Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Mata Kuliah Pendidikan Integritas dan AntiKorupsi (PIAK) Fisipol Universitas Warmadewa
I. Deskripsi Umum Mata Kuliah Mata kuliah ini merupakan sub mata kuliah Etika Pemerintahan dan direncanakan sebagai mata kuliah mandiri pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Warmadewa yang nantinya wajib ditempuh pada kelas reguler maupun non-reguler. Pendekatan yang dipergunakan dalam mata kuliah ini adalah pendekatan multidisiplin dalam pola dan metode pembelajarannya. Salah satu penyebab buruknya integritas seseorang adalah prilaku koruptif. Gerakan anti-korupsi merupakan salah satu upaya preventif dalam pemberantasan korupsi yang harus digerakan oleh insitusi pendidikan untuk mengurangi prilaku dan tindak korupsi pada masa mendatang. Materi perkuliahan dimulai dengan pemahaman dasar tentang definisi, jenis, penyebab dan dampak dari korupsi, termasuk dalam bidang ekonomi dan politik. Perspektif budaya dan nilai-nilai kearifan lokal diperkenalkan untuk memahami lebih lanjut tentang legasi sejarah dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari pengetahuan kognitif dari berbagai teori dan pendekatan tersebut diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan afektif dan motoriknya melalui paper analisis kasus tindak pidana korupsi di lingkungan sekitarnya. Untuk mempermudah transformasi materi kuliah, metode perkuliahan yang akan digunakan adalah kombinasi antara ceramah dan diskusi. Nilai akhir dari mata kuliah merupakan akumulasi dari diskusi kelas, tugas paper, ujian tengah semester, ujian akhir semester serta kehadiran mahasiswa dalam kuliah. II. Tujuan Instruksional Pengajaran Perkuliahan ini bertujuan untuk: - Untuk menciptakan kepekaan dan membangun kerangka berpikir mahasiswa - Untuk meningkatkan sensitivitas mahasiswa tentang persoalan korupsi di lingkungan mereka - Untuk menyediakan forum bagi mahasiswa untuk belajar dari pengalaman orang lain tentang persoalan korupsi - Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang proses dan konsekuensi hukum dari kasus dugaan korupsi - Untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam penyusunan laporan dugaan tindak korupsi yang efektif
1
III. Rencana Acara Perkuliahan Pertemuan Tujuan Perkuliahan 1 Memberikan pengantar kepada mahasiswa tentang tujuan dan Rencana Perkuliahan 2
Memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang fenomena Korupsi di Indonesia dan dunia
3
Memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa tentang definisi dan berbagai jenis Korupsi terkait dengan menentukan indikator Pengukuran
4
Memberikan pengetahuan dan pisau analisis untuk mendeteksi berbagai penyebab tindak Korupsi
Materi -Membuat Kesepakatan kelas -Membahas rencana perkuliahan
Metode - Kuliah dan diskusi
-Gambaran tentang korupsi di Indonesia dan dunia -Mengapa korupsi harus dianggap sebagai bahaya dan menjadi musuh bersama -Korupsi sebagai betrayal of trust, abuse of power yang menimbulkan material benefit -Berbagai jenis korupsi: penyuapan, pengelapan, pengelembungan, nepotisme, pemerasan, gratifikasi -Tindak korupsi dalam perspektif hukum di Indonesia - Antara niat dan kesempatan -Faktor internal: persepsi tentang korupsi, moralitas dan integritas individu (etik), Faktor eksternal: sistem hukum dan ekonomi, budaya lembaga, struktur dan sistem social, sistem pendidikan
-Kuliah dan diskusi
2
Referensi
-Kuliah dan diskusi
(1), (2), (7), (10), (12)
Kuliah dan diskusi
(10), (18)
5
Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan sikap dan perilaku anti korupsi dalam birokrasi
Anti Korupsi dalam Birokrasi
6
Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan perwujudan integritas publik dalam birokrasi
-Integritas Publik dalam Birokrasi
7
Memberikan pengetahuan dan meningkatan pemahaman mahasiswa tentang dampak dan bahaya dari Tindak Korupsi
-Perekonomian yang buruk -Lemahnya peran negara -Meningkatnya tingkat kemiskinan -Tingginya angka kriminalitas -Demoralisasi -Hancurnya sistem birokrasi
Kuliah dan diskusi
(10), (17), (18), (20), (21)
8
Memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang legasi sejarah dalam Tindak Korupsi di Indonesia: Korupsi dalam Persepktif Budaya
-Pengaruh sistem feodalisme, paternalis, nepotisme dalam melanggengkan prilaku koruptif -Pengaruh sistem kolonialisme dalam pembentukan negara bangsa Indonesia
Kuliah, presentasi kelompok, dan diskusi
(10)
9
Memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman manusia tentang upaya pemberantasana Korupsi di Indonesia:
-Berbagai strategi pemberantasan korupsi: Pencegahan, penindakan dan proses hukum -Sejarah peran negara: Komisi khusus, KPK
Kuliah, presentasi kelompok, dan diskusi
(10)
3
(9), (14), (15)
Peran Negara dan Masyarakat Sipil
10
Memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang berbagai tindak korupsi dalam Sektor Politik dan Ekonomi
11
Memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konteks dukungan internasional dalam perang melawan korupsi: Tantangan antara Dominasi Global versus Tantangan Lokal (Studi Kasus di beberapa Negara)
12
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan cara menghilangkan maladministrasi
13
Mahasiswa dapat memahami dan
- Perkembangan peran dan keterlibatan masyarakat : Organisasi Masyarakat Sipil (non-Pemerintah) lokal (ICW, MTI) dan internasional (TI) -Bagaimana bentuk, penyebab, dampak tindak korupsi dalam politik? -Bagaimana bentuk, penyebab, dampak dari tindak korupsi dalam bidang ekonomi -Minatnya perhatian komunitas internasional tentang bahaya korupsi -Telah disyahkannya Konvenan Internasional tentang Korupsi -Adanya konteks “local” dalam mendefiniskan dan menangani persoalan korupsi. -Pengalaman berbagai negara dalam menangani masalah korupsi - Maladministrasi dalam Birokrasi -Cara Meminimalkan maladministrasi dalam birokrasi -Akuntabilitas Birokrasi 4
Kuliah dan diskusi
(3)
Kuliah, presentasi kelompok, diskusi
(4), (8), (10), (11), (16), (18), (20)
menjelaskan pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas 14
Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pertanggungjawaban sebagai responsibilitas (sebab akibat)
-Responsibilitas Birokrasi
15
Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pertanggungjawaban sebagai responsivitas (kewajiban).
-Responsivitas Birokrasi
16
Mengevaluasi proses pembelajaran melalui metode ujian
Ujian Akhir Semester tertulis
IV. Referensi 1. Alatas, 1982, Sosiologi Korupsi. Jakarta: LP3ES 2. Alatas, 1987, Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi. Jakarta: LP3ES 3. Bliss, Christopher & Di Tella, Rafael, 1997, “Does Competition Kill Corruption?” The Journal of Political Economy, 105 (5), hal 1001-1023. 4. Campos, Edgardo J. & Sanjay Pardhan (eds.) The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerability at The Sector Level. Washington, DC: The World Bank 5. Compte. O, Lambert Mogiliansky, & T. Verdier, 2005, “Corruption and Competition in Procurement Auctions”. The RAND Journal of Economics, 36 (1), hal. 1-15 6. Darmawan dan Rosari , 2005, Jihad Melawan Korups. Jakarta: Kompas 7. Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika 8. Fan, Chengze Simon & Herschel Gross, “Entrepreneurial Graft in China, The Providence Journal, 3 Mei 2001. 9. Karlina Helmanita & Sukron Kamil (eds.), 2006, Pendidikan Anti-Korupsi di Penguruan Tinggi. Jakarta: CSRC UIN. 10. Klitgard, Robert, 1990, Controlling Corruption. California: University of California Press 11. Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. 5
12. Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Mengenal dan Memberantas Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi 13. Montinola, Gabriella & Robert W. Jackman , 2002, ”Sources of Corruption: A Cross-Countries Studies”, British Journal of Political Science 32 (1), hal. 147170 14. Mauro, Paolo, 1995, “Corruption and Growth”, The Quarterly Journal of Economic 110 (3), hal.681-712. 15. Svensson, Jakob, 2005, “Eight Questions About Corruptions”, Journal of Economic Perspectives 19 (3), hal 19-42 16. Yunaha Ilyas, dkk, 2004, Korupsi dalam Perspektif Agama-Agama. Yogyakarta: Kutub 17. You, Jong-Sung & Khagram, Sanjeev, 2005, “A Comparative Study of Inequality and Corruption”, American Sociological Review 70 (1), hal. 136-157 18. Warren, E. Mark, 2004, “What Does Corruption Mean in Democracy?”, American Journal of Political Sciences 48 (2), hal. 328-343 19. Agung Djojosoekarto dkk. 2008, Membangun Sistem Integritas dalam Pemberantasan Korupsi, Kerjasama Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia dengan Bappenas RI, Jakarta. 20. Herry, Edy, 2011, Capita Selecta Sosiologi Korupsi, Departemen Sosiologi Fisipol Universitas Airlangga, Surabaya 21. 2009, Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 20102025, Bappenas RI, Jakarta. 22. Sadiawati, Diani (ed.), 2010. Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah dalam Pemberantasan Korupsi (RAD PK), Bapepnas RI, Jakarta. 23. Winarso dan Syamsuddin Alamsyah (ed), 2008, Mewujudkan Proyek Tanpa Korupsi, Kerjasama National Democratic Institute (NDI) Jakarta dan Kopel, Sulawesi. 24. Basyaib, Hamid dkk (ed.), 2002, Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Yayasan Aksara untuk Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta. 25. Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), 2009. Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 26. Ali Hasan, Hurriah (peny.), 2007. Korupsi di Parlemen: Daun-daun pun Berguguran, Komite Pemantau Legislatif Sulawesi (Kopel-Sulawesi). 27. Klitgaard, Robert dkk. (ed), 2005. Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 28. Saidi, Anas (ed.), Pemberantasan Korupsi dan Pemerintahan yang Bersih: studi Kasus di DPRD dan Kepala Daerah, Lembaga Ilmu Penegtahuan Indonesia, Jakarta. 29. Tri Sasongko, Dadang dkk. (ed.), 2006. Melawan Korupsi dari Aceh sampai Papua: 10 Kisah Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta. 6
30. Pope, Jeremy, 2007. Strategi Pemberantasan Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, Kerjasama Yayasan Obor dengan Transparency International Indonesia, Jakarta. 31. Supeno, Hadi, 2009. Korupsi di Daerah: Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan, Penerbit Total Media, Yogyakarta. 32. Sudiana, I Gusti Ngurah, 2010., Rancangan Bhisama Sabha Pandita PHDI Pusat tentang Pencegahan Korupsi. Evaluasi Pembelajaran a. Pendekatan: Evaluasi pembelajaran yang dikembangkan terdiri dari dua macam: ujian dan non-ujian. Metode ujian menggunakan pertanyaan berbentuk esai atau tugas untuk menguji pengetahuan (kognisi), sikap (afeksi), dan tindakan (psikomotorik) mahasiswa terkait dengan sejumlah masalah korupsi. Evaluasi dengan non-test merupakan evaluasi harian yang diisi oleh dosen terkait dengan sikap keseharian yang berhubungan dengan prinsip-prinsip antikorupsi. b. Bobot penilaian - Partisipasi di kelas - Ringkasan materi kuliah - Presentasi Paper Analisis Kasus - Ujian Akhir Semester
7
: 20 % : 20 % : 35 % : 25 %
