Saya juga tak lupa menaruh perhatian terhadap tunas-tunas harapan bangsa, para generasi muda yakni para mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of

KATA PENGANTAR Setiap dari kita semua adalah pengembala dan kita akan ditanya dari pengembalaan kita (Al-Hadist). Begitulah kira-kira nukilan dari sebuah hadis yang mewanti-wanti kita semua akan amanah yang dipegang yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Tuhan Yang Maha Esa. Cuplikan hadis tersebut ternyata mampu menggetarkan hati sanubari untuk melaporkan tugas-tugas saya selama Masa Sidang I-IV 2014-2015 yang ditambah dengan beberapa kegiatan sampai akhir tahun 2015. Laporan Tahunan yang saya tulis ini merupakan gambaran perjalanan sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 baik itu berkaitan dengan tugas legislasi (legislation), pengawasan (controlling), dan anggaran (budgeting). Di samping itu, dalam laporan ini saya sampaikan pula kegiatan-kegiatan reses yang mengunjungi daerah-daerah pemilihan di Sulawesi Selatan tentunya dengan maksud menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Tidak hanya itu saja, periode ini merupakan kesempatan kali kedua bagi saya kembali ke lembaga perwakilan rakyat. Ada banyak ide, gagasan atau bahkan kritikan yang berada di benak kepala saya yang mungkin bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Ide atau gagasan tersebut sudah sering kali saya sampaikan di forum-forum rapat, luar rapat atau bahkan media-media baik dalam spektrum lokal maupun nasional. Walaupun ide tersebut kadang tidak terakomodir dengan baik, pada akhirnya diluapkan melalui tulisan-tulisan yang saya kirim ke berbagai surat kabar. Alhamdulillah, beberapa buah fikiran saya dapat terbit di berbagai harian umum yang dapat dibaca oleh khalayak luas. Semoga beberapa buah fikiran tersebut dapat memberikan secercah harapan bagi negeri ini. 1

Saya juga tak lupa menaruh perhatian terhadap tunas-tunas harapan bangsa, para generasi muda yakni para mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change). Seringkali saya diminta untuk sharing ilmu, berdiskusi dengan para mahasiswa dan akademisi di kampus mereka. Hal ini menurut saya penting agar mereka tahu bagaimana seharusnya mengelola Negara ini dengan baik dan arif. Last but not least, saya sampaikan selamat membaca kepada rakyat Indonesia khususnya konstitutenku di Sulawesi Selatan. Saya meyakini masih banyak harapan dan cita-cita yang masih belum terlaksana karena keterbatasan dan kelemahan dan karenanya saya menyampaikan permohonan maaf. Semoga tahun depan, dapat bekerja lebih baik lagi seraya diiringi doa dari orang tua, keluarga dan seluruh masyarakat Indonesia. Billahittaufiq walhidayah wassalamualaiku wr.wb. Salamaki’

2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I.

Profil Singkat ……………………………………….............…

4

II.

Keterlibatan Pada Alat Kelengkapan DPR ……………..…..

6

III.

Penugasan di Komisi III DPR …………………………..……

14

IV.

Masalah Aktual di Komisi III DPR ……………………..……..

21

V.

Kegiatan Akademis ………………………….……….…..……

46

VI.

Komunikasi Dengan Konstituen ……………………..….……

49

VII.

Publikasi ………………………………….……….……..………

59

VIII. Penutup …………………………………………….…..……….

125

IX.

Lampiran a. Dokumentasi Kegiatan b. Laporan Reses c. Laporan Sosialisasi

3

BAB I PROFIL SINGKAT Akbar Faizal lahir di Sulawesi Selatan, tepatnya di Sengkang Kab. Wajo pada tanggal 21 Desember 1968. Ia dilahirkan sebagai pribadi pekerja keras dan dikenal sebagai seseorang yang aktif. Buktinya, sejak di bangku Sekolah Dasar ia sudah senang berorganisasi dengan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler pramuka. Hal tersebut berlanjut sampai menjadi anggota OSIS di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Di bangku perkuliahan Akbar juga terdaftar sebagai aktivis di HMI. Di usia mudanya ia telah bekerja sebagai wartawan di sebuah koran daerah saat masih kuliah di Fakultas Bahasa dan Sastra IKIP Ujung Pandang, Makassar. Karirnya berlanjut sebagai wartawan salah satu koran nasional terkenal di Indonesia. Sifat pekerja keras Akbar juga tercermin dalam karirnya. Ia telah menduduki berbagai posisi strategis di berbagai instansi seperti pemimpin redaksi di majalah Progress (2008-2009) dan President Director di Media Plus Network (2007-2009). Karirnya terus melesat sampai akhirnya dia terpilih sebagai anggota DPR dua periode yakni periode 2009-2014 dari Partai Hanura dan 2015-2019 dari Partai NasDem. Saat ini juga Akbar Faizal menjadi Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan DPP Partai NasDem dan pernah menjadi Korwil Sulawesi pada tahun 2014. Perjalanan karir politiknya boleh dikatakan cemerlang. Akbar Faizal pernah mendapat Penghargaan “Guard of Promise” (Penjaga Komitmen Rakyat) dari Rakyat Merdeka Online dan dinobatkan sebagai anggota DPR RI paling berpengaruh oleh Charta Politika Indonesia tahun 2012. Kala itu, ia berhasil mendapatkan salah satu award dari kategori politikus partai oposisi pemerintah mengalahkan sejumlah nominator politikus 4

lain seperti Tjahjo Kumolo, Gandjar Pranowo, Eva Kusuma Sundari, dan Rieke Diah Pitaloka. Saat ini, Akbar duduk di Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan. Di Dewan Perwakilan Rakyat, Akbar Faizal merupakan salah satu anggota yang kritis, tegas, keras, dan berani menantang siapa saja untuk memperjuangkan kebenaran. Karakternya yang selalu vokal, cerdas, dan berargumen dengan logis itu secara konsisten dipertahankannya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pernyataannya yang kritis meskipun Partai di mana ia bernaung masuk dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Di samping itu, baginya sangat penting untuk membangun kedekatan bersama rakyat karena rakyat adalah pemberi mandat sesungguhnya di mana ia harus laksanakan mandat tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak ada bentangan jarak dengan rakyatnya.

5

BAB II KETERLIBATAN PADA ALAT KELENGKAPAN DPR Keterlibatan pada alat kelengkapan DPR RI merupakan bagian dari tanggungjawab sebagai anggota dewan. Menjadi anggota DPR RI, disamping dituntut untuk menjalankan peran dan fungsi dengan baik, juga diharapkan memiliki kontribusi terhadap perubahan politik dan kebijakan nasional melalui alat-alat kelengkapan anggota dewan yang ada. Diakui atau tidak, melalui alatalat kelengkapan anggota dewan dapat memainkan peran dan fungsi secara maksimal dan dapat menunjukkan kepada publik bahwa anggota dewan tidak hanya sekedar bersuara tetapi memiliki tanggungjawab yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dari beberapa alat-alat kelengkapan tersebut, Fraksi Partai NasDem DPR RI menugaskan saya pada masa sidang 2014-2015 untuk aktif dan menempati beberapa alat kelengkapan dewan yang ada yaitu: (1) Anggota Komisi III DPR RI; (2) Anggota Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP); (3) Anggota Tim Pengawasan Orang Asing dan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). A. Komisi III Sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI, Komisi III merupakan salah satu komisi dari 11 Komisi yang ada di DPR RI. Komisi III DPR RI membidangi masalah-masalah Hukum, HAM dan Keamanan dan mempunyai 14 mitra kerja yaitu: Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi 6

(KPK), Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM), Setjen Mahkamah Agung, Setjen Mahkamah Konstitusi, Setjen MPR, Setjen DPD, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Yudisial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulan Terorisme. Bila dilihat dari eskalasi politik nasional, saat ini keberadaan Komisi III mengemban tugas yang sentral dalam pembenahan hukum di Indonesia. Masalah-masalah

yang

menjadi

fokus

perhatian

nasional

seperti

pemberantasan narkoba, penegakan hukum terhadap korupsi, pemilihan hakim agung dan pemilihan komisioner KPK merupakan sekelumit permasalahan bangsa yang harus segera dibenahi. Untuk itu, saya sangat tertarik dan tertantang saat diberi tugas oleh fraksi untuk masuk Komisi III dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. B. Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) Saya sangat tertantang ketika mendapat amanat dari Fraksi untuk ikut masuk ke dalam Panja R-KUHP. Dengan masuk ke dalam Panja ini berarti saya ikut berkontribusi membenahi problematika hukum di Indonesia. R-KUHP merupakan hukum dasar (basic laws) selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan agenda besar untuk ditata dari sistem hukum kolonial ke sistem hukum negara Republik Indonesia yang berdaulat. Secara historis, KUHP sekarang adalah warisan dari Pemerintah Belanda (Wetboek van Strafrecht) yang mulai berlaku secara formal di seluruh 7

wilayah Republik Indonesia pada tanggal 20 September 1958 hingga sekarang. Ini berarti hampir lebih lima dasawarsa kita belum mempunyai hukum pidana sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai filosofis dan sosiologis bangsa Indonesia. Padahal perkembangan masyarakat jauh lebih cepat daripada aturan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kita menginginkan mempunyai sebuah karya hukum pidana monumental yang meninggalkan kolonialisme menuju hukum negara yang berdaulat, modern karena sejajar dengan bangsa lain dan komprehensif tanpa meninggalkan kearifan lokal (khas Indonesia). Sebuah hukum dasar (basic laws) hasil jerih payah fikiran tunas-tunas terbaik bangsa yang menjadi rujukan utama setiap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Panja R-KUHP ini sudah dimulai ketika Komisi III melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang mendatangkan para ahli hukum pidana seperti Prof. Andi Hamzah, SH, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Prof. Adrianus Meliala, Prof. Barda Nawawi Arif dan Prof. Muladi. Acara pembukaan pembahasan RKUHP tersebut dilaksanakan pada hari Selasa-Kami tanggal 20-22 Oktober 2015. Setelah melalui FGD dengan para pakar, pembahasan R-KUHP terus dilakukan secara maraton baik siang maupun malam sebagai tanggung jawab kami untuk merampungkan RKUHP ini. Ada sekitar 1000an Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang harus kami bahasa secara detail satu persatu baik dari segi kandungan subtansi maupun dari segi bahasanya. Sampai dengan laporan tahunan ini ditulis, saya bersama teman-teman lain Panja RKUHP masih terus membahas DIM-DIM tersebut dengan aumsi target pada bulan April 2016 pembahasan Buku I RKUHP dapat diselesaikan.

8

C. Anggota Tim Pengawasan Orang Asing Selain tim Panja Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), saya juga salah satu anggota dari tim pengawasan orang asing. Masuknya saya ke dalam tim ini berdasarkan data yang saya miliki. Tahun 2015, Pemerintah menggenjot potensi wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 69 Tahun 2015 tentang bebas visa kunjungan selama 30 hari bagi Warga Negara Asing (WNA) di 45 Negara untuk tujuan wisata. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah menargetkan untuk mendatangkan 20 juta wisatawan asing. Perpres tersebut ternyata ampuh mendatangkan banyak wisatawan asing sekaligus menjadi biang masalah. Pada semester I tahun 2015, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah mendeportasi 6.236 warga negara asing berasal dari Bangladesh 1.072 orang, Myanmar 756 orang, Tiongkok 604 orang, Thailand 180 orang, Vietnam 159 orang, Malaysia 125 orang dan Kamboja 96 orang. Sedangkan sisanya 3.244 orang berasal dari Eropa dan Amerika. Di samping itu, dengan kebijakan bebas visa, sering disalahgunakan oleh sindikat WNA tertentu. Mereka memanfaatkan celah dari kebijakan bebas visa dengan melakukan cyber crime. Sampai dengan April 2015, Subdit IT/Cyber Crime Mabes Polri telah menangkap 389 orang asing yang melakukan Cyber Crime di mana mayoritas mereka berasal dari Tiongkok dan Taiwan. Kebijakan bebas visa juga disalahgunakan oleh WNA yang menyelendupkan visa wisatawan dirubah menjadi visa untuk bekerja. Tak pelak, Indonesia dibanjiri tenaga kerja asing. Sampai dengan Agustus 2015, 9

ada sekitar 54.000 tenaga kerja asing dan sebanyak 13.000 orang dari Tiongkok. Jika demikian, Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan terhadap orang asing yang bersifat selective policy, artinya hanya orang tertentu yang diizinkan masuk ke Indonesia demi melindungi kepentingan nasional seraya merumuskan kebijakan yang komprehensif untuk mengevaluasi banjirnya orang asing dan tenaga kerja asing. D. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Pada pertengahan November 2015 saya dipercaya oleh Fraksi Nasdem untuk mengemban amanah di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Amanah ini menjadi sangat mulia mengingat tujuan dibentuknya MKD yaitu menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluruhan martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Masuknya saya ke dalam MKD berada dalam waktu yang sangat krusial dan tepat. Saya masuk ke dalam MKD pada saat bergulirnya kasus Saudara Setya Novanto (SN) sebagai Ketua DPR RI yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dengan menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT. Freeport. SN meminta saham 20 persen yang diklaimnya 11 % untuk Presiden dan 9 Presiden untuk Wakil Presiden. Tidak hanya itu, SN juga meminta “kue” saham sebanyak 49 % saham dan sisanya 10

sebesar 51 % untuk PT. Freeport sebagai investor dalam suatu proyek listrik PLTA Urumuka yang akan dibangun di Timika dan meminta PT. Freeport menjadi investor sekaligus off-taker atau pembeli tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut. Kasus ini mendapat perhatian besar dari masyarakat luas karena sekaliber Ketua DPR RI rela menggadaikan kekayaan alam untuk kepentingan pribadi. Tidak ayal lagi, SN dilaporkan ke MKD oleh Sudirman Said sebagai Menteri ESDM untuk “diadili” secara etika karena perbuatannya. Sungguh amat berat tugas saya di MKD karena mengemban tugas untuk menjaga proses di MKD berjalan dengan fair tanpa intervensi dari pihak manapun.

Saat Menjadi Anggota MKD Dalam perjalanan sidang MKD, saya merasa banyak hal yang ditutupi dan seakan-akan ingin mengaburkan kasus SN di sidang MKD ini menjadi sumir. Hal ini terlihat dari inkonsistensinya mekanisme sidang dengan cara tertutup atau dengan cara terbuka. Batin saya kala itu, tetap menginginkan 11

sidang MKD terbuka agar semua rakyat Indonesia berhak tahu apa yang sedang terjadi di MKD. Saya sangat kritis untuk mempertahankan mekanisme sidang MKD agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun apa hendak dikata, sikap saya yang kritis untuk mempertahankan sidang MKD agar berjalan dengan objektif dan fair rupanya membawa ancaman dari anggota “Yang Mulia” hakim MKD. Hal ini saya alami ketika ada salah satu anggota hakim MKD (Ridwan Bae) yang melaporkan saya ke MKD dengan tuduhan membocorkan informasi dalam sidang MKD. Dengan laporan tersebut saya berada dalam posisi Teradu. Entah apa maksud dari pengaduan diri saya ke MKD oleh orang tersebut. Boleh dikatakan tuduhan tersebut tidak berdasar, karena apa yang saya yakini dan saya lakukan baik di dalam sidang maupun di luar sidang MKD telah sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Atas kejadian ini, guna memulihkan nama baik saya, saya menggunakan hak konstitusional dengan melaporkan balik anggota hakim MKD tersebut (Ridwan Bae, Kahar Muzakkir dan Adies Kadir) dengan alasan tidak menjaga independensi sebagai hakim MKD dan satu Pimpinan DPR (Fachri Hamzah) dengan alasan telah melakukan penyalahgunaan kewenangan ke MKD. Namun, sampai dengan laporan ini, belum ada tanda-tanda laporan saya tersebut diterima oleh MKD. Puncak dari itu semua, pada hari Rabu 16 Desember 2015, secara mengejutkan saya dionaktifkan sebagai anggota MKD oleh pimpinan DPR dan MKD karena menurut mereka saya tidak berhak mengikuti kelanjutan sidang tersebut karena dalam posisi Teradu. Saat itu, saya berkesimpulan bahwa ada skenario besar yang ada di dalam tubuh MKD untuk menyingkirkan saya demi 12

mengamankan kasus SN agar tidak berjalan dengan fair. Hal ini semakin menunjukkan dan membuat tanda tanya besar bagi seluruh masyarakat IndonesIa tentang apa yang sedang dipertontonkan oleh hakim Yang Mulia MKD. Sejujurnya dari hati yang paling dalam, saya tidak merasa rugi karena dinonaktifkan sebagai anggota MKD, tetapi justru saya merasa lega karena sudah memberikan kontribusi maksimal dan berusaha sekuat tenaga saya selama persidangan di MKD untuk mengawal kasus SN ini agar berjalan objektif sebagai salah satu amanat yang ada di pundak saya. Selanjutnya, biarlah masyarakat Indonesia khususnya konstituenku di Sulawesi Selatan yang menilai keadaan riil DPR dan Tuhan Yang Maha Esa yang akan memberikan ganjaran yang setimpal.

Konferensi Pers di Depan Ruang Sidang MKD

13

BAB III PENUGASAN DI KOMISI III DPR Komisi III DPR-RI merupakan salah satu komisi yang bergengsi di DPR-RI. Dikatakan bergengsi karena komisi III memiliki ruang lingkup terkait masalah Hukum, HAM dan Keamanan yang memang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun mitra kerja komisi III yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Setjen Mahkamah Agung, Setjen Mahkamah Konstitusi, Setjen Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Setjen MPR dan Setjen DPD Dalam tahun sidang 2014-2015, saya dipercaya dan ditugaskan Fraksi Nasional Demokrat untuk menjalankan tugas di Komisi III. Tugas tersebut terkait dengan tiga fungsi utama DPR-RI yaitu; (1) fungsi legislasi; (2) fungsi anggaran; (3) fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, seorang anggota DPR seperti saya harus lincah dan kritis dalam menyikapi seluruh persoalan bangsa, terutama yang terkait erat dengan mitra kerja atau Kementrian/lembaga yang membutuhkan penanganan dari segala segi termasuk aspek legislasi, anggaran dan pengawasan. A. Fungsi Legislasi Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi yang menjadi tugas pokok anggota dewan. Fungsi ini nampak dalam keterlibatan dan aktivitas 14

anggota dewan dalam membuat undang-undang. Pada dasarnya, anggota dewan mempunyai hak inisiatif untuk membuat dan mengajukan sebuah rancangan undang-undang. Tetapi untuk melaksanakannya sangat tidak mudah, karena berbenturan dengan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh anggota dewan. Dalam tahun sidang 2014-2015 ada sedikitnya 12 RUU yang dibahas dan disahkan baik di Komisi maupun di Paripurna. Untuk lengkapnya lihat tabel berikut :

No

Nama RUU

1

RUU Perppu KPK

2

RUU KUHP dan KUHAP

3

Rancangan Peraturan DPR

4

Rancangan Peraturan DPR

Keterangan Memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UndangUndang. Mengikuti pengajuan draft RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan RUU Kitab Hukum Acara Pidana untuk dibahas di komisi III. Memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan 15

5

RUU APBN 2015

6

RUU Larangan Minuman Beralkohol RUU Kerjasama di Bidang Internasional

7

8

RUU Kerjasama di Bidang Internasional

9

RUU Kerjasama di Bidang Internasional

10

RUU Kerjasama di Bidang Internasional

11

Rancangan Peraturan DPR

12

RUU Jaringan Pengaman Sistem Keuangan

Rakyat No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. Memberikan persetujuan terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015. Memberikan persetujuan terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol. Memberikan persetujuan terhadap RUU Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Papua Nugini. Memberikan persetujuan terhadap RUU Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan. Memberikan persetujuan terhadap RUU Pengesahan Perjanjian Esktradisi Antara RI dan Republik Sosialis Vietnam. Memberikan persetujuan terhadap RUU Tentang Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kerjasama di bidang Pertahanan. Memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Memberikan persetujuan terhadap RUU Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

16

B. Fungsi Anggaran Bagi anggota Dewan, sungguh tidak mudah menjalankan fungsi anggaran. Fungsi anggaran sendiri menyangkut tugas Komisi III dalam mencermati

dan

menyetujui

pos-pos

anggaran

masing-masing

Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi III. Tugas Komisi dalam fungsi anggaran, yaitu: 

Mengadakan

pembicaraan

pendahuluan

mengenai

penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan 

Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. Selama masa sidang tahun 2014-2015 Komisi III telah melakukan

pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA-K/L) yang masuk dalam APBN 2015 serta membahas dan menyetujui pengajuan RKA-K/L untuk APBN-Perubahan 2015. Selain itu, pada awal-awal masa sidang, saya juga ikut membahas rancangan RKA-K/L untuk tahun anggaran 2015. Detailnya sebagai berikut 1. Meminta kepada mitra-mitra Komisi III yang mengajukan anggaran untuk memiliki paradigma baru dalam pengajuan anggaran. Paradigma lama yang identik dengan pemborosan, tidak efisien, tidak efektif, tidak tepat guna, penggelembungan dana dan kebutuhan yang mengada-ngada harus diganti dengan paradigma baru yakni efisiensi dana, anggaran yang realistis untuk diimplementasikan, dan berbanding lurus dengan kinerja yang diterapkan dan tidak segan-segan untuk menolak mitra kerja Komisi 17

III yang mengajukan tambahan anggaran, jika kinerja tahun sebelumnya tidak ada progress, anggaran yang copy-paste dan tidak ada terobosan program yang baru. Sebaliknya, saya tidak akan tanggung-tanggung untuk cepat memberikan persetujuan anggaran dan tambahan anggaran jika kinerja dari lembaga/kementerian tersebut sudah mencapai apa yang ditetapkan dalam Renstra dan memiliki terobosan dalam programprogram yang diajukan. 2. Menyetujui anggaran APBN-P Tahun 2015 tanpa catatan untuk Komisi Yudisial, Kementerian Hukum dan HAM, dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan persetujuan APBN P Tahun 2015 dengan catatan untuk PPATK, KPK, Kejaksaan Agung, Polri dan Mahkamah Agung. 3. Saya pernah mempertanyakan kebijakan alokasi dana untuk korban lumpur Lapindo di Sidoarjo dalam siding Paripurna. Saat itu, saya menekankan kepada Pemerintah untuk segera merealisasikan ganti rugi yang masih tersendat bagi masyarakat yang terkena dampak lumpur Lapindo. 4. Mempertahankan Pelaksanaan Pilkada Serentak untuk tidak ditunda karena masalah anggaran pada saat rapat gabungan komisi II dan komisi III. C. Fungsi Pengawasan Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar dari anggota dewan. Pelaksanaan fungsi ini di Komisi III DPR-RI sangat terkait dengan pelaksanaan program kerja Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi III DPR-RI. Di samping itu, pengawasan dilakukan juga dalam rangka mengoptimalkan fungsi anggota dewan dalam memantau pelaksanaan program kerja masing-masing Kementerian/Lembaga supaya dapat 18

dilaksanakan

secara

efektif

dan

efisien,

meminimalkan

terjadinya

penyimpangan dan memperkuat penyaluran aspirasi masyarakat terkait dengan kerja-kerja Lembaga/Kementerian Negara yang menjadi mitra kerja Komisi III DPR-RI. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, ada empat cara yang dilakukan oleh Komisi III DPR-RI yaitu; (1) kunjungan kerja ke daerah untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan program dari masing-masing Kementerian/Lembaga; (2) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian/Lembaga terkait; (3) melakukan komunikasi dengan para pejabat/menteri negara terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi; (4) mengagendakan permasalahan yang dialami oleh suatu Kementerian/Lembaga ke dalam rapat-rapat di Komisi III DPR-RI. Adapun pengawasan yang sudah dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut: 

Terlibat dalam pengawasan kriminalisasi terhadap Pimpinan KPK Saudara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.



Terlibat dalam Fit and Proper Test Calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan.



Terlibat dalam Fit and Proper Test Calon Kapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti.



Terlibat dalam Fit and Proper Test Calon Hakim Agung.



Terlibat dalam Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Yudisial



Terlibat dalam Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPK.



Terlibat dalam mencarikan solusi yang terbaik dalam kisruh Partai Golkar dan PPP akibat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM.

19



Mengawasi rencana pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2015.



Mengawasi kaburnya beberapa tahanan Badan Narkotika Nasional.



Melakukan kunjungan kerja spesifik ke beberapa daerah seperti Papua, Bali, dan NTB dalam rangka penguatan kinerja penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan).



Mengawal Kasus Engeline. Seorang anak perempuan yang dibunuh dan dikubur di belakang rumahnya sendiri atas inisiasi dari Ibu angkatnya.



Melakukan kunjungan ke berbagai Lapas seperti Lapas Sengkang, Lapas Wajo, dan Lapas Makassar.



Menerima dan mencarikan solusi laporan dan keluhan masyarakat umum sekitar masalah hukum di rapat dengar pendapat umum komisi III dan saat reses.



Melakukan rapat pengawasan rutin terhadap semua mitra kerja Komisi III.

20

BAB IV MASALAH AKTUAL DI KOMISI III Dalam masa sidang tahun 2014-2015, DPR-RI mempunyai banyak sekali agenda yang harus segera diselesaikan. Hal ini terjadi karena kuatnya sorotan publik terhadap rendahnya kinerja dan produktivitas anggota dewan. Tetapi harus diakui bahwa Komisi III DPR-RI patut mendapat apresiasi publik yang lebih luas, karena komisi ini bergerak cepat unutk mengemban tugas tersebut. Dalam perjalannya, ada beberapa masalah isu aktual yang mengundang sorotan luas masyarakat, di antaranya yaitu: 1. Eksekusi Hukuman Mati Terhadap Bandar Narkoba Eksekusi hukuman mati mendapat perhatian cukup luas pada waktu itu. Bahkan media-media internasional ikut meliput ekskusi tersebut. Kejagung telah melaksanakan eksekusi terhadap 6 orang terpidana mati yaitu Ang Kiem Soei, Rani Andriani, Namaona Denis, Marcho Archer Cardoso Moreira, Daniel Enemuo, dan Tran Thi Bich Hanh pada 18 Januari 2015 sebagai gelombang pertama. Gelombang kedua eksekusi yang dilakukan oleh Kejagung terhadap Duo Bali Nine yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran pada April 2015. Respon terhadap pelaksanaan hukuman mati ini ditanggapi keras oleh Brazil dan Australia. Presiden Brazil Dilma Roussef secara mendadak tidak mau menerima surat kepercayaan Dubes RI untuk Brazil Toto Riyanto. Begitupun juga dengan Perdana Menteri Australia Tony Abbot yang mengungkit bantuan US$ 17 juta (sekitar Rp. 13 triliun) untuk tsunami Aceh pada tahun 2004.

21

Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati. Bagi saya, yang berhak menentukan mati atau tidaknya seseorang adalah Tuhan bukan oleh tangan manusia. Di samping itu, ada beberapa alasan saya tidak setuju dengan adanya hukuman mati, yaitu: a. Mengabaikan Hak Asasi Manusia. hukuman mati adalah bentuk hukuman paling kuno dalam sejarah teori penghukuman. Codex Hammurabi dari Babilonia tercatat sebagai sumber hukum paling kuno yang memperbolehkan hukuman mati. Hukuman mati dalam konteks negara modern memunculkan banyak perdebatan, terutama karena bertentangan dengan HAM. Hal ini dapat terlihat variasinya negara dalam menerapkan hukuman mati, yaitu:

b. Kesalahan eksekusi. Resiko eksekusi terhadap orang tak bersalah tidak dapat dianulir. Sebagai contoh: sejak 1973, 150 narapidana Amerika yang telah dieksekusi mati ternyata diputus tak bersalah di kemudian hari. c. Hukuman mati tidak menimbulkan efek jera. Tidak ada satu bukti bahwa bahwa hukuman mati lebih efektif menurunkan tingkat kejahatan daripada pemenjaraan. Tiongkok dan Latvia, yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor, berada pada posisi tengah dari 177 negara yang disurvei. Latvia berada pada posisi 49 dengan IPK 53, sedangkan Tiongkok berada pada 22

posisi 80 dengan IPK 40. Negara-negara dengan IPK tertinggi, seperti Denmark dan Selandia Baru, tak memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan apa pun, termasuk korupsi. d. Seringkali terpidana mati diadili dalam sistem peradilan yang tidak fair. Tiga negara yang menonjol dalam hal ini adalah Cina, Iran dan Irak. e. Diskriminatif. Negara lebih suka menghukum orang-orang miskin, atau berdasarkan ras, etnis atau kelompok agama minoritas karena diskriminasi sistem peradilan. Mereka memiliki akses terbatas terhadap akses terhadap keadilan. f.

Digunakan sebagai alat politik. Di beberapa negara, seperti Iran dan Sudan, penerapan hukuman mati digunakan untuk menghukum lawan politiknya.

2. Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan Ke Komjen Badrodin Haiti Cerita ini dimulai ketika berakhirnya masa jabatan Jendral Sutarman sebagai Kapolri. Berakhirnya Jenderal Sutarman, Presiden mengajukan satu nama sebagai penggantinya yaitu Komjen. Budi Gunawan (BG). Memang di awal-awal munculnya nama Komjen. Budi Gunawan (BG) sudah menimbulkan teka-teki karena nama BG dikaitkan dengan sejumlah perwira di Kepolisian yang memiliki rekening gendut. Namun demikian, meskipun pencalonan BG diiringi dengan berbagai kontroversi yang mengirinya, DPR tetap memproses usulan nama tersebut untuk segera diadakan Uji Kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI dengan dalih asas praduga tak bersalah. Pada saat berlangsungnya fit and proper test di DPR, KPK mengumumkan dengan suara 23

yang lantang bahwa Komjen. BG ditetapkan sebagai Tersangka pada saat fit and proper test sedang berlangsung. Komjen BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji pada saat menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi SDM Polri Periode 2003-2006. Sontak saja kala itu guncangan bagai petir di siang bolong bagi para anggota Komisi III yang sedang melaksanakan fit and proper test. Reaksi pada saat itu tetap dilanjutkan bahkan pada sidang paripurna Komjen BG disahkan sebagai Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Sutarman. DPR berdalih Presiden tidak dapat semena-mena mengganti Calon Kapolri begitu saja tanpa melalui proses yang ada di DPR. Presiden juga harus menghormati hubungan antar lembaga negara terkait dengan pencalonan BG. Gelombang protes begitu besar kala itu, akhirnya melalui desakan sanasini Presiden mengirimkan surat resmi kepada DPR untuk mengajukan nama lain yang disodorkan untuk mengganti nama Komjen BG. Presiden tidak jadi melantik Komjen BG tetapi mengajukan nama Komjen Badrodin Haiti atas dasar pencalonan Komjen BG telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat dan untuk menciptakan ketenangan dan memperhatikan kebutuhan Kepolisian RI. Usaha Presiden Jokowi untuk mengganti Komjen BG rupanya mendapat pertentangan yang cukup rumit dari beberapa fraksi di DPR khususnya dari partai pendukungnya. Pasalnya PDIP sebagai partai di mana Presiden Jokowi didukung tetap konsisten untuk segera melantik Komjen BG walaupun berseberangan dengan mayoritas masyarakat. Dengan lobby yang alot antar Presiden dan DPR, akhirnya Presiden tidak jadi melantik Komjen BG, namun Presiden mengusulkan Komjen Badrodin Haiti untuk menjadi Calon Kapolri. 24

Buntutnya, polemik pencalonan BG tersebut rupanya memicu institusi Kepolisian untuk merespon tindakan KPK yang menjadikan Tersangka BG. Akhirnya beberapa Pimpinan KPK seperti AS dan BW ditetapkan oleh Mabes Polri menjadi tersangka dalam kasus yang berbeda. Drama inilah yang dikenal dan disorot media sebagai bentuk kriminalisasi terhadap KPK oleh Polri. Banyak orang menuding, tindakan Polri merupakan bentuk respon dari status tersangka Komjen BG sebelumnya. Akhirnya AS dan BW dinonaktifkan sebagai Pimpinan KPK yang menyebabkan KPK lumpuh.

3. Indonesia Darurat Narkoba Permasalahan narkoba sudah dalam keadaan darurat baik dari sisi demand maupun supply. Permasalahan demand bersumber pada penyalahgunaan narkoba yang sudah mencapai 2,80% atau sekitar 5,6 juta orang. Sedangkan permasalahan supply yaitu Indonesia menjadi Negara yang kebutuhan narkobanya tinggi. Di negara ASEAN, Indonesia menduduki urutan pertama dengan tingkat kebutuhan 48% sehingga bandar narkoba mengarahkan bisnisnya ke Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia mengakibatkan pengawasan darat, laut dan udara kurang optimal. Sekalipun pengedar narkoba sudah dihukum, namun bisnis haram ini masih tetap beroperasi dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sehingga penyalahgunaan narkoba tidak berkurang. Berdasarkan Inpres No. 12 tahun 2011, BNN melaksanakan program “Drug Free Asean 2015” dan hasilnya akan diukur melalui estimasi prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2015 dibawah 2,8%. Pernyataan “Darurat Narkoba”

25

dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan bahaya narkoba. Adapun indikator Indonesia bebas narkoba 2015 adalah : a. Jumlah penyalahgunaan narkoba dibawah 2,8% b. Jumlah masyarakat yang imun terhadap narkoba semakin tinggi. c. Jumlah penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi semakin banyak. d. Semakin meningkat pengungkapan jaringan Berdasarkan isu dan masalah di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi perhatian komisi III, yaitu : a. Mendorong program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). b. Meningkatkan pengawasan masuknya bandar narkoba di Indonesia melalui pintu masuk wilayah RI baik darat, udara maupun laut. c. Memberikan sosialisasi berupa pengetahuan bahaya penyalahgunaan narkoba, serta d. Penguatan penegakan hukum. e. BNN harus meningkat kerjasama dengan semua pihak baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas lokal dalam rangka upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. f.

Mendorong

pendirian

dan

pembangunan

pusat

rehabilitasi

penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia agar jumlah korban semakin berkurang. 4. Penanggulangan Terorisme Terorisme merupakan aksi kejam yang menakutkan banyak negara. Pasalnya aksi keji ini dapat mengakibatkan banyak korban yang tidak memandang identitasnya. Belajar dari masa lalu seperti serangan bom Bali, 26

sudah selayaknya Pemerintah kita lebih aware dengan melakukan deteksi dini terhadap kantong-kantong terorisme di Indonesia. Berdasarkan data dari Polri tahun 2014 telah dideteksi kantong-kantong aksi terorisme di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Sumatera Selatan, Riau, Kepri dan Maluku. Khusus di Sul-Sel pada Mei 2015 Polisi tangkap Ambo Ece buronan kasus terorisme di Bulutironge, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ambo Ace juga merupakan bagian jaringan dari Kelompok Santoso dan Daeng Koro. Saya beranggapan bahwa aksi terorisme itu disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor domestik, internasional dan kultural. Faktor domestik yakni masalah kemiskinan, ketidakadilan dan kecewa kepada pemerintah menjadi pemicu orang-orang itu bergabung ke kelompok teroris atau ISIS. Sedangkan Faktor internasional, dikarenakan ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan serta imperialisme modern negara super power. Sementara, faktor kultural yakni masalah pemahaman sempit tentang kitab suci, terutama Alquran yang ditafsirkan secara bebas kitab suci agama. Ini merupakan tugas berat Pemerintah untuk menyusun program menangkal aksi terorisme. Saya menemukan beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah dan BNPT, yaitu: Pertama, Indonesia Tidak Memiliki Strategi Nasional Pencegahan & Pemberantasan Terorisme. Sejak BNPT didirikan tahun 2010 sampai sekarang Indonesia tidak memiliki Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Akibatnya perencanaan dan pelaksanaan tugas BNPT dilakukan secara parsial, kurang terkoordinasi dan terintegrasi, reaksioner serta cenderung menggunakan stategi trial and error alias coba-coba. 27

Kedua, belum ada program deradikalisasi secara integral di lapas. Berdasarkan hasil diskusi dengan rekan Ditjen Pemasyarakatan, sampai saat ini belum ada program pembinaan khusus yang bersifat komprehensif dan integral (specific treatment of inmates) dalam menangani narapidana terorisme. Secara konseptual, Lapas bekerja sama dengan instansi terkait tengah mengembangkan program pembinaan bagi narapidana terorisme yaitu program deradikalisasi. Program deradikalisasi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir (mind set) narapidana terorisme, terutama terkait dengan konsep jihad. Narapidana

terorisme

memiliki

karakteristik

khusus

yang

membedakannya dengan narapidana kasus lain. Mereka berpandangan bahwa apa yang mereka lakukan (terorisme) bukanlah satu kejahatan. Mereka menganggap

bahwa

dirinya

adalah

pejuang

islam

(jihad).

Pandangan/karakteristik inilah yang menjadikan sebagian besar dari mereka mempunyai sikap resisten terhadap program pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas. Ketiga, masih terjadi tindakan tembak mati teroris (Extra Judicial Killing). Tindakan aparat menggunakan senjata api yang menyebabkan terduga teroris tewas di beberapa wilayah padahal tanpa disertai alasan kuat dan mendesak patut dievaluasi dan dijadikan bahan pelajaran agar tidak terulang. Tanpa mengurangi semangat pemberantasan terorisme, BNPT dan aparat terkait perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Menghindari pelanggaran asas praduga tidak bersalah sesuai KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman.

28

b. Potensial melanggar HAM karena menghilangkan hak hidup seseorang, padahal masih dimungkinkan untuk dilumpuhkan dengan senjata yang tidak mematikan c. Terduga teroris yang tewas menghilangkan kesempatan bagi aparat untuk menginterogasi dan membongkar jaringan teroris lebih dalam. d. Memperburuk citra Indonesia di mata dunia internasional. e. Memicu tindakan balasan dari anggota teroris lainnya. f.

Menghilangkan kesempatan bagi terduga teroris untuk insyaf dan memperbaiki diri. Keempat, pada RDP Komisi III dengan BNPT tanggal 8 April 2015,

BNPT menyampaikan kekurangan SDM yang hanya berjumlah 55 orang. Di sisi lain, pemerintah menerapkan kebijakan zero growth dalam penambahan jumlah pegawai. Akhir Desember 2014, Presiden Jokowi melalui Perpres 176/2014 telah membubarkan 10 Lembaga Negara Non Struktural. Sebagai alternatif, BNPT perlu menjajaki kemungkinan memberdayakan mantan pegawai 10 lembaga yang telah dibubarkan tersebut. Di sisi lain, BNPT sebenarnya dapat memberdayakan sumber daya yang bisa membantu tugas pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dari unsur Negara misalnya memberdayakan fungsi-fungsi intelijen BIN, BAIS, Intelijen Polri, Intelijen Pajak, Intelijen Imigrasi, Intelijen Keuangan (PPATK), serta intelijen lainnya. Dari unsur masyarakat diperlukan terobosan untuk lebih meningkatkan

partisipasi

publik

untuk

turut

serta

dalam

upaya

penanggulangan terorisme seperti dari unsur pemuda, akademisi, pesantren, Ormas, LSM, sekolah, universitas, dan seluruh pihak yang memungkinkan.

29

5. Kontroversi Pembebasan Bersyarat Narapidana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 masih menjadi polemik. PP tersebut sesungguhnya sebagai realisasi dari pengetatan syarat (moratorium) pembebasan bersyarat kepada narapidana tertentu (kasus korupsi, terorisme, narkotika, dan transnational organize crime lainnya). Permasalahan utama dalam pelaksanaan PP 99 tersebut adalah masih diikursertakannya lembaga terkait seperti KPK, Kejaksaan Agung, BNN, dan Kepolisian Negara RI yang dalam hal ini sudah selesai tugasnya sampai tahap penuntutan. Instansi tersebut justru ikut menentukan apakah seseorang terpidana berhak mendapatkan remisi dan/atau pembebasan bersyarat terkait dengan persyaratan harus melengkapi persyaratan surat kesediaan bekerja sama dengan penegak hukum serta permohonan rekomendasi. Pada waktu itu Komisi III memandang bahwa dalam upaya memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat terkait pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor, Kementerian Hukum dan HAM wajib memberikan pencerahan pangkal permasalahannya agar Kementerian Hukum dan HAM tidak dianggap mengobral remisi bagi koruptor dan tidak mendukung semangat pemberantasan korupsi. Harus ada persamaan paradigma di antara penegak hukum tentang pemberian remisi yang masih bersifat sektoral. Oleh karena itu baiknya dalam proses pemberian remisi dan pembebasan bersyarat harus ada satu instansi saja yang berhak mengambil keputusan itu. Selain itu, harus ada sinkronisasi peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Landasan filosofis Undang-Undang Pemasyarakatan 30

telah menggunakan tujuan pemidanaan sebagai suatu yang bersifat korektif dan perbaikan terhadap narapina. Akan tetapi, nilai filosofis dari UndangUndang Pemasyarakatan tidak tercermin di dalam PP 99 Tahun 2012 sehingga seakan-akan dengan adanya PP tersebut terpidana merasa dihukum dua kali. Pada akhir rapat, Menteri Yasona berjanji akan mencabut PP Nomor 99 Tahun 2012 itu. 6. Pengesahan Perppu Pimpinan KPK Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK pada tanggal 18 Februari 2015 setelah AS dan BW diberhentikan sementara karena menjadi tersangka. Kekosongan satu lagi karena telah berakhirnya masa tugas Busyro Muqoddas. Secara yuridis, Perppu adalah kewenangan yang diberikan konstitusi kepada Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 UUD 1945. Lantas apa yang dimaksud dengan kegentingan

yang

memaksa?.

MK

telah

memberikan

persyaratan

dikeluarkannya Perppu, yaitu a. adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum dengan cepat, b. adanya kekosongan hukum dan c. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara biasa karena memerlukan waktu yang lama. Perppu itu sifatnya sangat subjektif dari Presiden dan untuk mengobjektifkannya lembaga DPR diperlukan untuk membahasnya dengan tujuan memberikan atau tidak memberikan persetujuan (Pasal 22 ayat 2 UUD 1945 Jo. Pasal 52 ayat 3 UU No. 12/2011). Secara subtantif, Perppu ini dibutuhkan karena terjadinya kekosongan anggota pimpinan KPK yang bekerja secara kolektif kolegial sehingga akan mengganggu tugas dan fungsi KPK. 31

Lagipula, UU No. 30/2002 tentang KPK belum mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme penunjukkan anggota sementara pimpinan KPK. Pengaturan mengenai pengisian kekosongan pimpinan KPK berdasarkan UU KPK memerlukan waktu yang lama sehingga menghambat pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pembentukan hukum yang cepat dan tepat. Lagi pula perppu tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta keberlanjutan institusi KPK. Tanggal 20-23 April 2015, komisi III DPR RI telah melakukan pembahasan terhadap materi dalam RUU Perppu tersebut dan menyatakan memberikan persetujuan untuk menjadi Undang-Undang sehingga dilanjutkan ke rapat paripurna DPR RI pada hari Jumat, 24 April 2015. Akhirnya, DPR RI menyetujui RUU Perppu Pimpinan KPK menjadi Undang-Undang. 7. Pengawasan Orang Asing Tahun 2015, Pemerintah menggenjot potensi wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 69 Tahun 2015 tentang bebas visa kunjungan selama 30 hari bagi Warga Negara Asing (WNA) di 45 Negara untuk tujuan wisata. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah menargetkan untuk mendatangkan 20 juta wisatawan asing. Perpres tersebut ternyata ampuh mendatangkan banyak wisatawan asing sekaligus menjadi biang masalah. Pada semester I tahun 2015, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah mendeportasi 6.236 warga negara asing berasal dari Bangladesh 1.072 orang, Myanmar 756 orang, Tiongkok 604 orang, Thailand 180 orang, Vietnam 159 orang, Malaysia 125

32

orang dan Kamboja 96 orang. Sedangkan sisanya 3.244 orang berasal dari Eropa dan Amerika. Di samping itu, dengan kebijakan bebas visa, sering disalahgunakan oleh sindikat WNA tertentu. Mereka memanfaatkan celah dari kebijakan bebas visa dengan melakukan cyber crime. Sampai dengan April 2015, Subdit IT/Cyber Crime Mabes Polri telah menangkap 389 orang asing yang melakukan Cyber Crime di mana mayoritas mereka berasal dari Tiongkok dan Taiwan. Kebijakan bebas visa juga disalahgunakan oleh WNA yang menyelendupkan visa wisatawan dirubah menjadi visa untuk bekerja. Tak pelak, Indonesia dibanjiri tenaga kerja asing. Sampai dengan Agustus 2015, ada sekitar 54.000 tenaga kerja asing dan sebanyak 13.000 orang dari Tiongkok. Jika demikian, Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan terhadap orang asing yang bersifat selective policy, artinya hanya orang tertentu yang diizinkan masuk ke Indonesia demi melindungi kepentingan nasional seraya merumuskan kebijakan yang komprehensif untuk mengevaluasi banjirnya orang asing dan tenaga kerja asing. 8. Pembunuhan Gadis Kecil Engeline Indonesia digemparkan oleh sebuah pembunuhan keji terhadap gadis kecil bernama Engeline berusia 8 tahun di Bali. Ironisnya, Engeline ditemukan tidak bernyawa pada 10 Juni 2015 yang terkubur di bawah kandang ayam di belakang halaman rumahnya sendiri. Awalnya Engeline dinyatakan hilang karena beberapa hari tidak pulang ke rumah. Tapi akhirnya Polisi mencium keberadaan Engeline yang sudah tidak bernyawa itu. Ternyata, setelah

33

melakukan berbagai proses penyelidikan, telah diketauhi bahwa Margriet, Ibu tirinya Engelinelah yang merupakan otak pembunuhan gadis malang tersebut. Berbagai spekulasi tersiar bahwa motif dari pembunuhan tersebut karena memperebutkan warisan sampai dengan gangguan kejiwaan yang dialami oleh Margriet. Margriet sebagai otak pembunuhan tidak sendiri melakukan perbuatan keji itu. Dia secara sadar melakukan konspirasi skenario tersebut dengan seorang yang bernama Agustinus Tai Hamdamai alias Agus yang merupakan ekskutor dari pembunuhan itu. Agus merupakan pembantu keluarga angkat Angeline, yaitu Margriet Megawe. Ia bertugas mengurus rumah tangga dan membersihkan serta memberi makan ayam, anjing, dan kucing peliharaan keluarga Margriet. Dalam kesehariannya, Agus tinggal di rumah majikan itu bersama Angeline dan Margriet. Kasus ini mendapat sorotan yang luas dari banyak kalangan termasuk masyarakat luas. Kejinya perbuatan tersebut ternyata mampu menggerakkan hati nurani saya untuk ikut ambil bagian terhadap peristiwa tersebut. Saya sampai bertemu dengan Agus sang eksekutor untuk menanyakan beberapa hal mengapa ia sampai bisa melakukan perbuatan keji tersebut. Agus mengaku kepada saya bahwa Dia (Agustinus) diperintahkan ibu angkat Angeline untuk membunuh Angeline dengan imbalan Rp. 2 M. Berdasarkan pengakuan Agus, dia terbuai dengan uang yang ditawarkan ibu angkat Angeline, Margriet Megawe. Dia juga mengakui kesalahannya dilakukan karena melakukan perbuatan itu tanpa berpikir jernih. Keterlibatan saya terhadap kasus Engeline ini adalah murni ikhlas dari rasa keprihatinan saya terhadap gadis kecil malang itu. Dia menjadi korban dari keserakahan orang yang tega menghabiskan nyawanya. Selain itu, atas nama

34

konstitusi yang berada di pundak sebagai anggota Komisi III (Hukum, HAM dan Keamanan) yang harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya. 9. Pembunuhan Salim Kancil di Lumajang Sabtu

26 September 2015 merupakan hari yang kelabu bagi

masyarakat di Desa Selok Awar-Awar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, Jawa Timur dengan digemparkannya penganiayaan disertai pembunuhan terhadap petani penolak tambang pasir illegal yaitu Salim Kancil. Salim Kancil dikeroyok dan dihajar oleh puluhan orang yang pro terhadap penambangan pasir illegal. Mereka membawa pentungan kayu, pacul, celurit dan batu. Sayangnya, Salim Kancil begitu terbiasa ia dipanggil naas nyawanya tidak tertolong lagi. Tubuhnya yang gagah tersungkur di jalanan dengan bersimbah darah. Memang selama ini Salim Kancil dikenal sebagai aktivis penolak tambang yang gigih dan berani untuk menentang aktifitas penambangan liar di desanya. Dari kejadian itu, Saya bersama tim dari Komisi III DPR RI turun dan ikut untuk menginvestigasi kejadian sesungguhnya dari peristiwa tersebut yang sampai menjadi perhatian masyarakat luas baik lokal maupun nasional sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI. Faktanya sangat mencengangkan, Salim Kancil dibunuh lantaran menolak penambangan pasir liar karena merusak ekosistem dan merugikan warga. Bahkan pembunuhan terhadap Salim dilakukan dengan skenario besar yang melibatkan bukan hanya warga masyarakat tetapi juga orang-orang yang seharusnya melindungi dan melayani masyarakat seperti Kepala Desa, Polisi, Pemda setempat dan perusahaan. Saya pada waktu itu langsung berbuat cepat dengan menginisiasi pertemuan dengan Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti untuk mengadakan pertemuan dengan Badrodin khusus membahas soal Lumajang. Pada waktu 35

acara ILC di Tvone pada tanggal 06 Oktober 2015, saya kritik keras terhadap Bupati Lumajang As’at Malik, karena saya yakin bahwa Bupati Lumajang tidak cakap dan tidak cerdas untuk memimpin daerah Lumajang. Sampai pada akhirnya kami tim Komisi III melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Kapolda, Ketua DPRD dan Bupati yang menyimpulkan bahwa ada pembiaran terhadap kasus tersebut dengan rincian sebagai berikut: a. Kepolisian tidak segera bertindak ketika pada 10 September lalu sekelompok orang mendatangi rumah Tosan dan mengancam akan membunuh petani ini. Ancaman yang dilaporkan ke polisi pada hari yang sama ini terkesan diabaikan. b. Pejabat setempat tidak mampu mencari solusi atas konflik antara penambang pasir dan masyarakat yang telah lama muncul. Dua tahun lalu, fasilitas perusahaan penambang sampai dibakar oleh penduduk. Masyarakat merasa dirugikan, sementara perusahaan itu kurang memberikan kompensasi. c. Lambannya pengusutan kasus korupsi dan perizinan PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS). Perusahaan itu dianggap tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan. Kerugian negara diduga mencapai Rp 120 miliar. Kejaksaan telah menetapkan petinggi perusahan ini dan sejumlah pejabat Kabupaten Lumajang sebagai tersangka. Namun, kasus yang mulai ditangani tahun lalu itu hingga sekarang belum dibawa ke pengadilan Saya juga mengkritik keras kepada Polres dan Polsek di sekitar wilayah tersebut yang lambat dan membiarkan peristiwa terjadi. Bahkan saya juga ingin Kapolres dan Kapolsek memeriksa semua anggota yang diduga terlibat dan membekingi peristiwa tersebut seperti Bripka Sigit Pramono, AKP Heri, Mantan Kapolres, Bambang Pramugantoro dan PT Mutiara Halim. 36

Kepada Ketua DPRD juga saya protes keras karena pada waktu itu ketua DPRD sempat menghalangi saya untuk memerika Kapolres. Yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak bisa mengelola daerah ini dengan cara tersebut dan oleh karenanya saya ingin semua stakeholder di Lumajang berbenah. Saking kerasnya kritikan dan protes saya ini kepada Bupati, Ketua DPRD, Kapolsek, Kapolres, dan Kapolda, saya mendapat teror SMS dari seseorang bernama Arnoldus dengan nomor HP 081337622060 yang marah karena saya membela Salim Kancil. Bagi saya ini hal biasa di dalam menjalankan tugas saya sebagai anggota DPR. Memang, Kabupaten Lumajang mempunyai potensi cadangan pasir besi paling luas di Indonesia. Area pasir yang mengandung zat besi itu bisa mencapai 60 ribu hektar. Selain itu rata-rata kadar besinya antara 30 hingga 40 persen. Areal tambang pasir besi membentang luas dan memanjang di pantai selatan. Pasir asal Lumajang memang memiliki kualitas baik untuk bahan konstruksi bangunan. Bahkan harga jual pasir Lumajang bisa naik berkali lipat setelah sampai di Surabaya. Potensi yang sangat menyilaukan mata tersebut otomatis menarik para penambang pasir dari yang mempunyai alat sederhana sampai dengan perusahaan modern. Dalam catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), ada 62 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diterbitkan di Lumajang. Selain pertambangan pasir dan batu, izin terbesar dan terbanyak diberikan untuk pertambangan Pasir Besi. Total IUP dan IPR pasir besi sejumlah 16 izin dengan kawasan seluas 5.804,8 hektar. Izin ini didapatkan melalui SK Bupati sepanjang 2011 hingga 2012. Ironisnya, wilayah konsesi pertambangan tersebut sebagian besarnya tumpang tindih dengan

37

wilayah kawasan hutan produksi yang harusnya tidak diganggu dengan pertambangan. Seiring banyaknya pertambangan liar, warga sekitar protes termasuk Salim Kancil karena eksploitasi penambangan pasir illegal itu membawa dampak kerusakan lingkungan yang tak memperhatikan peruntukan kawasan maupun mitigasi resiko bencana dan tumpang tindih dengan kawasan yang masih berstatus hutan produksi. Karena kegigihan menolak eksploitasi itulah Salim Kancil tewas terbunuh. Kisah pilu Salim Kancil yang mengiris-iris rasa simpati kita menjadi alarm dan pembelajaran bagi daerah-daerah lain agar bijak mengelola potensi sumber daya alam karunia Tuhan. Tentu kita tidak bisa anti terhadap kegiatan pertambangan karena hasil tambang tersebut dapat menggerakkan roda perekonomian di Sul-Sel. Namun demikian, Pemda setempat harus cerdas dan bijak dalam mengatur aktifitas pertambangan sehingga tidak merugikan warga sekitar. Selain dengan memperketat pemberian IUP bagi perusahaan yang memenuhi syarat, perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan IUP juga berkewajiban untuk melakukan reklamasi sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi kembali

sesuai

peruntukannya. Reklamasi ini penting agar area yang menjadi tempat pertambangan dapat kembali berfungsi baik dan tidak merusak ekosistem lingkungan lainnya. Bahkan terdapat ancaman sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai aturan yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan IUP. 38

Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun tidak cukup untuk memenuhi keinginan segelintir manusia yang serakah. Oleh karena itu, kekayaan sumber daya alam yang diberikan Tuhan sudah semestinya dapat dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat bukan justru menjadi malapetaka bagi kita semua.

Saat Mengunjungi Daerah Tambang Pasir Desa Selok Awar-Awar 10. Revisi Undang-Undang KPK Pada bulan Oktober 2015, Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat ramai-ramai mengusulkan agar revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi prolegnas prioritas tahun 2015. Kejadian ini sontak mendapat perhatian dan kecaman dari berbagai kalangan karena ditengarai DPR diduga ingin melemahkan eksistensi KPK. Ada 7 Pasal yang menurut banyak pihak dapat melemahkan KPK, yaitu: a. KPK fokus pada pencegahan (Pasal 4). b. KPK hanya berusia 12 tahun (Pasal 5). c. KPK tidak menangani kasus di bawah 50 M (Pasal 13 huruf c). 39

d. Penyadapan KPK harus seizin Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 14 ayat 1 huruf a). e. Pembentukan Dewan Kehormatan KPK (Pasal 39 ayat 2). f.

KPK bisa mengeluarkan SP 3 (Pasal 42).

g. KPK tanpa kewenangan penuntutan (Pasal 53 ayat 1). Akibat manuver tersebut, ada beberapa anggota Fraksi Partai NasDem yang ternyata ikut-ikutan mendatangani revisi UU KPK tersebut. Kejadian ini banyak pihak yang menyayangkan mengapa NasDem ikut-ikutan mengamini revisi UU KPK tersebut. Atas dasar itulah, banyak pihak yang kemudian mengkonfirmasi tentang hal tersebut dan menanyakan bagaimana sikap saya. Pada suatu kesempatan, saya mengatakan sikap saya terhadap revisi UU KPK, yaitu: a. Pada bulan Juni lalu, dimasukkannya pembahasan revisi UU KPK dalam Prolegnas 2015 sempat menimbulkan polemik. Menkumham Yasonna Laoly yang mengusulkan percepatan itu pun mendapat kritik hingga akhirnya Presiden Jokowi menyatakan tak akan merevisi UU itu. Teten yang ketika itu menjadi Tim Komunikasi Presiden menuturkan bahwa Presiden menganggap revisi justru melemahkan KPK. Penolakan Presiden Jokowi pada revisi UU KPK juga harus diikuti oleh DPR dengan mencabut rencana revisi UU itu dari Program Legislasi Nasional DPR tahun 2015. Namun, rencana itu hingga pertengahan bulan Juni 2015 tak juga terealisasi karena pimpinan DPR belum menerima surat resmi dari pemerintah.(Kompas.com). b. Saya adalah orang yang tidak ikut menandatangani RUU tersebut. Jadi untuk detailnya silahkan ditanyakan ke teman-teman yang mengusulkan. Bahkan saya baca di pemberitaan, beberapa teman dari 40

fraksi nasdem mengaku menandatangani usulan tersebut tanpa membaca naskah RUUnya. c. Saya berpendapat bahwa ada beberapa pihak yang mencoba mengerjai NasDem dengan memposting nama-nama anggota DPR dari NasDem sebagai inisiator revisi UU KPK. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa: 1) Pada saat penandatanganan daftar usul hak inisiatif DPR tersebut, kami tidak mendapatkan draft RUU nya. 2) Partai NasDem tidak memiliki kepentingan apapun untuk mendorong revisi UU KPK kecuali menguatkan pemberantasan korupsi dengan penyempurnaan tata kerjanya. 3) Pencantuman anggota DPR tersebut tak lebih dari upaya untuk menarik teman-teman NasDem ke dalam kepentingannya serta upaya untuk “mencari teman” dalam menghadapi protes dari publik. 4) Yang paling “bernafsu” melakukan revisi UU KPK bukan NasDem. d. Posisi saya adalah mendukung pemberantasan korupsi, mendukung pengaturan wewenang KPK menjadi lebih tegas dan jelas, serta mendukung penghormatan terhadap HAM yang diatur di dalam UUD 1945. Namun tetap harus ada penyempurnaan tata aturan kerja KPK sebab ada hal yang dilakukan KPK juga melanggar tata aturan. Misalnya soal penetapan tersangka tanpa bukti yang cukup dan seringkali menggantungkan status tersangka seseorang tanpa waktu yang jelas. e. Banyak aturan yang dilanggar oleh usulan revisi UU KPK, khususnya belum ada naskah akademiknya. Padahal setiap RUU harus disertai dengan Naskah Akademik. Bahkan revisi tentang KPK sebenarnya tidak masuk dalam ruu prioritas prolegnas tahun 2015.

41

f.

Pada saat yang bersamaan Kejaksaan dan Polri harus segera berbenah sebab keberadaan KPK adalah untuk “mengambil alih” tanggung jawab kedua lembaga ini dalam pemberantasan korupsi.

11. Pemilihan Komisioner Komisi Yudisial Komisi III DPR RI menggelar Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) pada Kamis (15-10-2015) dan Senin (19-10-2015). Uji Kelayakan ini merupakan implementasi dari prinsip checks and balances antar lembaga Negara dan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI. KY adalah lembaga yang mendapat amanat angsung dari konstitusi kita UUD 1945 untuk menjaga kemerdekaan insitusi peradilan dengan tugas penting mengusulkan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan. Ada sekitar 7000 hakim tersebar di seluruh Indonesia yang harus diawasi. Apalagi di tahun 2014 saja, KY menerima 1781 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dari laporan tersebut, dilakukan pemeriksaan sebanyak 96 hakim

dijatuhi

sanksi

ringan,

22

hakim

sanksi

sedang dan 13 hakim sanksi berat, sehingga tahun 2014 sebanyak 131 hakim melanggar kode etik. Tugas suci tersebut berada di pundak KY yang harus dilaksanakan. Tim Pansel calon anggota KY terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum dan anggota masyarakat. Mereka adalah Harkristuti Harkrisnowo (Ketua/pemerintah), Yuliandri (akademisi), Mustafa Abdullah (akademisi), Asep Rahmat Fajar (tokoh masyarakat), Maruarar Siahaan (tokoh 42

masyarakat), Ahmad Fikri Assegaf (praktisi hukum), Topo Santoso (akademisi) dan Cecep Sutiawan (pemerintah). Akhirnya, Pansel KY memilih 7 calon komisioner untuk diajukan ke DPR, mereka adalah: Joko Sasmito (mantan hakim), Maradaman Harahap (mantan hakim), Farid Wajdi (praktisi hukum), Sumartoyo (praktisi hukum), Wiwiek Awiati (akademisi), Harjono (akademisi) dan Sukma Violetta (masyarakat). Hal ini berdasarkan kepada UU No. 18 tahun 2011 KY harus mempunyai 7 orang anggota yang terdiri atas 2 orang mantan hakim, 2 orang praktisi hukum, 2 orang akademisi hukum dan 1 orang anggota masyarakat. Berdasarkan Putusan MK No. 16/PUU-XII/2014 dalam pemilihan komisioner KY, DPR hanya berhak untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan calon Komisioner KY (bukan memilih dan menetapkan) yang diusulkan Presiden. Hasilnya, dari 7 calon tersebut, 5 yang lolos adalah Maradaman Harahap, Sukma Violetta, Sumartoyo, Joko Sasmito dan Farid Wajdi. Sedangkan dua nama calon yang tak lolos adalah Wiwiek Awiati dan mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono. 12. Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi III DPR RI menggelar Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Pimpinan KPK pada hari Senin-Rabu tanggal14-16 Desember 2015. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, Komisi III diamanatkan untuk memilih calon Pimpinan KPK yang diusulkan melalui Panitia Seleksi (Pansel) bentukan Presiden Joko Widodo. Ada 10 Calon Pimpinan KPK yang diserahkan oleh Panitia Seleksi kepada Komisi III DPR RI untuk dipilih menjadi pimpinan KPK, yaitu: a. Sujanarko, ST, MSE. 43

b. Alexander Marwata, Ak, SH, CFE. c. Johan Budi Sapto Pribowo, ST. d. Drs. Saut Situmorang, MM. e. Surya Tjandra, SH, LL.M. f.

Robby Arya Brata, SH, LL.M.

g. Irjen. Pol. Basaria Pandjaitan, SH, MH. h. Agus Rahardjo, ST, MM. i.

Laode Muhammad Syarif, Ph.D.

j.

Dr. Muhammad Busjro Muqoddas, SH, M.Hum.

Suasana Pemilihan Calon Pimpinan KPK di Komisi III

Setelah 3 hari melakukan fit and proper test terhadap seluruh calon, pada Kamis tanggal 17 Desember 2015 dilakukanlah pemilihan terhadap kesepuluh calon untuk diambil lima orang yang akan menjadi Pimpinan KPK masa bakti tahun 2015-2019. Pelaksanaan pemilihan menggunakan voting yang akhirnya mendapat lima Pimpinan KPK, yaitu: a. Agus Rahardjo

: 53 suara (Ketua KPK Terpilih) 44

b. Basaria Pandjaitan

: 51 suara

c. Alexander Marwata

: 46 suara

d. Saut Situmorang

: 37 suara

e. Laode Muhammad Syarif

: 37 suara

Saya mengucapkan selamat bekerja kepada semua Pimpinan KPK yang terpilih. Semoga pimpinan KPK yang baru ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan konsisten dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Saya memasukkan nama capim KPK ke dalam kotak kaca

45

BAB V KEGIATAN AKADEMIS Selain kesibukan sehari-hari menjalankan tugas sebagai anggota DPR, saya tidak pernah melupakan kegiatan akademik. Sehingga saya sering diminta untuk menjadi Narasumber utama di berbagai ruang akademik, di antaranya yaitu: 1. Seminar Nasional di Hotel Condotel Makassar, tema: Mengawal Pilkada Bersih, 06 Juni 2015. 2. Seminar Nasional di Universitas Hasanudin Makassar, tema: Politik Hukum Perlindungan Hakim, 26 September 2015. 3. Seminar Nasional di Universitas Hasanudin Makassar, tema: Wawasan Kebangsaan dan Strategi Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, 29 Juli 20015. 4. Pidato Dies Natalis Universitas Negeri Makassar (UNM), tema: Pendidikan Karakter Bangsa Sebagai Pilar Pembentukan Generasi Yang Unggul, 10 Agustus 2015. 5. Seminar Nasional di LP Nusakambangan, tema: Urgensi Peran dan Koordinasi Aparat Penegak Hukum Dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Terhadap Aparat Penegak Hukum Yang Menangani Perkara Tindak Pidana Terorisme, 27 Agustus 2015. 6. Seminar Uji Publik RUU Jabatan Hakim di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 26 September 2015. 7. Seminar Nasional di Universitas Hasanudin Makassar, tema: Sul-Sel Tercinta, Tak Seburuk Yang Kau Kira, 02 Nopember 2015. 46

8. Seminar Nasional di Universitas Andi Djemma, tema: Berdiri Tegak Menyambut Perubahan Zaman, 05 Nopember 2015. 9. Seminar Nasional di IAIN Palopo, tema: Merawat Kebebasan Beragama, 06 Nopember 2015. 10. Seminar Nasional STIE Nobel, tema: Menggugah Spirit Entrepreunership, 09 Nopember 2015. 11. Seminar Nasional di UIN Alaudin Makassar, tema: Hukum Mati Koruptor ?, 02 Nopember 2015. 12. Seminar Nasional di Politeknik ATI Makassar, tema: Peran Pendidikan Vokasi Dalam Mempersiapkan SDM industri Yang Kompeten dan Kompetitif.

47

Saat Orasi di Universitas Negeri Makassar

Menjadi Narasumber di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar

48

BAB VI KOMUNIKASI DENGAN KONSTITUEN A. Komunikasi dengan Konstituen Sebagai penerima mandat menjadi wakil rakyat di parlemen, maka menjadi wajib hukumnya bagi seorang anggota DPR untuk menjalin komunikasi dengan konstituen yang diwakilinya. Setiap konstituen yang telah memberikan kepercayaan keterwakilannya tentu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap wakil-wakil mereka yang ada di parlemen. Ekspektasi tersebut tidak jarang bukan hanya untuk memperjuangkan aspirasi mereka, namun lebih dari itu, mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Praktik hubungan konstituen meliputi berbagai aktivitas komunikasi dengan konstituen. Mulai dengan, memahami berbagai keluhan dan aspirasi serta berupaya semaksimal mungkin memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Hubungan antara rakyat dan legislator membantu dalam memberikan legitimasi dalam tindakan pemerintah. Legitimasi ini dilakukan dengan cara mengartikulasikan aspirasi konstituennya dan mengintegrasikan dalam programnya. Tentunya terkait dengan penyusunan kebijakan nasional dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perkembangannya, pola komunikasi dan hubungan antara seorang anggota DPR dengan kostituen yang di wakilinya harus mampu 49

memaksimalkan ketersediaan teknologi yang ada. Karena apabila hanya mengandalkan pertemuan tatap muka saja, maka tentu tidaklah mungkin bisa terpenuhi semuanya, sebab tugas-tugas yang dimiliki oleh anggota dewan sangatlah banyak sekali. Maka dari itu, dalam rangka untuk bisa mencapai semua konstituen yang saya wakili, ada beberapa cara yang saya lakukan untuk tetap bisa berinterikasi dengan mereka di tengah kesibukan dalam menjalankan tugastugas di DPR. Antara lain, melalui tatap muka langsung, media massa, website pribadi, atau juga melalui jejaring sosial. B. Tatap Muka Langsung Dari sejumlah cara yang digunakan untuk berkomunikasi dengan konstituen, pertemuan atau tatap muka secara langsung merupakan kesempatan yang paling terukur dan efektif untuk menangkap aspirasi konstituen secara langsung. Melalui komunikasi secara langsung, anggota Dewan dapat lebih dapat memahami dinamika dan aspek psikologis konstituen secara langsung. Ini bisa didapat melalui ekspresi yang dingkapkan saat komunikasi dialogis dilakukan. Tatap muka langsung dapat dilakukan saat konsultasi publik, kunjungan kerja, forum temu konstituen dan lain sebagainya. Tatap muka langsung juga dapat dilakukan secara egaliter. Hal ini yang lebih sering saya lakukan. Dengan melakukan aktivitas sehari-hari berbaur dengan masyarakat di kedai kopi sambil membahas persoalan yang dihadapi masyarakat, misalnya. Dengan demikian masyarakat tidak merasakan ada sekat protokoler antara anggota Dewan dan masarakat kelas menengah ke bawah.

50

Untuk Masa Sidang I-IV Tahun Sidang 2014-201, terdapat 4 kali masa reses dan. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai komponen masyarakat dan para stake holder, seperti, Wakil Bupati, Aparat Pemerintah, Anggota DPRD, Tokoh Masyarakat, LSM, dan masyarakat umum. Adapun tempat yang sudah dikunjungi untuk menyerap aspirasi rakyat adalah sebagai berikut: No Tanggal Reses Masa Sidang I 1 12 Desember 2014 2

13 Desember 2014

3

14 Desember 2014

4

15 Desember 2014

5

17 Desember 2014

6

18 Desember 2014

7

19 Desember 2014

8

20 Desember 2014

Reses Masa Sidang II 9 27 Februari 2015 10 11 12

28 Februari 2015 01 Maret 2015 03 Maret 2015

13

04 Maret 2015

Tempat Salah satu rumah penduduk di Kelurahan Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros Salah satu rumah penduduk di Desa Mattoanging, Kec. Bantimurung, Kabupaten Maros. Salah satu rumah penduduk di Pasar Panjalingang, Kel. Bontoa, Kec. Bontoa, Kabupaten Maros. Salah satu rumah penduduk di Kabupaten Pangkep Salah satu rumah penduduk di Kabupaten Pangkep Salah satu rumah penduduk di Kabupaten Wajo Salah satu rumah penduduk di Kabupaten Wajo Salah satu rumah penduduk di Kabupaten Wajo Lapas Kelas I A Makassar merupakan Lapas yang berada di bawah Kanwil Sulawesi Selatan. Polres Sulselbar Pemda Kab. Pangkep Kunjungan Reses di Desa Maninang Pajo Wajo Kunjungan Reses di Kel. Sompe Sabbangparu 51

14

05 Maret 2015

15 06 Maret 2015 Reses Masa Sidang III 16 10 April 2015 17 11 April 2015 18 12 April 2015 19 08 Mei 2015 20

09 Mei 2015

21

10 Mei 2015

22

11 Mei 2015

23 24

12 Mei 2015 13 Mei 2015

25 14 Mei 2015 Reses Masa Sidang IV 26 19 Juli 2015 27 19 Juli 2015 28 20 Juli 2015 29 22 Juli 2015 30 22 Juli 2015 31 23 Juli 2015 32

24 Juli 2015

Kunjungan Reses di Desa Galung Kec. Appanang Polres Soppeng Desa Simbang dan desa Samboeja, Desa Jenetaesa dan desa Samangki Desa Bonto Tailasa dan desa Tanete Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Bulukumba Desa Dampang Kec. Gantarang Bulukumba Desa Bijawang Kec. Ujung Loe Bulukumba Desa Bontobangun Kec. Rilau Ale Bulukumba Desa Bone Kec. Panere Gantang Kelurahan Pompanua Kec. Ajang Ale Bone Desa Lempa, Pompanna Kab. Wajo

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Kel. Pattirosompe Kec. Tempe Polres Wajo Rumah Tahanan Kab. Soppeng Polres Kab. Maros Desa Turikale Kel. Pettuadae Kab. Maros Lingkungan Panalakkang Jene Kel. Alle Polea Kec. Lau Desa Pagang Kel. Sibatua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep

52

Kedekatan dengan rakyat

Memberikan pengarahan di Lapas Kelas I Makassar

Selain melakukan kunjungan ke daerah pemilihan dalam rangka reses, Saya juga melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 dan Rapat Dengar Pendapat Umum dalam kapasitas saya sebagai anggota MPR kepada masyarakat luas. Adapun tempat 53

pelaksanaan sosialisasi adalah sebagai berikut: Kafe Bagas Maros, Desa Appanang, Kafe Carlos Kota Pare-Pare dan DPD NasDem Kab. Bone

C. Website Pribadi Media berbasis internet ini saya gunakan untuk segmen masyarakat modern

yang

familiar

dengan

teknologi

informasi.

Berdasarkan

www.internetworldstats.com, pengguna internet di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, bahkan masuk dalam peringkat ke-5 di Asia. Website secara khusus akan menyebarluaskan berbagai aktivitas anggota Dewan dalam memperjuangkan aspirasi konstituen. Dalam pelaksanaan operasionalnya saya memang secara khusus menugaskan tenaga pendukung untuk mengelola setiap penyataan dan tindakan yang saya lakukan di DPR untuk dapat dimasukkan ke dalam website, dengan tujuan agar masyarakat tahu perjuangan yang dilakukan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, semakin memudahkan dalam menjangkau konstituen secara massif, personal atau kombinasi antara keduanya. Berbagai aktivitas yang dilakukan untuk kepentingan konstituen akan dengan mudah dan cepat untuk dipublikasikan melalui internet. Intinya, seorang anggota Dewan dapat menampilkan apapun yang diinginkan untuk memperkaya kualitas komunikasinya dengan konstituen. Melalui website saya www.akbarfaizal.com banyak yang bisa masyarakat sampaikan secara langsung tanpa harus jauh-jauh datang ke gedung DPR, baik itu berupa saran, kritik, maupun keluhan manakala ada diantara anggota masyarakat yang tidak mendapatkan penyelesaian masalah saat berhadapan dengan pemerintah ataupun yang lainnya.

54

Website pribadi ini berisi antara lain profil, kegiatan dan catatan harian saya, baik sebagai anggota DPR dari Fraksi NasDem, sebagai anggota Komisi III, maupun sebagai anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang anggota dewan, seperti pembangunan kapasitas oleh partai politik sebagai kendaraannya. Dukungan dari masyarakat yang membangun jaringan dengan anggota parlemen, konstituen, dan media, sehingga ada proses transparansi, apa yang mereka kerjakan dan bagaimana hasilnya. Jika transparansi ini bisa terwujud, maka persepsi negatif dari masyarakat terhadap kinerja anggota Dewan akan perlahan hilang. Proses dan hasil kerja anggota dewan itu tentu perlu diketahui masyarakat (terutama konstituen yang memilih) sebagai hak publik.

Sejak diluncurkan akhir Oktober 2009 lalu hingga akhir 2015, jumlah pengunjung website www.akbarfaizal.com tercatat mencapai lebih dari 2.569.793 pengunjung.

55

Gambar Halaman muka website www.akbarfaizal.com

Keberadaan website ini diharapkan dapat terus menjadi ruang bagi publik untuk mendapatkan informasi apapun tentang kiprah saya di DPR, dan diharapkan dapat menjadi alat kontrol kinerja dalam mengemban tugas dan amanah sebagai anggota DPR, sehingga mampu membangun citra positif saya khususnya, dan para anggota DPR pada umumnya. D. Media Sosial Trend media social pada zaman sekarang menjadi sebuah gaya hidup. Berdasarkan data dari techinasia.com, per Januari 2015 ada 72,7 juta pengguna aktif internet dan 72 juta pengguna aktif media social. Melihat data tersebut, Saya ikut untuk menggunakan kemajuan teknologi media social untuk menjaga hubungan dengan masyarakat agar tetap terjalin. Respon dari fenomena tersebut, saya sudah memiliki akun di berbagai media social, yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram.

56

Jenis Media Sosial

Nama Akun [email protected]/ Akbar Faizal Public Group: Sahabat Akbar Faizal (SHAF) Tim Akbar Faizal @akbarfaizal68 akbarfaizal68

E. Media Massa Media Massa merupakan perantara yang paling efektif untuk menyatakan komitmen dan pendirian terhadap kasus tertentu yang menyita perhatian publik. Selain kutipan wartawan yang melakukan wawancara kepada anggota Dewan secara langsung untuk menyikapi kasus tertentu, anggota Dewan juga dapat secara proaktif mengundang media untuk menyebarluaskan gagasan dan kritik terhadap suatu kebijakan tertentu. Untuk itu, sangat penting untuk membangun relasi yang kuat dan sehat serta memelihara komunikasi yang terus-menerus dengan media baik cetak, elektronik (stasiun TV maupun radio), dan media massa lainnya. Karena berbagai hal yang anggota Dewan suarakan, termasuk ekspresi anggota Dewan akan tertangkap oleh publik secara jelas. saya selalu terbuka terhadap media massa. Hubungan timbal-balik yang positif antara saya dan media massa selalu terjaga. Saya membutuhkan media massa untuk menyampaikan pendapat ataupun pesan terhadap berbagai 57

permasalahan bangsa. Begitu juga sebaliknya, berbagai data dan informasi yang saya miliki dan diperlukan media sebisa mungkin diberikan sepanjang masih dalam batas-batas kewenangan.

58

BAB VII PUBLIKASI Sejak era reformasi bergulir, semua elemen masyarakat seakan sepakat bahwasanya media menjadi pilar demokrasi yang ke lima di Indonesia. Bahkan sampai saat ini, dalam setiap diskursus yang dilakukan oleh akademisi dalam dunia pendidikan secara terang-terangan telah memasukkan media sebagai salah satu instrument penopang demokrasi. Sejalan dengan hal itu, maka media masa menjadi penting keberadaannya bagi seorang anggota DPR dalam rangka membantu merekam dan mensosialisasikan segala apa yang telah mereja perjuangkan. Media sesuai fungsinya melayani hak publik untuk tahu (right to know), fungsi kontrol dan edukasi dapat menjadi mediator dalam memberitahukan aktivitas wakilnya dalam memenuhi mandat rakyat yang diembannya. Hubungan baik antara anggota Dewan dengan kalangan media sangat penting untuk memudahkan berkomunikasi antara anggota Dewan dengan konstituen atau masyarakat pada umumnya. Untuk itu, selain harus pandai memanfaatkan kekuatan pers, saya sebagai anggota Dewan juga dituntut mahir berkomunikasi. Berbekal pengalaman puluhan tahun berkecimpung sebagai wartawan, sejak dinyatakan resmi berstatus anggota Dewan, saya bisa dengan cepat menjalin hubungan baik dengan wartawan baik media cetak, online dan elektronik serta wartawan ibukota dan daerah. Saya yakini kemahiran berkomunikasi adalah modal awal suksesnya kinerja di parlemen. Berikut ini beberapa contoh kecil dari sekian banyak media yang telah membantu dalam memberitakan kinerja saya selama ini di DPR. Diantaranya: 59

A. Media Online

1

2

B. N Jenis Media o Tribunnews.Com

Rri.co.id

Berita

Keterangan

Akbar Faisal Tak Bisa Bayangkan Jika Sistem Paket MPR Ditolak

Politisi Partai NasDem, Akbar Faisal mengaku tidak bisa membayangkan sistem paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diajukan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) jika ditolak Koalisi Merah Putih.

Akbar Faizal: Penundaan Kabinet Agar Seleksi Matang

60

"Karena ini juga bisa menjadi starting point bagi kita semua untuk memberikan penguatan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selama ini, jujur memang berada di persimpangan (7 Oktober 2014) Politisi Partai Nasdem Akbar Faizal mengatakan penundaan pengumuman kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar seleksi menteri dapat lebih

3

Nasional. kompas.com

matang. Sebab, kata Akbar, Presiden Jokowi menginginkan agar menteri yang duduk di kabinet dapat bergerak cepat, berani dan bersih. “Penundaan ini untuk menyeleksi dengan matang. Beliau ingin orang yang cepat, berani, dan bersih (23 Oktober 2014) Tulis Puisi di Akbar termasuk dalam Tim Transisi bentukan Facebook, Jokowi-JK, diduga Akbar Faizal "curhatnya" di Merasa Facebook terkait Ditinggalkan Tim dengan posisinya di Transisi? tim tersebut. Akbar beberapa kali tidak ikut dalam acara yang melibatkan Tim Transisi, terakhir, Akbar tidak ada ketika tim mendampingi Jokowi bertemu SBY di Istana Negara, Minggu (19/10/2014). Ketika itu, yang terlihat hanya Kepala Staf Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Mariani Soemarno dan Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto. "Curhat" Akbar juga 61

4

Aktual.com

Akbar Faisal: Oegroseno Menari Diatas Penderitaan Orang Lain

62

diduga terkait dengan posisi calon menteri Jokowi-JK. Akbar merupakan kader menonjol dari Partai NasDem yang kemungkinan namanya masuk. (20 Oktober 2014) Anggota Komisi III DPR Akbar Faisal menyindir pihak-pihak yang belakangan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara membabi buta, baik lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat hingga tokoh besar nasional lainnya.
Salah satunya mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno. Tanpa menyinggung sikap dan atau pernyataan Oegroseno dimaksud, Akbar menyebut belakangan banyak orang yang suka menari diatas penderitaan orang lain. 
“Contoh itu, Oegroseno. Bangsa ini begitu suka mempermainkan orang, menari diatas

5

detikNews

Akbar Faisal: Saya Sudah Lihat Foto Samad Pelukan Itu 2 Tahun Lalu

6

Fajaronline

Akbar Faisal Tagih Janji Abraham

63

permasalan orang lain,” tegasnya, dalam rapat Komisi III dengan PPATK, di Gedung DPR, Senayan (27 Januari 2015). Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Faisal mengaku sudah melihat foto mesra yang diduga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dengan seorang perempuan dua tahun lalu. Namun politisi dari Partai Hanura itu merasa tidak tertarik melihat foto tersebut. "Tadi dikatakan Akbar Faisal sudah lihat foto itu dua tahun lalu saya akui dan pernah ditunjukkan, dan sejujurnya saya tak tertarik lihat foto itu” (04 Februari 2015) Anggota Komisi III DPR RI, Akbar Faisal menyinggung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad.

7

Republikaonline

Uji Budi Gunawan, Komisi III DPR Hormati Lembaga Lain

64

Legislator yang juga berasal dari Sulsel ini mengatakan, ada janji Abraham yang belum dipenuhi yakni menuntaskan kasus Centery. Namun, hingga menjelang akhir jabatannya yang tersisa beberapa bulan lagi, kasus ini belum tuntas. “Dulu saat Abraham akan menjadi anggota KPK, saya dapatkan empat fraksi untuk memilih dia. Janjinya akan menyelesaikan kasus Century dalam jangka waktu satu tahun. Warkop Lagaligo jadi saksinya. Sampai sekarang kasus Century tidak jelas justrungannya,” (04 Februari 2015) Anggota Komisi III DPR Akbar Faisal mengatakan uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Kepolisian RI oleh Komisi III DPR merupakan bentuk penghormatan antarlembaga negara. “asal 11 ayat 1 UU

8

Republikaonline

Akbar Faisal: Cabut Mandat untuk BG, Baru Sodorkan Nama Baru

9

Republikaonline

Akbar Faisal Kritisi Komunikasi 65

nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, maka DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebelum memberikan persetujuan," (14 January 2015) Rencana pengajuan nama baru pengganti Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo ke DPR RI mendapat tantangan baru.Politisi Nasdem, Akbar Faisal mengatakan, presiden tak bisa mengajukan nama baru sebelum mandat calon Kapolri yang sahdicabut."Tanpa pencabutan Budi (sebagai calon Kapolri), presiden enggak bisa ajukan nama baru," (13 Februari 2015) Politisi Partai Nasdem Akbar Faisal mengkritisi cara

Politik Antar Jokowi dan Novanto

10

Tempo.co

Kejaksaan dan Komnas Minta Tambah Duit, DPR Gusar

66

penyelesaian Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan nasib dilantik atau tidaknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Anggota komisi III DPR RI itu menegaskan, persoalan genting menyangkut lembaga negara, harus bersifat resmi dan formal. "Ya, menurut saya tidak bisa main lewat telepon-telepon saja. Mengurus negara ini, enggak bisa cuma lewat pembicaraan seperti itu," (13 Februari 2015) Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan permintaan penambahan anggaran yang diajukan Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat kerja hari ini, Kejagung minta tambahan dana Rp 715 miliar untuk diajukan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan. Sedangkan Komnas

11

Beritaempat

Komisi III Puji Penggunaan Anggaran KPK

67

HAM minta tambahan anggaran sebesar Rp 185 miliar.

Anggota Komisi dari Fraksi NasDem, Akbar Faisal, menilai beberapa pos yang diusulkan kedua lembaga itu tak masuk akal. Dia mencontohkan permintaan penambahan anggaran untuk penguatan kapasitas tokoh lokal sebesar Rp 4,3 miliar, dan anggaran konsultasi tokoh pusat dan nasional serta pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp 8,15 miliar.

 "Beberapa ajuan dari Komnas HAM ini berlebihan," (23 Maret 2015) Komisi III puji kinerja KPK dalam penggunaan anggaran, dan meminta agar lembaga dan kementerian meneladani cara penggunaan anggaran yang dilakukan KPK tersebut. Demikian yang terlontar dalam rapat Komisi III dengan KPK membahas APBN Perubahan, Selasa

12

Detiknews

Ini Isi Lengkap Sindiran Akbar Faizal Soal Lulusan Harvard Masuk Istana

13

Liputan6.com

Akbar Faizal: Sabar, Akan Ada Reshuffle Jilid II 68

(10/2), di Gedung DPR, Jakarta. “Tolong beritahukan kepada teman-teman Kementrian dan Lembaga yang lain supaya ada cara pandang baru terhadap penggunaan anggaran kementrian dan Lembaga” (11 Februari 2015) Pesan dari politikus NasDem Akbar Faizal ke Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho bocor ke masyarakat. Akbar sendiri sudah mengakui bahwa ia menulis pesan tersebut. "Itu percakapan dalam grup, jadi tidak perlu ditanggapi. Intinya itu percakapan dalam grup. Misal ada yang membocorkan itu bukan dari saya. Kemudian orang-orang tidak mengetahui apa konteks yang sedang dibicarakan," (05 April 2015) Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus berusaha menggagas visi besarnya yang didengungkan pada

14

CNN Indonesia

Pengacara Margriet Hotma Sitompoel Bantah Ancam Akbar Faizal 69

kampanye Pemilu kepada para menteri di Kabinet Kerja. Visi Presiden Jokowi yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita itu memang terkesan masih mandek dan belum berjalan maksimal. Hal ini pun memunculkan spekulasi bahwa Jokowi akan merombak kabinetnya lagi. Ketua DPP Partai Nasdem Akbar Faizal pun mengamini hal tersebut. Menurut dia, Jokowi sadar bahwa perombakan yang dilakukan kemarin belum cukup untuk memperbaiki kinerja kabinetnya. "Kalau ada yang tanya kenapa menteri ini tidak diganti, yang itu tidak diganti. Saya katakan sabar, setahu saya akan ada (reshuffle) jilid II," (22 Agustus 2015) Hotma Sitompoel, pengacara Margriet Megawe, membantah mengancam anggota Komisi III DPR Akbar Faizal terkait

kedatangan politikus NasDem itu ke Polda Bali untuk menemui tersangka kasus pembunuhan Angeline yang merupakan mantan pembantu rumah tangga Margriet, Agus Tai Hamdamai. “Saya tidak mengancam atau melaporkan Akbar. Saya membuat surat ke DPR untuk bertanya kepada Ketua Komisi III dan Mahkamah Kehormatan Dewan apakah tindakan Akbar itu benar atau salah, dan bagaimana mekanismenya di DPR,” (18 Juni 2015) 15

Wajoterkini.com

Ana Lorongna Wajo Mudik Lebaran

70

Anggota DPR-RI, Akbar Faisal kembali ke kampung halaman merayakan hari kemenangan ummat muslim 1436 Hijriyah di kawasan Sengkang Jalan Bhayangkari setapak enam, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Usai mengikuti salat Idul Fitri bersama keluarga, Akbar Faisal, seakan

tak melupakan tradisinya, ia bersama keluarga menggelar open house di kediaman orantuanya di Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe. (17 Juli 2015) 16

Wajoterkini.com

Akbar Faizal Ngopi Bareng di Sengkang

17

Parepos online

Akbar Faizal Jadi Gubernur piker-pikir 71

Akbar Faizal dengan menanggalkan protokolernya sebagai salah seorang anggota DPR-RI terlihat bercengkrama dengan teman-teman seangkatannya di SMAN 1 Sengkang di Jalan Jendral Sudirman, Sabtu 18 Juli 2015. La Kebba panggilan akrabnya paling mengingat saat di SMA karena hanya dirinya yang tak memiliki kendaraan. "Paling kuingat saat teman teman semua jalan naik motor dan saya hanya tinggal di tembok-tembok lalu menghayal kapan bisa punya motor," sembari bercanda. (18 Juli 2015) Kalau jadi Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) "Pikir-pikir ka

18

deliknews

Kelangsungan Jokowi-JK Ada Ditangan Akbar Faizal

72

dulu nah" hal itu di ungkapkan salah satu anggota Komisi III DPR-RI, Akbar Faizal, yang disambut meriah ratusan alumni saat mengikuti acara Reuni Akbar SMA 226/SMAN 1 Unggulan Sengkang Kabupaten Wajo, Ahad 19 Juli 2015 lalu di halaman sekolah yang berusia 56 tahun itu. (19 Juli 2015) Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan salah satu kunci kelangsungan pemerintahan JokowiJK adalah informasi yang diungkapkan Akbar Faizal mengenai adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres 2014 yang hingga saat ini tidak terdengar lagi bagaimana tidaklanjutnya. “Benar atau tidak adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres 2014 seperti yang diungkapkan oleh Akbar Faizal harusnya diungkap supaya ada kejelasan dan publik

tidak dibingunkan dengan informasi yang simpang siur. Pasalnya, jika dibiarkan begitu saja kejadian seperti ini bisa terulang dimasa yang akan datang, sehingga menciderai nilai-nilai demokrasi Indonesia”, tegas Jajat. (22 Juli 2015) 19

Fajaronline

Akbar Faizal Beri Wejangan di Polres Maros

20

RMOL.co

Akbar Faizal: Tiga Penyebab Terjadinya Aksi Terorisme

21

Beritakotamakassa Dies Natalis r.com UNM, Akbar Faizal Orasi Ilmiah

73

Dalam kunjungan reses tersebut, Akbar memberi sejumlah wejangan kepada jajaran Polres Maros, salah satunya keikhlasan dan kesungguhan melaksanakan tugas mewujudkan Kamtibmas. Kunjungan diakhiri dengan tanya jawab dengan anggota Polisi. (22 Juli

2015) Anggota Komisi III DPR Akbar Faizal menilai ada tiga penyebab terjadinya aksi terorisme. Yaitu, faktor domestik, faktor internasional dan juga faktor kultural. (30 Juli 2015) Anggota Komisi III DPR RI, Akbar Faizal akan menyampaikan orasi ilmiah pada acara dies natalis ke-54 Universitas Negeri Makassar (UNM) di Menara Pinisi UNM,

Senin, 10 Agustus hari ini. Politisi Partai Nasdem itu akan mengulas soal pendidikan karakter bangsa sebagai pilar pembentukan generasi unggul. Ketua panitia dies natalis UNM, Prof Husain Syam mengatakan orasi ilmiah Akbar merupakan puncak perayaan ulang tahun kampus bekas IKIP Ujungpandang tersebut tahun ini. Sebelumnya, panitia sudah menggelar jalan sehat, minggu gembira, dan beberapa perlombaan yang diikuti civitas akademika dan alumni UNM. “Insya Allah pak Akbar Faizal akan menyampaikan orasi ilmiah tentang pendidikan karakter bangsa. Tema ini memang berkait dengan isu empat pilar kebangsaan yang sering disosialisasikan anggota MPR,” kata Husain. (10 Agustus 2015) 74

22

jokowinomics.com

Akbar Faizal: Rizal Ramli Hanya Perlu Waktu Untuk Beradaptasi

23

Riausatu.com

Akbar Faizal Sebut Darmin Nasution Aktor Intelektual Kasus Century 75

Rizal Ramli membuat ramai suhu politik di tanah air, setelah secara terbuka menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berdebat terbuka, setelah ia menasihati Rizal mengenai proyek pengadaan pembangkit listrik 35 ribu watt pemerintah. Setelah DPR RI yang bersuara, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga ikut menanggapi aksi Rizal Ramli terebut. “Saya sempat hubungi Pak Rizal Ramli. Saya minta beliau calming down untuk fokus pada rencana kerja,” kata Ketua DPP Nasdem Akbar Faizal, di Jakarta, Rabu (19/8). “Pak Rizal Ramli masih cari formulasi untuk komunikasi dengan anggota kabinet lainnya. Saya akan selesai dan fokus,” (19 Agustus 2015) Anggota Komisi III DPR Akbar Faizal mengatakan aktor intelektual kasus Bank Century yang belum

24

Antaranews

Akbar Faisal: Masalah Anggaran Jangan Sampai Surutkan Pelaksanaan Pilkada Serentak

76

terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru berkarier moncer dengan jabatan yang strategis. Salah satu aktor intelektual tersebut menurutnya adalah Darmin Nasution yang kini menjabat Menko Perekonomian. "Saya boleh mengatakan, Pak Budi (Mulya) hanya korban, Pak Boediono bagaimana dan deputi lain yang mengambil inisiatif bailout itu. Orang yang ambil inisiatif itu kariernya tokcer, salah satu yang saya tuding Darmin Nasution sekarang jadi Menko Perekonomian, Raden Padede, Siti Fadjriah," (20 Agustus 2015) Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faizal mengatakan permasalahan anggaran jangan sampai menyurutkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Desember 2015. "Walau memang ada permasalahan

25

Republikaonline

DPP Ambil Alih Tugas dan Kewenangan Akbar Faizal

26

Kompas.com

Akbar Faizal: Novanto dan Fadli Tidak Bisa Bebas Nilai Saat Kunjungan Ke Luar Negeri

77

anggaran, saya rasa 712 miliar rupiah untuk bangsa yang besar seperti Indonesia tidak menjadi masalah, demi sebuah demokrasi yang kita inginkan. Jangan sampai ini menjadi penghalang pilkada serentak itu," (26 Juni 2015) Akbar yang dikonfirmasi soal pengambilalihan kewenangannya itu hanya tertawa. Dia pun menolak membahas soal kunjungan Luthfi Andi Mutty dan Ketua OKK ke Sulbar. "Saya baru tahu itu. Biarkan saja. Saya menghormati keputusan DPP. Apapun yang dilakukan dan diputuskan oleh partai itulah yang terbaik," (08 September 2015) Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faisal mendukung para anggota dewan yang melaporkan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke Mahkamah

27

Sulsel.pojoksatu.id

Mengejutkan, Ini Temuan Akbar Faizal di Kasus Tambang Pasir Ilegal Lumajang

28

Tribuntimur

Akbar Faizal Hadiri Diskusi Mahasiswa Makassar

78

Kehormatan Dewan (MKD). Pelaporan tersebut terkait hadirnya pimpinan DPR itu ke konferensi pers kandidat capres AS, Donald Trump. "Apalagi, kunjungan mereka ke Amerika dibiayai negara," "Pak Setya Novanto dan Fadli Zon ke sana tidak bisa bebas nilai," (06 September 2015) Berdasar temuan yang didapat di lapangan, komisi III yakin kasus penambangan ilegal melibatkan sejumlah oknum pejabat di atas kepala desa. Bahkan, promosi Kapolres Lumajang sebelumnya, AKBP Aries Syahbudin, ikut dipermasalahkan. “Bahkan, katanya ada anggota DPRD yang pencalonannya dibiayai dari uang tambang tersebut,” (03 Okober 2015) Legislator Nasdem Akbar Faizal hadiri diskusi di Warkop Pa'de di Jl Sultan Alauddin, Makassar. Dalam diskusi tersebut, Akbar banyak

29

Jakarta.bisnis.com

menyoroti rasa nasionalisme kebangsaan. "Bangunlah Indonesia sesuai kapasitas kita masing masing," ujar Akbar melalui rilis tertulisnya, Minggu (11/10). Dalam pemaparannya, Akbar memang sempat meminta maaf kepada para mahasiswa yang belum banyak berbuat sesuai harapan mahasiswa. Peserta yang hadir dalam diskusi itu adalah mahasiswa lintas kampus. Mereka meminta Akbar untuk pulang kampung. "Kanda AF harus pulang kampung jadi Gubernur. Sangat jarang ada tokoh seperti kanda yang berani minta maaf ke juniornya," (11 Oktober 2015) Pilkada DKI Politisi Partai Nasional 2017: Akbar Demokrat (Nasdem) Faizal Akui Akbar Faizal Nasdem Dukung mengatakan, Gubernur Ahok DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah mengaku kepadanya siap maju sebagai calon 79

30

Jpnn.com

Akbar Faizal Sebut Syarat NasDem Bubar

31

Republika

NasDem: Kalau Mau Ambil Posisi Jaksa Agung Jangan 80

Gubernur dalam Pilkada DKI 2017. "Beberapa hari yang lalu, saya menelpon Ahok. Saya katakan, dia sebagai teman saya karena sesama satu Komisi, yakni Komisi II di DPRD, saya tanya bagaimana persiapannya? Dia bilang, saya maju," (14 Oktober 2015). Ketua DPP Nasional Demokrat (NasDem), Akbar Faizal mengklarifikasi pernyataan ketua umum partainya, Surya Paloh soal pembubaran NasDem kalau ada kadernya melakukan tindak pidana korupsi. "Soal pernyataan ketua umum kami, Pak Surya Paloh tentang bubarkan NasDem, ya tidak dong, karena dugaan kasus suap oleh Patrice Rio Capella kan tindakan personal," (19 Okober 2015) Jaksa Agung HM Prasetyo dikaitkan sejumlah pihak terkait kasus dana bantuan sosial (bansos)

Nembak Kiri Kanan

32

Fajar.co.id

Hatta Rahman Minta Akbar Faizal Maju di Pilgub

81

Sumatera Utara. Partai NasDem membantah Prasetyo terkait kasus tersebut. "Ini kan kacau kita, sekarang ini dicari-cari. Yang tidak ada hubungannya apaapa," Akbar menilai seharusnya pihak yang mau mengambil posisi Jaksa Agung meminta ke Jokowi. Apalagi, Prasetyo sudah mengundurkan diri dari kader NasDem. "Ambil saja posisi itu bila mau, tapi minta kepada presiden, jangan ke NasDemnya dong. Kan presiden yang tunjuk," (19 Oktober 2015). Petahana pasangan calon bupati dan wakil bupati Maros, Hatta Rahman-Harmil Mattotorang (Hatita), sore tadi, Minggu 25 Oktober bersilaturahmi di Desa Tanete, Kecamatan Simbang. Acara yang turut dihadiri anggota DPR RI, Akbar Faizal itu berlangsung meriah dihadiri seribuan warga dan tokoh masyarakat dengan penuh kekeluargaan. Dihadapan

33

Tekape.co

Akbar Faizal bakar semangat mahasiswa Unanda Palopo

34

Rakyatsulsel

Demi Final Habibie Cup, 82

pendukungnya, cabup Hatta Rahman mengenalkan Akbar sebagai calon gubernur Sulsel mendatang. “Akbar Faizal harus pulang kampung dan mengabdi. Beliau calon Gubernur kita berikutnya,” (25 Oktober 2015) Anggota DPR Fraksi Nasdem, Akbar Faisal, membakar semangat mahasiswa Universitas Amdi Djemma (Unanda) saat membawakan kuliah umum di Gedung Kesenian Kota Palopo, Kamis 5 November 2015. Dalam orasinya, politisi Nasdem ini memberikan pandangan ketatnya persaingan di dunia kerja. Ia menuturkan, ada puluhan ribu sarjana yang menganggur. Untuk itu, sebagai mahasiswa, harus mampu bersaing dan memiliki keterampilan. "Dengan kerja keras kita bisa," (5 November 2015). Partai final Turnamen Habibie Cup 2015

Akbar Faizal Tunda ke Jakarta

35

Viva.co.id

Nasdem Tugaskan Akbar Faizal Jaga Persidangan MKD

83

yang mempertemukan tuan rumah Persipare dan Sidrap United, menjadi magnet tersendiri bagi banyak pihak. Tak terkecuali bagi Anggota DPR RI asal Sulsel, Akbar Faizal. Meski memiliki kesibukan yang padat, Akbar akan menyempatkan diri untuk menonton laga pamungkas Habibie Cup yang akan digelar Selasa sore ini. (10 November 2015) Laporan Menteri ESDM, Sudirman Said, terkait pencatutan nama Presiden Jokowi oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memicu polemik. Sejumlah fraksi merombak anggotanya di MKD untuk menuntaskan kasus ini. Akbar Faizal salah satunya. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem ini mendapat tugas baru di MKD menggantikan Fadholi. Akbar mempunyai misi dari partainya untuk

36

News.com

Akbar Faizal Jamin Sidang Setnov Berlangsung Terbuka

37

Jagatpost.

Akbar Faisal Geli, Golkar 84

menjaga marwah DPR RI. "Menyelesaikan dan melakukan persidangan hingga tuntaskan, sesuai mekanisme. Menjaga kehormatan dewan sesuai tugas MKD," (25 November 2015) Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai NasDem Akbar Faizal menjamin persidangan Setya Novanto berlangsung terbuka. Akbar mengaku siap berjuang habis-habisan agar masyarakat bisa mengikuti langsung sidang kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia ini. "Saya jamin, bagaimana saya di berbagai pansus atau segala macam, kalau itu ternyata harus terbuka tapi dilakukan tertutup, kita tarung saja di situ," (29 November 2015) Akbar Faisal Geli, Golkar Minta Sidang

Minta Sidang MKD Kasus Setya Novanto Dihentikan

38

Detik.com

Akbar Faizal: Reza Chalid Harus Hadir di Persidangan MKD!

85

MKD Kasus Setya Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir meminta kasus pencatutan nama Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto dihentikan. “Benar itu terjadi. Golkar. Yang getol meminta itu cuman Golkar tapi juga dibantu Gerindra dan PPP yang terus bermanuver,” (1 Desember 2015). Persidangan MKD yang menghadirkan Menteri ESDM Sudirman Said masih berlangsung dengan perdebatan internal MKD. Di tengah perdebatan, anggota MKD dari Fraksi NasDem Akbar Faizal menegaskan pengusaha minyak Reza Chalid, yang namanya disebut dalam laporan Sudirman Said, harus hadir ke persidangan. "Saya mau menanyakan kewenangan persidangan ini. Kalau di pansus, itu siapapun

39

nasional. republika.co.id

40

Detik.com

yang dipanggil pansus harus hadir, termasuk Presiden, saya nggak tahu kalau di MKD," kata Akbar di ruang sidang MKD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2 Desember 2015). Jelang Putusan "Saya dapat surat MKD, Akbar penonaktifkan Faisal 'Ngamuk' sementara. Saya di nonaktikan dari MKD saya gak ngerti mereka paham UU atau tidak. Saya diadukan oleh Ridwan Bae," ujar Akbar kepada wartawan, Rabu (16/12). MKD Debat Soal "Saya nggak paham Rekaman, Akbar apa yang kita cari? Faisal: Jangan Kata catut kita cari ya Kaburkan Opini memang nggak ada. Publik! Apakah begitu sederhana memahami ini? Pencatutan adalah makna, bukan di situ (rekaman -red). Kok begitu sederhana sekali melihat ini," kata anggota MKD Akbar Faisal protes. "Tidak ada kata catut di sini, dan tidak akan pernah ada. Mereka para pemegang pemangku 86

kepentingan, masa gunakan kata catut," imbuh politisi NasDem itu.

C. Media Televisi No 1

2

3

4

5

6

Nama Televisi Indonesian Lawyers Club (ILC) Tv One Mata Najwa Metro TV

Judul

Tanggal

Mencari 21 Oct 2014 Menteri Yang Bersih Onde Mande 5 November Parlemen 2014

Indonesian Putusan 24 Februari Lawyers Club Jokowi KPK- 2015 (ILC) Tv One Polri Kabar Petang Luhut Sedot TvOne Data PILPRES 2014 di KPU Indonesian Kasus Lawyers Club Engeline (ILC) Tv One Mencari Pantaskah Pemimpin; Koruptor Kompas TV Dipilih Kembali?

87

7 April 2015

23 2015

Juni

01 Oktober 2015

Keterangan https://www.yout ube.com/watch? v=ICSyCXbA9dk https://www.yout ube.com/watch? v=lMLEPm8Pg2 8 https://www.yout ube.com/watch? v=YXUBsHub0E https://www.yout ube.com/watch? v=QEEVC1qVu XA https://www.yout ube.com/watch? v=jiqJEhn-g18 Bag. 1 (Menit Ke 15:46) https://www.yout ube.com/watch? v=gc1LmMEGg Cs

Bag.2 (Menit Ke 3:04) https://www.yout ube.com/watch? v=XE8nXsCkBd g Bag. 3 (Menit Ke 1:40, 8:17) https://www.yout ube.com/watch? v=Rt4cP7J0Spc

7

8

Bag. 4 (Menit Ke 7:44) https://www.yout ube.com/watch? v=Jr4XZ6q7zlI Indonesian Pembunuhan 06 Oktober Pendapat Bapak Lawyers Club Salim Kancil 2015 Akbar Faizal (ILC) Tv One Menit ke 2:46:13 https://www.yout ube.com/watch? v=BzlvJxCB96o Indonesian MKD: Medan 01 https://www.yout Lawyers Club Perang Baru Desember ube.com/watch? (ILC) Tv One 2015 v=K02iXsG2VJo

D. Surat Kabar Gagasan baik jika tidak diketauhi orang banyak maka gagasan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Di tengah-tengah kesibukan menjalankan tugas di DPR, saya menyempatkan waktu kosong untuk menggoreskan ide-de atau gagasan dalam menyikapi permasalahan di negeri tercinta ini.

88

Ide-ide tersebut saya tuangkan dalam sebuah tulisan yang mendalam dan mudah difahami agar setiap orang dapat membaca dan mengambil manfaat dari tulisan yang saya kirim ke surat-surat kabar baik nasional maupun lokal. Berikut ini adalah buah tangan tulisan saya yang telah dimuat oleh surat kabar, yaitu: 1. Harian Umum Media Indonesia Tanggal terbit

: Sabtu, 9 Oktober 2015

Judul

: Regulasi, Birokrasi dan Reformasi Presiden Joko Widodo menerbitkan paket kebijakan ekonomi

melalui tiga langkah, salah satunya mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim ekonomi, yaitu 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri dan 5 aturan lain (Kompas, 9/9). Mengapa sedemikian banyak peraturan yang akan dirombak? Over Dosis Peraturan pada hakikatnya dibuat untuk menciptakan keteraturan. Peraturan jika diberikan dalam batas dosis yang tepat, niscaya akan menghadirkan harmoni. Sebaliknya, jika over dosis justru menciptakan penyakit birokrasi. Panjang pendeknya alur birokrasi ditentukan dari sejauh mana regulasi mengaturnya. Makin banyak peraturan maka makin panjang prosedur dan tahapan yang harus dilalui untuk sekedar mendapatkan tandatangan dan legitimasi dari otoritas terkait. Potret panjangnya alur birokrasi kita sudah bertahun-tahun dipaparkan oleh ease of starting business index (indeks kemudahan 89

memulai bisnis). Meski mengalami perbaikan, dalam riset yang dilakukan World Bank tersebut, posisi Indonesia masih jauh tertinggal, bahkan di kawasan ASEAN sekalipun. Indonesia hanya berada di peringkat 155, jauh dari Malaysia di peringkat 13. Bayangkan, seorang pebisnis yang ingin memulai usahanya di Indonesia membutuhkan waktu hingga 52 hari karena harus melahap 10 tahap prosedur. Padahal di Malaysia hanya butuh 5 hari dengan 3 tahapan prosedur. Di seluruh dunia, birokrasi terbaik berada di New Zealand yang hanya memakan waktu setengah hari, karena hanya ada 1 prosedur. Kondisi ini disebabkan karena kita memproduksi peraturan secara berlebihan. Pada rezim pemerintahan sebelumnya, menurut data yang ada di situs Sekretariat Kabinet, pemerintah memproduksi 875 Peraturan Pemerintah dan 1.038 Peraturan Presiden. Jumlah ini belum termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Karena tak jarang, baik UU, PP dan Perpres akan melahirkan “anak, cucu dan cicit” dari peraturan itu sendiri. Di level eksekutif jauh lebih tidak terkontrol karena secara kewenangan bisa dikeluarkan eksekutif tanpa persetujuan legislatif. Reformasi birokrasi tanpa reformasi regulasi sama saja dengan omong kosong karena regulasi adalah anak kandung birokrasi. Tanpa melakukan hal ini, kita akan terus diharapkan dengan ekonomi biaya tinggi, pungutan liar pada pelayanan publik, pemborosan anggaran karena harus ada pegawai yang digaji pemerintah. Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah langkah yang baik karena memindahkan loket-loket pengurusan perizinan ke satu tempat. Tapi itu tak cukup jika tidak diimbangi dengan pemangkasan jumlah izinnya, 90

karena disitulah akar masalah sesungguhnya. Pemangkasan jumlah izin akan terjadi jika peraturan yang menjadi dasar hukumnya dihapus atau dicabut. Kebijakan Preventif Pada 29 April 2015, Presiden Jokowi sebenarnya telah menandatangani dua buah Keppres, yaitu Nomor 9 tentang Program Penyusunan PP tahun 2015, yang berjumlah 151 buah dan Nomor 10 tentang Program Penyusunan Perpres tahun 2015, yang berjumlah 92 buah. Meski sebagian besar merupakan warisan dan perintah delegasi dari UU, PP dan Perpres, produk PP dan Perpres yang akan dihasilkan harus diantisipasi agar jangan sampai menjadi “jebakan batman” yang justru akan melahirkan prosedur tambahan dalam birokrasi yang tidak perlu. Pemerintahan Jokowi memang relatif tidak memiliki pilihan mewah selain mematuhi perintah UU dan turunannya itu. Agar tak terulang, karenanya menjadi penting untuk menerapkan kebijakan yang sifatnya preventif guna menghindari “inflasi” regulasi dalam konteks birokrasi perizinan. Pertama, secara selektif melakukan perubahan pengaturan dari rezim perizinan menjadi rezim pendaftaran. Harus diakui pemerintah di titik tertentu masih memerlukan wewenang pemberian izin sebagai bentuk kontrol terhadap aktivitas bisnis. Selain sebagai kontrol, pemerintah juga memerlukan data sebagai bahan pengambilan kebijakan. Nah, pada level keperluan pendataan inilah pemerintah bisa menyiasatinya dengan menerapkan rezim pendaftaran, bukan perizinan. Potensi penyimpangan akan menurun karena pelaku usaha tidak membutuhkan lampu hijau dari 91

pemerintah untuk urusan tertentu, tetapi cukup mendaftarkan saja dan seketika kewajiban hukumnya menjadi gugur. Kedua, terapkan e-government pada setiap birokrasi perizinan. Salah satu faktor penyebab lambatnya mendapatkan tanda tangan pejabat adalah karena dokumen harus berpindah dari satu meja ke meja lain yang sungguh tidak efisien. Di level Kementerian misalnya, alur dokumen dari meja menteri bisanya akan turun ke dirjen, lalu dari dirjen ke direktur, dari direktur ke kasubdit, dari kasubdit ke kasi, dari kasi ke staf untuk ditelaah, selanjutnya jika telah selesai maka dari staf naik lagi sampai ke level menteri untuk ditandatangani. Padahal dengan sistem online, maka hambatan ini bisa diatasi dengan cepat, plus efisien karena paperless. Toh, kita telah memiliki UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga, mengurangi pembentukan peraturan yang memberikan pemberian delegasi kepada peraturan yang lebih rendah. Hal ini dilakukan guna menghadiri pemberian “cek kosong” kepada pemerintah sekaligus membatasi lahirnya prosedur baru diluar kontrol UndangUndang. Fakta saat ini, tanpa delegasi sekalipun, sudah banyak peraturan yang dibentuk secara mandiri tanpa delegasi peraturan di atasnya. Keempat, memperbanyak delegasi untuk menandatangani Keputusan dari level Menteri/Pimpinan Lembaga kepada bawahannya. Dengan demikian, beban kerja yang sifatnya rutin menjadi berkurang sehingga pimpinan dapat melakukan tugas lain yang lebih strategis. Namun hal ini tetap harus dilakukan secara selektif dan dilapisi dengan supervisi.

92

Keempat langkah preventif ini penting dilakukan agar kita tidak menjadi produsen peraturan belaka, tanpa menghadirkan kesederhanaan birokrasi. Tidak boleh lagi ada praktik jargon “kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah?” Sudahlah, zaman jahiliyah sudah berlalu. Link: http://lampost.co/berita/regulasi-birokrasi-dan-reformasi 2. Harian Umum Media Indonesia Tanggal terbit

: Sabtu, 12 September 2015

Judul

: Jalan Sunyi Wakil Presiden Satu kepingan pekerjaan rumah reformasi ketatanegaraan yang

belum tuntas ialah ihwal lembaga kepresidenan (lempres). Empat kali reformasi konstitusi selama kurun waktu 1999-2002, nyaris tidak ada perbaikan di sektor lempres. Di level undang-undang, nasibnya setali tiga uang, Rancangan UU Lempres masih setia menjadi RUU abadi. Padahal, dari seluruh lembaga negara yang diatur di konstitusi, seluruhnya telah memiliki

UU

tersendiri,

menyisakan

lempres

yang

dibiarkan

menggantung. Kondisi ini mengakibatkan pola kerja antara presiden dan wakil presiden (wapres) tidak jelas dan mengambang. Jika wapres tidak mendapatkan perintah untuk mengerjakan sesuatu dari presiden, relatif tidak ada yang bisa dilakukannya alias pasif selain menunggu presiden 'berbagai pekerjaan' dan memberi penugasan. Padahal, tugas seorang presiden luar biasa banyak. Akibatnya, seorang presiden sampai membuat blunder dengan tidak punya waktu membaca draf peraturan presiden terkait dengan fasilitas uang muka pembelian mobil dinas bagi pejabat yang akan 93

ditandatanganinya. Akhirnya, perpres yang telah ditandatangani itu dicabut kembali karena dianggap tidak 'lolos sensor' dan menuai kecaman publik. Sangat disayangkan, padahal di sampingnya berdiri seorang pembantunya bernama wapres yang sebenarnya bisa diberi tugas untuk melakukan 'last checking' atas setiap dokumen yang akan ditandatangani. Lalu sampai kapankah kondisi ini akan berlanjut? Wapres bukan ban serep Analogi yang sering muncul ialah wapres seolah ban serep. Sepanjang hayatnya, ketika ban utama di setiap sisi berputar dan melaju, ban serep hanya boleh tertidur, tersembunyi, dan tak terlihat di bawah jok kendaraan. Ban serep hanya akan digunakan jika salah satu ban meletus. Terlalu mubazir jika seorang wapres hanya diberi tugas-tugas seremonial menggantikan presiden, menjadi pendengar di sidang kabinet, atau menjadi pelaksana tugas presiden ketika melakukan lawatan ke luar negeri, yang sampai saat ini hanya tercatat sebanyak empat kali. Bagi saya, seorang wapres bukanlah ban serep, melainkan seorang navigator yang mendampingi sang pengemudi kendaraan setiap saat karena sifatnya melekat. Ia duduk bersama di samping sang presiden, bukan di kolong kendaraan. Presiden dan wapres merupakan satu kesatuan pasangan calon yang dipilih rakyat secara konstitusional. Karenanya, membiarkan wapres dalam kondisi 'idle' tanpa tugas pokok dan fungsi serta pelimpahan tugas yang jelas dari sang presiden ialah sesuatu yang perlu dievaluasi.

94

Prinsip yang tidak bisa ditawar ialah wapres pembantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Tidak ada tafsir lain atas norma Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 itu. Namun, bukan berarti semuanya harus diambil alih seorang presiden tanpa memberdayakan wapresnya, padahal di satu sisi sang presiden kewalahan karena banyaknya tugas. Secara ketatanegaraan, posisi wapres lebih tinggi daripada menteri, tetapi tidak melebihi presiden. Sering kali, ketika persoalan koordinasi antarkementerian dan kementerian koordinator tak selesai karena masing-masing bertahan dengan ego sektoral dan merasa memiliki kedudukan yang sama, wapres bisa muncul sebagai solusi menjadi penengah jika presiden berhalangan dan bisa diselesaikan dengan cepat, tentu atas arahan presiden. Transformasi wakil Mencari format kerja presiden dan wakil presiden memang tidak mudah, selalu ada kekhawatiran munculnya matahari kembar, dobel komando, atau yang mengerikan mengudeta presiden. Sebenarnya itu ilusi

dan

ketakutan

berlebihan

karena

secara

hukum

tidak

memungkinkan. Toh, konstitusi telah mengunci posisi wapres sebagai pembantu presiden dan presiden di era sistem presidensial tidak mudah dijatuhkan tanpa alasan konstitusional. Seorang wapres tidak berwenang menandatangani produk hukum apa pun, baik peraturan wapres atau keputusan wapres, apalagi peraturan yang lebih tinggi seperti UU (bersama DPR), perppu, dan peraturan pemerintah. Ia baru tampil sebagai 'presiden' tatkala Majelis Permusyawaratan Rakyat melantiknya sebagai pengganti jika presiden 95

mangkat, berhenti, atau berhalangan tetap. Meski berbeda level, sebenarnya kita bisa sedikit berkaca pada pola kerja menteri dan wakil menteri (wamen) dengan merujuk UU Kementerian Negara, atau Kepala Daerah dan Wakilnya mengacu ke UU Pemerintahan Daerah. Di dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wamen, tugas pokok wamen ialah membantu menteri dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kementerian dan membantu menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan kementerian. Tugas tersebut masih dirinci di pasal 2, misalnya melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, membantu menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan kementerian, dan melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan kementerian. Selain itu, mewakili menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan menteri dan melaksanakan tugas lain yang diberikan menteri. Tak perlu khawatir overlapping karena tugas itu telah dikunci pasal 1 yang mengatakan bahwa wamen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Pola serupa juga terlihat di dalam UU Pemda yang mengatur pola kerja kepala daerah dan wakilnya. Sang wakil memiliki rincian tugas, tetapi sepenuhnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Di era HM Soeharto, meski tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, format serupa sebenarnya diterapkan. Ketika mengumumkan pembentukan Kabinet Pembangunan II pada 27 Maret 1973, Wapres Sri Sultan Hamengku Buwono IX diberi dua tugas. 96

Pertama, tugas umum untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, tugas khusus untuk menampung dan memecahkan masalah di bidang kesejahteraan rakyat, serta melakukan pengawasan operasional pembangunan. Salah satu dokumen hukum resmi yang berhasil saya temukan dalam situs www.setkab.go.id ialah penunjukan wapres sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional 2015-2019. Model tugas seperti itu sebenarnya bisa dijadikan solusi sementara sembari menunggu selesainya RUU Lempres. Model itu baik karena sifatnya 'memberdayakan' wapres tanpa harus melanggar prinsip kesatuan pemerintahan. Presiden juga bisa dan perlu lebih sering memberikan tugas-tugas khusus lainnya kepada wapres dengan menandatangani keppres tersendiri. Di sisi lain, meski dari partai berbeda, loyalitas wapres juga harus tegak lurus kepada presiden dan negara seperti ungkapan Presiden Filipina Manuel L Quezon. "My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begin." Ini penting agar kita tak lagi melihat presiden sibuk berjibaku dan menjadi single fighter. Padahal, di seberang sana, tak jauh dari pelupuk mata Istana Negara Jalan Merdeka Utara, Istana Wapres di Jalan Merdeka Selatan berubah menjadi jalan sunyi karena sang wapres menunggu ajakan dan panggilan untuk berperang. Link:

http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/15304/Jalan-Sunyi-

Wakil-Presiden/2015/09/12

97

3. Harian Umum Republika Tanggal terbit

: Senin 12 Oktober 2015

Judul

: Merajut Rancangan KUHP “Khas Indonesia” Perjalanan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-

KUHP) akan menemui babak baru. Komisi III (Hukum, HAM, dan Keamanan) DPR RI mulai masa sidang I tahun 2015/2016 akan segera membahas materi tersebut. KUHP merupakan salah satu hukum dasar (basic laws) selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan agenda besar untuk ditata dari sistem hukum kolonial ke sistem hukum negara Republik Indonesia yang berdaulat. Keseriusan untuk melanjutkan pembahasan rancangan KUHP merupakan langkah konkret dan fase baru setelah berkali-kali inisiasi tersebut terkendala. Dalam catatan, upaya melakukan pembaruan hukum pidana sudah dilakukan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP nasional yang baru. Berbagai kegiatan dibuat untuk mempercepat pembahasan tersebut, tetapi konsep-konsepnya tidak pernah sampai pada kata final. Ironisnya, sumber KUHP kita yang berasal dari Belanda, sejak tahun 1980-an, Belanda sendiri sudah memperbaharui hukum pidana (criminal law reform) yang kemudian disusul dengan Prancis dan Jerman sejak 1970-an. Di saat negara sumber hukum pidana kita sudah melakukan pembaharuan, Indonesia sampai saat ini belum mampu melakukan pembaharuan hukum pidana. 98

Secara historis, KUHP sekarang adalah warisan dari Pemerintah Belanda (Wetboek van Strafrecht) yang mulai berlaku secara formal di seluruh wilayah Republik Indonesia pada 20 September 1958 hingga sekarang. Ini berarti hampir lebih lima dasawarsa kita belum mempunyai hukum pidana sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai filosofis dan sosiologis bangsa Indonesia. Padahal, perkembangan masyarakat jauh lebih cepat daripada aturan hukum itu sendiri. Selain itu, KUHP sekarang juga belum mengakomodasi beberapa hal penting. Pertama, dalam amendemen UUD 1945 sudah banyak mengandung isu-isu HAM. Kedua, berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan materi KUHP. Ketiga, banyaknya ratifikasi konvensi-konvensi internasional. Keempat, berbagai ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang bersifat lex specialis (hukum yang mengatur khusus). Kelima, eksistensi local wisdom seperti Qanun di Aceh, otonomi khusus di Papua dan Yogyakarta. Hal-hal tersebut semakin membuka mata dan hati kita bahwa perlu ada pembaharuan dalam KUHP nasional. Pembaharuan KUHP merupakan cita-cita lama bangsa ini untuk membentuk suatu kodifikasi dan unifikasi hukum yang sesuai dengan muatan nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis perjalanan bangsa ini. Secara filosofis, rancangan KUHP harus mampu mengadaptasi keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 99

Dari sisi yuridis, rancangan KUHP harus harmonis (tidak tumpang tindih) dengan peraturan perundang-undangan lain. Betapa pun baiknya sebuah materi perundang-undangan, jika tidak diimbangi dengan harmonisasi antar peraturan perundangan-undangan baik vertikal maupun horizontal maka materi hukum tersebut menjadi ambigu, tumpang-tindih, menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di masyarakat. Dari perspektif sosiologis, rancangan KUHP juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum, kepentingan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, perlindungan anak dan perempuan. Lebih dari itu semua, konsep restorative justice harus menjiwai dalam pemberian sanksi hukum di mana konsep tersebut lebih menekankan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Tentu kita tidak menginginkan kasus-kasus yang menyayat dan mengusik hati nurani kembali terulang, seperti Asyani, seorang nenek berusia 63 tahun yang miskin di Situbondo, diduga mencuri kayu jati divonis satu tahun penjara. Atau juga ada Minah, seorang nenek berusia 55 tahun di Banyumas, yang diduga mencuri tiga buah kakao dengan nominal kurang dari Rp 10 ribu divonis 1,5 bulan penjara. Kedua nenek tersebut sempat merasakan dinginnya jeruji penjara, padahal sejatinya mereka tidak melakukan kesalahan itu. 100

Di samping itu, kita tidak bisa menutup mata dengan banyaknya hukum yang masih hidup dalam masyarakat (the living law) serta nilainilai lokal dan adat kebiasaan (volkgeist) dan masih eksis dipertahankan. Ada sekitar 1.128 suku bangsa yang masih mempunyai sistem adatnya masing-masing.

Oleh

karena

itu,

rancangan

KUHP

wajib

mempertimbangkan antara hukum tertulis dan tidak tertulis (written and unwritten law), dan tak kalah pentingnya juga norma-norma agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Jika muatan-muatan tersebut menjadi pedoman, maka bangsa Indonesia akan mempunyai sebuah karya hukum pidana monumental yang meninggalkan kolonialisme menuju hukum negara yang berdaulat, modern karena sejajar dengan bangsa lain dan komprehensif tanpa meninggalkan kearifan lokal (khas Indonesia). Sebuah hukum dasar (basic laws) hasil jerih payah pikiran tunas-tunas terbaik bangsa yang menjadi rujukan utama setiap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Link:http://www.republika.co.id/berita/koran/opinikoran/15/10/12/nw3kwh10-merajut-rancangan-kuhp-khas-indonesia 4. Harian Umum Tribun Timur Tanggal terbit

: Kamis, 15 Oktober 2015

Judul

: Menantang Moralitas Pemimpin Kamis 9 Juli 2015, melalui ketok palu nyaring Mahkamah Konstitusi

(MK) telah membuat suatu putusan No. 42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 101

Walikota bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini menandakan bahwa MK mengamini mantan narapidana (mantan napi) untuk dapat mengikuti pemilihan kepala daerah; Gubernur, Bupati dan Walikota dengan syarat calon mantan narapidana tersebut secara terbuka dan jujur menyampaikan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana (notoir feiten). Dengan kata lain jika penyampaian itu dilakukan, maka seorang mantan narapidana yang telah selesai menjalankan masa hukumannya, yang bersangkutan dapat langsung mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (elected officials) seperti Gubernur, Bupati dan Walikota. Lupa Beretika Bagi saya, putusan MK tersebut seakan-akan memberikan angin segar bagi para mantan narapidana untuk mencoba peruntungannya kembali maju sebagai calon kepala daerah. Bukan karena putusan MK yang memberikan legitimasi bagi mantan napi untuk mencalonkan kembali, tapi dari sisi nilai-nilai etika yang sering dilupakan dan bertentangan dengan hati nurani mayoritas masyarakat. Edward Moore Kennedy seorang senator senior Amerika Serikat yang juga adik bungsu dari mantan Presiden AS John F. Kennedy konon tidak pernah lolos dari pemilihan calon presiden Amerika Serikat hanya karena orang Amerika menilai dia tidak punya tanggung jawab. Alkisah, di suatu hari saat mobil yang ditumpangi bersama sekretarisnya jatuh ke

102

dalam sebuah danau, dia tidak berusaha menolong sekretarisnya yang tidak pandai berenang sehingga sekretaris itu mati tenggelam. Di sisi lain, rupanya kita perlu banyak belajar dari bangsa Jepang. Pengunduran diri sebagai bentuk dari rasa malu bagi pejabat publik yang tidak menjalankan amanahnya dengan baik bukanlah sesuatu yang tabu. Pengunduran diri dianggap sebagai suatu bentuk ksatria politik dan tanggung jawab moral yang dimiliki dalam karakter berpolitik negeri Sakura. Kita tentu sangat khawatir bila mantan napi kembali memimpin sebagai

kepala

daerah

yang

pada

saat

bersamaan

harus

mengkampanyekan gerakan anti korupsi di daerahnya padahal dia adalah mantan napi korupsi. Tentu buntutnya ada perasaan konflik batin antara yang dia kampanyekan dengan perbuatan korupsi yang pernah dilakukannya. Pelajaran yang dapat dipetik dari secuil cerita di atas, menggambarkan bahwa etika memiliki kedudukan paling tinggi sebagai barometer mencari pemimpin dalam Pilkada Serentak akhir tahun 2015 ini. Mantan narapidana sejatinya telah dianggap melakukan pelanggaran beretika dalam kehidupan sehingga dipandang tidak patut untuk mencalonkan kembali meskipun telah menjalani masa hukumannya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa sebenarnya telah mewanti-wanti bagi penyelenggara negara agar memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. 103

Moral di Atas Hukum Subtansi putusan MK tersebut sekilas tidak bermasalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yuridis yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim MK. Namun demikian, putusan MK menjadi semacam alarm bagi proses demokratisasi di Indonesia. Mengapa

demikian,

Pertama

karena

putusan

tersebut

tidak

mengakomodir sisi-sisi lain di luar nonhukum. Bukankah ada moralitas di atas hukum. Bukankah ada norma kepatutan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma agama yang menjadi penjaga dari norma hukum. Norma hukum memang norma yang dapat dipaksakan oleh penguasa atau pemerintah apabila dilanggar. Namun norma tersebut identik dengan moralitas di mana sesungguhnya esensi hukum adalah terkandungnya moralitas (quid leges sine moribushukum punya kekuatan jika dijiwai oleh moralitas). Kedua, dengan kondisi sosial yang sedang menjangkit masyarakat seperti politik uang (money politics) dan kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah, putusan tersebut justru bertendensi semakin melegitimasi sikap permisif masyarakat terhadap kejahatan dan yang lebih parah lagi budaya malu berbuat salah dan mengakui kesalahan yang pernah diperbuat telah hilang tanpa jejak dari bumi pertiwi ini. Namun di atas itu semua, dalam menyingkapi kondisi tersebut, rakyat tidak boleh dibebankan sepenuhnya. Sudah saatnya, partai politik memiliki tanggung jawab juga sebagai penyaring utama calon-calon kepala daerah. Partai politik merupakan “pabrik” dari calon pemimpin baik lokal maupun nasional. Politisi yang direkrut duduk sebagai pejabat publik mengemban tugas memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, 104

pembuat kebijakan/aturan perundangan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sudah semestinya, partai politik mencalonkan calon pemimpin yang berintegritas dan profesional dengan pola rekrutmen yang baik. Sayangnya, partai politik masih terkungkung dalam alam pragmatisme yang hanya mementingkan popularitas calon semata dengan tujuan asal menang dengan mengorbankan sendi norma kepatutan. Selama ini ada tiga indikator proses rekrutmen yang dilakukan partai politik untuk menjaring calon kepala daerah, yaitu: popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas. Ketiga faktor tersebut terkadang seringkali melupakan faktor kejujuran, moralitas, integritas, track record yang bersih, mengabdi pada kepentingan masyarakat dan yang lebih penting lagi adalah memiliki sifat kenegarawanan. Jika sikap pragmatisme tersebut masih dilakukan, maka sesungguhnya parpol tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Partai politik yang tetap mempertahankan mantan napi untuk maju sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada berarti komitmen pemberantasan korupsi dipertanyakan. Stigmanya korupsi belum dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan penyakit serius bangsa ini. Oleh karena itu, parpol harus menciptakan kompetisi yang sehat, sehingga mampu merekrut dan menyeleksi calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Partai politik harus mencalonkan calon pemimpin yang berintegritas dan profesional dengan pola rekrutmen yang baik. Proses tersebut harus berjalan berkesinambungan agar stock calon pemimpin yang baik tidak habis. 105

Link: http://makassar.tribunnews.com/2015/10/15/menantang-moralitaspemimpin 5. Harian Fajar Makassar Tanggal terbit

: 02 Oktober 2015

Judul

: Makassar, Leader atau Follower? Angka statistik hanyalah media bantu para pemangku kebijakan.

Semacam cermin bagi wajah sebuah kota, sudah elokkah atau justru buruk rupa. Dan 15 September 2015 lalu, Transparency International Indonesia (TII) kembali merilis Indeks Persepsi Korupsi kota-kota besar di Indonesia, termasuk Makassar. Survei lembaga yang berbasis di Berlin ini membawa sedikit kabar baik, Kota Makassar mendapat skor 48, peringkat 9 dari 11 kota yang disurvei. Meski progresnya tidak terlalu signifikan, skor tahun ini meningkat 2 basis poin dibandingkan tahun 2014 dengan skor posisi 46. Jika ditarik jauh lebih ke belakang, di tahun 2010, Makassar pernah menduduki posisi 47 dengan skor 3,97 (setara skor 4 karena ada perubahan metode dan pembulatan). Artinya, selama kurun waktu lima tahun, “hanya” ada perbaikan sebanyak kurang lebih 8 basis poin. Penelitian serupa sebenarnya juga pernah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini hasilnya lebih baik dimana Makassar meraih peringkat integritas daerah di tangga 19, dengan skor 7,00 di tahun 2013. Lima tahun sebelumnya, integritas daerah Makassar berada di peringkat 19, dengan skor 4,46. Meski ada perbaikan skor, tetapi di sisi peringkat mengalami stagnasi karena kota-kota lain juga berpacu menaikkan skornya dengan lebih signifikan. 106

Dari kacamata optimistis, kita selayaknya bersyukur karena ada perbaikan. Sebaliknya, dalam kacamata pesimistis, kita layak lapar prestasi dan bertanya mengapa tren perbaikannya cenderung rendah dan berjalan lambat. Mengapa misalnya peringkat dan skor Makassar masih kalah dengan kota Pare-Pare yang menduduki peringkat pertama dengan skor 7,71 Model Kepemimpinan Saat ini pendekatan paling ampuh untuk memberantas korupsi di seluruh dunia masih pada upaya untuk meningkatkan standar tata pemerintahan-Sistem Integritas Nasional (Jeremy Pope, 2008). Artinya, perbaikan sistem dari dalam menjadi kata kunci. Agar berhasil, maka partisipasi birokasi untuk berubah menjadi lebih baik menjadi satu keniscayaan. Maka, ketika pemimpin datang silih berganti, birokrasi yang kokoh dan baik tidak akan mengalami turbulensi. Ada banyak buku dan teori manajemen pemerintahan yang bisa diajarkan. Tetapi, mengelola sebuah daerah tidak hanya cukup dengan itu, melainkan juga harus dipadu dengan banyak aspek, misalnya soal model kepemimpinan, integritas dan strategi. Ada banyak model kepemimpinan, tetapi setidaknya ada dua prototype yang menarik untuk dijadikan media pembelajaran. Gubernur Ahok misalnya dengan model kepemimpinan keras dan tegasnya mampu memperlihatkan perubahan signifikan wajah Ibukota Jakarta. Ia seolah menjadi antiklimaks Jokowi, sosok kalem yang menjadi tandem sebelumnya. Dengan kewenangannya, Ahok “memaksakan” berbagai kebijakan-kebijakan positif dan pro rakyat, sampai dengan kocok 107

ulang jabatan di lingkungan pemprov DKI. Tak heran ia kebanjiran apresiasi dari masyarakat, namun sebaliknya memunculkan resistensi dari birokrasi yang dipimpinnya. Tentu tak semua, itu hanyalah respon status quo yang menolak perubahan. Padahal Ahok sudah menaikkan remunerasi jajarannya berkali lipat. Tapi entahlah, mungkin Ahok berhitung, waktu yang dimilikinya tak banyak lagi. Lain halnya dengan Ahok, Walikota Risma memimpin Surabaya dengan model yang lebih soft. Model kepemimpinan ala Risma ini memang membawa dampak perubahan yang lebih pelan tetapi lebih mampu menggerakkan gerbong birokrasi. Resistensi yang muncul dari birokrasi

lebih

sedikit,

karena

model

kebijakannya

yang

mengkombinasikan strategi bottom up dan top down. Tentu tantangan Walikota Risma lebih kecil karena ia memimpin kota Surabaya yang tidak lebih kompleks dari Jakarta. Tetapi apapun modelnya, itu hanyalah soal pilihan, yang terpenting adalah substansi perubahannya. Duplikasi Best Practises Sesungguhnya, praktik-praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola pemerintahan sudah mulai diterapkan di banyak daerah. Pada era otonomi daerah, model-model kebijakan top down dengan hanya mengandalkan direktif dari pemerintahan pusat saja tidak cukup. Tantangan makin kompleks, daerah juga dituntut untuk memunculkan inisiatif-inisiatif baru yang lebih menginspirasi. Kita dulu pernah memiliki Inpres tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi di tahun 2004 yang diturunkan menjadi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan

108

Korupsi. Namun seiring berjalannya waktu, relatif tidak ada pencapaian signifikan yang hadir. Tanpa ada Inpres atau regulasi lain. Surabaya misalnya, di bawah kepemimpinan Walikota Risma menerapkan layanan Surabaya Single Window. Dengan program ini, pelayanan publik menjadi lebih transparan, memiliki standar penyelesaian yang akurat, efisien serta ampuh memerangi pungutan liar karena berbasis teknologi. Di Jakarta, Gubernur Ahok meng-upload rekaman video seluruh rapat-rapat terkait anggaran ke dalam Youtube agar semua orang bisa memantau. Ia juga meluncurkan aplikasi berbasis android bernama qlue, yang bisa menjadi media interaksi dan evaluasi kinerja antara warga dengan pemerintah. Di Bandung, juga ada Walikota Ridwan Kamil menghentak dengan “Bandung Smart City” yang menonjol dengan ide-ide kreatifnya. Saya juga mendapat informasi, Makassar segera meluncurkan “Makassar Smart City” yang kabarnya lebih canggih dari yang dimiliki Bandung. Jika ini bisa terealisasi, Alhamdulillah dan apresiasi patut diberikan kepada pemerintah kota. Terobosan-terobosan inilah yang sebenarnya perlu diteladani. Terobosan seringkali diperlukan untuk memecahkan stagnasi, dengan inisiasi tanpa perlu instruksi. Tentu karakteristik dari masing-masing daerah tidak sama, tetapi selalu ada benang merah yang bisa ditarik, diadopsi dan diterapkan. Kita tak perlu jauh-jauh studi banding ke luar negeri untuk belajar, cukup ke kabupaten/kota tetangga. Jika tidak bisa menciptakan terobosan baru, maka selemahlemahnya ikhtiar adalah mengadopsi best practises yang sudah dilakukan kota tetangga. Meski tentu saja, pemerintah pusat seharusnya 109

menangkap inisiatif itu dan menjadikannya role model untuk diimplementasikan secara nasional. Meminjam istilah Rhenald Kasali, tantangan Makassar, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia timur, adalah mampu menjadi leader, bukan follower. Dalam analogi masa kini, Makassar harus bertransformasi menjadi Sultan Hasanuddin modern, yang menjadi leader bagi hadirnya good governance. Dengan kerja keras dan cerdas, Makassar pasti mampu mewujudkannya. Saya serius. 6. Harian Umum Tribun Makassar Judul

: Save Indonesia, Save Sulsel Awan gelap kembali menyelimuti Kota Daeng tercinta. Aparat kepolisian

melakukan

penggerebekan

di

Kampung

Sapiria,

Makassar.

Dalam

penggerebekan yang dilakukan oleh dua kompi anggota Brigade Mobil Polda Sulselbar, 38 orang yang diduga bandar dan pengedar narkoba diamankan. Profesinya bervariasi, dari ibu rumah tangga, mahasiswa pasca sarjana, karyawan sampai pengangguran. (Fajar Online 2/9). Sampai kapankah Sapiria lepas dari julukan “kampung narkoba?” Entahlah, tapi saya mempunyai mimpi dan keyakinan, suatu saat Sapiria bisa menjadi kampung bebas narkoba. Gunung Es Narkoba Bentangan fakta statistik peredaran dan penyalahgunaan narkoba sungguh membuat kita tak bisa tidur tenang. Orang terdekat, keluarga, kerabat dan bahkan anak-anak kita yang masih ingusan kini juga tak luput dari incaran bandar narkoba. Data United Nations Office on Drugs and Crime mencatat, di seluruh penjuru dunia saat ini terdapat 315 juta orang usia produktif atau berumur 15 sampai 65 tahun yang menjadi pengguna narkoba. 110

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) juga tak kalah mencengangkan. Setiap hari, ada 33 WNI atau 12.044 jiwa per tahun meregang nyawa karena narkoba. Angka prevalensi penyalahguna narkoba usia populasi 10-59 tahun mencapai 4 juta jiwa (2,18%). Total kerugian dari segi sosial ekonomi akibat narkoba menyentuh angka 63 triliun dan diperkirakan akan meningkat sekitar 2,3 kalinya menjadi 143 trilyun di tahun 2015. Dengan angka peredaran uang narkoba sekitar Rp.42,9 trilyun per tahun, bisnis haram ini akan terus menggoda siapapun. Statistik BNN juga menempatkan kampung halaman kita, Provinsi Sulsel ke dalam peringkat 13 secara nasional sebagai provinsi dengan prosentase prevalensi penyalahguna narkoba sebesar 2,08% atau sekitar 125,643 jiwa dari jumlah populasi 6,052,100 jiwa. Meski tahun 2014 mengalami penurunan satu peringkat, secara kuantitas jumlahnya justru semakin meningkat dari tahun 2011 sebesar 1.95% atau 124,444 jiwa dari jumlah populasi 6,386,310. Kita tidak akan pernah tahu berapa jumlah pasti peredaran narkoba di sekeliling kita. Saya meyakini, yang hadir di hadapan kita dalam bentuk angkaangka itu adalah fenomena gunung es. Puncak yang muncul di permukaan itu, menggambarkan teori piramida, semakin ke bawah semakin besar, menyimpan bom waktu yang siap meledak. Maka, kita tak boleh membiarkan lagi narkoba merenggut masa depan anak-anak kita. Tak ada pilihan lain, Indonesia dan Sulsel harus kita selamatkan! Dekriminalisasi Penyalahguna Rotasi Komjen Budi Waseso dari jabatan Kabareskrim menjadi Kepala BNN memberikan darah segar ke dalam tubuh BNN. Komjen Buwas sempat melontarkan wacana agar pengguna narkoba tidak direhabilitasi, tetapi tetap dipidana karena para bandar narkoba banyak berlindung di balik pasal

111

pengguna. Ya, Komjen Buwas memang harus “buas” jika berhadapan dengan bandar dan pengedar narkoba. Namun sebaliknya, jika berhadapan dengan korban penyalahgunaan narkoba, yang bertekad kuat ingin sembuh, yang rutin melaporkan diri kepada instansi terkait, yang rajin berobat, Komjen Buwas dituntut berlaku humanis, bak seorang dokter yang mengobati pasiennya. Konsep dekriminalisasi demikian sudah menjadi konsensus negara pasca diberlakukannya UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal ini menempatkan mereka sebagai pesakitan, yang harus disembuhkan. Pilihan memenjarakan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidaklah tepat. Mengirim orang sakit ke penjara tidak akan membuat mereka sembuh. Sebaliknya, kita hanya akan mempertemukan konsumen dan pasar narkotika di dalam jeruji penjara. Kita tentu masih ingat bagaimana Freddy Budiman justru membangun pabrik narkotika di Lapas Cipinang. Di seluruh Rutan dan Lapas Sulsel, data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Per

Agustus

2015

menunjukkan

statistik

antara

Bandar/pengedar dan pengguna tidak jauh berbeda. Penghuni berstatus pengedar berjumlah 567 berbanding 676 pengguna narkoba, belum lagi masih ada 13 anak-anak. Karenanya, sekali lagi, selama Lapas belum bersih dari peredaran narkoba dan belum tersedia sarana rehabilitasi yang baik, maka ide untuk memenjarakan pengguna narkoba harus kita simpan dahulu. Bukan Macan Kertas Di atas kertas, kerangka hukum dan strategi kita memberantas narkotika sudah sangat baik. Konvensi internasional sudah kita ratifikasi, beragam UU, PP, Pepres, Inpres, Peraturan Menteri sampai Peraturan Daerah sudah kita 112

produksi. Para pemimpin juga sudah berbusa-busa berbicara tentang bahaya narkoba. Tetapi yang terjadi, kita justru dihadapkan dengan realita semakin meningkatnya peredaran narkotika. Mungkinkah ada yang salah? Bisa jadi bukan kerangka hukum dan strateginya, tetapi karena kita semua membiarkan pemerintah bertarung sendirian di medan perang melawan gangster narkoba. Musuh semakin banyak, senjata dan modus pun semakin canggih. Padahal pasukan kita semakin berkurang karena sebagian telah tertembus suntikan zat terlarang. Belum lagi, munculnya pengkhianat yang memilih menyeberang garis demarkasi dan bergabung dalam barisan bandar. Tidak ada rumus tunggal dalam memberantas narkoba. Strategi penindakan, pencegahan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat yang didorong BNN harus kita eksekusi bersama-sama. Di sektor penindakan, hukuman yang setimpal dipadu dengan perampasan aset bandar narkotika wajib diakselerasi. Tidak boleh lagi ada obral remisi dan grasi untuk Bandar narkotika. Jika perlu, tempatkan mereka di Lapas super maximum security agar narkoba tak lagi leluasa beredar. Di sektor pencegahan, seluruh pemangku kepentingan harus turun tangan. Keluarga sebagai garda terdepan, wajib memberi pemahaman betapa berbahaya dan merusaknya narkoba. Di sekolah, kampus, komunitas warga, masjid, gereja, di setiap sudut kota dan dimanapun bisa, gaung bahaya narkoba harus selalu menggema. Lonceng pengingat harus ter-install dimana-mana, karena virus bujuk rayu pengedar narkoba siap menginfeksi kita semua. Di sektor rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, keberadaan panti rehabilitasi harus banyak dibangun. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh swasta, oleh masyarakat karena anggaran kita memiliki keterbatasan. Ini penting, karena masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang belum mendapatkan terapi penyembuhan di pusat direhabilitasi. 113

Akhirnya, semua strategi itu Insyaallah akan membawa dampak yang berarti jika dijalankan secara gotong royong. Pasti tidak mudah, tapi kita tak punya pilihan lain selain melawan, sebelum kita sendiri yang akan menjadi korban. (*)

7. Pidato Ilmiah Dies Natalis Univ Negeri Makassar ke-54 Judul

: Berlari Mengejar Ketertinggalan

Assalamualaikum, Warohmatullahi Wabarokatuh Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Yang terhormat: Gub Sulawesi Selatan, Rektor UNM, Yang Sangat Terpelajar Para Guru Besar UNM, Para Unsur Pimpinan Universitas, Fakultas dan Lembaga serta para undangan yang saya muliakan, Mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan karunia kepada kita semua. Setelah merayakan Idul Fitri 1436 Hijriyah, pada hari ini kita berkumpul bersama untuk merayakan Dies Natalis ke-54 Universitas Negeri Makassar dan sekaligus bersilaturahim diantara seluruh civitas akademika dan anggota masyarakat lainnya. Karena masih dalam bulan syawal, perkenankan saya mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri”, “Taqobbalallohu Minna Wa Minkum, Shiyamana wa Shiyamakum”, “Mohon Maaf Lahir dan Batin”. Hadirin yang saya hormati Founding fathers kita menginginkan bangsanya menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang unggul, bangsa yang bisa bersaing dengan 114

bangsa lain. Bahkan jauh sebelum kita merdeka sekalipun, Boedi Utomo, Ki Hajar Dewantara, Ibu Kita Kartini dan banyak lagi memeras keringat, pikiran dan air mata untuk memajukan dunia pendidikan kaumnya, bangsanya, semata demi memberi kehormatan kepada bangsanya dihadapan bangsa-bangsa lain khususnya penjajah Belanda. Mereka melakukan semua daya upaya itu didalam kondisi penuh keterbatasan. Tak ada komputer, internet, satelit, facebook, twitter, path dan berbagai sosial media seperti yang kita nikmati saat ini. Namun mereka dengan kesadaran penuh memahami urgensi pendidikan sebagai prasyarat majunya peradaban sebuah bangsa. Mereka sadar, pendidikan adalah kunci utama pembuka belenggu kebodohan yang membuat kita menjadi bangsa terjajah dalam rentang waktu ratusan tahun. Tongkat estafet itu kini telah beralih kepada kita semua, anak bangsa ini. Tanggung jawab mencerdaskan bangsa melekat kepada siapapun yang di dalam tubuhnya mengalir darah merah putih. Baik sebagai pendidik, maupun sebagai orang yang dididik. Baik sebagai guru dan dosen, ataupun sebagai mahasiswa dan murid. Roda waktu terus bergerak, tantangan yang dihadapi sekarang dengan dahulu telah jauh berbeda. Tak ada lagi pertarungan senjata jarak dekat seperti zaman revolusi dulu. Tak ada lagi pemuda berikat kepala mengendap-endap mendekati markas pasukan musuh dan menggorok leher penjaga gudang senjata. Peran itu kini dimainkan anak-anak kita di komputer bernama video game. Tantangan kita kini bernama pertarungan ekonom dan sumber daya dimana pendidikan adalah sumbu utamanya. Tak ada lagi batasan geografis sebuah bangsa alias borderless. Per Mulai 31 Desember 2015 115

mendatang atau beberapa pulan dari hari ini, kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai berlaku. Ini bukan hal yang sederhana bagi bangsa kita sebab akan memaksa kita untuk menerima sebuah konsekuensi sebuah kesepakatan disaat kita sebenarnya masih menyangsikan kesiapan kita dalam segala hal. Kesepakatan ini tak segan melindas siapa saja yang tidak siap. Lalu lintas barang, jasa dan orang bebas keluar masuk di seluruh anggota ASEAN. Di seluruh Negara ASEAN akan terjadi saling tukar tenaga kerja, tergantung siapa membutuhkan siapa, dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Proteksi negara mulai berkurang, hukum permintaan pasar yang bermain. Pada saat itulah kualitas sumber daya manusia menjadi kata kunci. Hadirin yang saya muliakan Hari ini, 54 tahun lalu atau tepatnya 1 Agustus 1961, di bawah kepemimpinan rektor pertama Profesor Arnold Mononoetoe hingga sekarang Profesor Arismunandar, Universitas Negeri Makassar yang dulunya bernama IKIP Ujung Pandang telah melahirkan puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu lulusan. Namun demikian, dibutuhkan lebih dari sekedar lulus cepat dan cumlaude untuk dapat bersaing dengan alumni universitas dalam dan luar negeri demi menjawab tantangan zaman tadi. Menurut data statistik Webometrics yang rutin melakukan pemeringkatan kampus di seluruh dunia, Universitas Negeri Makassar (UNM) berada di posisi 64 di Indonesia dan 5335 di dunia. Unhas di posisi 17 Indonesia dan 2564 dunia. Universitas terbaik di Indonesia saja seperti 116

Universitas Gadjah Mada, masih bertengger di peringkat 781 dunia. Data lain yang dikeluarkan World Economic Forum menunjukkan, indeks daya saing Indonesia di tahun 2014 masih bertengger di posisi 34 dunia, meski menunjukkan perbaikan 10 posisi dari tahun 2010. Indonesia jauh tertinggal dari Singapura yang menempati posisi 2, Malaysia di posisi 20 dan Thailand di posisi 31. Data Badan Pusat Statistik, secara nasional di tahun 2014 saja ada 495.143 pengangguran terdidik berstatus Sarjana dan 193.517 pengangguran berstatus Diploma, totalnya lebih dari setengah juta. Khusus di Sulawesi Selatan, pada 2014 terdapat total 176.912 orang pengangguran, termasuk diantaranya pengangguran terdidik.

Sedih

rasanya mendengar lebih dari 200 master lulusan luar negeri yang berasal dari Aceh kini berstatus pengangguran. Saya juga turut bersambung rasa, mengadvokasi teman-teman honorer K2 yang nasibnya kurang beruntung, yang telah sekian lama mengabdi dengan kesejahteraan yang memprihatinkan. Di tahun 2014, secara nasional ada 254.774 tenaga pendidik (42%) honorer K2 yang tengah memperjuangkan status sebagai PNS. Di luar K2, masih ada 85.000 orang guru honorer Sulsel dan 8.000 diantaranya berada di Makassar, yang kesejahteraannya membuat kita mengelus dada. Keringat mulia mereka hanya dihargai beberapa lembar uang ratusan ribu sebulan, jauh dari upah minimum buruh, apalagi sejahtera. Saya berharap cemas, apalagi dengan akan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN, sekolah berstandar internasional telah bermunculan di Indonesia. Mereka mempekerjakan guru-guru asing, karena bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa asing, bahasa 117

inggris, maupun bahasa mandarin. Jika guru-guru kita tidak siap bersaing, maka kita hanya akan jadi penonton di negeri sendiri. Bukankah ini bentuk lain dari penjajahan?. Bangsa kita harus terus bekerja keras karena statistik menunjukkan kita jauh tertinggal dari negara lain. Tak perlu jauh-jauh, Malaysia saja jumlah rasio doktornya mencapai 509 doktor per satu juta penduduk, Iran 1.410 orang doktor, dan Jepang 6.438 doktor. Sementara kita baru 120 doktor berbanding satu juta penduduk. Jumlah publikasi ilmiah peneliti kita di jurnal internasional juga tertinggal semakin menjauh. Menurut data SCIMAGO Journal Rank, sepanjang 2010-2014, publikasi ilmiah kita hanya berjumlah 19.865 atau berada diperingkat 52. Bandingkan dengan peringkat wahid Amerika Serikat dengan jumlah 2.504.141, dan Thailand yang jumlahnya hampir tiga kali lipat Indonesia yaitu 56.557 publikasi ilmiah atau berada diperingkat 40. Argumentasi bernada keluhan ini sebenarnya bisa kita pahami bersama. Dana riset kita kurang dari 1% GDP (Gross Domestic Product) APBN kita atau hanya 0,08% atau Rp 20 triliun per tahun. Sementara Malaysia sudah mencapai 0,63% dari GDP, Singapura 2,2%, dan Jepang 3,3% dari total GDP mereka. Padahal salah satu tujuan utama riset adalah penemuan baru yang menghasilkan hak paten. China menjadi negara kaya raya dengan jumlah pengajuan paten terbesar di dunia di tahun 2012 dengan 560.681 paten, lebih banyak daripada Jepang di angka 486.070 ataupun Amerika Serikat yang berjumlah 460.276. Bagaimana dengan Indonesia? Sekali lagi kita harus menundukkan kepala karena kita baru mampu menghasilkan 14 paten di tahun 2013

118

melalui Patent Cooperation Treaty (PCT). Kita masih kalah dengan negeri asal Si Ipin dan Upin yang mencapai 310 paten. Karena faktor sumber daya manusia itu pula maka penghargaan terhadap tenaga kerja di Indonesia masih rendah. Berdasarkan data dari Numbeo, gaji rata-rata per bulan buruh di Indonesia sebesar Rp 3,67 juta. Rata-rata, seluruh pegawai di Indonesia menerima gaji di kisaran Rp 2,5 juta-Rp 5 juta per bulan. Sementara bila menengok Malaysia, upah buruh rata-ratanya nyaris empat kali lipat lebih tinggi dari Indonesia. Pekerja di Malaysia rata-rata memperoleh gaji sebesar US$979,2 atau Rp 11,87 juta per bulan. Di antara 10 negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke delapan dengan gaji buruh terendah. Fenomena inilah yang membuat beberapa orang Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri enggan kembali ke Indonesia, kecuali atas desakan yang sangat jarang dan dengan beberapa alasan mendasar. Tenaga ahli Indonesia seperti profesi geologis, ahli perminyakan banyak yang memilih bekerja di perusahaan asing, yang terbanyak di Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura. Di perusahaan migas asing, mereka mendapat gaji hingga Rp 100 juta per bulan. Bahkan di Saudi, tenaga kerja Indonesia dgn kualifikasi yang sama digaji Rp 200 juta per bulan dan fasilitas lainnya. Semoga angka-angka yang saya sampaikan tadi bisa membuka mata kita, agar kita senantiasa menyadari bahwa kita harus terus berbenah. Pertanyaan reflektifnya kini adalah apa yang sudah kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini, khususnya di bidang pendidikan? Apa yang akan kita lakukan untuk mengejar ketertinggalan? Apakah ada yang salah dengan kebijakan pendidikan kita? 119

Hadirin yang saya hormati Ada beberapa persoalan pendidikan yang menjadi tantangan kita bersama. Pertama, persoalan paradigma dan sistem pendidikan kita. Saya menjadi bertanya-tanya, Finlandia, negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, meniadakan ujian dan pekerjaan rumah hingga usia mereka remaja. Finlandia juga menempatkan semua anak di kelas yang sama, baik anak pintar maupun kurang pintar sehingga tidak ada kelas akselerasi. Anak-anak juga memulai sekolah di usia 7 tahun, mereka menikmati masa kecilnya dengan bermain, bukan berjibaku dengan banyaknya mata pelajaran. Tetapi, dalam pengukuran standar internasional, anak-anak Finlandia ini memiliki kecerdasan yang sangat dekat dengan puncak ilmu pengetahuan, dalam membaca dan matematika. Di sisi lain, kita berlomba-lomba menjejalkan anak didik kita dengan beragam pelajaran. Pertanyaannya, apakah ada yang keliru dengan sistem pendidikan kita?. Kedua, soal kualitas pendidik kita, baik guru dan dosen. Per tahun 2015, menurut DIKTI, jumlah dosen kita yang bergelar doktor berjumlah 24.018 (12%), Master 118.832 (61%), dan Sarjana 35.196 (18%). Gelar itu penting namun bukan segala-galanya. Saya seolah tidak percaya, melihat pendidik yang kesulitan menyampaikan apa yang seharusnya dia elaborasi kepada anak didiknya. Bagaimana mereka bisa mencerdaskan anak didiknya jika dia sendiri masih kesulitan menerjemahkan sebuah cara pandang dan metodologi praktis ilmu pengetahuan menuju masa depan melalui mekanisme belajar mengajar dikelas. Upaya peningkatan kualitas pendidik kita baru saja menabrak tembok besar. Praktik jual beli ijazah, jual beli gelar akademik di depan dan di belakang nama 120

seseorang, kembali dibongkar. Orang lebih bangga dengan gelar mentereng dan berderet-deret, sementara substansi keilmuan kosong melompong. Gelar hanya digunakan sebagai syarat naik pangkat, naik jabatan dan naik gaji. Tapi saya haqqul yaqin, pendidik dan lulusan UNM tidak ada yang seperti itu. Ketiga, soal “budaya” di seputar dunia pendidikan kita seperti mencontek, tawuran, bocoran soal, jual beli nilai dan berbagai hal-hal negatif lainnya yang telah ada sejak anak didik kita masih seumur jagung. Saya juga hanya bisa menangis di dalam hati, di saat pemuda-pemudi lain memikirkan bagaimana cara manusia bisa eksis di kehidupan Bumi sekaligus melakukan lompatan dengan mencari kemungkinan kehidupan di planet lain, beberapa oknum adik-adik kita justru lebih sibuk dengan perkelahian dan tawuran. Mereka akrab dengan busur panah, bukan untuk mengusir penjajah, tetapi membidik tubuh sesama mahasiswa. Di saat pemuda bangsa lain sibuk membakar semangat belajarnya, oknum adik-adik kita justru membakar kampus, rumah belajar mereka sendiri. Sebagian anak-anak muda kita kini lebih sibuk menjadi generasi smartphone, ber-selfie ria, memainkan jarinya dengan aplikasi twitter, facebook, instagram, path, dan beragam social media lainnya, daripada berjibaku dengan penelitian. Saya bersedih, generasi muda kita sibuk antri berebut untuk menjadi pegawai negeri sipil. Padahal di luar sana, beragam profesi mulia telah menanti dengan tawaran remunerasi yang lebih baik pula. Profesor Eko Prasojo, mantan Wakil Menteri PAN didepan DPR pernah mengungkapkan komposisi pegawai negeri sipil di Indonesia sangatlah paradoks. PNS dengan keahlian tertentu atau tenaga 121

fungsional sangat sedikit. Di pelosok Nusantara, kekurangan tenaga medis dan guru, sangat mencolok sehingga menjadi problem. Sebaliknya, tenaga administrasi umum ada di mana-mana. Perbandingan antara jumlah PNS fungsional dan administrasi umum ibarat bumi dan langit. Jumlah tenaga fungsional, hanya 20 persen dari keseluruhan PNS yang jumlahnya sekitar 4,7 juta orang. Sebagian besar atau 80 persen PNS adalah tenaga administrasi umum, sehingga hal ini tidak layak dan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menurut Kemenpan, jumlah PNS saat ini dinilai masih kurang karena harus melayani 252 juta jiwa. Rasionya hanya 1,7% di bawah ratarata rasio PNS negara-negara Asia. Prosentase ini masih jauh di bawah negara lain, seperti Brunei Darussalam yang memiliki perbandingan 3% dan Singapura sekitar 2% antara PNS dan basis penduduknya. Meski memang, Indonesia tidak bisa dibandingkan juga dengan negara lain secara apple to apple. Karena kita juga harus mempertimbangkan geografis yang luas. Namun patut dicatat, belanja pegawai kita makin membengkak, mencapai Rp 820 triliun atau 40% dari APBN 2014 sebesar 2.019 triliun. Fenomena belanja pegawai ini sebenarnya mengganggu kesehatan APBN. Tapi faktanya sebagian anak muda kita enggan menjadi petani karena takut mengotori tangannya. Menjadi petani itu tidak keren karena tidak berdasi, PNS-lah yang dianggap bergengsi. Padahal bangsa kita adalah bangsa agraris, bangsa maritim. Sadarlah, bangsa lain sudah tinggal landas, sementara kita masih sibuk di landasan, mengutak-atik mesin pesawat sembari menyimpan keraguan apakah pesawat yang ditumpangi bisa terbang atau tidak. 122

Hadirin yang saya muliakan Saya berdiri di sini bukan untuk menghadirkan pesimisme. Justru sebaliknya, saya ingin menghadirkan optimisme di kalangan kita semua. Data-data yang saya sampaikan, semata-mata agar kita membuka mata dan segera menyingsingkan baju mengejar ketertinggalan. Saya percaya, kita semua yang hadir di sini baik alumni dan mahasiswa UNM pasti mampu bersaing. Namun tentu saja, semuanya tak semudah membalikkan tangan. Besi terbaik harus ditempa dengan panas yang luar biasa. Camkan betul-betul nasehat Imam Syafi’i, “…Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan.” Indonesia adalah kaya bibit sumber daya manusia unggul. Kita memiliki Nelson Tansu, seorang anak muda 32 tahun berstatus guru besar di Universitas Leigh, Amerika Serikat. Nelson berhasil menjadi penemu teknologi Nano, yang menjadi kunci bagi perkembangan sains dan rekayasa di masa depan. Penemuan-penemuannya bisa membuat lebih murah banyak hal, misalnya, mampu memberdayakan sinar laser dengan listrik superhemat. Sementara sinar laser biasanya perlu listrik 100 watt, di tangan Nelson cuma perlu 1,5 watt. Di Jepang, kita punya, Profesor muda bernama Khoirul Anwar yang menjadi penemu dan pemilik paten sistem telekomunikasi 4G, yang sehari-hari kita gunakan dalam perangkat komunikasi. Kita juga memiliki Profesor Ken Kawan Soetanto yang meraih gelar profesor dan empat doktor dari sejumlah universitas di Jepang dalam usia 37 tahun. Soetanto penemu konsep pendidikan tinggi "Soetanto Effect" di Negeri Sakura. Saya meyakini, sebenarnya UNM memiliki banyak alumni berprestasi di berbagai lini. Sayangnya, Ikatan Keluarga Alumni UNM belum punya 123

database alumninya berikut pencapaian-pencapaian mereka sebab ini penting untuk menjadi catatan sejarah UNM. Untuk berhasil, salah satu yang kita butuhkan adalah revolusi mental di segala bidang, termasuk di dunia pendidikan. Revolusi mental adalah kunci bagi keberhasilan menuju kesuksesan. Revolusi mental akan mempengaruhi gerak dan langkah kita, menuju kearah yang lebih baik karenanya menjadi hal yang tidak bisa ditunda-tunda. Lestarikanlah segala sesuatu yang memberi manfaat dan tinggalkanlah segala sesuatu yang menjadi mudharat. Luruskan niat dan segeralah memulai langkah pertama. Revolusi mental akan menuntun kita dalam mengambil jalan keluar dari kemelut dunia pendidikan kita. Khusus untuk UNM, revolusi mental bukanlah pilihan, tetapi suatu keharusan agar civitas akademika UNM mampu menghadapi tantangan zaman dan bersaing dengan alumni dari perguruan tinggi lain di Indonesia. Saya berharap UNM pada 5-10 tahun mendatang telah mencatatkan namanya pada ranking Universitas yang dirujuk oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Kita tidak boleh menertawakan mimpi, sebab mimpi akan membawa hati dan kakimu berlari. Akhirnya, jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Semoga kutipan semangat dari Thomas Alfa Edison ini mampu menambah spirit kita semua. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

124

BAB VIII PENUTUP Demikian laporan pertanggungjawaban tahunan ini disampaikan, mungkin apa yang saya tulis dalam laporan selama tahun sidang 2014-2015 ini hanyalah beberapa kegiatan saja, baik dalam situasi formal persidangan maupun dalam situasi nonformal di luar persidangan. Disamping itu, segala sesuatu yang tertuang dan apa yang saya kerjakan sebagai bagian dari tugastugas saya sebagai anggota Komisi III DPR, Panja KUHP, dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan masih belum layak untuk disebut sebagai sebuah ide yang luar biasa. Akan tetapi, seperti apapun pemikiran yang saya miliki sebagai salah seorang wakil rakyat yang sedang menjalankan amanah yang

telah

diberikan,

maka

menjadi

penting

bagi

saya

untuk

menyampaikannnya kepada khalayak, masyarakat, dan konstituen. Sedikitpun saya tidak pernah ada niatan untuk menyinggung siapapun dalam laporan ini, baik itu lembaga maupun perorangan, sehingga dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan maaf apabila ada yang tersinggung dengan tulisan ini. Saya menyampaikan laporan tahunan ini semangatnya adalah berbagi pengetahuan sekaligus sosialisasi dari apa yang telah saya lakukan. Di sisi lain, saya merasa perlu memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai apa yang telah dilakukan dan aspirasi apa yang telah saya teruskan dan perjuangkan hingga tingkat legislasi, penganggaran, sampai pada kontrol terhadap kebijakan tersebut. Saya sangat menyadari, bahwa tanpa dukungan masyarakat atau konstituen pada khususnya yang mau memberikan aspirasi, masukan, termasuk kritik kepada saya dan juga kepada semua wakil rakyat, saya merasa 125

masih belum bisa berbuat lebih banyak. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat luas atas apa pun pandangan yang langsung atau tidak langsung. Peran masyarakat sangat penting bagi saya dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

126

DOKUMENTASI KEGIATAN

Foto Bersama Narapidana di Lapas kelas IA Makassar

Akbar Faizal sedang memberikan pengarahan kepada narapidana

Menghadiri HUT Kab. Pangkep bersama Bupati

Menghadiri HUT Kab. Pangkep bersama Bupati

Sosialisasi 4 Pilar di Kafe Carlos Kota Pare-Pare

Sosialisasi 4 Pilar di Kafe Carlos Kota Pare-Pare

127

Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kel. Sompe Sabbangparu

Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kel. Sompe Sabbangparu

Koordinasi dengan jajaran Polres Maros

Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Bone

Memberi Kuliah Umum di Univ. Andi Djemma

Memberi Kuliah Umum di IAIN Palopo

128

Memberi Kuliah Umum di STIE Nobel Indonesia

Memberi Kuliah Umum di UIN Makassar

Mengunjungi Lapas Nusakambangan

Mengunjungi Lapas Nusakambangan

Menjadi Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan

Menjadi Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan

129

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -------------------------------------------------

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERSEORANGAN ANGGOTA DPR RI MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2014 – 2015 A.

PENDAHULUAN 1. Dasar Kunjungan Kerja Kunjungan kerja perseorangan Anggota DPR RI masa reses persidangan I tahun sidang 2014 – 2015 didasarkan pada: a. Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor: KU.03/11298/DPR RI/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Permohonan Jadwal Kegiatan Reses Masa Sidang Tahun 2014 – 2015. (surat terlampir) b. Surat Tugas Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : F-Nasdem.034/DPR-RI/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Penugasan Kunjungan Kerja Perorangan Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPR RI ke daerah pemilihan dalam rangka reses masa sidang I tahun 2014 – 2015, pada tanggal 12 – 20 130

Desember 2014, serta penugasan konsolidasi, kordinasi, konsultasi dengan DPRD Fraksi Partai NasDem, para pejabat daerah, mitra kerja komisi, masyarakat, dan anggota keluarga besar Partai NasDem DPD dan DPC. 2. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja Maksud dan tujuan dari kunjungan kerja perseorangan Anggota DPR RI Masa Reses Persidangan I Tahun Sidang 2014 – 2015 adalah: a. Sosisalisasi 4 Pilar yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. b. Sosialisasi tentang tugas, fungsi dan kewenangan Anggota DPR RI, utamanya terkait dengan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, serta berbagai kegiatan yang ada di lingkungan DPR RI. c. Penyerapan aspirasi dan sosialisasi Berkaiatan dengan tugas komisi III di bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia. d. Penyerapan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, pengurus partai, LSM, buruh, petani, peternak, wiraswasta dan lain – lain. e. Sosialisasi program legislasi nasional 2014 dan kebijakan – kebijakan lainnya yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah. f. Sosialisasi kegiatan, program kerja dan kebijakan Partai Nasional Demokrat (NasDem). 131

g. Silaturahmi Anggota DPR RI dengan konstituen di daerah dalam

rangka

membangun

kembali

kepercayaan

masyarakat kepada anggota DPR RI. h. Konsolidasi Anggota DPR RI dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Fraksi Partai PasDem untuk membangun sinergis dalam rangka meningkatkan elektabilitas Partai NasDem. i. Komunikasi intensif dengan para Pejabat Daerah, mitra kerja komisi III, masyarakat dan anggota keluarga besar Partai NasDem DPD dan DPC. 3. Daerah Kunjungan Kerja Daerah kunjungan kerja meliputi daerah pemilihan Sulawesi Selatan II, khususnya di kabupaten Maros, Pangkep, dan kabupaten Wajo. Pengaturan kunjungan kerja dilaksanakan sesuai dengan petunjuk penugasan dengan dengan melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi pemerintah/dinas, perangkat desa dan pimpinan Partai NasDem setempat. 4. Jadwal Kegiatan Kunjungan kerja perseorangan dilakukan selama 9 (Sembilan) hari di daerah kunjungan yang berbeda, dengan rincian kegiatan sebagai berikut (bukti absensi, cap dan tandatangan terlampir dalam laporan ini:

132

NO 1

HARI/ ANGGAL/ TEMPAT KEGIATAN Jumat, 12 Desember 2014. Pertemuan dilaksanakan di salah satu rumah penduduk di Kelurahan Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros.

2

Sabtu, 13 Desember 2014. Pertemuan dilaksanakan di salah satu rumah penduduk di Desa Mattoanging, Kec. Bantimurung, Kabupaten Maros.

3

Minggu, 14 Desember 2014. Pertemuan dilaksanakan di salah satu rumah penduduk di Pasar Panjalingang, Kel. Bontoa, Kec. Bontoa, Kabupaten Maros. Senin, 15 Desember 2014. Pertemuan dilaksanakan di salah satu rumah penduduk di Kabupaten Pangkep

4

5

Selasa, 16 Desember 2014. Pertemuan dilaksanakan di salah satu rumah penduduk di Kabupaten Pangkep

6

Rabu, 17 Desember 2014. Pertemuan dilaksanakan di salah satu rumah penduduk di Kabupaten Pangkep 133

KETERANGAN Kunjungan silaturahmi, penyerapan aspirasi dan sosialisasi dengan masyarakat, mahasiswa, LSM, yang dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Maros. Kunjungan silaturahmi, penyerapan aspirasi dan sosialisasi dengan petani, yang dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Maros, Camat, lurah, kepala desa, kepolisian dan Babinsa. Kunjungan silaturahmi, penyerapan aspirasi dan sosialisasi dengan msyarakat pasar panjalingang, pedagang/penjual di pasar, wiraswasta, petani, nelayan. Kunjungan silaturahmi, penyerapan aspirasi dan sosialisasi dengan masyarakat, pegawai tenaga honorer yang dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Maros. Kunjungan silaturahmi, penyerapan aspirasi dan sosialisasi dengan simpatisan NasDem, Pengurus DPC Kabupaten Pangkep Kunjungan silaturahmi, penyerapan aspirasi dan sosialisasi dengan petani, yang dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Maros,

7

Kamis, 18 Desember 2014. Pertemuan dilaksanakan di salah satu rumah penduduk di Kabupaten Wajo.

8

Jumat, 19 Desember 2014. Pertemuan dilaksanakan di salah satu rumah penduduk di Kabupaten Wajo

9

Sabtu, 20 Desember 2014. Pertemuan dilaksanakan di salah satu rumah penduduk di Kabupaten Wajo

Camat, lurah, kepala desa, kepolisian dan Babinsa. Kunjungan silaturahmi, penyerapan aspirasi dan sosialisasi dengan masyarakat, tenaga honorer, mahasiswa. Kunjungan silaturahmi, penyerapan aspirasi dan sosialisasi dengan simpatisan NasDem, Pengurus DPC Kabupaten Pangkep. Kunjungan silaturahmi, penyerapan aspirasi dan sosialisasi dengan petani, yang dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Maros, Camat, lurah, kepala desa, kepolisian dan Babinsa.

II. ISI LAPORAN (HASIL KUNJUNGAN KERJA) A. Identifikasi Permasalahan Daerah Berdasarkan Hasil Kunjungan kerja yang dilakukan selama 9 (Sembilan) hari, telah ditemukan beberapa permasalahan di masyarakat yang meliputi bidang pelayanan publik, pertanian, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta kepegawaian khususnya tenaga honorer. Adapun identifikasi permasalahannya sebagai berikut: 1. Masih rendahnya penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini disebabkan karena dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik masih menemui kendala, diantaranya yaitu : 134

a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bidang layanan publik b. Kurang terjalinnya koordinasi unit kerja pelayanan c. Lemahnya pengawasan di bidang layanan publik d. Unit layanan/ SKPD bidang layanan publik belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP) e. Belum ada regulasi internal yang dapat dijadikan acuan 2. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada petani, khususnya terkait dengan infrastruktur

pertanian.

Kurang

memadainya

infrastruktur

pertanian menyebabkan produktifitas pertanian menurun. Di beberapa desa yang dikunjungi terdapat beberapa kendala para petani dalam menjalankan aktifitas pertaniannya, diantaranya : a. Rusaknya Jalan tani yang umumnya digunakan sebagai transportasi angkut hasil pertanian. b. Kurang optimalnya fungsi irigasi (saluran air) sehingga mengganggu lahan pertanian seluas 200 H. c. Tidak tersedianya tempat khusus untuk penjemuran padi d. Tidak ada mesin pemotong padi sehingga petani terpaksa mengangkut padinya ke kabupaten lain. Dampak dari tidak

tersedianya

fasilitas

pertanian

tersebut

menyebabkan biaya produksi semakin tinggi. 3. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait perbendaan manfaat penggunaan pupuk kimia dengan pupuk organik. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hal tersebut menyulitkan masyarakat untuk 135

memasarkan produk pupuk organik yang diproduksi oleh usaha kecil yang dibangun oleh sebagian masyarakat di dearah. 4. Besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dibanding dengan ketersediaan dana yang ada sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten harus merumuskan program/kegiatan yang menjadi prioritas

pembangunan.

Di

samping

itu

beberapa

program/kegiatan sektoral lainnya diusulkan melalui pembiayaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan maupun melalui APBN. 5. Kurangnya kordinasi antar stakeholder di daerah dalam memberikan dukungan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sarana dan prasarana di daerah kurang mendapat perhatian. 6. Rendahnya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit di daerah. Pihak rumah sakit memberikan perlakuan atau pelayanan yang kurang adil kepada pasien yang mampu dan kurang mampu. 7. Tingginya angka pengangguran, selain disebabkan karena kurangnya lapangan kerja yang tersedia, juga disebabkan kurangnya daya saing sehingga belum tertampungnya angkatan kerja pada lapangan kerja yang tersedia. 8. Belum ada kejelasan nasib tenaga honorer baik yang sudah dinyatakan lulus pada ujian tahun 2013 maupun nasib tenaga honorer yang belum terangkat. Para tenaga honorer panik dengan adanya kebijakan pusat yang ingin menganulir pengangkatan tenaga honorer di daerah. Para tenaga honorer berharap ada tindak lanjut dari pemerintah pusat dan daerah terkait pengangkatan tenaga honorer yang jumlahnya tidak sedikit. 136

9. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana masih banyak masyarakat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara amanat UUD 1945 mengharuskan bahwa kekayaan yang ada di negeri Indonesia harus digunakan sebesar– besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sehingga masyarakat mengharapkan peran aktif dan inovatif dari pemerintah untuk segera mengentaskan kemiskinan dengan berbagai terobosan yang akan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat. B. Penyelesaian Masalah Berangkat dari identifikasi permasalahan daerah yang telah temukan di lapangan, maka jalan keluar yang dapat ditempuh dari penyelesaian masalah tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di masyarakat, Pemerintah Daerah harus menempuh langkah–langkah strategis untuk menyikapi kendala–kendala yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu: a. Menyusun regulasi internal (Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur) sebagai acuan dasar pelaksanaan pelayanan publik secara terpadu. b. Menambah dan melengkapi sarana dan prasarana pendukung bidang pelayanan publik. c. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal unit kerja yang terkait dengan pelayanan publik. d. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik. 137

e. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan pedoman penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP). 2. Dalam upaya menjangkau dan memenuhi kebutuhan saranan dan prasaranan para petani, pemerintah daerah harus memaksimalkan

koordinasi

dalam

perencanaan

dan

pelaksanaan pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan : a. Rapat koordinasi mengenai evaluasi atas RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota, sehingga menjadi selaras dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD Provinsi dan kebijakan nasional. b. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) baik dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD maupun dalam penyusunan RKPD dengan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan. c. Melaksanakan pembangunan secara bersama–sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Terkait dengan perencanaan pembangunan dan anggaran pembangunan yang tersedia, Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten harus saling berkordinasi dalam menetapkan program pembangunan baik jangka pendek atau jangka panjang. Pengalokasian anggran baik APBN maupun APBD harus tepat sasaran sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Untuk memaksimalkan dukungan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah

138

beserta

stakeholder

yang

berkepentingan

harus

meningkatkan kordinasi dan konsolidasi. 4. Terhadap permasalahan kurangnya minat para petani menggunakan pupuk organik, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para petani tentang manfaat pupuk organik dan pupuk kimia sehingga petani dapat memahami manfaat keduanya. Kegiatan seperti ini sekaligus bentuk dukungan kepada usaha kecil yang bergerak dalam produksi pupuk organik. Untuk lebih memaksimalkan peran pemerintah daerah, diharapkan pemerintah dapat membuka jalan bagi para kelompok usaha dalam memasarkan produk pupuk organik. 5. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,

pihak

rumah

sakit

harus

memperbaiki

manajemen rumah sakit, utamanya terkait dengan standar kompetensi jabatan dan standar kinerja, standar pelayanan kesehatan, penempatan tenaga medis maupun perawat secara profesional, pembinaan karier dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan reformasi mental para tenaga media dalam memperlakukan pasien secara manusiawi. Jika semua hal tersebut diperbaiki maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. 6. Terkait dengan angka pengangguran yang terus meningkat, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya menyerap tenaga kerja dan

139

memperbaiki standar kualitas sumber daya manusia. Adapun langkah–langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu : a. Pemerintah daerah harus meningkat PAD untuk membangun

sektor–sektor

produktif

yang

dapat

membuka lapangan kerja baru. b. Pemerintah daerah harus mengundang para investor agar bersedia menanamkan sahamnya di daerah. Dengan demikian akan menciptakan lapangan kerja baru. c. Pemerintah daerah harus mempu melahirkan wirausaha muda, dengan memberi fasilitas yang memudahkan untuk membuka usaha kecil, misalnya dengan membantu modal usaha. d. Memberikan pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon pekerja agar memiliki daya saing tinggi. 7. Terhadap penyelesaian tenaga honorer, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus kepada tenaga honorer, utamanya yang sudah diluluskan pada ujian tahun 2013 dan tenaga honorer yang sudah tercatat di database. Langkah yang harus ditempuh pemerintah bukan dengan menganulir pengangkatan tenaga honorer di daerah tetapi dengan melakukan pengangkatan tenaga honorer secara bertahap. Hal lain yang harus dilakukan pemerintah pusat daerah adalah melakukan moratorium penerimaan PNS dan tenaga honorer baru baik di instansi pusat maupun di daerah.

140

8. Pemerintah harus dapat membuat dan mengimplementasi program–program pemerintah yang konkrit dan berdampak langsung untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, misalnya program perluasan lapangan kerja, program

kesejahteraan

petani

dan

buruh,

program

pendidikan, program kesehatan dan program kesejahteraan lainnya. Namun demikian perlu juga ada kontrol yang ketat dalam implementasi pelaksanaan program pemerintah tersebut, jangan sampai ada celah terjadinya KKN yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. C. Peran yang Diharapkan Masyarakat kepada Anggota DPR RI Adapun peran yang diharapkan harus dilakukan oleh Anggota DPR RI dari hasil kunjungan kerja perorangan: 1. Anggota DPR harus lebih memaksimalkan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Dalam konteks legislasi, diharapkan pembuatan undang–undang dapat memenuhi target program legislasi nasional. Dalam hal pengawasan, diharapkan DPR lebih memaksimal dan mengevaluasi setiap kinerja pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya memaksimalkan pelayan publik kepada masyarakat. Sedangkan dalam fungsi anggaran, diharap DPR RI mampu menyusun rencana APBN yang disesuaikan dengan program–program strategis di pusat dan di daerah. 2. Perlu adanya optimalisasi perencanaan anggaran beserta evaluasinya, terutama harus lebih menekankan pada kepentingan rakyat kecil dan lebih mendorong roda perekonomian di level 141

menengah ke bawah. Perlu adanya kontrol yang ketat oleh DPR kepada Pemerintah berkaitan dengan kondisi hutang Negara yang jumlahnya sangat besar. Jangan lagi ada penambahan hutang yang justru akan membebani APBN dan mengakibatkan energi kita habis untuk membayar hutang, bukan untuk program– program pro rakyat. 3. Anggota DPR RI harus optimal memainkan peran DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat. DPR RI harus mendengarkan dan melaksanakan amanat dan aspirasi dari rakyat karena hakekat dari keberadaan Anggita DPR RI adalah perwakilan dari aspirasi rakyta, bukan perwakilan dari partai atau golongan tertentu da kekuasaan. 4. Anggota DPR RI harus mampu menjadi mediasi yang efektif antara kepentingan pusat dan daerah, dan antara kepentingan rakyat dan pemerintah. D. Peran yang Diharapkan Masyarakat kepada Fraksi Partai NasDem DPR RI Masyarakat berharap ada terobosan yang dapat dilakukan partai NasDem melalui pintu Fraksi NasDem, diantaranya adalah: 1. Sebagai partai baru dalam kanca politik nasional, Parti NasDem diharapkan mampu membangun citra politiknya di masyarakat dengan menguatkan kinerja fraksi partai NasDem, mendorong regulasi dan program–program yang pro rakyat. 2. Fraksi Partai NasDem harus menjadi motor perjuangan rakyat dalam berbagai bidang, utamanya sosial, politik, hukum, ekonomi, 142

kesehatan, lingkungan, pemberdayaan SDM dan SDA, dan bidang–bidang lain yang menjadi kosentasi pemerintah. Olehnya karena itu fraksi partai NasDem perlu melakukan pengkajian terhadap isu–isu yang berhubungan dengan kepentingan dan kbutuhan mendasar rakyat. 3. Konstituen partai NasDem berharap agar peran fraksi partai NasDem dapat lebih ditingkatkan dengan mendorong para anggota DPR RI fraksi NasDem untuk lebih meningkat kinerja di DPR Ri dan lebih banyak terjun ke daerah–daerah terutama dalam menyerap aspirasi konstituen sehingga mekanisme perwakilan rakyat lebih membumi. 4. Partai NasDem sebagai partai nasionalis harus menjadi wadah pemersatu bagi semua kepentingan dan golongan masyarakat. Partai NasDem harus hadir sebagai partai yang modern, energik, tanggap dan peka terhadap persoalan dan nasib rakyat.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan informasi, data dan masukan di atas, maka ada beberapa Kesimpulan dan Rekomendasi yang perlu dicatat, yaitu: 1. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diharapkan memaksimalkan kinerja dalam memaksimalkan program–program kesejahteraan rakyat. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten juga harus lebih banyak turun ke masyarakat agar bisa melihat langsung apa yang menjadi kendala dan permasalahan rakyat. 143

2. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, diharapkan agar Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten memaksimalkan hasil Musrembang dan benar–benar memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat hingga ke tingkat desa dan hasil Musrembang nantinya dapat mengikat anggaran APBN. Disamping itu diharapkan agar penggunaan anggaran desa yang mencapai Rp. 500 juta – 1 milyar pertahun untuk setiap desa dapat dikelola, dimanfaatkan dan dialokasikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 3. Perlu adanya koordinasi antar Anggota DPR RI fraksi partai NasDem dalam rangka menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di tingkat parlemen, mengingat kader partai yang ditempatkan di alat kelengkapan dewan terbatas, sementara aspirasi masyarakat beragam dan bervariasi, baik itu dalam bidang hukum, HAM, kesehatan, dalam negeri, pertanian dan lain–lain. 4. Agar kegiatan Reses Anggota DPR RI ini dapat berjalan lebih optimal, maka disarankan agar Anggota DPR RI fraksi partai NasDem dapat berkolaborasi

dengan

Aggota

DPRD

Provinsi

dan

DPRD

Kota/Kabupaten dari fraksi partai NasDem di daerah pemilihan yang sama. Dengan melakukan kunjungan secara bersamaan di tempat dan waktu yang sama sesuai dengan daerah pemilihannya masing– masing, diharapkan dapat membuat hasil kunjungan kerja perorangan lebih sinergis.

144

LAPORAN KEGIATAN RESES PERORANGAN ANGGOTA DPR RI FRAKSI PARTAI NASDEM MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2014-2015

NAMA ANGGOTA NO. ANGGOTA I.

: Drs. Akbar Faizal, M.Si : A-33

PENDAHULUAN A. Dasar Kegiatan Reses Kunjungan kerja perseorangan Anggota DPR RI masa reses persidangan II tahun sidang 2014 – 2015 didasarkan pada: 1. Pelaksanaan tugas dan kewajiban seorang anggota dewan dalam perannya sebagai wakil rakyat sesuai dengan amanat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3) Pasal 108 dan Pasal 161 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. DPR/DPRD mempunyai fungsi: a) legislasi; b) anggaran; dan c) pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat; 3. Sebagai wakil rakyat, setiap anggota dewan terkait dengan sumpahnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 UU MD 3, 104, 157, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain menyebutkan: “.....bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NKRI”; 145

4. Selanjutnya Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD 3, 108 dan 161 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di antaranya yang terkait dengan rakyat diwakilinya, sebagai berikut: e) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; 5. Surat Tugas Fraksi Partai NasDem DPR RI Nomor: F-NasDem. 112/DPR-RI/II/2015 yang memberikan instruksi kepada anggota DPR RI untuk melakukan: a) Konsolidasi anggota DPR RI dengan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Fraksi Partai NasDem, serta pengurus struktur Partai NasDem di tingkat DPW, DPD dan DPC dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat, untuk meningkatkan elektabilitas Partai NasDem; b) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, mitra kerja Komisi dan masyarakat daerah setempat guna melakukan penyerapan aspirasi masyarakat; c) Penugasan

konsolidasi,

komunikasi

dan

koordinasi

dilaksanakan selama reses Masa Persidangan II (dua) Tahun Sidang 2014-2015 yang dimulai dari tanggal 19 Februari 2015 s/d 22 Maret 2015.

146

B. Ruang Lingkup Ruang lingkup yang disampaikan dalam reses kali ini adalah terkait dengan

permasalahan

bidang

penegakan

hukum,

birokrasi

pemerintah daerah, pemilu kepala daerah, dan potensi pertanian. C. Jadwal Kegiatan No 1.

Tgl/Bln/Thn/ 27 2015

Uraian Pertemuan/Kegiatan

Februari Lapas Kelas I A Makassar merupakan Lapas yang berada di bawah Kanwil Sulawesi Selatan. Pemilihan Lapas Kelas I A ke Makassar dipilih karena Lapas ini merupakan Lapas terbanyak dalam hal kapasitas penampungan para narapidana berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI per bulan Maret 2015.

2.

28 2015

Februari Saya bertemu dengan Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Anton Setiadji untuk berbincang terkait dengan keamananan kota Makassar khususnya dari maraknya begal motor. Saya meminta kepada seluruh jajaran di Kepolisian untuk selalu memberikan rasa nyaman dan kondusif bagi masyarakat luas. Di samping itu, Walikota Makassar baru saja membentuk Satgas di 14 kecamatan di 147

Makassar. Satgas terdiri dari warga Makassar, LSM, dan unsur kepemudaan. Satgas bertugas tiap hari dan berpatroli sepanjang malam untuk membantu pihak keamanan yakni polisi dalam memberantas kejahatan pada saat malam hari. 3.

01 Maret 2015

Saya menghadiri Hari Ulang Tahun Kab. Pangkep ke 55. Acara tersebut dibarengi dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada seluruh stakeholders yang ada di Kab. Pangkep. Acara dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati, Kapolda dan para pejabat di lingkungan Kab. Pangkep, seluruh perwakilan Camat dan Lurah serta masyarakat luas. RDP yang dibarengi dengan HUT Kab. Pangkep ini penting dilakukan karena dilakukan pada saat yang tepat di mana seluruh stakeholders hadir pada acara tersebut.

4.

02 Maret 2015

Penyerapan aspirasi masyarakat dan sosialisasi 4 pilar di Kota Pare-Pare. Acara ini dihadiri oleh pejabat daerah setempat, wartawan, LSM dan masyarakat luas. Acara mendapat respon yang beragam dari peserta yang hadir. Sejumlah peserta menanyakan perkembangan dinamika dari 148

kasus polemik antara KPK – Polri, kasus hukum pimpinan KPK seperti Abraham Samad dan Bambang Widjojanto serta sejumlah kasus hukum di Pare-Pare. 5.

03 Maret 2015

Kunjungan Reses di Desa Maninang Pajo Wajo Di

Desa

Maninang

Pajo

mayoritas

penduduk setempat bermata pencarian sebagai petani. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa ada bantuan dari Kementerian Pertanian berupa alat traktor, pupuk dan bibit. Bantuan ini sudah diproses di Kementerian Pertanian dan menunggu konfirmasi jumlah bantuan yang diberikan untuk kelompok tani. Akan tetapi sifat bantuan ini terbatas jumlahnya. Bagi keolompok tani yang sudah mendapat traktor, tidak lagi mendapat pupuk atau bibit dan begitu sebaliknya. 6.

04 Maret 2015

Kunjungan

Reses

di

Kel.

Sompe

Sabbangparu Acara ini dihadiri oleh pejabat daerah setempat, guru-guru, pegawai Kelurahan, pegawai Kecamatan, wartawan, LSM dan masyarakat luas. Acara mendapat respon yang beragam dari peserta yang hadir. 149

Beberapa aspirasi yang mereka sampaikan berkaitan dengan kondisi jalan, jembatan, dan infrastruktur desa. 7.

05 Maret 2015

Kunjungan Reses di Desa Galung Kec. Appanang Dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada masyarakat yang hadir hal-hal sebagai berikut: a. Jika ada masyarakat setempat yang diperlakukan tidak adil oleh aparat penegak

hukum,

maka

laporkan

kejadian tersebut kepada pejabat setempat. b. Ada

dana

Kementerian

bantuan Desa

desa

dan

di

Daerah

Tertinggal diperuntukkan desa-desa yang pantas menerima dan program ini telah masuk ke dalam prioritas yang akan diberikan. Khusus untuk desa Galung

Kel.

Appanang

akan

mendapatkan bantuan sebanyak 10 desa. Sebagaimana diketauhi, saya adalah

salah

satu

orang

yang

menggolkan anggaran setiap satu desa akan mendapat bantuan 1, 4 M.

150

c. Saya meminta kepada Negara untuk melakukan diskresi dalam penegakan hukum. Hukum harus berhenti apabila berbenturan

dengan

orang

yang

diperlakukan secara tidak adil. d. Rezim Undang-undang Pemilukada sudah mengurangi tradisi politik dinasti sehingga ke depan tidak ada lagi politik dinasti khususnya di daerah-daerah. Alasannya sederhana, harus ada kesempatan yang sama bagi semua orang untuk menjadi pejabat publik. 8.

06 Maret 2015

Saya mengunjungi Polres Soppeng dalam rangkaian resesnya untuk bertemu dengan Kapolres Soppeng AKBP HM Sururi, SH. Saya meminta kepada seluruh jajaran di Polres

Soppeng

untuk

menjaga

profesionalitas dan imparsialitas dalam penegakan hukum. Polisi tidak boleh terpengaruh dengan opini publik dalam menjalankan tugasnya.

II. ISI LAPORAN A. Identifikasi Potensi dan Masalah 151

1. Bidang hukum a. Di dalam lapas kelas I A Makassar, untuk sel narapidana anak dan wanita tempatnya belum layak. Belum ada sel khusus yang khusus untuk mereka. Saya menemukan anak masih tercampur di dalam sel orang dewasa begitupun dengan wanita. Bahkan ada narapidana wanita yang melahirkan di dalam sel umum dengan narapidana lainnya. b. Pemerintah Jokowi-JK tengah mempersiapkan sel khusus untuk penunggak pajak. Sel khusus yang diperuntukkan orang atau lembaga yang menghindar dari pajak ini akan ditempatkan di dalam lapas kelas I A Makassar. Oleh karena itu, persiapan khusus sel tersebut tengah dirampungkan. Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah tersebut disebut sebagai sanksi Gijzeling (Penyanderaan). 2. Bidang Pemerintahan Daerah a. Sebagai refleksi dari pemilihan anggota dewan atau anggota legislatif melalui partai politik yang telah dilaksanakan selama ini ternyata manfaatnya belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat masih dihadapi sulitnya menyalurkan aspirasi kepada anggota yang telah mereka pilih pada momen pemilihan anggota legislatif baik daerah maupun pusat. Dengan adanya kondisi tersebut, terbesit dalam isi sebagian hati masyarakat dibukanya kembali pemilihan anggota melalui jalur independen.

152

b. Terjadi polemik di kalangan masyarakat dengan adanya beberapa anggota DPRD Kota Pare-Pare yang setelah dilantik menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Ini membuat kepercayaan masyakarat semakin luntur karena wakil rakyatnya menjadi tersangka. c. Banyaknya bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk masyarakat di daerah tidak utuh diterima. d. Banyak

produk-produk

hukum

yang

dihasilkan

dari

pemerintah pusat tidak sesuai dengan kondisi daerah. Sebagai contohnya, pemilihan kepala desa yang masih banyak masalah. Salah satu ketentuan yang menjadi polemik adalah persyaratan untuk menjadi calon kepala desa harus berdomisili di desa tersebut selama satu tahun. Padahal, bagi masyarakat di desa ini bukan lamanya calon tersebut berdiam, akan tetapi kemampuan calon tersebut mengelola desa dengan baik. 3. Bidang Politik Hukum Nasional Dinamika yang terjadi di DPR sangat dinamis terlebih-lebih dengan konflik antara institusi KPK dengan Polri yang menghiasi berita nasional. Konflik antara dua intitusi penegak hukum makin menjadi-jadi terkait dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Titik kulminasinya, Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatasi polemik ini.

153

4. Bidang Pertanian dan Infrastruktur a. Desa Maniangpajo dan Sabbangparu mempunyai potensi pertanian cukup besar. Berdasarkan data dari pemerintah Kab. Wajo potensi bidang pertanian ini meliputi; padi sawah, padi ladang dan jagung, ketela pohon, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah dan kacang kedelai. Potensi ini masih belum dapat dimaksimalkan karena sebagian masyarakat masih terkendala alat untuk memanennya. b. Khusus desa Sabbangparu, tepatnya di desa Worongen sangat membutuhkan perbaikan dan penambahan jembatan atau jalan untuk memudahkan transportasi dari desa satu ke desa lainnya. Terlebih lagi, jembatan-jembatan yang sudah ada dirasakan oleh masyarakat sudah tidak layak untuk dilewati. Masyarakat di Sabbangparu sangat membutuhkan pemugaran dan penambahan jembatan atau jalan. c. Desa Sabbangparu masih terdapat banyak lahan tidur. Lahan tidur ini tidak pernah digarap oleh masyarakat ditambah tidak ada perhatian khusus dari pemerintah setempat. 5. Bidang Pendidikan Perwakilan guru dari SMPN I Sabbangparu mengajukan permohonan untuk merenovasi bangunan sekolah karena sudah lama tidak direnovasi. B. Pembahasan Harapan dan Rencana Tindak Lanjut 1. Bidang hukum

154

a. Lapas kelas I A Makassar merupakan salah satu lapas yang kelebihan kapasitas berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham per Maret 2015. Data Kapasitas Narapidana Lapas di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan No

Satker

Total

Kapasitas

1

LAPAS ANAK KELAS II A PARE-PARE

197

360

2

LAPAS KELAS I A MAKASSAR

789

740

3

LAPAS KELAS II A BULUKUMBA

165

300

4

LAPAS KELAS II A MAROS

170

202

5

LAPAS KELAS II A PALOPO

280

314

6

LAPAS KELAS II A WATAMPONE

357

450

7

LAPAS KELAS II B TAKALAR

197

250

8

LAPAS NARKOTIKA KELAS II A SUNGGUMINASA

533

368

9

LAPAS WANITA KELAS II A SUNGGUMINASA

131

248

1291

1000

10

RUTAN KELAS I MAKASSAR

11

RUTAN KELAS II B BANTAENG

62

62

12

RUTAN KELAS II B BARRU

76

112

13

RUTAN KELAS II B ENREKANG

53

84

14

RUTAN KELAS II B JENEPONTO

81

44

15

RUTAN KELAS II B MAKALE

132

47

16

RUTAN KELAS II B MALINO

34

50

17

RUTAN KELAS II B MASAMBA

191

225

18

RUTAN KELAS II B PANGKAJENE

82

123

19

RUTAN KELAS II B PINRANG

221

220

20

RUTAN KELAS II B SELAYAR

75

120

21

RUTAN KELAS II B SENGKANG

195

84

22

RUTAN KELAS II B SIDENRENG RAPANG

220

120

23

RUTAN KELAS II B SINJAI

69

100

24

RUTAN KELAS II B WATANSOPPENG

64

114

155

Untuk masa yang akan datang Pemerintah perlu menyediakan sel yang layak bagi narapidana khususnya bagi narapidana anak dan wanita yang harus diperlakukan berbeda dengan narapidana lainnya baik dari segi tempat maupun dari segi pembinaan. Narapidana merupakan warga binaan di dalam lapas dengan harapan bahwa di dalam lapas mereka dibina dan diarahkan agar setelah keluar dari lapas mereka menjadi warga negara yang baik. Apalagi narapidana anak-anak yang masih mempunyai harapan masa depan yang panjang. Undang-Undang

No.

12

Tahun

1995

tentang

Pemasyarakatan sebenarnya sudah meninggalkan sistem kepenjaraan. Dalam sistem penjara ini menekan pada efek jera bagi narapidana. Narapidana di dalam penjara tersebut dipukuli dan disiksa sampai dia jera. Sistem tersebut telah dirubah menjadi sistem pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan. Orang yang masuk lapas dibina dengan baik agar insyaf dan diberi kesempatan untuk kembali berasimilasi dengan masyarakat umumnya karena mereka yang melanggar hukum notabene adalah warga negara Indonesia juga. Artinya bahwa tujuan pemidanaan dengan memberikan efek jera telah lama ditinggalkan diganti dengan sistem pembinaan narapidana. Tujuan pembinaan tersebut harus diejawantahkan kepada narapidana harus diperlakukan sama dengan narapidana lainnya. Penggolongan jenis tindak pidana (seperti 156

tindak pidana korupsi, terorisme dan narkotika) dan sel khusus (bagi narapidana anak dan wanita) boleh dilakukan. Tetapi berkaitan dengan hak-hak narapidana seperti mendapatkan remisi dan grasi harus sama bagi semua narapidana. Jika Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah menganut asas pembinaan bagi narapidana, maka tidak boleh ada peraturan di bawah Undang-Undang tersebut (seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden) bertentangan dengan Undang-Undang Kemasyarakatan. Sebagai contoh, jika ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengebiri hak-hak narapidana dengan tujuan memberikan efek jera, maka PP itu inkonstitusional dan harus dibatalkan. Pada intinya, domain yang menyatakan seseorang bersalah atau tidak adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht). Dengan kata lain, dalam sistem pembinaan di lapas ini, pernyataan bersalah seseorang ada di tangan putusan hakim. Setelah diputus oleh hakim, maka diserahkan kepada lapas untuk dibina. Jikalau dalam kesehariannya di baik maka berhak mendapatkan peringanan hukum seperti remisi. b. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM segera menyediakan sel khusus bagi para penunggak pajak. Hal ini dilakukan karena pemerintah Jokowi-JK tidak segan menindak tegas bagi mafia-mafia pajak. Sanksi hukum yang mulai diterapkan adalah melalui penyanderaan (Gijzeling) 157

bagi para penunggak pajak. Gijzeling sangat dimungkinkan diterapkan karena konstitusi telah mengaturnya. Kewenangan pemerintah dalam menagih pajak melalui penerbitan surat seketika dan sekaligus, atau surat paksa dan surat

perintah

penyitaan,

termasuk

surat

perintah

penyanderaan, didasarkan pada Undang-Undang No 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan, penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi pajak. Kemudian,

dalam

ayat

selanjutnya

dinyatakan

penyanderaan sebagaimana tersebut pada Ayat 1 hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis menteri atau gubernur kepala daerah tingkatI. Pelaksanaan gijzeling diatur dengan PP No. 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Lebih lanjut secara teknis dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan HAM No .M-02.UM.09.01Tahun 2003, No 294 / KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung 158

Pajak Yang Disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Aturan Hukum Mengenai Sandera di Indonesia Peraturan Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Pasal Pasal 209 dan 210

UU No. 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Perma No 1 tahun 2000 tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 1964 dan No 4 Tahun 1975 UU No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Pasal 1

PP No. 137 tahun 2000

Pokok Pengaturan Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan penjalanan keputusan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk menjalankan surat sita untuk menyandera debitor. Penyanderaan dalam rangka utang kepada Negara

Pasal 1

Upaya menghidupkan kembali lembaga gijzeling terhitung sejak 30 Juni 2000 Paksa badan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 33 ayat 1 dan 2

Penyanderaan terhadap pengutang pajak yang berhutang sekurang-kurangnya Rp. 100 juta dan diragukan itikad baiknya.

Pasal 3

Penyanderaan dilaksanakan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur atau Kepala Daerah Tingkat I.

159

SKB Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M02.UM.01 tahun 2003 dan No. 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 2

SKB ini hanya berlaku bagi daerah tempat Penanggung Pajak yang disandera dan belum ada tempat penyanderaannya yang dibentuk oleh Departemen Keuangan

Pasal 93

Penahanan debitor pailit melalui putusan pengadilan.

Sandera ini OoOleh karena itu, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1964 yang menganjurkan supaya sandera untuk perkara perdata tidak diterapkan lagi karena bertentangan dan membatasi hak asasi, hak kemerdekaan untuk bertindak dan bergerak secara bebas seseorang. Tetapi dalam ranah hukum pajak, sandera masih dapat diterapkan. Mengapa ?, karena pajak termasuk ke dalam hukum publik dan hukum publik mengatur hak dan kewajiban warga negara terhadap masyarakat. Hak masyarakat 160

terhadap negaranya juga merupakan hak asasi masyarakat yang harus dipatuhi oleh setiap warganya. Sandera sebenarnya hukuman yang berdampak pada sisi kejiwaan atau psikologis dan martabat seseorang. Orang yang disandera karena ada utang pajak dengan negara oleh masyarakat dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap negara. Karena itu, wajib pajak yang disandera akan merasa malu begitupula dengan keluarganya dan pada akhirnya wajib pajak tersebut akan membayar utang pajaknya. Jadi penerapan sandera ini (Gijzeling) dalam hukum pajak masih dapat diterapkan walaupun sebagai alat paksa atau sanksi hukum terakhir. 2. Bidang Pemerintahan Daerah a. Pemilihan anggota dewan atau anggota legislatif dilaksanakan berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR. Jalur pemilihan secara independen dapat dilaksanakan dengan syarat dirubah terlebih dahulu ketentuan Undang-Undangnya. b. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) harus menjadi asas yang utama dalam penegakan hukum. Seseorang tidak boleh dijustifikasi bersalah selama belum ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini berarti, kalau status anggota DPRD Pare-Pare masih menjadi tersangka, dia secara yuridis masih bisa menjalankan

161

fungsinya sebagai anggota DPRD terlepas dari etika pantas atau tidaknya. c. Bantuan dari Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada masyarakat di daerah harus wakil rakyatnya yang memberikan secara langsung. Sebagai contoh, bantuan traktor, pupuk dan bibit harus Akbar Faizal yang menyerahkannya secara langsung kepada masyarakat. d. Perlunya ditinjau ulang produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan kondisi di daerah. Produk hukum yang akan dibuat setidak-tidaknya harus memenuhi tiga unsur, yaitu: filosofis, yuridis dan sosiologis. 3. Bidang Politik Hukum Nasional a. Masalah antara KPK dan Polri, saya adalah orang yang terlibat langsung dalam masalah tersebut. Saya sangat mendorong Presiden Jokowi mengambil sikap dan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan konflik dua intitusi penegak hukum. Jika konflik ini tidak selesai, maka berapa banyak energi bangsa ini yang dikeluarkan sehingga membuat kerja tidak efektif karena masih banyak persoalan negeri ini yang belum selesai. Intinya Presiden harus memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

162

4. Bidang Pertanian dan Infrastruktur a. Bantuan berupa alat traktor, pupuk dan bibit bagi kelompok tani sudah diusulkan ke Kementerian Pertanian. Akan tetapi sifat bantuan tersebut terbatas sifatnya. Bagi kelompok tani yang sudah mendapatkan traktor, tidak lagi mendapatkan pupuk atau bibit, begitupun sebaliknya. b. Berkenaan dengan jembatan dan jalan yang masih dirasakan kurang layak oleh masyarakat di Sabbangparu, perlu diketauhi bahwa ada pembagian jalan Negara, jalan Propinsi, jalan Kabupaten/Kota dan jalan desa. Oleh karena itu, harus diidentifikasi dahulu jembatan atau jalan tersebut masuk ke dalam kategori mana. c. Khusus di desa Sabbangparu banyaknya lahan yang tidur harus segera diaktifkan kembali sehingga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. 5. Bidang Pendidikan Bantuan kepada sekolah-sekolah pada dasarnya sudah diotonomikan ke pemerintah Kabupaten/Kota. Upaya itu dilakukan guna mengefektifkan bantuan yang tepat sasaran dan tepat guna. Walaupun demikian, saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu terkait pelaksanaan bantuan tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional.

163

III. KESIMPULAN 1. Sel khusus bagi anak, wanita dan bagi penunggak pajak di lapas kelas I A Makassar masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditambah untuk menjamin hak-hak narapidana. 2. Lapas Kelas I A Makassar belum menyediakan sel bagi penunggak pajak. 3. Masyarakat menginginkan wacana dibukanya kembali pemilihan anggota legislatif dari jalur independen. 4. Ada oknum anggota DPRD yang setelah dilantik statusnya menjadi tersangka. Dalam perspektif hukum, anggota DPRD tersebut masih dapat menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif selama belum ada putusan hakim yang tetap. 5. Presiden telah mengambil keputusan yang tepat dalam memediasi kisruh antara KPK dan Polri dengan mengeluarkan Perppu. Meskipun proses hukum telah diselesaikan melalui mekanisme pengeluaran Perppu dan Praperadilan Budi Gunawan, tetapi dalam proses politik di DPR khususnya di Komisi III belumlah selesai karena komisi III mempunyai mekanisme dan aturan tersendiri. 6. Kelompok yang terkendala masalah alat-alat pertanian, kekurangan pupuk dan bibit segera mengajukan nama kelompok taninya agar memperoleh bantuan dari Negara. Dengan harapan bahwa para kelompok tani dapat memaksimalkan hasil taninya. 7. Masih terdapat jembatan dan jalan yang tidak layak untuk dilewati masyarakat di Kec. Sabbangparu khususnya di desa Worongen. 8. Bantuan kepada masyarakat dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada masyarakat di daerah banyak yang tidak utuh. 164

9. Produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat di daerah banyak yang tidak sesuai sehingga produk hukum tersebut tidak implementatif bahkan ditolak oleh masyarakat setempat. 10. Lahan tidur yang ada di desa Sabbangparu banyak yang tidak difungsikan. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian dari pemerintah dan pejabat terkait. 11. Sekolah SMPN I Sabbangparu membutuhkan bantuan renovasi sekolah atau setidak-tidaknya bantuan peralatan komputer. IV. SARAN/REKOMENDASI 1. Penyediaan sel khusus bagi anak dan wanita segera ditambah. 2. Penyediaan sel khusus bagi penunggak pajak segera direalisasikan. 3. Membuka wacana untuk merubah ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan anggota legislatif untuk dibuka kemungkinan dari jalur independen. 4. Mendorong pihak Kepolisian Daerah Pare-Pare dan Kejaksaan untuk menyelidiki oknum anggota DPRD yang terkait dengan kasus hukum. Dalam penegakan hukum tidak boleh ada tebang pilih karena semua harus sama kedudukannya di depan hukum (equality before the law). 5. Penggantian Budi Gunawan dengan Badrodin Haiti masih menimbulkan perdebatan. Oleh karena itu, setelah masa reses sidang II tahun 2014-2015 Komisi III didesak untuk menggelar rapat pleno terkait penggantian Calon Kapolri tersebut.

165

6. Kelompok tani segera mengajukan proposal permohonan bantuan disertai dengan nama kelompok taninya, foto copy KTP dan tanda tangan setiap orang di kelompok taninya. 7. Melakukan identifikasi terlebih dahulu jenis jalan atau jembatan yang dilewati oleh masyarakat di Sabbangparu. 8. Bantuan dari pemerintah pusat yang ditujukan masyarakat di daerah harus dimonitor agar tidak terjadi penyelewengan. 9. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi tata peraturan perundangundangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis. 10. Membangun saluran irigasi yang dapat mengairi dan melewati lahan tidur di desa Sabbangparu. Dengan demikian, masyarakat sekitar dapat memanfaatkan lahan tersebut menjadi ladang penghidupan bagi mereka. 11. Membantu untuk menyediakan perangkat komputer di SMPN I Sabbangparu.

166

LAPORAN KEGIATAN RESES PERORANGAN ANGGOTA DPR RI FRAKSI PARTAI NASDEM MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2014-2015 NAMA ANGGOTA NO. ANGGOTA

: Drs. Akbar Faizal, M.Si. : A-33

DAFTAR ISI V. PENDAHULUAN D. Dasar Kunjungan Kerja E. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja F. Wilayah Kunjungan Kerja G. Jadwal Kunjungan Kerja VI. ISI LAPORAN C. Identifikasi Permasalahan Daerah Pemilihan D. Analisis Pemecahan Masalah dan Rencana Tindak Lanjut VII. PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran LAMPIRAN Surat Tugas dari DPR dan dari Fraksi NasDem Rekap Aspirasi Masyarakat Daftar Hadir Foto Kegiatan Kliping berita

167

I.

PENDAHULUAN A. Dasar Kunjungan Kerja Kunjungan kerja perseorangan Anggota DPR RI masa reses persidangan IIi tahun sidang 2014 – 2015 didasarkan pada: 1. Pelaksanaan tugas dan kewajiban seorang anggota dewan dalam perannya sebagai wakil rakyat sesuai dengan amanat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3) Pasal 108 dan Pasal 161 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. DPR/DPRD mempunyai fungsi: a) legislasi; b) anggaran; dan c) pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat; 3. Sebagai wakil rakyat, setiap anggota dewan terkait dengan sumpahnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 UU MD 3, 104, 157, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain menyebutkan: “.....bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NKRI”; 4. Selanjutnya Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD 3, 108 dan 161 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di antaranya yang terkait dengan rakyat diwakilinya, sebagai berikut: e) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k)

168

memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja 1. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 2. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; 3. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan 4. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; 5. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, mitra kerja komisi dan masyarakat daerah setempat; 6. Konsolidasi anggota DPR RI dengan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Fraksi Partai NasDem, serta pengurus struktur Partai NasDem di tingkat DPW, DPD dan DPC. C. Wilayah Kunjungan Kerja Dalam reses masa persidangan III tahun 2014-2015, saya mengunjungi beberapa tempat yaitu: 1. Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba 2. Desa Dampang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba 3. Desa Bijawang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba 4. Desa Bontobangun Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba 5. Desa Bone Kec. Panere Gantang 169

6. Kelurahan Pompanua Kec. Ajang Ale Kab. Bone 7. Desa Lempa, Pompanna Kab. Wajo D. Jadwal Kunjungan Kerja No Tgl/Bln/Thn/ 1. 08 Mei 2015 2.

09 Mei 2015

3.

10 Mei 2015

4.

11 Mei 2015

5. 6.

12 Mei 2015 13 Mei 2015

7.

14 Mei 2015

Tempat Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Desa Dampang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Desa Bijawang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba Desa Bontobangun Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Desa Bone Kec. Panere Gantang Kelurahan Pompanua Kec. Ajang Ale Kab. Bone Desa Lempa, Pompanna Kab. Wajo

II. ISI LAPORAN A. Identifikasi Permasalahan Daerah Pemilihan 1. Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba a) Ada kesewenang-wenangan dari Pemerintah atau oknum Pemerintah dalam hal tanah sehingga merugikan masyarakat di desa setempat. b) Pendidikan merupakan komoditas yang termasuk mahal di Bulukumba dan oleh karena itu meminta kepada Pemerintah setempat untuk menggratiskan pendidikan dan kesehatan. c) Banyak jalan yang tidak diurus oleh Pemerintah, terutama jalan utama yang mengganggu kegiatan perekonomian rakyat. 170

d) Banyak infrastruktur dan bangunan sekolah yang rusak dan tidak layak untuk digunakan kegiatan belajar mengajar. e) Tidak adanya alat pengering gabah sehingga mengganggu kualitas gabah. 2. Desa Dampang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba a) Banyak jalan yang tidak diurus oleh Pemerintah, terutama jalan utama yang mengganggu kegiatan perekonomian rakyat. b) Tidak adanya alat penggiling padi bagi petani. Ketiadaan alat penggiling padi mengakibatkan produksi petani tidak banyak dan efektif. c) Petani kesulitan untuk mendapatkan bibit unggul. d) Banyak infrastruktur dan bangunan sekolah yang rusak dan tidak layak untuk digunakan kegiatan belajar mengajar. Sebagai contoh banyak sekolah yang lantainya masih tanah, atap yang bocor, jalanan becek dan ketiadaan sarana IT dan komputer. e) Tidak adanya tranparansi penggunaan anggaran oleh Pemda setempat. f) Tidak adanya bantuan program yang memberikan stimulus masyarakat

sekitar

untuk

Pemerintah.

171

dapat

berwirausaha

dari

3. Desa Bijawang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba a) Tidak tersedianya infrastruktur umum seperti saluran irigasi air dan tidak jelasnya rencana perbaikan jalan oleh pemerintah setempat. b) Tidak adanya monitoring dana bantuan untuk masyarakat desa sehingga rentan untuk dikorupsi. c) Tidak tersedianya benih atau bibit unggul dan traktor bagi petani sehingga menghambat kuantitas dan kualitas hasil produksi. d) Tidak adanya perpustakaan umum yang dapat digunakan oleh warga. e) Potensi besar dimiliki oleh warga setempat untuk mendidik anak-anak masuk TK. Akan tetapi tidak ada fasilitas pendidikan TK. 4. Desa Bontobangun Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba a) Tidak tersedianya benih atau bibit unggul dan traktor bagi petani sehingga menghambat kuantitas dan kualitas hasil produksi. b) Banyak masjid yang rusak dan dalam tahap pembangunan yang tidak selesai. Padahal masjid merupakan tempat strategis bagi para warga bukan saja hanya sebatas tempat ibadah tetapi juga sebagai tempat untuk kegiatan sosial. c) Tidak tersedianya jembatan penghubung antara Desa Bajiminasa dan Desa Anrang sehingga jarak tempuh terlalu jauh. 172

d) Banyak tenaga honorer yang potensial di Kec. Rilau Ale yang nasibnya tidak diperhatikan. 5. Desa Bone Kec. Panere Gantang a) Ada praktik kartel pupuk yang dilakukan oleh oknum pemerintah daerah kepada petani setempat. b) Ada paksaan dan teror kepada petani untuk merubah cara bercocok tanam yang tadinya dilakukan dengan cara pola tanam hambur untuk diganti dengan pola tanam pindah. c) Perangkat desa menolak diundangkannya Undang-Undang tentang Desa karena tidak sesuai dengan tata urut perundangundangan. 6. Kelurahan Pompanua Kec. Ajang Ale Kab. Bone a) Masyarakat menanyakan perkembangan terakhir kasus bank Century. b) Kartu

Indonesia

Sehat

(KIS)

yang

dilakukan

oleh

Pemerintahan Jokowi-JK belum sampai kepada masyarakat setempat. c) Banyak guru yang tidak diperhatikan nasibnya oleh Pemda setempat. d) Tidak tersedianya alat transportasi darat semacam truk untuk mengangkat padi sehingga padi banyak yang busuk di pinggir jalan.

173

7. Desa Lempa, Pompanna Kab. Wajo a) Ada masalah dalam penerapan UU desa khususnya terkait dengan syarat pencalonan untuk menjadi calo Kepala Dusun yang meminta maksimal umur 42 tahun. Syarat ini cukup memberatkan membatasi

kepada hak

masyarakat

konstitusional

karena

warga

dianggap

sekitar

untuk

mencalonkan diri bagi yang sudah berada di atas 42 tahun. b) Harga bibit untuk tanaman jagung sangat mahal. c) Buruknya saluran irigasi sungai dan jalan umum. d) Tidak adanya pintu air yang dapat mengontrol pengairan sawah untuk petani khususnya untuk musim hujan. e) Tidak adanya wadah yang permanen bagi warga untuk menyalurkan aspirasinya. B. Analisis Pemecahan Masalah dan Rencana Tindak Lanjut 1. Bidang hukum Indonesia adalah Negara hukum yang mengutamakan hukum sebagai instrumen utama. Sebagai ciri dari Negara hukum adalah semua kedudukan orang harus sama di depan hukum dan tidak ada pengecualian termasuk bagi aparat pemerintah yang bertindak sewenang-wenang. Jika hal demikian terjadi, laporkan saja kepada pihak yang berwajib atau dapat dilaporkan ke Komisi Ombudsman Nasional. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang

diselenggarakan

oleh 174

penyelenggara

negara

dan

pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. 2. Bidang Pemerintahan Daerah a. Bantuan dari Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada masyarakat di daerah harus dimonitoring dengan ketat agar tidak diselewengkan. Usulan yang bagus yaitu wakil rakyatnya yang memberikan secara langsung. Sebagai contoh, bantuan traktor, pupuk dan bibit harus saya serahkan langsung kepada masyarakat. b. Terkait dengan beberapa masalah dalam penerapan UU Desa khususnya tentang persyaratan calon kepala dusun harus rasional dan logis pertimbangannya. Sebuah hukum yang baik adalah aturan hukum yang tidak mengebiri hak-hak warganya. Oleh karena itu, perlunya ditinjau ulang produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan kondisi di daerah. Produk hukum yang akan dibuat setidak-tidaknya harus memenuhi tiga unsur, yaitu: filosofis, yuridis dan sosiologis serta memenuhi kebutuhan masyarakat. c. Masyarakat

diminta

aktif

untuk

mengikuti

program

Musrenbangnas yang dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasinya kepada stakeholders yang berkaitan. Forum ini 175

harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berjuang menyampaikan

aspirasi

daerahnya

masing-masing.

Musrenbangnas 2015 merupakan puncak dari proses perencanaan

panjang

yang

melibatkan

pemangku

kepentingan dari tingkat Desa, Kabupaten/Kota, sampai Provinsi. Selain juga untuk menyelaraskan pembangunan dari segala sudut pandang dan aspek. Jika diperlukan, saya akan membantu

untuk

memantau

aspirasi

tersebut

di

Musrenbangnas. 3. Bidang Pertanian dan Infrastruktur a. Usulan mengenai pengering gabah sangat menarik karena baru kesempatan kali ini ada yang meminta kepada saya. Saya akan mengajukan kepada Menteri Pertanian mengenai bantuan tersebut. Di samping itu, perlu diketauhi bahwa untuk bantuan berupa alat traktor, pupuk dan bibit bagi kelompok tani sudah diusulkan ke Kementerian Pertanian akan tetapi sifat bantuan tersebut terbatas. Bagi kelompok tani yang sudah mendapatkan traktor, tidak lagi mendapatkan pupuk atau bibit, begitupun sebaliknya karena diperuntukkan untuk petani lainnya. b. Pemerintah daerah harus melakukan sidak untuk mengecek terkait praktek kartel yang menyengsarakan petani. Pemda harus dapat memutus lingkaran praktek tersebut dengan melakukan

penegakan

hukum

yang

efektif

dengan

menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 176

Ini merupakan salah satu tugas KPPU, yaitu melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat. c. Berkenaan dengan jembatan, jalan dan saluran irigasi yang masih dirasakan kurang layak oleh masyarakat, perlu diketauhi bahwa ada pembagian jalan Negara, jalan Propinsi, jalan Kabupaten/Kota dan jalan desa. Posisi terakhir, usulan tersebut sudah disetujui tinggal menunggu realisasi di lapangan. 4. Bidang Pendidikan dan Kesehatan Bantuan kepada sekolah-sekolah termasuk kepada Taman Kanak-Kanak (TK) dan renovasi masjid pada dasarnya sudah diotonomikan ke pemerintah Kabupaten/Kota atau DPRD Propinsi. Upaya itu dilakukan guna mengefektifkan bantuan yang tepat sasaran dan tepat guna.

177

LAPORAN KEGIATAN RESES PERORANGAN ANGGOTA DPR RI FRAKSI PARTAI NASDEM MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2014-2015 NAMA ANGGOTA NO. ANGGOTA

: Drs. Akbar Faizal, M.Si. : A-33

DAFTAR ISI I.

PENDAHULUAN A. Dasar Kunjungan Kerja B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja C. Wilayah Kunjungan Kerja D. Jadwal Kunjungan Kerja

II. ISI LAPORAN A. Identifikasi Permasalahan Daerah Pemilihan B. Analisis Pemecahan Masalah dan Rencana Tindak Lanjut III. PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran LAMPIRAN Surat Tugas dari DPR dan dari Fraksi NasDem Rekap Aspirasi Masyarakat Daftar Hadir Foto Kegiatan Kliping berita

178

I. PENDAHULUAN A. Dasar Kunjungan Kerja Kunjungan kerja perseorangan Anggota DPR RI masa reses persidangan IV tahun sidang 2014 – 2015 didasarkan pada: 1. Pelaksanaan tugas dan kewajiban seorang anggota dewan dalam perannya sebagai wakil rakyat sesuai dengan amanat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3) Pasal 108 dan Pasal 161 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. DPR/DPRD mempunyai fungsi: a) legislasi; b) anggaran; dan c) pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat; 3. Sebagai wakil rakyat, setiap anggota dewan terkait dengan sumpahnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 UU MD 3, 104, 157, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain menyebutkan: “.....bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NKRI”; 4. Selanjutnya Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD 3, 108 dan 161 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di antaranya yang terkait dengan rakyat diwakilinya, sebagai berikut: e) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. 179

5. Surat Tugas Pimpinan Fraksi NasDem Nomor: F. F.NasDem. 286/DPR-RI/VII/2015. B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja 1. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 2. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; 3. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan 4. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; 5. Melakukan

komunikasi

dan

koordinasi

dengan

Pejabat

Pemerintah Daerah, mitra kerja Komisi dan masyarakat daerah setempat; 6. Konsolidasi anggota DPR RI dengan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Fraksi Partai NasDem, serta pengurus struktur Partai NasDem di tingkat DPW, DPD dan DPC. C. Wilayah Kunjungan Kerja Dalam reses masa persidangan IV tahun 2014-2015, saya mengunjungi beberapa tempat, yakni sebagai berikut: 1. Kel. Pattirosompe Kec. Tempe 2. Polres Wajo 3. Rumah Tahanan Kab. Soppeng 4. Polres Kab. Maros 5. Kec. Turikale Kel. Pettuadae Kab. Maros 180

6. Lingkungan Panalakkang Jene Kel. Alle Polea Kec. Lau 7. Desa Pagang Kel. Sibatua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep D. Jadwal Kunjungan Kerja No Tgl/Bln/Thn/ 1. 19-07-2015

Tempat Kel. Pattirosompe Kec. Tempe

2. 3. 4.

19-07-2015 20-07-2015 22-07-2015

Polres Wajo Rumah Tahanan Kab. Soppeng Polres Kab. Maros

5.

22-07-2015

Desa Turikale Kel. Pettuadae Kab. Maros

I.

6.

23-07-2015

7.

24-07-2015

Lingkungan Panalakkang Jene Kel. Alle Polea Kec. Lau Desa Pagang Kel. Sibatua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep

ISI LAPORAN A. Identifikasi Permasalahan Daerah Pemilihan 1. Kel. Pattirosompe Kec. Tempe a) Danau Tempe di Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 70% dari wilayah danau ini dikelola oleh Kabupaten Wajo dan sisanya termasuk wilayah Kabupaten Sidrap dan Soppeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Danau Tempe tergolong perairan yang sangat subur (eutrofik) dan lingkungan perairannya masih cukup baik untuk kehidupan ikan. Potensi produksi ikan ditaksir antara 169,6-299,3 kg/ha/tahun. Hampir seluruh permukaan danau tertutup oleh tumbuhan air. Potensi ini memerlukan tambahan perhatian yang serius bagi 181

Pemerintah untuk dapat mengoptimalkan potensi hayati tersebut. b) Adanya kecenderungan ketimpangan pertumbuhan antara pusat-pusat pelayanan, terutama di daerah-daerah yang berbatasan

dengan

wilayah

kabupaten

lain

yang

pertumbuhannya relatif lebih cepat. Hal ini dapat diakibatkan transportasi yang belum merata di setiap wilayah. c) Adanya kecenderungan perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan penggunaan lain sehingga pengembangan lahan pertanian oleh masyarakat pada umumnya bereskpansi ke kawasan nonbudidaya. d) Kurangnya pemanfaatan lahan potensial untuk kegiatan produktif. Hal ini mengingat kurangnya pemanfaatan lahan untuk pertanian yang potensial untuk digunakan sebagai lahan pertanian. 2. Polres Wajo a) Polres Wajo masih terus mengawal pemilihan Kepala Desa serentak di 108 desa yang potensial berbuntut masalah. Terbukti, masih ada kepala desa yang tak terpilih dengan melakukan protes. Sebagai contohnya, ada dua calon kepala desa yang tak terpilih mendatangi dua tempat berbeda untuk melakukan protes. Pertama, pendukung dari calon kepala desa tak terpilih dari Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging mengepung Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMDK). Ada juga puluhan warga Desa 182

Lagoari Kecamatan Takalla yang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Wajo. b) Wajo menjadi salah satu sarang teroris. Buktinya Densus 88 Polres Wajo baru saja menangkap seorang warga yang diduga anggota teroris di Wajo pada Selasa 21 April 2015. Penyergapan berlangsung di kebun cabai, Dusun Bau-bau, Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua. Pria 36 tahun bernama Ambo Ecce itu diduga anggota jaringan teroris Daeng Koro dan Santoso. c) Perlu adanya sistem yang baik dan terencana mengenai promosi jabatan bagi personil di Polres Wajo. Selama ini program promosi jabatan belum berjalan dengan terencana. 3. Rumah Tahanan (Rutan) Kab. Wajo a) Belum tersedianya program pembinaan dan keterampilan bagi penghuni rutan seperti pembuatan cinderamata, alat-alat sovenir dan kerajinan tangan. Jikalaupun ada program tersebut belum berjalan dengan baik. Program ini seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah karena banyaknya penghuni rutan yang sebenarnya memiliki keterampilan. b) Belum tersedianya “bilik asmara” yang dapat digunakan oleh tahanan atau narapidana yang sudah mempunyai suami atau istri untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. c) Perlu disediakan tempat atau fasilitas semacam wartel sehingga para tahanan atau napi dapat menghubungi sanak

183

keluarganya tanpa melalui oknum calo yang berbisnis alat komunikasi di Rutan. d) Masih minimnya pembinaan mental bagi para penghuni rutan. Hal tersebut ditandai dengan terbatasnya pemuka agama baik dari Ustadz atau Pendeta yang memberikan pemahaman tentang pendalaman agama. e) Fasilitas rutan yang overkapasitas dapat memicu suasana tidak kondusif di rutan. Di sisi lain, angka kriminalitas semakin tinggi, polisi, jaksa dan hakim tak punya pilihan selain melakukan penahanan kepada tersangka dan terdakwa. Di Amerika dan Eropa tidak semua tindak pidana harus dipenjara tetapi bisa dikenakan uang jaminan atau kerja sosial, sedangkan di Indonesia belum ada aturan tersebut. f) Untuk asimilasi dan pembebasan bersyarat harus membayar uang ke petugas lapas. Jika narapidana tersebut atau keluarganya tidak mengurusnya dan memberikan sejumlah uang ke petugas rutan/lapas, narapidana yang sudah memasuki 1/2 masa pidana tidak diberikan asimilasi, begitupun dengan narapidana yang sudah memasuki 2/3 masa pidana tidak diberikan pembebasan bersyarat. 4. Polres Kab. Maros a) Tahun ini Kab. Maros akan menghadapi pilkada serentak. Pilkada serentak ini sangat berpotensi untuk memicu gesekan antar warga pendukung.

184

b) Polres Kab. Maros masih kekurangan alat pendukung patroli seperti mobil dan motor patroli. Kekurangan fasilitas ini sedikit banyak dapat mengganggu efektifitas tugas dari Kepolisian Maros. c) Perlu

adanya

suatu

program

terobosan

untuk

mempromosikan anggota Polri yang dianggap berprestasi. Terobosan ini diperlukan agar menjadi pemicu semangat anggota

Polisi

untuk

berprestasi

dan

memberikan

kesempatan yang luas bagi siapa saja. Hal ini dilakukan untuk mengurangi stagnansi perputaran promosi bagi anggota. d) Ada beberapa daerah yang masuk dalam yuridiksi Polres Maros yang belum memiliki Polsek seperti Kec. Maros Baru, Kec. Marusu, Kec. Bontowar, Kec. Jendrana dan Kec. Sinbang. Kekurangan Polsek ini dikarenakan beberapa daerah tersebut merupakan hasil pemekaran wilayah. e) Perlu adanya aula besar yang dapat dipergunakan seluruh personil Polres Maros dalam cara-cara formal. 5. Desa Turikale, Kel. Pettuadae Kab. Maros a) Penguatan aparat penegak hukum khususnya KPK untuk diperkuat. KPK tidak boleh lagi dibonsai kewenangannya dengan diperlemah secara sistematis khususnya kewenangan penyadapan KPK jangan sampai dihapus. Negara ini masih butuh sosok lembaga seperti KPK yang menjadi trigger mechanism dan ujung tombak pemberantasan korupsi.

185

Masyarakat di sini sangat berharap marwah KPK kembali seperti awal mula berdirinya KPK. b) Di desa Turikale sedang membangun Madrasah. Oleh karena itu, warga desa sekitar meminta bantuan pembangunan Madrasah. c) Situasi di Papua sekarang sedang mencekam akibat adanya pembakaran masjid. Bahkan untuk menyalahkan speaker atau TOA untuk azan saja dilarang. Ini mengindikasikan sifat toleransi antar beragama mulai luntur di Indonesia. d) Pada mekanisme penyadapan, jika dilakukan dengan mensyaratkan adanya izin dari Pengadilan, maka pertanyaan berikutnya adalah siapa yang dapat menjamin Pengadilan bebas dari intervensi. e) Adanya distorsi informasi mengenai kontroversi dana aspirasi sebesar 20 M bagi setiap anggota DPR. Sebenarnya masyarakat di daerah-daerah menginginkan dana tersebut sehingga dapat membiayai kebutuhan masyarakat seperti untuk membantu pembangunan Madrasah. 6. Lingkungan Panalukkang Jene Kel. Alle Polea Kec. Lau a) Banyaknya lorong atau jalan desa yang rusak sehingga mengganggu kegiatan perekonomian warga. b) Perlu adanya pendampingan hukum bagi masyarakat di desa. Setiap satu pengacara untuk satu kecamatan. Pendampingan hukum tersebut dimulai dari proses penyelidikan sampai dengan di pengadilan. 186

7. Desa Pagang Kel. Sibatua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep a) Meminta dana untuk pembangunan masjid karena baru berjalan 50 %. b) Pembangunan saluran air oleh Pemda setempat yang mangkrak dan tidak jelas kapan selesai pembangunannya. Alangkah baiknya ketika ada inisiatif pembangunan, maka disurvey tempat dan budgetnya terlebih dahulu sehingga logis untuk menyelesaikan proyek yang direncanakan. c) Pemda

dan

stakeholder

harus

membuat

program

pemberdayaan perempuan di desa. d) Banyaknya oknum Guru dan Pejabat Pemda yang melakukan diskriminasi untuk mendapatkan akses bantuan pendidikan bagi warga. B. Analisis Pemecahan Masalah dan Rencana Tindak Lanjut 1. Kel. Pattirosompe Kec. Tempe a) Saya terus memonitor peran serta Pemda setempat untuk mengoptimalkan potensi danau tempe untuk kepentingan masyarakat

sekitar

sehingga

potensi

ekonominya

terdongkrak. Bahkan jikalau perlu, hasil alam dari danau Tempe dapat diekspor sampai ke luar negeri selain juga tempat tersebut digunakan sebagai tempat wisata karena keindahan pemandangannya. b) Terkait dengan pemanfaatan lahan yang belum maksimal, warga masyarakat harus ikut berpartisipasi aktif dalam 187

menyampaikan aspirasinya melalui sistem Musrenbang dari tingkat kelurahan-kecamatan-propinsi sampai dengan tingkat nasional. Dalam forum tersebutl segala aspirasi dan masukanmasukan akan menjadi pilihan program pemerintah untuk membangun daerahnya. Selama ini, forum Musrenbang itu belum dioptimalkan untuk warga setempat. 2. Polres Wajo a) Sebagai aparat penegak hukum Polisi harus bersifat netral dan tidak memihak terkait dengan event pemilihan kepala desa atau kepala daerah. Dalam menyelesaikan konflik pilkades, polisi senantiasa mengedepankan langkah persuasif bukan represif. Represif hendaknya dilakukan sebagai upaya terakhir. b) Polisi harus dapat melakukan deteksi dini terhadap benihbenih gerakan radikal dan terorisme. Untuk dapat melakukan deteksi dini, kemampuan intelijen Polres Wajo harus tajam terhadap gerak-gerik kelompok radikal dan terorisme yang menyusup ke daerah Wajo. Wajo harus bersih dari gerakan kelompok kekerasan yang mengatasnamakan agama atau apapun. 3. Rumah Tahanan Kab. Soppeng a) Saya menyambut baik dengan adanya kerjasama-kerjasama atau MoU antara Kementerian Hukum dan HAM dengan BI dan pihak lainnya untuk memberdayakan narapidana (napi). 188

Pemberdayaan ini berbentuk pengembangan kapabilitas dan keterampilan para napi untuk mendorong kemandirian serta kepada klien pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Jika program ini dapat dijalankan secara simultan, maka akan memberikan tambahan devisa kepada negara karena beberapa hasil kerajinan tangan dari para napi berhasil menembus pasar luar negeri seperti apa yang sudah dilakukan oleh napi di Lapas II A Pontianak melalui produksi tikar kayunya. Ke depan, Kementerian Hukum dan HAM juga harus aktif menjalin kerjasama dengan investor-investor baik lokal maupun asing (pihak swasta) untuk menciptakan program sejenis sehingga tenaga-tenaga penghuni Lapas atau Rutan dapat dioptimalkan. b) Memang terdapat masalah dalam grand design pembangunan Lapas dan Rutan di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM belum sepenuhnya dapat merealisasikan cetak biru pembangunan Lapas dan Rutan layak huni dikarenakan membutuhkan anggaran yang multi years. Hal ini pernah disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menambah pagu anggaran tahun 2016. Alokasi penambahan yang diminta Menteri Hukum dan HAM porsinya lebih banyak untuk pembangunan Lapas dan Rutan yang layak. Komisi III akan menyetujui jika penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan Lapas dan Rutan. c) Pemerintah harus tetap memberikan hak-hak terpidana yang ada di Lapas dan Rutan, salah satunya pemenuhan kebutuhan 189

dan pembinaan mental. Jika kekurangan pemuka agama baik Ustadz dan Pendeta dapat bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama setempat untuk menghire pemuka agama yang bersedia memberikan pembinaan mental di dalam Rutan. 4. Polres Kab. Maros a) Ajang Pilkada di mana saja berpotensi untuk mendatangkan bentrokan antar warga pendukung. Untuk itu pihak Kepolisian Maros harus melakukan deteksi dini dan memetakan mana daerah yang rawan. b) Kepolisian Maros harus aktif untuk mensosialisasikan kepada warganya agar tidak terlalu fanatik yang berlebihan sehingga memicu pihak pendukung lain merasa diremehkan. c) Menurut saya, ada dua atau tiga calon yang akan maju dalam pilkada Kab. Maros. Untuk itu sebagai perhatian bersama, diimbau kepada seluruh warga mengurangi aksi-aksi provokatif yang dapat memicu konflik horizontal. Jika sudah mantap dengan satu pasangan calon, jangan menjelekjelekkan atau mencemooh pendukung pasangan calon lain. d) Berdasarkan data dari BNN dan kunjungan ke beberapa daerah bahwa penghuni di Lapas menunjukkan narapidana yang paling banyak dari kasus narkoba. Oleh karena itu, Kepolisian

Maros

harus

berperan

aktif

untuk

mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkoba.

190

ikut

e) Berkaitan dengan banyaknya infrastruktur pendukung Kepolisian seperti mobil dan motor patroli yang masih kekurangan, pada saat Raker dengan Asrena, saya sudah meminta kepada Ketua Asrena agar segera mengajukan kekurangan fasilitas pendukung Kepolisian. Bahkan pada saat Komjen Drs. Badrodin Haiti menjalankan fit proper test untuk menjadi Kapolri, hal tersebut sudah saya sampaikan kepada beliau secara langsung. f) Berkaitan dengan pembuatan aula, kiranya Kepolisian Maros harus membuat daftar prioritas pengadaan infrastruktur. Harus diputuskan mana yang menjadi prioritas apakah pengadaan mobil, motor patroli atau pembuatan aula. Sebagai bahan gambaran saja, Polisi di daerah pedalaman Papua banyak yang tidak memiliki Pos Pol namun mereka tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik di tengah-tengah kekurangan tempat (Pos Pol). Bahkan beberapa di antaranya, sampai harus menginap berhari-hari di perjalanan hanya untuk melakukan patroli karena luasnya geografis di Papua. g) Kepolisian di tingkat nasional belum punya pusat data statistik kriminal.

Dengan

kondisi

demikian,

banyak

mantan

narapidana yang seharusnya tidak layak mendapat pekerjaan formal, kemudian membuat SKCK di Polres dapat lolos dikarenakan Kepolisian di daerah maupun nasional tidak memiliki pusat data kriminal yang terintegrasi. Ke depan, Kepolisian harus segera merealisasikan ini agar diri Polri semakin profesional. 191

5. Desa Turikale, Kel. Pettuadae Kab. Maros a) Di negara-negara Eropa, mengenai penyadapan diatur sangat ketat. Hal ini dikarenakan terkait dengan HAM seseorang. Di samping itu, penyadapan itu dapat dilakukan bila mendapat izin dari Pengadilan. Permasalahan di Indonesia adalah bahwa data-data hasil penyadapan itu sering bocor di publik sehingga masyarakat langsung menghakimi seseorang bersalah. Ke depan, rumusan masalah penyadapan harus clear dan masuk dalam RUU KUHP yang akan dibahas di komisi III agar terjadi konsensus antar penegak hukum untuk menuju sistem penyadapan yang tidak melanggar HAM seseorang. Penegakan hukum harus ditegakkan dengan hukum juga, jangan penegakan hukum dilaksanakan dengan melanggar hukum. b) Selain KPK yang dijaga agar tidak dibonsai kewenangan, menurut saya Kepolisian juga tetap harus diperkuat tugas dan fungsinya. Sesama aparat penegak hukum tidak boleh ada perlakuan istimewa. Ini dilakukan untuk menghilangkan bentrokan atau gesekan akibat kecemburuan antar penegak hukum. Di samping itu juga, antar penegak hukum tidak boleh saling mengoreksi. Sesama aparat penegak hukum harus melakukan apa yang menjadi kewajibannya. c) Perlu diketauhi bersama, bahwa ada semacam penolakan anggota DPR untuk memperjuangkan dana aspirasi sebesar 20 M per anggota. Penolakan tersebut datang dari berbagai pihak khususnya masyarakat luas. Padahal, sejatinya anggota 192

DPR itu tidak memegang uang tersebut secara cash. Akan tetapi dana tersebut langsung diperuntukkan untuk aspirasi masyarakat termasuk untuk pembangunan Madrasah. Di sisi lain, anggota DPR itu hanya sebagai mediator saja, tugas eksekutor pembangunan tetap berada di pemerintah daerah. d) Negara harus adil kepada semua agama tanpa kecuali karena berdasarkan amanat konstitusi Pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Pada kasus Tolikara semua aparat penegak hukum harus mengusut sampai tuntas dari Kepolisian, BNPT, Pemda setempat dan Komnas HAM. Di samping itu pula, kenapa hal tersebut dapat terjadi karena pemimpin di negeri ini juga tidak memberikan contoh yang baik pula. e) Independensi pengadilan harus diutamakan. Sesuai dengan amanat

Undang-Undang

Kekuasaan

Kehakiman

mengamanatkan Pengadilan harus bebas dari tekanan, intervensi dan opini publik. Kita harus mempercayai Pengadilan untuk memutus demi keadilan sebagai garda terdepan rakyat yang ingin mencari keadilan. 6. Lingkungan Panalukkang Jene Kel. Alle Polea Kec. Lau a) Komisi III masih terus menjaga independensi KPK. KPK sebagai institusi sangat bagus, ini terbukti dari beberapa rekam jejak KPK dalam mengungkap kasus korupsi kakap. Akan tetapi kekurangan KPK juga tidak dapat ditutupi, ada beberapa oknum KPK yang tidak profesional kerjanya. Sehingga mengakibatkan beberapa pekerjaan KPK yang 193

dikoreksi oleh publik. Contohnya seperti menetapkan tersangka terlebih dahulu kemudian baru mencari-cari bukti kesalahannya. Ini mengakibatkan status seseorang sebagai tersangka yang terkatung-katung dan tidak jelas proses hukum selanjutnya. Ke depan hal tersebut harus dievaluasi, dimonitoring melalui revisi SoP KPK. b) Terkait dengan ide satu pengacara satu kecamatan ini adalah ide yang sangat bagus dan akan diusulkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, harus diketauhi pula bahwa di Pengadilan ada Pos Bantuan Hukum (PosBaKum) yang pro bono untuk masyarakat di desa. 7. Desa Pagang Kel. Sibatua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep a) Terkait dengan pembangunan masjid, perlu diketauhi bersama bahwa ada semacam penolakan anggota DPR untuk memperjuangkan dana aspirasi sebesar 20 M per anggota. Penolakan tersebut datang dari berbagai pihak khususnya masyarakat luas. Padahal, sejatinya anggota DPR itu tidak memegang uang tersebut secara cash. Akan tetapi dana tersebut langsung diperuntukkan untuk aspirasi masyarakat termasuk untuk pembangunan masjid. Di sisi lain, anggota DPR itu hanya sebagai mediator saja, tugas eksekutor pembangunan tetap berada di pemerintah daerah. Namun demikian, saya berkomitmen untuk setidaknya membantu pembangunan masjid tersebut berupa material atau bahan dasarnya seperti semen. 194

b) Terkait

dengan

mangkraknya

pembangunan,

perlu

diidentifikasi terlebih dahulu apakah Pemda kekurangan dana atau justru ada pemborong yang bermain di dalam proyek tersebut. Jika ada pemborong nakal yang bermain, maka segera laporkan pada saya.

195

LAPORAN KEGIATAN DENGAR PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG PANCASILA, UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, DAN BHINEKA TUNGGAL IKA TAHUN 2014 X.

PENDAHULUAN MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Adapun tugas MPR adalah : a. Memasyarakatkan ketetapan MPR; b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara epublik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; c. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pelaksanaannya; dan d. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Anggota MPR berkewajiban melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang salah 196

satu kegiatannya adalah dengar pendapat dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Kegiatan dengar pendapat yang dilakukan oleh setiap anggota MPR dengan masyarakat merupakan wadah untuk dialog dengan masyarakat agar Anggota MPR lebih dekat dengan masyarakat serta sebagai wadah untuk menampung saran dan pendapat dari masyarakat mengenai pelaksanaan nilai – nilai luhur bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana terdapat pada Pancasila, Undang – Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. XI.

DASAR HUKUM a.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 b.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

c.

Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

XII.

TUJUAN 1.

Untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat;

197

2.

Lebih

memasyarakatkan

danmemudahkan

pentingnya

membangun komunikasi antara masyarakat dengan wakilnya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. XIII. PELAKSANAAN 1.

Nama Instansi/Organisasi/Dapil

: Sulawesi Selatan II

2.

Provinsi/Kab/Kota

: Kabupaten Maros

3.

Tempat Pelaksanaan

: Kafe Bagas Maros

4.

Tanggal Pelaksanaan

: 11 Desember 2014

5.

Narasumber Anggota

: Drs. Akbar Faizal, M.Si

6.

Jumlah Peserta

: 100 (seratus) orang

XIV. MATERI SOSIALISASI 1. Latar belakang sosialisasi 4 pilar didorong oleh beberapa factor yaitu : a. Pemahaman dan pengamatan nilai – nilai Pancasila dan ajaran agama yang sempit serta lunturnya penghargaan terhadap kemajemukan. b. Terjadi ketidakadilan dalam bidang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan hukum di pusat dan daerah. c. Globalisasi yang membawa persaingan antar bangsa yang semakin tajam. d. Kuatnya pengaruh budaya asing dan kurangnya sarana teknologi industry dalam perumusan kebijakan Negara.

198

2. Pancasila merupakan dasar Negara yang hakekatnya bersumber dari nilai keagamaan, adat – istiadat, kebudayaan, nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat, dan perkembangan ideologi dunia pada saat itu. Sedangkan kedudukan Pancasila sebagai ideologi Negara, norma fundamental Negara, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa. Karena kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara maka materi muatan Peraturan Perundang – Undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila 3. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang – undangan. Undang – Undang Dasar mengatur 3 (tiga) hal penting yaitu : a. Pembatasan kekuasaan organ – organ Negara. b. Mengatur hubungan antar lembaga – lembaga Negara. c. Mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga – lembaga Negara dengan warga Negara. 4. Parlemen di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) lembaga Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dimana tugas, fungsi dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945. a. Tugas, fungsi dan wewenang MPR yaitu : 1). Mengubah dan menetapkan Undang – Undang Dasar; 2). Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 3). Memberhentikan Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang – Undang Dasar; 4). Memilih Wakil Presiden dari dua

199

calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden. b. Tugas, fungsi dan wewenang DPR antara lain : 1). Memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan; 2). Mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat; 3). Persetujuan menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian; 4). Pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta, penerimaan dan penempatan duta Negara lain; 5). Persetujuan Perpu. c. Tugas, fungsi dan wewenang DPD yaitu : 1). Memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan; 2). Dapat mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang - Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggambungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan kekuasaan pusat dan daerah, RAPBN, Pajak, Pendidikan, dan agama. ; 3). Memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK. 5. Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, ditetapkan sejak awal berdirinya Negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Sebagai Negara kesatuan, Indonesia hanya mempunyai satu pusat pemerintahan yang mengatur seluruh daerah, tidak ada Negara dalam Negara, satu kepala Negara, satu badan legislative yang berlaku bagi seluruh wilayah Negara yang bersangkutan. Negara Kesatuan 200

Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah. 6. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara, yang diangkat dari nilai keanekaragaman bangsa Indonesia. Keragaman diukur dari beberapa aspek yaitu : a.

Kemajemukan bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar.

b. Memiliki bahasa daerah yang berbeda – beda. c. Mempunyai suku bangsa yang beragam. d. Mempunyai agama yang berbeda. e. Warnah kulit bermacam – macam. f.

Adat istiadat.

7. Perlu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini bahwa dinamika yang terjadi di DPR saat ini pasca pilpres 2014 membuktikan bahwa masyarakat Indonesia semakin maju dalam berdemokrasi. Sekalipun di DPR terjadi perseteruan yang begitu hebat antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), itu hanya terlihat depannya saja. Namun yakinlah bahwa kedua koalisi besar tersebut tetaplah mementingkan kesatuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kekuatan KMP (koalisi oposisi/penyeimbang) yang mengusai kursi di DPR dibanding KIH (koalisi pemerintah) menunjukkan bahwa kekuatan DPR lebih kuat dari pemerintah. Kedudukan ini tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya, dengan kekuatan DPR maka fungsi pengawasan akan semakin efektif, sedangkan kekurangannya jika kekuatan 201

oposisi digunakan untuk mengganjal kinerja pemerintah maka pemerintahan berjalan tidak efektif. Kita berhadap kedepan agar kedua koalisi ini dapat bekerja dengan baik untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang kuat dan stabil. XV.

PERTANYAAN PESERTA 1. Pancasila salah satu dari 4 pilar Negara, dan merupakan sumber dari segala sumber hukum serta sumber nilai, ideologi, karakter dan budaya bangsa. Mengingat Indonesia merupakan bangsa yang besar dan majemuk, apakah Pancasila ini sudah cocok dengan kultur bangsa Indonesia? 2. Semangat pemerintah ingin menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan melestarikan nilai Bhinneka Tunggal Ika, harus dibenturkan oleh gerakan rakyat Papua yang menuntut kemerdekaan Papua. Kenyataan ini menggambarkan bahwa Gerakan Papua Merdeka tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintahan Jokowi – JK? 3. Saat ini pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM Bersubsidi. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang mahal dan sensitif karena mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas baik dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Sekalipun kebijakan pemerintah menaikan harga BBM adalah upaya pengalihan subsidi dari sektor konsumtif ke sektor produktif, namun kebijakan ini dinilai oleh banyak pihak kurang pas karena memberatkan rakyat di tengah situasi ekonomi Negara yang memang tidak kondusif. Apakah kebijakan ini relevan dengan 202

kondisi rakyat yang mayoritas masyarat miskin? Harusnya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat alasan pemerintah

mengalihkan

subsidi

tersebut

sehingga

tidak

menimbulkan konflik sosial di masyarakat. 4. Saat ini banyak pemimpin bangsa yang kurang memahami nilai – nilai Pancasila sehingga dalam kesehariannya tidak mampu menterjemahkan nilai – nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu akibatnya tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara baik di pusat maupun daerah, baik dilembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Komitmen terhadap penegakan nilai Pancasila yang perlu ditumbuhkan, dimulai dari perbaikan kurikulum pendidikan agar kedepan anak – anak usia dini sudah memahami 4 pilar Negara. XVI. MASUKAN DAN SARAN 1.

Pancasila adalah ideologi Negara yang muatan nilainya sesuai dengan karakter, budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, semua peraturan harus sesuai dengan nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945. Berangkat dari argumentasi tersebut maka Pancasila sudah sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang majemuk. Salah satu nilai yang diatur dalam Pancasila adalah hak menyatakan pendapat, baik melalui media massa, elektronik, ataupun dengan melakukan aksi unjuk rasa (demontrasi). Penyaluran aspirasi sebaiknya disampaikan secara berkelompok. Semua jalur penyampaian aspirasi ini dijamin oleh 203

Negara asal sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. 2.

Indonesia adalah Negara yang besar, dengam jumlah penduduk besar, tentu mengolanya bukan sesuatu yang mudah. Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Negara Singapura yang jumlah penduduknya sebanyak dengan jumlah penduduk satu provinsi di Inodnesia. Oleh karena itu butuh kehati – hatian dalam mengeluarkan kebijakan menyangkut

kesejahteraan rakyat.

terkait dengan kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke sektor yang lebih produktif, saat ini pemerintah sementara menyiapkan argument rasional atas alasan pengalihan subsidi dan penggunaannya untuk pembangunan. 3.

Tugas Negara adalah menjaga keutuhan NKRI, di dalam Negara tidak boleh ada bendera atas nama Negara yang lain. Tuntutan rakyat Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI adalah bentuk ketidakpuasaan terhadap perlakuan pemerintah terhadap rakyat Papua, dan hal ini biasa dalam proses demokrasi. Perlu mediasi yang yang baik antara Pemerintah dan rakyat Papua dalam menyelsaikan masalah yang sedang dihadapi dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.

4.

Salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia kedepan adalah kurangnya keteladanan dari para pemimpin bangsa. Kemajuan bangsa ini sangat tergantung dari keteladanan dari para Pemimpin bangsa, menjalankan tugas Negara sebagaimana harusnya dan utamanya memberi contoh kepada generasi bangsa dalam mengimplementasi nilai – nilai luhur dari Pancasila. Salah 204

satu keteladan yang harus ditunjukkan adalah kehormatan dan kesederhanaan. Kehormatan muncul dari apa yang telah dilakukan kepada orang lain, dan kesederhanaan lahir dari kebersamaan, serta ikut merasakan kesusahan orang lain. Untuk melahirkan pemimpin – pemimpin yang teladan bagi bangsa ini perlu memperkenalkan lebih intensif tentang sejarah bangsa Indonesia kepada anak – anak sekolah. 5.

Rakyat Indonesia adalah pemilik syah negeri ini maka harus menghargai budaya dan harga diri bangsa. Negara harus bisa menunjukkan kemandiriannya sebagaimana prinsip Trisakti Pancasila.

XVII.

PENUTUP Dengan terlaksananya kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman

masyarakat

terhadap

nilai

–

nilai

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga nilai – nilai luhur yang terkandung didalamnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari – hari.

205

LAPORAN KEGIATAN KEGIATAN DENGAR PENDAPAT MPR (PANCASILA, UU D1945, NKRI, DAN BHINEKA TUNGGAL IKA) MASA SIDANG II TAHUN 2015 I.

PENDAHULUAN Penguatan pemahaman masyarakat terhadap tujuan berbangsa dan bernegara dipupuk dan dipelihara secara simultan dan kontinyu. Tidak hanya sebagai tujuan dari negara, akan tetapi juga mengarahkan kepada masyarakat akan pentingnya rasa persaudaraan antar sesama warga negara sehingga terjalin rasa persatuan dan kesatuan. Tujuan dan cita-cita berdirinya negara Indonesia telah terkompilasi dengan baik melalui uraian 4 Pilar berbangsa dan bernegara yang dapat dijadikan sebagai acuan hidup bermasyarakat. 4 Pilar tersebut terdiri atas Pancasila, UUD Tahun 1945, Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika. Keempat pilar tersebut difungsikan sebagai perekat persaudaraan di negeri ini. Tanpa 4 Pilar, mustahil bangsa Indonesia dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi warganya. Di samping menjadi tujuan dan cita-cita berdirinya negara Indonesia dan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara, 4 Pilar dapat dijadikan pula sebagai referensi sumber hukum dari segi nilai filosofisnya. Ini lebih dipertimbangkan karena pembentukan aturan hukum yang ideal dan efektif serta memenuhi rasa keadilan masyarakat tidak hanya mengandung unsur yuridis dan sosiologis tetapi juga harus

206

memperhatikan unsur yang bersifat filosofis dan hal itu terkandung dalam 4 Pilar. Untuk menyampaikan 4 Pilar, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai tugas dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi 4 Pilar kepada khalayak luas. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Adapun tugas MPR adalah sebagai berikut: a. Memasyarakatkan ketetapan MPR; b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; c. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pelaksanaannya; dan d. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Anggota MPR yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berkewajiban melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang salah satu kegiatannya adalah dengar pendapat dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Kegiatan dengar pendapat yang dilakukan oleh setiap anggota MPR dengan masyarakat merupakan wadah untuk dialog dengan masyarakat agar Anggota MPR lebih dekat dengan masyarakat serta sebagai wadah untuk menampung saran dan pendapat dari masyarakat mengenai pelaksanaan nilai – nilai luhur bangsa dalam kehidupan 207

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana terdapat pada Pancasila, Undang – Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. II.

DASAR HUKUM a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. d. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

III.

TUJUAN 1. Mensosialisasikan 4 Pilar kepada masyarakat sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara; 2. Mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 3. Memonitoring implementasi 4 Pilar oleh unsur Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholders di daerah.

IV.

PELAKSANAAN 1.

Nama Instansi/Organisasi/Dapil

: Sulawesi Selatan II

2.

Provinsi/Kab/Kota

: Desa Appanang 208

3.

Tempat Pelaksanaan

:

Rumah Kepala Desa

Appanang

V.

4.

Tanggal Pelaksanaan

: 13 Februari 2015

5.

Narasumber Anggota

: Drs. Akbar Faizal, M.Si

6.

Jumlah Peserta

: 150 (seratus) orang

MATERI SOSIALISASI 1. Latar belakang sosialisasi 4 pilar didorong oleh beberapa faktor yaitu : a. Pemahaman dan pengamatan nilai – nilai Pancasila dan ajaran agama yang sempit serta lunturnya penghargaan terhadap kemajemukan. b. Terjadi ketidakadilan dalam bidang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan hukum di pusat dan daerah. c. Globalisasi yang membawa persaingan antar bangsa yang semakin tajam. d. Menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Hukum sudah dikooptasi dengan kepentingan politik sektoral. 2. Pancasila merupakan dasar Negara yang hakekatnya bersumber dari nilai keagamaan, adat – istiadat, kebudayaan, nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat, dan perkembangan ideologi dunia pada saat itu. Sedangkan kedudukan Pancasila sebagai ideologi Negara, norma fundamental Negara, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa. Karena kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara

209

maka materi muatan Peraturan Perundang – Undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila 3. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang – undangan. Undang – Undang Dasar mengatur 3 (tiga) hal penting yaitu : a. Pembatasan kekuasaan organ – organ Negara. b. Mengatur hubungan antar lembaga – lembaga Negara. c. Mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga – lembaga Negara dengan warga Negara. 4. Parlemen di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) lembaga Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di mana tugas, fungsi dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945. a. Tugas, fungsi dan wewenang MPR yaitu : 1). Mengubah dan menetapkan Undang – Undang Dasar; 2). Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 3). Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang – Undang Dasar; 4). Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden. b. Tugas, fungsi dan wewenang DPR antara lain : 1). Memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan; 2). Mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat; 3). Persetujuan menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian; 4). Pemberian pertimbangan 210

kepada Presiden dalam pengangkatan duta, penerimaan dan penempatan duta Negara lain; 5). Persetujuan Perpu. c. Tugas, fungsi dan wewenang DPD yaitu : 1). Memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan; 2). Dapat mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang - Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggambungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan kekuasaan pusat dan daerah, RAPBN, Pajak, Pendidikan, dan agama. ; 3). Memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK. 5. Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, ditetapkan sejak awal berdirinya Negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Sebagai Negara kesatuan, Indonesia hanya mempunyai satu pusat pemerintahan yang mengatur seluruh daerah, tidak ada Negara dalam Negara, satu kepala Negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah Negara yang bersangkutan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah. 6. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara, yang diangkat dari nilai keanekaragaman bangsa Indonesia. Keragaman diukur dari beberapa aspek yaitu :

211

a.

Kemajemukan bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar.

b. Memiliki bahasa daerah yang berbeda – beda. c. Mempunyai suku bangsa yang beragam. d. Mempunyai agama yang berbeda. e. Warnah kulit bermacam – macam. f.

Adat istiadat.

7. Perlu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini bahwa dinamika yang terjadi di DPR sangat dinamis terlebih-lebih dengan konflik antara institusi KPK dengan Polri yang menghiasi berita nasional. Konflik antara dua intitusi penegak hukum makin menjadi-jadi terkait dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Titik kulminasinya, Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatasi polemik ini. Perppu ini ditujukan untuk menjamin kerja KPK dan Polri dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi. Pada akhirnya, semua yang terjadi dengan konflik antara KPK dan Polri ini sesungguhnya dapat dianalisis bahwa kedua institusi ini tidak mengimplementasikan 4 pilar dengan baik dan seksama. Panduan hubungan antar lembaga negara telah diatur sedemikian rupa baik secara eksplisit maupun implisit bila saja seluruh stakeholders yang ada di negeri ini konsisten untuk mengamalkan 4 Pilar tersebut. VI.

PERTANYAAN PESERTA 1. Bagaimana perkembangan kasus antara KPK dengan Polri di Jakarta ?. Sebagai masyarakat di desa Appanang dengan adanya 212

kasus ini sangat memperihatinkan sekaligus membingungkan. Hal ini harus segera diakhiri karena berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap prospek penegakan hukum di masa yang akan datang. Kemudian berkaitan permasalahan kriminalisasi antara KPK dan Polri, bagaimana cara Bapak menggunakan hakhak Bapak sebagai anggota DPR ?. 2. Sebagai refleksi dari pemilihan anggota dewan atau anggota legislatif melalui partai politik yang telah dilaksanakan selama ini ternyata manfaatnya belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat masih dihadapi sulitnya menyalurkan aspirasinya kepada anggota yang telah mereka pilih pada momen pemilihan beberapa waktu yang lalu. Dengan adanya kondisi tersebut, terbesit dalam isi sebagian hati masyarakat adalah dibukanya kembali pemilihan anggota melalui jalur independen. Bagaimana pandangan Bapak Akbar Faizal terkait hal tersebut ?. 3. Bapak Akbar Faizal adalah salah satu anggota tim 9 yang menangani masalah kasus Bank Century. Kami berharap, Bapak terus komitmen dan konsisten untuk mengungkap dalang perampokan uang rakyat dalam konspirasi bank Century tersebut. Kasus bank Century tentu tidak boleh menjadi peninggalan sejarah yang buruk bagi Presiden Jokowi jika selama kepemimpinan Jokowi menjadi Presiden tidak dapat terselesaikan. 4. Bagaimana kelanjutan dari kasus foto-foto Abraham Samad ?. Sebagai bagian dari masyarakat Sulawesi Selatan kami tidak akan mendukung secara moril kepada Abraham Samad apabila dugaan itu terbukti. 213

5. Terjadi polemik di kalangan masyarakat dengan adanya beberapa anggota DPRD Kota Pare-Pare yang setelah dilantik menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Ini membuat kepercayaan masyakarat semakin luntur karena wakil rakyatnya menjadi tersangka. VII.

RESPON PERTANYAAN 1.

Masalah antara KPK dan Polri, Akbar Faizal adalah salah satu anggota dari komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum, HAM, keamanan dan terlibat langsung di dalamnya. Komisi III DPR RI sangat mendorong Presiden Jokowi mengambil sikap dan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan konflik dua intitusi penegak hukum. Jika konflik ini tidak selesai, maka berapa banyak energi bangsa ini yang dikeluarkan sehingga membuat kerja kita tidak efektif karena masih banyak persoalan negeri ini yang belum selesai. Intinya Presiden harus memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.

Pemilihan anggota dewan atau anggota legislatif dilaksanakan berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR. Jalur pemilihan secara independen dapat dilaksanakan dengan syarat dirubah terlebih dahulu ketentuan UndangUndangnya.

3.

Akbar Faizal telah menjadi bagian dari Tim 9 yang mengusut kasus bank Century. Dalam kesempatan di acara Indonesia Lawyers Club yang tayang setiap hari Selasa di Tv One, Akbar Faizal sudah 214

terhitung 3 kali meminta kepada KPK untuk konsisten membongkar kasus besar ini. Namun, sampai dengan saat ini belum jelas kelanjutan kasus tersebut meskipun sudah ada beberapa yang sudah ditangkap KPK. Bahkan menurut pandangan Akbar Faizal, Abraham Samad telah ingkar janji kepada Akbar Faizal untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Ini terbukti dari terbelengkalainya kasus Century termakan kasus-kasus yang baru seperti penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan. Akbar Faizal orang pertama yang “pasang badang” terkait kinerja KPK. Institusi KPK harus selalu eksis dan dipertahankan guna menopang pemberantasan korupsi. Akan tetapi, KPK perlu diisi oleh orang-orang yang bersih dan mempunyai integritas yang tinggi. KPK harus dipelihara dan jangan dibenci. Kebalikannya, orang-orang yang bermain di atas KPK harus dijauhkan dan dibenci. Sekali lagi bukan KPK dari segi institusinya. 4.

Akbar Faizal adalah orang yang membawa Abraham Samad untuk berkiprah menjadi Pimpinan KPK di Jakarta. Abraham Samad telah berjanji kepada Akbar Faizal untuk segera menuntaskan kasuskasus besar yang ada di KPK. Semenjak foto-foto Abraham Samad yang tersebar di berbagai media dia tidak pernah mengakuinya bahkan sempat dia berbicara di media tidak kenal dengan Akbar Faizal yang pernah menjadi teman baik seperjuangannya dan telah mengucap janji sebagai seorang teman. Baginya, tidak penting Abraham Samad kenal atau tidak dengan dirinya. Hal terpenting proses penegakan hukum harus tetap dijalankan dengan fair dan adil karena penegakan hukum merupakan salah satu roh dari demokrasi di negeri ini yang berdasarkan pada negara hukum (rechstaat) bukan 215

negara atas kekuasaan (machtstaat). Penegakan hukum harus diimplementasikan dalam kedudukan yang sama bagi setiap orang (equality before the law) tanpa memandang status dan kasta seseorang termasuk kepada Abraham Samad. 5.

Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) harus menjadi asas yang utama dalam penegakan hukum. Seseorang tidak boleh dijustifikasi bersalah selama belum ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini berarti, kalau status anggota DPRD Pare-Pare masih menjadi tersangka, dia secara yuridis masih bisa menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD terlepas dari etika pantas atau tidaknya. Akan tetapi, aparat penegak hukum harus tetap menyelidiki kasus yang melibatkan anggota DPRD yang terkena kasus tersebut. Prinsipnya dalam bingkai negara hukum Indonesia tidak boleh ada yang imun (kebal) terhadap proses penegakan hukum.

VIII.

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini dibuat, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi 4 Pilar dengan masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Appananng.

216

LAPORAN KEGIATAN KEGIATAN DENGAR PENDAPAT MPR (PANCASILA, UU D1945, NKRI, DAN BHINEKA TUNGGAL IKA) MASA SIDANG III TAHUN 2015 I.

PENDAHULUAN Penguatan pemahaman masyarakat terhadap tujuan berbangsa dan bernegara dipupuk dan dipelihara secara simultan dan kontinyu. Tidak hanya sebagai tujuan dari negara, akan tetapi juga mengarahkan kepada masyarakat akan pentingnya rasa persaudaraan antar sesama warga negara sehingga terjalin rasa persatuan dan kesatuan. Tujuan dan cita-cita berdirinya negara Indonesia telah terkompilasi dengan baik melalui uraian 4 Pilar berbangsa dan bernegara yang dapat dijadikan sebagai acuan hidup bermasyarakat. 4 Pilar tersebut terdiri atas Pancasila, UUD Tahun 1945, Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika. Keempat pilar tersebut difungsikan sebagai perekat persaudaraan di negeri ini. Tanpa 4 Pilar, mustahil bangsa Indonesia dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi warganya. Di samping menjadi tujuan dan cita-cita berdirinya negara Indonesia dan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara, 4 Pilar dapat dijadikan pula sebagai referensi sumber hukum dari segi nilai filosofisnya. Ini lebih dipertimbangkan karena pembentukan aturan hukum yang ideal dan efektif serta memenuhi rasa keadilan masyarakat tidak hanya mengandung unsur yuridis dan sosiologis tetapi juga harus

217

memperhatikan unsur yang bersifat filosofis dan hal itu terkandung dalam 4 Pilar. Untuk menyampaikan 4 Pilar, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai tugas dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi 4 Pilar kepada khalayak luas. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Adapun tugas MPR adalah sebagai berikut: a. Memasyarakatkan ketetapan MPR; b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; c. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pelaksanaannya; dan d. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Anggota MPR yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berkewajiban melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang salah satu kegiatannya adalah dengar pendapat dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Kegiatan dengar pendapat yang dilakukan oleh setiap anggota MPR dengan masyarakat merupakan wadah untuk dialog dengan masyarakat agar Anggota MPR lebih dekat dengan masyarakat serta sebagai wadah untuk menampung saran dan pendapat dari masyarakat mengenai pelaksanaan nilai – nilai luhur bangsa dalam kehidupan 218

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana terdapat pada Pancasila, Undang – Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. II.

DASAR HUKUM a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah d. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

III.

TUJUAN 1. Mensosialisasikan 4 Pilar kepada masyarakat sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara; 2. Mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 3. Memonitoring implementasi 4 Pilar oleh unsur Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholders di daerah.

IV.

PELAKSANAAN 1. Nama Instansi/Organisasi/Dapil

: Sulawesi Selatan II

2. Provinsi/Kab/Kota

: Bone

3. Tempat Pelaksanaan

: DPD NasDem 219

V.

4. Tanggal Pelaksanaan

: 05 Mei 2015

5. Narasumber Anggota

: Drs. Akbar Faizal, M.Si

6. Jumlah Peserta

: 150 (seratus) orang

MATERI SOSIALISASI 1. Latar belakang sosialisasi 4 pilar didorong oleh beberapa faktor yaitu : a. Pemahaman dan pengamatan nilai – nilai Pancasila dan ajaran agama yang sempit serta lunturnya penghargaan terhadap kemajemukan. b. Terjadi ketidakadilan dalam bidang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan hukum di pusat dan daerah. c. Globalisasi yang membawa persaingan antar bangsa yang semakin tajam. d. Menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Hukum sudah dikooptasi dengan kepentingan politik sektoral. 2. Pancasila merupakan dasar Negara yang hakekatnya bersumber dari nilai keagamaan, adat – istiadat, kebudayaan, nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat, dan perkembangan ideologi dunia pada saat itu. Sedangkan kedudukan Pancasila sebagai ideologi Negara, norma fundamental Negara, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa. Karena kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara maka materi muatan Peraturan Perundang – Undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila

220

3. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang – undangan. Undang – Undang Dasar mengatur 3 (tiga) hal penting yaitu : a. Pembatasan kekuasaan organ – organ Negara. b. Mengatur hubungan antar lembaga – lembaga Negara. c. Mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga – lembaga Negara dengan warga Negara. 4. Parlemen di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) lembaga Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di mana tugas, fungsi dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945. a. Tugas, fungsi dan wewenang MPR yaitu : 1). Mengubah dan menetapkan Undang – Undang Dasar; 2). Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 3). Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang – Undang Dasar; 4). Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden. b. Tugas, fungsi dan wewenang DPR antara lain : 1). Memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan; 2). Mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat; 3). Persetujuan menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian; 4). Pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta, penerimaan dan penempatan duta Negara lain; 5). Persetujuan Perpu. 221

c. Tugas, fungsi dan wewenang DPD yaitu : 1). Memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan; 2). Dapat mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang - Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggambungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan kekuasaan pusat dan daerah, RAPBN, Pajak, Pendidikan, dan agama. ; 3). Memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK. 5. Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, ditetapkan sejak awal berdirinya Negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Sebagai Negara kesatuan, Indonesia hanya mempunyai satu pusat pemerintahan yang mengatur seluruh daerah, tidak ada Negara dalam Negara, satu kepala Negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah Negara yang bersangkutan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah. 6. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara, yang diangkat dari nilai keanekaragaman bangsa Indonesia. Keragaman diukur dari beberapa aspek yaitu : a.

Kemajemukan bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar.

b. Memiliki bahasa daerah yang berbeda – beda. 222

c. Mempunyai suku bangsa yang beragam. d. Mempunyai agama yang berbeda. e. Warnah kulit bermacam – macam. f. 7.

Adat istiadat.

Mengingat kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan ancaman nyata bagi Indonesia, maka pemerintah tidak boleh mengabaikan potensi penyebaran ISIS di Indonesia. Oleh karena itu, BNPT bersama lembaga terkait harus mengambil langkah cepat menghentikan penyebaran paham ISIS, termasuk menggagalkan pengiriman WNI ke luar negeri. Petugas kemanan harus memperketat pintu masuk wilayah RI bagi WNI yang ingin bergabung dengan kelompok radikal.

VI.

PERTANYAAN PESERTA 1. Bagaimana cara menangkal paham ISIS di kalangan masyarakat ? ini sangat perlu dilakukan karena berbahaya bagi generasi penerus bangsa

ditambah

peran

media

yang

semakin

gencar

memberitahukan ?. 2. Mengingat kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan ancaman nyata bagi Indonesia, maka perlu bagi pemerintah dalam hal ini Polri tidak mengabaikan potensi penyebaran ISIS di Indonesia. Polri bersama stakeholder lainnya juga harus memperketat pintu masuk wilayah RI sehingga tidak mudah bagi WNA masuk untuk menyebar paham radikalismenya, begitupun bagi WNI yang ingin keluar bergabung dengan kelompok radikal.

223

3. Banyak program pemerintahan Jokowi-JK yang belum merata dirasakan oleh kami di daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan publikasi yang ramai di televisi dengan banyak program jaminan sosial masyarakat. Kami khawatir program-program tersebut dirasakan oleh segelintir orang saja. Bagaimana Bapak merespon hal ini ?. VII.

RESPON PERTANYAAN 1. Memahami dengan baik 4 Pilar merupakan salah satu tips yang biasa dilakukan untuk menangkal paham ISIS. Sosialisi 4 pilar juga sangat diperlukan di kalangan para pelajar dan mahasiswa apalagi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi Islam. 2. Dalam rapat-rapat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkhususnya pada saat fit and proper test Komjen Drs. Badrodin Haiti untuk selalu siaga menangkal paham ISIS yang berbahaya. Polisi harus mampu melakukan tindakan precentif dan represif terhadap siapapun yang bertendensi menyebarkan paham ISIS. 3. Pemerintah Jokowi JK harus berkomitmen untuk membuktikan janjijanjinya saat kampanye waktu dulu. Sebagai rakyat, tentu biarkan saja dahulu pemerintah bekerja karena pemerintah baru berjalan 6 bulan. Berhasil atau tidaknya Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap Menteri-Menterinya yang tidak menjalankan program nawacita dengan cepat, tepat dan efektif. Dengan demikian, maka diharapkan seluruh program pemerintah Jokowi-JK dapat berjalan dengan baik dan merata di seluruh lapisan masyarakat dari ujung timur sampai dengan ujung barat.

224

VIII.

PENUTUP Demikian laporan kegiatan ini dibuat, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi 4 Pilar kepada konstituen di daerah.

225

LAPORAN KEGIATAN KEGIATAN SOSIALISASI 4 PILAR (PANCASILA, UU D1945, NKRI, DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA) MASA SIDANG IV TAHUN 2015 I.

PENDAHULUAN Penguatan pemahaman masyarakat terhadap tujuan berbangsa dan bernegara dipupuk dan dipelihara secara simultan dan berkelanjutan. Tidak hanya sebagai tujuan dari negara, akan tetapi juga mengarahkan kepada masyarakat akan pentingnya rasa persaudaraan antar sesama warga negara sehingga terjalin rasa persatuan dan kesatuan. Tujuan dan cita-cita berdirinya negara Indonesia telah terkompilasi dengan baik melalui uraian 4 Pilar berbangsa dan bernegara yang dapat dijadikan sebagai acuan hidup bermasyarakat. 4 Pilar tersebut terdiri atas Pancasila, UUD Tahun 1945, Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar tersebut difungsikan sebagai perekat persaudaraan di negeri ini. Tanpa 4 Pilar, mustahil bangsa Indonesia dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi warganya. Di samping menjadi tujuan dan cita-cita berdirinya negara Indonesia dan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara, 4 Pilar dapat dijadikan pula sebagai referensi sumber hukum dari segi nilai filosofisnya. Ini lebih dipertimbangkan karena pembentukan aturan hukum yang ideal dan efektif serta memenuhi rasa keadilan masyarakat tidak hanya mengandung unsur yuridis dan sosiologis tetapi juga harus 226

memperhatikan unsur yang bersifat filosofis dan hal itu terkandung dalam 4 Pilar. Untuk menyampaikan 4 Pilar, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai tugas dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi 4 Pilar kepada khalayak luas. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Adapun tugas MPR adalah sebagai berikut: a. Memasyarakatkan ketetapan MPR; b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; c. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pelaksanaannya; dan d. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Anggota MPR yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berkewajiban melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang salah satu kegiatannya adalah dengar pendapat dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Kegiatan dengar pendapat yang dilakukan oleh setiap anggota MPR dengan masyarakat merupakan wadah untuk dialog dengan masyarakat agar Anggota MPR lebih dekat dengan masyarakat serta sebagai wadah untuk menampung saran dan pendapat dari masyarakat mengenai pelaksanaan nilai – nilai luhur bangsa dalam kehidupan 227

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana terdapat pada Pancasila, Undang – Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. II.

DASAR HUKUM a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah d. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

III.

TUJUAN 1. Mensosialisasikan 4 Pilar kepada masyarakat sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara; 2. Mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 3. Memonitoring implementasi 4 Pilar oleh unsur Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholders di daerah.

IV.

PELAKSANAAN 1. Nama Instansi/Organisasi/Dapil

: Sulawesi Selatan II

2. Provinsi/Kab/Kota

: Kab. Soppeng

228

3. Tempat Pelaksanaan

:

Rumah Tahanan Kab.

Soppeng

V.

4. Tanggal Pelaksanaan

: 12 Juli 2015

5. Narasumber Anggota

: Drs. Akbar Faizal, M.Si

6. Jumlah Peserta

: 150 (seratus) orang

MATERI SOSIALISASI 1. Latar belakang sosialisasi 4 pilar didorong oleh beberapa faktor yaitu : a. Pemahaman dan pengamatan nilai – nilai Pancasila dan ajaran agama yang sempit serta lunturnya penghargaan terhadap kemajemukan. b. Terjadi ketidakadilan dalam bidang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan hukum di pusat dan daerah. c. Globalisasi yang membawa persaingan antar bangsa yang semakin tajam. d. Menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Hukum sudah dikooptasi dengan kepentingan politik sektoral. 2. Pancasila merupakan dasar Negara yang hakekatnya bersumber dari nilai keagamaan, adat – istiadat, kebudayaan, nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat, dan perkembangan ideologi dunia pada saat itu. Sedangkan kedudukan Pancasila sebagai ideologi Negara, norma fundamental Negara, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa. Karena kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara,

229

maka materi muatan Peraturan Perundang – Undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila 3. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang – undangan. Undang – Undang Dasar mengatur 3 (tiga) hal penting yaitu : a. Pembatasan kekuasaan organ – organ Negara. b. Mengatur hubungan antar lembaga – lembaga Negara. c. Mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga – lembaga Negara dengan warga Negara. 4. Parlemen di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) lembaga Negara, yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di mana tugas, fungsi dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945. a. Tugas, fungsi dan wewenang MPR yaitu : 1). Mengubah dan menetapkan Undang – Undang Dasar; 2). Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 3). Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang – Undang Dasar; 4). Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden. b. Tugas, fungsi dan wewenang DPR antara lain : 1). Memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan; 2). Mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat; 3). Persetujuan menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian; 4). Pemberian pertimbangan 230

kepada Presiden dalam pengangkatan duta, penerimaan dan penempatan duta Negara lain; 5). Persetujuan Perpu. c. Tugas, fungsi dan wewenang DPD yaitu : 1). Memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan; 2). Dapat mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang - Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggambungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan kekuasaan pusat dan daerah, RAPBN, Pajak, Pendidikan, dan agama. ; 3). Memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK. 5. Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, ditetapkan sejak awal berdirinya Negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Sebagai Negara kesatuan, Indonesia hanya mempunyai satu pusat pemerintahan yang mengatur seluruh daerah, tidak ada Negara dalam Negara, satu kepala Negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah Negara yang bersangkutan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah. 6. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara, yang diangkat dari nilai keanekaragaman bangsa Indonesia. Keragaman diukur dari beberapa aspek yaitu :

231

a.

Kemajemukan bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar.

b. Memiliki bahasa daerah yang berbeda – beda. c. Mempunyai suku bangsa yang beragam. d. Mempunyai agama yang berbeda. e. Warnah kulit bermacam – macam. f.

Adat istiadat.

7. Baru-baru ini ada kasus yang mengiri-ngiris rasa kebhinekaan bangsa Indonesia yaitu pembakaran masjid di Tolikara Papua. Kejadian itu diakibatkan adanya oknum (Gereja Injil di Indonesia) GIDI di Papua yang menurut infonya melarang seluruh kegiatan umat Islam untuk melaksanakan ibadah pada hari kejadian dikarenakan adanya kegiatan seminar yang sedang diadakan oleh GIDI. Contoh ini telah menerangkan secara jelas dan terang benderang tentang terkikisnya kerukunan umat beragama di Indonesia. VI.

PERTANYAAN PESERTA 1. Bagaimana menurut pandangan Bapak terkait dengan kasus di Tolikara ?. Siapa yang harus bertanggung jawab terkait masalah tersebut ?. 2. Sebagaimana diketauhi bahwa kondisi Rutan disini sangat tidak kondusif untuk ditempati karena over kapasitas. Bagaimana solusi yang Bapak tawarkan ?.

232

3. Apa pendapat Bapak mengenai Putusan Mahkamah Kosntitusi (MK) yang melegalkan politik dinasti dalam pemilihan calon Kepala Daerah ?. VII.

RESPON PERTANYAAN 1. Negara harus adil kepada semua agama tanpa kecuali karena berdasarkan amanat konstitusi Pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Pada kasus Tolikara, semua aparat penegak hukum harus mengusut sampai tuntas dari Kepolisian, BNPT, Pemda setempat dan Komnas HAM. Di samping itu pula menurut Akbar Faizal, kenapa hal tersebut dapat terjadi karena pemimpin di negeri ini juga tidak memberikan contoh yang baik pula. Oleh karena itu pada kasus ini, Akbar Faizal akan terus memantau perkembangannya. 2. Memang terdapat masalah dalam grand design pembangunan Lapas dan Rutan di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM belum sepenuhnya dapat merealisasikan cetak biru pembangunan Lapas dan Rutan layak huni dikarenakan membutuhkan anggaran yang multi years. Hal ini pernah disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menambah pagu anggaran tahun 2016. Alokasi penambahan yang diminta Menteri Hukum dan HAM porsinya lebih banyak untuk pembangunan Lapas dan Rutan yang layak. Komisi III akan menyetujui jika penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan Lapas dan Rutan. 3. Pada 8 Juli 2015, MK putuskan uji materi terhadap UU Pilkada yang baru dan isinya membolehkan politik dinasti. Namun putusan ini bagi Akbar Faizal sangat konservatif, tidak progresif dan terlalu 233

memgedepankan supremasi pasal-pasal. Meski mendasarkan pada konstitusi, namun langkah MK melegalkan politik dinasti sangat merusak tatanan dan sendi demokrasi. Pertanyaan, konstitusi mana yang melegalkan politik dinasti dan merusak tatanan demokrasi. Realitasnya, dinasti ini ada dan mengganggu kita. Sejarah banyak mencatat kerusakan dahsyat yang ditimbulkan. Publik pasti masih ingat dinasti eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah. Ratu Atut dengan kekuasaannya mengantarkan gerbong keluarga besarnya menduduki jabatan-jabatan puncak yang ada dalam struktur pemerintahan Banten. Putusan MK ini sebuah kemunduran besar, justru saat kita ingin memperbaiki aturan main berdemokrasi. VIII.

PENUTUP Demikian laporan kegiatan ini dibuat, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi 4 Pilar kepada konstituen di daerah.

234

LAPORAN KEGIATAN KEGIATAN SOSIALISASI 4 PILAR (PANCASILA, UU D1945, NKRI, DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA) BERSAMA PERTUNJUKAN WAYANG KULIT SEMALAM SUNTUK DENGAN DALANG DALANG KI WASENO SLENK I.

PENDAHULUAN Sabtu, 21 Nopember 2015 adalah salah satu momen yang bersejarah dimana untuk pertamakalinya saya memboyong kesenian wayang kulit untuk dipertontonkan di lapangan karebosi. Kegiatan ini sendiri diselenggarakan dalam rangka sosialisasi empat pilar MPR RI yang meliputi Pancasia, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini digawangi oleh dalang Ki Warseno Slank, seorang dalang tersohor di Indonesia, dengan mengambil lakon Rama Tambak yang mengisahkan perjuangan Ramawijaya membebaskan istrinya dari Rahwana. Dalam sambutan pembukaan, saya menyampaikan bahwa pagelaran wayang ini bukan hanya sekedar tontotan tetapi juga bisa menjadi tuntunan untuk menginternalisasikan 4 pilar, yang seharusnya bukan hanya dipahami tetapi juga diaktualisasikan. Tujuan sosialisasi ini bukan hanya dikhususkan untuk kalangan masyarakat Jawa tetapi juga masyarakat umum di Makassar. Sosialisasi menggunakan media wayang ini menarik karena wayang memiliki penggemar yang cukup banyak, tetapi baru pertama kali diadakan di Makassar sehingga diharapkan mampu mengobati kerinduan masyarakat untuk menikmati wayang secara langsung sekaligus menyerap materi sosialisasi 4 pilar.

235

Saat membuka sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Alun-Alun Karebosi, Makassar bersama komunitas Jawa di Sulsel Saya sendiri mengusulkan agar kesenian-kesenian dari Bugis seperti Sinlirik, Kecapi, dan kesenian Bugis lainnya juga ditampilkan di Jawa sehingga bisa terjadi akulturasi budaya. Karena sejatinya, kesenian seperti ini merupakan bentuk sosialisasi nilai luhur bangsa dan bisa menyadarkan masyarakat bahwa kita perlu melestarikan budaya bangsa yang semakin hari menghadapi ancaman penggerusan dari budaya asing. Kegiatan ini selain didukung oleh Sekretariat Jenderal MPR, juga dapat berjalan sukses berkat kerjasama yang erat dengan beberapa pihak seperti Pemerintah Kota Makassar, Persatuan Pedalangan Indonesia Sulawesi Selatan (Pepadi), dan Forum Komunikasi Masyarakat Jawa (FKMJ).

236

Wayang Kulit Sebagai Sarana Sosialisasi 4 Pilar II.

PELAKSANAAN 1. Nama Instansi/Organisasi/Dapil

: Sulawesi Selatan II

2. Provinsi/Kab/Kota

: Makassar

3. Tempat Pelaksanaan

: Alun-Alun Karebosi

4. Tanggal Pelaksanaan

: 21 Nopember 2015

5. Narasumber Anggota

: Drs. Akbar Faizal, M.Si

6. Jumlah Peserta

: 1000-an Komunitas Jawa

di Sul-Sel

237