KONSEPSI -DASAR (.. , -· -
PENGEMBANGAN WILAYAH DI INDONESIA :::
Oleh: DR. lr. Poernomosidi Hadjisarosa
,..
r--~~~~~
BADAN
PENERBIT
PEKERJAAN UMUM
JL . PATTIMURA NO. 20 KEBAYORAN- BARU JAKARTA
RALAT/TAMBAHAN
TERTULIS
HALAMAN
SEHARUSNYA
6
-
ditambah baris terakhir : * dari penulis
7
-
baris pertama dihapus : * dari penulis
27
28
( dalam gambar) KEPAULAUAN
( dalam gambar ) KEPULAUAN
( pada gambar )
( pada gambar )
)(
s1 29
)(
)(
X
s2
sn
( pada gambar ) 14 13 12 11
34
)
X
Gambar q
)(
)(
)(
)(
).
)(
s 1 s 2 ......... S0 ( pada gambar )
10
t4 t3 t2 t1
to
Gambar 9.
(
KONSEPSI · DASAR \..---PENGEMBANGAN WILAYAH DI INDONESIA
DISAJIKAN DALAM PERTEMUAN ANTARA ILMUWAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 01 JAKARTA PADA TANGGAL 24 JUNI 1982
Cetakan pertama : Oktober 1982
BADAN
PENERBIT
PEKERJAAN UMUM
JL. PATTIMURA NO. 20 KEBAYORAN- BARU JAKARTA
DAFTAR lSI A.
B.
C.
KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL 1.Tujuan ......................................... 2. Tantangan .................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Faktor penentu lokasi "kemudahan, dalam pemenuhan kebutuhan........................................ 4. Pendekatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 8
MENGENALSATUAN WI LA YAH PENGEMBANGAN (SWP) 1. Peranan Jasa-Distribusi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Simpi.JI Jasa-Distribusi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Susunan-hirarki simpul-simpul :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 14 18 21
PENGENDALIAN STRUKTUR PENGEMBANGAN WILAYAH TINGKAT NASIONAL. 1. Keseimbangan dengan tingkat perataan tinggi . . . . . . . . . . . 2. Periode-Periode Pembinaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Proses pengelompokan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 23 25
LAMPIRAN I : MENELAAH TINGKATAN FUNGSI (ORDE) SIMPUL. PENDEKATAN DENGAN KRITERIA . . . . . . . . . . . . II SIMPUL DENGAN PELABUHAN . . . . . . . . . . . . . . . . Ill SIMPUL TANPA PELABUHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . LAMPl RAN II : HASIL STUDI ASAL- TUJUAN 1977 . . . . . . LAMPIRAN Ill: KOTA-KOTA YANG TERCAKUP PADA MASING-MASING DARI LIMA SWP Dl PULAU JAWA. ***********
1 2
37 37 39 41
49
A. KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL
1. Tujuan:
no. 1 Konsep Pengembangan Wilayah Nasional, Indonesia, mempunyai tuj.!Janr-tujuan: ( 1) mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat per-
tumbuhannya, (2) memperkokoh kesatuan ekonomi nasional, dan (3) memelihara effisiensi pertumbuhan nasional.
Ketiga tujuan tersebut saling berkaitan dan berkelakuan searah. no.2 Satu diantara ketiga tujuan tersebut merupakan titik-sentral, yakni "keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya". Keseimbangan antar daerah, selain memenuhi tuntutan keadilan sosial, juga memungkinkan berlangsungnya perdagangan antar daerah yang berimbang. Perdagangan antar daerah yang berimbang adalah perdagangan yang effisien. Perdagangan yang effisien, mendorong semakin intehsifnya perdangan antar daerah. Perdagangan antar daerah yang intensif merangsang timbulnya "spesialisasi daerah", ·yang berarti pula membuka kesempatan yang lebih besar lagi bagi masing-masing daerah untuk berkembang. 1
no.3 Perdagangan yang berpijak pada "spesialisasi daerah" merupakan dasar bagi pertumbuhan nasional yang effisien. Dengan demikian, usaha untuk memelihara pertumbuhan nasional yang effisien jelas sejalan dengan terwujudnya keseimbangan antar daerah. no.4 Perdagangan antar daerah menimbulkan ketergantungan ekonomis antar daerah. Spesialisasi daerah membuat perdagangan antar daerah semakin intensif, yang berarti semakin tingginya ketergantungan ekonomis antar daerah. Tingkat ketergantungan ekonomis antar daerah merupakan salah satu ukuran yang effektif bagi kesatuan ekonomi nasional. Kesatuan ekonomi nasional merupakan pendukung kesatuan nasional pada umumnya, yang effektif pula. Catatan:
!
.-
;"''.w- • ··· •
Separatisme pada umumnya, dan do/am hal ini yang bersifat kedaerahan, ada/ah musuh terbesar kesatuan nasional. Kesatuan ekonomi nasional yang kokoh berpengaruh memper/emah setiap idee separatisme. Kesatuan ekonomi nasional, yang diukur dari tingkat ketergantungan ekonomis antar daerah, tidak puld mengurangi arti ketahanan nasional terhadap ancaman perang teknologi dari /uar, sebab Indonesia menganut doktrin perang rakyat semesta.
no.5 Dengan berpijak pada tujuan "mewujudkan keseimbangan antar daerah", menurut uraian no, 2, no 3 dan no. 4 akan dapat dicapai dua tujuan penting lainnya, yaitu kokohnya kesatuan ekonomi nasional dan terpeliharanya pertumbuhan nasional yang effisien. Dalam pada itu, perdagangan antar daerah membentuk apa yang dikenal sebagai "Orientasi Geographis Pemasaran" pada masing-masing daerah. Dan, sesuai dengaiJ susunan kepulauan Indonesia, Orientasi Geographis Pemasaran pada masing-masing daerah mengarah ke "perairan dalam" Indonesia, yakni Laut Jawa, periksa Gam bar 1. ( -fJ...AC . 2. 7)
2. T a n t a n g a n : no.6 Keseimbangan 2
ataupun
kemerataan,
bukanlah
sesuatu
yang
terjadi dengan sendirinya. Yang dihadapi sehari-hari adalah justru gejala-gejala adanya kekuatan yang niengarah pada .[leni~_g!5atnya, ~ketic_l~k.,:sejm.b~.O.QM'I.,~taupunJ5~Hq~k:r:D~r.at_g~!:).
C
Ad any a kekuatan tersebut sejalan dengan u lah manusia, yang mengejar k e m u d a h_!!..[l dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhannya, baik itu kebutuhan untuk hidup sehari-hari maupun kebutuhankebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan-usaha. Catatan :
Berbicara tentang pemerataan, tentu yang didambakan o/eh setiap warga adalah, selain pendapatan juga kemudahan. Betapapun tingginya pendapatan, tanpa adanya kemudahan do/am mempero!eh kebutuhan, akan dirasakan kurangnya makna tingginya pendapatan.
no. 7 Manusia dimanapun, pada dasarnya mempunyai kebutuhan yang sama. Yang berbeda adalah tingkat kemudahan dalam memperoleh kebutuhan itu, baik dalam arti jenis maupun jumlah. Dengan tingkat kemudahan yang tinggi, pada umumnya kebutuhan dapat terpenuhi dengan banyak pilihan, jumlah yang mencukupi maupun harga yang relatif murah. Dengan demikian, tingkat kemudahan jelas mempengaruhi orientasi serta pertimbangan masyarakat, baik dalam menentukan lokasi dimana ingin bermukim atau lokasi dimana ingin melakukan kegiatan-usaha maupun jenis kegiatan-usahanya. no.8 Dimana tingkat kemudahannya tinggi, ke arah sana pula manusia akan datang. Datang dengan membawa kepandaian, pengalaman serta modalnya, untuk kemudian mengembangkan usahanya. Dengan bertambah dan berkembangnya kegiatan-usaha, tingkat kemudahan berbah tinggi pula. Keadaannya menjadi lebih menarik lagi dan mengundang lebih banyak lagi manusia untuk datang. Dimana tingkat kemudahannya tidak tinggi, kurang - menarik manusia. untuk datang, bahkan mungkin ditinggalkan. Kesempatan untuk berkembang tidak sebesar yang disebutpertama. Apabila dibiarkan terus berlangsung, hanya karena pertimbangan "kemudahan" belaka, maka keadaan akan makin jauh dari keseimbangan.
3
3. Faktor penentu lokasi "kemudahan, dalam pemenuhan kebutuhan: no.9 Menurut wujudnya, Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan kedalam j a s a dan b a r a n g. Catatan:
{a} Berbicara mengenai kebutuhan berupa pendapatan, tidak lain ada/ah pendapatan yang ekuiva/en nilainya dengan jaso atau barang yang dihasilkan. (b) jaso, barang ataupun pendapatan ada/ah produk dari kegiatan-usoha. Berbicara mengenai kebutuhan berupa /apangan kerja, tidak lain adalah kegiatan usoha itu sendiri. Penambahan /apangan-kerja berarti pengembangan kegiatan-usaha. no. 10 Jasa, diperoleh dengan jalan menghubungi langsung pihak pembuat jasa (kegiatan-usaha penghasil jasa). Apabila jasa itu sering diperlukan, seperti misalnya pendidikan dan pelayanan kesehatan, maka pihak pembuat jasa berada tidak berjauhan dari masyarakat yang dilayani. Dengan kata lain, jangkauan pelayanan pihak pembuat jasa adalah I o k a I. Catatan:
Apabila diperlukan pendidikan dan pelayanan kesehazun, maka ditempat yang tidak berjauhan dengan masyarakat yang membutuhkan perlu dibangun seko/ahan dan Puskesmas ataupun rumah sokit. Tingkat kemudahan do/am memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, dapat diukur me/alui ''ketersediaan" fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, di tempat yang tidak berjauhan. no. 11 Berbeda dengan jasa, pada umumnya barang diperoleh tidak dengan jalan langsung menghubungi pihak pembuat barang, melainkan dengan jalan menghubungi. distributor (pihak yang mendistribusi barang). Catatan:
Pengertian distribusi di sini ada/ah soma dengan yang dimaksudkan pada no. 34. ( -hr~.{ . 1 Y) . Distributor 4
yang
langsung
berhubungan
dengan
masyarakat
adalah yang dikategorikan pengecer. Pengecer pun pada umumnya berada tidak berjauhan dari masyarakat yang dilayani. Catatan :
Analog dengan pengecer, maka dalam hal pemasaran hasil produksi, yang dihubungi masyarakat adalah pedagang kecil atau menengah.
no. 12 Dalam rangka melayani kebutuhan niasyarakat setempat berupa jasa, dapat dikatakan bahwa pihak pembuat jasa menjalankan kegiatan yang berorientasi "kedalam", yang berarti bahwa pelayanannya hanya ditujukan kepada masyarakat setempat. Dengan demikian, lengkapnya dapat dikatakan bahwa pihak pembuat jasa, selain mempunyai jangkauan pelayanan lokal, dalam menjalankan kegiatannya juga berorientasi "kedalam". no. 13 Berbeda dengan halnya jasa, pihak pembuat barang sendiri dapat berada jauh dari arti setempat, misalnya di daerah lain, di pulau lain ataupun di negara lain. Disamping itu, pihak yang mendistribusikan barang tidak hanya berfungsi melayani kebutuhan masyarakat setempat berupa barang, melainkan juga berfungsi melayani kebutuhan masyarakat di luar arti setempat, dengan jalan melayani masyarakat setempat dalam memasarkan hasil produksinya, keluar. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa selain mempunyai jangkauan pelayanan lokal dan berorientasi "kedalam", pihak yang mendistribusikan barang juga mempunyai jangkauan pelayanan jauh (tidak lokal) dan berorientasi "keluar". no. 14 Kehidupan bangsa pada dasarnya sP-IBiu berkembang, dan untuk itu perlu dijamin berlangsungnya pertumbuhan yang cukup tinggi, yakni gelaja meningkatnya tabungan Negara yang cukup besar, yang diperlukan untuk membiayai perkembangan berbagai sektor kehidupan ban gsa. no. 15 Dalam pada itu, pertumbuhan menuntut diterapkannya polapola effisiensi pada segenap kegiatan-usaha, baik yang tergolong dalam
5
bidang ekonomi, sosial maupun politik. Dengan demikian berlaku juga, baik bagi kegiatan-usaha penghasil jasa ·(no. 10) maupun bagi kegiatanusaha distribusi (no. 11 ). Pelaksanaannya, tercermin pada pertimbangan skala-ekonomis dan pemilihan lokasi yang dinilai paling menguntungkan dalam pemberian pelayanan. Selain dari itu, tercermin pula pada pertimbangan untuk berkelompoknya berbagai kegiatan-usaha, sebagai suatu jalan yang menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan bersama. no. 16 Bagi kegiatan-usaha penghasil jasa, sebagai lokasi yang dinilai paling menguntungkan adalah lokasi-sentral, sesuai dengan ciri-ciri dalam pelayanannya (no. 12), periksa Gambar 2-a. Sedangkan bagi kegiatan -usaha distribusi, sebagai lokasi yang dinilai paling menguntungkan adalah lokasi-ujung, periksa Gambar 2-b, terutama sehubungan dengan jangkauan pelayanannya yang jauh maupun orientasinya yang "keluar" (no. 13).
a)
Lokasi Sentral ( LS)
b) Lokasi Ujung ( LU) OGP = Orientasi Geographis Pemasaran. Gambar: 2
Pergeseran kedudukan, yaitu dari lokasi-sentral ke lokasi-ujung, membawa keuntungan berupa penurunan biaya distribusi sebesar: K=1,46m.a.R 3 (2,15p-1 )*) m = produksi barang. rata-rata, yang terangkut, ...... ton/km 2 ; a
= biaya satuan angkutan, yang ·berlaku pada arus-barang dengan kepadatan terendah .............. Rp./ton, ~m;
R
radius wilayah yang berbentuk lingkaran ........... km;
p
6
,,
= faktor pengal1 biaya satuan angkutan, yang berlaku untuk arus-barang, antara lokasi sentral dan loKasl ufung, yang telah terpadatkan;. p < 1.
*}
dori penulis. Catatan:
(1) Dori persomaon tersebut - f (R 3) - didopotkon petunjuk, bohwo dengon mokin tuosnyo wiloyoh yang ter:loyoni, okon mokin teroso ber/ipot besornyo keuntungon. (2} Podo ukuron wiloyoh Kecamotan, pengoruh lokosi-sentrol podo umumnyo mosih teraso. Akan tetapi, /ebih luas dori ukuran itu, pengaruh sentrolnyo tidok /ogi dijumpai, perikso /okosi koto-koto besor poda umumnyo.
no. 17 Perbedaan dalam hal pemilihan lokasi yang dinilai paling menguntungkan, antara kedua jenis kegiatan-usaha tersebut, tidak mengurangi kecenderungan untuk tetap berkelompok, mengingat bahwa: (a) berkelompoknya kegiatan-usaha tetap merupakan langkah yang menguntungkan, dan (b) kegiatan-usaha penghasil jasa mudah menyesuaikan diri, sehubungan dengan ciri-ciri pelayanannya, yaitu yang berjangkauan lokal maupun berorientasi "kedalam" saja. Dengan demikian berarti, bahwa kegiatan-usaha distribusi baranaJah yang berpengaruh menentukan lokasi tempat berkelompol
{7) Makin podot joso-distribusi yang menjangkau suotu tempot, mokin mudoh pula disitu diperoleh kebutuhon-kebutuhan berupo borong, boik dalom arti banyoknyo pilihan barang, jum/ohnya1mencukupi maupun harganyo yang {relatif} murah. y~ (2) Sedangkan kemudahan do/om memperoleh keb,utuhan-kebutuhon berupa pendidikan otaupun pe/oyanon kesehaton dimungkinkon untuk didopot apabila di situ disediakan fasilitos-fasiltas pendidikan atoupun pe/ayonon kesehatan yang mencukupi. {3} Kegiaton-usoha distribusi barang dapat pula disebut kegiatan-usoho penghosil jasa-distribusi, nomun berbeda dengan kegiatan-usoho penghasil jasa pada umumnya. jaso-distribusi bukanloh jasa yang /angsung dikonsumsi, melainkan merupakan jaso yang khusus dikenakan pada borang.
7
4. P e n d e k a t a n : - - - - - - - - - - arti Wilayah, Daerah dan Kawasan: no. 18 ,. WI LA YAH, adalah sebutan untuk lingkungan permukaan bumi pada umumnya dan tentu batasnya. Catatan: __, j ika sesuatu dinyatakan berada pada suatu wilayah diartikan, bahwa sesuatu itu dapat berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi.
Menurut tinjauan obyek "seperti apa adanya'•, dapat dikenal adanya wilayah perbukitan, wilayah pegunungan, wilayah sungai, wilayah pantai, wilayah hutan, wilayah padat-penduduk, dan lain sebagainya. no. 19 WI LAYAH-NASIONAL, adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kekuasaan Negara. Sedangkan DAE RAH, adalah sebutan untuk - wilayah dalam batas kewenangan Pemerintahan Daerah. Sebagai contoh ialah batas Propinsi, Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan dan Desa. Dalam pada itu, Wilayah-Nasional selalu terbagi-habis ke dalam Daerah-Daerah. no.20 Wilayah-Nasional dan Daerah, pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai hasil tinjauan obyek "dalam kaitannya dengan . proses pengaturan pada umumnya". Pengaturan, selain ditinjau dari sudut pemerintahan secara keseluruhan, dapat pula ditinjau secara partial, yaitu yang dikaitkan dengan fungsi tertentu. KAWASAN, adalah sebutan untuk wilayah dalam batas yang ditetapkan berdasarkan fungsi tertentu. Sebagai contoh adalah misalnya, kawasan kehutanan, kawasan perkebunan, kawasan pertanian pangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan pemukiman, kawasan kota, dan lain sebagainya. - - - - - - - - - - arti Pengembangan Wilayah dalam Pembangunan:
8
no.21 Berbagai jenis kegiatan, baik yang tercakup dalam Sektor Pemerintah maupun Masyarakat, dilaksanakan dan diatur dalam rangka usaha-usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Usaha-usaha sedemikian itu pada dasarnya bersifat meningkatkan pemanfaatan sumberdaya serta meningkatkan pemenuhan berbagai kebutuhan-kebutuhan. no.22 Melalui produk-produknya, berbagai jenis kegiatan tersebut membawa pengaruh peningkatan pada kawasan, walau seberapapun besarnya, baik dalam arti kwalitas dan jenis maupun luas serta jumlahnya. Peningkatan pada kawasan dapat pula diartikan sebagai peristiwa pengembangan pada wilayah bersangkutan. Dengan demikian, maka keseluruhan usaha yang mengarah pada perbaikan dalam tingkat kesejahteraan .hidup masyarakat, dapat dipandang sebagai penyebab "berlangsungnya proses berkembangnya wilayah". no.23 1,
Proses "berkembangnya wilayah" berlangsung dengan mengikuti mekanisme tertentu, yang disebut mekanisme-pengembangan. Pada mekanisme-pengembangan dijumpai pula adanya satuan-satuan, dan masing-masing disebut !~tuan mekanisme-p~.rob.angan.
-
SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN, yang disingkat SWP, adalah tinjauan obyek "seperti apa adanya" atas produk dari proses "berkembangnya wilayah", yang berlaku untuk tiap satu satuan mekanisme-pengembangan. no.24 Pada Wilayah-Nasional dapt dijumpai satu. atau lebih, bahkan sejumlah banyak SWP. Namun berbeda dengan pengertian "daerah'_;' Wilayah-Nasional tidak selalu terbagi habis kedalam SWP-SWP, yakni tergantung pada tingkat pengembangan SWP-SWP bersangkutan. Catatan: Satu SWP dapat mencakupi bagian dari suatu Daerah, atau mencakupi bagianbagian dari beberapa Daerah, ataupun keseluruhan bagian dari sejumlah Daerah.
9
no.25 Mengenai Pembangunan, pembahasan berkisar pada kegiatankegiatan dan hasil-hasilnya. Yang dimaksudkan dengan kegiatankegiatan tersebut, tidak lain adalah berbagai jenis kegiatan, yang tercakup baik dalam sektor pemerintah maupun masyarakat dan dilaksanakan serta diatur dalam rangka usaha-usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai Pengembangan Wilayah, pembahasan mencakupi materi, mulai dari proses "berkembangnya wilayah" sampai dengan wujudnya SWP, berikut hubungan interaksi antar SWP yang terbentuk dan tersebar pada Wilayah-Nasional. Dengan demikian, Pengembangan Wilayah menyoroti hal ikhwal dari suatu bentuk "hasil" Pembangunan.
no.26 Tanpa diinginkan dan bahkan tanpa diperhatikan sekalipun, akan terbentuklah dengan sendirinya sebuah atau lebih SWP pada wilayah, dimana berlangsung kegiatan-kegiatan pembangunan, dan akan terus tumbuh sejalan dengan langkah pembangunan. Padahal kegiatan pembangunan akan berlangsung secara menerus, selama kehidupan manusia masih menunjukkan ciri-ciri adanya usahausaha ke arah perbaikan dalam tingkat kesejahteraan hidup secara menerus pula. Belum lagi terdorong oleh jumlah penduduknya, yang cenderung terus meningkat, sehingga pengembangan produk-produk berupa SWP akan berlangsung pula secara menerus. no.27
.
Hasil yang ingin diwujudkan melalui pembangunan, dirumuskan sebelumnya sebagai sasaran-pembangunan. Apakah produk berupa SWP perlu dirumuskan pula sebagai sasaran-pembangunan? Kesemuanya itu tergantung sepenuhnya pada apresiasi terhadap peranan SWP, ataupun keseluruhan SWP-SWP pada Wilayah-Nasinal, dalam rangka ikut memberikan arah pada perkembangan dan pertumbuhan kehidupan nasional. Dalam hal, kehadiran SWP mulai dirasakan manfaatnya· untuk diperhitungkan, maka pertanyaan yang timbul adalah: "Jumlah serta penyebaran dan arah pengembangan SWP yang bagaimanakah yang dikehendaki?". Lebih jelas lagi, bahwa Pengembangan Wilayah bukan10
lah suatu pilihan mengenai cara melaksanakan pembangunan, melainkan merupakan suatu keiengkapan dalam proses penentuan sasaran-sasaranpembangunan. - - - - - - - - - - arti SWP dalam penentuan sasaran-pembangunan : no.28 Sejalan dengan berlangsungnya proses "berkembangnya wilayah", maka "kemudahan" pun meningkat. Dengan tingkat "kemudahan" yang lebih tinggi, kesempatan untuk tumbuhnya kegiatan-usaha pun lebih tinggi. Daya tarik untuk berpindahnya penduduk juga lebih tinggi, sehingga pertumbuhan yang benar-benar terjadi pun kemungkinan besar akan lebih tinggi. Tingkat "kemudahan" yang berlaku tergantung pada tingkat pengembangan SWP bersangkutan. Penyebaran tingkat "kemudahan" pada suatu SWP ditentukan oleh struktur-pengembangan yang berlaku padanya. Tanpa menghiraukan kehadiran SWP, berikut struktur pengembangannya berarti tidak berkemampuan untuk memberikan arah pada perkembangan ataupun pertumbuhan kegiatan-usaha pada suatu wilayah. Hadirnya sejumlah SWP pada Wilayah-Nasional, dengan tingkat pengembangan yang tidak sama, merupakan prakondisi bagi berlangsungnya pertumbuhan pada daerah-daerah, yang makin lama makin tidak seimbang ·, selama tidak adanya pengendalian atas pengembangan SWP-SWP pada wilayah-nasional. Tanpa menghiraukan kehadiran SWP berarti tidak menguasai sarana untuk mewujudkan keseimbangan antar daerah, dalam hal pertumbuhannya, dengan effektip dan effisien. no.29 Tingkat pertumbuhan suatu Daerah diukur melalui tingkat perkembangan Satuan Wilayah Pengembangan yang menguasai Daerah bersangkutan. Keseimbangan antar Daerah, dalam hal tingkat-pertumbuhannya, pada prinsipnya dicapai juga dengan jalan membuat seimbang SWPSWP yang terbentuk dan tersebar pada Wilayah-Nasional. no.30 Sesuai dengan itu, maka, dalam rangka melengkapi KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL dengan variabel, kriteria 11
serta dimensi yang lebih nyata, perlu dimiliki pengetahuan tentang apa yang dinamakan STRUKTUR PENGEMBANGAN WILAYAH TINGKAT NASIONAL, yakni yang memberikan gambaran mengenai: (1) penyebaran SWP-SWP pada Wilayah-Nasional, (2) orientasi dan tingkat perkembangan masing-masing SWP, dan (3) hubungan ketergantungan antar SWP. Dengan demikian, sebagai langkah utama adalah mengenal SatuanSatuan Wilayah Pengembangan (SWP) dengan selengkap-lengkapnya.
12
B. MENGENAL SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN (SWP)
1. Peranan Jasa-Distribusi : no.31 Perkembangan Satuan Wilayah Pengembangan dimungkinkan terjadi oleh pertumbuhan modal, yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alamnya. Pengembangan kedua jenis sumberdaya berlangsung sedemikian, sehingga menimbulkan ARUS-BARANG, sebagai salah satu gejala ekonomi yang paling menonjol. Catatan:
Do/am hal suatu wi!ayah tidak memiliki sumberdaya a/am apopun, padanya tidak didapatkan produk berupa Satuan Wilayah Pengembangan yang lengkap.
no.32 Pertumbuhan modal, sebagai sumber kekuatan untuk pengembangan, terjadi hanya dengan timbulnya arus-barang. Arus-barang adalah wujud fisik perdagangan antar daerah, antar pulau ataupun antar negara. Makin luas jangkauan arus-barang, akan makin besar pula kesempatan yang terbuka untuk pertumbuhan modal. Adapun besarnya, ditentukan oleh tingginya nilai ataupun nilai tambah pada barang. Catatan: Peronan sumberdaya manusia, berikut i/mu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkannnyo, menentukan nita/ ataupun nilai tambah pado borong.
13
no.33 Walaupun tidak berdiri sendiri, arus-barang adalah kejadian yang merupakan syarat bagi pertumbuhan modal. Kejadian-kejadian lain boleh saja berlangsung, namun tanpa arus-barang. pertumbuhan modal tidak akan terjadi. Arus-barang menjangkau wilayah-wilayah dan menerobos berbagai batas wilayah, baik dalam arti fisik, administrasi, sosial maupun politis. Wilayah-wilayah yang terjangkau olell arus-barang, adalah wilayahwilayah yang mempunyai kesempatan untuk berkembang. no.34 Jasa-distribusi terdiri dari jasa-perdagangan (barang) dan jasaangkutan (barang), sebagai bagian-bagian yang tidak terpisahkan. Sesuai dengan peranan arus-barang, sebagaimana diuraikan secara berturut-turut pada no. 23, no. 32 dan no. 33, maka jasa-distribusi - - sebagai pendukung langsung arus-barang - - adalah pembawa peran utama dalam mekanisme pengembangan, yang berlaku pada wilayah. no.35 Prasarana jasa-distribusi, terutama yang menunjang jasa-angkutan, membutuhkan biaya-investasi yang besar dan mempunyai lokasi yang dikategorikan tidak berpindah-pindah. Ciri perkembangannya beruntun dan sambung menyambung. Sehubungan dengan itu jelas dapat disaksikan pula, bahwa jasadistribusi merupakan unsur pembentuk struktur wilayah dan memberikan hasil berupa Struktur Pengembangan Wilayah.
2. Simpul Jasa-Distribusi : no.36 Arus-barang, bermula· dari tempat diketemukannya sumberdayaalam dan berakhir pada konsumen-akhir 1). Pada permulaannya dan di tempat yagn sama, sumberdaya-alam dirobah kedalam suatu produk yang untuk pertama kali "siap untuk diangkut" 2 ) dan disebut ProqukPrimer (P 1), periksa Gambar 3.
14
Catatan:
1)
Yang tergo/ong konsumen akhir ada/ah pihak-pihak yang mengkonsumsi barang-barang konsumsi. Dengan demikian, industri tidak digolongkan konsumen-akhir. 2) Perdagangan, sifatnya /ebih fleksibel. Sebelum siap untuk diangkut pun, pada dasarnya te/ah siap untuk diperdagangkan.
no.37 Produk-Primer bergerak menuju konsumen-akhir dan menimbulkan arus-barang. Arus-barang dimungkinkan dan didukung langsung oleh jasa-distribusi. Jasa-distribusi pada hakekatnya berperan memasarkan Produk-Primer menuju konsumen-akhir. Selama perjalanan, Produk-Primer dapat mengalami perobahan melalui berbagai proses, seperti misalnya pemurnian, pengolahan, pengerjaan, perakitan dan sebagainya. Proses-proses seperti itu pada umumnya disebut industri, dan sifatnya melengkapi jasa-distribusi dalam rangka pemasaran Produk-Primer. Catatan:
lndustri dapat mempengaruhi struktur wilayah, namun bi.Jkan unsur pembentuk struktur, karena sifatnya hanya melengkapi jasa-distribusi do/am kaitannya dengan arus-barang.
no.38 Sumberdaya-alam, letaknya tersebar-sebar dan jenisnya tersebar tidak merata 1). Konsumen akhir pun berada tersebar-sebar. Jasadistribusi berperan menghubungkan kedua-duanya, sehingga harus memperhitungkan derajat penyebaran yang tinggi. Catatan: 1) Bahwa sumberdaya-alam, jenisnya tersebar tidak merata, ada/ah kehendak Tuhan. Dengan demikian manusia diharapkan soling bekerjasama dan hidup rukun, karena soling membutuhkan. Ke/ebihan pada yang satu tidak untuk memaksakan kehendaknya pada yang lain.
no.39 Dalam rangka menghindari beban biaya distribusi yang besar, yang disebabkan oleh derajat penyebaran yang tinggi itu, terjadilah bentukbentuk yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip effisiensi pada proses-distribusi, yakni berupa : simpul-simpul jasa-distribusi, periksa Gambar 3: S 1, 2 ........ Sn.
s
15
no.40 Sesuai dengan terjadinya arus-barang, terjadi pula arus jasa-distribusi. Pada simpul-simpul itu arus jasa-distribusi, demikian juga arusbarang, terganggu ataupun terputus untuk sementara, karena sedang mengalami pemadatan, atau sebaliknya, sedang mengalami penipisan. Catatan:
Pemadatan dan penipisan, satu terhadap yang lain adalah "gambar cermin". Pada saat masyarakat berperan produsen, arus-barang meninggalkan masyarakat dengan mengalami pemadatan. Sebaliknya, pada saat masyarakat merupakan konsumen, arus-barang menuju masyarakat dengan mengalami penipisan. no.41 Terlepas dari ukurannya, setiap simpul jasa-distribusi berarti juga suatu pusat kegiatan-usaha distribusi, yang mencakupi perdagangan dan angkutan. Di situ terlibat sejumlah manusia yang memerlukan juga pelayanan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kegiatan-usaha yang berfungsi pelayanan itu melibatkan juga sejumlah manusia, begitu seterusnya, sehingga timbullah konsentrasi kegiatan-usaha dan manusia, yang membentuk kehidupan kota. no.42 Dalam kaitan itulah, simpul jasa-distribusi dinyatakan sebagai titiktumpu bagi tumbuh dan b;rkembangnya kota, menurut pertimbangan ekonomis. Atau dengan kata lain,. kota mempunyai fungsi ekonomi dalam perannya sebagai simpul jasa-distribusi. no.43 Sebagai pusat perdagangan, maka harga-harga yang berlaku pada simpul (kota) merupakan ukuran harga-pasar ba~i barang-barang yang dihasilkan oleh kegiatan-usaha produksi yang berada di sekitarnya. Sebaliknya dapat dikatakan, bahwa kegiatan-usaha produksi berusaha untuk dapat mencapai tingkat harga-pasar yang berlaku pada simpul (kota). Simpul, mempunyai keistimewaan daripada sekedar sebagai pasar. Barang yang dapat mencapai tingkat harga-pasar yang berlaku .pada suatu simpul, akan terjamin pemasarannya sampai pada konsumen-akhir.
16
no.44 Dalam usahanya untuk mencapai tingkat harga-pasar yang berlaku pada simpul (kota), kegiatan-usaha produksi memperhitungkan besarnya biaya-angkutan yang perlu ditutupnya, periksa Gam bar 4. Untuk suatu jenis barang berlaku harga-produksi minimum, sehingga untuk suatu tingkat harga-pasar pada simpul (kota) berlaku pula suatu batas wilayah, yang menggambarkan apa yang disebut Wilayah Pengaruh Simpul (Kota). Catatan: Di do/am wilayah pengaruh, kegiatan-usaha produksi dapat mencapai hargapasar dan berarti dapat terjaf71}kau o/eh pe/ayanan pemasaran. Di luarwilayah pengaruh, berarti tidak terjangkau /agi o/eh pelayanan pemasaran suatu simpul.
no.45 Dengan menurunnya biaya-angkutan, Wilayah Pengaruh Simpul (Kota) menjadi lebih luas, periksa Gambar 4: to, t1 ..... tn. Menurunnya biaya-angkutan disebabkan di antaranya oleh meningkatnya teknologi angkutan. Sedangkan teknologi angkutan meningkat sejalan dengan membesarnya volume arus-barang, sebagai gejala perkembangan. no.46 Teknologi angkutan yang meningkat, sebaliknya menuntut syarat berupa "pengumpulan barang", sebelulil diangkut. Pengumpulan barang, tidak lain adalah suatu bentuk simpul jasa-distribusi. Sejalan dengan berlangsungnya perkembangan, bermunculanlah simpul-simpul jasa-distribusi baru, yang nampak sebagai kota-kota (kecil) baru, periksa Gambar 4: SA 1 dan SA,2· Simpul yang timbul kemudian, sifatnya melengkapi simpu( yang telah ada sP.belumnya. Dengan kata lain, simpul yang timbul kemudian itu berada dalam subordinasi simpul yang telah ada sebelumnya. no.47 Teknologi angkutan, yang menghubungkan simpul yang telah ada sebelumnya (SA) dengan simbul lain ( 8 ), periksa Gambar 5, dapat pula meningkat sejalan dengan memadatnya arus-barang.
s
Peningkatan teknologi angkutan berpengaruh memperbaiki tingkat 17
harga-pasar pada simpul SA. Perbaikan tingkat harga-pasar pada simpul SA yaitu dari (HPo)A menjadi (HP 1)A berpengaruh pula pada perbaikan tingkat harga-pasar pada simpul yang berada dalam sub-ordinasi SA 11 yaitu dari (HPo)A 1 menjadi (HP 1 )A 1. Wilayah Pengaruh SimI I I pul SA 1 pun kemudian menjadi lebih luas. . I
I
no.48 Tingkah-laku jasa-distribusi sebagaimana diungkapkan pada Gambar 4 berlaku untuk satu jenis barang. Jasa-distribusi tidak membedakan jenis barang dan menampung sekaligus berbagai jenis barang 1). 1
1
Gambaran . mengenai tingkah-laku jasa-distribusi dalam menampung sekaligus berbagai jenis barang 1 didapatkan melalui cara "penumpangan" (super imposed). periksa Gambar 6. Lebih dekat pada simpull lebih banyak pula jenis barang yang terjangkau oleh pelayanan pemasaranl yang berarti lebih luas kesempatan yang tersedia untuk perkembangan kegiatan-usaha. Catatan:
1)
B.eberapa jenis barang, seperti minyak, kayu gelondongan dan ternak, menggunakan fasi/itas distribusi yang khusus. Disebabkan o/eh kekhususan fasilitasnya itu, maka perkembangan barang-barang khusus tersebutseperti apa adanya, tanpa diproses - tidak berpengaruh mendorong perkembangan barang-barang lain pada umumnya.
no.49 Sampai pada tahap pembahasan ini, kedudukan Simpul Jasa Distribusi terhadap Wilayah Pengaruh Simpul masih digambarkan pada lokasi s e n t r a I (titik-pusat pada bidang lingkaran) periksa Gambar 4 dan Gambar 6. 1
Menurut kenyataanl kedudukan Simpul cenderung untuk menempati lokasi u j u n g periksa Gambar 2- b (no. 16). Pergeseran kedudukan Simpul (Kota)l dari lokasi-sentral ke lokasi-ujungl arahnya sesuai dengan Orientasi Geographis Pemasaran yang berlaku pada wilayah bersangkutanl periksa no. 5 dan Gambar 1. I
3. Susunan-hirarki simpul-simpul : no. 50 Melanjutkan uraian pada no. 46 simpul yang terjadi kemudian itu 1
18
dapat menimbulkan simpul barul yang sifatnya melengkapi padanya. Begitulah seterusnyal sehingga terbentuk simpul-simpul yang terkait satu dengan lainnya dalam hubungan fungsional pemasaran. Perbedaan tingkatan fungsi (pemasaran) menggambarkan susunan hirarki simpul-simpull yang dikenal dengan sebutan o r d e seperti orde-kesatu orde-kedual orde-ketigal dan seterusnya. Arahnya mengikuti orientasi geographis pemasarannyal periksa Gambar 7. I
1
no. 51 Simpul orde-kesatul tidak berada dalam sub-ordinasi simpul lain. Di samping itul simpul orde-kesatu perlu menguasai fasilitas distribusi yang lengkapl termasuk pelabuhan. Catatan :
Makin maju kehidupan manusia, akan makin kuat kecenderungannya untuk soling bekerjasama. Makin lama, lingkup kerjasama akan makin meluas. Kerjasama yang terus meluas, tidak mungkin begitu soja terjadi tanpa menyeberangi lout.
Simpul orde-kedual berada dalam sub-ordinasi simpul orde-kesatu. Sedangkan simpul orde-ketigal berada dalam sub-ordinasi simpul ordekedual dan seterusnya. no. 52 Tingkatan fungsi (orde) suatu simpul ditelaah menurut pedomanl seperti yang diuraikan dalam Lampiran 1. Sebagai contoh dapat diketengahkan data hasil Studi Asai-Tujuan Barang Tahun 1977 khusus untuk kota-kota (simpul-simpul) di Jawal periksa Lampiran 2. Data mengenai bobot-prosentual (Lampiran 1 II.A.3) untuk masing-masing simpull hanya sejauh terbesar ketiga. 1
I
1
Contoh 1 : Sesuai Lampi ran 1 II - B - 1. I
Sebagai Sx adalah kota jakarta (317 ), dengan x L sebesar 28% dan x sebesar 14 %. Dengan demikian hubungan dominan adalah melalui lout. ilubungannya melalui lout, dengan salah satu - simpul yang terbesar, tidak lebih besar daripada 0,5. x L = 14 %. Dengan demikian, kota jAKARTA dapat dikategorikan orde-kesatu. Contoh 2 : Sesuai Lampi ran 1 II - C - 3. I
Sebagai Sx adalah kota SURABAYA (526), dengan XL sebesar 31% dan xy sebesar 38 %. Dengan demikian hubungan dominan adalah melalui darat, yakni dengan kota MO}OKERTO (522). 19
Yx sebesar-81%, sehingga xy lebih kecil daripada Yx· Hubungannya me/alui /aut, dengan salah satu slmpu/ yang terbesar, tidak /ebih besar daripada 0,5.XL = 15,5 96. Dengan demiklan kota SURABA YA dapat dikategorikan orde-ke-
sotu. Dalam pada itu,yx merupakan yang terbesar, sehingga hubungan SURABA YA - MOJOKERTO ada/ah hubungan "tertutup". Contoh 3 : Sesuai Lampiran 1, II - C - 4. Sebago/ Sx adalah kota Seranq {322), dengan x L sebesar 14% dan x 65 %. Dengan demikian hubungan dominan adalah mela/ui darat, yakni dengan il'ota jAKARTA
{371}. besarnya kurang dari 8 %, sehingga x /ebih besar darlpada y x Dengan demikia~ kota SERANG dinyatakan berada aatam sub-ordinasi kota jAKARTA, dan dikategorikan orde-kedua.
y
Contoh 4: Sesuai Lampiran 1, Ill- B- 2. Sebago/ Sx adalah kota YOGYAKARTA {454}, dengan x~ sebesar 28%. Hubungan domlnan adalah melalui darat, yakni dengan kota MAGELANG {418). y x sebesar 45 %, sehingga x y lebih keci/ daripada y x· Setain dari itu, y x merupakan yang terbesar. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kota YOGYAKARTA satu orde /ebih tinggi-daripada kota MAGE LANG. Sesuai dengan Catatqn hubungan YOGYAKARTA - MEGELANG ada/ah hubungan "tertutup" dan perlu ditelaah adanya hubungan "terbuka", sebagai-hubungan yang lebih domina~. xY' merupakan bobot-prosentual terbesar kedua, yaitu sebesar 11 %, dan jatuh pada hubungan dengan kola SEMA RANG {422). Do/am pada itu, vX' besarnya kurang dari 6 %, sehingga x v /ebih besar daripada vX" Selain dari itu, vx bukan yang terbesar. Jlubungan YOGYAKARTA - SEMARANG adalah hubungan "terbuka" dan menjadi hubungan dominan. Ditinjau dari kota MAGELANG, da/am kaitannya dengan bobot-prosentua/ terbesar kedua, didapatkan pula hubungan "terbuka" dengan kota SEMARANG. Namun, menurut angka-absolut, hubungan YOGYAKARTA - SEMARANG masih /ebih dominan daripada MAGELANG - SEMARANG, 441.000 ton/tahun vs 295.000 ton/tahun.
D~lam pa~a itu, sesuai aengan pedoman pada Lamp1ran 7, kota SEMARANG dapat dikategorikan orde-kesatu. Sedangkan menurut perimbangan bobot-prosentua/ x dengan vX' kola YOGYAKARTA berada dalam sub-ordinasi kota SEMARANG maka kota YOGYAKARTA dapat dikategorikan orde-kedua dan kota MAGELANG orde-ketiga. Contoh 5; Sesuai Lampiran 1, Ill - B- 3. Sebagai Sx adalah kota BONDOWbso (539}, aengan x sebesar 34%. Hubungan dominan adalah mela/ui darat, yakni dengan kota ]EMBER (537}. Y x sebesar 1 7 (~ seh~ngga xy lebih besar daripada y X" Dengan demikian, kota BONDOWOSO dapat dmyatakan berada dalam sub-ordinasi kota ]EMBER. 20
Yx bukan yang terbesar, sehingga hubungan BONDOWOSO- /EMBER adalah hubungan "terbuka". Apabila ditelqah sesuai dengan pedoman Lampiran 1, kota /EMBER dikategorikan orde-kedua. Dengan demikian kota BONDOWOSO dikategorikan orde-ketiga.
4. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) : no. 53 Wilayah Pengaruh Simpul dari sekelompok simpul-simpul, yang terdiri dari satu simpul orde-kesatu dengari keseluruhan simpul-simpul - - orde-kedua, orde-ketiga dan seterusnya - - - yang berada dalam sub-ordinasinya, membentuk "satuan wilayah" yang: (a) menggambarkan adanya struktur-wilayah (no. 35), dan (b) tercakup oleh satu "satuan mekanisme pengembangan", periksa kembali no. 23 dan no. 34. ~atuan Wilayah seperti itu adalah yang dimaksudkan sebagai SATUAN WI LA YAH PENGEMBANGAN, periksa kembali no. 23 dan no. 26. Dalam Gambar 8 diketengahkan gambaran ideal suatu Satuan Wilayah Pengembangan.
no. 54 Dikarenakan alasan tersebut pada no. 16 dan no. 49, setiap simpul pada dasarnya menempati lokasi ujung (tidak sentral) terhadap Wilayah Pengaruh Simpul. Wilayah Pengaruh Simpul, termasuk simpulnya, dinamakan WI LAY AH PENGEMBANGAN PARTIAL. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Satuan Wilayah Pengembangan terdiri dari sejumlah Wilayah Pengembangan Partial. Tiap Wilayah Pengembangan Partial dilayani oleh sebuah kota (simpul), dengan orde yang berbeda-beda. Catatan:
(a) Wilayah Pengembangan Partial (WPP) yang dilayani simpul orde-kesatu dan keseluruhan WPP dari simpu/-simpu/ yang berada do/am sub-ordinasinya, disebut sebagai Wilayah Pengaruh Simpu/ dari simpul orde-kesatu. Sedangkan Wilayah Pengaruh Simpu/ yang terdapat do/am tiap WPP dinamakan Wilayah Pengaruh Langsung. Analog dengan itu, berlaku pula peng~tian Wilayah Pengaruh Simpul untuk simpul orde-kedua, dan seterusnya. (b) Tiap WPP dapat diisi o/eh sejum/af.J Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), tiga, empat atau lebih. Tiap SKP mencakupi sejumlah desa, empat, lima atau /ebih. Satu di antaranya adalah pusat-desa, sehingga tiap SKP dimotori o/eh satu pusat-desa (bukan kota). 21
{c) Konsep SWP, WPP dan SKP te/ah' dipergunakan di antaranya do/am perencanaan pembukaan wilayah baru di Indonesia, yang dikaitkan dengan pemindahan penduduk sebanyak 500.000 ke/uarga selama lima tahun ini {7979/80- 7983/84}. Rencana yang te/ah disiapkan berupa rencana Umum jangka Panjang Duapu/uh Tahun, yang di/anjutkan dengan Rencana Teknis Detail menurut kebutuhan, tahun demi tahun. Do/am rangka itu, te/ah diidentifikasi juga /okasi untuk ca/on-ca/on kota baru. Sebagai sasaran jangka panjang ada/ah Struktur Pengembangan Wilayah Tingkat Nasional, yang dikehendaki. (d) Penggunaan lain konsep SWP, yang juga termasuk penting, ada/ah do/am pengembangan prasarana perhubungan. Sebagai sasaran jangka panjang tentunya soma, yakni Struktur Pengembangan Wilayah Tingkat Nasional yang dikehendaki. Apapun yang di/akukan pada dasarnya- adalah perbaikan struktur, demi tercapainya tujuan, seperti tersebut pada no. 7.
no. 55 Berdasarkan data hasil Studi Asal - Tujuan Barang Tahun 1977, di Pulau Jawa dijumpai lima buah Satuan Wilayah Pengembangan, dengan masing-masing kelompok kota, seperti terdapat dalam Lampiran 3 dan dapat diikuti lokasinya pada Gambar 9. Catatan:
Petunjuk menarik yang didapatkan dari Lampiran 3, di antaranya ada/ah dengan memperbandingkan ketiga SWP, yakni SWP-7, SWP-4 dan SWP-5, sebagai berikut: {a} Pada SWP-7, dengan jakarta sebagai kota orde-kesatu, dijumpai 70 {sepu/uh} kota orde-kedua dan 4 {empat} kota orde-ketiga. {b) Pada SWP-4, dengan Semarang sebagai kota orde-kesatu, dijumpai 14 {empat be/as} kota orde-kedua, 75 (limabelas} kota orde-ketiga dan 7 {satu} kota orde-keempat. {c) Pada SWP-5, dengan Surabaya sebagai kota orde-kesatu, dijumpai 22 {duapuluhdua)- kota orde-kedua dan 5 (lima} kota orde-ketiga. Dengan gambaran seperti itu, cenderung untuk mengambil kesimpulan, bahwa pada SWP-5 perkembatigannya re/atif paling merata, baru kemudian pada SWP-7. Sedangkan Struktur Pengembangan Wi/ayah yang paling tajam dijumpai pada SWP-4.
22
C.
PENGENDALIAN STRUKTUR PENGEMBANGAN WILAYAH TINGKAT NASIONAL. 1. Keseimbangan dengan tingkat perataan tinggi :
no. 56 Jasa-distribusi dengan kepadatan tinggi menunjukkan "tingkat kemudahan" yang tinggi pula bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan berupa barang. Jasa-distribusi dengan kepadatan tinggi mengundang teknologi angkutan yang tinggi pula, dan memberi peluang bagi berlakunya tingkat harga-pasar yang berlaku pada simpul, yang menguntungkan pula. Dengan tingkat harga-pasar yang menguntungkan, wilayah pengaruhnya pun luas. Dengan demikian terdapat hubungan - ketergantungan antara luas I besarnya Satuan Wilayah Pengembangan dengan tingginya tingkat-kemudahan. Pada Satuan Wilayah Pengembangan yang lebih luas dijumpai tingkat-kemudahan yang lebih tinggi. no. 57 Dalam suatu SWP tidak dijumpai adanya keseimbangan I perataan, dikarenakan susunan-hirarki simpul-simpul. Sedangkan antar SWP pada prinsipnya dapat dicapai keseimbangan. Dengan demikian, maka, apabila pada Wilayah-Nasional dikehendaki adanya keseimbangan dengan, tingkat perataan yang tinggi, diperlukan hadirnya sejumlah besar SWP yang dalam keadaan seimbang. Makin tinggi tingkat perataan yang hendak dicapai, makin besar pula jumlah SWP yang harus terjadi. 2. Periode-Periode Pembinaan :
23
no. 58 Pada Wilayah-Nasional dijumpai lebih dari 70 SWP, yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Sekian banyak SWP itu menunjukkan ukuran yang tidak sama besarnya. "Tingkat kemudahan" yang berlaku tidak sama tingginya, yang berarti bahwa kesempatan untuk tumbuh pun tidak sama. Hadirnya sejumlah SWP seperti itu, merupakan suatu pra-kondisi bagi berlangsungnya pertumbuhan nasional yang makin lama makin tidak seimbang, selama terhadapnya tidak dilakukan suatu perombakan. no. 59 Arah perbaikan struktur yang perlu dilakukan telah jelas, yaitu membawa sejumlah SWP tersebut ke arah keadaan seimbang. Sasaran jangka panjang yang ingin dicapai adalah keseimbangan dengan tingkat perataan tinggi, yang berarti menuju terwujudnya SWP - SWP yang dalam keadaan seimbang dan berjumlah lebih banyak, bahkan jauh lebih banyak, dari 70 buah. Dalam hubungan ini timbul pertanyaan : "Apakah langsung mengarah pada keseimbangan dengan jumlah SWP lebih dari 70 buah ? Ataukah bertindak menyeimbangkan SWP yang berjumlah 70 buah itu ?". no.60 Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa : (a)
Penyeimbangan merupakan proses deffisiensi : dalam hubungan ini perlu diukur kemampuan dalam penyediaan dana untuk mentolerir deffisiensi tersebut; pada saat ini rasanya untuk menutup kebutuhan dana bagi penyeimbangan ke-70 buah SWP itu saja sudah be rat;
(b)
berapapun jumlahnya, penyeimbangan SWP membawa keuntungan Nasional yang amat besar, yaitu misalnya : b.1. dengan SWP yang seimbang dapat diwujudkan perdagangan antar daerah yang effisien; b.2. perdagangan antar daerah yang effisien membuka peluang berlangsungnya spesialisasi daerah; b.3. spesialisasi daerah membuka kesempatan yang lebih luas bagi pertumbuhan daerah, yang selanjutnya membuka kesempatan berlangsungnya perdagangan antar daerah yang makin intensif,
24
b.4. perdagangan antar daerah yang makin intensif, berarti meningkatkan ketergantungan ekonomis antar daerah, yang berarti memperkokoh Kesatuan Ekonomi Nasional; b.5. keseluruhannya memungkinkan berlangsungnya pertumbuhan Nasional yang lebih effisien. no.61 Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, langkah yang perlu ditempuh ialah mewujudkan secepatnya keadaan keseimbangan, walaupun dengan tingkat perataan yang rendah, kurang dari 70 buah, terlebih dahulu. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan langkah ini dinyatakan sebagai Periode I. Catatan:
jum/ah SWP kurang dari 70 buah, misalnya 12. Penurunan jum/ah tidak berarti meninggalkan sisanya yang berjum/ah 58, melainkan dengan memberikan kesempatan bagi SWP- SWP yang berukuran kecil untuk menge/ompokkan diri menjadi SWP yang Jebih besar, guna mengimbangi SWP-SWP lainnya yang sudah besar dan kuat.
no.62 Dengan berakhirnya Periode I, pertumbuhan Nasional berlangsung dengan lebih effisien. Pertumbuhan seperti ini dibiarkan terus berlangsung selama suatu periode, yang dinyatakan sebagai Periode II. Dalam Periode II ini, peningkatan pendapatan nasional diharapkan terjadi dengan lebih cepat, atau sebagai gantinya, perluasan kesempatan kerja terjadi dengan lebih cepat. Periode II dianggap perlu diakhiri, pada saat kemampuan penyediaan dana untuk membiayai perataan telah cukup memadai. Pada saat itu, mulailah Periode Ill, yang mengarah pada tingkat perataan tinggi, dengan jalan memperbesar kembali jumlah SWP, periksa Gambar 10.
3. Proses pengelompokan : no.63 Proses pengelompokan antar sejumlah SWP didasarkan pada dayatarik harga-pasar. Pada salah satu simpul Orde-Kesatu, yang diproyeksikan sebagai Orde-Kesatu- nya masa depan, diciptakan tingkat hargapasar yang menarik bagi SWP selebihnya. Untuk itu, kepadatan jasadistribusi pada simpul tersebut secepatnya ditingkatkan. 25
no.64 Untuk meningkatkan kepadatan jasa-distribusi dalam waktu yang relatip singkat, dapat ditempuh melalui pengembangan industri. Sebagai suatu kumpulan industri, akan secepatnya melibatkan jasa-distribusi yang meningkat dan berakibat peningkatan jasa-distribusi setempat. Kepadatan jasa-distribusi yang meningkat mengundang teknologi angkutan yang lebih tinggi, yang berpengaruh memperbaiki tingkat hargapasar. no.65 Dalam hal, industri tidak tertarik untuk datang, cara yang ditempuh ialah langsung melibatkan teknologi angkutan yang lebih tinggi, dengan menanggung beban subsidi. Pemilihan teknologi, berikut frekwensi, sedemikian menarik, sehingga benar-benar memberikan keuntungan bagi SWP-SWP selebihnya untuk bergabung. Setelah penggabungan terjadi, baru kemudian kepadatan jasa-distribusi meningkat. Pada suatu saat kepadatan yang diperlukan tercapai, dan berakhirlah masa subsidi. no.66 Pengelompokan SWP yang terjadi karena perbaikan tingkat hargapasar, merupakan proses yang diikuti oleh peningkatan modal (+). Usaha untuk memperbaiki tingkat harga-pasar memerlukan modal. Modal ini seharusnya akan membawa keuntungan yang lebih besar, apabila ditanamkan pada SWP yang telah berkembang. Dalam hubungan ini, pengalihan modal merupakan suatu gejala deffisiensi (-- ). Apabila keduanya dipersatukan, (+) dan (-), teoritis hasilnya tetap (-- ), suatu deffisiensi. Berapa besarnya deffisiensi yang sebaiknya ditanggung, ditentukan berdasarkan suatu proses optimasi, yang sekaligus menentukan jumlah SWP yang hendak diseimbangkan dalam Periode I.
***
26
LAUT JAWA
~A
C..l
Pulau~& Y
... ·~
~···~
~~~~
Kepulauan Nusa Tenggara
LAUT JAWA
-----+
ORIENTASI GEOGRAPHIS PEMASARAN JALlJR TRANSPORTASI INTERNASIONAL
Gambar 1. : Gambaran Ideal Susunan Kepulauan Indonesia dan arah Orientasi Geographis Pemasaran
27
<
Jarak
)
Arus - Barang
@ /1\'\ INDUSTRI
X
X
s,
s2
X
X
X
)
Sn
KETERANGAN:
Gambar 3
28
p1
Ka
Produk -Primer. Konsumen- Akhir.
Jo
Jasa Distribusi.
S1, S2,··Sn
Simpui-Simpul Jasa- Distribusi.
HARGAPASAR
b
Gambar 4 : Simpul Jasa - Distribusi dan Wilayah Pengaruhnya.
to. t1, t2, t3, f<J
Biaya Angkutan. a = Wilayah Pengaruh Simpul SA, terbentuk oleh garis lengkung biaya angkutan to b Wilayah Pengaruh Simpul SA,1 terbentuk oleh garis lengkung biaya angkutan t.J
29
( H P1) A
'
I I
....
''
......
'
.....
.....
...... .....
..... .....
SA 1
SA
WPo -----~~
Gambar 5.
KETERANGAN: HP WP
30
=
Harga-Pasar index 0 Wilayah Pengaruh, index 1
= =
sebelum ada perobahan. sesudah ada perobahan.
HARGA PASAR (dalam 100 unit)
Gambar 6
Wilayah Pengaruh, menurut berbagai jenis barang.
S Simpul Jasa - Distribusi. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, = Jumlah dari Jenis- Barang yang memperoleh pelayanan dari Jasa - Distribusi. -0= Harga- Produksi minimum.
31
'-----
-- ---
aamt>a< 7.
32
Strul
angan Wi\ayah.
Satuan Wilayah Pengembangan (WP).
k - - - - Orde Kesatu
Wilayah Pengembangan Partial (WPPI
WPP
WPP
WPP
Gambar 8
WPP
Gambaran Ideal suatu Satuan Wilayah Pengembangan.
w
~
"'
Gambar q : Batas PWP, menurut prinsip dominan.
1. 2. 3. 4. s. 6.
Jakarta Tangerang Serang Pandegelang Rangkubltung Bekasl 7. Krawang 8. Purwakarta 9. Subang
10. 11. 12. 13. 14. 15.
Bogor Clanjur
Sukabumi Banduna Sumedans Garut
I II II Ill II II II II Ill II II II II Ill Ill
1. Indramayu
2. Tasikmalaya 3. Majalenaka
4. Kuninaan s. Cirebon 6.Ciomls
II II II II I Ill
1. Semarans 2. Tegal
3. Kebumen 4. Pekalonpn 5. Batang 6. KendaJ 7. Purworejo
Ill l. Cllacap
2. Purwokerto Purbolinaao Wonosobo Banjarnepra Brebes
3. 4. 5. 6.
v
IV
II
I
II Ill II Ill Ill
8. Demak 9. Grobosan 10. Jepara 11. Kudus
12. Pati 13. Blora 14. Surakarta 15. Y ot:Yakarta 16. Pemalans
I
II II II II II II II II II II II II II II Ill
17. Magelang 18. Boyolall 19. Klaten 20. Sukohardjo 21. Sragen 22. Wonoairl
23. 24. 25. 26.
Karanganyar Kulonprogo Bantul Sleman
27. Gunungkldul 28. Pacltan 29. Nsswl 30. Salatisa 31. Teman11un1
Ill Ill Ill III Ill Ill III Ill Ill Ill III Ill Ill Ill IV
1. Surabaya
I
2. Bojonea:oro 3. Madlun
II II II II II II II II II II II
4. Tuban
s. NsanJuk 6. Tulunaaauna 7. Kedlrl 8. Blitar 9. Jombona 1o. Lamonaan
11. Malana 12. Mojokerto 13. Sidoarjo 14. Gresik
II II
15. 16. 17. 18. 19.
Bangkalan Sampang Pamekaaan Sumenep Pasuruan
20. Lumajang
21. 22. 23. 24. 25. 26.
Probolinggo I ember
Banyuwangi Kamal
Magetan Ponoroa:o
27. Trengalek 28. Panarukan 29. Bondowoso
II II II II II II II II II II Ill Ill Ill Ill Ill
Qg-)oo~g ggg I
00
9-'..,,
.. 0 ·.
0'· ' • '
'
:o 0'{0\ ~. 0 / \ ,1 '' ....... •'
0000
' . __ .,,
STRUKTUR YANG ADA
- tidak seimbang-
~70
0 0 0 0
STRUKTUR TAHAPAN AN TARA
STRUKTUR SASARAN AKHIR
- keseimbangan dengan tingkat perata~~n rendah -
- keseimbangan dengan tingkat perataan tinggi -
MASA DEPAN YANG DIINGINKAN
\
\
\ \
\
60
\
\ \
<e\
~\
50
~\
~\
~\
\
I
.J/ 40
I
I
~
\
30
I
I I
20
I
I
I
I
I
I
I
I
I \ I
I
'• '•
12
I
I
I
I
I
I
···········-·-··············-'~---.----~---.f I : I
I I I
I
PERIODE I
PERIODE II
PERrODE Ill
20 • 30Tahun
10· 20 Tahun
..••••.••... Tahun
--Waktu~
Gambar 10.: Gamba ran tentang usaha Penyeimbangan dan Pemerataan.
35
LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 1 MENELAAH TINGKATAN FUNGSI (ORDE) SIMPUL
I. PENDEKATAN DAN KRITERIA 1.
Data arus-barang didapatkan melalui Studi Asal-Tujuan Barang (Origin and Destination Study).
2.
Sub-ordinasi adalah pengertian relatif, bukan absolut, yang ditelaah pada hubungan antar simpul yang dominan. Untuk selanjutnya disebut "hubungan dominan".
3.
Hubungan "terbuka" lebih dominan daripada hubungan "tertutup". Catatan: Apobilo "hubungon dominon" berloku bogi mosing-mosing simpul yang soling berhubungon, maka hubungan itu dikotegorikon tertutup. Apabila "hubungon dominan" hanyo berlaku bagi sa/ah satu, moko hubungon itu dikategorikon terbuka.
II. SIMPUL DENGAN PELABUHAN A.
Menentukan hubungan dominan: 1. Simpul yang ditinjau adalah Sx. 2.
Volume arus-barang dari dan ke Sx mencapai X ton/tahun, yang terbagi kedalam: X jika : XL
=
=
XL+ XD
volume arus-barang melalui LAUT;
XD = volume arus-barang melalui DARAT. 3.
Di daratan, Sx berhubungan dengan simpul-simpul Sv, Sw, Sy, Sz, ............ sehingga:
37
(a)
Xv + Xw + Xy + Xz + ........ +XL= X
(b)
menurut bobot-prosentual : xv + xw + xy + Xz + ..... +XL= 100% .. Jlka : xv
4.
B.
C.
Xv =X . 100%
Diantara xv, xw, xy, Xz, ......... , XL dicari yang
t~rbesar:
(a)
dalam hal XL adalah yang terbesar, maka hubungan dominan adalah melalui LAUT;
(b)
dalam hal satu diantara yang melalui darat, misalnya xy, adalah yang terbesar, maka hubungan dominan adalah melalui DARAT, yaitu antara Sx dengan Sy.
Menelaah tingkatan fungsi Sx, dalam hal XL terbesar: 1.
Sx dikategorikan orde-kesatu, apabila hubungannya melalui laut, dengan salah satu simpul yang terbesar, tidak lebih besar daripada 0,5. x L·
2.
Sx dinyatakan berada dalam sub-ordinasi, apabila hubungannya melalui laut, dengan salah satu simpul yang terbesar, lebih besar daripada 0,5. x L·
Menelaah tingkatan fungsi Sx, dalam hal xy terbesar:
1.
Volume arus-barang yang berlangsung antara Sx dan Sy adalah sebesar: Xy = Yx ton/tahun.
2.
Yx = (a) (b)
3.
. 100%, mempunyai dua kemungkinan, yaitu:
merupakan yang terbesar, atau bukan yang terbesar.
Sx dikategorikan orde-kesatu, apabila: (a) (b)
38
Yx
y
xy lebih ke~il daripada Yx, dengan tetap memenuhi syarat, bahwa: hubungannya melalui laut, dengan salah satu simpul yang terbesar, tidak lebih besar daripada 0,5. x L·
Catatan:
Apabila Yx merupakan yang terbesar, maka hubungan antara Sx dan Sy adalah hubungan "tertutup". Seda1.gkan, apabila Yx bukan yang terbesar, maka Sy tidak berada dalam sub-ordinasi Sx.
4.
Sx dinyatakan berada dalam sub-ordinasi Sy, artinya satu orde lebih rendah dari pada Sy, apabila xy lebih besar daripada Yx· Catatan : Apabila Yx bukan yang terbesar, maka hubungan an tara Sx dan Sy adalah hubungan "terbuka ", mungkin terbuka langsung melalui pelabuhan yang dikuasainya, ataupun terbuka kearah simpullain yang juga menguasai pelabuhan. Sedangkan, apabila Yx merupakan yang terbesar, maka hubungan antara Sx dan Sy adalah hubungan "tertutup': Jika dalam hal ini Sy tidak menguasai pelabuhan (hal yang jarang terjadi), maka sesuai dengan 1.3. hubungan Sx melalui !aut menjadi lebih dominan.
Ill. SIMPUL TANPA PELABUHAN ~.
Menentukan hubungan dominan: Berlaku sama seperti pada I I.A., dengan dikurangi XL, Hubungan dominan adalah antara Sx dengan Sy.
l.
Menelaah tingkatan fungsi Sx: 1.
Arti Xy = Y x, dan Yx, berlaku sama seperti pada II.C.
2.
Sx, satu orde lebih tinggi daripada Sy, apabila: (a) (b)
xy Yx
lebih kecil daripada Yx, dan merupakan yang terbesr.
Catatan:
Dalam hal ini hubungan an tara Sx dan Sy adalah hubungan "tertutup ". Apabila xy merupakan terbesar kedua setelah xy. dan xv lebih besar daripada Vx serta xv bukan yang terbesar, maka hubungan antara Sx dan Sv adalah hubungan "terbuka" dan menjadi lebih dominan. Apabila Vx lebih besar daripada xv sehingga hubungan antara Sx dan Sy adalah tertutup, maka perlu dicari terbesar ketiga setelah xv sampai didapatkan hubungan "terbuka" dan itulah yang menempati hubungan dominan. Hubungan "terbuka" ditelaah juga dalam kaitannya dengan Sy. dengan urutan yang sama. Kemudian antara keduanya diperbandingkan (angka absolut), dalam kaitannya dengan Sx disatu pihak dan Sy dilain pihak. Yang lebih besar adalah yang dominan. Dalam hal sampai yang terkecil-
39
pun tidak didapatkan hubungan terbuka, maka Sx dinyatakan kuasiorde-kesatu, artinya berfungsi sebagai orde-kesatu, tetapi bukan ordekesatu.
Sx dinyatakan berada dalam sub-ordinasi Sy, artinya satu orde lebih rendah dari pada Sy, apabila xy lebih besar daripada Yx·
40
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 2: HASIL STUD! ASAL- TUJUAN 1977 All RAN BARANG : P. JAWA KOTA
NAMA
KODE
TOTAL
311
DKI JAKARTA
20.750
321
PANDEGLANG
468
322
SERANG
323
RANGKAS BITUNG
324
TANGGERANG
326
SUKABUMI
328
BOG OR
329
LEWAT LAUT
5,808. 28%
LEWAT JALAN
14.942
-
468
187 · 14%
1.194
578
-
578
1.713
-
1.713
555
-
555
5.418
-
5.418
CIANJUR
120
-
120
331
BEKASI
506
-
506
332
KARAWANG
662
-
662
4.368
-
4.368
·334
+:>
VOLUME ANGKUTAN DALAM 1.000 TON /TAHUN
BAN DUNG
1.381
BOBOT PROSENTUAL
TON / PROSEN KODE KOTA I 2.958/ 14% . 328
II 1.608/8% 324
242/52% 323 900/ 65%
92120% 322 95/7%
311 242/42% 321 1.608/94% 3 11 527 /95% 311 2.958/55% 311 98/82% 311 454/ 90% 31 1 509/77% 311 1.112/25% 311
323 151/26% 311 34/ 2% 322 14/3% 345 31 / 1% 323 9/8% 336 21 / 4% 337 91 / 14% 345 492/11 % 345
Ill 1.112/ 5% 334 87/ 19% 311 92/7% 321 95/ 16% 322 21 / 1% 328 6/ 1% 336 21 /0.4% 324 3/ 3% 345 10/2% 321 34/5% 337 488/1 1% 337
..j:la.
LAMPIRAN 2: HASIL STUDI ASAL- TUJUAN 1977 All RAN BARANG: P. JAWA
1'.)
KOTA
KODE
VOLUMEANGKUTANDALAM 1.000 TON / TAHUN
NAMA
TOTAL
LEWAT LAUT
BOBOT PROSENTUAL
LEW AT JALAN
TON/ PROSEN KODE KOTA I
335
PURWAKARTA
336
GARUT
337
SUBANG
338
SUMEDANG
339
INDRAMAYU
II
Ill
8/5% 345
3/2% 337 46/4%
150
-
150
139/93% 311
1.206
-
1.206
366/30% 334
287/24% 341
311
488/ 52% 334 441/70% 334
294/31% 311 60/ 10% ~ 147/ 14% 334 391/17% 334 391 / 17% 334 261 / 20% 334
51 / 5% 345 8/1 % 335 45/ 9% 339
946
-
631
-
631
1.045
-
1.045
1.926
-
1.926
543
-
543
-
1.281
'•
946
685/ 66%
345 596/31 % 343
341
TASIKMALAYA
342
MAJALENGKA
343
CIA MIS
1.281
345
CIREBON
4.113
-
4.113
685/ 17% 339
346
KUNINGAN
213
-
213
~
226/3 11% 345 596/ 47% 341
345
586/ 14% 311 45/ 21 % 339
~ 345 492/ 12% 334 21 / 10% 342
LAMPl RAN 2: HASIL STUD! ASAL- TUJUAN 1977 All RAN BARANG: P. JAWA KOTA
VOLUME ANGKUTAN DALAM
BOBOT PROSENTUAL
1.000 TON/TAHUN NAMA
KOOE
TOTAL
LEWAT LAUT
I
401
402
~
w
I
CILACAP
BREBES
I
LEWAT JALAN
TON/PROSEN KODE KOTA I II
'
1.925
642.33%
466
-
1.925
403
PUAWOKEATO
1.551
404
TEGAL
1.275
406
PEMALANG
322
-
322
407
PUABOLINGGO
227
-
227
235
-
235
1.083
-
1.083
71-6%
I
466 1.551 1.224
408
BANJARNEGAAA
409
KEBUMEN
411
PEKALONGAN
674
-
674
413
SATANG
104
-
104
183/10% 403 137/29% 403 303/20% 432 157/12",{,
311 72/22% 411 83/37% 403 70/30% 414 526/49% 422 203/30% 4.22 45/43% 422
I
166/9% 422 99/21% 405 183/12% 401 155/12% 422 11/3% 413 44/ 19%
Ill
159/8% 409 55/12% 345 139/9% 422 110/go..<, 345
-
401 35/15% 401 159/ 15% 401 72/8% 406 11/11% 406
12/5% 408 32/14%"
~ 88/8% 403 64/10% 405 11"/11% 406
-
t
LAMPIRAN 2: HASIL STUDI ASAL - TUJUAN 1977 AU RAN BARANG: P. JAWA KOTA
NAMA
KOD E
VOLUME AN GKUTAN DALAM 1.000 TON /T AHUN LEW AT L AUT
TOT AL
BOBOT PROSENTUA L TON /PR OSEN K ODE KOTA
LEW AT DAR AT I
I
•
414
WONOSOBO
380
-
380
415
.PURWOREJO
536
-
536
416
K EN DAL
623
-
623
41 7
TEMAN GGU NG
41 8 422
324
-
324
MAGE LA NG
2.459
-
2.459
SEMARANG
7.594
783-1 0%
6.856
8 7/23% 401 151/ 28% 4 22 458/ 74% 422 138/43% 4 18 1.11 2/4 5% 454 879/1 2% 432 108/24% 428 307/69% 432 119/ 50% 422
II
I ll
70/ 18% 408 63/ 12% 454
30/8% 4 17
64/1 0% 4 25 63/19%
29/ 5% 432 30/ 9%
~
~
295/12% 422 526 / 7%
158/ 6%
409 81 / 18% 432
423
SA LAT IGA
455
-
455
4 24
BOYO LALI
436
-
436
425
D EM A K
240
-
240
426
GROBOGA N
266
-
266
11 4/43% 4 22
64 /27% 4 16 103/39% 432
4 27
JEPAR A
449
-
449
109/24% 4 22
55/ 12% 334
I
453 ~ 41 6
'
- --
I
LAMPl RAN 2: HASIL STUDI ASAL - TUJUAN 1977 All RAN BARANG: P. JAWA KOTA
KO DE
NAMA
VOLUME ANGKUTAN DALAM 1.000 TON/TAHUN TOTA L
LEWAT
L EWA T
LAUT
DARAT
BOBOT PROSENT UAL
TON/PROSEN KODE KOTA I
428
K L A T EN
767
-
767
429
K UDUS
899
-
899
431
SUKOH ARJO
. 178
-
178
5.764
-
5. 764
1.244
-
1.244
432
~
c.n
SURAKART A
433
SRAG EN
434
WONOG IR I
490
-
490
435
PA T I
622
-
622
436
KARANGAN Y A R
98
-
98
437
B L ORA
3 11
-
311
451
K ULON PROGO
468
-
468
452
B AN TU L
390
-
390
'
255/33% 454 245/ 27% 435 64/36% 432 1.047/ 18% 433 1.04 7/84% 432 343/700,{, 432 245/39% 429 36/37% 432 58/1 9% 422 327/70% 454 23 7/61 % 454
II 108/14% 423 205/ 23% 4 22 39/22% 423 879/1 5% 422 • 36/3% 454 47/ 10% 521 117/27% 422 34/35% 433 36/ 12"/o 432 34/7% 41 5 32/8% 415
Ill 18/2% 4 55
524/9% 513 34/3% 436 31/6% 422
10/10% 454 28/ 9% 526 32/ 75% 452 27/7% 452
~
LAMPIRAN 2: HASIL STUD I ASAL - TUJUAN 1977 ALIRAN BARANG: P. JAWA KOTA
NAMA
KODE
VOLUME ANGKUTAN DALAM 1.000 TON(TAHUN
BOBOT PROSENTUAL
LEW AT LAUT
TON/PROSEN .KODE KOTA
TOTAL
LEWAT DARAT
400
-
400
3.941
-
3.941
129
129
90
-
NGAWI
306
-
306
503
MAGETAN
148
-
148
504
PONOROGO
302
-
302
505
TRENGGALEK
372
-
372
506
BOJONEGORO
521
-
521
507
MADIUN
-
1.287
509
TUBAN
453
SLEMAN
454
YOGYAKARTA
455
GUNUNG KIDUL
501
PAC IT AN
502
1.287 377
90
377
I 158/40% 418 1.112/28% 418
~
454 81/90"AI 432 81/26% 432 67/45%
507 178/59% 512 291/76% 512 138/26% 526 624/49% 526 1§2l4!!i 526
II 158/40% ~
441/11% 422 18/14% 428 6/7% 454 25/8% 503 25/17%
502
I
Ill 29/7% 451 327/8% 451 14/11% 452
20/14%
5ll
22/7%
526 21/6% 526 ~ 518 75/6% 511
1lil!i!!.. 422
:!§11!. 454 67/5% 503 ~ 525
LAMPIRAN 2: HASIL STUD! ASAL- TUJUAN 1977 ALIRAN BARANG : P. JAWA VOLUME ANGKUT AN DALAM 1.000 TON/TAHUN
KOTA
NAMA
KODE
~
-...J
TOTAL
LEWAT LAUT
LEWAT DARAT
511
NGANJUK
446
-
446'
512
TULUNG AGUNG
892
-
892
513
KEDIRI
1.849
-
1.849
515
BLI TAR
305
-
305
517
JOMBANG
813
-
813
518
LA MONGAN
668
-
668
519
MALANG
2.832
-
2.832
522
MOJOKERTO
5.462
-
5.462
524
SIDOAAJO
3.797
-
3.797
525
GRESIK
1.819
89. 6"
1.729
526
SUAABAYA
11.436
3.521 • 31%
7.916
·.
BOBOT PROSENTUAL
I
.TON/PROSEN KODE KOTA II
122/27% '526 367/41% 526 524/ 28% 432 11 1/36% 526 357/44% 526 520/78% 526 1.307/46% 5 26 4 .412/81% 526 1.986/52% 526 887/49% 526 4.412£38% !'i77
94/21% 514 281 /32% 505 487/26% 526 19/6% 512 91 / 11% 524 357/53% 525 120/4% 35-2 678/ 12% 524 504/13% 524 357/ 20% 518 1.986/17%
524
Ill 75/ 17% 507 178/20% 504
~ 511
91 / 14% 506
74/1% 517 443/12%
522 131/7%
524
1.307/11% 519
~
LAMPIRAN 2: HASIL STUDI ASAL- TUJUAN 1971 ALIRAN BARANG: P. JAWA
CXl
KOTA
KODE
NAMA
VOLUMEANGKUTANDALAM 1.000 TON/TAHUN TOTAL
LEWAT LAUT
BOBOT PROSENTUAL
LEW AT DAR AT
I 527
BANG KALAN
307
192
528
SA.MPANG
529
PAMEKASAN
531
SUMENEP
532
PASURUHAN
701
534
LUMAJANG
731
-
307
-
192
300
-
300
165
8-5%
157
22-3%
679
-
731
535
PROBOLINGGO
1.020
537
JEMBER
1.212
-
1.212
538
PANARUKAN
277
-
277
539
BONDOWOSO
582
-
582
BANYUWANGI
456
541
88-30%
-
932
452
230/75% 526 120/63% 526 131/44% 526 87/53% 526 418/60% 526 289/40% 526 395/39% 526 435/36% 526 92/33% ~ 200/34% 537 176/39% 526
TON/PROSEN KODE KOTA II 35/11% 529 69/31% 529 69/23% 529 39/24% 529 107/15% 524 101/14% 537 80/8% 534 200/17% 539 89/32%
526"
164/28% 526 111/24% 537
Ill
.E.Jl:!:... 531
~
527 39/13% 531
~ 527
~ 526 73/7% 524 111/9%
541 38/14% 539 38/7%
53!3 ~
525
LAMPIRAN 3
LAMPIRAN 3 KOTA-KOTA YANG TERCAKUP PADA MASING-MASING DAR I LIMA SWP 01 PULAU JAWA SWP -1 Kota Orde-Kesatu
l
Jakarta (311)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kota Orde-Ketiga
Serang (322) Rangkasbitung (323) Tangerang (324) Sukabumi (326) Bogar (328) Cianjur (329) Bekasi (331) Karawang (332) Bandung (334) Purwakarta (335)
1. 2. 3. 4.
Pandeglang (321) Garut (336) Subang (338) Sumedang (338)
SWP-2 Kota Orde-l<esatu Cirebon (345)*)
Kota Orde-l<edua 1. lndramayu (339) 2. Tasikmalaya (341) 3. Majalengka (342) 4. Kuningan (346)
l
SWP-3 l
l
Orde-l<etiga PurbQJinggd. (407) Banjarnegara (408) Brebes (402)
*) Dikoreksi.
49
SWP-4 Kota Orde-Kesatu Semarang (422)
Kota Orde-Kedua 1. Tegal (404) 2. Kebumen (409) 3. Pekalongan (411) 4. Batang (413) 5. Purworejo (415) 6. Kendal (416) 7. Demak (425) 8. Grobogan (426) 9. Jepara (427) 10. l
l
SWP-5 Kota Orde-Kesatu Surabaya (526)
Kota Orde-Kedua 1. Bojonegoro (506) 2. Madiun (507) 3. Tuban (509) 4. Nganjuk (511) 5. Tulungagung (512) 6. Kediri (513) 7. Blitar (515) 8. Jombang (517) 9. Lamongan (518) 10. Malang (519) 11. Mojokerto (522) 12. Sidoarjo (524) 13. Gresik (525) 14. Bangkalan (527)
*) Dikoreksi
Kota Orde-Kedua 15. Sampang (528)
50
Kota Orde-l<etiga 1. Magetan (503) 2. Ponorogo (504) 3. Trenggalek (505) 4. Panarukan (538) 5. Bondowoso (539)
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Pamekasan (529) Sumenep (531) Pasuruhan (532) Lumajang (534) Probolinggo (535) Jember (537) Banyuwangi (541)
51
TGL. PINJAM ~-~~-8~
HARUS KEMBALI t.-t~-.Yr
~3 -11-~ k
i-"'- 8tY
TGI_ KEMBALI
,._,,_J>r
rc.r- u - /L{""
7-11-?'0 1_>-lt-ft rt.1- J -J 6. 'lt-v _gr.
/~-r-.i 6.
~- ~ ,_Q>j-- ~- C ~~~
~;IID-RJ.
~<4-
1(-ft-lth
Pj. , ~ 1-l-~ 1/"-/-gf; t."t--i- OJ+ {- at- 'L r- Go -fit-"
-
?- G(-a'8 .
{.;y-
1.-$-f!-jfl
27 ~ 4 -8~.
