UUPA Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Agraria Nasional - Author: Swante Adi Krisna
SKRIPSI HUKUM PIDANA
UUPA Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Agraria Nasional Oleh: Swante Adi Krisna Tanggal dipublish: 27 Apr 2017 (3 months ago) Tanggal didownload: 28 Jul 2017, Pukul 16:46 0 pembaca via komputer / laptop. 0 pembaca via handphone / tablet. PDF Didownload 0 kali. URL PDF: http://notariatuns.adikrisna.com/download/120/uupa-sebagai-dasar-pembentukan-hukumagraria-nasional-oleh-Dr-Lego-Karjoko-SH-MH-di-Notariat-UNS.pdf
Segi formil : dibuat pembentuk uu Indonesia, dibuat di Indonesia, disusun dalam bahasa Indonesia, berlaku di seluruh wilayah Indonesia Segi materiil : tujuan, konsepsi, asas, sistem dan isi. Konsideran UUPA: hukum agraria baru harus : 1. Berdasarkan hukum adat 2. Sederhana 3. Jaminan kepastian hukum 4. Unsur hukum agama 5. Fungsi bumi, air dan ruang angkasa adalah untuk masyarakat adil dan makmur 6. Sesuai kepentingan rakyat indonesia 7. Mengikuti perkembangan jaman
UUPA Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Agraria Nasional - Author: Swante Adi Krisna
8. Penjelmaan dari pancasila 9. Pelaksanaan pasal 33 ayat (3) uud 1945
Tujuan UUPA 1. Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional 2. Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan satuan dan kesederhanaan dalam hukum tanah 3. Meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah
Dasar hukum agraria nasional dalam UUPA 1. Asas kebangsaan (Pasal 1 (1), (2), (3) ) 2. Hak menguasasi dari negara (Pasal 2) 3. Pengakuan hak ulayat (Pasal 3) 4. Asas fungsi sosial (Pasal 6) 5. Hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik (Pasal 9 (1) ) 6. Persamaan antara laki dan wanita (Pasal 9 (2) ) 7. Perlindungan golongan ekonomi lemah (Pasal 11 (1), 13) 8. Asas land reform (Pasal 10) 9. Asas tata guna tanah (Pasal 14)
Asas Kebangsaan Pasal 1 ayat (1,2,3) UUPA disebut hak bangsa
UUPA Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Agraria Nasional - Author: Swante Adi Krisna
Pasal 1 ayat (2) : seluruh bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional Bumi, air dan ruang angkasa merupakan kekayaan nasional: unsur keperdataan yaitu hubungan kepunyaan antara bangsa indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa. Hubungan ini bukan merupakan hubungan kepemilikan. Bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa: amanat dari Tuhan untuk mengelola Bumi, air dan ruang angkasa dengan baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Tugas mengelola berupa mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa menurut sifatnya termasuk hukum publik. Hak bangsa meliputi bidang hukum privat dan hukum publik
Asas hak menguasai dari negara: 1. Oleh Bangsa Indonesia tugas pengelolaan bumi air dan ruang angkasa dikuasakan kepada negara Republik Indonesia (legislatif, eksekutif dan yudikatif). 2. Bumi air dan ruang angkasa tetap kepunyaan bangsa Indonesia, negara hanya sebagai petugasnya 3. Bangsa Indonesia di bidang hukum publik Rincian hak milik negara : Pasal 2 ayat (2) UUPA
Wewenang hak milik negara meliputi: 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
UUPA Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Agraria Nasional - Author: Swante Adi Krisna
persediaan, pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa. 2. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi air dan ruang angkasa. 3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi air dan ruang angkasa
Asas pengakuan hak ulayat (Pasal 3 UUPA) Hak ulayat adalah hak dari masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya, yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah
Hak ulayat diakui oleh uupa dengan syarat 1. Eksistensinya masih ada 2. Pelaksanaanya sesuai kepentingan nasional dan negara serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lebih tinggi.
Eksistensi hak ulayat (Permeneg Agraria KA BPN nomor 5/1999) Syaratnya : 1. Masyarakat hukum adat 2. Tanah ulayat 3. Hukum tanah adat yang berlaku dan ditaati warga masyarakat hukum adat Ditentukan oleh : Pemerintah Daerah dibantu pakar hukum adat, masyarakat hukum adat, LSM, instansi pengelola SDM
Pelaksanaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat
UUPA Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Agraria Nasional - Author: Swante Adi Krisna
Tidak mengenai : 1. Hak atas tanah yang sudah dipunyai berdasarkan UUPA 2. Bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan berdasarkan aturan yang ada
Subyek bidang tanah dalam tanah ulayat 1. Warga masyarakat hukum adat 2. Instansi pemerintah, badan hukum, perorangan bukan warga masyarakat hukum adat dengan hak atas tanah menurut UUPA berdasarkan pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut dilepaskan
Asas fungsi sosial hak atas tanah Kewajiban : 1. Mempergunakan tanah sesuai keadaan tanahnya serta sifat dan tujuan pemberian haknya 2. Memelihara tanah termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakan 3. Tanah bukan komoditi perdagangan
Peranan hukum tanah adat dalam pembangunan hukum tanah nasional 1. Sebagai sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional 2. Sebagai pelengkap hukum tanah nasional, tertulis: Hukum adat adalah hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang berbentuk tidak tertulis dan mengandung unsur nasional yang asli,
UUPA Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Agraria Nasional - Author: Swante Adi Krisna
yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan yang berasaskan keseimbangan dan diliputi oleh suasana keagamaan
Pengertian hukum adat meliputi 1. konsepsi; 2. asas; 3. lembaga hukum; 4. sistem; 5. norma hukum tidak tertulis
Konsepsi hukum adat dalam hukum tanah nasional Komunalistik, religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan Hak Atas Tanah yangg bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Diakomodasi dlm Pasal 1 ayat 2, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 16 UUPA
Asas-asas hukum adat dalam hukum tanah nasional 1. asas religiusitas (Pasal 1 UUPA) 2. asas kebangsaan (Pasal 1,2,9 ayat (1) UUPA) 3. asas demokrasi (Pasal 9 ayat (2) UUPA) 4. asas kemasyarakatan, pemerataan dan keadilan sosial (Pasal 6,7,10,11,13 UUPA) 5. asas penggunaan dan pemeliharaan tanah secara berencana (Pasal 14,15 UUPA) 6. asas pemisahan horisontal tanah dengan bangunan dan tanaman di atasnya
Lembaga hukum (hukum adat) dalam hukum tanah nasional Disempurnakan dan disesuaikan misal HGB, HGB, pendaftaran tanah,
UUPA Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Agraria Nasional - Author: Swante Adi Krisna
penyempuranaan perjanjian bagi hasil, jual beli, gadai tanah.
Sistem hukum adat dalam hukum tanah nasional Berdasarkan Pasal 1, 2, 4, 9, 16 UUPA dapat diketahui bahwa hukum tanah nasional menggunakan sistem hukum tanah adat mengenai sistematika hubungan manusia dengan tanah.
Baca UUPA Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Agraria Nasional selengkapnya
Tentang Swante Adi Krisna, S.H.
Nama:
Swante Adi Krisna, SH.
Pendidikan: Sarjana Hukum:
Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo - Wisuda tanggal 27 Juli 2011
Judul Skripsi:
Tinjauan Yuridis Tentang Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan 170/Pid/B/2009/PN.Kray di Pengadilan Negeri Karanganyar)
Pembimbing Skripsi: Rofikah, SH. MH. dan Budi Setyanto, SH. MH.
{KEYWORD_PDF} JADWAL KULIAH MKN UNS
Magister Kenotariatan:
Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret (MKN UNS) Solo - Tahun 2016-Sekarang, Sedang Menempuh
Magister Hukum:
Magister Hukum Universitas Surakarta (MH UNSA) Solo Tahun 2016-Sekarang, Sedang Menempuh
Magister Hukum Kesehatan:
Magister Hukum Kesehatan Universitas Soegijapranata (MHKes UNIKA) Semarang - Tahun 2013-2016, Proposal Thesis Tidak Selesai
