekonomi. Selain ke Banjarmasin, karet asal Kutai Barat juga dipasarkan ke Mojokerto, dan bergantung pada harga yang ditetapkan oleh para pengepul. Dominasi para pedagang bahan

olahan karet (Bokar) menjadi kuat, karena petani tidak memiliki ke kuatan posisi tawar jual. Namun, dominasi ini dapat dihindari apabila ada pabrik peng olahan di Kalimantan Timur, sehingga petani dapat langsung menjual hasil panennya ke pabrik. Dalam upaya mendorong hilirisasi karet (maupun rotan), Kepala Disperindagkop dan UMKM Kaltim Mohammad Djailani mengatakan Gubernur Kaltim akan segera menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) yang membatasi ekspor atau (perdagangan) antarpulau, sehingga komoditas tersebut diperdagangkan sudah berbentuk produk setengah jadi. Terkait dengan harga komoditas karet yang rentan terpengaruh dan dipermainkan oleh tengkulak, Djailani menegaskan perlunya membentuk badan penyangga untuk menstabilkan harga komoditas tersebut. Pemerintah daerah mendorong pengembangan sistem resi gudang yang dikelola oleh badan usaha koperasi. Melalui sistem resi gudang yang dikelola oleh koperasi, tiap anggota koperasi dapat memanfaatkannya guna mencegah permainan harga

yang dilakukan oleh tengkulak. Terdapat lima koperasi di Kec amatan Manoor Bulant, Kec amatan Sekolaq Darat, Kecamatan Linggang Bigung dan Desa Muara Bunyut, Kecamatan Melak, yang dapat didorong untuk memanfaatkan sistem ini. “Selain pengembangan resi gudang yang dikelola oleh badan usaha koperasi, kami juga meng ajak Bank Kaltim di Kutai Barat untuk memberikan dukungan dana melalui mekanisme penjaminan PT Jamkrida Kaltim. Dukungan pendanaan ini dapat menjadi sumber modal,” kata Djailani. Dihubungi secara terpisah, Pimpinan Cabang Melak BPD Kaltim Sayid M. Hanafiah mengatakan pihaknya siap mendukung program pemerintah di segala bidang, baik itu dari sektor perkebunan, pertanian, konstruksi, maupun perdagangan. Namun, Sayid mengaku pihak nya tetap berpijak pada aspek legal seperti kelengkapan persyaratan, kejelasan perusahaan atau badan hukum, dan agunan. Apabila diperlukan, kejelasan kerja sama juga bisa ditambahkan kesepakatan kerja sama melalui memorandum of understanding (MoU). (*)


19

Prestasi

Chandrasari Djailani

Mantan Atlet Bulutangkis yang Berdayakan Petani Karet dan Rotan Sebagai daerah penghasil karet dan rotan, kehidupan petani di Kutai Barat saat ini dapat dikatakan masih terpuruk, padahal sumber daya alam yang melimpah di daerah tersebut sejatinya dapat menyejahterakan petani dan masyarakatnya.

M

araknya aksi tengkulak dan spekulan, harga komoditas yang cenderung turun dan belum adanya pabrik pe ngolahan yang beroperasi secara berkelanjutan, turut memengaruhi kondisi dan kehidupan petani di Kutai Barat. Keadaan petani, khususnya petani karet dan rotan di Kutai Barat, yang masih memprihatinkan tersebut membuat Chandrasari Djailani terenyuh. Perempuan kelahiran Samarinda 41 tahun silam ini tergerak beru paya m e m bantu meng

20


angkat taraf hidup petani karet dan rotan yang ada di daerahnya. Wajar apabila Chandrasari memiliki motivasi untuk membantu petani, karena sehari-hari dia berhubungan dengan petani, seiring profesinya sebagai pengumpul karet. Pernah bekerja sebagai tenaga honorer di bagian umum Setkab Kutai Barat, Chandrasari mengaku tertarik beralih profesi ke bisnis trading karet dan rotan karena dua komoditas tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Kutai Barat pada masa mendatang. Selain itu, kini istri dari Suwanto ini ditunjuk oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur sebagai Liaison Officer (LO) untuk membantu memberdayakan petani/perajin karet dan rotan di Kutai Barat. “Selama ini keadaan petani terpuruk dan tidak ada yang memfasilitasi. Mereka [petani] susah menjual, apalagi akhir-akhir ini harga dua komoditas ini sering dipermainkan oleh tengkulak/spekulan dari Ban-

Prestasi

Biodata: Nama Tempat tanggal lahir Alamat Pekerjaan Suami Anak Pendidikan Riwayat Pekerjaan Prestasi

: Candrasari Djailani. : Samarinda 25 Januari 1972. : Simpang Raya Barong Tongkok Kutai Barat. : Pedagang/Pengumpul Karet. : Suwanto. : Margel Pratoya (14 th), Apriano Ija Mahendra (11 th), Adam Abiyu Zakwan (8 th), dan Bintang Putra Ramadona (3 th). : SDN 009 SAMARINDA, SMPN 6 SAMARINDA, SMA KESATUAN SAMARINDA. : Pernah bekerja di Setkab Kutai Barat, kini bergabung ke Partai Demokrat Caleg No.3 Dapil III Kutai Barat. : - Masuk Pelatda Bulutangkis Kaltim 1985 di Samarinda Juara Walikota Cup. - Mengikuti Kejurnas, Indonesia Open di Jakarta. - Pertandingan Antar Pelatda se-Indonesia. - Juara Pra PON Cab. Bulutangkis se-Kalimantan 1985. - Mengikuti PON ke-13 di Jakarta 1996. - Pelatih Terbaik Bulu Tangkis 2013, memperoleh AMI Award KONI Kutai Barat.

jarmasin Kalimantan Selatan,” kata Chandrasari. Dia menuturkan dalam pemikir annya perlu upaya bersama untuk mengumpulkan hasil panen petani karet dan rotan, melalui wadah ko perasi. Upaya ini dibutuhkan terutama pada saat harga jatuh dan kemudian melepas hasil panen mereka pada saat membaik. Langkah tersebut juga dilakukan dengan memanfaatkan dana bank yang tersedia begitu besar, tapi saat ini belum dipergunakan secara optimal. “Ini obsesi saya, sebuah peluang usaha sekaligus upaya bersama dengan memberdayakan koperasi yang jumlahnya banyak di Kutai Barat, sehingga rakyat bisa sejahtera,” ujar mantan atlet bulutangkis Kaltim dan tahun ini menyabet penghargaan pelatih terbaik bulutangkis AMI Award Koni Kutai Barat. Kepada pemerintah melalui Dinas Perindagkop dan UMKM di daerah ini, Chandrasari mengusulkan agar karet dan rotan yang dihasilkan dari Kutai Barat untuk diolah

terlebih dahulu. Dengan demikian, ada nilai tambah yang dapat dinikmati masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah ini, sebelum akhirnya dijual ke luar atau dieks por. “Caranya bermacam-macam. Bisa melalui sistem resi gudang, badan penyangga, koperasi bersama ataupun usaha swasta. Ini yang akan saya perjuangkan bagi secara individu maupun bersama. Mudahmudahan pemerintah bisa memberi fasilitas. Saya yakin bisa karena potensi di Kutai Barat besar,” papar Chandrasari yang juga menjadi Caleg No. 3 Partai Demokrat untuk Dapil III Kutai Barat. Apabila ada badan penyangga, bisa berbentuk koperasi maupun usaha swasta, hasil panen karet/ rotan dari petani dapat dikumpulkan dan memanfaatkan sistem resi gudang. Ketika harga komoditas tersebut turun, badan penyangga yang mendapat dukungan sumber mo dal dari perbankan dapat terus menampung hasil panen dari para pe tani dan melepasnya (menjual) saat

harga membaik. “Hasil panen petani saat ini ada yang ditampung koperasi, itupun tidak sanggup dan dijual ke tengkulak. Prihatin melihat kondisi petani. Saya mengusulkan kepada peme rintah cq Disperindagkop saatnya Kutai Barat mengembangkan Sistem Resi Gudang, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai badan penyangga baik untuk komoditas karet maupun rotan tadi, dengan harapan tengkulak tidak bisa mempermainkan harga,” papar ibu dari empat orang anak ini. Menjadi LO bagi Disperindagkop di Kutai Barat, Chandrasari juga berkomitmen untuk memberda yakan petani/perajin di daerahnya melalui berbagai kegiatan pelatih an. Dia mengakui keinginan dan harapannya untuk ikut meningkatkan taraf kesejahteraan petani di Kutai Barat bukan sebuah pekerjaan yang mudah dan untuk mewujudkannya membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan terkait, baik dari pemerintah maupun dunia perbankan. (*)


21

Teknologi

Mesin Pembibitan Benih Padi Hemat Lahan Penanaman bibit merupakan fase penting dalam budi daya padi. Biasanya kegiatan ini memerlukan sekitar 25% dari seluruh tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menanam padi.

B

elum lagi ketika menjelang musim tanam, tenaga kerja yang diperlukan akan lebih besar untuk penjadwalan air dan pengolahan lahan. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (Litbang Deptan) mencoba mengatasi permasalahan tenaga kerja melalui rekayasa. Bantuan alat dan mesin menjadi 22

sebuah ide yang kemudian membawa mesin pembibitan benih padi hemat lahan ini. Menggunakan rak pembibitan bersusun, benih yang tumbuh juga dapat diatur secara otomatis waktu penyiramannya. Satu unit mesin pembibitan benih padi terintegrasi ini terdiri atas mesin perendam dan pemeram benih, penghalus tanah (hammer mill), feeding elevator, mesin penabur tanah dan benih, kotak persemaian atau dapok, serta rak pemeliharaan persemaian. Berdasarkan laman resmi Litbang Deptan http://www.litbang. deptan.go.id, mesin yang dipatok seharga Rp10 juta per unit ini memiliki keunggulan mengurangi risiko kegagalan karena banjir di lahan sawah. Areal persemaian yang menggunakan dapok menjadikan benih


dapat disemai di lahan kering di luar areal tanam dengan penyiram an sehingga hemat lahan dan air. Selain itu, serangan hama dan penyakit dapat diminimalisir karena kontrol lebih mudah dilakukan. Pengendalian pertumbuhan bi bit padi juga lebih mudah selain pertumbuhan bibit yang akan lebih cepat. Proses persemaian bibit pun dapat mengikuti percepatan musim tanam, sehingga penanaman bisa dilakukan dengan cepat. Adapun perhitungan biaya ope rasional unit ini dapat menghasilkan harga bibit yang sebanding dengan yang ditanam secara konvensional. Perhitungan Litbang Deptan, harga bibit siap tanam termasuk pencabutan dan pengangkutan se kitar Rp350.000 per hektare areal tanam. Secara ekonomis, unit pemibibit

Teknologi unit pemibibitan padi hemat lahan ini mem buka peluang bisnis baru dibidang penyediaan bibit bagi petani, sehingga dapat diperoleh manfaat lain, yaitu penghematan waktu dan lahan. an padi hemat lahan ini membuka peluang bisnis baru dibidang penyediaan bibit bagi petani, sehingga dapat diperoleh manfaat lain, yaitu penghematan waktu dan lahan untuk penyiapan tanam padi yang berurutan. Agar dapat bekerja secara terintegrasi, diperlukan satu unit ham mer mill berkapasitas 600 kg per jam, satu unit perendam dan pemeram benih berkapasitas 100 kg, satu unit elevator kapasitas 300 kg per jam dan satu unit penabur tanah dan benih kapasitas 100 kotak per jam serta 12.000 dapok. Nantinya, dapok tersebut disimpan dalam rak pemelihara berkapasitas 100 dapok per unit. Sebelum memulai pembibitan, benih dipilih dalam mesin perendam dan pemeram benih yang terdiri dari drum plastik dan pompa air. Posisikan pompa air dalam keadaan ‘on’ agar air masuk ke dalam drum dan selanjutnya, tambahkan garam hingga telur ayam mengapung untuk mendapatkan bibit yang baik. Caranya, dengan mengambil benih yang tenggelam dalam larutan garam tersebut dan membuang benih yang mengapung, lalu benih yang tenggelam dicuci bersih dan direndam selama 24 jam. Usai direndam, benih diperam selama 12 jam dan kemudian diangin-anginkan di alas koran atau plastic, kemudian setelah siap,

benih dimasukkan dalam penampung mesin penakar benih. Adapun untuk tanah yang akan dijadikan media persemaian benih sebaiknya diambilkan dari tanah sawah lapisan olah yang telah dijemur sampai kering. Tanah yang kering tersebut kemudian dihaluskan dengan ham mer mill dan apabila diperlukan dicampur pupuk dengan komposisi 10 gram per 3 kg tanah. Tanah yang halus kemudian diangkut dengan feeding elevator lalu dituang ke dalam corong penampung penabur tanah. Mesin hammer mill, feeding ele vator dan mesin penabur tanah dan benih disusun sejajar sedemikian rupa, sehingga proses penyiapan tanah sampai pemeliharaan benih berlangsung secara kontinyu. Setelah semua siap, dapok dita ruh di atas conveyor belt yang berjalan untuk diisi tanah dan benih. Bergerak dengan kecepatan tertentu, dapok kemudian akan berisi tanah dan benih sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Takaran tanah yang jatuh di atas dapok telah ditakar sedemikian rupa agar sesuai dengan benih padi. Sebelum dapok diisi tanah dan benih, diberi alas kertas koran untuk mempermudah saat pengangkatan atau pencabutan bibit setelah siap tanam. Dapok yang telah siap itu kemudian di bawa pada rak pemeliharan

persemaian. Penyiraman dalam rak pemeliharaan ini menggunakan sprinkler otomatis yang digerakkan oleh pompa berkapasitas 40 liter per menit. Pada awal persemaian setiap kotak memerlukan 1 liter air karena tanah masih kering. Selanjutnya, persemaian hanya membutuhkan 0,5 liter air paling lama 1,5 menit sesuai dengan tekstur tanah. Sebelumnya saklar otomatis pengatur waktu diatur terlebih dahulu selama 2 menit untuk satu kali penyiraman. Adapun, lama waktu pemeliharaan persemaian adalah 15 hari dan apabila dikombinasikan de ngan mesin penanam bibit padi (transplanter), Litbang Deptan mengklaim akan mampu meningkatkan kapasitas dan efisiensi kerja, serta mempercepat jadwal tanam. Mesin pembibitan benih padi hemat lahan ini dapat dimodifikasi sesederhana mungkin atau tidak harus terdiri atas 6 mesin yang terintegrasi. Pemilik diperkenankan untuk melakukan modifikasi sepanjang tidak menyimpang dari rancangan dasar Litbang Deptan kendati menjadikan garansi hasil dari lembaga penelitian tersebut menjadi tidak berlaku. (*) Sumber: http://www.litbang.deptan. go.id/alsin/one/26/


23

Kajian

Perencanaan Pengembangan Industri Manufaktur Berbasis SDA Arah pembangunan yang tepat untuk pengembangan daerah dengan persaingan global yang semakin kompetitif adalah dengan penguatan perekonomian daerah melalui upaya terobosan.

24

P

rovinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai salah satu pintu gerbang pembangunan wilayah Indonesia Timur, struktur ekonominya masih berbasis tambang, minyak dan gas serta sektor industri dan jasa yang terkait tambang dan migas. Sebagai sumber daya tak terbaharui (non renewable re sources), tambang, minyak dan gas tersebut suatu saat


akan habis. Kaltim harus sedini mungkin mempersiapkan “lokomotif ekonomi” baru yang berbasis pada sumber daya alam terbaharui (renewable re sources). Dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kaltim, pengembangan industri manufaktur berbasis sumber daya alam dapat menjadi salah satu resources based industries yang dapat menjadi salah satu kenggulan komparatif yang berpotensi menjadi keunggulan kompetitif untuk menggerakkan perekonomian daerah. Prospek pembangunan industri manufaktur berbasis sumber daya alam di Kalimantan Timur didasarkan pada latar belakang

Kajian

wilayah yang kaya sumber daya alam sebagai penghasil bahan mentah terbaharui yang sangat besar untuk dipasok sebagai bahan baku industri manufaktur/pengolahan ke daerah lain. Padahal, pada pengamatan awal, potensi kondisi daerah ini memungkinkan untuk dikembangkan industri manufaktur, sehingga bukan lagi sebagai provinsi penyetor bahan mentah. Setiap kabupaten yang ada di Kaltim memiliki keunggulan produksi perkebunan masing-masing, misalnya Kutai Barat sebagai penghasil karet terbesar yang mencapai 58%, Kutai Kartanegara penghasil kelapa terbesar, yaitu 17%, Nunukan memiliki potensi kakao yaitu 75%, dan kelapa sawit terbanyak dihasilkan dari daerah Paser yang mencapai 39%. Adapun secara keseluruhan, Kaltim merupakan penghasil kelapa sawit yang cukup besar, yaitu sebanyak 1.664.311 ton. Selain hasil perkebunan tersebut, Kalimantan Timur juga memiliki produksi tanaman pangan yang berasal dari jenis tanaman padi sawah dan ladang. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas area

panen terluas, yakni 45.799 hektare dengan produksi pada 2011 sebanyak 212.000 ton, hasil panen di Penajam Paser Utara yang mampu menghasilkan panen mencapai 49,13 ton per hektare. Dari segi kependudukan, pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur sebenarnya tidak merata sepanjang tahun. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk pada periode 2007-2008 sebesar 1,68%, pada 2008-2009 sebesar 4,97%, di 2009-2010 ada 2,37%, sedangkan periode 20102011 sekitar 2,34%.

Berbasis perkebunan Lapangan usaha industri manufaktur/pengolahan yang sebenar nya masih belum optimal dikembangkan telah memberikan sumbangan 35% pada PDRB, yang ber arti mampu bersaing dengan sektor pertambangan yaitu 45%, yang dikembangkan sejak lama. Berdasarkan analisis data de ngan menggunakan Analitycal Hie rarchy Process (AHP), kriteria kunci yang mempengaruhi pembangun an industri manufaktur, yakni sumber daya manusia dengan bobot 0,337 yang berarti penyiapan SDM,

baik dari segi kuantitas maupun kualitas sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan industri manufaktur. Kemudian, aspek pasar de ngan bobot 0,268, infrastruktur dengan bobot 0,165, sumber daya alam dengan bobot 0,130, dan investasi atau modal dengan bobot 0,101. Masih berdasarkan pada analisis AHP, industri manufaktur berbasis sumber daya alam yang paling potensial dikembangkan di daerah ini adalah industri pengolahan berbasis hasil perkebunan yang mendapat bobot tertinggi yakni 0,605. Artinya, industri manufaktur berbasis hasil perkebunan paling potensial dikembangkan diban dingkan dengan industri manufaktur yang berbasis hasil perikanan maupun kehutanan. Karena itu, pengembangan industri manufaktur berbasis hasil perkebunan harus menjadi fokus pertama dan utama untuk dikembangkan di Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil analisis Fish Bone Diagram, akar masalah utama adalah pembangunan kriteria-kriteria kelayakan yang menjadi aspek


25

Kajian

pendukung industri manufaktur belum optimal. Karena itu dengan mengacu pa da analisis kondisi daerah dan identifikasi kriteria pendukung industri manufaktur, perlu disusun suatu Grand Strategic agar tercapai tujuan perkembangan industri manufaktur berbasis sumber daya alam sebagai salah satu resources based industries. Terdapat empat skenario besar (grand strategic) yang menjadi tujuan utama dan akan diupayakan secara komprehensif dan terintegrasi sebagai sebuah alur yang tidak dapat dipisahkan dalam pe ngambangan industri manufaktur di Kaltim. Empat skenario besar tersebut yakni peningkatan produksi bahan mentah, peningkatan mutu produk dan kapasitas produksi, pengembangan pasar, dan iklim stabilitas keberlangsungan pengembangan industri manufaktur berbasis sumber daya alam. Empat fokus utama tersebut akan dicapai dengan menterjemahkannya ke dalam rumusan strategi 26

Lapangan usaha in dustri manufaktur atau pengolahan yang sebenarnya masih belum optimal dikem bangkan telah mem berikan sumbangan 35% pada PDRB, yang berarti mampu bersa ing dengan sektor per tambangan yaitu 45%, yang dikembangkan sejak lama. pelaksanaan untuk pengembang annya: Pertama, peningkatan industri manufaktur berbasis sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan klaster. Dalam pembentukan klaster pada skenario ini terdapat bebera-


pa perusahaan yang terkonsentrasi secara spasial dan saling terkait dalam pusat interland. Perusahaan dalam industri yang terkonsentrasi secara spasial tersebut juga terkait dengan institusiinstitusi yang dapat mendukung industri secara praktis. Pembentukan klaster dalam inter land ini memperluas aliran menuju jalur pemasaran dan konsumen, dan perusahaan lain dalam industri yang terkait, baik terkait dalam teknologi maupun input. Kedua, peningkatan produktivitas dan daya saing industri dengan memanfaatkan SDA yang dimiliki sesuai daerah interland. Berdasarkan data hasil sumber daya alam khususnya perkebunan di kawasan interland, maka pembentukan klaster industri pada tiap interland adalah sebagai berikut : a. Interland Tarakan Pembentukan industri pengolahan Kelapa Sawit, Kakao, dan Perikanan. b. Interland Maloy Kutai Timur Pembentukan industri pengo lahan Kelapa Dalam, Karet, Ka-

Kajian

kao, dan Kelapa Sawit. c. Interland Kariangau Balikpapan Pembentukan industri pe ngolahan Karet, Kelapa Sawit, Kelapa Dalam dan Kopi. Ketiga, peningkatan daya saing industri dan keberlanjutan industri. Strategi ini meliputi, peningkatan keterampilan SDM, melalui standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri. Selain itu, diperlukan juga penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industri. Strategi terakhir, peningkatan aktivitas perdagangan dan efisiensi perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang dapat dilakukan melalui pengembangan jaring an distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah. Diperlukan juga penguatan ka pasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan aktivitas usaha atau menjamin tidak adanya praktik monopoli dalam aktivitas perdagangan.

Penguatan usaha dan lembaga perdagangan, peningkatan perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi juga perlu dilakukan. Strategi pengembangan industri manufaktur berbasis sumber daya alam ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk pengembangan industri manufaktur secara berkelan-

jutan, yang pada akhirnya benar-benar berperan sebagai sumber pertumbuh an ekonomi untuk kemakmuran Provinsi Kalimantan Timur se bagaimana dalam slogan ‘Kaltim Bangkit Untuk Semua’. (*)

Ginanjar Yoni Wardoyo, Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, Samarinda, Kaltim.


27

Teknis Penguatan Daya Saing IKM di Kalimantan Timur Paradigma pembangunan saat ini diarahkan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang juga sejalan dengan kebijakan ekonomi kerakyatan.

M

odel pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat ini bersinergi dengan maksud dan tujuan otonomi daerah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Program dan kegiatan pemba ngunan di daerah ini menitikbe ratkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sebagai sumber daya pembangunan. Usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat ini umumnya me28

miliki skala usaha yang beragam, mulai dari yang mikro sampai yang berskala menengah yang lebih po puler dengan istilah usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM). IKM mempunyai peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara, bahkan hampir 90% dari total usaha yang ada di dunia merupakan kontribusi dari IKM. Selain itu, IKM mempunyai kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Studi empirik menunjukkan bahwa IKM pada skala internasional merupakan sumber penciptaan la-


pangan pekerjaan. Kontribusi IKM terhadap penye rapan tenaga kerja, baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia, mempunyai peranan yang signifikan dalam pe nanggulangan masalah pengangguran. Dalam era ekonomi global saat ini, IKM dituntut untuk melakukan perubahan guna meningkatkan da ya saingnya. IKM selain merupakan sektor riil yang bersentuhan langsung dengan kepentingan dan perekonomian masyarakat, kinerja dan fleksibilitasnya dalam menghadapi gejolak perekonomian terbukti lebih tahan dibandingkan dengan industri besar. Sektor usaha ini juga memain-

Kajian kan peran penting dalam meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga serta menyerap tenaga kerja yang besar walaupun struktur usahanya low-base tech dan produktivitasnya serta daya saingnya masih rendah. IKM merupakan salah satu motor penggerak dan kekuatan pendorong terdepan yang memberikan kontribusi penting dalam perekonomian nasional dan daerah. Rendahnya daya saing usaha kecil di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya pemasaran, keuangan, manajemen, teknologi, lokasi, sumber daya manusia, dan struktur ekonomi. Seiring dengan adanya ancaman persaingan yang semakin ketat di dunia usaha/industri, dan upaya untuk lebih meningkatkan kontribusi IKM dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan di Kaltim, maka langkah yang perlu diambil adalah penguat an daya saing produk-produk IKM, baik pada skala rumah tangga atau

dalam bentuk badan usaha. Pengembangan usaha kecil dan koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan merupakan salah satu langkah strategis yang perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan tidak hanya berhenti pada retorika politik. Setidaknya, ada enam isu stra tegis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam pembinaan IKM yakni, modal, bahan baku, sertifikasi, pemasaran, kualitas, serta kemitraan dan jaringan UKM. Kesulitan mendapatkan modal pinjaman dengan kredit berbunga rendah merupakan masalah klasik yang dialami oleh sebagian besar pengusaha IKM yang ingin mengembangkan usahanya. Kondisi ini disebabkan oleh faktor di antaranya pengusaha IKM tidak memiliki jaminan (agunan), jumlah kredit yang diluncurkan melalui skema pinjaman yang difasilitasi pemerintah melalui APBD maupun LKM (Lembaga Keuangan Mikro) tidak mencukupi kebutuhan

pengusaha. Bahan baku dapat menjadi kendala umum (isu strategis) maupun kendala spesifik, tergantung dari mana kondisi ini dibahas. Sementara itu, kendala sertifikat halal dan label produk umumnya dihadapi oleh produk-produk dari jenis industri pangan, karena biaya memperoleh sertifikat cukup mahal, manajemen dari sebagian besar pengusaha IKM masih sederhana berupa industri rumah, dan proses produksi pun yang sederhana. Mengenai masalah pemasaran secara umum, ada pada kualitas produk belum sesuai dengan keinginan pembeli, demikian juga desain produk kurang menarik, sehingga mengurangi minat pembeli, apalagi pembeli produk IKM sebagian besar (84,62%) masih sebatas pembeli lama. Untuk kualitas produk yang masih rendah disebabkan oleh per alatan IKM yang masih sederhana, misalnya alat pengering dan pe ngawet kayu sebagai bahan baku


29

Kajian

mebel untuk ekspor belum ada, kurang tertarik mengikuti pelatihan proses produksi yang baik karena menganggap proses produksi yang dilakukan cukup baik. Selain itu, pengusaha IKM masih menjalankan usahanya sendirisendiri, belum membentuk suatu kemitraan atau jaringan yang sinergis, baik skala lokal, regional dan nasional serta antara pengusaha lemah dan kuat maupun industri sejenis. Strategi Daya Saing Berdasarkan karakteristik wila yah, ketersediaan bahan baku serta kebijakan pemerintah daerah setempat, maka strategi peningkatan daya saing IKM dapat dibagi menurut wilayah masing-masing. Strategi di wilayah utara de ngan meningkatkan aksesibilitas 30

pengusaha IKM terhadap sumber modal melalui kemitraan antara pemkab/kota melalui Disperindagkop dengan perusahaan besar dalam kerangka pembiayaan CSR (corporate social responsibility) perusahaan. Selain itu, peningkatan kualitas produk IKM dilakukan melalui penyuluhan tentang tata cara produksi yang baik/bersih dan pembuatan kemasan yang lebih aman dan lebih menarik (khususnya pada produk pangan), serta perluasan pasar produk melalui pameran dan kemitraan dengan perusahaan besar yang beroperasi di wilayah utara. Wilayah laut di bagian Utara lebih luas dari wilayah daratan, sehingga hasil produksi perikanan di dominasi oleh perikanan laut. Adapun wilayah selatan, dengan


strategi peningkatan kualitas SDM, pengusaha IKM melalui pelatihan atau penyuluhan lapangan dengan memanfaatkan dana dari program CSR perusahaan yang ada di kabupaten seperti batu bara, migas, dan kelapa sawit dan HPH (hak penguasaan hutan). Strategi kedua untuk wilayah Selatan adalah mengembangkan sentra-sentra industri sesuai dengan ketersediaan bahan baku, misalnya sentra produksi gula merah, sentra industri perikanan, dan sentra industri berbasis hasil perkebunan. Untuk wilayah tengah, peningkatan daya saing dapat dilakukan dengan strategi perluasan pasar produk IKM, khususnya kelompok makanan dan minuman melalui promosi dan kemitraan dengan perusahaan swasta.

Kajian Sebagai contoh, beberapa peng usaha tahu dan tempe belum dapat menambah kapasitas produksi karena masih terpaku pada pelanggan/pembeli lama. Strategi lain, meningkatkan aksesibilitas pengusaha IKM terhadap sumber modal melalui kemitraan antara pemkab melalui Disperindagkop dengan perusahaan besar dalam kerangka pembiayaan CSR, baik perusahaan batubara dan kelapa sawit atau HPH. Selanjutnya, perlu kemudahan dan peningkatan akses terhadap sumber bahan baku khususnya IKM berbasis hasil hutan kayu melalui program kayu untuk rakyat atau membuat perda khusus yang memudahkan pengusaha mendapat bahan baku kayu. Dengan regulasi ketat yang ada sekarang, banyak IKM berbasis hasil hutan kayu terancam gulung tikar karena sangat sulit mendapatkan bahan baku kayu. Selain itu, langkah peningkatan kualitas SDM pengusaha IKM melalui pelatihan atau penyluhan lapangan dengan melibatkan dana dari program CSR perusahaan yang ada di wilayah tengah. Perlunya evaluasi tahunan terhadap capaian program yang ada di renstra seperti penyederhanaan ijin UMKM, peningkatan SDM UMKM, insentif permodalan, dukungan promosi dan pemasaran, dan kemitraan antar berbagai pihak terkait. Paradigma peningkatan daya saing IKM bermakna ada pembelaan pemkot/pemkab kepada pe ngusaha sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok IKM. Dalam hal ini, domain yang harus diintervensi kebijakan pemerintah adalah agar pasar dan birokrasi /SKPD terkait dapat bekerja sama secara sinergis. Daya saing IKM harus menjadi salah satu titik sentral yang menjadi prioritas pembangunan daerah, karena melalui IKM dapat diwujudkan pemerataan pembangunan yang lebih adil kuat dalam sekaligus se-

bagai mesin pertumbuhan ekonomi (economic growth engine). Strategi ini sebetulnya sudah sudah termasuk dalam RPJMD ma sing-masing, tinggal implementasinya yang perlu dikawal agar benar-benar terlaksana. Strategi peningkatan daya saing berdasarkan kelompok IKM ini dirumuskan berdasarkan dua hasil observasi di lapangan, yaitu hasil SWOT terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi daya saing dan berdasarkan identifikasi terhadap semua IKM. Berdasarkan analisis SWOT, direkomendasikan: 1. Kelompok IKM makanan dan minuman agar memfokuskan pada upaya mempertahankan harga produk dan melakukan kerjasama (kemitraan) dengan corporate untuk memperluas pangsa pasar. 2. Kelompok IKM barang kayu dan hasil hutan agar memfokuskan pada upaya menjalin kerjasama dengan Dinas Kehutanan dalam pengadaan bahan baku khususnya kayu. 3. Kelompok IKM logam dasar, besi dan baja agar memfokuskan pada upaya pengembangan asosiasi antar pengusaha dan menjalin kemitraan demi pe ningkatan kinerja manajemen. 4. Kelompok IKM semen (batako) dan bata merah agar memfokuskan pada upaya menjalin kemitraan dan networking, serta pembentukan/pengembangan asosiasi pengusaha. Adapun strategi promosi dan pemasaran produk IKM dapat ditempuh melalui beberapa upaya, yakni mengidentifikasi preferensi konsumen terhadap produk IKM di suatu daerah melalui penelitian dan survei, mengembangkan IKM Center sebagai sentra penjualan produk IKM di lokasi yang cukup strategis. Selain itu, memperkenalkan dan mempromosi produk-produk IKM yang dianggap potensial melalui media massa, mempertahankan

pangsa pasar melalui fleksibilitas harga, suplai tepat waktu, harga kompetitif dan manajemen diffe rensiasi produk. Untuk menciptakan diferensiasi yang kuat, seorang pengusaha IKM perlu berkonsentrasi pada Content (what to offer) tentang ‘apa’ nilai yang ditawarkan kepada pelanggan, lalu Context (how to offer) mengenai ‘cara’ menawarkan suatu produk kepada pelanggan. Adapun rekomendasi yang da pat disampaikan adalah program pembinaan IKM harus prioritas dan fokus pada IKM yang paling potensial (selective products), mengingat keterbatasan SDM dan dana. Artinya produk tersebut memiliki pangsa pasar luas baik di kabupaten/kota di Kaltim, nasional bahkan pasar internasional, mengingat sebagian IKM berbasis pangan, maka perlu dibangun pabrik kemasan sehingga produk lebih mudah dipasarkan, baik di dalam maupun di luar Provinsi Kaltim. Perlu ada program pelatihan diferensiasi produk agar produkproduk IKM memiliki keunikan tersendiri dibandingkan produk sejenis dari daerah lain. Selain itu, diperlukan juga pe latihan teknis bagi aparatur Dinas Koperasi UKM Perindag agar dapat mendampingi pengusaha IKM dalam meningkatkan kualitas produksi dan menciptakan suatu keunikan bagi produk IKM. Pengembangan institusi yang berkaitan langsung dengan pembinaan dan pengembangan IKM seperti misalnya Pusat Informasi dan Konsultansi (PIK) IKM, IKM Center atau pengembangan UPTD IKM juga perlu menjadi perhatian serius karena hampir semua kendala penguatan daya saing IKM, seperti kendala modal, teknik produksi dan pemasaran berkaitan sangat erat dengan fungsi lembaga tersebut.(*) Ginanjar Yoni Wardoyo, Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, Samarinda, Kaltim


31

Kelembagaan

Pengembangan Koperasi Perdagangan di Lintas Batas Kaltim Restiawan Baihaqi, ST Kabid Perdagangan Luar Negeri Disperindagkop dan UMKM Kaltim

M

asalah perbatasan masih dinilai belum mendapat perhatian yang maksimal dari pemerintah. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang masih kurang memperhatikan kawasan perba32

tasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial. Sementara itu, kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum maksimal diprioritaskan. Paradigma pengelolaan kawas an perbatasan di masa lampau sebagai ‘halaman belakang’ wilayah Indonesia membawa implikasi ter-


hadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan oleh sistem politik dimasa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan. Selain itu, secara historis, hu bungan Indonesia dengan beberapa negara tetangga pernah dilanda konflik, dan seringkali terjadinya pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri.

Kelembagaan Konsekuensinya, persepsi penanganan kawasan perbatasan le bih didominasi pandangan untuk mengamankan perbatasan dari potensi ancaman dari luar (external threat) dan cenderung memposisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan (security belt). Akibatnya, pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi sumber daya alam kurang mendapat perhatian. Hal itu terutama dalam menggerakkan masyarakat atau UMKM untuk memaksimalkan penggunaan potensi daerah baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta. Kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan dengan kondisi infrastruktur yang belum memadai dan kurang memiliki aksesibilitas yang baik, yang pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Pada beberapa wilayah, yang langsung berbatasan dengan kawasan wilayah negara tetangga yang memiliki ekonomi jauh lebih maju, perbedaan kondisi sosial eknomi dapat menimbulkan sejumlah efek negatif. Misalnya pemanfaatan besarbesaran sumber daya alam oleh beberapa pihak dari negara tetangga, tanpa adanya kompensasi maupun kewajiban-kewajiban yang memadai terhadap kehidupan sosial penduduk setempat dan lingkungan. Efek negatif lainnya adalah peningkatan kegiatan ekonomi di negara tetangga yang dapat me nimbulkan akibat yang disebut po larization effect. Dalam hal ini sumber daya alam dan sumber daya manusia suatu negara ditarik/tertarik ke negara tetangga yang memiliki ekonomi lebih mapan, sehingga berakibat terjadinya pengosongan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan. Usaha untuk mengaktifkan kembali, unit-unit gerakan perekonomian rakyat sudah harus dilaku-

kan, sekaligus mengurangi keter gantungan masyarakat di perbatasan terhadap kegiatan ekonomi luar negeri. Selama ini, masyarakat di perbatasan sangat bergantung pada aktivitas usaha pihak asing dan untuk mengantisipasi meluasnya peranan asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di perbatasan, pemerintah mengambil kebijakan khusus. Satu kebijakan itu adalah melalui program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) dengan pemetaan data dan jumlah koperasi yang tidak aktif di daerah perbatasan dengan sejumlah Negara, seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Timor Leste. Bagi Provinsi Kalimantan Timur, daerah paling rawan yang dimasuki pihak asing untuk kegiatan ekonominya ada di kawasan Kabupa ten Nunukan, apalagi masyarakat di kawasan ini terbiasa dengan perdagangan maupun kegiatan ekonomi antarnegara, yakni Malaysia. Masyarakat pedagang di Kabupaten Nunukan bahkan bertransaksi langsung dengan mitranya dari kedua negara tersebut, tapi dengan mengaktifkan kembali gerakan perekonomian berbasis rakyat maka optimistis ketergantungan dan kebiasaan itu akan hilang. Potensi kawasan perbatasan yang menjanjikan kemajuan di masa datang menjadi perhatian Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM Kaltim. Pengembangan potensi usaha pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan diyakini akan semakin kokoh dengan dukungan kelembagaan koperasi yang kuat, bahkan pada 2012 dan 2013 dioptimalkan kegiatan sosialisasi gerakan ko perasi ke wilayah perbatasan. Langkah setelah sosialisasi adalah pentingnya keberadaan koperasi untuk memperkuat unit-unit usaha masyarakat di perbatasan, yakni perlunya gebrakan lanjutan untuk mewujudkan pembentukan

koperasi pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan lainnya di kawasan perbatasan. Tujuannya untuk membina masyarakat agar lebih terampil dan profesional menjalankan usaha yang dikembangkan dan diharapkan menjadi lebih kuat dari terpaan persaingan pasar yang potensial menganggu harga pasar dan penjualan hasil panen masyarakat. Penguatan kelembagaan kope rasi juga akan dilakukan dengan bantuan permodalan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk pengelolaan koperasi . Selain akan melakukan penguat an dalam peningkatan kapasitas SDM dan permodalan kelembagaan koperasi, Disperindagkop dan UMKM juga menggencarkan identifikasi potensi wilayah dan potensi hasil pertanian yang selanjutnya diolah memasuki area agroindustri. Khusus untuk pertanian dan perkebunan perbatasan yang potensial mengarah ke agroindustri adalah pengembangan karet, sawit dan kakao. Prospek ekonomi Kaltim masa depan, termasuk harapan dari kawasan perbatasan adalah pemba ngunan pertanian dalam arti luas yang arahnya menuju industrialisasi komoditas unggulan Kaltim. Upaya lain yang dilakukan adalah melakukan pengembangan pasar tradisional berbasis ramah lingkungan dalam konsep pasar hijau di wilayah perbatasan Kaltim. Dari uraian sebelumnya, salah satu bentuk dari pengembangan peningkatan koperasi yang sangat penting adalah melalui kegiatan diklat perkoperasaian. Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman terhadap perkuatan kelembagaan, manajemen serta pemasaran. Dengan diklat ini diharapkan dapat memacu kehidupan perekonomian masyarakat, khususnya Gerakan Koperasi di wilayah perbatasan. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian dan ke


33

Kelembagaan

sejahteraan, mengingat pendekat an pembangungan yang dilakukan di kecamatan-kecamatan perbatasan adalah untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan yang harus berjalan simultan dan me nyeluruh. Dengan kuatnya pelaku UKMK di daerah perbatasan, diharapkan mampu meningkatkan kinerja usaha kecil dan koperasi tersebut untuk dapat bersaing di pasar-pasar perbatasan (lintas negara). Kegiatan diklat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk terus mendorong penumbuhan, pengembangan, pemberdayaan koperasi dan juga UMKM khususnya di wilayah perbatasan. Hal ini dilakukan mengingat ba nyak wilayah perbatasan di Indonesia merupakan kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan, sehingga sering terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi, sosial, hingga keterbatasan sarana dan prasarana. Besarnya potensi di wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak, terutama 34

yang terkait soal pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi ma syarakat, yang pada akhirnya diharapakan mampu meningkatkan potensi ekonomi dan mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan koperasi dan UMKM sebagai motor pengge raknya. Hal ini perlu dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat turut serta berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan pelaku usaha Koperasi dan UMKM di Kalimantan Timur. Per masalahan-per masalahan yang dihadapi oleh koperasi demikian pula oleh pelaku UKMK akan dapat memengaruhi kinerja nya, meski hal tersebut merupakan permasalahan klasik yang perlu dicarikan pemecahannya. Permasalahan tersebut antara lain kurang modal, lemahnya SDM, kurang sarana/prasarana, sulitnya akses ke perbankan, kurang me nguasai penggunaan teknologi,


yang meskipun pelaku usaha mempunyai kompetensi lebih, perlu juga dicari jalan keluarnya secara lintas sektoral atau terpadu. Untuk hal ini maka perlu adanya strategi pemberdayaaan koperasi di daerah dengan melihat hal-hal se bagai berikut : • Pendayagunaan potensi ekonomi lokal daerah perbatasan belum optimal karena terdapat berbagai hambatan atau permasalahan yang meliputi aspek SDM, permodalan, produksi, pemasaran, dan jejaringan kerja. • Kompleksitas permasalahan kawasan perbatasan membutuhkan peran serta stakeholder terkait de ngan demi terciptanya iklim usaha yang kondusif. • Perlu investasi besar-besaran oleh pemerintah pusat dan swasta nasional untuk pengembangan infrastruktur daerah setempat. • Menerapkan model pemberda yaan UKM perbatasan melalui penyesuaian dengan konteks dan kondisi spesifik di setiap kawasan perbatasan. Sumber : Dinas Perindagkop & UMKM

Ekonomi & Bisnis

Prancis Jajaki Peluang Kerja Sama dan Investasi di Kaltim SAMARINDA: Kalimantan Timur (Kaltim) dengan kekayaan alam berlimpah dan didukung dengan iklim investasi yang baik terus menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim selaku pelaksana pembangunan di daerah berkomit men terus berusaha membenahi infrastruktur pendukung, demi menarik lebih banyak investasi. “Di Kaltim banyak peluang investasi yang terbuka. Silahkan bagi siapa saja yang ingin menanamkan investasi, kami siap bekerja sama,” ujar Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Prancis untuk Indonesia dan Timor Leste Corinne Breuze, Senin (10/6). Menurut dia, banyak pola kerja sama yang dapat diterapkan jika memang ada perusahaan Perancis yang tertarik untuk menanamkan modal di Kaltim, seperti pola Public Private Partnership (PPP) yang dilakukan Pemprov Kaltim bersama de ngan beberapa perusahaan. Gubernur menjelaskan peluang investasi yang ada di Kaltim sangat beragam, yakni mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan pariwisata. “Atau jika ada perusahaan Prancis yang tertarik berinvestasi di bidang pendidikan, itu akan lebih bagus lagi,” jelasnya. Selain itu, dia menambahkan apabila Prancis memiliki lembaga-lembaga konsultan dapat ditempatkan di Kaltim untuk membantu pembangunan di berbagai sektor, seperti mengembangkan bio energi . Sementara itu, Corinne Breuze mengungkapkan maksud kunjung

an kehormatan ke Kaltim untuk membicarakan peluang kerja sama antara perusahaan-perusahaan Prancis dengan Pemprov Kaltim. Selain itu, lanjutnya, kunjungan tersebut sekaligus melihat peluang investasi yang ada di Kaltim. “Selain gas, sampai kini belum ada yang jelas, sehingga kami datang ke Kaltim, apalagi kami punya banyak perusahaan yang bekerja sama dan membangun di sejumlah daerah di Indonesia,” tuturnya. Breuze menilai Kaltim ke depan dengan segala potensi yang dimi likinya akan menjadi daerah yang maju di Indonesia, bahkan diyakini Kaltim untuk masa depan dapat menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia. Selain berkunjung ke Ibukota Kaltim, Breuze juga melakukan lawatan ke Kota Balikpapan untuk menjajaki peluang kerja sama di berbagai bidang, terutama di bidang energi, pariwisata, transportasi, perikanan dan pertanian. Dia menegaskan perkembangan bisnis yang terjadi di Balikpapan terlihat cukup baik, sehingga pihaknya

datang bersama dengan komunitas pelaku bisnis asal Prancis untuk menyampaikan ketertarikan pada sektor yang belum tergarap. “Seperti pengembangan energi terbarukan dan konstruksinya, pembangunan railway, pengolahan air termasuk desalinasi air laut, transportasi udara serta perikanan,” tuturnya usai bertemu dengan Wakil Walikota Balikpapan Heru Bambang. Pengembangan energi terbarukan, katanya, bertujuan untuk memberikan alternatif penyediaan energi kepada masyarakat, sedangkan pembangunan railway dapat membantu menyediakan pilihan moda transportasi bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan Suryanto mengatakan pemerintah kota akan mengunjungi kedutaan besar untuk mempresentasikan potensi kerja sama tersebut. “Kami akan tawarkan yang potensial seperti manajemennya di KIK [Kawasan Industri Kariangau], tenaga surya dan coastal road,” jelasnya.(*)


35

Ekonomi & Bisnis

r a s a P a d s u Per Mendesak n a k i s a s i l a e Dir BALIKPAPAN—Pembentukan perusahaan daerah untuk mengelola pasar tradisional di Balikpapan yang selama ini dikelola oleh Dinas Pasar mendesak direalisasikan guna mengembangkan potensi yang ada pada tiap pasar. Anggota Komisi II Bidang Keuangan, Anggaran dan DPRD Kota Balikpapan Mukhlis me ngatakan desakan pembentukan perusahaan daerah itu menjadi rekomendasi legislatif. Menurut dia, sudah hampir dua tahun usulan yang menjadi inisiatif wakil rakyat tersebut diajukan, tapi belum ada langkah percepatan dari Pemkot Balikpapan. “Sudah bukan usulan komisi lagi, karena sudah masuk dalam ranah DPRD secara kelembagaan. Jadi, memang sebaiknya direalisasikan,”

36

ujarnya, Rabu (05/06). Hasil studi banding ke sejumlah daerah juga menunjukkan pembentukan perusahaan daerah pasar akan memberikan dampak positif. Selain biaya operasional yang tidak lagi bergantung pada APBD Kota, orientasi pada bisnis menjadi salah satu upaya untuk memberikan andil terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Potensi pasar Mukhlis menambahkan setiap pasar yang memiliki potensi tersendiri juga dapat dikembangkan ketika perusahaan daeerah pasar terbentuk. Percepatan dalam pengambilan keputusan juga dapat dilakukan, karena mekanisme perusahaan daerah berbeda dengan pengelo-


laan dari dinas pemerintah. “Karena tidak perlu melalui pro ses birokrasi dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat lebih cepat,” tukasnya. Pengelola pasar nantinya juga harus berada di tangan profesional, sehingga tujuan pembentukan per usahaan daerah benar-benar dapat direalisasikan. Lembaga legislatif setempat mengharapkan agar Pemkot Balikpapan segera mengajukan draf rancangan peraturan daerah (Raperda) pembentukan perusahaan daerah tersebut. Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyebutkan pihaknya masih membahas draf itu dan pihaknya belum mendapatkan laporan lebih jauh mengenai pembentukan perusahaan daerah pasar yang akan mengelola pasar tradisional di Balikpapan. “Namun, memang baik usulan untuk membentuk Perusda, karena dengan begitu pengelolaan pasar dapat lebih profesional,” katanya. Senada dengan Rizal, Asisten Bidang Perekonomian, Pemba ngunan dan Kesejahteraan Rakyat Sri Soetantinah juga masih belum menerima rincian rancangan draf Raperda itu. Kemungkinan dalam waktu de kat akan ada laporan terkait de ngan usulan pembentukan perusahaan daerah pasar tersebut. (*)

Ekonomi & Bisnis

Konsumsi, Investasi dan Pilkada Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kaltim SAMARINDA—Perekonomian Kalimantan Timur pada kuartal II/2013 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang positif, berkisar antara 1,7+1% secara year on year. Pertumbuhan itu memiliki faktor pendorong yang diproyeksikan ber asal dari peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, kegiatan kampanye jelang Pilkada Gubernur dan membaiknya iklim usaha. Proyeksi yang dikeluarkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) itu lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi daerah ini pada kuartal I/2013 yang hanya sebesar 0,22% (year on year/yoy). Sepanjang Januari-Maret 2013, pertumbuhan ekonomi Kaltim meng alami perlambatan apabiladibanding kan dengan kuartal IV/2012 yang tumbuh sekitar 2,02% (YoY), dan lebih rendah dibandingkandengan PDB nasional, yakni 6,02% (YoY). Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Ameriza M. Moesa mengatakan dari sisi permintaan, faktor positif pendorong pertumbuhan diperkirakan berasal dari peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi, seiring denganmeningkatnya kebutuhan masyarakat. Banyaknya kegiatan kampanye menjelang Pilkada Gubernur Kaltim pada September 2013 dan semakin membaiknya iklim usaha di provinsi ini, diyakini menjadi faktor positif pendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami meyakini pada kuartal II, perekonomian Kaltim akan lebih baik dari kuartal sebelumnya,” kata Ameriza, pada kegiatan Pelatihan & Gathering Wartawan di Pulau Derawan Berau, belum lama ini. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2013 menjadi satu penyebab, karena produksi industri pengolahan turun, yakni sek-

Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Growth (%, secara YoY)

2011

2012

2012 Q4

2013Q1

4,08%

3,98%

2,02%

0,22%

ADHK (Rp triliun)

115,47

120,06

30,30

30,03

ADHB (Rp triliun)

391,40

419,10

103,23

105,25

Keterangan: ADHK: Atas Dasar Harga Konstan. ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku. Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, diolah.

tor migas dan kuartal berikutnya, per ekonomian Kaltim trennya menggeliat. Selain itu, meningkatnya kegiat an ekonomi, terutama investasi dan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur pada kuartal II diprediksi memberi efek positif pada peningkatan sektor bangunan, perdagangan, hotel, serta angkutan dan komunikasi. Ameriza menambahkan pertum buhan kredit di Kaltim pada tahun ini diprediksi tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni di kisaran 25%. Pada kuartal I/2013, penyaluran kredit bank umum di Kaltim sebesar Rp53,38 triliun, tumbuh 2,02% dibandingkan dengan kuartal sebe lumnya yakni 5,57%. Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan momentum pertumbuhan ekonomi Kaltim harus tetap dijaga. Hal ini seiring dengan suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi, berupa pemilihan kepala daerah (gubernur dan wagub, bupati/walikota, pemilih an anggota legislatif dan presiden). “Jangan sampai sebaliknya, pesta demokrasi justru mengganggu stabilitas ekonomi daerah,” tukasnya. Stabilitas keamanan daerah, khususnya Kaltim merupakan syarat mut-

lak yang harus terus dipelihara untuk memberikan jaminan kepada sejumlah investor. Apalagi Kaltim menjadi satu daerah yang masuk koridor ekonomi nasional dalam program MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), yakni masuk di Koridor III atau Koridor Kalimantan yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi sangat cepat dan tinggi. “Program MP3EI dari enam koridor di Indonesia, Kaltim bersama tiga provinsi di Kalimantan pada 2011 memiliki PDRB Rp574,73 triliun sedangkan khusus Kaltim mencapai Rp390,64 triliun atau share terhadap Wilayah Timur Indonesia sebesar 36,85%,” tutur Awang Faroek pada seminar Indikator Ekonomi di Gedung BI Perwakilan Kaltim, Kamis (16/5). Selain itu, atas persetujuan KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) akan dikembangkan proyek MP3EI sekitar 157 proyek dengan nilai mencapai Rp688,3 triliun. Setiap infrastruktur 53 proyek dan peternakan 20 proyek, kelapa sawit 36 proyek, perkayuan 16 proyek, industri 10 proyek dan pariwisata empat proyek, karet dua proyek, batubara 14 proyek, migas 10 proyek. (*)


37

Ekonomi & Bisnis

BPD Kaltim siapkan Rp500 miliar untuk UMKM SAMARINDA - Bank Pemba ngunan Daerah (BPD) Kaltim pada 2013 menyiapkan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di antaranya untuk usaha peternakan sapi, ternak unggas, dan lainnya dengan nama program Kredit Ternak Sejahtera (KTS). Sapto Hariyadi, Penyelia Kredit UMKM Cabang Utama BPD Kaltim me ngatakan bahwa dari total dana untuk UMKM itu, khusus diperuntukkan bagi usaha peternakan baru sekitar Rp15 miliar oleh kelompok ternak di Kaltim. “Dana yang digulirkan sebesar Rp15 miliar itu untuk debitur 140 orang dengan tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Kaltim,” katanya, baru-baru ini. Menurut Sapto, BPD Kaltim tidak memberikan batasan nilai rupiah

SAMARINDA - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kaltim akan menye lenggarakan Pasar Murah/Bazaar di wilayah Samarinda dan sekitarnya pada bulan Juli – Agustus 2013. Pasar Murah ini bertujuan Untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang kenaikan harga BBM dan menghadapi hari besar keagamaan (Bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri). Pasar murah nanti akan ditempatkan di beberapa kelurahan agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya, sehingga masya rakat terbantu jika harga BBM naik dan harga melonjak. Selain itu, bagi umat Islam dapat memanfaatkan pasar murah untuk memenuhi kebutuhan guna menyambut bulan suci Ramadan, masyarakat dapat memanfaatkan 38

yang siap disalurkan kepada debitur, tapi dengan catatan calon debitur tersebut diselia BPD sebagai orang yang serius menjalankan usahanya. Untuk melihat calon debitur dalam menjalankan usahanya itu maka ba nyak cara yang diselia oleh penyelia, di antaranya dengan datang langsung ke lokasi usaha calon debitur. Dari kegiatan ini maka penyelia dapat menilai profil calon debitur berikut usaha yang dijalankannya. Kredit dari BPD Kaltim melalui program KTS itu dapat digunakan ber bagai kegiatan peternakan, misalnya untuk pembelian indukan sapi betina dan untuk penggemukan. Sapi indukan memiliki prospek cerah untuk meningkatkan populasi sapi, pasalnya hingga kini peternak Kaltim baru mampu mencukupi kebutuhan konsumsi sapi sebesar

25%, sedangkan sisanya yang 75% harus didatangkan dari daerah lain. Menurut dia, digulirkannya program KTS itu karena BPD menyinergikan program peternakan yang dicanangkan Pemprov Kaltim, yakni ingin menuju swasembada daging pada 2014, sekaligus bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sapto mencontohkan peternak skala kecil tidak sanggup meningkatkan populasi sapi karena modal yang dimilikinya terbatas, tapi dengan ada nya kredit bunga ringan dari BPD Kaltim maka peternak mampu membeli sapi bibit untuk meningkatkan populasinya melalui proses kelahiran. Untuk sapi bibit, dari dua ekor sapi betina yang dibelinya maka ke depan sapi itu akan beranak pinak, sehingga peternak akan diuntungkan lewat penjualan sapi anakan yang sudah tumbuh. Kemudian untuk program penggemukkan, modal untuk penggemukan akan menguntungkan, karena setelah gemuk akan dijual dengan harga jauh lebih tinggi, yakni dapat mencapai dua hingga tiga kali lipat dari harga beli. (*)

Pasar Murah Sambut Lebaran pasar murah ini dengan sebaikbaiknya. Dalam pasar murah ini harus tepat sasaran, dan diharapkan kepada penyelenggara dan pihak terkait, khususnya camat dan lurah bisa berperan aktif dalam mengawasi dan mensukseskan pelaksanaan pasar murah. Sebab, tujuan pasar murah untuk meringankan beban warga kelas ekonomi menengah ke bawah, terutama dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok. Para distribustor dilibatkan da lam pelaksanaan pasar murah nanti. Nanti di tempat yang masyarakat ekonomi kurang, dilaksanakan pa


sar murah dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran, juga akan dipastikan barang-barang yang dijual nantinya benar-benar produk yang masih bagus, bukan barang kadaluarsa. Pengawasan juga bakal digelar di toko-toko untuk memastikan produk tidak kadaluarsa. Rencana lokasi yang akan dise lenggarakan pasar murah adalah Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kec. Loa Janan Ilir, Kec. Samarinda Sebrang, Kec. Su ngai Kunjang, Kec. Sambutan, Kec. Samarinda Utara, Kec. Palaran dan Kec. Samarinda Kota. (*)

Ekonomi & Bisnis

Perdagangan Kaltim-Tawau Minus SAMARINDA - Nilai neraca perdagangan antara Nunukan, Kaltim dengan Tawau, Sabah, Malaysia bagian timur tiap tahun selalu negatif, seperti pada 2012 yang minus Rp3,151 miliar, karena lebih banyak mendatang kebutuhan pokok dari Tawau. “Nilai yang mencapai minus Rp3,151 miliar itu berasal dari impor dari Tawau sebesar Rp3,308 miliar, sedangkan ekspor dari Nunukan hanya Rp157,260 juta,” ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kalimantan Timur (Kaltim) M. Djailani. Dia yang didampingi Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Restiawan Baihaqi ini melanjutkan, angka tersebut diperoleh berdasar-

SAMARINDA–Pengolahan limbah cair minyak kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME) untuk menghasilkan listrik, ternyata mampu mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) mencapai 900.000 ton CO2 eq per tahun. Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Etnawati mengatakan penurunan emisi itu berasal dari penangkap an gas metana limbah cair kelapa sawit dengan asumsi semua POME dari pengolahan 4,4 juta ton tandan buah segar per tahun dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Potensi listrik tambahan yang mampu dihasilkan mencapai 100.000 megawatt/jam per tahun yang diperkirakan dapat memasok sekitar 65.000 rumah tangga. Ssesuai dengan komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak melalui Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No.54/2012 tentang

kan dari catatan Bea Cukai Kabupa ten Nunukan yang dikirim ke Disperindagkop Kaltim. Menurut dia, nilai ekspor dari Nunukan yang berbatasan langsung dengan Tawau dengan besar an Rp157,260 juta itu hanya berupa ekspor buah kelapa sawit. Sementara itu, impor dari Tawau ke Nunukan cukup variatif, misalnya bubuk kakao, minyak kelapa sawit, kentang, minuman ringan, perangkat dapur dan perangkat makan, tepung, jaring ikan, kasur, serta paku. Selanjutnya impor ikan segar, ikan segar campur, ikan beku, makanan ringan, bawang merah, kompor gas, berbagaia jenis sayur, berbagai jenis buah, gergaji rantai, dan barang campuran lain.

Apabila dilihat dari grafik nilai ekspor-impor tiap bulan maka impor dari Tawau ke Nunukan yang tertinggi terjadi pada Januari dengan besaran Rp396,899 juta, sedangkan ekspor dari Nunukan ke Tawau tertinggi terjadi pada September yang sebesar Rp23,538 juta. Sejumlah komoditi yang diimpor dari Tawau itu, selain dikonsumsi masyarakat Nunukan juga dikirim ke kota Tarakan dan Malinau, tapi kedua daerah itu tidak memiliki Kantor Bea Cukai, sehingga pencatatan perdagangan lintas negara ini tidak dapat dilakukan secara detail. Selama ini, lanjutnya, perda gangan lintas batas NunukanTawau hanya dibatasi untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari pada wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur, tapi jumlahnya dibatasi dengan nilai US$650 per kepala keluarga setiap bulan, sehingga dianggap terlalu kecil. (*)

Pengelolaan POME Kurangi Emisi GRK Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan Rumah Kaca (GRK) Provinsi Kaltim 2010-2020 sebagai upaya perlin dungan atau pelestarian lingkungan. Rencana aksi itu terfokus pada tiga sektor utama, yakni sektor berbasis lahan dan sektor energi (industri dan transportasi) dan sektor pengolahan limbah. Meskipun emisi dari limbah dan energi kurang dari 10% dari total emisi tetapi tindakan mitigasi berpotensi memberikan nilai lebih bagi masyarakat. “Pergub yang diterbitkan me rupakan tindaklanjut Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca. Peraturan itu sebagai upaya pengendalian dampak perubah

an iklim dengan penurunan emisi rumah kaca sekitar 26% pada 2020,” tuturnya. Pengelolaan POME yang didukung dengan kemajuan teknologi mampu menerapkan limbah atau sisa pengolahan kelapa sawit menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga limbah itu tidak merusak lingkungan bahkan sebaliknya. “Program pengelolaan POME sesuai dengan komitmen peme rintah agar pengelolaan industri di semua sektor mengutamakan pelestarian lingkungan atau pro environment, sehingga penerapan teknologi tepat guna limbah sawit akan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Etnawati. (*)


39

Ekonomi & Bisnis

Sosialisasi

K S P B n a k u t Pemben

A

rus globalisasi dan liberalisasi perdagangan semakin meningkat, sejalan dengan berkembangnya teknologi sehingga tidak mengenal lagi batas-batas wilayah suatu negara. Akibatnya produk luar negeri semakin membanjiri pasar dalam negeri dan tidak terelakkan terjadinya persaingan yang semakin tajam antara produksi luar negeri dan domestik. Banyak barang dan jasa yang ditawarkan/beredar bervariasi, sehingga membuat konsumen de ngan mudah untuk memilih sesuai dengan kebutuhan, manfaat dan kegunaannya. Memperhatikan kondisi tersebut terlihat rendahnya kemandirian konsumen, sehingga seringkali mengakibatkan konsumen menjadi objek aktivitas bisnis oleh pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya baik melalui promosi, cara menjual dan penerapan perjanjian yang merugikan konsumen. Sehubungan dengan hal itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan me laksanakan Sosialisasi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Balikpapan, 2 Mei 2013. Kegiatan tersebut juga sesuai dengan gegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di 40

Provinsi Kalimantan Timur pada 2013 dengan tunjuan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kemandirian aparat, BPSK, penggiat LPKSM, serta praktisi hukum yang akan penyelesaian sengketa konsumen. Selain itu, kegiatan dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara meng hindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Bahkan, sosialisasi untuk meningkatkan pemberdayaan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen dan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum, keterbukaan, serta akses untuk memperoleh informasi. Mengenai sasaran sosialisasi tersebut adalah terlaksananya penyebaran informasi tentang pembentukan BPSK pada masyarakat luas baik para penggiat LPKSM, praktisi hukum maupun aparat pembina. Terciptanya sistem perlindung an konsumen yang mengandung kepastian hukum dan terbukanya akses dalam memperoleh informasi juga menjadi salah satu sasaran sosialisasi. Terbentuknya BPSK di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dan Terciptanya BPSK yang mandiri dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi di masyarakat diharapkan terwujud. Selain itu, maksud lain dari sosialisasi adalah terciptanya pelaku


usaha yang beritikad baik, dengan sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam penyediaan barang/ jasa yang berkualitas. Namun, dalam kegiatan sosialisasi pembentukan ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: a. Belum terbentuknya BPSK di seluruh kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur. b. Masih kurangnya SDM yang berminat dalam pembentukan BPSK. c. Masih kurang maksimalnya peran lembaga penyelenggara perlindungan konsumen. d. Masih kurangnya kesadaran, kepedulian masyarakat selaku konsumen maupun selaku pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen. Dalam rangka percepatan pembentukan dan penguatan BPSK di seluruh kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur guna optiomalisasi peran BPSK yang mandiri dan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha yang jujur, serta bertanggung jawab, perlu diadakan kegiatan sosialisasi serupa di masa mendatang. Diperlukan dukungan dana yang lebih memadai lagi, baik me lalui APBD maupun APBN agar ke giatan-kegiatan yang berhubung an dengan pembentukan dan pe nguatan BPSK dapat ditingkatkan, sehingga akan diperoleh badan penyelesaian yang mandiri serta pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. (*)

Potensi Daerah

Kaltim Miliki Potensi Pengembangan Rumput Laut Yang Menjanjikan Dengan luas wilayah mencapai 20.865.774 hektare, Kalimantan Timur menyimpan p otensi sumber daya alam yang melimpah baik di daratan, pesisir dan laut.

T

idak terkecuali potensi pengembangan rumput laut sebagai sumber daya hayati, mengingat provinsi ini memiliki garis pantai cukup panjang seluas 1.021.657 hektare. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memacu pengembangan potensi budidaya rumput laut di beberapa daerah, seperti Nunukan, Tarakan, Bontang, Kutai Timur, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser serta Balikpapan. Tidak hanya pemerintah daerah, instansi lain salah satunya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim pun ikut berkontribusi de ngan mengembangkan klaster rumput laut, tepatnya di Nunukan, Kaltim bagian Utara. Rumput laut menjadi satu dari lima sektor unggulan, selain udang windu, ikan nila, patin dan kerapu, pada pembangunan perikanan di Provinsi Kaltim, yang ke depannya diproyeksikan menjadi sektor pertumbuhan ekonomi baru. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kaltim menyatakan budidaya rumput laut dengan produksi

yang cukup tinggi berasal dari Kabupaten Nunukan, sedangkan daerah lain masih dalam tahap pengembangan untuk menaikkan produksi. Menilik data Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kaltim (2011), total produksi rumput laut di wilayah ini sebesar 138.489 ton, dengan kontribusi terbesar (84,29%) berasal dari Nunukan yaitu 116.731 ton. Sisanya merupakan kontribusi dari Paser sebanyak 9.019 ton dan Bontang, serta Balikpapan masingmasing sebanyak 5.496 ton dan 3.367 ton. Kepala Dinas Perikanan dan Ke lautan Provinsi Kaltim Iwan Mul yana mengatakan, budidaya ikan laut pada 2012 terjadi peningkat an produksi sangat besar, hampir mencapai 130% khususnya pada produksi rumput laut. Kenaikan produksi rumput laut di Kaltim ini diharapkan mendukung peningkatan produksi secara nasional, seiring dengan upaya pemerintah untuk menggenjot produksi komoditas ini. Produksi rumput laut di Indonesia pada 2011 mencapai 4.305.027 ton, sedangkan pada 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan mematok peningkatan produksi rumput laut sekitar 5.100.000 ton, sekaligus menobatkan Indonesia sebagai produsen utama rumput laut dunia. Dalam upaya pengembangan

potensi, Pemprov Kaltim melakukan uji coba dengan memberikan bantuan bibit dan lantai jemur rumput laut kepada masyarakat agar dapat menghasilkan produk rumput laut yang berkualitas. Tidak hanya untuk produk hulu, pemerintah daerah ini juga memperhatikan produk hilir rumput laut menjadi komoditas andalan Kaltim. Tahun lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim berencana membangun pabrik rumput laut menjadi semi karagenan di Tarakan. Karagenan terbagi menjadi dua yaitu keraginan semi murni dan karagenan murni. Untuk karagenan semi murni hasilnya digunakan sebagai stabilizer dan emulsifier pada industri makanan ternak, bahan baku karagenan murni yang memiliki kekuatan gel serta rendemen yang tinggi. Karagenan murni digunakan sebagai bahan stabilisator, pengental, pembentuk gel, pengikat dan pencegah kristalisasi dalam industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, dan lainnya. “Memasuki tahapan industrialisasi ke depan suplai bahan baku tidak boleh stop dan tidak harus di setiap kabupaten/kota penghasil rumput laut memiliki pabrik pengolahan. Bahan baku untuk Tarakan akan didatangkan dari Nunukan, Bontang dan Kutai Timur,” ujar Iwan. Dengan masa tanam yang pendek, yaitu sekitar 45 hari, budi-


41

Potensi Daerah daya rumput laut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menyerap tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Ameriza M. Moesa menuturkan dalam pengembangan sektor riil dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di perbatasan, Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemkab Nunukan terkait dengan pengembangan proyek percontohan klaster budidaya rumput laut. Fasilitasi yang diberikan Bank Indonesia (BI) di antaranya upaya menumbuhkan motivasi usaha, pemberian berbagai pelatihan, perluasan akses pasar dan permodalan, serta pemberian bantuan sarana pendukung. Dalam bagian program itu, BI Provinsi Kaltim berencana membentuk koperasi bagi petani rumput laut di Nunukan sebagai upaya untuk memperkuat sistem kelembagaan petani rumput laut di wilayah itu. Melalui koperasi ini juga nantinya diupayakan lebih memperluas area pemasaran rumput laut dari yang ada sekarang. Pasalnya kendala petani rumput laut saat ini yaitu kebutuhan modal usaha, sehingga adanya koperasi yang berbadan hukum diharapkan lebih meyakinkan pihak perbankan untuk menggelontorkan bantuan modalnya. Memiliki keunggulan komparatif

42

disisi cuaca, petani Kabupaten Produksi Kontribusi di Nunukan dapat (ton) terhadap menanam rumput produksi laut sepanjang taKaltim (%) hun. Nunukan 116.731 84,29 Keunggulan produksi tersebut Paser 9.019 6,51 perlu mendapat Bontang 5.496 3,97 dukungan dengan Balikpapan 3.567 2,58 permodalan yang cukup, sehingga Kutai Timur 1.613 1,16 nilai tambah rumTarakan 1.260 0,91 put laut dapat di Kutai Kartanegara 693 0,50 tingkatkan. Bulungan 72 0,05 Rumput laut mulai dibudida Penajam 38 0,0 yakan di Nunukan Total 138.489 100 pada akhir 2008 Sumber: DKP Provinsi Kaltim, 2011, diolah dengan dimulai dari Pulau Sebatik, selanjutnya pada 2010 menyebar Kaltim menyatakan dampak posike semua daerah pesisir Nunukan tif yang dirasakan secara langsung dan Sebatik, yang melibatkan 1.401 atas pendirian Gapoktan adalah rumah tangga perikanan. harga rumput laut menjadi lebih Potensi lahan perairan yang terjaga. dapat ditanami rumput laut di daeKeberadaan Gapoktan juga mamrah ini seluas 20.000 Ha, dan baru pu membuka akses pasar baru bagi sekitar 700 hektare yang dibudida para petani rumput laut yang pada yakan (data DKP Nunukan, 2011). awalnya, petani rumput laut di daePasca melakukan pre-eleminary rah ini hanya mampu menjual secara study dan kegiatan pendamping langsung ke eksportir di Surabaya, an sejak awal 2011, BI secara Makassar dan ke pabrik pengolahan resmi menandatangani Nota Ke semi karagenan di Merak, Banten. sepahaman dengan Pemerintah BI Provinsi Kaltim melaporkan Kabupaten Nunukan tentang saat ini petani rumput laut mampu pengembangan klaster rumput menjual rumput laut ke Surabaya, laut, pada 8 September 2011. Makasar dan Merak (Banten) yang Selama rentang 2011 dan 2012, berisi 12 ton rumput laut kering per Bank Indonesia bekerja sama de kontainer. ngan Dinas Kelautan dan PeriApabila menggunakan alat pe kanan Kabupaten Nunukan, Ikatan ngepres, dengan biaya pengiriman Penyuluh Perikanan Indo- yang sama mampu memuat 18 ton nesia (IPKANI) Kabupaten rumput laut kering per kontainer Nunukan beserta stakehold atau meningkat 50% dibandingkan ers setempat memberikan dengan tanpa pengepresan. beragam pelatihan berupa Pada Januari 2013, Bupati Nunuknow how maupun soft skill kan Basri mengumumkan daerah Nukepada pembudidaya dan nukan kini menjadi penghasil rumput UMKM terkait. laut kering terbesar di Indonesia. Pada Juni 2012, terPada 2010, produksi hanya di ba cetus inisiatif pendirian wah 400 ton per bulan, tapi berhasil Gapoktan di Nunukan dan meningkat menjadi rata-rata 500 ton menjadi langkah awal kepada 2011, sehingga Nunukan pada mandirian pembudidaya Januari 2013 menghasilkan rata-rata rumput laut. BI Provinsi 750 ton per bulan. (*)


Investasi

Perizinan, Infrastruktur, dan SDM Jadi Kendala Masuknya Investasi Kalimantan Timur, sebagai daerah yang perekonomiannya didukung oleh hasil sumber daya alam, terpengaruh oleh perlambatan kondisi perekonomian dunia yang belum pulih.

A

kibatnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2013 pun tercatat hanya mencapai 0,22% secara tahunan. Angka ini melambat apabila dibandingkan dengan kuartal IV/2012 yang mencapai 2,02% secara tahunan. Bahkan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 6,02%. Adapun, nilai investasi yang terangkum masuk di Kaltim sepanjang kuartal I/2013 mencapai Rp6,07 triliun dengan rincian Rp4,84 triliun dari PMDN dan Rp1,23 dari PMA. Melihat kondisi ini, pelaku usaha tentunya memiliki proyeksi dan rencana atas kegiatan bisnis yang dilakukannya di Kaltim. Berikut wawancara dengan Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur M. Slamet Brotosiswoyo tentang prospek, tantangan, strategi, dan masukan dari dunia usaha.

Bagaimana prospek investasi 2013? Investasi di Kaltim masih menjanjikan, tapi pengusaha melihat kuartal ke depan. Kenaikan bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik akan mempengaruhi cashflow dari perusahaan. Yang pasti, pengusaha juga masih melihat potensi yang besar, karena Kaltim memiliki sumber daya alam cukup, areal cukup, dan juga sedang mempersiapkan infrastruktur, seperti jalur kereta api.

masyarakat terkait kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah. Kalau smooth saja seperti yang terjadi pada kenaikan TDL dan upah, tentu akan meningkat dan hal ini yang masih jadi pertimbang an teman pengusaha untuk dapat meningkatkan investasi.

Tentunya, ini akan memperlancar logistik dan memperingan biaya logistik. Parasarana sarana lain, bandara, pelabuhan juga dipersiapkan, tapi juga perlu dicermati listrik dan dipersiapkan dengan baik, karena itu yang dicari investor pertama kali dan Kaltim punya potensi ekonomi yang cukup.

Adakah ada alasan lain? Kami sebenarnya tidak terlalu terpengaruh dengan kenaikan BBM, TDL atapun upah, karena tinggal menyesuaikan dengan ongkos produksi yang harus kami tanggung. Kalau naik kami tinggal naikkan juga harganya dan ini yang sebetulnya dipertimbangkan. Kalau TDL naik, upah naik, BBM naik akibatnya daya beli masyarakat juga akan berkurang dan hal ini akan menekan kapasitas produksi. Kalau produksi dinaikkan daya beli kurang ya rugi dan jika tidak ditingkatkan sulit mengejar target, sehingga respon pasar masih harus dilihat.

Apakah proyeksi investasi masih akan naik? Kami masih perlu melihat respon

Bagaimana cara hadapi masalah dan kendala itu? Efisiensi dan efisiensi, misalnya


43

Investasi tenaga kerja yang tidak efisien ya dikurangi. Waktu kerjanya kalau misalnya tidak optimal 16 jam dikurangi 12 jam dan kalau butuh peningkatan SDM, harus dikurangi yang tidak dapat bekerja sesuai standar. Sektor bisnis apa yang masih menarik investor ? Kalau melihat kondisi Kalimantan Timur saat ini sepertinya masih mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah ini seperti batubara dan migas. Namun, masih ada juga sektor lain yang potensial untuk digarap dan masih terbuka di Kaltim. Contohnya di sektor apa? Dapat dilihat saat ini mulai banyak yang melirik perkebunan kelapa sawit, bahkan program satu juta hektare kebun yang kemudian ditingkatkan menjadi dua juta hektare menjadi salah satu indikatornya. Banyak investor yang tertarik untuk menggarap sektor itu, sedang kan di sektor perikanan belum banyak yang melirik, padahal kalau melihat potensinya, cukup besar, demikian juga program food estate yang dicanangkan pemerintah. Apakah Apindo tertarik untuk food estate ? Kami tidak hanya tertarik, tapi juga menurunkan tim untuk mensurvei lahan yang rencananya akan diinvestasikan, yakni sekitar 40.000 hektare lahan yang akan ditanami komoditas seperti jagung dan padi. Sayangnya, ada permasalahan pelik di sana, sehingga kami masih menunggu sambil terus berkomunikasi dengan pemerintah. Masalah apa itu? Kejelasan status lahan dan kepemilikannya ternyata di lapangan ada kesimpangsiuran kekuasaan. Sebenarnya para anggota Apindo sangat mendukung program itu 44

dan mereka pada umumnya banyak peralatan yang menganggur dan dapat dialihkan ke sana. Kami tetap ma sih menunggu sampai ada kejelasan status lahan tersebut dan tentunya dengan melibatkan masyarakat juga untuk pen dekatan. Selain itu, juga perlu ada sinkronisasi pusat dan daerah, karena ini yang mendukung keberhasilan, apalagi jika menyangkut pangan sangat penting untuk kesejahtera an masyarakat dan jika mencukupi tentu keamanan dan perekonomian akan terjaga. Berapa lama penyelesaian ma salah itu? Kami punya skema untuk melakukan pendekatan itu, tapi kini agak lesu kembali karena permasalahan di lapangan yang susah untuk dipecahkan oleh tim kami dan menunggu kejelasan kepemilikan. Selain itu, kami juga menunggu kejelasan lahan, karena pengusaha maunya clear. Kalau sudah dibeli, sudah selesai dan tidak ada masalah lagi. Bagaimana rencana pengem bangan industri hilir? Itu juga menjadi salah satu prospek yang ditunggu oleh pengusaha, apalagi wacana ini digulirkan oleh pemerintah bertahun-tahun yang lalu, tapi belum ada legalitas dalam bentuk aturan yang melengkapi, seperti layanan perizinan. Ada juga tentang ketersediaan bahan baku melalui penetapan kuota pemenuhan kebutuhan domestik dan karena semuanya belum lengkap, kami juga masih ragu untuk mulai berinvestasi di sektor ini. Masalah utama yang terkait dengan kepemilikan lahan dan


kepastian lokasi, karena masih dimiliki oleh swasta ataupun masyarakat dan hal itu rentan sekali memicu masalah. Selain itu, kami juga meminta kepada gubernur agar menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri hilir, karena jika tanpa legalitas resmi maka pembangunan pabrik atau intalasi pengolah hanya akan beroperasi singkat, setelah itu mati. Apa masalah terberat di Kaltim terkait investasi? Masalahnya investasi adalah perizinan, infrastruktur, dan sumber daya manusia, apalagi tentang perizinan yang membutuhkan waktu yang lama, padahal gubernur selalu menekankan kalau izin harus diurus cepat. Kami meminta itu dapat direalisasikan, sedangkan untuk sumber daya manusia diharapkan pada Institut Teknologi Kalimantan (ITK) menjadi wadah peningkatan kualitas dan ini perlu diperhatikan pemerintah. Selain itu, Kami berharap tidak ada provokator yang menyulut hubungan industrial antara pe ngusaha dan pekerja. Selama ini, komunikasi berjalan dengan baik dan kami tidak mau diganggu dengan permasalahan ketenagakerjaan, seperti yang terjadi di daerah lain dan Kami akan galang bersama masyarakat agar provokator tidak masuk. (*)

Industri

Potensi Melimpah, Bisnis Rotan Menanti Dukungan

S

ebuah gudang terletak di Sungai Kampung Damai Kecamatan Damai, Kutai Barat, Jumat (14/6/2013) siang, tampak sepi. Bangunan terbuat dari kayu ulin, tampak gelap. Terlihat, rotan diikat beberapa di dalam gudang yang berada disekitar rumah-rumah warga. Rotan itu milik salah satu pengumpul, Peter (45 tahun), warga asli daerah tersebut yang mengumpulkan rotan dari berbagai kampung di sekitar Kecamatan Damai. Dia menjadi pengumpul rotan karena meneruskan usaha ayahnya yang sejak turun temurun. Bisnis rotan diakuinya saat ini kian lesu, mengingat mayoritas warga di daerahnya memilih kerja di perusahaan sawit dari pada

memotong rotan di kebun. “Bila lancar, setiap bulannya, saya mengirim 24 ton yang diangkut dua truk fuso. Tapi, kini sampai tiga atau empat bulan ini, rotan sulit terkumpul,” ujar Peter, pria kelahiran 1975 itu. Sejak tiga tahun terakhir, pembukaan perkebunan kelapa sawit marak di Kutai Barat, bahkan memengaruhi, warga daerah itu memilih bekerja di kebun sawit daripada memotong dan mengolah rotan. Selain itu, warga enggan kerja terus menerus memotong rotan dan apabila mereka memiliki uang dan serba cukup untuk kebutuhan rumah tangga, warga memilih berhenti memotong rotan, apalagi ada perusahan sawit menawarkan pekerjaan lebih santai untuk mem-

buat pembibitan sawit. “Memotong rotan, warga mendapatkan upah Rp100.000 hingga Rp150.000, tapi warga memilih kerja di sawit walau dibayar Rp50.000 per hari karena pe kerjaannya santai dan dapat sambil bercanda,” tuturnya. Dengan kondisi tersebut, kebun rotan di Kutai Barat milik warga sangat berlimpah dan belum banyak dipotong. Bisnis rotan di Kutai Barat, dijelaskan Peter sulit berkembang disebabkan kendala masih belum sepenuhnya didukung pemerintah.

Izin Pengiriman Sulitnya proses perizinan me ngirim rotan, turut membuat pengusaha dari luar Kutai Barat masuk membiayai pemotongan


45

Industri rotan. “Kalau di Kalimantan Tengah, rekan saya sangat mudah peroleh izin jalan mengirim rotan ke pabrik perajin rotan di Pulau Jawa, sedangkan di Kutai Barat, saya mengirim rotan harus bayar biaya sana sini agar mendapat izin jalan,” tuturnya. Peter bertahan memilih bisnis rotan, karena ia warga asli daerah Kutai Barat, sehingga dia dapat menghemat pengeluaran tempat tinggal. Adapun, rekan-rekannya pe

K

melimpah belum banyak dipotong, padahal rotan sangat dibutuhkan pabrik-pabrik mebel rotan di Jawa untuk ekspor pasar di Eropa. Setiap hari, tukang potong rotan dapat memperoleh 1 ton sampai 3 ton, dengan upah potong rotan Rp1200 per kg. Meski mampu peroleh upah mencapai Rp150.000 per hari, pemotong rotan masih enggan bekerja. Beratnya, pekerjaan memotong rotan membawa ke gudang menjadi tantangan yang dihadapi. (*)

Rotan Kutai Barat Tembus Mancanegara

abupaten Kutai Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibukota kabupaten ini terletak di Sen dawar dengan luasan wilayah 33.052 km² dan berpenduduk sebanyak 136.161 jiwa. Wilayah ini merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan UU No. 47/1999. Mengutip data Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, rotan dari daerah Kutai Barat mampu memberikan sumbangan sebesar 18% dari total kebutuhan rotan nasional yang sebesar 350.000 ton. Rotan merupakan komoditi ekspor andalan yang dijadikan bahan baku anyam-anyaman dan industri mebel. Produk kerajinan Kaltim, termasuk kerajinan yang berbahan baku rotan, memiliki potensi pasar yang baik di dunia internasional. Furniture meja dan kursi dalam paduan anyaman rotan dan kayu berbalut motif etnik budaya Kaltim sejauh ini cukup

46

ngusaha pabrik rotan Pulau Jawa memilih berhenti usaha mengumpulkan rotan di Kutai Barat, sedangkan para pengusaha itu merugi dengan tingginya operasional mengumpulkan rotan dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. “Saya pernah menawarkan kepada rekan-rekan di Jawa agar membawa rombongan pekerja untuk memotong rotan disini, tapi mereka masih pikir-pikir,” jelasnya. Rotan di Kutai Barat saat ini

diminati pasar, bukan hanya tingkat lokal, tapi hingga mancanegara. Mengingat potensi sumber daya alam yang cukup besar tersebut, bisnis rotan termasuk industri kerajinan rotan di Kutai Barat perlu mendapat dukungan pengembangan dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dibutuhkan mengingat saat ini bisnis rotan menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya persaingan harga dan produksi dari komoditi lain. Sebagai daerah pengasil rotan alami, Kutai Barat pada khususnya dan Kaltim pada umumnya, sejauh ini belum memiliki industri pengolahan rotan sendiri. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam sebuah ke sempatan dalam kunjungannya ke Kementerian Perindustrian pada 2009 lalu berharap industri pengolahan rotan tidak hanya dipusatkan di Pulau Jawa, tetapi juga dibangun di daerah ini. Besarnya potensi rotan daerah ini juga belum diimbangi dengan kemampuan produksi yang baik,


termasuk kerajinan berbahan baku rotan sebagai produk unggulan. Untuk itu, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kaltim melalui unit pelaksana teknis daerah (UPTD) terkait dengan terus berupaya meningkatkan kapasitas kemampuan pembuat anyaman untuk mendukung kebutuhan anyaman rotan di daerah ini. Pelatihan membuat anyaman rotan yang baik diselenggarakan agar potensi kerajinan daerah ini dapat terus dikembangkan dan kebutuhan anyaman rotan selalu tersedia untuk menopang aktifitas kerajinan lanjutan, seperti furniture meja dan kursi. Baru-baru ini, UPTD Pusat Pengembangan dan Promosi UKM Disperindagkop dan UMKM Kaltim menyelenggarakan pelatihan desain produk kerajinan kayu dan rotan bagi wirausaha baru. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan wawasan bagi wirausaha baru untuk mencapai hasil yang maksimal. (*)

Inovasi

Sambut Pasar Bebas, Prioritaskan Mutu Barang Ekspor

J

elang era pasar bebas, ber bagai upaya dilakukan lembaga teknis pemerintah dalam memaksimalkan peranan guna menunjang tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Provinsi Kaltim. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Disperindagkop dan UMKM Kaltim sebagai instansi teknis bertugas melakukan pengujian dan sertifikasi mutu barang dalam, serta memantau dan mengevaluasi hasil pengujian dan

hasil sertifikasi mutu barang. Langkah ini bertujuan menunjang peningkatan daya saing melalui pengakuan atas mutu barang ekspor Indonesia di pasar Internasional dan terkendalinya mutu. “Dalam meningkatkan mutu barang ekspor, kami siap menyambut era pasar bebas,” ujar Kepala UPTD BPSMB Disperindagkop dan UMKM Kaltim, Drs H Amanullah Ramli ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/6). BPSMB sebagai instansi teknis melakukan berbagai upaya guna melakukan pengujian mutu barang ekspor asal Kaltim, karena sesuai

tugas dan fungsi kami menguji mutu barang atas permintaan eksportir dan sudah menjadi kewajiban BPSMB menghadapi pasar ekspor saat ini dan jelang era pasar bebas. Salah satu bukti keseriusan BPSMB dalam melakukan pengujian, kini instansi berkantor di Jalan Letjend M.T. Haryono Nomor 45 Samarinda, Kaltim itu dilengkapi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Khusus laboratorium kalibrasi di BPSMB mengantongi ISO;17025.2008 yang diperoleh sejak 2008 lalu dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor


47

Inovasi

Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi UPTD BPSMB Disperindagkop & UMKM Kaltim

Tahun

Target

Realisasi

Keterangan

2008

0

Rp 5.475.000

0

2009

Rp 10.000.000

Rp 38.000.000

Lebihi target Rp28.000.000

2010

Rp 52.000.000

Rp 52.000.000

0

2011

Rp 65.000.000

Rp 93.000.000

Lebihi target Rp28.925.000

2012

Rp 110.000.000

Rp 110.450.000

0

2013

Rp 120.000.000

Rp 65.850.000

Hingga Juni 2013

2014

Rp 120.000.000

0

0

Akreditas LK-100-IDN. Bahkan, sejak April 2013, Amanullah Ramli mengajukan akreditasi untuk laboratorium pengujian dan saat ini sedang proses asses ment KAN. Diprediksi, pada 2013 ini nomor akreditasi untuk laboratorium pengujian akan terbit, karena proses pengujian dan perangkat digunakan, serta sumber daya manusia yang ada telah sesuai syarat dan ketentuan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Laboratorium pengujian dan kalibrasi sangat diperlukan dalam menunjang aktivitas eksportir Kaltim guna memenuhi syarat dan ketentuan diminta pembeli (buyer) dari berbagai negara di dunia, karena hasil pengujian menjadi salah satu syarat yang diminta buyer sebelum menjual dan mengirimkan barang itu. “Namun, semua itu bukan masalah lagi, karena semua barang ekspor harus melalui SNI maka harus diuji dan menjadi tugas kami untuk pengujian sesuai permintaan eksportir. Kami mampu untuk menguji sesuai standar diinginkan negara tujuan ekspor,” tutur mantan

48

Kabid Koperasi dan Sekretaris di Disperindagkop dan UMKM Kaltim ini. Amanullah yang hobi olahraga ini juga menyebutkan, 11 komoditi ekspor yang mampu dan telah diuji melalui laboratorium BPSMB Kaltim sejak 2008 hingga kini terdiri lada, biji kakao, CPO, teh, kayu manis, kopi bubuk, inti sawit, panili, beras, gabah, karet dan minyak nilai. Namun, komoditi jenis lada yang lebih dominan diuji dengan negara tujuan ekspor, yakni ke Belanda, Jepang dan sebagian besar negara di Eropa, sedangkan pengujian kalibrasi yang dilakukan BPSMB ter hadap peralatan digunakan la boratorium swasta di Kaltim. Pengujian kalibrasi itu untuk menguji batu bara sebagai salah satu komoditi utama dengan tingkat nilai ekspor tertinggi dibanding komoditi lain, karena batu bara yang akan diekspor ke luar negeri harus melengkapi hasil uji kalibrasi. Laboratorium tersebut melayani sektor swasta, khususnya perusaha an batu bara yang belum memiliki laboratorium, atau menggunakan jasa laboratorium lain, seperti


Sucofindo dan Carsurin. “Uji kalibrasi yang kami lakukan terhadap barang laboratorium yang digunakan, seperti gelas kaca dan peralatan lainnya, karena kalibrasi wajib dilakukan setahun sekali hingga terbit sertifikat hasil uji kalibrasi yang diminta negara tujuan ekspor,” paparnya. Selanjutnya, komoditi pertanian dan perkebunan juga siap diuji di BPSMB untuk menjaga mutu komoditas ekspor Kaltim tetap yang terbaik. Saat disinggung tentang ke bijakan dibukanya pelabuhan laut di Tarakan untuk barang impor dan termasuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara, Amanullah mengatakan penetapan pelabuhan laut di Tarakan merupakan usulan terdahulu dan baru terwujud. Namun, hal tersebut tidak berpe ngaruh besar bagi impor Kaltim, karena pelabuhan di Tarakan ditunjuk untuk makanan dan minuman. “Kemungkinan besar, Kaltim akan menyiapkan usulan pelabuh an laut baru, salah satunya yang masuk cikal bakal adalah Pelabuhan Maloy di Kutai Timur untuk CPO, meski saat ini dalam proses pembangunan,” ungkapnya. (*)

Produk Unggulan

Ulap Doyo Penyelamat Desa Tanjung Isuy

A

da suasana yang berbeda saat sore hari di Desa Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. Bila berjalan menyisir rumahrumah dihuni suku adat Dayak pinggir danau, akan terlihat kaum perempuan merajut kain. Bukan sembarang kain yang dirajut, namun bahan kain berasal

dari tanaman ulap doyo. Ya, tanaman ulap doyo yang tumbuh subur di sekitar daerah tersebut, membawa berkah, bahkan ulap doyo semakin terkenal di Indonesia hingga ke mancanegara. Berkah itu membuat permintaan kerajinan tangan itu semakin besar berimbas warga membuat ulap doyo, bahkan kerajinan ulap doyo

kini membantu perekonomian rumah tangga suku dayak ditengah wisatawan sepi ke Desa Tanjung Isuy. “Ulap doyo semakin dikenal karena banyak dipakai untuk produk dompet, pakaian dan barang aksesoris lainnya. Ini membuat permintaan ulap doyo semakin besar. Kaum ibu-ibu


49

Produk Unggulan

Ulap doyo semakin dikenal karena banyak dipakai untuk produk dompet, pakaian dan barang aksesoris lainnya. Ini membuat permintaan ulap doyo semakin besar. semakin senang membuat ulap doyo,” ujar Heriyanto, Jumat (14/6). Dahulu, lanjutnya, kaum perempuan di Desa Tanjung Isuy enggan membuat ulap doyo, karena kain motif khas dayak tersebut kurang laku dijual dan masih belum dikenal, apalagi wisatawan mancanegara tidak lagi tertarik datang dan tidak membeli kerajinan khas Dayak. 50

“Wisatawan mancanegara, kini sangat jarang ke Desa Tanjung Isuy. Jadi, tidak ada lagi pemasukan hasil dari tarian-tarian dayak dan dengan ada kerajinan ulap doyo ini, penghasilan dari menjual kain bisa membantu ekonomi keluargakeluarga disini,” tutur Heriyanto. Namun, dibalik booming ulap doyo, Heriyanto mengungkapkan masih kurangnya dukungan dari pemerintah daerah Kutai Barat. Beberapa kali pameran wi sata di sejumlah ibukota pulau Jawa, perajin ulap doyo masih terpinggirkan dan mereka kurang dilibatkan untuk promosi ulap doyo. “Produk kerajinan ulap doyo dikembangkan sendiri oleh ka mi sebagai pengrajin dengan membuat sulam bantal, dompet dan songkok untuk sholat,” jelasnya. Dari pemerintah, dia menam bahkan masih belum banyak


membantu, justru beberapa kali pameran wisata, produk yang ada hanya dipinjam untuk dipajang dan bukan perajin diundang untuk promosikan. Menurut Heriyanto, ulap doyo dibuat dari bahan serat daun tanaman ulap doyo (curculigo latifolia lend) mirip pandan, bahkan tanaman ini terancam punah, karena sangat jarang tumbuh di hutan, tapi tanaman ini dapat dibudidayakan. “Tanaman ulap doyo sering mati, karena terkena semprotan pembasmi rumput liar di kebun sawit. Ya, tanaman ulap doyo tumbuh subur di sawit,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Bidang Industri Disperindagkop Kaltim, Susilo Widodo menuturkan untuk mengembangkan ulap doyo, Dinas Perindustrian Koperasi Kaltim te rus meningkatkan Sumber Daya

Produk Unggulan Manusia (SDM), pelaku perajin tenun, terutama di asal ulap doyo, yakni Desa Tanjung Isuy. Pelatihan untuk membuat tenun ulap doyo dengan motif dan pewarnaannya dilaksanakan 2012 di desa tersebut. Saat itu, Disperindagkop Kaltim menghadirkan pembicara dan pelatih dari Balai Besar Batik Jogja dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 25 orang. Ulap doyo yang merupakan kain tenun khas Kaltim ini diperlukan pengembangan motif-motif baru dilakukan pengrajin, agar tampil menarik untuk dapat bersaing dengan kain tenun lainnya di Indonesia. Selain itu, ada pula bantuan alat pengrajin tenun ulap doyo berupa

mesin jahit. Disperindagkop Kaltim juga terus koordinasi dengan Disperindag Kutai Barat pengembangan ulap doyo Desa Tanjung Isuy Kecamatan Jempang yang berada di daerah Kutai Barat agar terus meningkatkan pembinaan dan pengembangan ulap doyo. Pengrajin ulap doyo terus dilibatkan setiap pameran-pameran di luar Kaltim, sehingga pengusaha yang tertarik kain tenun ulap doyo dapat saling kerjasama dengan pengrajinnya. Tidak cukup sampai disitu, saat ini hendak kembali menghidupkan pariwisata kehidupan khas suku Dayak di Desa Tanjung Isuy, yang merupakan kampung terletak di pinggiran Danau Jempang yang

luas di Sungai Mahakam. Harapannya, semakin banyak wisatawan domestik dan mancanegara ke Desa tersebut akan tertarik membeli produkproduk ulap doyo yang disulap menjadi dompet, tas, pakaian dan barang lainnya. Disperindagkop Kaltim kini berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kaltim dan Kutai Barat mewujudkan konsep itu Dalam waktu dekat, sebuah Lamin Temnggung Merta, rumah terbesar khas Suku Dayak dilakukan renovasi agar layak ditempati menjadi pusat materi ulap doyo. Hal ini untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Desa Tanjung Isuy, sebagai daerah penghasil kain tenun ulap doyo yang telah lama wisatanya menurun. (*)


51

Profil

Melatih Mental Mahasiswa Jadi Entrepreneur Handal Melatih keberanian, menguatkan keyakinan, dan disiplin menjadi kunci dalam memulai usaha.

U

ntuk itu, Himpunan Pe ngusaha Muda (Hipmi) Balikpapan mendorong agar program yang dilakukan selama periode kepengurusan 2012-2015 mampu memberikan pemahaman ketiga hal itu kepada pengusaha muda yang ingin terjun ke dunia bisnis. Saat ini, banyak yang berpendapat mental generasi muda mulai tergerogoti, sehingga mudah menyerah untuk mendapatkan tujuan yang ingin diraihnya. Gatot Kaca, Ketua Badan Peng urus Cabang (BPC) Hipmi Balikpapan juga memiliki pendapat yang sama tentang generasi muda saat ini, sehingga bertekad agar program yang digalang asosiasi ini dapat memperbaiki mental ge nerasi muda yang akan me neruskan perjuangan bangsa. “Kalau saya lihat mental pemuda sekarang banyak yang melempem. Ketika menghadapi masalah, mereka sering menyerah untuk berjuang memperoleh tar52

get yang ingin dicapainya,” katanya. Gatot berkisah tentang perjalan an dirinya dalam memulai bisnis yang benar-benar berawal dari titik nol. Hidup serba keterbatasan dalam hidupnya mendidik dirinya untuk disiplin, berani dan yakin untuk dapat mengubah nasibnya di masa mendatang. Selepas sekolah di STM (sekarang Sekolah Menengah Kejuruan/ SMK), dia tidak melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi. Memasuki dunia kerja menjadi jalan yang dilalui selepas SMK, Gatot memulai pe ngalamannya sebagai karyawan bidang marketing di salah satu perusahaan kontraktor migas di Balikpapan. Seiring


dengan waktu berjalan dan sempat berpindah kerja di tempat lain dengan jabatan sebagai marketing, Gatot memutuskan untuk memiliki usaha sendiri. Dia berpendapat pengalamannya sebagai marketing dianggap dapat menjadi batu pijakan untuk menghasilkan pendapatan secara mandiri. “Karena marketing itu dimanapun bisa. Sampai diujung dunia pun mar keting tetap bisa d i a p l i k a s i k a n ,” ujarnya. Nekad memang, tapi Gatot meyakini keberanian menjadi sa lah satu kunci pokok untuk da pat merealisasikan apa yang menjadi mimpinya.

Profil

Apapun yang dia rencanakan, tidak akan pernah terwujud atau berjalan tanpa ada keberanian untuk memulainya. Keyakinan untuk dapat me ngubah nasib dia kombinasikan dengan kedisiplinan dalam menjalankan bisnisnya. Pengalaman semacam ini yang ingin dibagikan dengan generasi muda yang menjadi penerusnya di masa depan. Banyak program BPC Hipmi Balikpapan, pasca terpilihnya Gatot sebagai Ketua Umum dilakukan untuk membantu pelaku usaha baru yang ingin memulai usahanya. Salah satunya melalui pembentukan Hipmi Perguruan Tinggi (Hipmi PT) pada Mei 2013 dengan mengajak mahasiswa yang memiliki latar belakang keilmuan untuk menjadi pilar penggerak menularkan minat entrepreneur. Ketua Umum Hipmi PT Balikpapan Achmad Riduwan mengatakan fokus program yang akan dilaku-

kan adalah menjaring mahasiswa yang memiliki minat dan jiwa en treprenur. Tujuannya agar ketika lulus dari jenjang pendidikan tinggi, para sarjana itu tidak menunggu panggilan kerja, tapi menciptakan lapangan kerja yang justru akan membantu menekan angka pengangguran. “Karena kalau menunggu, perguruan tinggi hanya akan berfungsi sebagai pabrik sarjana, padahal tujuannya tidak seperti itu,” ungkapnya. Dia mengakui tidak semua mahasiswa memiliki minat dan jiwa entrepreneur, tapi pemahaman dan terus melakukan sosialisasi kepada mahasiswa diharapkan menjadi peletup semangat kewirausahaan. Saat ini, tercatat baru 15 mahasiswa yang menjadi anggota Hipmi PT Balikpapan. Dalam waktu dekat, Achmad juga berencana menggelar Hipmi Go to Campus sebagai media bagi para mahasiswa untuk mempresentasikan rencana bisnisnya.

Apabila layak dan bisa untuk dikembangkan, mahasiswa ini akan dibantu untuk menjalankan rencana bisnisnya. “Ini dapat menjadi role model bagi mahasiswa untuk memulai usaha secara mandiri”. Ketua BPD Hipmi Kalimantan Timur Priskila Evalianitha berpendapat para pengusaha muda ini dapat menjadi aset bagi pembangunan di daerah itu. Tantangan ekonomi ke depan, seperti Masyarakat Ekonomi Asean atau Asean Economic Community, harus siap diterima oleh pelaku usaha lokal. Adanya pengusaha muda ini dapat menjadi peluang emas yang harus direbut untuk mensejahtera kan masyarakat. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan anak muda, lanjutnya, akan menjadi investasi yang luar biasa, karena para entre prenur muda yang akan menjawab tantangan perdagangan bebas mendatang. (*)


53

Profil

Hasendra Gallery, Dari Produk Lokal Hingga Daerah lain

H

asendra Gallery, salah satu outlet yang menjual berbagai produk kain batik dengan motif khas Kaltim di Mall Lembuswana Samarinda. Bukan hanya batik, di outlet Hasendra Gallery ini juga terdapat produk lainnya seperti ulap doyo,

54

sarung, sepatu slop, tas dan lainlain yang kesemuanya itu memiliki motif khas Kaltim. “Saya suka motif flora dan fauna yang ada dikaltim seperti bunga teratai dan burung enggang serta flora dan fauna lainnya yang ada di Kaltim. Yang jelas, produk yang saya pasarkan adalah berdesain


motif khas Kaltim,” kata pemilik outlet Hasendra Gallery Fanti Wahyu Nurvita. Dia menjelaskan Hasendra Gallery awalnya tidak hanya menjual produk batik dengan motif Kaltim, tapi juga produk kain batik dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Profil

Namun, dengan kecintaan diri nya dengan daerahnya sendiri akhirnya Fanti lebih memilih memasarkan produk-produk batiknya yang berkhas Kaltim. Tidak hanya memasarkan produk, Hasendra Gallery yang dibangun usahanya oleh Fanti ini juga ternyata juga sudah punya kelompok jahit dan bordir sendiri untuk produk-produk yang akan dipasarkannya. Jadi, dia dapat mengetahui bahan-bahan dan jahitan, serta bordiran yang berkualitas, karena segmen pasar dari usahanya terse-

but adalah segmen kelas menengah ke atas. “Kami memasarkan produk-produk yang berkualitas hingga ikut pameran di Singapura dan Malaysia. Untuk pesanan, tidak hanya lokal saja yang berminat, tapi produk kami juga dipesan oleh pelanggan dari luar negeri seperi Brunai dan Jerman,” ujar Fanti. Dia menambahkan penjualan produk-produk seperti tas, sepatu slop, baju dan sarung serta produk lainnya yang terdapat di Hasendra

Gallery memiliki motif yang terbatas karena dirinya memprioritaskan kepuasan pelanggan. “Agar tidak pasaran jika pelanggan menggenakan produk Hasendra,” jelas Fanti yang menjual produk dari harga Rp300.000 hingga Rp5 juta. “Yang termurah adalah sepatu slop,” tukasnya. (*)


55

Profil

PT Jamkrida Kaltim Bantu Agunan Modal UMKM & Koperasi

K

ehadiran PT Jaminan Perkreditan Daerah (Jamkrida) Kaltim diyakini membantu sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta koperasi yang berkembang dan memenuhi standar kelayakan mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan. Beberapa program kerja disiapkan direksi Jamkrida Kaltim, termasuk sosialisasi di kabupaten/kota terkait kehadiran dan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya sektor UMKM dan koperasi. Diangkat menjadi Direktur Utama PT Jamkrida Kaltim, H. Agusshohir mengungkapkan bahwa direksi menargetkan percepatan operasional lembaga mitra perbankan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Dia menegaskan target tersebut cukup realistis, karena berbagai upaya percepatan dilakukan dan diharapkan dapat rampung sesuai target ditetapkan. “Kalau ditanya target beroperasi, tentu saja direksi ingin lebih cepat. Semua direksi punya target percepatan operasional Jamkrida” kata Direktur Utama PT Jamkrida Kaltim, H Agusshohir didampingi Direktur Umum Abdul Kadir dan Direktur Operasional Agus Wahyudin ditemui di kantornya, Rabu (26/6). Sementara itu, Direktur Operasional PT Jamkrida Kaltim, Agus Wahyudin menambahkan dengan hadirnya PT Jamkrida Kaltim akan membantu sektor UMKM dan koperasi yang berkembang dan memenuhi standar kelayakan untuk mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan. “Jika nasabah yang mempunyai usaha yang berkembang dan layak, tapi perlu modal, selain itu memiliki syarat yang cukup untuk meminjam dana ke perbankan maka peranan Jamkrida un56

tuk membantu nasabah tersebut untuk mendapatkan modal dari perbankan,” jelas Agus Wahyudin. Dengan begitu, lanjutnya, manfaat diperoleh Jamkrida dan pelaku UMKM, serta koperasi akan semakin berkembang dalam membantu pengusaha untuk memakmurkan masyarakat para pengusaha, sekaligus berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim. Jelang operasional, menurut Agusshohir, Jamkrida Kaltim menyiapkan beberapa program kerja yang lebih menitikberatkan pada rencana sosialisasi ke seluruh kabupaten dan kota di Kaltim terkait dengan operasional dan kehadiran Jamkrida ini. Hal tersebut sebagai cikal bakal akan dibentuknya cabang PT Jamkrida di kabupaten dan kota. “Salah satu program kerja akan dilakukan jika sudah beroperasi, tentunya mensosialisasikan Jamkrida ke kabupaten dan kota di Kaltim,” ungkapnya. Selain itu, percepatan perjanjian kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Kaltim sebagai partner dalam mengelola usaha PT Jamkrida Kaltim. Pada Senin (24/6), Direksi Jamkrida Kaltim menyerahkan syarat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat direksi dan ditawarkan ke Direksi BPD Kaltim. Dalam PKS itu diatur sistem dan prosedur, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional PT Jamkrida Kaltim. “Kami sudah serahkan draft PKS ke BPD Kaltim untuk menyamakan persepsi terkait persyarat dalam pelayanan terhadap nasabah Jamkrida Kaltim setelah beroperasi,” ujarnya. Agusshohir menjelaskan proses administrasi perizinan PT Jamkrida Kaltim


hingga saat ini diakui belum rampung dan masih terkendala belum syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) dan UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). “Kalau syarat ditetapkan Permenkeu bisa terpenuhi maka target Agustus terwujud sesuai harapan, karena selama ini terkendala belum terpenuhinya ketentuan diatur dalam UU PT No.40/2007,” katanya. Dia menuturkan dalam UU PT, pada pasal 7 ayat (1) mensyaratkan minimal dua pemegang saham, kondisi saat ini hanya ada 1 pemegang saham, yakni Pemprov Kaltim. Kemudian, setoran minimal wajib di PT dengan modal dasar mengacu pada Peraturan Daerah No.9/2012 tentang PT Jamkrida dan pasal 33 ayat (1), serta (2) di UU 40 juga mengatur tentang. Karena, modal dasar PT wajib memenuhi Rp125 miliar, kondisi saat ini terpenuhi Rp25 miliar dana penyertaan modal Pemprov Kaltim yang disetorkan ke rekening PT Jamkrida Kaltim. “Masih tersisa Rp100 miliar dana penyertaan modal yang harus dipenuhi, karena target operasional tidak bisa terwujud jika hal ini belum terpenuhi,” paparnya. Untuk persyarat perizinan saat ini sudah lengkap, termasuk infrastruktur juga sudah dibuat dan siap dijalankan. (*)

Profil

Pemda Bantu Perajin Manik-Manik Dengan Bahan Baku dan Sosialisasi INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan II 2013

57

Profil

Raden Tatang Sunagiri, seorang perajin manik-manik di J alan Harun Nafsi Samarinda Seberang ini mengakui profesi sebagai perajin sudah dilakukannya sejak 1997.

P

ada tahun itu, dirinya sudah menjalani kerajinan dengan bahan dari manik-manik sembari mengojek. Alhasil, saat ini dirinya termasuk berhasil karena telah mengkaryakan tenaga ibu-ibu dalam membantu kerajinan dari manik-manik dari bahan limbah kaca di rumahnya yang juga sebagai tempat usahanya yang diberi nama Manika Kaltim. “Ada 40 ibu-ibu yang berasal dari samarinda membantu membuat ke rajinan dari manik-manik,” katanya. Ibu-ibu itu, lanjut Tatang, bukan

58

sebagai pekerja dari usahanya. Melainkan, ibu-ibu itu membeli bahan dari dirinya untuk dibuatkan hasil produk seperti tas, dompet, gantung an kunci, taplak, kotak tisu, syal, ikat pinggang, rompi dan lain sebagainya sesuai dengan permintaan Manika Kaltim. Mereka beli bahannya di saya. Lalu mereka membuat kerajinan dari manik-manik dan menjualnya kepada saya juga. Saya ingin mereka bisa menjadi pengusaha kecil-kecilan,” ujar pria kelahiran Garut ini. Manik-manik, menurut pria ber


usia 52 tahun ini, dipasarkan hampir keseluruh Indonesia. Bahkan, hingga keluar negeri seperti Malaysia, Singapur dan Jerman dengan harga yang terjangkau. “Kami ekspor setiap tiga bulan sekali keluar negeri,” jelasnya. Mengenai harganya, dia menambahkan manik yang diproduksinya sangat bervariasi, seperti gantungan kunci yang dijualnya dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per buahnya dan tas dari Rp100.000 hingga Rp250.000 per buahnya. Maklum, Setiap manik yang di buat memiliki corak dan alur berbe-

Profil

da, yakni tergantung pada pemesan dan jika yang memesan adalah dari Papua, maka coraknya disesuaikan dengan budaya khas Papua. “Manik yang diproduksi itu harganya bervariasi. Tergantung pada jenis dan ukurannya. Harga manik yang berukiran khusus bisa mencapai Rp18 juta per buah hingga Rp35 juta seperti gendongan bayi primitif. Maklum, saya jualnya kepada para kolektor,” paparnya.

Untuk jenis manik yang sudah dirangkai dalam bentuk kalung memiliki panjang lingkar antara 56 cm hingga 70 cm, sedangkan manik yang dirangkai dalam bentuk aksesoris memiliki panjang lingkar antara 80 cm hingga 90 cm. “Yang jelas, satu jenis ini sebenarnya ada beberapa motif”. Mengenai apa yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap para pengrajin, Tatang menyebutkan pihaknya berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kota Samarinda yang membantu mengembangkan usahanya. “Mereka (pemerintah) memberikan bantuan dengan mensosialisasikan usaha kami. Lalu saat ini, pemerintah juga membantu kami dalam memberikan bantuan bahan bakunya,” ungkapnya. (*)


59

Lensa

Pelatihan produk kerajinan kayu dan rotan bagi para wirausahawan baru yang dapat dikembangkan dengan bantuan permodalan dari lembaga keuangan atau koperasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Balikpapan melayani 480 JTTP dari sekitar 200 pemilik selama empat hari pelaksanaan sidang tera untuk melindungi konsumen, sekaligus melihat ukuran timbangan sesuai atau tidak dengan takarannya.

60


Pernik Usaha

BON’Le

Produk Olahan Ikan Lele, Bergizi Tinggi BALIKPAPAN - Merintis usaha produk olahan ikan lele di Balikpapan sejak dua tahun lalu, abon lele atau yang dikenal dengan BON’Le mampu menembus pasar lokal. Bahkan, merek dagang kelompok petani ikan lele di kawasan Jalan Padat Karya Balikpapan itu hingga kini tercipta lebih dari sepuluh varian makanan dari bahan dasar ikan lele. “Kami punya abon lele, kripik lele, pastel lele, kerupuk ikan lele, rengginang lele, stik keju, amplang hingga empek-empek dari daging lele,” ujar Yudi Sadiyanto, Marketing PT Berkat Hidayah yang mengembangkan usaha olahan ikan lele. Dia menjelasakan ide awal dari pengembangan produk olahan ini karena minimnya daya saing dan daya beli ikan lele segar di pasar an, sehingga pihaknya berinisiatif menjadikan ikan lele sebagai bahan dasar produk makanan dan cemilan. Produk tersebut juga dipasarkan melalui stand usaha kecil dan menengah, serta sejumlah toko di Kota Balikpapan dan sekitarnya. Untuk memproduksi satu kilogram abon lele membutuh sekitar lima kilogram hingga enam kilogram daging ikan lele segar, sehingga hasilnya dapat dikemas dalam ukuran 100 gram yangh dijual de ngan harga Rp20.000 per kotak. “Meskipun omzet kami masih terbilang kecil, yakni sekitar Rp 3 juta untuk setiap bulan khusus penjualan abon, tapi kami berharap produk olahan lainnya seperti kripik lele dan pastel lele dapat mendongkrak pen-

jualan dalam tahun ini,” paparnya. Yudi menuturkan abon ikan lele yang berasal dari daging ikan masamo atau ikan lele asal afrika ini memiliki nilai gizi yang tinggi diban dingkan dengan produk makanana lainnya. Lele memiliki kandungan gizi unsur Omega 3 dan Omega 6, vitamin, serat protein yang baik untuk pertumbuhan tubuh, dan perkembangan otak anak, serta janin. “Selama ini orang juga salah

kaprah menilai bahwa pemeliharaan ikan lele itu terkesan jorok dan tidak sehat, padahal budi daya ikan lele masamo miliki kami dilakukan di kolam semen yang bersih,” tuturnya. Dia berharap pada masa mendatang produk makanan olahan ikan lele mampu menarik minat masyarakat, dengan alasan kese hatan dan juga mendukung pe ngembangan produk lokal oleh petani lele di Kota Balikpapan.(*)


61

Pernik Usaha

Difabel Balikpapan Hasilkan Batik Tulis Mangrove BALIKPAPAN-Keter batasan ternyata bukan menjadi penghalang bagi sebagian warga difabel atau penyandang cacat kota Balikpapan untuk berkontribusi mengenalkan kota ini melalui industri garmen yang khas, yakni Batik Tulis Mangrove. Nazruddin, yang didaulat menjadi pemimpin dari sekitar 24 warga difabel Balikpapan mengatakan setiap bulannya, pihaknya bersama rekan sekerja mampu memproduksi sekitar 450 helai kain batik tulis yang bernilai ekonomis. Para difabel merupakan pengindonesiaan dari kependekan istilah 62

different abilities people, dimana orang-orang tersebut memiliki kemampuan yang berbeda. “Awalnya pada 2011, temanteman yang dilatih oleh salah satu perusahaan minyak di kota ini memulai untuk fokus terjun ke bidang tersebut,” ujarnya, Rabu (20/3). Dia mengatakan satu helai bahan batik untuk membuat gaun atau kemeja dalam pengerjaannya minimal membutuhkan 10 hari, karena produksi yang dilakukan oleh para pekerja di workshop itu membutuhkan waktu yang lama. Tidak hanya itu, bahan pewarna


yang dipergunakan juga alami, sehingga harga mulai dari Rp600.000. “Mulai 2012 awal Februari, kami mulai mendapat banyak order, jadi tidak hanya segi finansial yang kami peroleh, pengakuan sosial juga kami dapatkan dengan banyak bertemu pelanggan dan juga pameran di berbagai tempat membuktikan eksistensi warga difabel Balikpapan,” tuturnya. Nazruddin menambahkan mengikuti beberapa pelatihan yang digelar oleh pihak swasta maupun pemerintah memang tidak banyak memberikan arah dan tujuan yang

Pernik Usaha

pasti, bahkan pihaknya yang mewakili rekan lainnya juga mengatakan usai berbagai pelatihan, tindak lanjut untuk pilihan mata pencaharian sulit direalisasikan. “Pelatihan terus dan banyak kita lakukan dimana-mana, kini mulai menemukan titik terang, artinya kita juga ingin kejelasan bidang yang akan kami geluti, tapi arahan saat ini cukup baik dan sangat membantu kami,” jelasnya.

Sementara itu, Agus salah seorang pebatik yang pengidap folio juga antusias untuk menjelaskan tentang batik tulis khas Kaltim bercorak mangrove dan juga ikon khas Balikpapan membawanya melanglang buana ke daerah lain. “Selain penghasilan menjadi lebih baik, dulu biasanya kami adalah orang-orang dibalik di layar, tapi sekarang saya dan teman-teman berani tampil di depan,” ungkapnya. Agus dan teman-temannya berharap saat ini usaha yang dimotori oleh Chevron Indonesia ini dapat berdiri sendiri alias mandiri, tanpa perlu pembiayaan dari pihak pemerintah maupun swasta. (*)


63

Opini

Model Pemanfaatan Batubara untuk Energi Listrik di Kaltim

Ginanjar Yoni Wardoyo Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, Samarinda, Kaltim

K

alimantan Timur adalah salah satu wilayah yang masih mengalami keku rangan kapasitas tenaga listrik. Dengan jumlah dan aktivitas penduduk yang semakin pesat, tuntutan terhadap kebutuhan energi listrik di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin besar. Laju perekonomian dan industri daerah serta peranannya sebagai daerah penghasil sumber daya alam terbesar yang memiliki peng aruh besar terhadap penyediaan energi di Indonesia, sudah sela yaknya apabila usaha pemenuhan energi listrik di Kaltim menjadi prio ritas utama dan mendesak. Batu bara saat ini merupakan salah satu bentuk sumber energi yang cukup banyak tersedia dan dimiliki Kaltim, dan merupakan terbesar di Indonesia, sehingga batu bara cukup potensial dikembangkan secara serius untuk menunjang pembangunan dengan tetap memperhatikan dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan, khususnya oleh akibat sisa hasil pemanfaatannya. Jadi, peranan batu bara di Kaltim sebagai pengganti minyak dan gas sebagai energi primer penghasil energi listrik pada masa 64

mendatang akan sangat penting. Untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan tenaga listrik, seba gaimana dimaksud, energi listrik disuplai dari berbagai sumber pembangkit seperti PLTA, PLTG, PLTGU, PLTD, PLTU, dan pembangkit lainnya secara terpadu dan terus-menerus. Melihat kondisi tersebut maka perlu kiranya sebuah perancangan yang mampu merepresentasikan dan dapat digunakan untuk mempelajari sistem optimasi pemakaian batu bara dalam pemenuhan energi listrik secara utuh. Salah satu pendekatan yang da pat diterapkan dalam perancangan ini adalah pemodelan dengan sistem dinamis, dengan model tersebut akan didapatkan variabel-variabel yang mempengaruhi kebijakan. Pada pemodelan sistem dinamis, segala aspek dinamis dan kompleks dari suatu sistem dapat terepresentasikan. Perancangannya dapat menggunakan mental model, karena de ngan model ini mampu dilakukan simulasi yang dapat digunakan untuk mempelajari perilaku yang terjadi dalam system itu, sehingga dapat dianalisis berdasarkan asumsi dan persepsi yang dibangun. Pertumbuhan ekonomi/industri

INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan III2013 2013

dan pertumbuhan penduduk menjadi faktor exogen yang menentukan kebutuhan akan energi listrik. Kebutuhan listrik ini dipenuhi oleh produksi listrik PLTU yang berbahan bakar bakar batu bara dan juga produksi listrik dari pembangkit lainnya. Dari realitas tersebut di atas, berarti kebutuhan batu bara khususnya sebagai bahan bakar untuk membangkitkan energi listrik menjadi sangat penting, sehingga itu diperlukan suatu analisis yang memperhitungkan faktor-faktor itu. Cadangan batu bara merupakan variabel exogen yang mempe ngaruhi produksi batu bara untuk memenuhi konsumsi batu bara, khususnya sebagai energi primer pada PLTU yang menjadi fokus perhatian dalam pemodelan ini. Dalam pemodelan ini terdapat dua sub sistem yang saling berkait an, yaitu sub sistem batu bara dan sub sistem kebutuhan energi listrik. Sampai dengan 2001 kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Kaltim sebesar 254,47 MW yang terdiri atas kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 210,48 MW dan listrik swasta sebesar 43,95 MW dengan kapasitas produksi PLN sebesar 1.095.730 MWh. Dalam memenuhi konsumsi tena-

Opini ga listrik, selama ini PLN selain memproduksi sendiri melalui pembangkitpembangkit yang ada juga melakukan pembelian dari hak swasta dan penyewaan hasil pembangkit. Saat ini, model pengolahan batubara di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh beberapa ke giatan yakni kegiatan eksplorasi batu bara akan mengurangi cadangan potensial dan menambah cadangan terbukti batu bara. Besarnya produksi batu bara sangat tergantung pada permintaan batu bara untuk konsumsi ekspor (luar negeri) dan dalam ne geri (sektor lain dan sektor listrik), serta ratio cadangan terbukti terhadap cadangan terbukti yang ditetapkan sebagai kebijakan pe ngelolahan batu bara. Pada pemodelan kebutuhan batu bara, yang menjadi output akhir adalah seberapa besar kemampuan produksi batu bara dalam kaitannya dengan kebutuh an pembangkit tenaga listrik. Berdasarkan konsep model yang telah dibuat, selanjutnya dibuat konseptualisasi sistem dalam bentuk diagram alir sebab akibat atau um pan-balik (causal loop diagram), yang meliputi penentuan faktor-faktor penting atau variabel yang sangat berpengaruh dan diyakini dapat berperan dalam sebuah sistem. Pada umumnya perkiraan kebutuhan tenaga listrik dilakukan de ngan memperhatikan kecenderung an-kecenderungan yang ada di masa lalu, sebagai dasar untuk menganalisis besarnya energi listrik yang dibutuhkan. Jadi, pada akhirnya dapat dibuat rencana yang menyeluruh dan terpadu dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada masa yang akan datang. Dalam representasi model kebutuhan listrik, besarnya kebutuhan tersebut ditentukan oleh konsumen dengan indikator listrik perkapita. Representasi model yang di buat kedalam stock flow diagram (SFD).

Gambar: Model sub sistem kebutuhan listrik

Pada subsistem produksi listrik, nilai fraksi produksi listrik diasumsikan konstan dengan mengambil nilai rata-rata pertumbuhan penyediaan/ produksi listrik oleh PLN sepanjang 1991- 2000 sebesar 20,23 %. Adapun sub sistem batu bara, perubahan cadangan potensi batubara terjadi jika dilakukan eksplorasi batubara, sehingga akan menambah cadangan terbukti batu bara. Dalam representasi model batubara, besarnya kebutuhan sa ngat tergantung dari permintaan konsumen khususnya untuk bahan bakar di sektor tenaga listrik. Validitas kinerja bertujuan untuk memperoleh keyakinan sejauh mana kinerja model sesuai (com patible) dengan kinerja sistem nyata, sehingga memenuhi syarat sebagai model ilmiah yang taat fakta. Validasi ini dilakukan dengan cara membandingkan data empiris dengan hasil simulasi, untuk melihat sejauhmana perilaku output model sesuai dengan perilaku data empirik. Dari hasil simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa semua jenis pembangkit mengalami pe ningkatan jumlah produksi setiap tahun, sehingga mengakibatkan peningkatan pada konsumsi batu bara untuk pembangkit tenaga listrik.

Kenaikan rata-rata produksi pada setiap jenis pembangkit sebesar 6,1% pertahun dari total produksi masing-masing jenis pembangkit, yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut: • Pembangkit tenaga listrik berbahan bakar gas kenaikannya ratarata 17.601 MWh (periode 20002010) dan 23.955 MWh (periode 2011-2020). • Pembangkit tenaga listrik berbahan bakar minyak kenaikannya rata-rata 12.022 MWh (periode 2000-2010) dan 14.698 MWh (periode 2011-2020 ). • Pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batu bara kenaikannya rata-rata 19.551 MWh (periode 2000-2010) dan 23.610 MWh (periode 2011-2020). • Pembangkit tenaga listrik berbahan bakar non fosil kenaikannya rata-rata 6.155 MWh (periode 2000-2010) dan 9.067 MWh (periode 2011-2020). Untuk produksi dan konsumsi batu bara berdasarkan hasil simulasi memiliki laju peningkatan sebesar 3,6% per tahun, semuanya dipengaruhi oleh permintaan batu bara dari sektor tenaga listrik (dalam model simulasi ini kebutuhan batubara untuk ekspor dan sektor lainnya tidak diperhitungkan). Besarnya laju kebutuhan batu bara pada sektor tenaga listrik rata-


65

Opini rata 6,11% per tahun atau 1.158.751 ton pertahun, dimana untuk periode 2000-2010 rata-rata sebesar 905.511 ton (5,47%) dan 1.527.316 ton (6,8%) untuk periode 20112020. Dalam penentuan kebijakan terbaik disini melibatkan beberapa actor analysis yang memiliki kewe nangan dalam hal penentuan kebijakan. Actor analysis yang berperan dalam kenentuan kebijakan disini adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah Provinsi Kaltim, yang memiliki kebijakan dalam hal jumlah penduduk melalui program pengendalian pertumbuh an penduduk. 2. PLN wilayah Kaltim, yang memiliki kebijakan dalam hal produksi pembangkit tenaga listrik. Untuk variabel kebijakan pada variabel exogen yang dapat dimainkan adalah: 1. Kebijakan untuk jumlah penduduk, dalam hal ini adalah pada nilai angka kelahiran, setelah melalui beberapa trial and error, ditentukan angka kelahiran adalah sebesar 3% per tahun. 2. Untuk pertumbuhan ekonomi memang tidak dapat ditentukan atau dirancang secara pasti, dan juga tidak dapat menekannya, meskipun semakin tinggi pertumbuhan ekonomi juga me nunjukkan tingkat konsumsi yang semakin tinggi pula. 3. Kebijakan yang dapat dilakukan pada cadangan batubara adalah pada jumlah temuan-temuan cadangan terbukti yang berkait an dengan potensi batubara yang ada, sedangkan proses pembentukan potensi batubara merupakan kondisi yang tidak dapat terkendali. 4. Pada produksi listrik pembangkit gas, minyak, dan non fosil dapat dilakukan kebijakan melalui trial and error pada model, sehingga menemukan nilai yang paling baik dan memungkinkan ber 66

kaitan dengan produksi pada pembangkit batubara. 5. Dan pada variabel konsumsi batubara ke luar Kaltim, setelah dilakukan trial and error ditentukan nilai terbaik yang memungkinkan adalah 35%. Kesimpulan yang diperoleh yakni sebagai berikut: 1. Karakteristik dinamis yang mempengaruhi penggunaan batu bara pada sektor tenaga listrik adalah: cadangan batu bara, produksi listrik pembangkit lain, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor penentu ke butuhan listrik serta konsumsi batubara untuk luar Kaltim . 2. Model simulasi yang telah diba ngun yaitu terdiri dari model sub sistem kebutuhan listrik, sub sistem produksi listrik dan sub sistem batu bara memiliki pe nyimpangan yang diukur de ngan AME (absolute mean error) di bawah 5%. 3. Penggunaan batu bara untuk pemenuhan tenaga listrik sangat dipengaruhi oleh besarnya permintaan konsumen akan energi listrik. Dari hasil simulasi diketahui bahwa selama periode 20002010 kebutuhan listrik diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,43% per tahun, atau terjadi peningkatan dari 904.711,67 MWh pada 2000 menjadi 1.401.053,21 MWh pada 2010 atau meningkat sebesar 64,57%, dan selama periode 2010-2030 kebutuhan listrik mengalami peningkatan sebesar 67,62%. Dengan kondisi tersebut laju kebutuhan batubara untuk tenaga listrik rata-rata 6,11% per tahun atau 68.168 ton per tahun, dimana untuk periode 2000-2010 rata-rata sebesar 59.589 ton (5,47%) dan 74.927 ton (6,8%) untuk periode 2011-2030. 4. Implikasi dari skenario yang dilakukan pada variable exogen terhadap variable endogen ber-


dasarkan hasil simulasi di atas adalah sebagai berikut: a) Implikasi pada variabel jumlah penduduk, dengan menggunakan angka kelahiran meningkat tajam menjadi 5% dan angka kematian turun menjadi 0,3% dengan asumsi tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk semakin meningkat. b) Implikasi pada variabel konsumsi listrik, pada konsumsi listrik mengalami peningkatan rata-rata 7,8% setiap tahunnya, dan jika diban dingkan sebelum dilakukan skenario peningkatannya ra ta-rata lebih besar 28,1%. c) Implikasi pada variabel PLT batu bara, dengan skenario gabungan ini, juga berimplikasi pada jumlah produksi listrik batu bara, yang mana bila dibandingkan dengan sebelum dilakukan skenario mengalami peningkatan ratarata 78%. . d) Implikasi pada variabel kebutuhan batu bara untuk listrik, akibat dari skenario gabung an ini juga berimplikasi pada jumlah batu bara untuk listrik yang semakin meningkat dari tahun ke tahun rata-rata 7,1% setiap tahun. e) Implikasi pada variabel pro duksi batu bara, dengan skenario gabungan ini, produksi batu bara meningkat ratarata 3,6% setiap tahunnya. 5. Kebijakan terbaik yang dapat dilakukan berdasarkan dari unique solution yang memberikan nilai pada variabel endogen paling baik dan memungkinkan adalah dengan mempertahankan angka kelahiran penduduk Kaltim sebesar 3% per tahun. 6. Produksi listrik dari pembangkit minyak ditekan menjadi 5% dari produksi listrik secara keseluruh an, pembangkit gas sebesar 12%, dan untuk pembangkit non fosil diupayakan mencapai 40%. (*)


67

Konsumen

Lindungi Konsumen dengan Tera Ulang Dalam upaya meningkatkan perlindungan ter hadap konsumen, UPTD Metrologi Provinsi Kaltim menggelar sidang tera ulang alat ukur, takar, tim bang dan perlengkapannya (UTTP) pada seluruh pasar tradisional di Balikpapan.

K

epala UPTD Metrologi Provinsi Kaltim Erwinsyah mengatakan sidang tera dilakukan untuk menera ulang alat UTTP yang dimiliki pedagang di pasar tradisional agar ukuran timbangan sesuai dengan takaran dan konsumen tidak dirugikan. “Peneraan itu perlu dilakukan 68

setahun sekali untuk UTTP yang tersebar di masyarakat,” ujarnya di sela-sela sidang tera, Kamis (30/5). Saat ini, ada sembilan pasar tradisional di Balikpapan, yakni Pasar Baru, Pasar Muara Rapak, Pasar Klandasan, Pasar Pandansari, dan Pasar Sepinggan. Selain itu, ada Pasar Damai, Pasar


Kampung Baru Tengah, Pasar Inpres (Kebun Sayur), dan Pasar Manggar. Erwin menjelaskan pelaksanaan sidang tera masih dilakukan oleh provinsi, karena Balikpapan belum memiliki UPTD Metrologi. Nantinya, UPTD Metrologi Provinsi hanya akan bertindak untuk mensupervisi kegiatan UPTD Metrologi tiap kabupaten dan kota. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Balikpapan Panangian Ambarita menyatakan pihaknya melayani 480 UTTP dari sekitar 200 pemilik selama empat hari pelaksanaan si-

Konsumen

dang tera. Angka tersebut baru mencakup tiga pasar yang proses peneraannya telah rampung. “Perkiraan kami dapat mencapai 5.000 UTTP yang ada di pasar akan masuk dalam peneraan ini,” tukasnya. Dia menambahkan sidang tera akan dilakukan hingga Juli 2013,

karena menyesuaikan dengan waktu petugas UPTD Metrologi Provinsi dan kegiatan serupa akan digelar di Kota Tarakan. Panangian mengaku hal ini menjadi alasan pihaknya untuk mempercepat proses pembentukan UPTD Metrologi yang sedang berjalan. Saat ini, pembangunan gedung

UPTD tersebut dalam tahap pelelangan yang diperkirakan selesai pada Juni 2013. Selain menggelar sidang tera, Panangian mengungkapkan pihaknya juga menyalurkan bantuan UTTP kepada pedagang. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Perdagangan sebanyak 675 unit, Provinsi Kaltim sekitar 100 unit dan Pemkot Balikpapan ada 300 unit. Bantuan itu akan diberikan kepada pedagang secara gratis sesuai dengan daftar peneraan. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, pedagang yang mendapatkan bantuan UTTP terlihat lebih ramai dari sebelumnya. Untuk itu, Panangian berharap agar pemilik UTTP dapat menerakan alatnya pada sidang tera selanjutnya yang rencananya akan digelar pada pertengahan Juni 2013. (*)


69

Konsumen LAMPIRAN : JADWAL RENCANA SIDANG TERA ULANG ALAT UTTP DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NO 1 2 3 4 5

6

7

8 9

BULAN DAN TANGGAL 04 Februari – 08 Februari 2013

DAERAH SIDANG TERA ULANG KOTA SAMARINDA - Pasar Ijabah - Pasar Kedondong

11 Februari – 14 Februari 2013

-

Pasar Sei Dama

18 Februari 2013 19 Februari 2013 20 Februari 2013 21 Februari 2013 25 Februari – 25 Februari 2013 27 Februari – 28 Februari 2013 04 Maret 2013 05 Maret 2013 06 Maret 2013 07 Maret 2013 18 Maret 2013 19 Maret 2013 20 Maret 2013 21 Maret 2013 25 Maret 2013 26 Maret 2013 27 Maret 2013 28 Maret 2013 10 April 2013 11 April 2013 12 April 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kel. Mugirejo Kel. Lempake Kel. Tanah Merah Kel. Temindung Pasar Rahmat Pasar Merdeka Kel. Sempaja Utara Kel. Air Hitam Kel. Air Putih Kel. Loa Bakung Kel. Sei Keledang Kel. Harapan Baru Kel. Simpang Tiga Kel Baqa Kel. Loa Bahu Kel. Loa Buah Kel. Selili TPI Kel. Masjid Kel. Rawa Makmur Kel. Bukuan

15 April – 19 April 2013

-

Pasar Pagi

-

Pasar Segiri

10

22 April – 26 April 2013

11

22 April -26 April 2013

KOTA TARAKAN REGU 1

12

29 April – 03 Mei 2013

KOTA TARAKAN REGU 2

13

29 April – 03 Mei 2013

KABUPATEN PASER

14

13 Mei – 17 Mei 2013

KOTA BONTANG

15

20 Mei – 24 Mei 2013

KOTA TARAKAN REGU 3

16

20 Mei – 24 Mei 2013

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

17

27 Mei – 31 Mei 2013

KOTA BALIKPAPAN - Pasar Manggar - Pasar Sepinggan - Pasar Damai

18

27 Mei – 31 Mei 2013

KABUPATEN BERAU

19

10 Juni – 14 Juni 2013

KOTA BALIKPAPAN - Pasar Baru - Pasar Kebun Sayur

20

10 Juni – 14 Juni 2013

KOTA TARAKAN REGU 4

21

17 Juni – 21 Juni 2013

KOTA BALIKPAPAN - Pasar Klandasan

22

24 Juni – 28 Juni 2013

KOTA BALIKPAPAN - Pasar Pandan Sari

23

01 Juli – 05 Juli 2013

KOTA BALIKPAPAN - Pasar Rapak - Pasar Buton

24

19 Agustus – 23 Agustus 2013

KABUPATEN BULUNGAN

25

26 Agustus – 30 Agustus 2013

KABUPATEN KUTAI TIMUR

26

23 September – 27 September 2013

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

27

30 September – 04 Oktober 2013

KABUPATEN TANA TIDUNG

28

07 Oktober – 11 Oktober 2013

KABUPATEN NUNUKAN

29

21 Oktober -25 Oktober 2013

KABUPATEN KUTAI BARAT

30

28 Oktober – 01 November 2013

KABUPATEN MALINAU

70


Konsumen

n u g n a B p o k Disperindag i g o l o r t e M Gedung Provinsi Ka limantan Tim ur (Kaltim) memaksim kini memilik alkan tertib i gedung m ukur, sehin etrologi un gga tidak a tuk d a k e eletakan batu perc urangan da melindung la m i konsumen upaya tama pembangunan Unit .

P

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Disperindagkop dan UMKM Kaltim itu dilakukan oleh Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi, beberapa waktu lalu. “Tertib ukur kelihatannya sepele, tapi dampaknya sangat luar biasa terhadap kegiatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, karena tidak ada yang dirugikan,” kata Wamendag Bayu Krisnamurthi usai meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Metrologi di Samarinda. Menurut dia, ukuran atau timbangan merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap pemerintahan, terlebih lagi tertib ukur sudah tercatat dalam kitab suci setiap agama, baik di Al-Quran maupun kitab suci lain di

agama lain, yakni tidak boleh mengurangi timbangan, karena akan merugikan konsumen. Dia menjelaskan dengan dibangunnya gedung UPTD Metrologi termegah di Indonesia yang juga merupakan dukungan serius dari Pemprov Kaltim itu maka tertib ukur harus benar-benar dapat dijalankan. Apabila gedung sudah berdiri dan dapat difungsikan, diharapkan dapat menjadi contoh dan tempat pelatihan kemetrologian, bahkan tidak hanya bagi Kaltim melainkan juga untuk tingkat Asean, karena gedungnya akan megah dan lokasinya juga sangat luas. Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang juga turut

meletakkan batu pertama mengatakan pembangunan kantor dan workshop UPTD Metrologi itu berada dalam naungan Dinas Perindagkop dan UMKM Kaltim. Pembangunan gedung itu diharapkan terlaksana dengan baik, apalagi parasarana dan sarana UPTD Metrologi memiliki peran penting, yakni agar masyarakat mendapat pelayanan tera atau tera ulang secara maksimal. Kegiatan kemetrologian sangat mulia karena bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum atas jaminan kebenaran hasil pengukuran. Ini sebagaimana diamanahkan Undang-Undang No.2/1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. UPTD Metrologi yang mengurus masalah ukuran, takaran, dan timbangan, tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab cukup berat baik di dunia, bahkan di akhirat. Menurut dia, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada warga negara atas hak-hak sebagai konsumen terhadap terjadinya kecurangan yang diakibatkan oleh


71

Konsumen

alat ukur, takar, dan timbangan yang digunakan oleh pedagang dan pelaku usaha. Awang Faroek juga berharap agar pengelolaan kemetrologian dapat lebih profesional, pelayanan harus lebih cepat, berkualitas, dan dapat mengakomodir pelayanan tera dan tera ulang seluruh alat ukur di Kaltim. Gedung dan perkantoran di UPTD Metrologi dibangun di atas lahan seluas 3 hektar dan merupakan salah satu UPTD Metrologi di daerah yang terbesar di Indonesia. Pembangunannya dianggarkan lebih dari Rp80 miliar yang dialokasikan dari APBD Kaltim tahun jamak 2011, 2012 dan 2013. Masih terkait dalam bidang metrologi, Pemerintah Kota Balikpapan saat ini mengantongi pemenang lelang pembangunan proyek pembangunan gedung UPTD Metrologi Kota Balikpapan dengan nilai penawaran Rp2,1 miliar dari pagu anggaran Rp2,8 miliar. Dalam laman resmi LPSE Kota Balikpapan disebutkan pemenang lelang proyek tersebut adalah PT Norma Noor. Kepala Dinas Perindustrian, Per dagangan dan Koperasi Kota Balikpa72

pan Doortje Marpaung mengatakan pembangunan proyek itu diperkira kan memerlukan waktu satu tahun, termasuk penyediaan fasilitas pelengkapnya. Secara total, kebutuhan anggaran untuk merealisasikan operasional UPTD Metrologi Kota Balikpapan mencapai Rp4,5 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD Kota Balikpapan. “Dana DAK sekitar Rp4,1 miliar dan anggaran Pemkot sebesar 10% dari dana DAK untuk pendampingan,” tukasnya. Dia menambahkan adanya UPTD Metrologi nantinya akan mempermudah pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) untuk melakukan peneraan ulang. Hal tersebut akan berdampak ter hadap ketepatan pengukuran yang dapat melindungi konsumen. Doortje mengatakan setelah dilakukan peneraan, biasanya pedagang akan ramai dikunjungi oleh konsumen, jadi diharapkan operasional UPTD Metrologi dapat segera terealisasi. Sementara itu, Kepala Seksi Per lindungan Konsumen Dinas Per industrian, Perdagangan, dan Koperasi


(Disperindagkop) Kota Balikpapan Panangian Ambarita menuturkan akan ada pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi ini. Namun, dia menyebutkan fokus utama bukan pada pendapatan daerah tetapi pada perlindungan konsumen atas takaran pengukuran. Sebagai daerah tertib ukur, kegiatan yang akan dilakukan di dalamnya meliputi pelayanan terhadap tera atau tera ulang dan sensus terhadap UTTP yang digunakan di pasar tradisional, per tokoan, PLN, PDAM, SPBU dan SPBE. Pemerintah juga wajib melakukan perbaikan UTTP yang tidak layak dan memberikan bimbingan teknis kepada pemilik UTTP mengenai pentingnya jaminan kebenaran hasil pengukuran dalam perdagangan. Jumlah UTTP yang beredar di Balikpapan mencapai 139.367 buah atau sepertiga dari total yang beredar di Kaltim. Selama ini, ketergantungan pada UPTD Metrologi Kaltim masih cukup tinggi dan dengan adanya gedung Metrologi di Balikpapan akan meningkatkan pelayanan, sekaligus mempermudah peneraan atau peneraan ulang UTTP yang ada.(*)

Lensa

Pelatihan produk kerajinan kayu dan rotan bagi para wirausahawan baru yang dapat dikembangkan dengan bantuan permodalan dari lembaga keuangan atau koperasi

Produk SIR 20 yang dihasilkan pabrik pengolahan karet di kabupaten Kutai Barat, Jumat (14/06/2013). Produk ini kualitas karet ekspor yang bisa dipasarkan ke pulau Jawa dan Negara Malaysia.Harga karet yang jatuh di tingkat dunia,pabrik karet tidak menjual produknya sampai harga karet normal.


73

Ekspor Impor

m a t i H s a m E Kilap a m a L n a h a t Tak Ber Kilap ‘emas hitam’ bern ama batuba menunggu ra sepertiny waktu untu a tinggal k bersinar k komoditi pe embali. Era nunjang ek redupnya spor Kaltim lihat jejak k ini sejak 20 ebangkitan 1 2 mulai ternya dari sisi produksi ke ndati harga jual masih b elum memb aik.

I

ndikasinya, ekspor non migas Kaltim pada kuartal I/2013 mulai membaik, kendati masih turun -3,90% secara tahunan melanjutkan pertumbuhan negatif pada kuartal IV/2012 yang mencapai -11,64%. Kajian ekonomi regional (KER) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Timur menyebutkan kontraksi itu akan terus mengecil magnitude-nya. 74

Kajian tersebut memproyeksikan komoditas non migas, utamanya batubara akan terus meningkat seiring dengan peningkatan harga batubara internasional. Perkiraan ini akan berimbas pada sisi penawaran, sehingga akan meningkatkan kinerja pertumbuh an ekonomi pada kuartal II/2013. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) pada kuartal I/2013,


harga batubara berkalori 5.700 kcal/ kg dengan marker Indominco IM East mencapai US$86,71 per ton. Adapun untuk batubara berkalo ri 6.700 kcal/kg dengan marker Prima Coal dipatok dengan harga US$96,13 per ton. Angka ini memang masih jauh dari capaian tertinggi harga batubara ketika 2011 yang memang menjadi periode tertinggi bagi pelaku usaha batubara.

Ekspor Impor

Saat itu, harga rata-rata sepanjang tahun untuk dua jenis batubara dengan marker tersebut secara berurutan mencapai US$125,16 per ton dan US$112,80 per ton. BI Perwakilan Kaltim, dalam KER-nya berpendapat membaiknya perekonomian Amerika Serikat yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pengangguran akan memberikan optimisme terhadap peningkatan perekonomian global, sehingga meningkatkan kebutuhan energi seperti batubara di dunia. Indikasinya dilihat dari kinerja ekspor impor pada kuartal I/2013 yang ditopang oleh pertumbuhan secara sektoral dari peningkatan sektor pertambangan dan penggalian. Peningkatan produksi tambang batubara Kaltim akibat mulai meningkatnya permintaan internasio nal sebagai imbas dari optimisme membaiknya perekonomian global.

Kinerja ekspor non migas dari sisi volume pada kuartal I/2013 tumbuh 19,99% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 13,04% secara tahunan. Namun, pelaku usaha masih pesimistis harga akan terus membaik dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal Dewan Pe ngurus Propinsi (DPP) Asosiasi Pe ngusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Herry Johanes berpendapat harga batubara yang terbentuk di pasar dunia saat ini merupakan harga terbaik yang ada. Alasannya, batubara dari Indonesia tidak lagi menjadi pilihan utama karena ada pilihan dari tambang lain yang dinilai lebih baik. “Contohnya China, negara itu sekarang memilih untuk menggunakan cadangannya sendiri atau beralih ke Afrika yang dinilai masih efisien, karena itu kami yakin harga ini sudah yang terbaik,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, China masih memiliki pangsa nilai ekspor terbesar, yakni 26,62%, diikuti oleh India sebesar 17,14%, Jepang 13,69%, dan Korea Selatan 12,30%. Namun, pangsa ekspor ke China mengalami penurunan dari kuartal IV/2012 yang mampu mencapai 32,38%. Sebaliknya, pangsa ekspor non migas ke negara tujuan India dan Korsel mengalami peningkatan dari 16,35% dan 10,01% pada kuartal sebelumnya. Herry mengakui pasar batubara dari Kaltim memang menyisakan India sebagai salah satu tujuan besar ekspor. Kondisi ini dapat berbahaya apabila negara lain juga beralih dan cenderung memilih batubara dari negara lain yang berharga lebih murah.


75

Ekspor Impor

Perkembangan Ekspor Kaltim (US$ juta) Periode

Migas

Non Migas

Total

2009

9.290,89

9.951,59

19.242,48

2010

11.004,00

12.955,42

23.959,42

2011

17.324,85

19.191,92

36.516,77

2012

14.999,64

18.792,90

33.792,54

Kuartal I/2013

3.341,57

4.505,71

7.847,28

Sumber: Disperindagkop Kaltim, BPS Kaltim, Bank Indonesia.

Pelaku usaha pertambangan tentu harus menyiapkan strategi khusus agar mampu bertahan dari kondisi ini, sedangkan tekanan upah dan beban royalti pajak juga masih harus ditanggung oleh pelaku usaha pertambang an di masa mendatang. Untuk itu, Herry menyatakan perbaikan harga hanya dapat terjadi pada pertambangan dengan lokasi yang berdekatan dengan hauling sungai karena beban produksi yang lebih ringan. Komoditas yang Diperbarui Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Fauzi Bahtar berpendapat Kaltim sudah saatnya untuk mengalihkan konsentrasi pertumbuh an ekonomi ke sumber daya alam

76

yang dapat diperbarui. Hal itu dikarenakan memiliki keta hanan usia yang lebih lama dibandingkan dengan industri pertambangan dan migas. Bahkan, Walikota Balikpapan Rizal Effendi menilai Kaltim harus mulai mengusahakan komoditas yang dapat diperbarui, sehingga tidak bergantung pada cadangan sumber daya alam. Selama ini, Kaltim selalu meng andalkan kekayaan alam mulai dari minyak bumi, hutan hingga batu bara yang kini masih merajai ekspor komoditas di daerah itu. Hampir seluruh hasil kekayaan yang diekspor tersebut merupakan bahan mentah yang bernilai murah dibandingkan ketika telah diolah menjadi barang setengah jadi.


Dia menjelaskan sejak 1950-an Kaltim, khususnya Balikpapan meng andalkan sumber daya alam yang tak bisa diperbarui. Kekayaan minyak yang ketika itu masih banyak terdapat di sekitar Balikpapan menjadikan daerah ini ramai dikunjungi oleh para investor. Kemudian, era itu mulai beralih pada hasil hutan berupa kayu dan rotan yang dikelola pada 1980-an dan diikuti oleh batubara pada 2000-an. Namun celakanya, lanjut Rizal, dari dua generasi pengambilan sumber daya alam pendahulu hanya sedikit yang berimbas terhadap kesejahtera an masyarakat, seperti Kecamatan Samboja yang hampir menjadi kota mati pasca sumur minyaknya tidak dapat diproduksi. Untuk itu, meski perekonomian Kaltim diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif pada kuartal II/2013 dengan perkiraan laju pertumbuhan berkisar antara 1,7% + 1 % secara tahunan, pemerintah dan pelaku usaha tetap harus mengarahkan sektor usaha yang memiliki ketahanan lebih lama. Ini semata dikarenakan batubara menjadi semburat kilap yang tidak mungkin dapat bertahan lama. (*)

Apa & Siapa

P

rogram kemitraan menjadi salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat yang berada di wilayah sekitar perusahaan. Seperti yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Area VI Kalimantan yang ikut memberdaya kan ekonomi melalui program kemitraan itu. Sebagai Manager Community Development Area VI PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Supriyono memilih untuk menggunakan pendekatan personal untuk berhubungan dengan mitra binaan. Tercatat sejak 2001, ada 2.762 mitra binaan Telkom Kalimantan. “Agar ada rasa keterikatan antara kami dan mitra sehingga tujuan program kemitraan untuk memberdayakan masyarakat bisa tercapai,” katanya. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Area VI Kalimantan juga menggelar pendampingan yang meliputi pembinaan, pelatihan hingga sarasehan kepada mitra binaan.

Kemitraan Menjadi Pilihan

Supriyono

Manager Community Development Area VI PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,

Supriyono membagi dua kelompok pendampingan yakni bagi mitra yang memiliki kinerja baik dan masih perlu pengembangan. Untuk mitra yang berkinerja baik, lanjutnya, menggelar pela-

tihan seperti pengelolaan administrasi keuangan, karena pelatihan ini penting untuk mengetahui bagaimana menyusun aliran keuangan usaha mitra. Adapun mitra yang masih perlu pengembangan, pelatihan lebih diarahkan pada peningkatan motivasi. “Karena sebagian besar kurang lancar bisnisnya sehingga tersendat pengembalian pinjamannya”. Telkom juga memberikan fasilitas pameran dan promosi pada mitra yang memiliki produk yang layak jual. Tidak hanya di dalam negeri, pameran dan promosi tersebut juga memungkinkan untuk dilakukan di luar negeri. Untuk tahun ini, Telkom Area Kalimantan menargetkan penyaluran dana kemitraan di area tersebut mencapai Rp39,2 miliar dan hingga kuartal I/2013, tercatat ada Rp8,06 miliar yang tersalurkan. (*)

Kerajinan Balikpapan Sangat Potensial

Arita Rizal Effendi

P

embentukan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Balikpapan sebagai wadah berkumpulnya pelaku usaha kerajinan, menjadi kesibukan baru bagi Arita Rizal Effendi. Dia tercatat sebagai Ketua Umum

Dekranasda Kota Balikpapan dan impiannya sederhana, yakni membawa Balikpapan untuk memiliki kerajinan tangan khas yang menjadi trade mark kota minyak. Jadi, ketika ada wisatawan atau pengunjung yang datang, dapat langsung mengenali produk kerajinan tangan tersebut berasal dari Balikpapan. Menurut dia, usaha kerajinan di Balikpapan sangat potensial untuk dikembangkan. Selain karena mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan nilai tambah bagi para pengrajin, usaha kerajinan ini juga mampu menjadi pendukung bagi industri jasa dan pariwisata yang

tumbuh pesat di Kota Balikpapan. “Selama ini, Balikpapan belum memiliki ciri khas kerajinan sendiri. Kami sedang mendorong batik dan bordir agar bisa membuat ciri khas khusus,” ujarnya. Saat ini, tercatat ada 15 perajin yang dihimpun dalam Dekranasda. Arita menyebutkan Dekranasda juga telah memiliki galeri pameran di Disperindagkop. Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk membantu memasarkan produk kerajinan tangan Dekranasda. “Dipamerkan di Pos Shop, di tampilkan di e-commerce dan perajin juga bisa menjadi agen pos,” tukasnya. (*)


77

Apa & Siapa

Fokus Pada Tujuan

M

emantapkan pilihan serta fokus pada tujuan yang dipilih menjadi prinsip bisnis yang dipegang teguh oleh Nurfi Majidi. Walaupun menghadapi tantangan dalam menekuni bisnis di perbankan syariah, tidak akan melunturkan tekad pria yang kini menjabat sebagai Kepala Cabang BNI Syariah Balikpapan. Awal perjalanan karirnya, dia memang langsung berkecimpung sebagai bankir. Bergabung di BNI pada 1995 dan mulai masuk ke BNI Syariah pada 2000, menyebabkan dirinya merasakan pahit getir merintis bisnis yang ketika itu dipandang sebelah mata. “Ketika itu, tantangan yang dihadapi tak hanya masalah teknis operasional tetapi juga mental psikologi, karena memang bisnis ini masih bayi dan belum terlihat me-

Nurfi Majidi narik bagi kebanyakan,” katanya. Nurfi meyakini suatu saat nanti, perbankan syariah dapat menjadi besar karena melihat peluang bisnisnya yang masih terbuka. Fokus pada tujuan yang ingin diraih semacam ini menjadi salah satu jalan untuk merealisasikan keyakin an tersebut.

A

danya sarana untuk berkomunikasi antar pelaku usaha kuliner yang ada di Balikpapan menjadi alasan pembentukan Forum Komunikasi Kuliner Balikpapan (FKKB) Borneo Nusantara. Deklarasi yang digelar pada Mei 2013 itu pun segera membawa forum ini untuk mulai berjalan de ngan dikomandoi Johny Rusli. Dia berpendapat faktor higienitas, keamanan dan penataan menjadi tiga poin penting yang ingin diangkatnya agar pelaku usaha kuliner dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu, Johny Rusli pun menggandeng pemerintah kota melalui dinas terkait untuk memberikan pemahaman mengenai tiga aspek penting tersebut. Contohnya, pada aspek penataan pihaknya akan memanfaatkan Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) sebagai kawasan kuliner yang dapat 78

Sebelum di Balikpapan, dia pernah menjabat posisi Kepala Cabang di dua tempat, yakni BNI Syariah Cabang Fatmawati dan BNI Syariah Cabang Bekasi. Kini, pria yang dikaruniai empat orang anak tersebut berada di Balikpapan sementara keluarganya tetap berada di Jakarta. Meski demikian, perlu juga melakukan relaksasi pikiran melalui kegiatan formal seperti berolahraga. Nurfi yang juga menyukai dunia olahraga ini menyebutkan relaksasi ini dapat membantu meningkatkan stamina dalam menjalankan ke giatan sehari-hari. “Olahraga juga bisa membuka hubungan dengan relasi bisnis di luar situasi formal, tentunya pembicaraan juga bisa lebih santai,” tuturnya. Saat ini, bermain bulutangkis dan bersepeda menjadi dua olahraga yang rutin dilakukannya bersama dengan rekan sesama bankir atau dari komunitas lainnya. (*)

Wisata Kuliner Perlu Diatur

Johny Rusli menghadirkan menu masakan lengkap dari Sabang sampai Merauke. “Tujuan utama dan visi dari forum ini adalah adanya wadah yang dapat menjadi induk dari para pelaku ku-


liner di Balikpapan mulai dari pedagang tingkat kecil, menengah hingga tingkat atas,” ujarnya. Selain itu, alasan estetika kota yang selama ini menjadi momok bagi pedagang kecil, nantinya dapat tersampaikan komunikasinya antara kepentingan pelaku kuliner dengan pemangku kebijakan di kota ini. Daftar pengurus resmi yang tergabung dalam FKKB Borneo Nusantara saat ini baru berjumlah 60 orang. Johny mengakui angka ini masih cukup kecil karena jumlah pelaku usaha kuliner diperkirakan mencapai 200.000 pedagang. Rencananya, FKKB Borneo Nusantara juga akan menggandeng investor untuk membangun depo stok bagi anggotanya. (*)

Suara Daerah

Kerajinan Khas Berkembang Meski Modal Terbatas Permodalan menjadi isu penting bagi perajin bermodal terbatas untuk meningkatkan kapasitas usaha dan jangkauan pemasaran. Akibatnya, produk yang dihasilkan rentan dengan persaingan produk yang dihasilkan oleh pabrikan bermodal besar.

U

ntuk memecahkan permasalahan tersebut, hadir Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang berupaya untuk meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya. Salah satunya Dekranasda Kota Bontang yang menggandeng dua asosiasi pelaku usaha, yakni Asosiasi Pengusaha Makan-

an dan Minuman Indonesia (Aspami) dan Asosiasi Kerajinan untuk merangkul seluruh perajin di kota ini. Tercatat ada sekitar 500 perajin yang berada di bawah pembinaan Dekranasda Kota Bontang. Ketua Harian Dekranasda Kota Bontang Reza Pahlevi mengakui permasalahan modal menjadi hal

yang sering menjadi kendala bagi perajin untuk menjalankan bisnisnya. Bahkan, lanjutnya, perajin harus membatasi kapasitas penerimaan pesanan, karena modal tidak mampu untuk menambah kapasitas produk yang dihasilkan. Dulunya, Pemkot Bontang dapat mengucurkan dana bergulir untuk


79

Suara Daerah

membantu modal perajin, yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UKM). Namun, pogram ini kemudian diberhentikan, karena rasio kredit macet yang cukup tinggi, sehingga akses kepada permodalan pun kembali terbatas. Meski demikian, Pemkot Bontang tidak lantas patah arang, bahkan Reza mengatakan program ini kembali dikucurkan dan tagihan yang masih menunggak akan diupayakan pembayarannya me lalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bontang. “Kami membentuk UPT [unit pelaksana teknik] Dana Bergulir yang khusus untuk melayani program tersebut untuk UMKM yang memiliki kriteria khusus, sehingga kejadian yang lalu tidak berulang kembali,” ujarnya. Dia menjelaskan ada anggaran sekitar Rp5 miliar yang dapat dimanfaatkan melalui dana bergulir dan pihaknya tidak mengalokasi80

kan melalui akumulasi dari sisa dana bergulir yang mengendap di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur sejak program itu dihentikan pada 2006. Dana tersebut siap di gulirkan setelah ada Peraturan Walikota (perwali) baru yang khusus mengatur penyaluran soal petunjuk teknis penyaluran kredit lunak bagi pelaku UMKM.


Dana Kemitraan Sementara itu, Reza berharap segera beroperasinya PT Jamkrida, lembaga penjamin kredit yang dibentuk oleh Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten/kota di Kaltim. Bahkan, dengan adanya lembaga penjaminan kredit daerah tersebut maka akan mempermudah

Suara Daerah

akses permodalan bagi perajin bermodal terbatas kepada lembaga keuangan. Pemkot Bontang juga berencana untuk mengalokasikan anggaran sebagai penyertaan modal dalam PT Jamkrida tersebut. Saat ini, pihaknya masih dalam tahap pembicaraan awal mengenai alokasi penyertaan modal yang nantinya juga akan meminta persetujuan dari legislatif, apalagi pihaknya belum mengetahui besar an penyertaan modal yang mungkin akan dialokasikan untuk PT Jamkrida. Reza mengajak perajin untuk dapat memanfaatkan dana kemitraan dari perusahaan yang ber

operasi di Kota Bontang. Tercatat ada dua perusahaan besar, yakni PT Badak LNG dan PT Pupuk Kaltim (Persero) yang beroperasi, sehingga perajin dapat memanfaatkan dana kemitraan yang dimiliki perusahaan tersebut. “Karena itu, kami juga mengajak penanggung jawab kemitraan di perusahaan tersebut untuk masuk dalam kepengurusan Dekranasda agar dapat mengetahui kondisi di lapangan,” tuturnya. Sementara itu, Dekranasda akan membantu menyediakan sarana promosi, seperti penempatan gedung yang representatif agar produk yang dihasilkan bisa dikenal luas oleh pendatang.

Ketua Aspami Kota Bontang Suwarno mengatakan lokasi gedung sebagai sarana promosi memang cukup strategis dan diharapkan pelaku industri kecil kembali bergairah mengisi outlet kerajinan dan makanan minuman olahan khas Bontang. Dia menyebutkan terdapat 169 produk makanan dan kerajinan di Kota Bontang pada 2011 yang mendapat layanan desain merk dan kemasan Klinik Desain Disperin dagkop. Batik khas Bontang yang saat ini dikembangkan dengan motif kuntul perak menjadi lambang kota tersebut. Adapun kerajinan lain yang menonjol adalah kayu produk Ali Sadikin Indo Niaga, manik-manik Bu Naya Berbas Pantai, manik-manik Ibu Putri Telihan, rumah batik Telihan, ukiran kayu Magdalena Kutai Bahari Jl Juanda, kerang-kerangan Karang Taruna Bontang Kuala, serta akrilik Bu Ayuk. Reza menegaskan pihaknya juga mengirimkan delegasi ketika ada pameran yang potensial menjaring konsumen, sekaligus mengenalkan produk. Mulai dari acara di tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga berskala nasional yang digelar oleh kementerian. (*)


81

Lintas Sektor

Sulitnya Menjinakkan Inflasi

L

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur memprediksi tekanan inflasi pada kuartal II/2013 di wilayah ini meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tercatat 6,29%.

aju inflasi Kaltim pada kuartal II diprediksi berada pada kisaran 6,89 +1% secara year on year (YoY), terkerek oleh kenaikan harga bahan makanan. “Inflasi ada tren kenaikan, naik menjadi 6,29% pada kuartal II. Kenaikan harga bahan makanan ter utama bumbu-bumbuan dan sayur an diperkirakan menjadi faktor yang mengerek inflasi,” ujar Ameriza M. Moesa, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Pelatihan dan Gathering Wartawan di Pulau Derawan Berau, belum lama ini. Dia menjelaskan faktor yang menahan laju inflasi antara lain 82

pergerakan harga komoditas pang an di pasar dunia, seperti minyak sawit dan kedelai diperkirakan masih cukup rendah. Kondisi tersebut diyakini akan menurunkan harga produk turunannya, seperti minyak goreng, tahu, dan tempe. Selain itu, harga komoditas gula juga masih stabil di kisaran US$31/ pound. Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menyatakan tingkat inflasi provinsi ini sampai Mei 2013 sebesar 6,59% secara YoY, sedangkan inflasi tahun kalender Kaltim sampai dengan Mei 2013 mencapai 2,96%. Khusus periode Mei 2013, hasil


pemantauan BPS Kaltim menunjukkan provinsi ini mengalami deflasi minus (-) 0,03%. Deflasi dipicu oleh menurunnya beberapa harga kebutuhan pokok dan ketersediaan stok di pasaran, sedangkan Indek Harga Konsumen juga mengalami perubahan dari 150,94 pada April menjadi 150,90 pada Mei. Sementara itu, Kepala BPS Kaltim Johny Anwar mengatakan jika dirinci menurut tiga kota di Kaltim, yaitu Samarinda mengalami deflasi minus 0,44%, Balikpapan inflasi 0,16 % dan Tarakan mengalami inflasi sebesar 0,81%. Deflasi pada Mei 2013 terjadi

Lintas Sektor terutama ditunjukkan oleh penurunan indeks pada kelompok bahan makanan, yaitu-1,65% dan kelompok sandang sebesar -1,09 %. “Untuk kelompok makanan jadi mengalami inflasi 0,63%, perumah an 1,04%, kesehatan inflasi 0,86%,” katanya saat rilis inflasi bulanan untuk Kaltim kepada sejumlah instansi dan media massa, Senin (3/5). Mengenai kelompok pendidik an, rekreasi dan olahraga meng alami inflasi 0,71%, transportasi, dan komunikasi inflasi 0,18%. Dijelaskan Johny, pada kelompok bahan makanan, di Kota Samarinda terjadi penurunan harga kelompok bumbu-bumbuan, daging dan olahannya, serta ikan segar. Di Balikpapan terjadi penurunan harga kelompok padi dan umbiumbian, ikan segar, buah-buahan dan minyak-minyakan, sedangkan di Kota Tarakan terjadi penurunan harga kelompok ikan diawetkan dan bumbu-bumbuan. Pada 66 kota di Indonesia, inflasi tertinggi terjadi di Ambon sebesar 2,25% dan inflasi terendah 0,01% terjadi di Kota Bogor, sedangkan deflasi terbesar terjadi di Mataram -1,03% dan deflasi terendah terjadi di Kota Pekanbaru dan Tasikmalaya. Sementara itu, untuk kota-kota di Kalimantan, Kota Singkawang mengalami deflasi -0,23%, Pontianak mengalami inflasi 1,40%, Palangkaraya deflasi -0,26%, Banjarmasin deflasi -0,64% dan Sampit deflasi -0,80 %. “Dari 66 kota di Indonesia yang didata oleh BPS, 23 kota mengalami inflasi dan 43 kota lainnya mengalami deflasi pada ,” tukas Jhony.

Inflasi Balikpapan juga menjadi kedua yang terbesar secara tahun kalender di Kaltim, sedangkan Tarakan menjadi kota yang mengalami inflasi tertinggi, yakni 4,38%, disusul Balikpapan 2,79% dan Samarinda 2,67%. Sewa rumah masih menjadi pos pengeluaran yang memberikan andil inflasi tertinggi hingga mencapai 0,42% terhadap inflasi Balikpapan pada Mei. Kepala Seksi Statistik Produksi BPS Kota Balikpapan Umar Riyadi mengatakan andil sewa rumah, yang masuk dalam kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar merupakan yang terbesar dari komoditas yang dipantau perubahan harganya. Andil terbesar selanjutnya diberikan oleh nasi yang tergolong dalam kelompok pengeluaran makanan jadi dan komoditas tarif listrik yang secara berurutan memberikan andil inflasi sekitar 0,11% dan 0,08%. “Akibatnya, inflasi tahun kalender di Balikpapan hingga Mei mencapai 2,79% dan secara tahunan sebesar 6,51%,” tukasnya, Senin (3/6). Umar mengaku ada beberapa kemungkinan terjadinya inflasi pada sewa rumah, seperti penyesuaian tarif listrik, penaikan harga

sejumlah barang dan permintaan sewa rumah yang semakin tinggi. Namun, pihaknya tidak mengetahui alasan secara pasti penyebab inflasi sewa rumah tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Tutuk S.H Cahyono berpendapat pemerintah daerah perlu mengeluarkan ke bijakan khusus terkait dengan tren di sektor sewa rumah ini. Adanya pajak hotel, termasuk di dalamnya rumah kos, perlu dilihat dampaknya terhadap inflasi daerah. “Ini perlu diperhatikan dan dilihat lagi, karena pajak memang akan menambah pendapatan daerah, tapi kalau menaikkan harga barang tentu akan memiskinkan masyarakat,” papar Tutuk. Pajak yang ditarik dari wajib pajak tentunya akan dibebankan kepada konsumen yang menikmati produk atau jasa dari para wajib pajak itu, sehingga Pemkot Balikpapan perlu melihat lebih rinci komponen penyebab inflasi ini. Dia mengatakan kebijakan khusus itu harus berorientasi jangka panjang seperti yang pernah dilakukan pada sektor pendidikan, sehingga mampu mengendalikan laju inflasi daerah.

kebijakan khusus Menjadi kota dengan tingkat inflasi tertinggi ketiga di Kalimantan (posisi Mei 2013), Balikpapan berjibaku untuk meredam inflasi. Tingkat inflasi 0,16% yang dialami Balikpapan pada Mei lalu menjadi yang terbesar ketiga di Pulau Kalimantan di bawah Pontianak dan Tarakan. INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan II 2013

83

Lintas Sektor Tutuk yang juga menjabat se bagai Anggota Dewan Pengarah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan mengkhawatirkan angka inflasi Balikpapan akan kembali terkerek naik. Berdasarkan tujuh kelompok pengeluaran yang dipantau BPS Balikpapan, kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memberikan andil inflasi terbesar yakni 0,54%. Empat kelompok pengeluaran lainnya juga mengalami inflasi sepanjang Mei secara berurutan, yakni kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,14%, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,04%, kelompok kesehatan 0,026%, serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,019%. Adapun dua kelompok pengeluaran lain mengalami deflasi, yakni bahan makanan 0,58% dan sandang 0,029%. Umar menambahkan penyebab deflasinya kelompok bahan makanan yang biasanya menyebabkan inflasi, karena adanya penurunan di sub kelompok ikan segar, bumbubumbuan, lemak dan minyak. “Kalau dilihat komoditasnya, seperti ikan tongkol, ikan layang, cabai rawit, udang basah, serta bawang merah dan bawang putih,” jelasnya.

Tata niaga Lebih lanjut, pembenahan struktur tata niaga pasar akan menjadi konsentrasi bagi TPID Kota Balikpapan. Langkah ini guna terus me ngendalikan tingkat inflasi melalui kerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tutuk S.H. Cahyono mengatakan kendala tata niaga pasar menjadi salah satu fokus utama mengingat suplai komoditas di Balikpapan berasal dari luar daerah. Melalui pembenahan struktur tata niaga pasar yang ada kecenderungan oligopoli, sehingga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga di pasar. “Karena kalau oligopoli yang 84

mengendalikan hanya pemain besar, melalui pembenahan tata niaga ini diharapkan dapat menekan gejolak harga yang tentunya harus melibatkan KPPU sebagai lembaga yang berkepentingan,” ujarnya. Sebagai daerah bukan penghasil, Balikpapan memerlukan dukungan infrastruktur guna memperlancar distribusi barang menuju titik serah. Selain itu, Pemkot Balikpapan juga perlu membuka seluas-luasnya akses kepada pelaku usaha yang ingin membuka bisnisnya di kota ini. “Agar pemainnya bertambah dan tidak itu-itu saja, sehingga dapat dikendalikan harganya,” kata Tutuk. Kepala Kantor KPPU Perwakilan Daerah Balikpapan Anang Triyono menyebutkan pihaknya siap untuk bekerja sama dengan TPID dalam upaya mengawasi dugaan persaingan usaha tidak sehat. Tahun ini pihaknya akan lebih mengedepankan proses pencegah an untuk menangkal dugaan persaingan tidak sehat yang mungkin terjadi dalam proses distribusi. “Kami siap dilibatkan untuk me ngendalikan inflasi yang dipengaruhi oleh komoditas yang menjadi penyumbang terbesar di Balikpapan,” tukasnya.


Informasi harga Upaya lain, Pemkot Balikpapan juga akan membuat pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) yang dipasang di pasar tradisional. Melalui survei harga pasar ideal yang dilakukan setiap hari, nantinya akan dipampang harga jual komoditas penting di PIHPS tersebut. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Balikpapan Doortje Marpaung menyebutkan rencana itu kemungkinan besar akan direali sasikan pada semester II/2013. Ini karena usulan anggaran sedang diajukan untuk membantu operasional PIHPS. “Mungkin semester II/2013 baru dapat karena anggarannya diajukan di perubahan”. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakot Balikpapan Sri Soetantinah menambahkan pematangan konsep masih dilakukan untuk merealisasikan pusat informasi harga tersebut. Adanya informasi mengenai harga pasar diharapkan dapat meratakan keuntungan kepada seluruh pelaku usaha mulai dari hulu ke hilir. Selama ini, ada indikasi keuntung an terbesar hanya dinikmati oleh perantara yang memasok barang dari produsen ke konsumen. (*)

Kebijakan

Keberadaan Jamkrida Kaltim untuk Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan taraf hidup sebagian besar masyarakat Kaltim adalah melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

H

al ini dimungkinkan karena mengingat jumlah UMKM Kaltim dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan. Namun, di sisi lain permasalah an yang cukup lama dihadapi oleh pelaku koperasi dan UMKM adalah terbatasnya modal usaha, baik modal kerja maupun investasi serta minimnya informasi dan akses untuk mendapatkan modal tersebut. “Kami berharap, keberadaan PT Jamkrida Kaltim sebagai lembaga penjaminan dapat menjembatani koperasi dan pelaku UMKM untuk akses ke perbankan,” kata Direktur Utama PT Jamkrida Kaltim, H Agus shohir, baru-baru ini. Untuk menghadapi kenyataan tersebut, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menerbitkan kebijakan melalui penetrasi langsung maupun bersifat pendukung dan komplementer. Salah satunya, kebijakan Peme

rintah Provinsi Kaltim dalam menerbitkan Peraturan Daerah No.9/2012 tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kaltim. Sementara itu, kredit yang di salurkan oleh perbankan di wilayah Kaltim telah memberikan kontribusi kepada koperasi dan UMKM. Namun, peluang tersebut tidak seluruhnya dapat diakses oleh pelaku koperasi dan UMKM. Hal itu dikarenakan tidak terpenuhinya syarat perbankan, yakni ketidakmampuan dan keterbatas an dalam menyediakan jaminan yang akan diagunkan pada bank, sedangkan peluang usaha yang dimiliki mempunyai prospek yang cukup baik. Sesuai dengan Bab IV pasal 4 Perda Kaltim No.9/2012 tentang PT Jamkrida Kaltim adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kaltim melalui kegiatan jasa penjaminan kepada

Pengurus PT Jamkrida Kaltim Komisaris Utama : Drs. H. Mohammad Djailani Komisaris : Drs. Djoni Topan, M. Si Direktur Utama : Ir. H. Agusshohir Direktur Umum : Drs. Abdul Kadir Direktur Operasional : Agus Wahyudin, SE

Namun, peluang tersebut tidak seluruhnya dapat diakses oleh pelaku ko perasi dan UMKM. koperasi dan UMKM. “Harapannya agar mampu meningkatkan kegiatan ekonomi di Kaltim serta memberikan kontribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Agusshohir didampingi Direktur Umum Abdul Kadir dan Direktur Operasional Agus Wahyudin. Kekuatan Ekonomi Untuk mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dalam Perda No.9/2012 tentang PT Jamkrida Kaltim sesuai surat gubernur Kaltim No. 538.3/9666/Ek tertanggal 20 November 2012 tentang Penunjukan Komisaris Utama H Mohammad Djailani, Komisaris Djoni Topan yang didirikan sesuai Akta Notaris Hasanuddin, SH, MHum, MKn No.19 tertanggal 21 November 2012. Dalam kegiatan usahanya, PT Jamkrida Kaltim memiliki visi


85

Kebijakan

Tabel Perkembangan Kredit UMKM di Kalimantan Timur Posisi (miliar) Keterangan Kredit UMKM

Kuartal IV/2012

Kuartal I/2013

Pertumbuhan (%) Kuartal IV/2012 QtQ

Kuartal I/2013

QtQ

YoY

YoY

15.775

16.012

3,35

12,33

1,50

13,69

Modal Kerja

10.625

10.943

4,09

15,81

2,99

19,72

Investasi

5.014

4.196

2,62

4,51

-1,95

2,32

Konsumsi

136

153

-20,55

91,14

12,52

9,71

Pertanian

1.312

1.372

5,45

18,17

4,57

16,44

Pertambangan

272

332

-15,66

-54,18

21,98

-48,06

Perindustrian

443

421

8,51

-22,41

-4,91

-26,16

Listrik, Air & Gas

39

37

-6,04

-20,21

-5,03

-5,72

Konstruksi

2.198

2.126

6,30

66,43

-3,27

74,23

Perdagangan

6.355

6.586

3,67

28,18

3,64

32,32

Angkutan

1.231

1.111

6,14

12,06

-9,76

3,13

Jasa Dunia Usaha

2.365

2.543

-0,64

0,58

7,49

10,74

Jasa Sosial

910

974

2,12

4,45

7,04

21,06

Lain-lain

650

510

4,97

-42,03

-21,50

-60,19

Jenis Penggunaan

Sektor Ekonomi

Sumber: COGNOS Bank Indonesia & Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kaltim, diolah

dan misi, serta motto yang harus mencerminkan apa yang menjadi maksud dan tujuan didirikannya PT Jamkrida yang tertuang pada Bab IV pasal 4 Perda No.9/2012. Disebutkan, visi dan misi PT Jamkrida Kaltim adalah menjadikan PT Jamkrida Kaltim sebagai perusahaan penjaminan yang terpercaya guna mendukung kegiatan kope rasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi Kaltim. Kemudian, misi yang diemban adalah meningkatkan kemampu an dan memperlancar kegiatan koperasi dan UMKM melalui penjaminan kredit guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltim. Selain itu, mengelola perusahaan secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara berkesinambungan. Meningkatkan kinerja perusahaan juga menjadi satu misi agar mendapatkan keuntungan guna lebih maksimal memberikan dukungan kepada koperasi dan pelaku 86

UMKM serta memberikan kontribusi kepada pemegang saham dalam bentuk PAD. Visi dan misi tersebut akan terwujud dengan motto ‘Solusi Sukses Usaha Anda’. PT Jamkrida Kaltim memiliki jenis dan bidang usaha penjaminan, antara lain penjaminan kredit mikro dan kecil. Bahkan, ada juga bidang usaha kontrak bank garansi, konstruksi, barang dan jasa, multi guna, lingkage program (bank-koperasi dan anggotanya). Sesuai Peraturan Menteri Ke uangan (Permenkeu) No.99/ PMK.010/2011 tentang Perubah an Atas Permenkeu No.222/ PMK.010/2008 tentang PT Jamkrida dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, PT Jamkrida Kaltim dapat menjalankan jenis bidang usaha lain. Usaha lain tersebut di antaranya penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya, penjaminan kredit atau pinjaman program kimitraan yang


disalurkan Badan Usaha Milik Ne gara (BUMN). Penjaminan pinjaman tersebut dalam rangka Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), dan penjaminan penyaluran uang pinjam an dengan jaminan gadai dan fidusia. Selain itu, penjaminan atas surat utang, penjaminan transaksi dagang, penjaminan pengadaan barang dan jasa (surety bond), penjaminan bank garansi (kontra bank garansi), penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN), dan penjaminan letter of credit (L/C). Jenis bidang usaha lainnya adalah penjaminan kepabeanan (costum bond), jasa konsultasi ma najemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan. Selain itu, ada juga penyediaan informasi/database terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjamin an dan atau penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan menteri. (*)

Kebijakan

Hilirisasi Produk Tambang Tingkatkan Daya Saing

I

nternational Monetary Fund (IMF) mempublikasikan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2013 turun dari 3,5% menjadi 3,3%, sedangkan volume perdagangan dunia 2013 diperkirakan tumbuh 3,6%.

Perlambatan itu terjadi terutama di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, dan untuk negara-negara berkembang lainnya, termasuk Asean-5 diperkirakan masih tumbuh moderat. IMF memprediksi penurunan

harga dunia pada hampir seluruh komoditas, energi, dan bahan pang an dunia. Peluang dan tantangan perekonomian global yang kini dihadapi Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi dunia dewasa ini yang belum kondusif, liberalisasi


87

Kebijakan perdagangan, pasar bebas Asean 2015, indikasi peningkatan Non Tariff Measures dan inflasi global. Kinerja ekspor Indonesia diperkirakan mulai menguat setelah semester II/2013 walaupun masih mengalami pertumbuhan negatif. Total ekspor secara nasional pada Maret 2013 sebesar US$15,0 miliar, turun 0,1% month on month (MoM). Adapun total impor Maret 2013 sebesar US$14,7 miliar, turun 4,0% (MoM). Impor hasil minyak naik 65,6% (MoM), sedangkan ekspornya naik 5,3%. Total ekspor kuartal I/2013 sebesar US$45,4 miliar, turun 6,4% YoY, sedangkan total impor sebesar US$45,5 miliar, turun 0,6% yoy. Data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor komoditi utama yang masih mengalami kenaikan sepanjang Januari-Februari 2013, yakni tekstil dan produk tekstil (0,3%), sawit (8,9%), alas kaki (9,5%), oto-

motif (27), dan kopi (24,8%). Adapun nilai ekspor komoditi potensial yang mengalami kenaik an periode Januari-Februari 2013, yaitu kulit dan produk kulit (30,5%), tanaman obat (63,7%), kerajinan (3,3%), peralatan medis (37,1%), dan makanan olahan (5%). Pada 2013, strategi kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia diarahkan untuk meningkatkan daya saing, pengamanan pasar dalam negeri melalui efisiensi kebijakan pengelolaan impor, perluasan akses pasar melalui pembentukan kerjasama perdagangan dan ekonomi antar negara dan kawasan (AEC 2015) dan mengamankan akses pasar terhadap tuduhan dagang. Adapun strategi peningkatan daya saing ditempuh melalui sejumlah langkah, di antaranya hilirisasi, percepatan penerbitan perizinan di bidang perdagangan luar negeri, penggunaan e-SKA dan penerapan

sistem SKA Self Certification. Di sisi lain, Indonesia kaya akan sumber daya alam terbarukan (produk pertanian) dan sumber daya alam yang tidak terbarukan (barang tambang dan mineral). Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dioptimalkan melalui peningkatan jumlah industri pengolahan yang akan memberikan nilai tambah yang tinggi (hilirisasi) terhadap barang ekspor non migas, dan pada saat bersamaan mengurangi ekspor dalam bentuk mentah. Terkait dengan hilirisasi itu, pemerintah bersama DPR menerbit kan UU No. 4/2009 Tentang Per tambangan Mineral dan Batu Bara. Terhitung mulai Januari 2014, produk mineral dan batu bara dilarang di perdagangkan ke luar negeri dalam keadaan mentah (raw material/ore). Seiring dengan terbitnya UU

Instrumen mendukung hilirisasi: 1. Hilirisasi Melalui Tata Niaga Ekspor Produk Pertambangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan No.29/M-DAG/PER/5/2012 jo Peraturan Menteri Perdagangan No.52/M-DAG/ PER/8/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan. 3. Hilirisasi melalui Tata Niaga dan Bea Keluar Produk Pertambangan Peraturan Menteri Perdagangan No.05/MDAG/PER/1/2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar.Hilirisasi melalui Bea Keluar Produk Pertambangan Beberapa kebijakan impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan: 1. Ketentuan Angka Pengenal Importir (API). (Permendag No. 27/M-DAG/PER/5/2012). 2. Ketentuan Impor Hortikultura. (Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2012). 3. Ketentuan Impor Garam. (Permendag No. 58/M-DAG/PER/9/2012). 4. Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) Dan Komputer Tablet. (Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2012). 5. Ketentuan Impor Produk Tertentu. (Permendag No. 83/M-DAG/PER/12/2012). Cakupan komoditas dan instrumen kebijakan ekspor produk pertambangan Cakupan Komoditas (produk pertambangan dalam keadaan raw/ore). A. 21 Pos Tarif/HS Mineral Logam, antara lain bijih nikel, bijih besi, bijih tembaga, dan bijih aluminium. B. 10 Pos Tarif/HS Mineral Bukan Logam, antara lain kuarsa, batu kapur, zeolit, dan feldspar. C. 30 Pos Tarif/HS Batuan, antara lain batu sabak dan onik Sumber: Kementerian Perdagangan, berbagai sumber, diolah

88


Kebijakan No.4/2009, pemerintah juga me ngeluarkan sejumlah regulasi yakni Permendag No.29/2012 Jo Permendag No.52/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan, Peraturan Menteri Keuangan No.75/ PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, Peraturan Menteri Perdagangan No.35/M-DAG/PER/5/2012 tentang Penetapan HPE Atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar. Sebagai gambaran kondisi terkini terkait rencana pelarangan ekspor produk pertambangan pada Januari 2014, China mulai mencari pemasok biji nikel baru, yaitu dari Filipina. Saat ini, Filipina memasok sekitar 55% bijih nikel ke China. Langkah itu dilakukan China sejak terjadi penghentian kegiatan ekspor sementara pada Juli-September 2012. China tercatat sebagai importir terbesar bijih nikel dari Indonesia, sekitar 99% bijih nikel Indonesia diekspor ke China. Kondisi tersebut tidak serta merta menjadikan kegiatan produksi nikel di China menjadi stabil seperti semula, karena bijih nikel Indonesia memiliki kandung an yang tidak dimiliki oleh Filipina ataupun negara lain. Bijih nikel yang diimpor dari Filipina merupakan biji nikel tingkat rendah (low grade nickel ore). Salah satu benang merah yang dapat ditarik dari kondisi ini adalah karena China dikenal mampu memproduksi Nickel Pig Iron (NPI) deng an kualitas baik, tapi dipasarkan dengan harga yang lebih murah dan lebih kompetitif. Hal ini menjadikan China seba gai salah satu produsen NIP ter besar dan terkuat di dunia. Dengan adanya kebijakan pelarangan ekspor produk pertambang an dalam bentuk bahan mentah, berpotensi menyebabkan China mengalami kekurangan pasokan biji nikel dari Indonesia yang memiliki kandungan dan kualitas baik

hingga berpotensi mengakibatkan kualitas NPI yang diproduksi meng alami penurunan dan akan tersaingi oleh NPI produksi Jepang. Selain itu, China merasa terancam dengan kebijakan pelarangan ekspor produk pertambangan dalam bentuk bahan mentah dan pengolahan/ pemurnian di dalam negeri. Hal itu dikarenakan dengan adanya kebijakan tersebut akan mengubah status Indonesia dari negara eksportir bijih nikel menjadi negara importir biji nikel dan produsen bijih nikel. Pengaturan produk pertambangan ini merupakan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) sebagai hak kedaulatan bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang sebesar- besarnya bagi segenap rakyat Indonesia yang diimplementasikan melalui UU No. 4/ 2009. Langkah tersebut juga mendukung kebijakan nasional di bidang pertambangan yang berkelanjut an dan berwawasan lingkungan dan diarahkan untuk pembangun an industri pengolahan (hilirisasi) produk pertambangan. Dalam masa transisi sebelum 2014, produk pertambangan masih dapat diekspor dalam keadaan mentah, termasuk bijih nikel, yang dilakukan melalui mekanisme kepemilikan sertifikat CNC, pengakuan sebagai ET-Produk Pertambang

an, SPE, kewajiban verifikasi oleh surveyor, dan Bea Keluar 20%. Terhitung Januari 2014, berlaku pelarangan terhadap ekspor produk pertambangan dalam bentuk raw material. Seluruh jenis produk pertambangan yang akan diekspor harus terlebih dahulu melalui tahapan pengolahan dan pemurnian sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan keputusan final dan tidak dapat diperpanjang, kecuali melalui revisi undang- undang oleh DPR, padahal peluang investasi terbuka lebar bagi investor di bidang pertambangan untuk membangun smelter di Indonesia. Sasaran dan tujuan kebijakan ekspor produk pertambangan ini dimaksudkan untuk mencegah eks ploitasi berlebihan di bidang per tambangan yang dapat merusak lingkungan, mengembangkan in dustri hilir dalam rangka mencipta kan produk olahan tambang yang berdaya saing tinggi. Selain itu, mendukung keter sediaan bahan baku tambang di dalam negeri, meningkatkan investasi (pembangunan smelter) dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta traceability produk pertambangan dalam rangka peningkatan pengawasan legalitas pengelolaan pertambangan dan pembayaran royalti. (*)


89

Wirausaha

Modal Nekad Jadikan Rudy Setiawan Bos Restoran Dandito Memulai usaha itu perlu tekad yang kuat dan semangat untuk berhasil. Meskipun tidak memiliki keahlian, perjuangan tak kenal lelah mampu meng antarkan mantan karyawan perusahaan minyak dan gas ini berhasil menggeluti bisnis restoran bernama ‘Dandito’ di Balikpapan.

90

N

amanya Rudy Setiawan. Pria yang mencandu rokok ini berulang kali gagal dalam berbisnis restoran sebelum akhirnya mampu berhasil memperbesar kapasitas bisnisnya dalam bisnis yang berulang kali memberikannya kegagalan. Rudy berkisah awal mula dirinya terjun ke bisnis restoran dimulai sejak 2002 ketika pensiun dari perusahaan migas. Pensiun tersebut terjadi karena adanya syarat pendidikan minimum bagi karyawan di perusahaan migas itu, sehingga dirinya pun harus hengkang. Memulai bisnis kecil dari bisnis café, Rudy mengaku tak bisa mendulang kesuksesan. Kemudian ber alih ke aneka masakan seperti nasi campur dan sate juga masih gagal. Akhirnya, Rudy pun terinspirasi dari dua restoran besar yang ketika itu secara kebetulan berdekatan dengan lokasinya dan ramai dikun-


jungi oleh pelanggan. “Saya mencoba membuka peruntungan di situ dan memulai bisnis kepiting dan ikan bakar,” katanya. Tidak mudah memang, modal pensiun yang cukup besar dibawanya sudah habis untuk modal yang sebelumnya gagal. Mau meminjam uang dari rekan, sudah tidak ada yang percaya karena hutang yang menumpuk yang belum bisa dibayar. Rudy pun tidak patah semangat, bahkan relasi yang tidak pernah dia sangka akan memberi modal seperti tetangga, pengusaha kaca, dan pencuci motor, serta pedagang di pasar pun berani meminjamkan modal kepadanya. Ketika itu, uang pinjaman dijanjikan kembali ketika usahanya dapat berjalan lancar. Tidak memiliki kemampuan untuk memasak, Rudy pun mencoba-coba resep agar pas di lidah, seperti sebelumnya, percobaan demi percobaan dia lakukan dengan menambah atau mengurangi bumbu. Sampai akhir nya menemukan saus dandito yang terasa pedas, tapi hangat itu. Beberapa pelanggan yang datang dia tanyai dan beberapa di antara pelanggan yang komplain misalnya karena kepiting yang tidak berdaging atau bumbu yang kurang pas. Dia mengaku ketika itu kualitas kepiting jelek karena dirinya membeli dengan sistem hutang. “Saya pun akhirnya mencoba untuk menggunakan kepiting kualitas ekspor, meski baru dua kilogram saja ketika itu,” ujarnya. Masukan dari berbagai pihak, menambah dan mengurangi

Laporan Utama

t akaran bumbu, terus dilakukan, bahkan buku resep pun menjadi teman dalam mencoba resep baru. Dia juga mencari referensi dari internet untuk mendapatkan resep yang benar-benar pas dan dengan bahan kepiting yang baru dirinya pun mencoba menyajikan kepada pelanggan. “Hasilnya banyak yang puas dan ini yang kemudian saya catat agar resepnya tidak berubah,” tukasnya. Dari awal hanya dua kilogram kepiting, dia pun mulai meningkatkan kapasitas pembelian menjadi 10 kilogram kepiting. Ini berjalan lumayan lama karena ketika habis dirinya kemudian menutup restoran yang terletak dekat dengan Bandara Sepinggan ini. Kini, dalam satu hari menghabiskan 300 kilogram kepiting.

Di saat sudah siap, Rudy pun mencoba membuka cabang di empat tempat hingga Jakarta, tapi seluruh cabang tersebut ditutup karena merasa tidak sanggup diawasi. “Terlalu banyak dan kurang bisa mengotrol dan saya mengkhawatirkan rasanya berbeda sehingga mengganggu kepuasan pelanggan,” ungkapnya. Namun, dia tetap berusaha untuk mengenalkan produk kepiting olahannya kepada rekan di beberapa daerah, bahkan tidak pernah disangka dia mencoba menjadikan kepiting sebagai oleh-oleh khas Balikpapan. Pelanggan pun terus berdatang an, seperti rekannya yang menjadi manajer restoran di sebuah hotel di Surabaya pun dibawakan, yang kemudian memberi masukan pengemasan yang lebih baik.

Dalam waktu dekat, dia mencoba membuka kembali cabang Restoran Dandito di Bandara Sepinggan dan nantinya restoran itu akan buka selama 24 jam untuk dapat melayani pelanggan yang tidak sempat keluar dari bandara. Total karyawan yang dia rekrut kini mencapai 120 orang, termasuk pada cabang baru yang akan dibuka, padahal awalnya restoran itu hanya dimulai oleh tiga orang, termasuk dirinya. Rudy memproyeksikan bisnis ini nantinya untuk diwariskan pada anaknya yang kini masih menempuh bangku kuliah, sehingga dilakukan penataan manajemen perusahaan agar dapat memperbaiki bisnis yang mengedepankan layanan tersebut. “Karena tanpa penataan mana jemen yang baik, seperti pelayanan yang kurang memuaskan, dapat mempengaruhi rasa biarpun masakan yang disajikan itu nikmat,” tuturnya. (*)


91

Tips & Trik

10 Tips Menjadi Pengusaha Sukses

S

emua orang tentu ingin menjadi seorang yang sukses dalam bidang apa pun yang sedang digelutinya. Dari sekian banyak orang yang punya ‘keinginan itu’ hanya sedikit yang mampu mewujudkannya. Berikut adalah 10 tips menjadi pengusah sukses yang sangat penting untuk diketahui agar mereka yang ingin sukses dalam segala hal dapat diterapkan: 1. Awali dengan impian dan imaji nasi. Sebelum manusia dapat mendarat di bulan, tidak pernah ada yang berfikir bahwa hal itu adalah sebuah kenyataan. ide mendarat di bulan pada awalnya sebuah mimpi, tapi impian dan imajinasi itu akhirnya berubah menjadi kenyataank. Yang perlu diingat adalah segalas esuatu keberhasilan itu bermula dari impian dan keyakinan dengan di dorong oleh kerja keras untuk mewujudkannya. 2. Semangat dan kegigihan. Antusiasme, semangat dan kegigihan adalah seburah modal utama di dalam memulai sebuah perjuangan, untuk mencapai keberhasilan, janganlah loyo dan tidak bersemangat. Carilah motivasi usaha dengan mempelajari perjuangan pengusaha lainnya yang sukses. 3. Mempunyai pengetahuan dasardasar bisnis. 92

Tanpa adanya pengetahuan dasardasar bisnis hanya akan membuat usaha anda seperti sebuah kelinci percobaan dan kemungkinan besar hanya akan banyak mengalami kegagalan. Tidak akan ada sukses tanpa sebuah pengetahuan dan yang terbaik adalah belajar sambil bekerja. 4. Berani mengambil risiko. Setiap sesuatu yang kita usahakan tentu akan ada risikonya dan semakin besar hasil yang ingin dicapai, tentu kemungkinan risiko yang akan dialami apabila mengalami kegagalan juga besar. Orang yang berani mengambil risiko adalahc alon orang yang sukses dan jangan takut akan kegagalan. 5. Kerja keras. Hanya dengan bekerja keraslah sebuah usaha akan mengalami kemajuan dan kesuksesan. Bohong apabila ada yang mengatakan meraih keberhasilan yang gemiliang hanya dengan duduk beberapa saat di tempat kerja, seperti yang sering dikatakan peng iklan di intemet. 6. Mau belajar dari pengalaman orang lain. Pepatah mengatakan pengalaman adalahg guru yang terbaik, dan seorang calon pengusaha yang sukses mau mengambil pengalaman dari orang lain dan dari dirinya sendiri. Apapun pengalaman seseorang itu, baik kesuksesan atau kegagalan harus dijadikan suatu pelajaran yang ber-


harga. 7. Bersedia menerima kritikan dan nasehat dari orang lain. Sebagian orang menganggap kritikan yang diberikan adalah se bagai sebuah bagi kelangsungan usahanya. Akan tetapi bagi orang yang berfikir akan menjadikan kritik an atau nasehat dari orang lain sebagai guru yang membimbing ke arah sukses. 8. Menjalin kerja sama dengan orang lain. Betapapun pandainya seseorang itu, apabila dia bekerja sendiri maka perjuangannya itu hanya akan sia-sia belaka. Tidak ada seorang pebisnis pun yang mampu bekerja sendiri. Kerja sama dengan rekan, teman, mitra kerja, dan klien sangat penting bagi perkembang suatu bisnis. 9. Berani menghadapi kegagalan. Jangan kira para pebisnis yang mapan dan maju tidak pernah meng alami kegagalan. Bahkan, merekapun suatu waktu pernah mengalaminya. Hanya mereka tidak pernah putus asa dan terus berusaha sampai sukses. 10.Tidak suka menunda. Seperti kata pepapatah time is money, olah karena itu janganlah suka menunda-nunda suatu pekerjaan. La kukanlah sekarang juga selagi ada kesempatan, karena menunda suatu pekerjaan berarti suatu kerugian yang akan membuat anda menyesal. (*)

Tips & Trik

Merawat Tempat Buku

B

erikut beberapa tips yang dapat dilakukan untuk me rawat tempat buku: 1. Pastikan tempat buku tidak lembab dan memiliki sirkulasi udara dan hindari menyimpan bukubuku terlalu lama di dalam kotak kardus. Pasalnya, asam dari kotak kardus bisa pindah ke buku yang mengakibatkan buku berubah warna jadi kekuning-kuningan. 2. Apabila memakai rak dari kayu, pastikan diberi lapisan supaya buku tidak kontak langsung dengan kayu yang juga mengandung asam dan jika memakai rak buku tertutup, usahakan agar sering dibuka agar ada sirkulasi udara. 3. Dalam penyimpanan buku di rak perhatikan posisi buku jangan sampai ditumpuk, sebaiknya berdiri dan berjajar ke sam

ping. Kelompokan berdasarkan tingginya supaya tidak terjadi kerusakan pada punggung buku yang lebih tinggi jika digabungkan dengan buku yang pendek. 4. Rak buku sebaiknya tidak langsung menempel ke dinding dan level paling bawah rak buku harus berjarak beberapa sentimeter di atas lantai agar terhindar dari genangan air dan kelembaban yang berlebihan. 5. Jika jumlah koleksi buku belum dapat memadati rak, gunakan pengapit buku (bookend) yang tipis, karena jika buku yang dijejer terlalu longgar di rak buku, akan mudah roboh dan rusak. 6. Paling penting melakukan perawatan berkala, seperti: a. Membersihkannya dari debu, terutama di area di sekitar rak (lantai disapu dan dipel).

b. Merotasi posisi buku tiap dua pekan sekali. c. Menabur kamper di sela buku atau di pojok rak atau guna kan biji lada putih yang dibungkus potongan kain, menggunakan serpihan arang kelapa dimasukkan ke dalam amplop bertutup rapat juga dapat dilakukan. d. Jika tempat buku berada dalam ruang ber AC maka nyalakanlah selalu dengan kelembaban relatif 45%-60% dengan temperatur 20-24º C. Jangan lupa, guna memperindah tampilan buku, coba kelompokan buku sesuai warna sampul. jajarkan sesuai gradasi dan gabungkan penataan buku di rak dengan elemen aksesori, seperti deretkan buku secara berdiri di ujung rak, lalu tumpuk dua atau tiga buku hardcover. (*)

Tas Kulit Tetap Awet dan Tahan Lama

T

as atau dompet dengan bahan dasar kulit adalah salah satu produk fashion yang selalu menjadi tren kapanpun dan di manapun. Pasalnya, tas dan dompet kulit terkesan lebih mewah dan elegan, bahkan harga produk fashion yang terbuat dari kulit juga biasanya tidak murah. Alasan harganya yang tidak murah inilah, tentu akan sangat sayang jika tas atau dompet kulit tersebut tidak dirawat dengan baik. Kebanyakan produk dari kulit ini memerlukan perhatian khusus agar kualitasnya tetap terjaga dan bertahan lama.

Agar koleksi tas dan dompet kulit anda tetep awet dan tahan lama dapat, gunakan tips berikut ini: a. Hindari kontak langsung dengan sinar matahari karena dapat merusak permukaan kulit, seperti pecah-pecah atau retak-retak. b. Hindari air, tapi jika sudah terlanjur terkena air segera keringkan dengan lap kering atau bahan yang lembut. c. Perhatikan cara penyimpanan tas. Masukan tas dalam kantong pe nyimpanan atau dust bag. Jika di simpan dalam waktu lama, tas wajib dikeluarkan dari dust bag dan diangin-anginkan. Masukkan

produk anti lembab seperti kamper atau sillica gel agar tidak berjamur, lalu simpan di lemari. d. Jika tas berjamur dapat dihilangkan dengan lap lembut dengan menggunakan sabun khusus, seperti saddle soap atau krim pembersih untuk kulit. e. Apabila terdapat kotoran tanah atau kotoran lain yang sudah mengering, sebaiknya bawa ke laundry. Ingat, jangan menyimpan tas kulit me nempel dengan tas berbahan plastik karena tas plastik dapat menyerap bahan pencelup warna pada kulit. Warna pada tas kulit bisa rusak, terlihat seperti terkena jamur. (*)

INDAGKOP INDAGKOPKALTIM KALTIM••Edisi EdisiTriwulan TriwulanIII 2013

93

Peristiwa

Sasar Mahasiswa dan Pemuda, Kaltim Akan Cetak 1.000 Wirausaha

P

rovinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya mencetak 1.000 wirausaha melalui berbagai program dan kegiatan, termasuk pelatihan terpadu yang digelar oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM pada Selasa (14/5). Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kaltim, M. Djailani menjelaskan pelatihan kewirausahaan dan koperasi dilakukan untuk mendukung terciptanya calon wirausaha muda, memotivasi wirausaha yang ada dan mendorong usaha kecil-menengah menjadi usaha yang besar, serta berdaya saing. Pelatihan sehari ini diikuti berbagai unsur, yakni pelajar dan mahasiswa sebanyak 650 orang, kelompok usaha mandiri ada 50 orang, dan UMKM binaan Dinas Peternakan sekitar 50 orang. Selain itu, binaan Total E&P Indonesie sebanyak 45 orang, lembaga usaha kemasyarakatan sekitar 100 orang dan dari Ikatan Pemberdayaan Pe dagang Kecil Indonesia (Ippkindo) ada 1.000 orang. “Sesuai dengan kebijakan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam pencanangan 1.000 wirausaha muda, Disperindagkop melakukan berbagai pelatihan, terutama untuk mahasiswa dan kelompok pemuda agar tersedia pelaku usaha dari kalangan muda yang andal dan berkualitas,” ujar Djailani pada Pelatihan Terpadu Kewirausahaan dan Perkoperasian di GOR 27 September Universitas Mulawarman, Samarinda. Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Farid Wadjdy me negaskan Kaltim harus menyiapkan wirausahawan yang sukses dan 94

mampu menghadapi perkembang an pasar. Menurut dia, wirausahawan Kaltim juga harus dapat menjadi pengusaha yang andal, bermental kuat dan mampu memecahkan masalah dengan berbagai inovasi. “Untuk meraih sukses seseorang tidak boleh takut gagal, karena kegagalan sesungguhnya adalah sukses yang tertunda. Kegagalan adalah hal yang lazim dilalui untuk sebuah kesuksesan,” jelasnya. Farid mengingatkan peran perusahaan di Kaltim untuk membina masyarakat sekitarnya dan dapat memberi pelatihan dan keterampil an dalam mewujudkan usaha kecil hingga menengah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Kepada perusahaan yang belum melaksanakan pembinaan kepada warga sekitar, Wagub mengimbau agar mereka segera membantu wirausaha, koperasi dan usaha kecil menengah. Perusahaan juga harus mendukung Gerakan Wirausahawan Nasional 2013 dan mewujudkan Kaltim sebagai Provinsi Ko perasi pada tahun ini. “Melalui gerakan kewirausahaan dan koperasi ini, Pemerintah Provin-


si Kaltim melakukan perubahan pola pikir dari kebiasaan pencari kerja [job seeker] menjadi pencipta lapangan kerja [jobs creator] bagi masyarakat di sekitarnya,” ungkapnya. Pada kesempatan lain, Staf Ahli Kementerian Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan Iklim Kewirausahaan, Mohammad Taufik menuturkan dua tahun lagi Indonesia akan memasuki era Komunitas Asean. Indonesia, lanjutnya, memiliki potensi yang tidak terbatas, mulai dari kekayaan sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan kekuatan mentalitas serta spiritual. Para wirausahawan perlu menumbuhkan keberanian mengembangkan potensi yang dimiliki, karena jika tidak maka negara lain yang akan memanfaatkan potensi yang dimiliki. “Menghadapi era baru ini, kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin karena era ini merupakan bagian dari proses globalisasi, sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia, apalagi lalu lintas barang, jasa dan manusia akan semakin mudah,” katanya. (*)

Peristiwa

B

anyak cara yang dapat dilakukan guna meningkatkan omzet usaha bagi pe ngusaha yang bergerak di bidang apapun, baik jasa, properti, dan lainnya. Tidak terkecuali pengusaha kecil dan menengah pun dapat melakukannya, karena peningkatan omzet akan segaris dengan peningkatan pendapatan. Upaya untuk meningkatkan omzet itu sering dilakukan, seperti baru-baru ini terdapat 30 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kaltim mengikuti gelar produk kerajinan yang difasilitasi (UPTD) Pusat Pengembangan dan Promosi UKM (P3UKM) Kaltim. Langkah tersebut dilakukan agar hasil produk kerajinan para pengusaha itu semakin dikenal masyarakat. “Kegiatan ini berlangsung selama sepekan, mulai 29 April-5 Mei, diikuti oleh 30 UMKM dengan 17 distributor sembako,” ujar Kepala UPTD P3UKM Dinas Perindagkop dan UMKM Kaltim Muhammad Aidil saat pembukaan acara di Samarinda. Dia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan omzet penjualan dan promosi yang luas kepada masyarakat, karena melalui kegiatan semacam pameran itu mampu mendatangkan sejumlah pengunjung. Produk yang ditawarkan dalam kegiatan ini cukup beragam, antara lain sarung tenun Samarinda, batik

Gelar Produk, Tingkatkan Omzet UMKM Kaltim, kaos beragam motif, produk rotan dan kayu, aneka aksesoris, manik-manik, dan beragam olahan makanan ringan. Dia menyatakan para pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim dan Kota Samarinda, termasuk masyarakat dapat berwisata di kegiatan itu, sekaligus membeli dan mengenal lebih jauh produk-produk yang dihasilkan oleh pengusaha kecil dan menengah di Kaltim. Ajang tersebut merupakan agenda tahunan untuk menggelar dan memamerkan produk kerajin an dan olahan pangan, sekaligus mendorong produk UKM agar lebih melekat di hati masyarakat.

Menurut Aidil, tiap tahun produk UKM, baik kerajinan dan olahan pangan terus berkembang dan inovatif, sehingga setiap tahun diperkenalkan kepada masyarakat agar semakin disukai. Gelar produk yang dimulai sejak 2010 ini kerap menggandeng mitra UMKM dari luar Kaltim, sehingga diharapkan pemasarannya produk itu semakin meluas. Misalnya, pada 2010 bekerja sama dengan pengrajin kulit dari Desa Tanggul Angin Sidoarjo, Jawa Timur, lalu di 2011 bekerja sama dengan pengrajin bordir dari Bangil Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pada 2014, Aidil akan menggandeng perajin dari Jawa Barat dan Jawa Timur agar masyarakat dapat membandingkan produk yang dihasilkan oleh warga Kaltim dengan produk yang diproduksi provinsi lain. Saat ini, konsumen lebih teliti dan cerdas dalam memilih produk yang berkualitas, sehingga hal itu mengharuskan produsen, baik pengrajinan maupun pengelola makanan untuk meningkatkan mutu dan berinovasi. (*)


95

Peristiwa

K

Gebyar Kaltim Fair 2013

ementerian Perdagangan mendorong Provinsi Kalimantan Timur untuk mengoptimalkan potensi perdagangan antar daerah melalui pameran dagang dan industri, serta meningkatkan peran atase per dagangan yang ditempatkan di daerah lain. Kegiatan pameran yang dimaksud oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) tersebut sifatnya regional yang mensyaratkan barang/produk lokal yang dipamer kan tidak boleh lebih dari 30%. Artinya, pameran justru lebih banyak menampilkan produk/ barang UMKM dari provinsi atau daerah lain. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurti menegaskan perdagangan daerah antar provinsi di Indonesia itu sangat penting, sehingga setiap daerah diharapkan bisa meng optimalkan potensinya. “Saya mengusulkan, kalau boleh, di Kaltim Fair tahun depan, produk yang dipamerkan itu adalah barang dari rekan-rekan kita dari daerah lain. Kalau belum bisa 70% [porsi nya], ya sekitar 50%. Kementerian [Kemendag] selalu menyambut 96

baik adanya Kaltim Fair,” kata Wamendag Bayu Krisnamurti dalam peresmian pembukaan Kaltim Fair 2013 di area GOR Sempaja, Samarinda, Rabu (27/3). Kaltim Fair 2013 diikuti sebanyak 334 stan, lebih banyak dibanding kan dengan 2012 yaitu 160 stan. Kemendag, lanjutnya Bayu, menggelar empat pameran perdagangan yang sifatnya regional, termasuk salah satunya yang digelar di Cirebon. Sekitar 70% barang yang ditampilkan di pameran di Cirebon ini harus produk luar daerah. “Kalau mau barang Kaltim laku ya harus dicari pasar untuk barang dari daerah ini, yang menjangkau pasar yang lebih besar,” ungkapnya Bayu. Wamendag juga berharap Kaltim mengembangkan pameran high technology yang lebih mempromosikan kemampuan dan keahlian di bidang jasa, seiring dengan besarnya potensi pasar termasuk ekspor dari sektor ini. Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengajak seluruh masyarakat dan berbagai pihak, melalui ajang Kaltim Fair untuk menggelorakan pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri,


sekaligus mendukung 100% Cinta Produk Indonesia. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kaltim Mohamad Djailani menutur kan pemerintah daerah terus berkomitmen membina pelaku usaha sektor UMKM dan koperasi. Pada tahun ini, Kaltim menarget kan mencetak 1.000 wirausahawan baru, melalui program diklat dan lainnya. “Pelantikan pengurus Ippkindo ini juga menjadi refleksi dan wujud nyata Kaltim komitmen membina pedagang kecil,” jelas Djailani. Selain meningkatkan sumber daya manusia, kami juga memberikan bantuan sarana produksi ke pedagang kecil, dan mendirikan PT Penjaminan Kredit Daerah sebagai lembaga yang menjamin kredit bagi koperasi dan UMKM. Kegiatan Kaltim Fair 2013 ini dirangkai dengan empat acara lainnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat, termasuk pelantikan Pengurus Ikatan Pemberdayaan Pedagang Kecil Indonesia (Ippkindo) Kaltim yang diketuai oleh Nurhasanah dengan anggota dan pengurus sebanyak 55 orang. (*)

Lensa Foto FAMILY GATHERING SELURUH KARYAWAN & KARYAWATI UPTD METROLOGI BESERTA KELUARGA SEKALIGUS PISAH SAMBUT JABATAN KEPALA UPTD METROLOGI

Foto bersama Kepala UPTD Metrologi (aktif ) beserta istri dengan Kepala UPTD Metrologi sebelumnya beserta istri. Penyerahan Kenang-kenangan dari Kepala UPTD Metrologi kepada H.M. Yunus, SH, selaku Kepala UPTD Metrologi Masa Bakti 2010-2013.


97

Lensa Foto

Berbagai permainan seru yang di ikuti oleh seluruh keluarga dari karyawan dan karyawati UPTD Metrologi.

Pembagian doorprize dan penyerahan hadiah kepada para pemenang mini games.

98



99

Sejahtera Bersama Koperasi

Recommend Documents