Tesis Lingkup dan batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Putusan Pemilukada 2010 di Kota Jayapura; Kabupaten Yapen; dan Kabupaten Kota Waringin Barat)
Disusun Oleh Sandhi Bonai
32 2010 002
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2012
Lingkup dan Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Putusan Pemilukada 2010 di Kota Jayapura; Kabupaten Yapen; dan Kabupaten Kotawaringin Barat)
Tesis Diajukan kepada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Disusun Oleh Sandhi Bonai, SH
NPM: 32 2010 002
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2012 i
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
: Sandhi. Bonai,SH
NPM
: 32 2010 002
Program studi
: Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa dalam menulis tesis dengan judul: Lingkup dan batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Putusan Pemilukada 2010 di Kota Jayapura; Kabupaten Yapen; dan Kabupaten Kota Waringin Barat), tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagaian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, bersedia dicabut hak saya sebagai mahasiswa atau dicabut kembali gelar yang sudah diberikan dan akibat hukum lainnya.
Salatiga, 29 Agustus 2012 Yang membuat pernyataan
Sandhi Bonai, SH iii
ABSTRAK Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dan sejajar dengan Mahkamah Agung. Secara teoritis Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, sebagai pelindung hak asasi manusia dan sebagai pengimbang demokrasi. Fungsi – fungsi tersebut dietrapkan dalam melaksanakan empat wewenangnya dan satu kewajiban yaitu; menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Landasan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pemilukada terletak pada Pasal 24C UUD 1945. Sejak Pilkada dimasukkan dalam pengertian “Pemilu”, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan Hasil pemilihan umum Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya pengalihan kewenangan ini, maka pada perkara yang berkaitan langsung dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini berarti juga adanya pembagian kewenangan sengketa – sengketa yang terjadi pada saat Pemilukada berjalan.
Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Sengketa Hasil Pemilukada, Teori Kewenangan. iv
Kata Pengantar
Segala puji dan syukur hanya untuk kehadirat Tuhan Yesus dalam ajarannya bahwa segala kekuatan, potensi dan daya hanya bersumber dari Tuhan Yesus semata. Ucap syukur selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yesus karena atas ijin-Nya tesis ini akhirnya dapat diselesaikan dengan segala kekurangan yang ada, “tiada gading yang tak retak”. Tesis ini diberi judul Lingkup dan batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum
Kepala
Daerah
(Studi
Putusan
Pemilukada 2010 di Kota Jayapura; Kabupaten Yapen; dan Kabupaten Kota Waringin Barat). Tesis ini membahas beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil Pemilukada. Dari sekian banyak putusan tentang sengketa hasil Pemilukada, penulis ingin
mengkaji
tiga
diantaranya
karena
keterbatasan
kemampuan yang ada pada penulis. Tesis ini diharapkan dapat
menjadi
pelengkap
dari
sejumlah
literatur
yang
membahas tentang Pemilukada. Tesis ini dibagi kedalam empat bab. Bab pertama, berisi latar belakang permasalahan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil Pemilukada.
v
Bab kedua berisi uraian teori – teori kewenangan yang mendasari Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara – perkara Pemilukada. Bab ketiga memuat hasil penelitian yaitu anotasi ketiga putusan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, antara lain putusan
nomor
Pemilukadakota
197/PHPU.D-VIII/2010
Jayapura;
Putusan
nomor
tentang
218/PHPU.D-
VIII/2010 tentang pemilukada kabupaten kepulauan Yapen; Putusan nomor 45 /PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten kotawaringin barat. Bab keempat berisi analisis ketiga putusan diatas. Ketiga putusan ini diambil karena memiliki permasalahan dalam putusan dan juga pelaksanaannya. Putusan terhadap pemilukada kota Jayapura dan kabupaten Yapen berujung pada pemungutan suara ulang tetapi pihak – pihak yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi maupun objek
yang
Mahakamah
desengketakan Konstitusi
berada
menurut
diluar
peraturan
kewenangan perundang-
undangan. Bahkan pada Pemilukada kabupaten kotawaringin barat,
Mahkamah
Konstitusi
menetapkan
langsung
pemenang Pemilukada. Melalui
kajian
dalam
tesis
ini
penulis
ingin
menyampaikan bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dan penuh dengan warna yang dinamis. Putusan – putusan progresif dari
vi
Mahkamah Konstitusi telah memberi andil bagi tegaknya negara hukum yang konstitusional. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat selesai berkat bantuan dari kedua pembimbing. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu DR. Christina Maya Indah S. SH.,M. yang telah mengkoreksi dan memberi masukan kritis dan tajam yang sangat berarti. Begitu pula kepada bapak Umbu Rauta,SH.,Mhum yang telah memberikan masukan dan juga memberi kebebasan kepada penulis untuk menuangkan pikiran kedalam
penelitian
ini
tanpa
takut
salah.
Penulis
juga
berterimakasih kepada bapak Dr. Tri Budiyono, SH.,Mhum selaku kepala program studi MIH UKSW yang selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan studi. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada ibunda tercinta yang merupakan wanita paling berpengaruh dalam hidup penulis Maria Martha Bonay, SE.,Msi yang telah memberikan semangat untuk penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan juga atas segala doa, upaya dan daya yang tak kenal lelah. Rasa syukur dan terimakasih juga kepada rekan kuliah PPS MIH angkatan 2010 Ade luis, edward, “kaka” Decky, “kaka”Laurens, Ari Purnomosidi, Edwin, “bapak”Jaime Xavier. Teman – teman di kota studi salatiga Ronald “omron” dasem, Arberth rumboirusi, Nancy Rumboirusi, Giordano weyai, “kaka” Ortis ayomi, Ronaldo “roni” rumawak, Paul v boseren, Vincent rumawak, David “Iponk” heipon, To moresby koreri sawor, Claudio rumere.
vii
Kepada kekasih tercinta Bina Aleida Saroy yang setia menemani penulis dengan senyuman dan dukungan doa untuk selalu optimis dalam menyelesaikan studi. Kepada semua pihak yang selalu memberikan perhatian dan dukungan
kepada
penulis
untuk
terus
berkarya
dihaturkan
terimakasih. Penulis menyadari, materi dalam tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan. Semoga karya ini menjadi tabungan amal ibadah kepada-Mu Yesus Kristus dan bermanfaat bagi almamater UKSW. Amin.
Salatiga, 29 Agustus 2012
Sandhi Bonay, SH
viii
DAFTAR ISI Halaman Judul
i
Halaman Persetujuan Pembimbing
ii
Surat Pernyataan tidak melakukan Plagiasi
iii
Abstraksi
iv
Kata Pengantar
v
Daftar Isi
ix
Bab I Pendahuluan A. B. C. D. E. F. G.
Latar Belakang Rumusan Masalah Ruang Lingkup Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Landasan Teori Metode Penelitian
1 20 21 21 22 22 26
Bab II Dimensi Teori dan Normatik Tentang Kewenangan A. Teori tentang Kewenangan B. Pembatasan Kekuasaan C. Dasar Teoritis dan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Dasar Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara Umum 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara Khusus dalam Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum 3. Sumber Kewenangan Mahkamah Konstitusi
34 41
43
48 52 ix
D. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum E. Lembaga – Lembaga Penyelenggara Pemilu 1. Komisi Pemilihan Umum 2. Pengawas penyelenggaraan Pemilu F. Tahapan – tahapan Pemilukada
53 55 65 68
Bab III Anotasi dan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilukada
A. Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilukada 1. Anotasi Putusan Nomor 197/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kota Jayapura
71
2. Anotasi Putusan Nomor 218/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen
74
3. Anotasi Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
78 82
Bab IV Penutup A. Kesimpulan B. Saran
Daftar Pustaka
103 107
108
x
