SATYA LANCANA KARYA SATYA PADA HUT RI

BULETIN KEPEGAWAIAN PERINGATAN DAN PENYEMATAN TANDA KEHORMATAN SATYA LANCANA KARYA SATYA

PADA HUT RI

SUSUNAN REDAKSI Penanggung Jawab NASYIRUDDIN, SH, M.Si Dewan Redaktur Drs. Suyatman, M.STr Rospita Butar Butar,SH, MM Tugino,S.Sos , M.Si Drs. Anggiro,M.Si WAKIL DEWAN Drs. Parimin,M.Si Retno Dewayani S.W, SH. M.T Yose; Rizal Martin, S.Kom, M.MTr Delis Dewiyanti,S.Sos Jainuddin,S.Pd Ryeska Fajar Kusuma, S.Psi, MT Mia Ermaya, S.Sos Editor Asnani Prita S.Kom,M.AP AZ Rangga Ntikapoda, S.Sos Bambang Setiawan,S.Kom,M.T Desain Grafis Yhan Arief Setiawan, S.AP Ryzda Haristian, S.AP Dedy Suhendra, A.Md Galuh Awaludin Fotografer M.Asbi, A.Md Ambar Krismanu,SH Ayattullah, SH

Puji syukur kita panjatkan kepada tuhan Yang Maha Esa, buletin Kepegawaian edisi kedua dapat diterbitkan dibulan agustus, redaksi ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesarbesarnya atas kerjasama dan dukungan dari semua pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi terutama Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sehingga buletin kepegawaian ini dapat terbit. Berita yang kami angkat pada buletin Kepegawaian bulan agustus adalah PENYEMATAN TANDA KEHORMATAN SATYA LANCANA KARYA SATYA PADA HUT RI KE -67. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam buletin Kepegawaian ini sehingga perlu banyak masukan dan saran. Untuk itu kami berharap para pembaca dapat memberikan sumbangan tulisan atau artikel Kepegawaian untuk kemajuan buletin Kepegawaian ini. Mudah-mudahan buletin Kepegawaian edisi berikutnya dapat semakin berkualitas baik dari segi isi maupun penyajiannya. Akhirnya kepada para pembaca, kami segenap jajaran redaksi menyampaikan minal aidzin wal fa idzin Mohon Maaf Lahir dan Batin. Dan semoga semua yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi kita semua, amin...

Sekretariat Redaksi Lukita Dwi Hapsari, SE Novianingsih, SH Sudarsono

Diterbitkan Oleh : BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI Alamat Redaksi: Jln. Medan Merdeka Barat No.8 Gd Cipta Lt.V Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat 10110 Tlp.(021) 3512544 Fax.(021) 3512544 Email: [email protected] Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementrian Perhubungan Republik Indonesia

PENGHARGAAN PENYEMATAN TANDA KEHORMATAN

SATYA LANCANA KARYA SATYA

PADA HUT RI Pada tanggal 17 Agustus 2012 bertempat di Halaman Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dilaksanakann upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke67 yang dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan dan dihadiri seluruh jajaran Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam Upacara HUT RI ke-67 Biro Kepegawaian dan Organisasi dan Sub Sektor di lingkungan Kementerian Perhubungan berdasarkan Edaran dari Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI bekerja bersama-sama dalam rangka menunjukkan Penghargaan Pemerintah dan Negara atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang telah bekerja secara terus menerus dan menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah dengan penuh kejujuran, kecakapan dan disiplin sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, telah diproses 1791 orang PNS Kementerian Perhubungan yang memenuhi persyaratan untuk diberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun, 20 Tahun dan 10 Tahun. Bertepatan dengan Upacara HUT RI ke-67 ini Menteri Perhubungan menyematkan langsung secara simbolis kepada 11 orang PNS Kemenhub yang mewakili dari 1791 Orang PNS Kementerian Perhubungan yang telah mendapatkan Tanda Kehormatan dari Pemerintah, sebagai wujud Penghargaan dari Pemerintah yang dianugerahkan terhadap Pegawai yang telah menunjukkan pengabdian dan kesetiaannya dalam bekerja khususnya terhadap Kementerian Perhubungan.

Photo by ABY

Design by IAN

(Prosesi Penyerahan Penghargaan)

Untuk perwakilan penyematan secara simbolis dari Manteri Perhubungan dianugerahkan kepada PNS antara lain Satya Lancana Karya Satya XXX Tahun yaitu Peni Pudji Turyanti, SH, MH (Itjen), Drs. Parimin, M.Si (Setjen), Syamsul Banri, SE (Hubud), Daryanto (Ditjen Perkeretaapian), Sunarwan (Hubdat), Sopan (Badan Litbang), Satya Lancana Karya Satya XX Tahun yaitu Capt. Erwin Rosmali, MM (Hubla) , A. Budhi Patria (Setjen), Djaelani (Hubud), Ade Jaya, S.IP. (Hubla), Satya Lancana Karya Satya X Tahun yaitu Sujari (Hubud).

.01

Adapun Jumlah Rekapitulasi Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 30 Tahun, 20 Tahun dan 10 Tahun dilingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2012 antara lain : NO

UNIT KERJA

SATYA LENCANA KARYA SATYA

TOTAL

1

SEKRETARIAT JENDRAL

30 TAHUN 27

20 TAHUN 25

10 TAHUN 10

58

2

INSPEKTORAT JENDRAL

4

5

-

9

3

DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

10

2

8

20

4

DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

278

372

122

772

5

DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

227

209

259

695

6

DITJEN PERKERETAAPIAN

4

2

-

7

BADAN PSDM PERHUBUNGAN

63

90

35

8

BADAN LITBANG PERHUBUNGAN

36

/

-

43

TOTAL

1791

6 188

(Tabel Rekapitulasi Tanda Kehormatan Satya Lencana)

Youcan

STO

P

Design by IAN

.02

DISIPLIN

ATASAN DAPAT DIHUKUM ATAS PELANGGARAN DISIPLIN ANAK BUAHNYA Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dirasakan masih belum optimal. Permasalahan yang sering muncul dalam penerapan Peraturan tersebut adalah ketidaktegasan dalam penegakkan aturan tersebut. Banyak pimpinan yang secar langsung dan tidak langsung membiarkan terjadinya pelanggaran disiplin pada unit kerjanya. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman atasan sebagai Pembina kepegawaian atas substansi peraturan tersebut. Sesuai pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, atasan yang karena kelalaian tidak memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin anak buahnya dapat dijatuhi sanksi disiplin…. ayat (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. (4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Atas kejadian semacam itu, sering kali suatu pelanggaran disiplin terjadi berbulan-bulan tanpa adanya tindakan (pembinaan) dari atasan ataupun pejabat yang berwenang menghukum. Kondisi seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila para atasan maupun para pejabat yang berwenang menghukum dapat menindaklanjuti setiap pelanggran disiplin dengan memberikan sanksi sebagaimana ketentuan berlaku. Misalkan untuk pelanggaran disiplin terkait dengan kehadiran maupun jam kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah mengaturnya dalam pasal 8, 9 dan 10 sebagai berikut :

NO

KATEGORI HUKUMAN

1

Hukuman Disiplin Ringan

2

Hukuman Disiplin Sedang ( Pasal 9 angka 11 )

LAMA TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH

SANKSI MENURUT PP 53 TH 2010

5 Hari

Teguran Lisan

6-10 Hari

Teguran Tertulis

11-15 Hari

Pernyataan tidak puas secara Tertulis

16-20 Hari

Penundaan kenaikan Gaji Berkala

21-25 Hari

Penundaan kenaikan Pangkat Penurunan pangkat setingkat lebih Rendah selama 1 tahun

3

Hukuman Disiplin Berat ( Pasal 9 angka 9 )

31-36 Hari

36-40 Hari

Penurunan pangkat paling lama 3 tahun Pemindahan (mutasi) dalam rangka penurunan jabatan (eselon) setingkat lebih rendah

41-45 Hari

Pembebasan dari Jabatan

>46 Hari

Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat

.03

Terkait dengan penjatuhan sanksi, yang perlu diperhatikan adalah pejabat yang bewenang menghukum. Pasal 22 telah mengaturnya… Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi. Sehingga bila terjadi pelanggaran dan atasan yang bersangkutan bukan pejabat yang berwenang menghukum, maka harus diteruskan pada pejabat yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangannya dan bukan menjadi alasan pelanggaran disiplin tersebut tidak ditindak, karena yang harus disadari setiap pegawai dan atasan adalah dampak dari pembiaran pelanggaran tersebut bagi intitusi dan personal. Terhadap personal pastinya hal tersebut merupakan contoh yang buruk atas kinerja seseorang. Dengan sistem penggajian seperti saat ini, hal tersebut - pembiaran pelanggaran disiplin- akan menjadi penyebab demotivasi bagi pegawai yang lain. Dampak selanjutnya bagi intitusi adalah tidak tercapainya tujuan organisasi dalam menjalankan tupoksinya secara optimal. Adalah kewajiban setiap pegawai terutama atasan menjadikan disiplin sebagai agenda dalam aktivitas kesehariannya, hal ini juga sebagai langkah awal dalam menyukseskan Reformasi Birokrasi.

…”Jika sukses tak diraih dengan kerja keras maka Berdoalah dengan penuh keyakinan, karena keyakinan anda akan menumbuhkan semangat yang nyata dan kekuatan yang super untuk terus semangat….” (anonym) (Ayt/Ro.II)

MELANGKAH LEBIH MAJU

DALAM REFORMASI BIROKRASI

Semua instansi pemerintah, baik yang ada di tingkat pusat maupun daerah termasuk Kementerian Perhubungan, memiliki kewajiban dan tugas yang sama untuk menyusun program kerja reformasi birokrasi dengan menyiapkan agenda reformasi Kementerian dan dituangkan dalam Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi. Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan sebelumnya telah disampaikan dan mendapat penilaian terhadap kelengkapan Dokumen Usulan sebesar 42% dan Road Map sebesar 59% pada tahun 2011. Sebagai tindak lanjut penilaian yang dilaksanakan pada tahun 2011, pada tanggal 21 Februari 2012 Kementerian Perhubungan telah menyampaikan penyempurnaan Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Menteri Perhubungan Nomor KP. 804/1/1A PHB 2012. Terhadap Dokumen Usulan dan Road Map dimaksud telah dilakukan penilaian oleh Tim Teknis Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) dengan hasil penilaian yang meningkat menjadi terhadap kelengkapan Dokumen usulan sebesar 82% dan Road Map sebesar 93%. Dengan nilai tersebut, Kementerian Perhubungan menduduki peringkat ke 11 (sebelas) dari 25 (dua puluh lima) Kementerian yang didorong oleh Wakil Presiden RI untuk dapat diselesaikan pada tahun 2012 ini. Design by IAN

.04

BIMBINGAN TEKNIS ADMINISTRATOR

APLIKASI KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Dalam rangka meningkatkan kompetensi administrator aplikasi kepegawaian, maka diperlukan Bimbingan Teknis bagi administrator aplikasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan Bimbingan Teknis Administrator Aplikasi Kepegawaian Kementerian Perhubungan dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 28 Juli 2012, bertempat di Hotel Salak Bogor. Bimbingan Teknis diikuti oleh administrator esselon 1 (satu) dan administrator UPT di Lingkungan Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan yang berada di wilayah Jabodetabek, dengan jumlah peserta 100 orang. Narasumber untuk Bimbingan Teknis Administrator Aplikasi Kepegawaian Kementerian Perhubungan dari Biro Kepegawaian dan Organisasi, Pusdatin bekerja sama dengan PT Pradipta Inti Media Selaras. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Bapak Nasyiruddin, SH,M.Si, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Bidang Sistem Informasi, Bapak Ir, Dewanto Tri Supriyo, MM, dan Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, Bapak Suyatman, M.STr

Dalam kesempatan ini Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menyampaikan arahannya bahwa “Bimtek ini dinilai cukup strategis, sehing ga para Administrator aplikasi kepegawaian memiliki kompetensi yang m u m p u n i d a l a m m e n g e l o l a a p l i ka s i kepegawaian Kementerian Perhubungan dan diharapkan informasi kepegawaian dapat tersaji secara cepat, tepat dan akurat sesuai kebutuhan dalam pembinaan kepegawaian” Bimbingan Teknis Administrator Aplikasi Kepegawaian ini merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap tata cara pengelolaan aplikasi Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan. Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian merupakan pekerjaan besar, karena banyak sekali item yang harus dikerjakan secara bersama oleh Kantor Pusat dan UPT-UPT di daerah, khususnya item-item yang terkait dengan Pembinaan Karier Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan seperti data Pangkat/Gol, Jabatan, Pendidikan Formal, Diklat Teknis, Manajerial dan Fungsional, untuk itu perlu adanya dukungan seluruh pimpinan unit kerja, agar target penyajian informasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat dapat terpenuhi. Kegiatan Bimbingan Teknis Administrator Aplikasi Kepegawaian akan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan target seluruh Kantor UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan. Bahan Bimtek dapat di unduh di .http://kepegawaian.dephub.go.id (AMB n DDY)

Design by IAN

.05

IN HOUSE TRAINING

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Meminjam istilah Dr. Ali Shariati, seorang intelektual muslim, yang menyatakan bahwa manusia adalah mahluk dua dimensi yang membutuhkan penyelarasan kebutuhan akan kepentingan jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, manusia memiliki konsep duniawi atau kepekaan emosi serta intelegensi yang baik (EQ plus IQ) dan konsep penguasaan ruhiah vertikal atau Spiritual Quotient (SQ). Merujuk pada aspek bi-dimensional itulah, muncul konsep ESQ (Emotional Spiritual Quotient) yang diperkenalkan oleh seorang innovator sekaligus motivator, Ary Ginanjar Agustian. Konsep ESQ berusaha memelihara keseimbangan antara kutub keakhiratan dan kutub keduniawiaan. Berbagai hasil penelitian telah banyak membuktikan bahwa kecerdasan emosi (EQ) memiliki peran yang sangat signifikan dibandingkan dengan kecerdasan intelektual (IQ). Kecerdasan otak (IQ) berperan sebatas syarat minimal meraih keberhasilan, namun kecerdasan emosi (EQ) lah yang sesungguhnya mengantarkan seseorang menuju puncak prestasi. Terbukti banyak orang dengan kecerdasan intelektual yang tinggi terpuruk ditengah persaingan, namun sebaliknya orang dengan kecerdasan biasa-biasa saja, justru sukses dengan kinerja terbaiknya. Namun fenomena yang sering terjadi adalah ketika seseorang dengan kemampuan EQ dan IQ berhasil menduduki kesuksesan, acapkali mereka disergap dengan perasaan “kosong dan hampa” . Setelah prestasi puncak telah dipijak, ketika semua pemuasan kebendaan telah diraih, setelah uang berada dalam genggaman, mulai hilanglah orientasi kebathinan, ternyata kebahagian tidak dapat diraih dengan uang dan pemenuhan kebendaan saja. Atas kondisi ini, sebagian orang seringkali secara ekstrim kemudian berpindah kutub, SQ dirasakan bagi mereka seperti air pelepas dahaga, namun ternyata hal tersebut menimbulkan masalah baru, orang menjauhi dunia dan asyik dengan kehidupan “kerahibannya”, karenanya konsep pemisahan dunia dan akhirat seharusnya dihindari, kedua konsep tersebut –dunia dan akhirat- harus dapat secara proposional bersinergi, menghasilkan kekuatan jiwa-raga yang seimbang. Menyadari kondisi yang ada, Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai unit kerja Pembina kepegawaian tingkat pusat pada Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan the ESQ Way 165 mencoba menfasilitasi para pegawai di lingkungan perhubungan untuk dapat lebih mengenal konsep ESQ ini melalui pelatihan selama 2 hari dengan harapan para pegawai dapat membangun prinsip hidup dan karakter yang mendasar dengan pancaran kecerdasan emosi serta spiritual agar menjadi pribadi-pribadi yang Ihsan. Pelatihan yang berlansung pada tanggal 5 dan 6 Juni 2012 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta, diikuti oleh 150 orang pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Antusiasme peserta membuktikan bahwa pelatihan-pelatihan semacam ini sangat dibutuhkan karena dirasakan sebagai oase atas kekeringan atas dimensi emosional - spiritual disebagian para pegawai. Singgih, trainer yang berkesempatan memberikan ilmunya pada para peserta mengatakan bahwa pelatihan ini sangat mudah untuk diingat dan diajarkan, karena merupakan kebiasaan sehari-hari yang belum secara serius digali dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pelatihan ini, menurutnya diperlukan kesungguhan dari peserta pelatihan dan dengan usaha terus menerus maka diyakini akan terbentuk pemahaman, visi, sikap terbuka, integritas, konsisten dan sifat kreatif yang didasari atas kesadaran diri yang sesuai dengan suara hati terdalam (God spot) yang pada akhirnya akan menyadarkan setiap manusia bahwa agama bukanlah sebatas ritual, namun juga sebagai “the way of life”, inilah inti dari The ESQ Way 165. Manfaat pelatihan ini, sesungguhnya hanya dapat terus dirasakan apabila para peserta dapat mempraktekkan ilmu dan pemahaman dari pelatihan ini dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Komentarkomentar yang bersifat menguji bahkan mencela setelah mengikuti pelatihan ini harus menjadi bahan intropeksi dan bahan bakar untuk bergerak dan beraktivitas dalam bekerja maupun kehidupan sehari-hari untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik sebagaimana konsep IHSAN yang sudah dipahami bersama. (Ayt, Ro II)

Photo by AYT

.06

& PENSIUN PNS PEMBERHENTIAN

Setiap tahunnya pemerintah dipusingkan oleh anggaran untuk membiayai pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sangat tinggi, jumlahnya mencapai Rp 60 triliun. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menjelaskan anggaran, pensiunan PNS sekitar Rp 50 triliun dibiayai oleh APBN dan sisanya diambil dari iuran para PNS. "Pemerintah menanggung dari APBN, itu memang beban PNS berat," ungkap Azwar Jakarta, (13/7/2012). Azwar menjelaskan, karena tingginya anggaran yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk membiayai PNS, Azwar meminta kepada seluruh PNS untuk bekerja keras karena negara telah bersedia menanggung mereka hingga hari tua. Disadari, bahwa Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara (Berdasarkan Undang-undang No.43 Tahun 1999 Pasal 10). Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Latar Belakang Adanya Pensiun a. Karena batas usia pensiun ; b. Kemauan sendiri; c. Takdir misalnya : sakit, meninggal dunia; d. Rekturisasi/Dinas; e. Diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus . Unsur Sifat Pensiun 1. Penghargaan, diberhentikan dengan hormat; 2. Jaminan hari tua; 3. Jasa terhadap Negara atau pemerintah. Jenis Pensiun • Non Batas Usia Pensiun (Non BUP); • Batas Usia Pensiun (BUP), PNS yang telah mencapai BUP harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS; • Pensiun Janda/Duda; • Pensiun Anak. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri. Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial Hak atas pensiun Pegawai (UU No. 11 Tahun 1969 pasal 9). Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai:

.07

Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurangkurangnya 20 tahun. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan / pejabat yang ditunjuk oleh departemen kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas Negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang – kurangnya 10 tahun. Berakhirnya hak pensiun pegawai (pasal 14 UU No.11/1969) Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia. Pembatalan pemberian pensiun pegawai (pasal 15 UU No. 11/1969) Pembayaran pensiun pegawai dihentikan dan surat keputusan tentang pemberhentian pensiun pegawai dibatalkan, apabila penerima pensiun pegawai diangkat kembali menjadi pegawai negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut Undang-undang atau peraturan yang sesuai dengan UU. No.11/1969. Pendaftaran isteri/suami/ anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda Pendaftaran isteri( isteri – isteri) /suami/anak(anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda / duda harus dilakukan oleh pegawai negeri atau Penerima pensiun pegawai yang bersangkutan menurut petunjuk kepala Kantor Urusan Pegawai Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan tiap-tiap isteri yang didaftarkan. Pendaftaran isteri ( isteri – isteri ) / anak ( anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 ( satu ) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu. Persyaratan Pengurusan Pensiun 1. DPCP 2. Foto kopi SK pertama dilegalisir 3. Foto kopi SK terakhir dilegalisir 4. Pas Foto 4 x 6 (5 lembar) 5. Foto kopi surat nikah dilegalisir 6. Foto kopi akte kelahiran anak dilegalisir 7. Foto kopi KARPEG 8. DP3 tahun terakhir rata-rata bernilai baik 9. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat

.08

Persyaratan Pengurusan Pensiun Janda / Duda 1. Surat Pengantar dari instansi bagi yang meninggal dunia/tewas/cacat karena dinas 2. Foto kopi SK Pensiun 3. Foto kopi Surat Kematian d legalisir 4. Surat Keterangan kejandaan 5. Pas Foto 4 x 6 (5 lembar) 6. Foto kopi surat nikah dilegalisir 7. Foto kopi Daftar Susunan Keluarga 8. DP3 tahun terakhir rata-rata bernilai baik 9. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat (dengan catatan apabila yang bersangkutan berhak kenaikan pangkat pengabdian).

Design by IAN

.09

NOMINATIF PNS KEMENTRIAN PERHUBUNGAN YANG MEMASUKI MASA PENSIUN / PURNABAKTI NO

NAMA

UNIT KERJA

TMT PENSIUN

1

AGUSTINUS MARYONO, SE. NIP. 19560609 197603 1 002

INSPEKTORAT JENDERAL

2

AMIN, ST NIP. 19560221 198110 1 001

PNS Perbantuan pada PT. AP. II

3

AMIRUDIN, SH NIP. 19560603 198803 1 001

SEKERTARIAT JENDERAL

4

BARAIL AFNER NIP. 19560209 198603 1 001

PNS Perbantuan pada Otoritas Batam

5

BAWON NIP. 19560409 198603 1 001


01 Mei 2012

6

BUDI YULIA AZIZ NIP. 19560728 198203 2 001


01 Agustus 2012

7

DJAMAAS NIP. 19560602 198003 1 001


01 Juli 2012

8

DJOEMARI, BSc. NIP. 19560409 198103 1 004


01 Mei 2012

9

DJOKO SARWONO NIP. 120096275

PNS Perbantuan pada PT. INKA

01 Juli 2012

10

DJOKO WINARNO NIP. 120119339


01 Januari 2012

11

DWI SUTARYATI NIP. 19560414 197903 2 001


01 Mei 2012

12

EDY RIYANTO NIP. 19560509 198103 1 002


01 Juni 2012

13

ENDANG CHAERUDIN NIP. 19560214 197803 1 001


01 Maret 2012

14

ENDANG SRIMARKATI NIP. 19560723 198303 2 001


01 Agustus 2012

15

ENDI SUHENDI NIP. 19551207 197901 1 001


01 Januari 2012

01 Juli 2012

01 Maret 2012

01 Juli 2012

01 Maret 2012

.10

16

ILYAS ACHMAD SAID NIP. 19560325 198603 1 001

PNS Perbantuan pada Otoritas Batam

01 April 2012

17

IMAM DARMANTO NIP. 19560404 197903 1 005

PNS Perbantuan pada PT. AP. I

01 Mei 2012

18

MIDUK HUTASOIT NIP. 1956036 198509 1 001


01 April 2012

19

MOCH. BACHTIAR NIP. 19560414 198603 1 002


01 Mei 2012

20

MOH. SAFRI NIP. 1956404 198103 1 002


01 Mei 2012

21

MUHAMMAD SOLEH NIP. 19560519 198203 1 002


01 Juni2012

22

MURDJIANTO NIP. 120096975


01 Januari 2012

23

PRIYONO NIP. 19560708 198003 1 003


01 Agustus 2012

R. EKO WARDAYA PRODAMTA. SH


01 Maret 2012

24

NIP. 19560708 1984

25

RAJU MARPAUNG NIP. 19560720 197903 1 001


26

ROSDIANA NIP. 19560416 197702 2 001


01 Mei 2012

27

SARNO NIP. 120102772


01 April 2012

28

SATIMO NIP. 120096976


01 Mei 2012

29

SLAMET NIP. 19560502 197903 1 001

BADAN LITBANG

01 Juni 2012

30

SRI RAHAYU NIP. 1956404 198103 1 002


01 Mei 2012

31

SRI SUGIARTI, S.Sos NIP. 19560128 197602 2 001


01 Februari 2012

32

SRI UMIYATUN NIP. 19560111 198901 2 001

INSPEKTORAT JENDRAL

01 Januari 2012

01 Agustus 2012

.11

33

SUGIONO NIP. 120096975


01April 2012

34

SUHARNI NIP. 19560424 197703 2 001


01 Mei 2012

35

SUHARNI NIP. 19560513 197703 2 001


01 Maret 2012

36

SUKARYONO NIP. 12010073


01 Juli 2012

37

SUNARTO NIP. 1200969668


01 April 2012

38

SUPARNADI NIP. 120096286


01 Juli 2012

39

SUPRANI NIP. 19560121 198103 1 004


40

SURYANTO NIP. 120115489


01 Juli 2012

41

SUSALIM NIP. 19560519 199203 1 001

BADAN LITBANG

01 Juni 2012

42

SUSETYO EDI SUASONO NIP. 19551228 198603 2 001


01 Januari2012

43

SUTRISNO NIP. 19560101 198003 1 021


01 Februari 2012

44

TAUFIK NIP. 120092789


01 Juli 2012

45

WALUJO NIP. 19560330


01 April 2012

46

WARDAH HANUM NIP. 19560530 198303 2 002


01 Juni 2012

47

WASIMUN ARYANTO NIP. 19560415 197803 1 002


01 Mei 2012

48

YAHYA NIP. 19560404 197803 1 002


01 Mei 2012

49

YUSNIDAR NIP. 19560619 198203 1 001


01 Juli 2012

50

ZAKARIA NIP. 19551217 198509 1 001


01 Februari 2012

01 Januari 2012

.12

MENGENAL LEBIH DEKAT

REFORMASI BIROKRASI & TUJUANNYA Reformasi birokrasi dapat dikatakan sebagai salah satu istilah yang paling sering didengar dalam setiap aktivitas kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, baik itu dalam pidato pimpinan, sosialisasi, ataupun melalui media tertulis. Namun tidak banyak pegawai Kementerian Perhubungan yang dengan sepenuhnya mengerti dengan baik apa itu reformasi birokrasi, sehingga sengaja tulisan ini dibuat guna mengenalkan Reformasi Birokrasi lebih dekat kepada seluruh pegawai Kementerian Perhubungan. Reformasi Birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu, Reformasi Birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi merupakan kegiatan menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual). Oleh karena itu, reformasi birokrasi sebagai agenda nasional dengan beberapa kegiatan besar, antara lain merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru, yang harus diikuti dengan perlunya perubahan pola pikir dari segenap lapisan SDM aparatur negara termasuk SDM Kementerian Perhubungan. Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Secara teknis kedua kebijakan tersebut dilengkapi dengan berbagai pedoman yang termuat dalam sejumlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari Reformasi Birokrasi di antaranya adalah sebagai berikut: Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; Menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy;meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

.13

DOA ADALAH IBADAH Sumber kemuliaan seseorang terletak pada kerajinan dan kesungguhannya berdoa dan bermunajat kepada Allah swt. Bahkan Nabi Muhammad saw menggambarkan kegiatan berdoa sebagai perkara yang paling mulia di sisi Allah swt. Nabi Muhammad saw bersabda:”Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa.” (HR Ibnu Majah). Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad saw menjelaskan bahwa doa merupakan ibadah. Beliau bersabda, Rabbmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orangorang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.” (HR. Titrmidzi) Di setiap selesai sholat kita tentunya berdoa, memohon kepada Allah swt. Doa juga bisa kita panjatkan kapan saja dan dimana saja. Kita dapat merasakan kekuatan doa yang kita panjatkan, karena doa itu merupakan sumber kemuliaan sejati yang menghubungkan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Berdoa dilakukan dengan kerendahan hati, memohon kepada Allah swt karena kita lemah di hadapan-Nya. Berdoa merupakan perbuatan yang mulia. Betapapun banyaknya kebaikan seseorang bila tidak diiringi dengan kerendahan hati untuk memohon dan merasa butuh kepada Allah melalui doa, maka orang itu tidak akan memperoleh ganjaran atas segenap kebaikannya tersebut. Demikian diriwayatkan oleh istri Rasulullah shollallahu ’alaih wa sallam, Aisyah radhiyallahu ’anha. Berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh mengharapkan dikabulkannya syarat terkabulnya doa kita. Nabi Muhammad saw bersabda: “Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan di-ijabah dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main.” (HR Tirmidzi) Allah SWT Berfirman “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran” (QS. Al-Baqarah :186).Wallahu ‘Alam Bishowab…………. (Aby/Biro II)

Design by IAN

.04

SATYA LANCANA KARYA SATYA PADA HUT RI

Recommend Documents