APBD
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
P2KPDT
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU/ BEDAH DESA DI DAERAH TERTINGGAL
Sasli Rais (
[email protected]) Tim Teknis Sekretariat Kegiatan Bedah Desa Asdep Urusan Pengembangan Perdesaan Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Oasis Amir Hotel, 06 Juli 2013 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1
KERANGKA PAPARAN AGENDA ALUR PAPARAN
1
Pengantar Kebijakan Kegiatan Bedah Desa
2
Konsep Bedah Desa
3
Jenis Kegiatan Bedah Desa
4
Kesimpulan & Keberlanjutan Bedah Desa 2
1
PENGANTAR KEBIJAKAN DAERAH TERTINGGAL – KEGIATAN BEDAH DESA
3
KERANGKA ALUR PIKIR PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJMN 2010-2014 DAERAH TERTINGGAL PRIORITAS BIDANG
DAERAH TERTINGGAL
SASARAN : 1. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7.1 persen pada tahun 2014 2. Berkurangnya % penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai rata-rata sebesar 14.2 persen pada tahun 2014 3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh IPM pada tahun 2014 menjadi 72.2
FOKUS PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA
Pengembangan ekonomi lokal
• Rata-rata PDRB Perkapita Non Migas • Rata-rata % penduduk miskin
Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya lokal
Rata-rata Laju peningkatan PAD di kabupaten daerah tertinggal
Peningkatan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Daerah Tertinggal
• Rata-rata AHH yang berada di bawah rata-rata nasional (Tahun) • AKB (per 1000 kelahiran hidup) % Penolong Persalinan Terakhir oleh Tenaga Kesehatan
Peningkatan pelayanan pendidikan di Daerah Tertinggal
• Angka Melek Huruf usia 15-24 tahun di kabupaten daerah tertinggal (%) • Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun di kabupaten daerah tertinggal (Tahun) • Rata-rata APS usia 7-12 tahun di kabupaten daerah tertinggal (%) • Rata-rata APS usia 13-15 tahun di kabupaten daerah tertinggal (%)
Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dngan pusat pertumbuhan
nilai dan volume perdagangan di daerah tertinggal
Peningkatan sarpras energi listrik, telekomunikasi, irigasi, dan air bersih
Indeks infrastruktur
4
ALUR PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Instrumen Strategis PDT
·
TUPOKSI KEMENTERIAN NEGARA PDT · ·
·
UU No. 39, 2008 tentang Kementerian Negara; Perpres No. 47, 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Perpres No. 24, 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
KPDT menjalankan tupoksi utama: ·
·
·
·
Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal; Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab KPDT; dan Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KPDT.
·
Mengembangkan wilayah tertinggal dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih pada keterkaitan matarantai proses industri dan distribusi; Melaksanakan keberpihakan pada wilayah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar
·
Prioritas RPJMN
·
·
Prioritas 10 (Buku I) Prioritas Nasional RPJMN : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
Daftar 50 + 20 Lokasi Strategis yang akan Dientaskan Tahun 2014
Prioritas 9 (Buku II) Prioritas Bidang RPJMN : Wilayah dan tata ruang, Prioritas Bidang : Pembangunan Daerah Tertinggal
LOKASI DAERAH 183 TERTINGGAL
Prioritas 1, 2 dan 3 (Buku III) Prioritas Wilayah
· · · · ·
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal Pertumbuhan pendapatan regional daerah tertinggal Penguatan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal Penguatan kelembagaan daerah tertinggal Pengembangan wilayah yang mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal
· · ·
P2IPDT P2WP P2SEDT
Perekonomian Masyarakat; Sumberdaya Manusia; Prasarana dan Sarana; Kemampuan Keuangan Daerah; Aksesibilitas; Karakteristik Daerah.
Strategi
·
PRUKAB
Kriteria Daerah Tertinggal · · · ·
·
P4DT P2KPDT
· ·
Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
INSTRUMEN PPDT 2011-2014
Lokasi
Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia melalui program penguatan pendidikan dan kesehatan masyarakat Menata Pengelolaan Sumberdaya alam Daerah Tertinggal berbasis Produk dan Komoditas Unggulan Mendorong kebijakan afirnatif dalam pebiayaan dan pengembangan Fiskal Daerah Tertinggal Mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah tertinggal secara proaktif Mensinergikan Arah kebijakan pembangunan pusat dan daerah
Penguatan dan Sinergi
Misi Presiden RI 2009-2014 tentang Memperkuat Dimensi Keadilan Di Semua Bidang menyebutkan rencana kegiatan untuk :
BEDAH DESA
P2DTK INSTRUMEN PPDT 2005 - 2010
Sasaran/ Target PPDT 2010-2014 · · · ·
Berkurangnya status kabupaten tertinggal paling sedikit 50 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 % tahun 2010, 7,1% tahun 2014. Berkurangnya persentase penduduk miskin tahun 2010 18,8% menjadi 14,2% IPM pada tahun 2010 sebesar 67,7 meningkat menjadi 72,2 pada tahun 2014
TUPOKSI MASING-MASING DEPUTI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJPN 2005-2025
5
FASILITASI KEBIJAKAN INSTRUMEN PPDT 2005-2010
P2IPDT P2SEDT
P2DTK
Konsolidasi Instrumen PPDT dalam Pengembangan Bedah Desa dan Prukab 2011-2014
BEDAH DESA
P2WP P4DT P2KPDT
PRUKAB
1. Terfasilitasinya integrasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu (Rencana Induk Bedah Desa) dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional. 2. Terfasilitasinya pembentukan forum multistakeholders untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal (Forum BedahDesa) dalam pembangunan kawasan perdesaan terpadu. 3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kawasan perdesaan terpadu. 4. Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar, ekonomi dan wilayah.
1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan usaha kelompok masyarakat; 2. Menguatnya modal usaha; 3. Menguatnya kelembagaan usaha; 4. Berkembangnya aktivitas ekonomi pada berbagai rantai pasokan PRUKAB termasuk aktivitas pada berbagai produk turunannya; 5. Meningkatnya produksi, produktivitas usaha, serta nilai tambah dan mutu produk; 6 6. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja.
TUPOKSI ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN PERDESAAN
TUGAS POKOK
FUNGSI
• Melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dengan Kementerian/Lembaga terkait, pengendalian, pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di daerah perdesaan. • Melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi di wilayah perdesaan; • Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan kegiatan pengembangan daerah perdesaan dengan Kementerian/Lembaga, Lembaga non-pemerintah; • Pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan koordinasi kebijakan dan pengembangan di wilayah perdesaan
7
2
KONSEP KEGIATAN BEDAH DESA
8
TUJUAN BEDAH DESA
TUJUAN UMUM
TUJUAN KHUSUS
• Mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal Melalui Pembentukan Kawasan Perdesaan Terpadu
• Terfasilitasinya Integrasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu (Rencana Induk/Masterplan Bedah Desa) dengan Perencanaan Pembangunan Daerah - Nasional. • Terfasilitasinya Pembentukan Forum Multistakeholders untuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Forum Bedah Desa) dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu. • Meningkatnya Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu. • Terfasilitasinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial Dasar, Ekonomi dan Wilayah.
9
ARAH PELAKSANAAN KEGIATAN BEDAH DESA
Pengembangan kawasan melalui Pendekatan Kewilayahan memerlukan integrasi dan sinergi sektor terkait, untuk dapat lebih efektif dan efisien
Keterpaduan membutuhkan sinergi dalam pengelolaan sumberdaya/input pembangunan (lahan, kelembagaan, pendanaan/investasi, infrastruktur, dan regulasi).
Kegiatan Bedah Desa Menciptakan Dan Memperkuat “Enabling Enviroment” (Lingkungan Yang Kondusif) bagi upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu. 10
LINGKUP KEGIATAN BEDAH DESA DAN PRUKAB
PEMBANGUNAN PERDESAAN TERPADU (BEDAH DESA)
LOKUS
PRODUK UNGGULAN KABUPATEN (PRUKAB)
FOKUS
PROGRAM PRIORITAS KPDT
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu (Bedah Desa) berbasiskan Produk Unggulan Kabupaten (Prukab)
11
PENDEKATAN DAN PRINSIP DASAR
PENDEKATAN
PRINSIP DASAR
• Pemberdayaan • Penghargaan • Pengembangan berbasis kawasan
• • • • • • •
Desentralisasi Terpadu dan Sinergi Partisipatif Keragaman Keseimbangan Keberpihakan TransparansidanAkuntabel 12
SASARAN
1. Lokasi Sasaran Lokasi sasaran adalah kawasan perdesaan di kabupaten tertinggal
2. Kriteria Lokasi Sasaran
3. Kelompok Sasaran
• Kawasan perdesaan yang terdiri dari desadesa yang termasuk dalam kelompok desa potensial berkembang. • Memiliki SDM yang relatif maju, akan tetapi mengalami perkembangan ekonomi yang relatif tertinggal atau belum maju. • Kawasan perdesaan yang terdiri dari 2-6 desa dalam satu kecamatan atau lintas kecamatan.
• Kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan perdesaan. • Masyarakat perdesaan di kawasan perdesaan. • Dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kawasan Perdesaan.
4. Lokasi & Alokasi Kegiatan Penetapannya melalui Peraturan Menteri PDT 5. Kawasan Perdesaan & Lokasi Kegiatan Penetapannya melalui SK Bupati
13
51 KABUPATEN LOKASI KEGIATAN BEDAH DESA
1. Bener Meriah 2. Aceh Selatan 3. Pakpak Bharat 4. Nias Barat 5. Nias Selatan 6. Pasaman Barat 7. Solok 8. Pesisir Selatan 9. Kep. Mentawai 10. Kepahiang 11. Lahat 12. Kaur 13. Empat Lawang 14. Lampung Barat 15. Bangka Selatan 16. Way Kanan 17. Lampung Utara 18. Pandeglang 19. Lebak 20. Sukabumi 21. Garut 22. Pemekasan 23. Situbondo 24. Lombok Barat 25. Lombok Tengah 26. Lombok Timur
Hijau : 2011 Hitam : 2012 Merah : 2013
27. Sumbawa 28. Bima 29. Rote Ndao 30. Belu 31. TTU 32. Sambas 33. Bengkayang 34. Sanggau 35. Kutai Barat 36. Malinau 37. Boalemo 38. Pohuwato 39. Gorontalo Utara 40. Tojo Una-una 41. Banggai 42. Sigi 43. Poso 44. Morowali 45. Muna 46. Buru 47. Halmahera Utara 48. Halmahera Tengah 49. Kep. Aru 50. Sorong 51. Biak Numfor
ILUSTRASI LOKASI KEGIATAN BEDAH DESA Kawasan Perdesaan terdiri dari beberapa desa (1 s.d. 6) yang memiliki karakteristik dan potensi yang sama.
Desa A
Desa D
Pesisir
Desa B
Peternakan
Persawahan
Desa C
Perhutanan
Intervensi Bedah Desa mendorong keterkaitan antar desa dalam satu kawasan atau antar kawasan perdesaan;
Diperkuat dengan kelembagaan Forum Bedah Desa di Kabupaten, dan Balai Bedah Desa di Kawasan Perdesaan. Intervensi Bedah Desa berupa Koordinasi dan Fasilitasi dalam pengembangan sarana prasarana sosial dasar, ekonomi produksi/distribusi, dan pengembangan wilayah. 15
KOMPONEN FASILITASI
Bantuan Stimulasi Dana
Bantuan Manajemen
Penyediaan Tim Fasilitator di kabupaten Penyediaan Tim Fasilitator Kawasan Perdesaan
Penyediaan dana bantuan langsung masyarakat sebagai dana stimulan.
16
ORGANISASI PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH DESA PUSAT : Di Pusat dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu (Bedah Desa)
DAERAH : 1. Tingkat Kabupaten dibentuk:
a) Tim Koordinasi Bedah Desa Kabupaten didukung Sekretariat Bedah
Desa. b) Forum Bedah Desa menjalankan fungsi konsultansi dan advokasi terhadap kegiatan bedah desa, yang diintegrasikan dengan proses Musrenbang. 2. Pada Kawasan Perdesaan dibentuk kelembagaan untuk memperkuat pengembangan kawasan perdesaan terpadu. 17
KELEMBAGAAN KEGIATAN BEDAH DESA…1
Forum Bedah Desa (Kabupaten) Sebagai forum multistakeholder untuk pengembangan kawasan perdesaan terpadu. Anggota : SKPD, DPRD, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi Fungsi : 1) Advokasi upaya integrasi perencanaan kegiatan Bedah Desa dengan perencanaan reguler (Musrenbang); 2) Menfasilitasi pelaksanaan kajian kebijakan dan pengembangan kawasan sesuai kebutuhan kegiatan Bedah Desa; 3) Menfasilitasi penguatan partisipasi masyarakat dan swasta untuk pengembangan investasi dalam kegiatan Bedah Desa; 4) Menfasilitasi konsultasi untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Bedah Desa; 5) Melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bedah Desa. 18
KELEMBAGAAN KEGIATAN BEDAH DESA….2
Balai Bedah Desa (di Kawasan Perdesaan) Balai Bedah Desa dipilih, ditetapkan dan dikelola oleh masyarakat di kawasan perdesaan. Minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara ditambah Pokja sesuai kebutuhan. Anggota: masyarakat kawasan perdesaan Fungsinya: 1) Melakukan kegiatan perencanaan Bedah Desa; 2) Menjalankan pengelolaan informasi; 3) Pemberdayaan dan pengembangan daya inovasi; 4) Menfasilitasi kewirausahaan; 5) Penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa; 6) Penguatan kapasitas kelembagaan desa untuk pengembangan kawasan perdesaan terpadu.
19
TAHAPAN PELAKSANAAN BEDAH DESA
Inisiasi Penyiapan kelembagaan Penetapan kawasan perdesaan terpadu
Penguatan Penguatan kapasitas kelembagaan, Penyusunan Masterplan
Keberlanjutan Fasilitasi koordinasi K/L. Swasta dan lembaga lain Terbentuknya kelembagaan kawasan perdesaan terpadu.
20
SKEMA PERENCANAAN BEDAH DESA
Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Tertinggal
Rencana Aksi Koordinasi Perencanaan Bedah Desa
KPDT Rencana Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan Daerah Tertinggal
Keterangan :
K/L, PEMDAs
Rencana Induk Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu
Rencana Investasi
Dunia Usaha, LSM, Donor
Fungsi koordinasi dan fasilitasi
21
SINERGI PERENCANAAN BEDAH DESA DALAM PERENCANAAN REGULER (MUSRENBANG)
Koordinasi, Sinkronisasi, & Integrasi Perencanaan • SKPD • Forum Bedah Desa
RTRW/ RPJM / RKP Kabupaten
Rencana Induk (Masterplan)
Perencanaan Kec. (SKPD) Perencanaan Kawasan Perdesaan Terpadu Balai Bedah Desa
Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes) 22
4 SI - EMPAT SI BEDAH DESA • Perekonomian • • • •
Observasi 1
Infrastruktur Sosial Kapasitas Fiskal Karakteristik Daerah
Sumber Daya Alam, SDM, Infrastruktur, Budaya, dsb
Potensi
Kawasan Perdesaan
2
Intervensi
Regulasi , Program/Kegiatan, Pusat, Daerah, Dunia Usaha, Donor, dsb
3
Investasi 4
• Pemerintah • Dunia Usaha 23
KOMPONEN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU….1
Regulasi
Kelembagaan & Pengembangan Kapasitas
Prasarana/ Sarana Sosial, Ekonomi & Wilayah
SK KAWASAN PERDESAAN
FORUM MULTISTAKEHOLDER
Menu Kegiatan
RENCANA AKSI
SK FORUM BEDAH DESA
BALAI BEDAH DESA
Bantuan Sosial
RENCANA INVESTASI
Masterplan (RINDUK)
24
KOMPONEN PEMBENTUK KAWASAN PERDESAAN TERPADU….2
1. Surat Permohonan Balai Bedah Desa kepada Bappeda atau SKPD terkait/ Bupati; Surat Pengantar Proposal, permohonan Bansos dari Bupati; 2. SK Bupati tentang penetapan Kawasan Perdesaan Terpadu Forum Bedah Desa Balai Bedah Desa; Lokasi kegiatan di Kawasan Perdesaan Terpadu disertai peta lokasi dan titik koordinat; Hibah Lahan/Tanah tidak dalam sengketa; Usulan Kegiatan/ Proposal yang dilengkapi dengan:Informasi Pilihan Kegiatan; KAK; RAB; Desain gambardilegalisasi oleh SKPD teknis terkait; SHS jika usulan tersebut bersifat konstruksi, siteplan+detail, foto awal; HPS berdasarkan SBU setempat/standar harga yang berlaku resmi; dan Kurva S Tim Koordinasi Pendampingan dan Pengendalian Daerah; Tim Pengadaan Daerah; Tim Panitia Penilai/ Penerima Daerah; 3. Surat Pernyataan Bupati tentang Pelaksanaan Lelang Daerah; Kesediaan Menerima Bansos; Sanggup mengelola dan memelihara Bansos yang telah diserahterimakan kepada pemerintah daerah/ masyarakat; dan Regulasi lainnya, termasuk mengalokasikan dana pendamping pelaksanaan kegiatan Bedah Desa.
Pendanaan
Kelembagaan
Regulasi
1. Forum Bedah Desa 2. Balai Bedah Desa
1. 2. 3. 4.
APBN APBD Prov APBD Kab Sektor Swasta 5. Masyarakat 6. Donor
untuk
25
SUMBER PENDANAAN KEGIATAN BEDAH DESA 1.
2. 3. 4.
5.
Dana APBN KPDT sebagai dana stimulan dalam pengembangan BedahDesa. Didukung pendanaan sektoral pusat (APBN K/L lainnya) Didukung pendanaan APBD Provinsi Didukung dan dilanjutkan pendanaan APBD KabupatenTertinggal Dikembangkan melalui pendanaan/investasi masyarakat dan swasta
Dana
Peran Daerah
Rp
Peran Investasi Peran Publik Peran Pusat
T1
T2
Waktu
26
3
JENIS KEGIATAN BEDAH DESA
27
JENIS KEGIATAN BEDAH DESA (1)
• Kegiatan Bedah Desa memberikan dorongan dan menfasilitasi (stimulus) kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial (Bansos). Upaya tsb diarahkan pada pelaksanaan kegiatan pendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam bentuk 3 (tiga) jenis kegiatan, yaitu: 1. Sarana dan Prasarana Sosial Dasar, 2. Sarana dan Prasarana Ekonomi, 3. Sarana dan Prasarana Wilayah 28
JENIS KEGIATAN BEDAH DESA (2) DIBIAYAI BEDAH DESA
Sarana Prasarana Sosial Dasar (Sarana /Prasarana Air Bersih)
Sarana Prasarana Ekonomi (Irigasi; Pasar Desa)
Sarana Prasarana Wilayah (Jalan Desa/ Antar Desa; Jaringan Listrik; Jembatan Desa/ Antar Desa; Jetty / Tambatan Perahu)
BOLEH DIFASILITASI, TETAPI TIDAK DIBIAYAI BEDAH DESA
Infrastrutur Sarana Prasarana Sosial (sekolah, kesehatan, keagamaan)
Dibutuhkan dukungan kegiatan dari keasdepan lain di lingkungan KPDT dan K/L
Peningkatan Kapasitas (pelatihan pelaku usaha, pengelolaan keuangan OMS, dsb)
Infrastruktur Penunjang Produk Unggulan (Ekonomi) Kegiatan Bedah Desa (Peralatan, Perlengkapan
29
JENIS KEGIATAN PELAKSANAAN BEDAH DESA, TA 2011-2013 NO
JENIS
I II 1
2 3 III 1 2 3 4
Sarana & Prasarana Sosial Dasar Sarana Air Bersih Sarana & Prasarana Wilayah Pembangunan Jalan : - Pengaspalan Jalan Desa - Pembangunan Gorong-Gorong - Pembuatan Talud - Pembuatan Plat Deker - Pembangunan Jalan Rabat Beton - Pembangunan Tembok Tepi Jalan - Pembangunan Jalan Sertu - Pembangunan Jalan Desa - Pembangunan Jalan dan Jembatan - Pembangunan Jembatan - Peningkatan Jalan Desa Pembangkit Listrik Mikro Hidro Dermaga Apung/Jety Sarana & Prasarana Ekonomi Pembangunan Jalan Usaha Tani/Produksi Pembangunan Irigasi Pembangunan Pasar Desa/Hewan Kandang Sapi
Total Kegiatan
2013 JML % 10 0.11 10 71 0.75 69 0.73 3 1 1 2 1 1 3 36 2 6 13
2012 JML % 15 0.15 15 74 0.75 74 2
2011 JML % 2 2 17 16
0.06 0.52
3 2
66
5
6
6 1
2 0.02 14 0.15 7 6 1
95
11 0.11
9 2 100
14 4 3 3 4
33
0.42
30
2
Contoh: Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bedah Desa TA 2011-2012
31
Kabupaten Lebak: Pembukaan Jalan Penghubung Desa Cirompang dan Desa Citorek Tengah …. (1)
1. Bedah Desa Thn 2011 di Kab Lebak, di desa Cirompang dan Citorek antara lain digunakan untuk membuka jalan penghubung antar kedua desa yang terletak di punggung bukit. 2. Jalan dibuka sepanjang 2 Km dengan lebar 3 meter. Masyarakat menyerahkan tanah sebagai bentuk partisipasi. 3. Jalan penghubung mempersingkat waktu dan menurunkan biaya angkut, sehingga pergerakan orang dan barang meningkat.
32
Kabupaten Lebak: Desa Citorek Dan Desa Cirompang …. (2) Pembangunan jembatan beton sepanjang +/-15 m menggantikan jalan kayu di desa Citorek Tengah. Jembatan menghubungan antar dusun dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat serta meningkatkan rasa aman bagi penduduk desa. Kondisi Awal
Konstruksi
Hasil Pembangunan
33
Kabupaten Lebak…. (3)
Tahun 2012 diusulkan dana Bansos untuk Desa Cicaringin Kec. Gunung Kencana. Lokasi tidak satu kawasan dengan lokasi Bedes 2011.
Bedah Desa Tahun 2011 dilaksanakan di dua desa (Citorek dan Cirompang); Keduanya adalah satu kawasan, meskipun beda Kecamatan (Kec. Sobang dan Kec. Cibeber).
Diperlukan relokasi agar sesuai dengan tujuan bedah desa (Pembentukan Kawasan Perdesaan Terpadu ) 34
Kabupaten Lampung Barat…. (1) Kab. Lampung Barat • Jalan Poros Desa • Pembangkit Listrik Mikro Hidro
Lokasi Bedah Desa
35
Kabupaten Lampung Barat…. (2) Thn 2012 Malaya
Suka Mulya
Kegiatan Bedah Desa 2012 diusulkan melalui Bantuan Sosial untuk pembangunan Jembatan Antar Desa dan Air Bersih di Pekon Malaya dan Suka Mulya
Thn 2011
36
4
KENDALA PELAKSANAN KEGIATAN BEDAH DESA
37
KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN BEDAH DESA….(1) Dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Desa, kendala-kendala yang terjadi tidak hanya di tingkat pusat tetapi di tingkat daerah pun juga masih terjadi Tingkat Pusat : 1) Adanya keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bedah Desa sehingga kondisi ini juga akan mempengaruhi awal pelaksanaan kegiatan Bedah Desa. 2) Adanya perubahan bentuk bantuan dana yang disampaikan dari Tugas Perbantuan ke Bantuan Sosial yang secara substansi dan teknis tentu saja akan memberikan pengaruh terhadap proses perencanaan kegiatan, proses pelelangan, pengendalian kegiatan. 3) Keterlambatan daerah dalam menyampaikan persyaratan dokumen (usulan kegiatan) ke pusat. 4) Adanya daerah yang meminta proses pelelangan dari pusat maupun dari daerah sendiri sehingga hal ini membawa konsekuensi sendiri terhadap konsentrasi pihak KPDT. 5) Keterlambatan daerah dalam menyampaikan informasi atas pelaksanaan kegiatan Bedah Desa di daerah sehingga Satker pusat cukup kesulitan untuk melaksanakan update atas hasil implementasinya di lapangan. 6) Fungsi Tim Koordinasi Kabupaten yang diharapkan dapat menjembatani antara kepentingan pusat (KPDT) dengan pihak III belum dapat optimal dalam pelaksanaannya. 38
KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN BEDAH DESA….(2) Tingkat Daerah : 1) 2) 3)
3) 4)
5)
Adanya keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bedah Desa sehingga kondisi ini juga akan mempengaruhi keterlambatan proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan Bedah Desa di daerah. Adanya perubahan bentuk bantuan dana dari Tugas Perbantuan ke Bantuan Sosial yang secara substansi berpengaruh pada Proses perencanaan kegiatan belum optimal dilakukan; Peran Forum Bedah Desa dan Balai Bedah Desa tidak cukup optimal karena kendala anggaran dan teknis kegiatan. Proses pendampingan konsultan belum optimal dikarenakan keterlambatan mobilisasi dan kapasitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan Bedah Desa itu sendiri di daerah. Keterlambatan daerah dalam menyampaikan persyaratan dokumen (usulan kegiatan) ke pusat. Beberapa daerah tidak konsisten dalam melakukan usulan kegiatan (belum sinkron antara SK Kawasan dan kegiatannya) sehingga secara substansi hal ini akan memberikan pengaruh pada perubahan konsep Bedah Desa.
39
CONTOH: PERMASALAHAN LOKASI
Peta Kab. Aceh Selatan
Lokasi Kawasan Perdesaan terpadu terletak di kawasan perkotaan Kab. Aceh Selatan 3 desa di Kec. Tapak Tuan ibukota kabupaten sebagai kawasan perkotaan
40
4
KESIMPULAN DAN KEBERLANJUTAN
41
KESIMPULAN
1) Pelaksanaan kegiatan Bedah Desa belum optimal dikarenakan belum sinkronnya kebijakan yang dibuat KPDT dengan implementasi Bedah Desa. 2) Proses perencanaan kegiatan Bedah Desa masih belum optimal dikarenakan belum berjalannya mekanisme kegiatan di lapangan. 3) Perencanaan kegiatan Bedah Desa belum menyesuaikan dengan Masterplan Bedah Desa/ RPJMD & RTRW Daerah/ RPJM Desa. 4) Pelaksanaan sinergi kegiatan Bedah Desa dengan kegiatan lainya di internal KPDT belum secara terarah dari dirancang dari awal. 5) Belum 100% kegiatan dapat terlaksana di semua daerah. 42
CONTOH 1: SINERGI KEGIATAN BEDAH DESA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2013 Jalan ke kiri > kantor kecamatan dibangun dari APBD Banggai.
Calon lokasi peningkatan jalan di Desa Toweer, Kec Balantak Utara, Kab Banggai yang mengarah ke Puskesmas Balantak.
Calon lokasi peningkatan di Desa Teku, Kec Balantak Utara, Kab Banggai menuju lapangan bola. Pembangunan MCK oleh PNPM MP
Kegiatan KPDT (Prukab) berupa bantuan peralatan pengolahan biji Kopi di Desa Teku, Kec Balantak Utara, Kab Banggai tetapi dalam prosesnya belum ada sinergi perencanaan yang optimal di internal KPDT sendiri. 43
CONTOH 2: SINERGI KEGIATAN BEDAH DESA KABUPATEN MUNA TAHUN 2013
Bansos Pulau Terkecil dan Terluar, KPDT di Desa Moasi, Kec Towea, Kab Muna Tahun 2012.
Kegiatan Bedah Desa TA 2013 berupa Pembangunan Jalan Desa, di Moasi, Kec Towea – Kab Muna. Pembangunan jalan ini sepanjang 4,6 Km untuk membuka akses perkebunan Jambu Mete yang memang menjadi salah satu komiditas unggulan di kawasan perdesaan ini. 44
STRATEGI KEBERLANJUTAN KEGIATAN BEDAH DESA DI DAERAH TERTINGGAL INTEGRASISINERGI PERENCANAAN (LOKASI, ALOKASI, JENIS KEGIATAN
PENGENDALIAN & EVALUASI
KEBIJAKAN DAERAH TERTINGGAL
INTEGRASISINERGI PENDAMPING AN DI LOKASI KEGIATAN
INTEGRASISINERGI KOORDINASI INTERN & EKSTERNAL
45
KEBUTUHAN DUKUNGAN P2SEDT UNTUK KEGIATAN BEDAH DESA DIBIAYAI BEDAH DESA
Sarana Prasarana Sosial Dasar (Sarana /Prasarana Air Bersih)
Sarana Prasarana Ekonomi (Irigasi; Pasar Desa)
Sarana Prasarana Wilayah (Jalan Desa/ Antar Desa; Jaringan Listrik; Jembatan Desa/ Antar Desa; Jetty / Tambatan Perahu)
BOLEH DIFASILITASI, TETAPI TIDAK DIBIAYAI BEDAH DESA
Infrastrutur Sarana Prasarana Sosial (sekolah, kesehatan, keagamaan)
Peningkatan Kapasitas (pelatihan pelaku usaha, pengelolaan keuangan OMS, dsb)
Infrastruktur Penunjang Produk Unggulan (Ekonomi) Kegiatan Bedah Desa (Peralatan, Perlengkapan
Dibutuhkan dukungan dari keasdepan lain di KPDT dan K/L terutama P2SEDT thd FBD & BBD 46
TERIMA KASIH
www.daerah-khusus.or.id/bedahdesa/
