SCRIPLESS TRADING DAN PRINSIP KETERBUKAAN MENCIPTAKAN PASAR YANG EFISIEN DAN MENGURANGI RESIKO INVESTASI

JURNAL EQUALITY, Vol. 10 No. 1 Februari 2005

SCRIPLESS TRADING DAN PRINSIP KETERBUKAAN MENCIPTAKAN PASAR YANG EFISIEN DAN MENGURANGI RESIKO INVESTASI Megarita Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Abstract: Technology development and globalization urge creativeness and innovative to develop capital market, and the next step makes exsistences of capital market moved economic wheel in Indonesia is needed, especially for creating fund (capitalization market). But protection for investor is one important factor for concerning, especially in efficient and transparation (full disclosure). Kata kunci: Scripless Trading, Resiko, Keterbukaan Pasar modal pada hakekatnya adalah jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang, penambahan aset finansial pada saat yang sama memungkinkan investor untuk mengubah dan menyesuaikan portofolio investasinya (Anoraga dan Pakarti, 2001). Adanya jaminan dari pemerintah mengenai prinsip keterbukaan secara penuh di pasar modal Indonesia (full disclosure) menuntut perusahaan yang akan go public maupun yang sudah go public membuka informasi yang mengandung faktor material tentang perusahaan secara transparan. Pengungkapan usaha perusahaan tersebut tidak saja menyangkut soal prospek tapi juga resiko usaha (Suta, 2000). Namun keterbukaan informasi juga dapat menimbulkan manipulasi pasar atau penipuan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi para investor. Bursa efek sebagai self regulatory organization (SRO) dituntut untuk lebih tanggap untuk menyikapi dan mengawasi dampak dari prinsip keterbukaan tersebut. Di samping itu kepastian hukum akan memberikan perlindungan maksimal kepada investor yang menempatkan dananya di pasar modal (Safitri, 1998). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal nampaknya dalam hal ini masih kurang tangguh menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di pasar modal. Dengan mekanisme dalam transaksi pasar modal menimbulkan resiko lebih besar bagi pemilik dana karena jangkauan yang luas dalam kegiatan pasar tersebut dibandingkan dengan pemilik dana pada lembaga keuangan lainnya misalnya bank. Prinsip keterbukaan (full disclosure) adalah inti sebuah pasar modal karena di dalam pasar modal itu diperlukan bukti material yang menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk dapat mengambil keputusan untuk membeli dan menjual saham. Beberapa negara, malah membuat beberapa perubahan-perubahan di dalam peraturan-peraturan tentang pasar modalnya demi menekankan betapa pentingnya prinsip keterbukaan itu. Sebab setidaknya ada tiga hal yang dapat dilihat sebagai fungsi dari prinsip keterbukaan yaitu, memelihara kepercayaan publik terhadap pasar, menciptakan mekanisme pasar yang efisien, dan mencegah penipuan (Nasution, 2001). Masyarakat pemodal membeli suatu komoditi yang sangat abstrak dan oleh karena itu kualitas dari komoditi yaitu saham dan/atau obligasi ditentukan oleh kualitas informasi yang tertera dari perusahaan emiten yang bersangkutan. Adapun persyaratan utama yang harus dipenuhi agar manfaat dari pasar modal itu dapat dinikmati secara maksimal oleh para investor pasar modal yaitu: pasar harus efisien, perlindungan bagi investor dari penipuan, kecurangan, penggelapan atau tindakan tidak etis pihak yang terlibat dalam penerbitan atau perdagangan aset finansial. Scripless Trading merupakan target awal menuju pasar modal yang efisien dan bebas resiko. Scripless Trading ini merupakan wadah yang meningkatkan kinerja dan kualitas perdagangan di pasar modal. KEBERADAAN SCRIPLESS TRADING DI INDONESIA Secara umum pengertian Scripless Trading adalah suatu mekanisme perdagangan di pasar modal, di mana saham-saham yang biasanya diperdagangkan dalam bentuk kertas-kertas saham dan dilakukan secara manual, maka dengan sistem ini perdagangan itu dilakukan secara elektronik seperti yang ada pada rekening perbankan. Sistem perdagangan yang memiliki mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham secara elektronik merubah sertifikat saham ke dalam bentuk elektronik (Safitri, 1999). Dalam artikel yang berjudul Education for Today Scripless Trading menyatakan bahwa Scripless Trading adalah sistem perdagangan efek di pasar modal yang tidak menggunakan warkat dan penyelesaiannya dengan sistem pemindahbukuan (book-entry settlement). Bahwa dalam sistem ini saham tidak lagi dalam bentuk sertifikat fisik, karena akan dikonversikan menjadi catatan elektronik seperti halnya rekening perbankan. Posisi efek atau dana tertera dalam suatu laporan seperti rekening koran, yang diberikan oleh KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Sejalan dengan pasar global pada saat ini investasi oleh pihak asing diharapkan semakin meningkat. Apalagi dengan masuknya negara Indonesia menjadi

17

Megarita: Scripless Trading dan Prinsip Keterbukaan Menciptakan Pasar yang Efisien …

salah satu negara yang turut dalam perdagangan dunia misalnya AFTA, yang tentunya dengan sendirinya mempunyai pengaruh tersendiri, misalnya semakin dibutuhkannya efisiensi dalam mobilisasi dan penggunaan dana dan juga dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi, yang mana tentunya akan mempengaruhi pada masing-masing negera di dunia. Pendanaan melalui pasar modal tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tapi juga membawa dampak positif bagi ekonomi nasional Indonesia. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang ikut serta dalam bursa, berarti mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspansi usaha, yang pada akhirnya akan menciptakan peluang usaha baru, kesempatan kerja, dan penambahan penghasilan bagi negara melalui pajak. Sudah menjadi fakta bahwa pendapatan pemerintah semakin besar bersamaan dengan menjamurnya perusahaan yang go public, tentunya melalui pajak. Dalam pasar global sulit dielakkan terjadinya persaingan antara pasar modal sehingga pasar modal dalam negeri harus mengikuti perkembangan dan kaidah-kaidah yang berlaku di dunia internasional. Pengembangan pasar harus mengedepankan unsur keamanan (safety) dan menghindarkan adanya praktek-praktek yang bersifat manipulatif. Di samping itu penegakan hukum (law inforcement) mutlak diperlukan. Dengan demikian diharapkan investor akan semakin bertambah yang pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas pasar. Dalam rangka hal di atas pasar modal Indonesia mengadakan perdagangan dengan cara Scripless Trading, yaitu untuk menciptakan efisiensi perdagangan efek, karena sistem perdagangan saham dalam bentuk fisik akan menghambat kemajuan pasar modal. Di sisi lain perdagangan di pasar modal melaju dengan cepatnya, sehingga dengan Scripless Trading diharapkan perdagangan di pasar modal akan menjadi lebih cepat, efisien, dan tentunya adanya jaminan keamanan, sehingga tidak akan ketinggalan baik dalam pasar global maupun regional. Ketentuan Hukum tentang Pasar Modal Ketentuan hukum yang mengatur tentang pasar modal antara lain Garis-garis Besar Haluan Negara, Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat MPR nomor II Tahun 1983. Memuat rencana pengembangan pasar modal yaitu pengerahan dana-dana tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan, termasuk lembaga perbankan, lembaga keuangan dan pasar modal, perlu semakin ditingkatkan dalam bentuk deposito, penerbitan surat berharga dan jenis tabungan lainnya. (GBHN-TAP MPR nomor II tahun 1983). Sehingga peranan sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat. Pengembangan pasar modal perlu ditingkatkan agar tercapai pemerataan pemilikan usaha. Di samping sebagai sumber pembiayaan dalam negeri, selanjutnya perlu juga ditingkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga-lembaga keuangan. (1) Repelita IV adalah rencana pembangunan pasar modal dalam kaitannya dengan pelaksanaan moneter perbankan, yaitu dengan dimanfaatkannya pelaksanaan kebijakan moneter antara lain melalui gerakan tabungan nasional dan pengembangan pasar modal. (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Buku I bab 4, mengenai bursa dagang, makelar dan kasir. Bursa dagang adalah; tempat pertemuan para pedagang, juragan perahu, makelar, kasir,dan orang lain yang termasuk dalam gelanggang perdagangan. Pertemuan diadakan atas kekuasaan Menteri Keuangan. (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 1952) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976, tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (pesero) danareksa. (4) Keputusan Presidan Nomor 25 Tahun 1976 tentang Pasar Modal. (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (6) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. (7) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. (8) Surat Keputusan Menteri Keuangan. (9) Surat keputusan Ketua Bapepam. KETENTUAN TENTANG SCRIPLESS TRADING Ketentuan Scripless Trading ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Scripless Trading atas efek-efek di pasar modal sangat terkait dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Oleh sebab itu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pada prinsipnya tetap berlaku terhadap Sripless Trading atas efek-efek di pasar modal seperti ketentuan tentang konsep kepemilikan dan penguasaan secara perdata, konsep peralihan hak milik (eigendom), penjaminan (gadai) dan pembuktian hak secara hukum acara perdata. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hak milik hanya dapat dialihkan apabila dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini terhadap benda bergerak misalnya, saham yang dimuat dalam pasal 54 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 jo pasal 511 KUH Perdata, maka peralihan haknya (levering) dilakukan dengan jalan penyerahan nyata dari benda tersebut (pasal 612 KUH Perdata). Sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak, penyerahan bendanya dilakukan dengan suatu akta otentik dengan ancaman batal (pasal 917 KUH Perdata). Sejauh yang menyangkut tentang tanah, dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan peralihan hak tersebut harus didaftarkan

18


pada pejabat yang berwenang. Selanjutnya menurut KUH Perdata, levering atas piutang-piutang atas nama dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik. Prinsip-prinsip levering ini sebenarnya kondtradiktif dengan ketentuan levering dari efek-efek yang ada di pasar modal, khususnya jika dilakukan dengan pengalihan lewat jalur Scripless Trading, namun ketentuan khusus dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 55 dapat mengakomodasi peralihan hak atas efek secara pemindahbukuan, yang menjadi cara peralihan hak dalam Sripless Trading. Demikian juga halnya bila dilakukan pembebanan hak atas efek-efek di pasar modal dengan gadai. Menurut KUH Perdata pasal 1150 jo pasal 1152, maka benda yang digadaikan haruslah diserahkan pada kekuasaan penerima gadai dengan ancaman batal. Saham-saham tanpa warkat ditempatkan di dalam kekuasaan si penerima gadai. Perkatan "penyelesaian pembukuan" ke atas nama pemberi gadai dalam pasal 55 Undang-Undang Pasar Modal yang merupakan penyelesaian dari suatu transaksi bursa, dapat dianggap selesainya proses penempatan saham tersebut ke dalam kekuasaan pihak penerima gadai, asalkan perbuatan hukum mengenai gadai tersebut dapat dianggap sebagai salah satu model transaksi bursa. Menurut Undang-Undang Pasar Modal, pembebanan hak termasuk gadai dianggap sebagai salah satu bentuk transaksi bursa. KUH Perdata juga menganut asas konsensual dalam perjanjian, misalnya dalam perjanjian jual beli. Yang mana pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian) jual beli sudah dianggap sah apabila sudah ada kata sepakat. Sedangkan mengenai persyaratan formal lainnya hanyalah bersifat administratif belaka tanpa berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian tersebut. KUH Perdata juga menganut asas obligatoir. Pasal 1320 KUH Perdata bahwa dengan tercapainya kata sepakat, maka perjanjian sudah mengikat secara obligatoir, dalam arti hak milik belum berpindah. Untuk bepindahnya hak milik, diperlukan perjanjian lain yang disebut dengan perjanjian riil atau yang lebih dikenal dengan levering (penyerahan). Konsekuensi dari berlakunya asas konsensual dan asas obligatoir untuk jual beli, dapat saja dilakukan beberapa kali jual beli, misalnya A menjual kepada B, dan B menjaual lagi kepada C demikian seterusnya, tetapi dalam hal ini hanya terjadi sekali penyerahan saja yaitu penyerahan langsung kepada pembeli terakhir (dari A kepada C). Jika hal ini dikaitkan dengan jual beli secara Scripless Trading di pasar modal, maka seyogianya dapat saja dilakukan beberapa kali jual beli di bursa terhadap efek-efek yang sama tetapi kliring dan penyelesaian (pemindahbukuan) hanya dilakukan satu kali saja, yaitu pemindahbukuan ke rekening untuk pembeli terakhir. Pada bursa-bursa yang modern dikenal dengan apa yang disebut dengan Daylight Overdraft walaupun dilakukan dengan pembatasan-pembatasan (Fuady, 1999). Menurut beliau Daylight Overdraft adalah suatu sistem di mana pihak partisipan akan melakukan transaksi sepanjang hari (berkali-kali) secara intraday debits, akan tetapi settlement dilakukan sekali saja yaitu pada menit-menit terakhir dari hari bursa. Walaupun sistem Daylight Overdraft ini mengundang resiko-resiko tertentu, seperti kemungkinan terjadinya gagal serah tetapi pemakaian sistem ini sudah merupakan konsekuensi dari berlakunya asas konsensual dan asas obligatoir dari suatu perjanjian pada umumnya. Dalam hubungan dengan settlement di bursa, sistem Daylight Overdraft ini tentunya merupakan suatu pengecualian terhadap prinsip settlement against money (delivery versus payment) yang memang dianut secara umum oleh bursa-bursa pada umumnya (Fuady, 1999). Dalam sistem dan proses peralihan hak atas efek tanpa warkat, berhubung yang terlibat terdapat beberapa pihak, fungsi dan interrelasi antara satu badan yang terlibat dengan badan lain turut menentukan interrelasi yuridis dan konsekuensi hukum di antara para pihak. Karena kliring dilakukan oleh suatu lembaga/badan khusus, setelah memenuhi seluruh syarat formal, maka setelah kliring dilakukan, pihak pialang jual sudah terputus hubungan dengan pihak pialang beli. Konsekuensi yuridisnya pihak fasilitator (Lembaga Kliring dan Penyimpanan serta Lembaga Kustodian) yang harus dianggap bertanggung jawab secara yuridis atas terselesaikannya levering efek tersebut kepada pihak pialang beli (dengan pemindahbukuan), yang selanjutnya akan meneruskannya kepada investor (pembeli). Scripless Trading ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Dalam pasal 127 jo pasal 49 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Bagi perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal berlaku ketentuan undang-undang ini, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Bentuk dan tata cara pemindahan hak saham atas nama dan saham atas tunjuk yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 membuka kemungkinan terjadinya Scripless Trading untuk efek-efek di pasar modal. Scripless Trading ditinjau dari Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang). Efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal, sepanjang surat berharga merupakan golongan surat berharga yang diatur oleh KUH Dagang. Hanya saja efek ekuitas (saham) tidak lagi berlaku KUH Dagang berhubung hal tersebut sudah berlaku ketentuan tersendiri yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas. Adapun jenis-jenis surat berharga yang diatur dalam KUH Dagang adalah (1)Wesel (pasal 100 sampai dengan pasal 173 KUH Dagang). (2) Cek (pasal 178 sampai dengan pasal 229d KUH Dagang). (3) Surat sanggup (pasal 174 sampai dengan pasal 177 KUH Dagang). (4) Kwitansi dan promes atas tunjuk (pasal 229e sampai dengan 229k KUH Dagang). Namun di dalam KUH Dagang juga ada diatur tentang saham yaitu dalam pasal 40 sampai dengan pasal 54 KUH Dagang. Efek-

19


efek tertentu yang diperdagangkan di pasar modal seperti obligasi, obligasi konversi, commercial paper, asset, backed securities mempunyai ciri-ciri surat sanggup menurut versi KUH Dagang, sehingga sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, maka tetap berlaku KUH Dagang. Scripless Trading ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1995. Pasal 55 angka 1, Undang-Undang Pasar Modal; penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Terlihat bahwa undang-undang tersebut dapat dikatakan telah mengakomodasi tentang pelaksanaan Scripless Trading, yang mana undang-undang tersebut membuka kemungkinan dilakukannya penyelesaian transaksi bursa dengan penyelesaian pembukuan (book entry settlement) sebagai salah satu alternatif penyelesaian transaksi, di samping model penyelesaian lainnya, yaitu dalam bentuk fisik, yaitu penyelesaian secara langsung pada daftar pemegang efek tanpa melalui rekening efek pada kustodian atau penyelesaian dengan cara lainnya. Penyelesaian transaksi bursa secara penyelesaian pembukuan (book entry settlement) merupakan cara penyelesaian dalam hal Sripless Trading. Menurut penjelasan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal yang dimaksud dengan penyelesaian pembukuan (book entry settlement) adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang terbit sebagai akibat dari adanya suatu transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi efek tersebut dari rekening efek yang satu dengan menambahkan efek dimaksud ke rekening efek yang lain pada kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995). Dikatakan bahwa peralihan hak atas efek terjadi pada saat penyerahan efek atau pada waktu efek tersebut dikurangkan dari rekening efek yang satu ke rekening efek yang lain. Sehingga bila ditinjau dari sistem penyerahan benda di dalam KUH Perdata Indonesia, maka terlihat adanya kesamaan antara levering secara fakta dengan levering secara legal. Ini terjadi pada saat efek tersebut dikurangkan dari rekening efek yang satu dan ditambahkan kepada rekening efek yang lain. Final dari levering itu sendiri pada saat sudah masuknya efek ke rekening efek untuk pembeli. Sehingga pada saat itu secara yuridis hak atas kepemilikan saham telah beralih. Tentang bagaimana teknis pelaksanaan perdagangan saham tanpa warkat dapat diatur oleh bursa yang bersangkutan. Sementara itu teknis kliring/netting dan penjaminan dapat diatur oleh lembaga/badan yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Demikian juga lembaga kustodian dapat mengatur teknis penyimpanan. Bursa efek dapat mengatur jenis-jenis efek mana yang boleh diperdagangkan secara Sripless, dan di pasar mana efek itu diperdagangkan, apakah di pasar reguler, pasar negosiasi, pasar cepat/segera atau pasar tunai. Dengan demikian terdapat beberapa lembaga yang merinci aturan tentang Scripless Trading, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 55 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu pihak regulator (Menteri Keuangan dan Bapepam) dan pihak self regulatory body, inkasa bursa efek, lembaga/badan kliring dan penjamin, serta lembaga/badan kustodian. Sementara itu, keberadaan badan-badan yang bertugas dalam Scripless Trading, yaitu bursa efek sebagai tempat melakukan transaksi, lembaga kliring dan penjaminan, yang melakukan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yang bertugas untuk melakukan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi. Ketiga lembaga ini memang diakui bahkan diperkenalkan cecara eksplisit oleh Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (pasal 6 sampai dengan pasal 17). Peraturan dan Pelaksanaan lain yang mengatur Scripless Trading: (a) Peraturan Nomor II-6 tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan, Lampiran Keputusan Direksi Nomor Kep-012/DIR/KPEI/0700. (b) Peraturan Nomor II-7 tentang Kegagalan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan, dan Penanganannya, Lampiran Keputusan Direksi Nomor Kep013/DIR/KPEI/0700. (c) Peraturan Nomor II-8 tentang Pelanggaran dan Sanksi bagi Anggota Kliring. Lampiran Keputusan Direksi Nomor Kep-014/DIR/KPEI/0700. (d) Peraturan Nomor II-9 tentang Komite, Lampiran Keputusan Direksi Nomor Kep-015/Dir/KPEI/0700. (e) S-1687/PM/2000 Tanggal 10 Juli 2000 tentang Scripless Trading Tahap Awal. (f) S-1730/PM/2000 Tanggal 14 Juli 2000 tentang Konversi dan Registrasi Saham, dan peraturanperaturan lainnya. PERATURAN DAN PELAKSANAAN PERDAGANGAN TANPA WARKAT DI PASAR MODAL Dasar dari perdagangan tanpa warkat (Scripless Trading) yaitu pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur tentang Penitipan Kolektif. (1) Efek dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang efek emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan. (2) Efek dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek, pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek termaksud untuk kepentingan rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. (3) Apabila efek dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang efek emiten atas nama

20


Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari kontrak investasi kolektif tersebut. (4) Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau Bank Kustodion sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang efek emiten. (5) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Eek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995). (6) Terlihat bahwa dalam perdagangan tanpa warkat itu saham-saham yang diperdagangkan di dalam pasar modal itu disimpan di PT KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan akan diambil alih hak dan kewajibannya dalam menyelesaikan transaksi bursa oleh KPEI (Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia) yang berperan sebagai mitra penyeimbang (risk taker). Dengan demikian maka saham-saham yang diperdagangkan itu termasuk bagian dari penitipan kolektif. PELAKSANAAN PERDAGANGAN TANPA WARKAT DI PASAR MODAL Bagi para investor untuk masuk dalam sistem Scripless Trading, yang perlu dilakukan pertama-tama adalah membuka rekening efek para anggota bursa atau bank kustodian yang akan mengelola efek elektroniknya. Saham yang akan dikonversi pada jadwal konversi yang telah ditentukan haruslah saham yang sudah diregistrasi. Proses konversi memakan waktu 5 hari. Saham yang telah dikonversi akan disimpan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI), yang merupakan suatu lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan cara pemindahbukuan efek (book entry settlement) antar-rekening. Sedangkan dalam masalah kliring, bagi yang baru menjalankan praktek Scripless Trading, KPEI bertindak sebagai fasilitator. PT KPEI juga berperan sebagai mitra penyeimbang (risk taker) yang mengambil alih hak dan kewajiban anggota kliring dan menyelesaikan transaksi bursa. PT KPEI mengimplementasikan sistem kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa tanpa warkat dengan sebutan e-clears (electronic clearing and guarantee system). Di samping itu anggota kliring harus memenuhi hak dan kewajibannya yaitu harus menyediakan efek dan atau dana ke rekening efek serah anggota kliring pada KSEI selambat-lambatnya hari bursa keempat setelah dilakukannya bursa (T+4). KPEI melakukan pemenuhan hak anggota kliring dengan memindahbukukan efek dan/atau dana ke rekening efek diterima atau rekening jaminan kliring anggota kliring pada KSEI di hari keempat setelah dilakukannya transaksi bursa (T+4). KPEI harus memiliki pengendalian resiko yang baik. Pengendalian tersebut diperlukan untuk menjamin penyelesaian transaksi bursa agar selesai tepat waktu, meredam potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan partisipan, dan menanggulangi kemungkinan resikoresiko ekstrim yang akan mengganggu mekanisme pasar. Salah satu perangkat pengendalian resiko yang diterapkan KPEI adalah trading limit. Besarnya trading limit yang dikenakan bagi anggota bursa adalah 24 kali total agunan bebas. Trading limit ini merupakan salah satu perangkat pengendalian resiko yang menggunakan pendekatan kolateral atau agunan dalam perhitungan. Di dalam perhitungan trading limit tersebut ada formula yang berlaku yaitu; sebelum transaksi (awal hari bursa), batasan perdagangan sama dengan 8 kali total agunan selama jam perdagangan. Batas perdagangan sama dengan 8 kali total agunan dikurang open order jual yang ditambah open order beli. Memasukkan open order, baik jual maupun beli akan selalu mengurangi trading limit, menarik open order akan meningkatkan trading limit. Bagi anggota kliring yang tercatat keanggotaannya pada 2 bursa efek (BEJ dan BES), anggota kliring tersebut agar menyampaikan secara tertulis kepada divisi pengelolaan dan pemantauan resiko, untuk menentukan besar alokasi (dalam presentasi) batasan transaksi bursa (trading limit) anggota kustodian pada masing-masing bursa efek. Tata cara penyetoran, penilaian, penarikan, dan penambahan agunan adalah sebagai berikut: penilaian agunan on-line di rekening jaminan anggota kliring pada KSEI, untuk uang adalah 100%, sedangkan untuk saham dalam hal ini dibedakan antara 4 saham yang sudah dikonversikan dan saham yang dikonversikan kemudian. Penilaian agunan off-line, deposito berjangka adalah 90% (tidak terafiliasi). Agunan yang dipersyaratkan oleh KPEI bagi anggota kliring (AK) terdiri dari agunan on-line dan off-line (Darmadji dan Hendy, 2001). Yang termasuk agunan on-line merupakan uang dan atau efek yang terdapat dalam rekening agunan masing-masing anggota kliring di KSEI. Sedangkan agunan off-line adalah agunan di luar uang dan efek yang ada di rekening agunan, yaitu surat saham bursa, sertifikat deposito, serta bank garansi. Tata cara penggunaan deposito berjangka adalah anggota kliring menyerahkan bilyet deposito berjangka lengkap dengan surat kuasa pencairan, selanjutnya disampaikan ke KPEI untuk ditandatangani oleh direksi KPEI sebagai penerima kuasa. Fotokopi surat kuasa tersebut selanjutnya disampaikan kepada pihak bank yang mengeluarkan bilyet deposito tersebut. Agunan adalah salah satu alat yang biasa dipergunakan dalam pengendalian resiko pada pasar yang sedang berkembang. Agunan pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 tipe, yaitu kas dan nonkas. Agunan yang termasuk dalam tipe nonkas meliputi efek, bank garansi, letter of credit, sertifikat deposito dengan kuasa pencairan, saham anggota kliring di bursa efek. Batasan transaksi bursa (trading limit) ditetapkan selama 8 hari untuk setiap anggota kliring selama 3 bulan pertama atau sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari KPEI.

21


Faktor pengali ditetapkan berdasarkan hasil analisa secara elektronik, laporan keuangan, dan data aktivitas transaksi anggota kliring. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PERDAGANGAN TANPA WARKAT Sesuatu hal yang baru, jika ingin menerapkannya, maka tentulah karena hal tersebut dipandang akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau menguntungkan dari hal sebelumnya. Demikian juga dengan pelaksanaan Scripless Trading. Karena seiring dengan perkembangan zaman, maka perdagangan dengan sistem manual tidak lagi menjadi pilihan yang tepat. Pada saat perdagangan masih manual, lantai bursa penuh dengan papan tulis tempat para pialang menuliskan transaksi. Di setiap papan terdapat seorang petugas yang menulis order jual atau order beli dari para pialang. Dengan cara seperti ini, jumlah transaksi yang dapat dilakukan sangat berbatas, tergantung kecepatan pialang menuliskan order jual beli di papan bursa. Akibatnya timbul yang tidak sama bagi para pialang. Di samping itu menyebabkan keterlambatan dalam alokasi, sehingga mengakibatkan volume perdagangan yang terbatas dan likuiditas pasar yang rendah. Perdagangan secara manual menyebabkan biaya per unit transaksi menjadi tinggi, dan memungkinkan timbulnya kolusi antara pialang dalam memainkan harga suatu efek. Selain itu, informasi pasar tidak dapat disebarluaskan kepada para investor secara tepat waktu dengan tingkat akurasi tinggi. Dengan sistem manual jumlah transaksi maksimal per hari yang dapat ditangani oleh bursa hanya sekitar 5000 transaksi (Katoppo, 1997) karena proses administrasi berjalan lambat, anggota bursa terpaksa bekerja hingga lewat tengah malam. Dengan banyaknya kekurangan dari sistem manual ini maka jelas peranan dari perdagangan tanpa warkat semakin diperlukan. Setidaknya terdapat 4 hal yang akan dicapai di dalam perdagangan tanpa warkat, yaitu antara lain proses penyelesaian transaksi relatif cepat, kualitas jasa dalam proses penyelesaian transaksi meningkat, meminimalkan resiko dan meningkatkan likuiditas. Sementara itu ditinjau dari berbagai pihak yang terkait terdapat keuntungan-keuntungan antara lain; Keuntungan bagi emiten: (1) Tidak perlu lagi mencetak sertifikat saham. Hal ini menguntungkan karena pada saat IPO misalnya, emiten harus mencetak sertifikat saham dalam jumlah jutaan lembar saham dengan memakan biaya yang begitu besar. (2) Corporate action dapat berlangsung secara aman dan lancar. Keuntungan bagi Perusahaan Efek/dan Bank Kustodian: (1) Efek tidak bergerak secara fisik, sehingga kecil kemungkinan terjadi kekeliruan pencatatan. (2) Tidak perlu lagi ada ruang khusus untuk penyimpanan saham. (3) Tidak perlu persiapan khusus untuk panyelesaian transaksi. (4) Tidak perlu lagi mengangkut saham ke KSEI. (5) Menghemat pekerjaan, karena tidak perlu lagi serah terima saham secara fisik, dan endosemen saham. Keuntungan bagi Investor: (1) Menghindari hilang atau tercecer dan dicurinya efek, karena tidak perlu lagi mengambil efek ke perusahaan efek. (2) Tidak perlu menyimpan efek atau menyewa safety box di bank. (3) Efek tersimpan aman di tempat penyimpanan harta (TPH), sehingga tak mungkin dipalsukan. (4) Adanya jaminan penyelesaian transaksi tepat waktu, karena proses yang tadinya manual digantikan dengan proses elektronik. (5) Tak perlu lagi melakukan registrasi (balik nama) atas saham yang dimiliki. (6) Hilangnya biaya registrasi, yang biasanya dibayar pemodal kepada Biro Administrasi Efek (BAE). (7) Dana menjadi lebih likuid. (8) Dengan meningkatnya kepastian transaksi di bursa, maka investor dapat melakukan perencanaan investasi dengan baik. Keuntungan bagi Bursa dan Industri: (1) Memberi kepastian hak atas transaksi di bursa. (2) Perdagangan akan meningkat dan pasar menjadi lebih likuid. (3) Proses penyelesaian transaksi sederhana dan cepat sehingga memungkinkan penyelesaian transaksi dalam volume besar dan tepat waktu. (4) Efisiensi industri akan meningkat. (5) Meningkatkan faktor keamanan khususnya dalam penyelesaian transaksi. (6) Prasyarat bagi penerapan teknologi lebih lanjut yaitu remote trading maupun on-line trading. (7) Meningkatkan image pasar modal Indonesia di mata investor global. Dengan beberapa kelebihan-kelebihan tersebut di atas maka harapan untuk menciptakan pasar yang efisien, proses penyelesaian transaksi lebih lancar, pengawasan tertib administrasi yang lebih transparan, penyebaran informasi yang lebih merata dan kualitas iklim investasi di pasar modal meningkat. Sehingga dengan demikian akan dapat terpenuhi rekomendasi dari kelompok para ahli dan bidang keuangan akan tercapai antara lain: trade comparison, indirest market participant, mobilization, setting system, delivery versus payment, good fund, rolling settlement, secunties lending and borrowing, dan ISO (standard for messaging) (Katoppo, 1997). Bahwa pada umumnya perdagangan tanpa warkat ini dipandang menguntungkan, hanya kekurangannya pada komunikasi antar-divisi di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dalam hal terjadinya perubahan format sistem. Ataupun tentang desain dari perdagangan itu sendiri. Jika desain dari perdagangan itu tidak dicermati dengan benar maka akan menimbulkan adanya konflik-konflik teknis maupun prosedural. JAMINAN HUKUM BAGI PARA PELAKU PASAR MODAL Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Hal ini tergantung pada banyak atau sedikitnya investor yang menanamkan modalnya di Indonesia yang juga didukung oleh pasar yang efektif, efisien, dan keamanan yang menjamin kenyamanan bagi investor. Para pelaku pasar modal dapat bernafas lega

22


dengan adanya perlindungan atau jaminan terhadap para pelaku pasar modal, walaupun di sana-sini masih terdapat banyak kekurangannya. Di Indonesia larangan manipulasi pasar diatur dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Bahwa sebenarnya antara tindak penipuan dan manipulasi pasar terdapat perbedaan yang signifikan, dan hal ini dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh kedua praktek tersebut. Jika manipulasi pasar yang dilakukan, sudah jelas bahwa pasar akan bias, sehingga akibatnya antara lain bahwa harga saham menjadi semu. Sementara jika tindakan penipuan yang dilakukan, maka dengan informasi atau keadaan yang tidak sebenarnya tersebut, jelas akan ada pihak yang dirugikan, tanpa mesti mempunyai akibat kepada pasar yang termanipulasi. Tindak pidana penipuan dan pengelabuan di pasar modal ini merupakan salah satu tindak pidana khusus pasar modal. Yang tergolong kepada tindak pidana penipuan dan pengelabuan adalah menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun (pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Undang-undang Pasar Modal tidak memberikan suatu keterangan tentang apa yang dimaksud dengan keterangan menipu atau mengelabui pihak lain tersebut. Tetapi memang di antara kedua istilah tersebut mengandung arti yang hampir sama, yaitu: (a) Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain, vide pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan: dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung: (1) Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun. (2) Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain. (3) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Beberapa macam tindakan yang dapat digolongkan tindak pidana manipulasi pasar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah sebagai berikut: (1) Menciptakan gambaran pasar modal yang semu. Antara lain dengan jalan: (a) Melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan atau, (b) Melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada harga tertentu, sedangkan pihak lain yang merupakan sekongkolan juga melakukan penawaran beli atau penawaran jual pada harga kurang lebih sama (pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). (c) Melakukan dua atau lebih transaksi efek di bursa efek sehingga menyebabkan harga efek tetap, naik atau turun, dengan tujuan agar pihak lain terpengaruh untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut. Akibatnya, harga efek tersebut tidak berdasarkan pada permintaan jual atau beli yang sesungguhnya (pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). (d) Membuat pernyataan atau memberi keterangan yang secara material tidak benar, yang dapat mempengaruhi harga efek atau dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal melarang tindakan manipulasi pasar, bahkan mengancam pelakunya dengan ancaman pidana. Pasal 92 menentukan bahwa dilarang terhadap siapa yang melakukan tindakan, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa saham. Adapun jaminan keamanan dari transaksi yang mempergunakan sistem Scripless Trading, ditangani oleh 2 lembaga yang mana kedua lembaga ini telah memperoleh izin usaha dari Bapepam, yaitu Lembaga Kliring dan Penjaminan dan LPP (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesain). LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN (LKP) Peranan LKP adalah untuk melaksanakan kliring dan menjamin penyelesain transaksi. Fungsi ini dilaksanakan oleh PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Transaksi yang terjadi di Bursa efek dikliringkan oleh LKP secara terus menerus sehingga dapat ditentukan hak dan kewajiban anggota bursa yang melaksanakan transaksi. Di samping melaksanakan fungsi kliring, LKP juga menjamin penyelesaian transaksi di bursa yang pelaksanaannya dilakukan dengan menempatkan LKP sebagai counterpart (Suta, 2000), dari anggota bursa yang melaksanakan transaksi. Jaminan tersebut dapat berupa dana, efek dan jaminan bank-bank kustodian untuk menyelesaikan transaksi tertentu. Dengan sistem penjaminan tersebut, pemesanan hanya dapat memasuki sistem perdagangan, jika LKP menyetujui bahwa terdapat cukup jaminan untuk menyelesaikan transaksi. LKP harus secara terus menerus menyesuaikan nilai jaminan menurut nilai pasar dan meminta jaminan tambahan apabila diperlukan. Anggota bursa wajib menyelesaikan transaksi dengan menyerahkan dana dan efek pada rekening efek di LPP. Dalam hal anggota bursa gagal menyelesaikan transaksi, LKP akan membeli atau menjual efek di pasar tunai. Sebagimana halnya dengan LPP, sistem komputer LKP dihubungkan dan dikoordinasikan dengan sistem yang dikembangkan pada LPP dengan memperhatikan pada pengadaan komputer bursa efek. LKP sebagai perpanjangan tangan bursa efek perlu menyesuaikan diri dengan sistem yang dilaksanakan pada bursa efek.

23


Fungsi penjaminan yang dilakukan oleh LKP berlaku setelah diterapkan penyelesaian transaksi melalui pemindahbukuan. LKP mengelola dana yang diperlukan bagi proteksi investor dalam rangka menjamin kerugian nasabah dengan anggota bursa dalam batas tertentu. Guna melindungi kepentingan nasabah dimaksud, LKP perlu mengelola dana proteksi investor yang berasal dari iuran anggota dan bagian dari biaya transaksi. Ketentuan transaksi dana proteksi investor diatur bersama antar-bursa efek dan LKP. Rencana tahunan dan anggaran untuk mendukung kegiatan operasionalnya perlu mendapatkan persetujuan dari para anggota atau pemakai jasa yang menjadi pemegang saham dari LKP tersebut dan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bepepam sebelum dilaksanakan. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN (LPP) Fungsi LPP dilaksanakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LPP pada dasarnya adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. LPP pemproses administrasi atas segala kegiatan yang dilakukan oleh emiten terkait dengan kepentingan pemegang rekening seperti rapat umum pemegang saham, penyerahan dana dan efek atas instruksi pengguna jasa, administrasi pinjam meminjam efek, dan pemindahbukuan efek dari dan ke penitipan kolektif. Di samping hal tersebut LPP perlu menyusun suatu sistem yang merupakan satu kesatuan yang terpadu, saling mendukung dengan tetap memperhatikan aspek keamanan atas efek. Dalam kaitannya dengan transaksi bursa, peranan LPP adalah pasif artinya LPP hanya akan mentransfer dana dari efek suatu rekening ke rekening lainnya berdasarkan instruksi LKP. Oleh karena itu komputer LPP harus mempunyai jaringan langsung dengan sistem perdagangan bursa dari LKP agar dapat memverifikasi jaminan sesuatu pesanan memasuki sistem perdagangan. Kegagalan LPP atas perannya akan memberikan dampak yang serius kepada pasar modal, yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan pasar modal dan bahkan dapat memberikan dampak kepada perekonomian nasional pada umumnya. Sehingga dengan demikian demi tercapainya perlindungan terhadap pelaku pasar modal secara maksimal, di samping adanya peraturan-peraturan hukum yang harus ditaati juga adanya koordinasi di antara pihak-pihak yang terkait dalam pasar modal itu sendiri. KESIMPULAN Beberapa keuntungan dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal dengan adanya Scripless Trading dan sistem keterbukaan. Karena proses perdagangan semakin lebih cepat, aman dan efisien, penyebaran informasi yang lebih merata dan berkualitas, iklim investasi yang semakin nyaman dan meningkatkan kepercayaan publik. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan lain serta lembaga-lembaga yang terkait di pasar modal dapat menunjang pelaksanaan Scripless Trading dan sistem keterbukaan tersebut, sehingga dapat tercapai suatu yang benar-benar diharapkan yaitu pasar yang efisien, transparan, dan aman. SARAN Diharapkan para pelaku pasar modal bersungguh-sungguh berupaya untuk mendukung sistem Scripless Trading dan keterbukaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan dalam sistem perdagangan itu. Pengembangan pasar harus mengedepankan unsur keamanan dan menghindari adanya praktek-praktek yang bersifat manipulatif. Penegakan hukum mutlak dilakukan, dengan demikian jumlah investor akan semakin meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas pasar. Mengingat perdagangan tanpa warkat menjadi alat yang paling efektif untuk meningkatkan akumulasi perdagangan, namun juga dapat menjadi bumerang bila ternyata aspek keamanan dan keabsahan transaksi serta perlindungan hukum bagi para pelaku tidak terjamin. DAFTAR PUSTAKA Anoraga, Panji dan Prakarti, Fiji. 2001. Pengantar Pasar Modal. Rineka Cipta. Anoraga, Panji dan Widrajanti, Ninik. 1995. Pasar Modal, Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan. Rineka Cipta. Jakarta. Fuady, Munir. 1999. Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum). PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Nasution, Bismar. 2001. Keterbukaan dalam Pasar Modal. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana. Jakarta. Safitri, Indra. 1998. Transparansi Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal. Jakarta. GO Global Book Safitri & Publication Book Division. Safitri, Indra. 1999. Aspek Yuridis Scripless Trading di Indonesia. Legal Journal From Indonesia Capital and Invesment Market. Suta, I Putu Gede Ary. 2000. Menuju Pasar Modal Modern. Yayasan Sad Satria Bhakti. Jakarta. Pembiayaan dan Pengambangan Dunia Usaha Repelita IV. GBHN-TAP MPR No.II/1983. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal

24

SCRIPLESS TRADING DAN PRINSIP KETERBUKAAN MENCIPTAKAN PASAR YANG EFISIEN DAN MENGURANGI RESIKO INVESTASI

Recommend Documents