Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi

i

Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi

KATA SAMBUTAN

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap iii orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak terhadap pendidikan bagi kelompok orang dewasa tertentu, pendidikan masyarakat diharapkan mampu berperan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat melalui program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan dan penataan pendidikan nonformal. Melalui berbagai inisiatif beragam program ini diharapkan terdapat investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Buku petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para penyelenggara pendidikan masyarakat untuk mengakses bantuan biaya pelaksanaan berbagai kegiatan program pendidikan masyarakat.

Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan


KATA PENGANTAR

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas iv ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Januari 2012 Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,,

Hamid Muhammad, Ph.D. NIP 195905121983111001

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan v budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk dewasa melalui berbagai program yang terintegritasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan masyarakat. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang makin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal makin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, maka disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan pelaksanaan program Pendidikan Masyarakat melalui APBN 2012. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun petunjuk teknis penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku



DAFTAR ISI kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi. Semoga Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Kegiatan Pengembangan PKBM Tematik, Perluasan Akses PKBM di Kecamatan, dan PKBM Sentra TKI ini bermanfaat vi dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua. Amin. Jakarta, Januari 2012 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

ll Yulaelawati, l l h Ella M.A., Ph.D. NIP.195804091984022001


KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

v

DAFTAR ISI............................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ...................................................... BAB II BANTUAN SARANA BELAJAR MULTIKEAKSARAAN BERBASIS TEKNOLOGI ....................................................... A. Pengertian ........................................................................... B. Penerima Manfaat Layanan.................................................. C. Tujuan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan ................. D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... E. Deskripsi Kegiatan .............................................................. F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA ....... A. Penerima Bantuan .............................................................. B. Persyaratan Kelembagaan .................................................... C. Mekanisme dan Tahapan Penyaluran Bantuan .................... D. Verifikasi Lembaga .............................................................. E. Penetapan Penerima Batuan ................................................ F. Penyerahan, Penerimaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana Belajar ...................................................................... G. Ketentuan Tambahan untuk Mendapatkan Perhatian .........

1 vii 1 2 3 4 4 4 4 5 5 10 12 12 12 14 19 20 20 22


viii

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN SANKSI . A. Pemantauan ........................................................................ B. Evaluasi ............................................................................. C. Pelaporan dan Sanksi ..........................................................

24 24 25 25

BAB V Penutup ....................................................................................

28

Lampiran– Lampiran ..............................................................................

30

Lampiran 1. Sistematika Proposal ....................................................

30

A. Latar Belakang

Lampiran 2. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan .......................

39

Lampiran 3. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak .......

40

Lampiran 4. Format Bukti Pencairan Bantuan ................................

41

Lampiran 5. Sistematika Laporan ....................................................

44

Lampiran 6. Format Rekap Laporan Status .....................................

46

Penduduk buta aksara usia 15–59 tahun tahun 2011 berjumlah 7.546.344 orang.Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti: 1 petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.

Lampiran 7. Format Rekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan dana (anggaran) Bantuan ............................................

47

Lampiran 8. Contoh bukti faktur pembelianbarang/bukti pengeluaran .

48

Lampiran 9. Contoh Akad Kerjasama ...............................................

49


BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa bekeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan.


Atas dasar itu, pada tahun 2012 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Kegiatan penyediaan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan keaksaraan. Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara layanan pendidikan masyarakat yang memenuhi persyaratan. 2 Agar para penyelenggara dapat memperoleh fasilitasi penyediaan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi, disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Sarana Belajar Berbasis Teknologi Tahun 2012”.

B. Dasar Hukum

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petujuk teknis disusun untuk memberikan pemahaman dan pengaturan pada pihak yang terkait antara lain: 1. Lembaga mitra terkait, untuk acuan dalam menyusun dan mengajukan proposal bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi; 2. Panitia seleksi proposal,menjadi salah satu acuan dalam melaksanakan penilaian proposal;. 3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai upaya 3 meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dalam mengelola bantuan;. 4. Dinas pendidikan,sebagai salah satu bahan sosialisasi, pedoman mendampingi, membina,serta melakukan pemantauan penyelenggaran pendidikan masyarakat;

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA); 3. Persaturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 200 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal; 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Tahun 2012



BAB II

D. Hasil yang Diharapkan

BANTUAN SARANA BELAJAR MULTIKEAKSARAAN BERBASIS TEKNOLOGI

4

A. Pengertian 1. Sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi merupakan fasilitasi peningkatan mutu layanan pembelajaran keaksaraan, meliputi antara lain: (i) keaksaraan fungsional, (ii) keaksaraan kritis, (iii) keaksaraan media dan teknologi, (iv) keaksaraan perdamaian dan multikultural, (v) keaksaraan bencana, dan (vi) keaksaraan kewirausahaan. 2. Bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi informasi merupakan upaya memfasilitasi peningkatan penyelenggaraan berbagai ragam pembelajaran keaksaraan dengan memanfaatkan dan memperluas akses penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam pendidikan keaksaraan.

B. Penerima Manfaat Layanan Peserta didik pendidikan keaksaraan, pendidik/tutor pendidikan keaksaraan, dan/atau tenaga kependidikan nonformal dan masyarakat umum.

C. Tujuan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan 1. Memfasilitasi penyediaan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi pada 50 lembaga; 2. Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil pembelajaranmultikeaksaraan pada 50 lembaga penyelenggara; 3. Membangun kesadaran pentingnya (1) berkeaksaraanmedia dan teknologi, (2) berkeaksaraan fungsional, (3) berkeaksaraan kritis, (4) berkeaksaraan perdamaian dan multicultural, (5) berkeaksaraan bencana, (6) berkeaksaraan kewirausahaan.


1. Tersedianya sarana pembelajaran multikeaksaraan berbasis teknologi pada 50 lembaga; 2. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil pembelajaranmultikeaksaraan berbasis teknologi pada 50 lembaga; 3. Warga belajar memiliki kesadaran akan pentingnya pentingnya (1) berkeaksaraan media dan teknologi, (2) berkeaksaraan fungsional, (3) berkeaksaraan kritis, (4) berkeaksaraan perdamaian dan multicultural, 5 (5) berkeaksaraan bencana, (6) berkeaksaraan kewirausahaan.

E. Deskripsi Kegiatan 1. Indikator Keberhasilan a. Diterimanya fasilitas untuk mewujudkan pembelajaran multikeaksaraan oleh 50 lembaga penyelenggara; b. Terwujudnya sarana belajar mutlikeaksaraan pada 50 lembaga penyelenggara layanan keaksaraan; c. Terselenggaranya pembelajaran multikeaksaraan dengan baik oleh 50 lembaga penyelenggara layanan keaksaraan; d. Terwujudnya masyarakat yang berkeaksaraan pentingnya (1) berkeaksaraan media dan teknologi, (2) berkeaksaraan fungsional, (3) berkeaksaraan kritis, (4) berkeaksaraan perdamaian dan multicultural, (5) berkeaksaraan bencana, (6) berkeaksaraan kewirausahaan. 2. Pembelajaran Multikeaksaraan Layanan belajar multikekasaraan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui ragam keaksaraan berbasis teknologi. Satuan pendidikan nonformal dan/atau satuan pendidikan nonformal sejenis menjadi penyelenggara layanan pembelajaran multikeaksaraan berbasis teknologi. Peserta didik pendidikan keaksaraan juga dapat belajar ragam keaksaraan secara mandiri dengan memanfaatkan tersedianya dukungan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.


6

Pembelajaran multikeaksaraan meliputi antara lain: (i) keaksaraan fungsional, (ii) keaksaraan kritis, (iii) keaksaraan media dan teknologi, (iv) keaksaraan perdamaian dan multikultural, dan (v) keaksaraan bencana, dan (vi) keaksaraan kewirausahaan. Pembelajaran multikeaksaraan diharapkan mendorong: a. Terwujudnya masyarakat yang melek media dan teknologi; b. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berkeadaban, berkedamaian, dan berkarakter; c. Terbangunnya masyarakat yang kritis terhadap informasi; d. Terbangunnya kesadaran terhadap keberagaman dan toleransi dalam berkehidupan berdasarkan suku, agama, serta ras; e. Terbangunnya kesadaran peserta didik dan masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup (sadar lingkungan) yang sehat, berkesinambungan dan semakin meningkat; f. Mewujudkan kesadaran peserta didik dan masyarakat agar “melek bencana” serta menumbuhkembangkan rasa peduli terhadap sesama; g. Terbentukanya sikap dan kamauan berwirausaha; 3. Komponen Pembelajaran Multikeaksaraan a. Bahan Belajar Bahan belajar multikeaksaraan mencakup seluruh bahan ajar yang menunjang diperolehnya peningkatan kemampuan warga belajar dibidang keaksaraan media dan perdamaian dan multikultur. Bahan belajar keaksaraan media dan teknologi dapat berupa media massa cetak maupun elektronik (digital). Media massa cetak dan elektronik yang tersedia di masyarakat tetapi tidak secara khusus dirancang sebagai bahan belajar pembelajaran keaksaraan, dapat dimanfaatkan menjadi bahan ajar multikeaksaraan. Bahan belajar keaksaraan perdamaian dan multikultural antara lain berupa buku (tujuh seri bahan ajar perdamaian) serta bahan ajar lain yang relevan. Teknologi informasi yang saat ini tersedia di masyarakat merupakan potensi yang sangat besar untuk


dimanfaatkan sebagai bahan belajar keaksaraan perdamaian dan multikultural. b. Sarana Belajar Sebagai suatu pembelajaran berbasis teknologi, keberhasilan pembelajaran multikeaksaraan membutuhkan kelengkapan sarana belajar yang mendukung keberlangsungan pembelajaran e-learning. Untuk dapat memanfaatkan ketersediaan teknologi e-learning terkini, pembelajaran multikeaksaraan membutuhkan sekurang-kurangnya kelengkapan sarana belajar: (1) komputer 7 personal (PC) atau komputer jinjing atau sejenis, (2) penyediaan sambungan internet (fixline/mobile), (3) fasilitas modem internal/ eksternal (mobilASDL), (4) alat pencetak (printer), (5)biaya operasional langganan sambungan jaringan telepon, (6) tenaga operator sarana belajar multikeaksaraan, (vii) pemeliharaan sarana belajar, (vii) tenaga teknis dan operator, (7) pesawat televisi, (8) LCD proyektor, (9) layar (LCD proyektor screen). c. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memadai (melek teknologi) merupakan komponen yang sangat penting bagi berlangsungnya layanan pembelajaran multikeaksaraan berbasis teknologi (e-learning). Kebutuhan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mengoperasikan bahan dan sarana belajar multikeaksaraan harus disiapkan sebaik mungkin. Pelatihan pengelola pembelajaran multikeaksaraan harus dilakukan sebagai usaha untuk menyiapkan sumber daya yang memadai. 4. Layanan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memberikan layanan bantuan kepada lembaga penyelenggara pendidikan keaksaraan yang menerapkan pendekatan multikeaksaraan berbasis teknologi. Layanan bantuan tersebut diberikan dalam bentuk dana yang dapat dipergunakan untuk mengadakan sarana yang mendukung


8

berlangsungnya pembelajaran multikeaksaraan, khususnya keaksaraan media, perdamaian dan multikultural. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian kebutuhan sarana pembelajaran multikeaksaraan berbasis teknologi (e-learning) yang diperlukan. Kebutuhan sarana belajar yang belum disediakan oleh direktorat merupakan bentuk partisipasi yang harus disediakan oleh masyarakat dan/atau lembaga penyelenggara pembelajaran multikeaksaraan berbasis teknologi. Bantuan yang disalurkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat kepada lembaga yang memenuhi syarat dalam bentuk dana. Jenis kebutuhan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi selanjutnya diadakan oleh lembaga berdasarkan jenis peruntukan penggunaan dana yang ditetapkan dalam petunjuk teknis. Tahapan dalam pengajuan bantuan seperti berikut. a. Persiapan Lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat mengajukan permohonan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi. Permohonan lembaga dibuat dalam bentuk usulan (proposal) pengajuan bantuan. Proposal disusun dengan mengacu kepada ketentuan struktur penyusunan proposal yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan tahun 2012. b. Pelaksanaan 1) Ketersediaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan bersifat terbatas. Oleh karena itu penentuan lembaga penerima bantuan bersifat kompetisi. Hanya lembaga yang lulus seleksi dan ditetapkan menjadi penerima yang dapat menerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan. 2) Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan akan menerima bantuan dalam bentuk dana sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);


3) Dana bantuan tersebut dalam butir (2) semata-mata wajib dipergunakan untuk mengadakan satu paket sarana belajar multikeaksaraan yang sudah disetujui; 4) Rincian jenis, volume, spesifikasi teknis, serta komponen sarana belajar multikeaksaraan ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis terkait, dengan mempertimbangkan dan/atau memperhatikan usulan yang diajukan oleh lembaga, serta hal-hal khusus yang bersifat kearifan lokal tempat lembaga berada/menyelenggarakan pembelajaran 9 multikeaksaraan; 5) Lembaga penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan bertanggungjawab mutlak atas pemanfaatan, pemeliharaan, dan keamanan, pengadministrasian sarana belajar multikeaksaraan yang sudah diterima. c. Pascapelaksanaan 1) Lembaga juga berkewajiban melakukan pencatatan status keberadaan sarana belajar dan melaporkan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten setempat; 2) Lembaga penerima wajib memanfaatkan sarana belajar multikeaksaraan yang diterima sesuai peruntukan yang ditetapkan dan peningkatan penggunaannya; 5. Ruang Lingkup Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi a. Ruang lingkup, jenis, dan kuantitas sarana belajar multikeaksaraan yang penyediaannya melalui fasilitasi bantuan tahun anggaran 2012, meliputi (i) Satu paket/set perangkat keras sarana belajar multikeaksaraan, (ii) satu paket biaya operasional penyelenggaraan layanan pembelajaran multikeaksaraan, (iii) satu paket bahan belajar digital (content). b. Spesifikasi Teknis Sarana Belajar Multikeaksaraan Lembaga penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan, wajib segera mengadakan sarana belajar multikeaksaraan dengan


mematuhi ketentuan spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan. Spesifikasi teknis komponen A (perangkat keras) yang ditetapkan bersifat minimal dan mengikat. Lembaga tidak diizinkan mengadakan sarana belajar dengan spesifikasi teknis yang lebih rendah dari yang ditetapkan. Rincian lengkap sepesifikasi teknis perangkat sarana belajar dapat dilihat dalam lampiran 1. 10

c. Partisipasi Lembaga Lembaga calon penerima bantuan wajib berpartisipasi langsung dalam menyediakan kelengkapan kebutuhan untuk memanfaatkan sarana belajar multikeaksaraan yang tidak disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, menyediakan: 1) Sambungan langganan daya (listrik) 2) Sambungan langganan koneksi internet 3) Tenaga teknisi trampil untuk operasional dan pemeliharaan rutin 4) Ruang khusus untuk penyimpanan dan pengoperasian yang aman; 5) Kelengkapan operasional sarana belajar yang diperlukan;

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun anggaran 2012 memfasilitasi penyediaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan untuk 50 lembaga yang memenuhi syarat. Masing-masing lembaga akan menerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan senilai Rp 90.000.000,-. Dana tersebut diperuntukkan semata-mata untuk membiayai penyediaan sarana belajar multikeaksaraan tersebut dalam huruf E angka 5 huruf a tersebut di atas, yang meliputi (i) penyediaan perangkat keras (hardware); (ii) biaya operasional penyelenggaraan; (iii) penyediaan bahan belajar multikeaksaraan digital (content). Proporsi alokasi peruntukan bantuan sarana belajar multikeaksaraan ditetapkan sebagai berikut.


No

Komponen Sarana Belajar Multikeaksaraan

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. B 1. 2. 3. 4. 5.

Perangkat Keras (Hardaware) Komputer Personal/PC(set) Mesin pencetak (printer) kualitas setara Inkjet Penyediaan sambungan internet/mobile modem Perangkat alat pemindai (scanner) Televisi LCD (LCD TV) 32 inchi Projektor LCD (LCD Pojector) Layar Projektor LCD (LCD Projector Screen) Kamera Digital (Digital Cammera) Kamera Video (Video Cammera) Perangkat pemutar Video Digital (DVD Player) Perangkat pencadang sumber daya listrik (UPS) Almari penyimpan/pengaman sarana belajar Penyiapan ruang operasional sarana belajar Operasional penyelenggaraan/pengoperasian (tahun pertama) Jasa langganan daya listrik Jasa langganan sambungan internet Jasa perawatan sarana belajar (hardware & software) Bahan pakai habis Honorarium operator teknis sarana belajar (maksimum 2 orang).

C.

Bahan pembelajaran multikeaksaraan Digital (Content) 1 paket meliputi subjek/tema yang mendukung penyelenggaraan pembelajaran: Keaksaraan media dan teknologi Keaksaraan kritis Keaksaraan fungsional Keaksaraan perdamaian dan multikultural Keaksaraan bencana Keaksaraan kewirausahaan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Volume

Alokasi (%) 50% (maksimal)

1 set 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 paket 12 bulan 30% 12 bulan (maksimal) 12 bulan 1 paket 12 bulan 12 bulan

20% (minimal)


11

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

12

A. Penerima Bantuan Lembaga yang dapat mengajukan permohonan untuk menerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dansatuan pendidikan nonformal sejenis, untuk selanjutnya disebut lembaga.

B. Persyaratan Kelembagaan 1. Syarat Administrasi (Umum) Lembaga yang dapat mengajukan permohonan bantuan sarana belajar multikeaksaraan wajib memenuhi ketentuan administrasi kelembagaan berikut. a. Legalitas kelembagaan, dibuktikan dengan surat keputusan pendirian/pembentukan lembaga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang; b. Lembaga memiliki domisili yang tetap yang pasti, dibuktikan surat keterangan domisili yang diterbitkan kepala desa/kepala kelurahan; c. Lembaga memiliki status sekretariat yang tetap dibuktikan dengan bukti sah kepemilikan bangunan (sertifikat tanah dan/atau bangunan dan/atau, rekening listrik, dan/atau rekening PAM/ PDAM, bukti pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB), atau bukti sah lainnya), yang memiliki hubungan dengan penanggungjawab lembaga; d. Lembaga memiliki rekening bank atas nama lembaga dengan status aktif dibuktikan dengan copy nomor rekening dan copy cetak (print-out) halaman transaksi pada seminggu terakhir;


e. Ketua/penanggungjawab lembaga memiliki status kependudukan pada satu kecamatan yang sama dengan alamat sekretariat lembaga, dibuktikan kartu tanda penduduk (KTP) yang sah dan masih berlaku; f. Lembaga memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama nama lembaga pengusul; g. Khusus untuk PKBM, sudah memiliki surat/keterangan izin operasional PKBM dan/atau izin penyelenggaraan program, yang dikeluarkan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat 13 dengan status masih berlaku (aktif); h. Lembaga sudah pernah menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; i. Memperoleh rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; j. Khusus untuk PKBM sudah memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM). k. Sudah memenuhi kewajiban pelaporan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat tahun sebelumnya (khusus lembaga yang pernah memperoleh bantuan); 2. Persyaratan Teknis Lembaga yang dapat mengajukan permohonan bantuan wajib memenuhi persyaratan teknis,lembaga memiliki/sanggup: a. menfasilitasi leyanan pembelajaran multikeaksaraan kepada peserta didik; b. menyediakan nara sumber teknis dan/atau tutor multikeaksaraan; c. menyediakan prasarana pembelajaran pendidikan keaksaraan, seperti ruang belajar, peralatan belajar, meja, kursi, bahan belajar yang relevan, mencukupi, alas duduk (karpet/tikar atau sejenisnya) serta penerangan memadai; d. menyediakan ruang khusus yang layak dan aman untuk penempatan dan pengoperasian sarana belajar multikeaksaraan; e. menyediakan sumber daya listrik cukup untuk mengoperasikan sarana belajar multikeaksaraan;


f. menyelenggarakan pembelajaran multikeaksaraan bagi peserta didik keaksaraan hingga tuntas sesuai rencana yang disetujui direktorat; g. memiliki kesanggupan menyediakan tenaga teknis yang memadai untuk mengoperasionalkan sarana belajar multikeaksaraan; h. kesanggupan memelihara sarana belajar multikeaksaraan yang ada.

C. Mekanisme dan Tahapan Penyaluran Bantuan 14

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menetapkan bahwa mekanisme pengajuan dan penyaluran sarana belajar multikeaksaraan dengan tahapan berikut: 1. Sosialisasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyrakat menyosialisasikan tersedianya bantuan melalui berbagai cara, antara lain: a. Pemberitahuan secara tertulis kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan strategi ini dapat berupa pengiriman surat dinas dan/atau juknis; b. melalui pertemuan-pertemuan dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota atau lembaga mitra; c. memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu mengunggah petunjuk teknis melalui laman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakatdengan alamat http://www. paudni.kemdiknas.go.id/dikmas 2. Pengajuan Proposal a. Lembaga yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan dengan mengirimkan proposal secara langsung kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud Gedung E Lantai 6 Komplek Kemendikbud Jl. Jenderal Sudirman-Senayan,Jakarta 10270


b. Proposal disusun mengikuti ketentuan format pada lampiran petunjuk teknis ini; c. Lembaga wajib mengirimkan proposal yang sama masing-masing satu copy (eksemplar) kepada Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, c.q. Kepala Bidang yang menangani Pendidikan Masyarakat; d. Direktorat menerima proposal sampai dengan 30 April 2012; e. Batas waktu penerimaan proposal tersebut dalam butir 2.d. dapat diperpanjang apabila masih tersedia alokasi anggaran dan masih dalam masa anggaran tahun 2012, dan/atau sesuai ketentuan 15 perubahan yang disetujui/ditetapkan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 3. Seleksi/Penilaian Proposal a. Seleksi/Penilaian Administrasi 1) Proposal yang memenuhi ketentuan waktu pemasukan proposal diikutkan dalam seleksi administrasi; 2) Seleksi administrasi untuk memastikan terpenuhinya syarat administrasi yang ditetapkan dalam petunjuk teknis; 3) Hasil seleksi administrasi ada dua kemungkinan, (i) lembaga dinyatakan lulus administrasi; (ii) lembaga dinyatakan tidak lulus administrasi; 4) Proposal yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diikutkan dalam tahap seleksi/penilaian substansi/teknis. 5) Objek dan instrumen seleksi administrasi mengacu ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis; 6) Pelaksana seleksi administrasi adalah Subdit Sarana dan Prasarana dan/atau tim yang diberi tugas khusus oleh pejabat yang berwenang; 7) Objek dan kriteria seleksi/penilaian administrasi.


No

16

Objek Administrasi yang diseleksi/dinilai

(1) (2) 1 Lembaga pengusul memenuhi ketentuan 2 Photo copy surat keputusan/bukti pendirian lembaga 3 Foto kopi Izin operasional PKBM//penyelenggaraan program PNFI/PAUDNI (khusus PKBM) 4 Aslisurat keterangan domisili lembaga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan 5 Bukti kepemilikan/hakmenggunakan bangunan sebagai sekretariat lembaga (sertifikat/ rekening listrik/PDAM/ PBB/dan lainnya yang relevan. 6 Photo copy kartu tanda penduduk ketua/pimpinan/ penanggungjawab lembaga yang masih berlaku 7 Berpengalaman 2 (dua) tahun atau lebih sudah; menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan 8 Asli rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 9 Daftar calon peserta didik pendidikan keaksaraan. 10 Surat pernyataan yang mencakup kesanggupan: i. menyediakan prasarana pembelajaran multikeaksaraan (ruang belajar, ruang pengeoperasian/ penimpnanansarana belajar multikeaksaraan) yang memadai. ii. menyelenggarakan pembelajaran multikeaksaraan pada kelompok belajar pendidikan keaksaraan; iii.memenuhi kelengkapan kebutuhan pengoperasian sarana belajar multikeaksaraan yang belum disediakan direktorat; iv.bertanggungjawab penuh terhadap keutuhan, keamanan, dan perawatan, sarana belajar multikeaksaraan; v. memanfaatkan sarana belajar semata-mata untuk pembelajaran pendidikan keaksaraan; vi.Pernyataan sudah memenuhi kewajiban pelaporan atas kegiatan tahun sebelumnya (khusus lembaga yang tahun sebelumnya menerima bantuan dari Direktorat Bindikmas).

Sesuai/ Ada (3)

Tdk Sesuai/ Tdk Ada (4)


No

Objek Administrasi yang diseleksi/dinilai

(1) (2) 11 Memiliki rencana pembelajaran keaksaraan dengan pendekatan multikeaksaraan; 12 Bagan/daftar struktur kepengurusan lembaga 13 Melampirkan bukti kepemilikan NILEM (khusus Kelembagaan PKBM)

Sesuai/ Ada (3)

Tdk Sesuai/ Tdk Ada (4)

b. Seleksi/Penilaian Substansi/Teknis 1) Hanya proposal yang lulus seleksi administrasi yang diikutkan 17 dalam seleksi/penilaian substansi/teknis; 2) Pelaksana seleksi/penilaian substansi/teknis, adalah panitia/ tim yang diangkat/ditugaskan oleh pejabat yang berwenang; 3) Seleksi/penilaian subtansi/teknis untuk memastikan terpenuhinya persyaratan/aspek-aspek teknis yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pengajuan bantuan sarana belajar multikeaksaraan; 4) Hasil seleksi/penilaian substansi/teknis ada tiga kemungkinan yaitu, proposal dinyatakan: a) lulus teknis, b) lulus teknis dengan perbaikan; c) tidak lulus seleksi/penilaian teknis; 5) Lembaga yang dinyatakan lulus seleksi teknis/substansi selanjutnya disusun dalam daftar rangking berdasarkan perolehan akhir skor nilai teknis/substansi. 6) Lembaga yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, untuk dinyatakan lulus, wajib memperbaiki proposal sesuai saran/ rekomendasi revisi yang disampaikan tim penilai; 7) Proposal perbaikan harus sudah diterima oleh tim penilai/ direktorat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender terhitung tanggal penerimaan pemberitahuan revisi oleh lembaga; 8) Dalam hal lembaga tidak menyerahkan proposal perbaikan sampai batas waktu yang ditetapkan, dinyatakan kehilangan haknya untuk mengikuti tahapan lebih lanjut seleksi/ penilaian proposal;


9) Tahapan selanjutnya proses seleksi proposal adalah verifikasi; 10) Hanya lembaga dengan proposal dinyatakan lulus teknis, yang diikutkan dalam tahapan verifikasi; 11) Pelaksanaan dan ketentuan verifikasi lembaga mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis. 12) Komponen/aspek teknis yang dinilai: No

Komponen/Aspek/Indikator Penilaian Proposal

A 1.

Kualifikasi lembaga Pengalaman lembaga menyelenggarakan program: a. pendidikan keaksaraan. b. pendidikan masyarakat lainnya Pengalaman pengurus/pengelola lembaga dalam menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan a. Ketua/penanggungjawab lembaga b. Sekretaris lembaga c. Pengurus lainnya (wk. ketua, bendahara, dsb) Kualifikasi tutor pendidikan keaksaraan (curriculum vitae): a. Tutor ke-1 b. Tutor ke-2 c. Tutor ke-3 Pengalaman Ketua/penanggungjawab lembaga dalam pelatihan/penataran teknis*) yang berkaitan dengan program: a. pendidikan keaksaraan

18 2.

3.

4.

5.

6.

b. pendidikan masyarakat lainnya Penghargaan yang pernah diterima lembaga: a. di bidang yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pendidikan keaksaraan b. di bidang yang tidak secara langsung dengan program pendidikan masyarakat Kesiapan sarana & prasarana pembelajaran keaksaraan yang dimiliki lembaga a. ruang pembelajaran b. bahan pembelajaran c. perlengkapan pembelajaran keaksaraan yang sudah tersedia


B 1. 2.

3

Kualifikasi Usulan (Proposal) Kegiatan Urgensi/alasan pentingnya lembaga mengajukan sarana belajar multikeaksaraan Rencana kerja pemanfaatan sarana pembelajaran multikeaksaraan a. tujuan pengajuan bantuan pembelajaran multikeaksaraan b. kesiapan lembaga untuk memanfaatkan sarana belajar multikeaksaraan c. dukungan (kontribusi) prasarana yang dapat disediakan lembaga untuk memanfaatkan sarana belajar multikeaksaraan d. rencana pengelolaan sarana belajar multikeaksaraan e. keberadaan calon penerima manfaat sarana belajar multikeaksaraan f. ketersediaan dan kualifikasi calon tutor, tenaga pengelola sarana belajar, dan/atau nara sumber teknis lainnya g. kesiapan insfrastruktur pendukung yang disediakan lembaga untuk memanfaatkan/operasionalisasi sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi. Bukti kelayakan tenaga teknis untuk menangani sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi

D. Verifikasi Lembaga Proposal yang dinyatakan lolos penilaian subtansi/teknis,selanjutnya dapat dilakukan verifikasi. Verifikasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian data, informasi, dokumen yang sudah disampaikan dalam proposal sesuai dengan fakta senyatanya di lembaga. Petugas melakukan verifikasi dengan salah satu atau beberapa cara sekaligus, yaitu visitasi/kunjungan langsung ke lokasi dan alamat lembaga, koresponden/surat menyurat, berkerjasama dengan dinas pendidikan dan/atau pihak terkait lainnya, serta cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Objek verifikasi lembaga meliputi namun tidak terbatas pada data/ informasi/bukti berkas tertulis yang sudah diserahkan bersama proposal. Hasil akhir verifikasi adalah (i) lembaga dinyatakan lulus verifikasi, (ii) lembaga dinyatakan tidak lulus verifikasi. Hanya lembaga yang dinyatakan lulus verifikasi yang dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi calon penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan.


19

E. Penetapan Penerima Bantuan Lembaga calon penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.Lembaga calon penerima ditetapkan menjadi penerima setelah diusulkan oleh tim berdasarkan hasil rapat pleno tim penilai dan/atau rapat pimpinan direktorat serta mempertimbangkan hasil penilaian proposal dan verifikasi lapangan.

F. Penyerahan, Penerimaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana Belajar 20

1. Penandatanganan Akad Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk, menandatangani akad kerjasama dengan lembaga penerima. 2. Penyerahan dan Penerimaan Sarana Belajar a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyerahkan kepada lembaga yang sudah ditetapkan dalam bentuk sejumlah dana; b. Penyerahan dan penerimaan bantuan dilakukan setelah Pejabat Pembuat Komitmen terkait dan penanggung jawab lembaga penerima menandatangani akad kerjasama. c. Mekanisme dan tata cara penyerahan dan/atau penerimaan bantuan akan diatur lebih lanjut dalam akad kerjasama. d. Lembaga penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan tidak dikenai biaya apapun untuk penerimaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan. 3. Pengadaan Sarana Belajar Multikeaksaraan a. Lembaga yang ditetapkan, setelah menerima bantuan dana merencanakan dan melaksanakan pengadaan sarana belajar multikeaksaraan yang sudah disetujui oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; b. Lembaga bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan dan hasil pengadaan sarana belajar dalam hal ruang lingkup, jenis, kuantitas, kualitas, spesifikasi teknis, dan waktu yang ditetapkan;


c. Pelaksanaan pengadaan sarana belajar tersebut dalam butir 3.b oleh lembaga nonpemerintah, mengikuti ketentuan prinsipprinsip pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. d. Lembaga, apabila diperlukan dapat meminta bantuan teknis dari dinas pendidikan kabupaten/kota setempat, atau instansi pemerintah lain yang kompeten dalam melaksanakan pengadaan sarana belajar; e. Lembaga tidak diperkenankan menggunakan sebagaian atau seluruh 21 dana bantuan yang diterima untuk mengupah kepada pihak lain atas bantuan teknis pelaksanaan pengadaan sarana belajar; f. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berwenang memverifikasi proses pelaksanaan dan hasil pengadaan sarana belajar berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam butir 3.b dia atas. g. Lembaga wajib melakukan pencatatan dan pengadministrasian sarana belajar hasil pengadaan dengan tertib, rapi, dan akuntabel sesuai keadaan yang sebenarnya. 4. Pemanfaatan Bantuan Lembaga wajib memanfaatkan sarana belajar multikeaksaraan yang sudah diterima sesuai dengan peruntukan meliputi antara lain: a. pertama, mendukung penyediaan media dan bahan pembelajaran untuk penyelenggaraan pembelajaran pendidikan keaksaraan, khususnya keaksaraan fungsional, keaksaraan kritis, keaksaraan media dan teknologi, keaksaraan perdamaian dan multikultural, keaksaraan bencana dan keaksaraan yang relevan, dan sebagainya; b. kedua, mendukung penyelenggaraan pembelajaran pendidikan masyarakat lainnya, seperti penyelenggaraan taman bacaan masyarakat, dan/atau pendidikan pemberdayaan perempuan. c. apabila dikemudian hari diketahui bahwa lembaga terbukti melakukan penyimpangan pemanfaatan sarana belajar


22

multikeaksaraan tidak sesuai peruntukan semestinya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban dan/atau mengusulkan/menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku/ditetapkan. 5. Pengelolaan Sarana Belajar Multikeaksaraan Lembaga wajib menyampaikan pertanggungjawaban tentang pengadaan dan atas pengelolaan sarana belajar multikeaksaraan antara lain meliputi: a. pemanfaatan sarana belajar untuk pembelajaran keaksaraan; b. kemanfaatan sarana belajar multikeaksaraan bagi penyelenggaraan pembelajaran keaksaraan; c. kondisi fisik, yaitu kuantitas dan kualitas sarana belajar yang diperoleh, d. upaya-upaya inovatif yang sudah dan/atau direncanakan/ dilaksanakan untuk pemanfaatan lebih baik (maksimal) sarana belajar. e. melaporkan secara rutin pencatatan (inventarisasi) sarana belajar kepada direktorat dengan tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Laporan pencatatan status inventaris tersebut dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran berjalan setelah sarana belajar diterima.

G. Ketentuan Tambahan untuk Mendapatkan Perhatian 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional tidak memungut biaya apapun dan dalam bentuk apapun kepada lembaga yang mengajukan usulan bantuan sarana belajar multikeaksaraan. 2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta seluruh pegawai/staf baik secara bersama (organisasi) maupun secara perorangan dilarang meminta dan/atau menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun dari lembaga atau pihak lain, baik


3.

4.

5.

6.

7.

langsung maupun tidak langsung patut diduga berkaitan dengan penerimaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan; Lembaga atau pihak-pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung patut diduga terkait dengan proses dan/atau pengajuan/ seleksi/penyaluran/ penyerahan/penerimaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan, tidak diperbolehkan mencoba dan/atau melakukan/ memberikan/menawarkan suap/ imbalan/komisi/hadiah atau sejenisnya kepada pegawai/petugas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat yang akan dan/atau sedang/telah melaksanakan tugas 23 resmi berkaitan dengan penyaluran bantuan. Pelanggaran terhadap seluruh ketentuan pedoman ini, baik yang dilakukan oleh petugas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan/atau lembaga pengusul/penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berhak mendiskualifikasi usulan/proposal bantuan sarana belajar multikeaksaraan dari lembaga yang tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan akhir pertanggungjawaban penyelenggaraan program pendidikan masyarakat tahun 2011 dan/atau tahun-tahun sebelumnya. Lembaga pengusul bertanggungjawab atas biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengajuan proposal, seperti biaya administrasi/ materai,pembuatan, penggandaan, dan/atau pengiriman proposalbantuan sarana belajar multikeaksaraan. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, tidak dapat diminta/ ditarik kembali oleh lembaga pengusul dengan alasan apapun.


BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI,PELAPORAN, DAN SANKSI 24

A. Pemantauan 1. Tujuan, Subjek, Objek, dan Strategi Pemantauan a. Pemantauan dilakukan dalam kerangka pembinaan, optimalisasi hasil, serta sebagai bagian dari perwujudan akuntabilitas kinerja lembaga dan publik. b. Subjek pemantauan adalah lembaga setelah menerima dan/atau memanfaatkan bantuan sarana belajar multikeaksaraan. c. Objek pemantauan dapat meliputi, keadaan (kondisi) dan kelengkapan sarana belajar, kesesuaian kuantitas dan kualitas, pemanfaatan dan kemanfaatan sarana belajar, keberfungsian, dukungan insfrastruktur yang difasilitasi oleh lembaga penerima, dan lain-lainnya; d. Strategi pemantauan antara lain: (i) kunjungan lapangan; (ii) korespondensi atau laporan tertulis langsung kepada lembaga; (iii) permintaan informasi dan/atau laporan melalui dinas pendidikan setempat, media massa, pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Petugas Pelaksana a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat setelah berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau dinas pendidikan kabupaten/kota setempat;


b. Dinas pendidikan provinsi setelah berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota; c. Dinas pendidikan kabupaten/kota setempat setelah berkoordinasi/ bekerjasama dengan Penilik Pendidikan Masyarakat setempat; d. Penilik Pendidikan Masyarakat baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada lembaga dalam hal pemanfaatan, pengamanan, perawatan, pelaporan, serta optimalisasi kemanfaatan penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan. 25

B. Evaluasi Direktorat memanfaatkan hasil pemantauan dan pelaporan yang diterima untuk melakukan evaluasi terhadap layanan penyediaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan. Evaluasi tersebut dapat menyangkut (i) efektivitas sarana belajar dan pemanfaatan, (ii) kemanfaatan bagi pembelajaran keaksaraan media dan teknologi, keaksaraan perdamaian dan multikultural, keaksaraan kritis, keaksaraan bencana, dan keaksaraan kewirausahaan, (iii) pemanfaan dan kemanfaatannya untuk menunjang penyelenggaraan pembelajaran program pendidikan masyarakat lainnya; (iv) status kondisi, kuantitas, dan kualitas sarana belajar, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

C. Pelaporan dan Sanksi 1. Pelaporan a. Laporan awal Lembaga menyerahkan laporan awal yang diterima Direktorat dalam tiga hari setelah dana diterima di rekening lembaga. Laporan awal lembaga meliputi pernyataan tentang sudah diterimanya dana oleh lembaga dan rencana pelaksanaan kegiatan. Laporan awal dapat dikirimkan melalui alamat email ditetapkan oleh masing-masing sub direktorat yang terkait.


26

b. Lembaga wajib menyampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, laporan tertulis tentang penerimaan sarana belajar, dilampiri bukti daftar sarana belajar multikeaksaraan yang sudah diterima. Laporan ringkas dapat dikirimkan melalui surat elektronik (email).Laporan lengkap tercetak (hard copy) wajib segera dikirimkan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui jasa pengiriman atau ekpedisi menyusul laporan ringkas yang dikirim melalui email. Lembaga wajib mengirimkan satu salinan (copy) laporan yang sama kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten, c.q. Bidang yang menangani Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Setiap lembaga penerima bantuan sarana belajar yang terlambat mengirimkan atau tidak mengirimkan laporan hingga batas waktu tertentu, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan.Laporan akhir lembaga diterima Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat selambat-lambatnya tanggal 28 Desember 2012. c. Laporan awal dan ringkasan laporan akhir dapat dikirimkan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat ke alamat email berikut ini: [email protected]. d. Lembaga penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan wajib memberikan laporan tertulis kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten, c.q. Bidang yang menangani Pendidikan Masyarakat,sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun mengenai: 1) Status kelengkapan dan kondisi sarana belajar yang pernah diterima; 2) Pemanfaatan oleh peserta didik pendidikan keaksaraan dan penerima manfaat lainnya; 3) Kemanfaatan sarana belajar bagi penyelenggaraan pembelajaran keaksaraan fungsional, keaksaraan kritis,


keaksaraan media dan teknologi, keaksaraan bencana, dan/atau keaksaraan perdamaian dan mutlikultural, serta keaksaraan kewirausahaan; 4) Kendala yang ditemui dalam memanfaatkan sarana belajar dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala; 5) Laporan tersebut pada huruf b) disusun oleh lembaga penerima bantuan dengan mengikuti format pada lampiran. 2. Sanksi a. Lembaga penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan 27 berkewajiban memenuhi seluruh kesepakatan yang tercantum dalam akad kerja sama yang sudah ditandatangani. b. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat berhak menjatuhkan sanksi kepada lembaga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut di dalam akad kerja sama, antara lain berupa: 1) penyerahan kembali kepada negara seluruh sarana belajar multikeaksaraan senilai nominal bantuan yang diterima; dan/ atau 2) mengganti seluruh sarana belajar multikeaksaraan yang sudah diterima dan mengirimkan kembali kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; dan/atau 3) melaporkan kepada Dinas Pendidikan, nama dan penanggungjawab lembaga penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan tersebut untuk dimasukkan dalam ”daftar hitam” lembaga tersebut sudah melakukan wanprestasi, apabila setelah mendapatkan teguran secukupnya tetap tidak menunjukkan itikat baik memenuhi kewajiban; 4) merekomendasikan nama dan penanggungjawab lembaga yang bersangkutan untuk tidak diberikan bantuan pada pengajuan tahun berikutnya di seluruh lingkungan Direktorat Jenderal PAUDNI.


BAB V

ini dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaannya. Demikian halnya, penyusun berharap semua pihak yang berkepentingan dapat memperoleh manfaat dari petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan ini.

PENUTUP

28

L

ayanan ragam keaksaraan dengan memanfaatkan ketersediaan teknologi komunikasi dan informasi sudah menjadi kebutuhan. Beberapa keuntungan yang diperoleh melalui pembelajaran multikeaksaraan berbasis teknologi yaitu, pertama dapat mengoptimalkan proses dan hasil pembelajaran. Keuntungan kedua adalah memberikan nilai tambah kepada manajemen layanan kepada masyarakat, Ketiga menjadi instrument perekat nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, terlebih dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang sedemikian luas dan menyebar. Keunggulan teknologi komunikasi dan informasi mampu mengatasi ruang dan waktu yang ditimbulkan kondisi geografis Indonesia.

Akhirnya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sangat senang apabila para pengguna berkenan memberikan masukan membangun guna menyempurnakan petunjuk teknis yang jauh dari sempurna ini. Kami juga sangat senang melayani apabila para penguna memerlukan penjelasan dan/ atau keterangan lebih lanjut berkaitan dengan petunjuk teknis yang saat 29 ini berada ditangan bapak/ibu. Koresponden tertulis kami layani melalui alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, Kompleks Kantor Kemdiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman- Senayan, Jakarta, 10270, telepon (021) 5725501. Informasi lebih lanjut juga dapat diperoleh melalui website kami di alamat: • http://www.paudni.kemdiknas.go.id/dikmas • email: [email protected]

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini, sangat bermanfaat untuk mengubah peserta didik pendidikan keaksaraan menjadi melek aksara (literate), yang meliputi melek informasi, melek teknologi, serta melek teknologi komputer. Muara dari semua “kemelekan” tersebut adalah lahirnya warga masyarakat yang melek informasi. Dampak lanjutan dari masyarakat yang melek informasi, memudahkan mereka menerima pencerahan dalam hidup dan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Atas dasar hal tersebut, pembelajaran ragam keaksaraan sudah selayaknya didukung dengan memanfaatkan, menerapkan ketersediaan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan kepada lembaga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan bantuan sarana belajar multikeaksaraan tahun anggaran 2012. Selanjutnya, pembina kegiatan pendidikan masyarakat di lingkungan dinas pendidikan provinsi, kabupaten/ kota serta penilik pendidikan masyarakat, diharapkan terbantu oleh petunjuk



Lampiran– Lampiran Lampiran: 1. Sistematika Proposal Layanan Penyediaan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi

A. Latar Belakang

Cover/Sampul Proposal Proposal Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi Tahun Anggaran 2012 30

Diajukan Kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E. Lt. 6, Kantor Kemdiknas, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Oleh Nama Lembaga

: …………………………………………

Alamat Lembaga (wajib ditulis lengkap) • Jalan : (tulislah bila alamat lembaga menggunakan nama jalan) • Nomor : (tulis nomor yang lengka, akurat, dan benar) • Desa/Kelurahan*) : (tulis lengkap alamat desa/kelurahan lembaga berada) • RT/RW : (tulis lengkap dan benar nomor RT dan RW) • Kecamatan : (tulis nama kecamatan secara benar dan lengkap) • Kabupaten/Kota*) : (tulis dengan lengkap nama kabupaten/kota) • Provinsi : (tulis nama provinsi, lokasi kabupaten/kota berada).


Menguraikan/menjelaskan rasional tentang: • kondisi nyata masyarakat di lokasi sasaran/penerima manfaat layanan pendidikan keaksaraan, meliputi: - data ketersediaan calon peserta didik pendidikan keaksaraan - gambaran tingkat keaksaraan calon peserta didik pendidikan: » keaksaraan media dan teknologi, dan/atau » keaksaraan kritsi, dan/atau; » keaksaraan fungsional, dan/atau; » keaksaraan perdamaian dan multikultural dan/atau » keaksaraan bencana dan/atau; » keaksaraan kewirausahaan; • seberapa penting (urgensi) kebutuhan sarana belajar multikeaksaraan untuk pembelajaran keaksaraan sehingga lembaga merasa perlu mengajukan permohonan bantuan;

B. Tujuan

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut di atas: • rumuskan dan uraikan (kalau perlu) tujuan yang ingin dicapai apabila lembaga memperoleh bantuan sarana belajar multikeaksaraan. • rumusan tujuan yang ingin dicapai harus lugas dan dapat diukur (terukur) • setiap satu rumusan tujuan memuat hanya satu tolok ukur pencapaian;

C. Hasil

Berdasarkan rumusan tujuan di atas, rumuskan capaian yang akan diperoleh lembaga apabila memperoleh bantuan sarana belajar multikeaksaraan.

D . I d e n t i t a s 1. Nama : (tulis nama lembaga pengusul sesuai dengan bukti Lembaga legalitas kelembagaan yang nyata). 2. Alamat : (alamat lembaga wajib ditulis secara lengkap) Jalan (bila ada) ............................No ........................ Desa/Kelurahan.............................Rt....../.RW........... Kecamatan................................................................. Kabupaten/kota.......................................................... Provinsi....................................................................... Kode Pos ............................................................. No Telp. .................................HP......................... 3. Ketua : (tulis nama ketua/pimpinan lembaga sesuai struktur organisasi)


31

5. Ketersediaan sarana pendukung pengoperasian sarana belajar multikeaksaraan: a. Listrik ( ) ya, ( ) tidak : daya .......... watt b. Telepon ( ) ya, ( ) tidak; jenis ( ) fixline ( ) mobile c. Tenaga teknis/operator ( ) ya, ( ) tidak (jika ya, wajib dilampiri riwayat pendidikan, pengalaman kerja) d. Uninterupted power supply (UPS)( ) ya, ( ) tidak/belum e. Meja komputer dan almari penyimpan ( ) ya, ( ) tidak 6. Ketersediaan kelengkapan pembelajaran (i) Papan tulis ( ) ya, ( ) tidak/belum (ii) Meja dan kursi peserta didik ( ) ya, ( ) tidak/belum (iii) Bahan belajar keaksaraan ( ) ya, ( ) tidak/belum (iv) Penerangan ruang belajar ( ) ya, ( ) tidak/belum

4. Bukti Legalitas kelembagaan: Akte Notaris/Surat Izin Pendirian/Izin penyelenggaraan*) - Nomor akte/izin : ................................................. - Pejabat/instansi yang mengeluarkan ................................ - Alamat pejabat/instansi ..................................................... - Tanggal dikeluarkan .......................................................... 5. Rekening Bank Nama Bank : ............................Cabang /Unit ......................... No. Rek : ........................................................................... Atas nama : …………………………………………………….. 6. NPWP : ……………………………………………………… 32

E.Profil Lembaga

a. Susunan Pengurus Lembaga (sekurang-kurangnya) Ketua : ............................................................. Wakil Ketua : .............................................................. Sekretaris : ............................................................... Bendahara : ............................................................... (Struktur kepengurusan lembaga, sedapat mungkin dilengkap dengan bagan struktur). b. Sarana & prasarana pembelajaran dan/atau sekretariat 1. Ruang/tempat pembelajaran a. Bangunan khusus (bukan rumah tinggal) : luas ..... m2 b. Ruangan menyatu dg rumah tinggal : luas ........... m2 c. Bangunan lainnya (sebutkan) : luas ........... m2 2. Sekretariat/kantor lembaga a. Bangunan khusus (bukan rumah tinggal) : luas ..... m2 b. Ruangan menyatu dg rumah tinggal : luas ........... m2 c. Bangunan lainnya (sebutkan) : luas ........... m2 3. Status kepemilikan ruang pembelajaran: a. Sewa/kontrak dg perjanjian tertulis, : ......... tahun b. Sewa/kontrak tanpa perjanjian tertulis : .......... tahun c. Pinjam pakai secara tertulis : .......... tahun d. Pinjam pakai tanpa tertulis : .......... tahun e. Hak milik (SHM) dg bukti kepemilikan ( ) ya, ( )tidak 4. Rencana ruang operasional & penyimpanan sarana belajar: a. Menempati ruang khusus, : luas ........ m2 b. Tidak dirancang ruang khusus : luas ........ m2 c. Lain-lain, (sebutkan) : luas ........ m2 d. Jaminan keamanan ruangan


F. Deskripsi Perkiraan Penerima Manfaat Layanan No 1 2 3 4 5 6 7

Unsur Penerima Manfaat

Jumlah (orang)

Keterangan

Peserta didik keaksaraan media dan teknologi Peserta didik keaksaraan krtisi Peserta didik keaksaraan fungsional Peserta didik keaksaraan perdamaian dan multicultural Peserta didik keaksaraan bencana Peserta didik keaksaraan kewirausahaan Lainnya (sebutkan a. Pendidik/tutor ……………… b. Lainnya (sebutkan)………… c. …………………… dst

G. Rencana Pembelajaran Multikeaksaraan Pada bagian ini, jelaskan/uraikan secara bebas menggunakan kalimat sendiri, rencana pembelajaran multikeaksaraan yang lembaga akan selenggarakan. Rencana tersebut mencakup uraian rencana pembelajaran satu tahun ke depan, dan rencana pembelajaran pasca satu tahun.


33

Penjelasan uraian rencana pembelajaran wajib menjelaskan alasan pentingnya diselenggarakan pembelajaran multikeaksaraan, jenis keaksaraan multikeaksaraan yang akan dilakukanan/diselenggarakan, sasaran/target tahun pertama (dalam kuantitas dan kualitas), subjek/tema pembelajaran multikeaksaraan yang akan dipilih sebagai pengalaman belajar peserta didik, bagaimana langkah kerja penyelenggaraan pembelajaran multikeaksaraan akan dilaksanakan/diselenggarakan, potensi dukungan yang tersedia baik sumber daya maupun lingkungan, sosial dan sebagainya. 34

H. Gagasan Pengembangan Mandiri Bahan Belajar Digital Multikeaksaraan Pada bagian ini, lembagapengusul diminta mengemukakan gagasan/ ide, untuk menambah koleksi bahan pembelajaran digital dengan cara mengembangkan/menyusun secara mandiri. Dengan memanfaatkan sarana belajar yang diterima, sampaikan gagasan tersebut, apa yang akan dibuat sendiri, dikembangkan/disusun sendiri, bagaimana melakukannya, dan apa produk/hasil penyusunan/pengembangan bahan belajar gigital yang akan dihasilkan tersebut.

I. Rencana Anggaran Multikeaksaraan

Biaya

Penyediaaan

Sarana

Belajar

Kami mengusulkan penyediaan sarana belajar multikeaksaraan dan proporsi alokasi peruntukan dana bantuan sarana belajar multikeaksaraan ditetapkan sebagai berikut. No

Usulan Sarana Belajar Multikeaksaraan yang diadakan

Volume

A

Perangkat Keras (Hardaware), sekurang-kurangnya meliputi:

1 set

1. 2. 3.

Komputer Personal (PC) Mesin pencetak (printer) Modem Internet/Penyediaan sambungan intenrnet Penyediaan sambungan intenrnet

2 unit 1 unit 1 unit

4.

Merk/Tipe/ Serie/Jenis

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

5. 6. 7. 8.

Perangkat alat pemindai (scanner) Televisi LCD (LCD TV) 32 inchi Projektor LCD (LCD Pojector) Layar Projektor LCD (LCD Projector Screen) 9. Kamera Digital (Digital Cammera) 10 Kamera Video (Video Cammera) 11. Perangkat pemutar Video Digital (DVD Player) 12. Perangkat pencadang sumber daya listrik (UPS) 13. Almari penyimpan dan pengaman 14. Penyiapan ruang operasional sarana belajar B Operasional penyelenggaraan (tahun pertama) 1. Jasa langganan daya listrik 2. Jasa langganan sambungan internet 3. Jasa perawatan sarana belajar (hardware & software) 4. Bahan pakai habis 5. Honorarium C. Bahan belajar multikeaksaraan Digital (Content) meliputi subjek/ tema yang mendukung penyelenggaraan pembelajaran multikeaksaraan 1. Keaksaraan media dan teknologi 2. Keaksaraan kritis 3. Keaksaraan fungsional 4. Keaksaraan perdamaian dan multikultural 5. Keaksaraan bencana 6. Keaksaraan kewirausahaan 7. Lain-lain (yang relevan) Jumlah Keseluruhan (A + B + C)

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit

35

1 unit 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 12 bulan 12 bulan 1 paket

... tema .. tema .. tema .. tema .. tema .. tema ... tema ........

1 paket



J. Spesifikasi Teknis Perangkat Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi Tahun 2012

36

Spesifikasi teknis adalah ketentuan minimal persyaratan teknis sarana belajar yang harus dipenuhi oleh lembaga penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan. Artinya, sarana belajar yang diadakan oleh lembaga sekurang-kurangnya harus sama dengan ketentuan teknis yang ditetapkan. Lembaga dilarang mengadakan sarana belajar di bawah standar spesifikasi teknis yang ditetapkan, namun diizinkan membeli dengan spesifikasi teknis yang lebih tinggi selama tidak melebihi rencana biaya yang tersedia. Standar minimal spesifikasi teknis sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2012, ditetapkan sebagai berikut. Komponen Sarana No Volume Spesifikasi Teknis Belajar 1 Komputer personal 2 unit • berkecepatan setara 3.0 Ghz (PC) • Memory : 2 Gb • Hardisk : 500 Gb • Video Card: setara 512 Mb • Optical Disk: DVD-RW • Diveice: Srandar Qwerty Keybord • Divice: Optical Mouse • Monitor : Flat LCD 17 inchi • Onbord Network LAN Card • Wireless Adapter Card (no onboard) • Standar onbord Audio Divice • Internal Modem on Board • Sistem operasi (OS) • semua dalam keadaan baru, bergaransi resmi minimal 1 tahun. • Download speed up to 720 Mb, atau 2 • USDB Internet 1 unit Modem, atau • Sambungan internet fix line • Pe n y e d i a a n sambungan internet 3

Alat pencetak 1 unit berwarna (Colour Printer)

• • • • • •

4

Alat pemindai 1 unit (scanner)

• • • • • •

Type : Flatbed Optical resolution: 4.800x1440 dpi Preview speed: 9 sec. Max. doc. Size: A4, LTR, 216x297 mm. (8,5 x1 1.7 in). Baru dan bergaransi resmi minimal 1 tahun

5

Kamera Digital 1 unit (Digicam)

• • • • • •

Type: Compact digital camera LCD: Minimal 3 inchi Digital Zoom min, 4x Record media card min. SD SDHC, MMC Poratble Batray adapter charger Baru dan berranasi resmi minimal 1 tahun

6

Televisi LCD 1 unit (LCD-TV)

• Screen type & size: LCD 32 inchi, • Resolusi: 1366x 768; • Terminal input/output: USB, 3 HDMI, component audio in; composite/video in VGA/ PC in, audio out. • Contras rasio: 1: 20.000 sec • Baru dan bergaramsi resmi minimal 1 tahun.

7

DVD Player:

• Playback: DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/JPEG, • Disk Support: CD-R/-RW/DVD-R/R DL/-RW/ DVD+R/+R DL/+RW. • Terminal in/out: 1 HDMI, 1 Video out, 1 DVD component, 1 coaxial, 1 optical, USB port. • Baru dan bergaramsi resmi minimal 1 tahun

8

Projektor LCD 1 unit (LCD Projector)

• ANSI LUMMEN: minimal: 2.500, • Terminal port: standar VGA input + ouput • Baru dan bergaransi resmi minimal 1 tahun

9

Layar Projektor 1 unit LCD (LCD Projector Screen)

• • • •

1 unit

Ukuran : 160 x 200 cm; warna dasar putih; bertiang penyangga mandiri; baru dan bergaransi minimal 1 tahun

Kualifikasi setara InkJet Printer Print speed: black 27 ppm, colour 15ppm Port USB connectivity Tray paper size input A4, legal, Baru, bergaransi resmi minimal 1 tahun Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan


37

10

38

Kamera Video 1 unit (Video Camera)/

• Type: Compact digital camera (comcoder/ handycam) • LCD screen size and type: : Minimal 3 inchi, touch schreen, • Digital Zoom min, 60x • Type Media simpan: Memory stick pro duo/Pro Duo (High speed) SD/SDHC/SDXC memory card • Image sensor: 1/8 CCD (minimal) • Baru dan bergaransi resmi minimal 1 tahun

11

U n i n t e r u p t e d 2 unit Power Suply (UPS)

• kapasitas kurang minimal 700 KV; • daya simpan batray skitar 20 menit; • output voltase 220 volt

12

A l m a r i 1 unit penyimpanan perangkat elektronik (lecuali LCD screen dan PC)

• • • • • •

Kedap debu (silica) bahan : kayu keras, tebal 2,5 cm, atau besi/plat ukuran PxLxT: kurang lebih 170 x 120 x 50 cm Rancangan: Kuat/kokoh, berpengaman kuat baru

Lampiran: 2. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan KOP DINAS PENDIDIKAN SURAT REKOMENDASI Nomor: .................... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : ....................................................................... Jabatan : ....(pejabat struktural eselon 3 yang mengelola pendidikan masyarakat/pendidikan nonformal Alamat : ....................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga Alamat Nama Ketua No. Tlp/HP/Faks. Email

: ....................................................................... : ....................................................................... : ....................................................................... : ....................................................................... : .......................................................................

adalah lembaga yang mempunyai kelayakan untuk melaksanakan program pendidikan masyarakat dan mengusulkan bantuan layanan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2012. Rekomendasi ini kami keluarkan sesuai dengan keadaan senyatanya dan kami bertanggungjawab atas dukungan yang kami berikan. .................................................. 2012 Kepala Dinas/Kasubdin/Kabid.... *) Tanda Tangan, Stempel

(..........................................) NIP.................................. *) coret yang tidak perlu



39 3

Lampiran: 3. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak KOP LEMBAGA

Lapiran 4. Format Bukti Pencairan Bantuan BUKTI PENCAIRAN BANTUAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

40

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .................................................................. Jabatan dlm lembaga : .................................................................. Alamat Lembaga : .................................................................. Telp./HP/Faksimili : .................................................................. Betindak untuk dan atas nama ………. (isi nama lembaga ybs) ……… menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 1. Belanja bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi akan digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas proses dan hasil layanan pembelajaran keaksaraan orang dewasa usia 15-59 tahun, dan tidak akan diperguakan untuk keperluan pribadi; 2. Penggunaan belanja bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diajukan di dalam proposal; 3. Kami sanggup menyerahkan laporan awal dalam tiga hari kerja setelah dana diterima di rekeing lembaga. 4. Kami sanggup menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi selambat-lambatnya tanggal 28 Desember 2012. 5. Apabila dikemudian hari kami terbukti tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab tersebut di atas, kami bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan. Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …………………………….. 2012 Yang Menyatakan (nama lembaga) Materai 6000

Tanda Tangan, Stempel

(nama terang + jabatan.)


……… …………… (di isi sesuai nama bantuan/program YBS) ………………………. TAHUN 2012 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ……………………………………………. Jabatan : ……………………………………………. Alamat : ……………………………………………. Telp/Hp, ……………Fax,…………., email …………… Bertindak untuk dan atas nama ………………(di isi nama lembaga Saudara) ……….. …………… …………….………menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sudah menerima bantuan …di isi nama program/ kegiatan terkait) ………….. yang kami terima melelaui rekening : Nomor : Di Bank : Atas nama : Tanggal diterima : Selanjutnya kami akan memenuhi kewajiban 1. Menyelenggarakan layanan program/penyediaan*) ………. (diisi nama program/kegiatan yg akan dilaksanakan) sesuai usulan yang sudah disetujui dan ketentuan akad kerjasama yang sudah disepakati; 2. Menggunakan bantuan yang diterima sesuai peruntukan yang seharusnya, dan tidak memberi atau mengembalikan kepada siapapun, dalam bentuk apapun, sesuai ketentuan dalam acuan. 3. Bersedia menerima saksi dan/atau mengembalikan sebagian atau seluruh bantuan yang sudah diterima, apabila dikemudian hari ternyata terbukti menggunakan bantuan tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan.


41

4. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi dalam melaksanakan kegiatan dan/atau layanan pembelajaran pendidikan masyarakat terkait. Pernyataan ini kami buat sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………………………….., 2012

Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6m Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, 10270. •

Yang menyatakan, ……(diisi nama lembaga)…… 42

(……………………………..) (nama terang dan tanda tangan)

•

Catatan: Pengiriman laporan awal lembaga setelah dana dierima disertai: • Rencana kerja/pelaksanaan kegiatan/layanan (apabilan terdapat up date dari rencana awal di proposal yang dikirim oleh lembaga); • Satu lembar photo copy halaman buku rekening bank yang mencantumkan nama lembaga dan halaman buku transaksi rekening (yang mencantumkan nominal dana yang diterima); • Sebagai Informasi, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan harus sudah selesai dan diserahkan bersama “laporan teknis (laporan status progress) penyelenggaraan layanan pembelajaran multikeaksaraan per 31 Desember 2012. Apabila pelakasanaan kegiatan layanan berlangsung melebihi bulan Desember, maka laporan teknis dilaporkan berdasarkan progress per 31 Desember 2012, serta dilaporkan pula dalam laporan teknis tersebut, pelaksanaan layanan yang masih akan berlangsung/berlanjut setelah tanggal 31 Desember 2012. • Pengiriman laporan awal dapat dilakukan melalui sarana komunikasi dan teknologi yang tersedia, dan lembar asli tetap dikirim langsung ekspedisi pos, ke alamat:


•

•

Sesuai ketentuan di dalam petunjuk Teknis, lembaga wajib menyerahkan laporan akhir kepada pihak Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; dan memberikan salinan laporan/copy/ tembusan laporan tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 43 dan Dinas Pendidikan Provinsi, c.q. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal setempat: Bukti penyerahan laporan lakhir kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Provinsi harap disimpan yang tertib, dan salinan/copy bukti tersebut dilampirkan bersama laporan kahir yang dikirim kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Sisteimatika laporan akhir (teknis) dan laporan penggunaan bantuan apabila belum mendapatkan dalam Petunjuk Teknis Pengajuan Proposal, dapat meminta kepada Subdit Sarana dan Prasarana untuk dikirimkan hanya melalui alamat email. Dengan demikian, setiap lembaga penerima bantuan sarana Belajar Multikeaksaraan berbasis teknologi wajib memiliki alamat email aktif dan dikirimkan kepada Sub Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui alamat email berikut. Apabila mengalamai kesulitan dan atau memerlukan informasi dan atau bimbinganteknis pelaporan, dapat mengubungi Sub Direktorat Sarana dan Prasarana, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui telp. (021) 5725501, Fax, (021) 5725039, atau alamat email: [email protected].


Lampiran 5. Sistematika Laporan Pengelolaan dan Pemanfaatan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi

No

Kegiatan

A.

Jenis/judul kegiatan yang dilaporkan

B.

Tujuan: 1. Pelaporan; 2. Pembelajaran

C.

Penyelenggaraan Kegiatan

Disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E. Lt. 6, Kantor Kemdiknas, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.

1.

Pra penyelenggaraan

2.

Penyelenggaraan

3.

Pascapenyelenggaraan

4.

Hasil penyelenggaraan a. Kuantitatif b. Kualitatif

D

Kendala/permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Kegiatan

Oleh

E

Strategi pemecahan yang dilakukan untuk mengatasi masalah/ kendala

F

Penutup

G

Lampiran laporan

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN SARANA BELAJAR MULTIKEAKSARAAN BERBASIS TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2012

44

Uraian Laporan

Nama Lembaga : …………………………………………………… Alamat Lembaga (wajib ditulis lengkap) • Jalan : (tulislah bila alamat lembaga menggunakan nama jalan) • Nomor : (tulis nomor yang lengka, akurat, dan benar) • Desa/Kelurahan*) : (tulis lengkap alamat desa/kelurahan lembaga berada) • RT/RW : (tulis lengkap dan benar nomor RT dan RW) • Kecamatan : (tulis nama kecamatan secara benar dan lengkap) • Kabupaten/Kota*) : (tulis dengan lengkap nama kabupaten/kota) • Provinsi : (tulis nama provinsi, lokasi kabupaten/kota berada). Identitas Lembaga 1. Nama Lembaga : ………………………………………….. 2. Alamat Lembaga : ………………………………………....... 3. Ketua Lembaga : ……………………………….......……… 4. Telp/Hp : …………………………………………..


Penjelasan

45

1. dokumentasi kegiatan pembelajaran dan photo barang yang sudah dibeli. 2. bukti pemanfaatan sarana belajar oleh peserta didik. 3. Rekap data status keberadaan dan keberfungsian sarana belajar multikeaksaraan (lampiran 6) 4. Rekap dan salinan buktibukti pengadaan sarana belajar multikeaksaraan (lampir 7); 5. Dan kelengkapan dokumen administrasi terkait lainnya


Lampiran 6. Format Rekap Laporan Status Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis TeknologiTahun Anggaran 2012 No

Jenis/ Nama, Merk, spesifikasi teknis,

Volume Tahun Nilai/ Keadaan (unit/ Perolehan harga (Baru/ buah) Perolehan Baik)

(1)

(2)

1

Komputer personal (PC): …….. Spesifikasi teknis: (jelaskan secara rinci/detail spesifikasi teknis masingmasing barang di kolom ini -………. - ……….. dst. …… USDB Internet Modem Eksternal; -…….; - ……. Alat pencetak berwarna (Colour Printer); -……. - …… Alat pemindai (scanner); -…… - .. Dan seterusnya hingga semua sarana belajar/barang yang diperoleh tahun yang berangkutan (2012) dicantumkan/dilaporkan

46

2 3

4 5

(3)

(4)

(5)

Lampiran 7. Format Rekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan dana (anggaran) Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi tahun 2012 (format 6) No Dana Diterima

Pengeluaran

Jumlah (unit)

(6)

Petunjuk pengisian rekap pelaporan status sarana belajarmultikeaksaraan berbasis teknologi (format 5). 1. Nomor urut, cukup jelas 2. Volume, diisi jumlah untuk jenis/nama sarana TBM yang berangkutan yang diadakan/terima lembaga 3. Tahun perolehan, diisi tahun pembelian (diperoleh) berdasarkan tahun dierimanya dana/bantuan dari Direktorat; 4. Nilai/harga peroleh: diisi dengan harga pembelian yang sudah dilakukan lembaga sesuai dengan bukti riil/faktur pembelian yang otentik. 5. Keadaan: diisi keadaan barang saat dibeli dan dilaporkan (baru/ baik).


1

Rp …………… 1. Pembelian Tanggal ……… Computer

Jumlah Harga (Rp)

Nomor Bukti/ Faktur*)

Personal ……..

………

………

2. Pembelian USB …….. Internet Modem

………

………

3. Pembelian ………….

………. ………

…….

47

4. ….. 5. ….. dst. Jmlh Rp …………..

Jumlah

Rp ……………….

Catatan: *) Nomor bukti/faktur: • Yaitu nomor urut (dibuat sendiri oleh lembaga di sudut kanan atas faktur/bukti pengeluaran) bukti pengeluaran yang disusun menurut urutan tanggal terjadinya pembelian (transaksi), dengan urutan tanggal yang lebih awal memperoleh nomor bukti pengeluaran/faktur yang lebih kecil (dulu). Bukti pengeluaran dapat berupa faktur pembelian atau kuitansi yang otentik dan dikeluarkan oleh took/perusahaan tempat membeli barang. (contoh lampiran 7) • Seluruh bukti pembelajaan/pembelian dilampirkan di akhir laporan akhir lembaga.


Lampiran 8. Contoh bukti faktur pembelianbarang/bukti pengeluaran No.Bukti ………………… FAKTUR PENJUALAN Toko: …………………… Alamat:………………… Telp/Fak:………………… 48

No

Kode Item/ Barang

Nama Barang

Nomor : …………………….. Tanggal: …………………….. Nama Pembeli:………................. Jumlah & Satuan (unit/ buah)

Harga Satuan (Rp)

Lampiran 9. Contoh Akad Kerjasama AKAD KERJASAMA NOMOR : ....../B4/AKS/2012 DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN ...............(diisi nama lembaga) .......................

Jumlah Harga (Rp)

TENTANG BANTUAN SARANA PENINGKATAN MUTU TBM BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2012

Sub Jumlah harga (Rp)

………….

Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Diskon/potongan(%) Jumlah harga setelah diskon (Rp) PPn (10%) dari harga setelah diskon Jumlah harga dibayarkan (Rp)

…………. ………… ………… ………….

1. Nama NIP Jabatan Alamat

Keterangan: Kasir Penerima/Pembeli

…………………………. …………………………..

Penjual

……………………………

________________________ Keterangan: Nomor Bukti Pengeluaran adalah yang tercantum di sudut kanan atar faktur/bukti pengeluaran lainnya.


: : : :

………………………… ………………………… ………………………… Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : ………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga (....tulis nama lembaga…), dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:


49

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan pendidikan keaksaraan; 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga/organisasi penyelenggara pembelajaran pendidikan keaksaraan; PARA PIHAK sepakat mengikrarkan diri dalam suatu ikatan kerjasama penyediaan dan pemanfaatan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: 50

Pasal 1 Pengertian 1. Sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi yang selanjutnya disebut sarana belajar multikeaksaraan Sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi merupakan upaya memfasilitasi layanan pembelajaran ragam keaksaraan, meliputi antara lain: (i) keaksaraan fungsional, (ii) keaksaraan kritis, (iii) keaksaraan media dan teknologi, (iv) keaksaraan perdamaian dan multikultural, serta (v) keaksaraan bencana melalui pemanfaatan dan penerapan teknologi komunikasi dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pembelajaran. 2. Bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi merupakan fasilitasi penyediaan sebagian kebutuhan peralatan teknologi yang mendukung penyelenggaraan pembelajaran multikeaksaraan dengan memanfaatkan dan menerapkan teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Pasal 2 Tujuan Kerjasama Tujuan kerjasama PARA PIHAK: 1. Memfasilitasi penyediaan sebagian dari kebutuhan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi; 2. Memfasilitasi lembaga mitra pendidikan masyarakat untuk menyelenggarakan pembelajaran multikeaksaraan; 3. Meningkatkan kualitas dan variasi layanan pembelajaran pendidikan keaksaraan; 4. Meningkatkan daya jangkau (perluasan akses) layanan pembelajaran pendidikan keaksaraan;


Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. Melakukan penyerahan bantuan penyediaan fasilitasi sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi, berdasarkan mekanisme, peraturan, dan ketentuan yang berlaku; b. Melakukan imbingan teknis kepada lembaga penerima bantuan dalam hal penyediaan, pemanfaatan, perawatan, pencatatan, serta pertanggungjawaban pengelolaan dan pemanfaatan sarana belajar multikeaksaraan; 51 c. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pengelolaan dan pemanfataan sarana belajar multikeaksaraan; d. Menghentikan secara sepihak dan/atau membatalkan segera proses pengajuan pencairan dana bantuan kepada PIHAK KEDUA, apabila diketahui atau patut diduga dalam proses pengajuan realisasi bantuan berpotensi merugikan keuangan negara. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan menerima, mengelola, dan memanfaatkan sarana belajar multikeaksaraan sesuai peruntukan yang seharusnya; b. Malaksanakan penyediaan sarana belajar multikeaksaraan yang disetujui sesuai ketentuan jenis, kualitas, kualitas, dan spesifikasi teknis, dan waktu yang ditetapkan; c. Membuat laporan berkala tentang status pencatatan keberadaan sarana belajar multikeaksaraan yang dikelola sesuai mekanisme yang ditetapkan; d. Menyelenggarakan layanan pembelajaran multikeaksaraan bagi warga belajar/tenaga pendidik/kependidikan nonformal dan/atau warga masyarakat umum; e. Membuat dan menyampaikan laporan berkala perkembangan pemanfaatan sarana belajar multikeaksaraan yang berada dalam tanggungjawab pengelolaannya, kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; f. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat;


g. Melakukan perawatan dan pengamanan secara rutin sebaik-baiknya sarana belajar multikeaksaraan yang verada dalam tanggung jawabnya; Pasal 4 Penyerahan Bantuan dan Pembebanan Anggaran 1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dalam bentuk dana dengan jumlah nominal sebesar Rp 90.000.000,00 ( sembilan puluh juta rupiah); 2. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dana tersebut dalam ayat 1 pasal ini, dilakukan secara langsung oleh Kantor Pelayanan 52 Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan cara mentransfer ke rekening PIHAK KEDUA: Nomor

: ………………………………………………………

Nama Bank Atas Nama NPWP Lembaga

: ……………………………………………………… : ……………………………………………………… : ………………………………………………………

3. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Nomor 0049/023-05.1/-/2012 tanggal 31 Desember 2011, kode anggaran ………………….. Pasal 5 Peruntukan Bantuan, Beban Pajak, dan Bea Materai 1. PIHAK KEDUA wajib menggunakan sepenuhnya, bantuan tersebut dalam pasal 4 ayat 1 semata-mata untuk menyediakan sarana belajar multikeaksaraan dalam jenis, kuantitas, kualitas, dan spesifikasi teknis serta, yang sudah disetujui PIHAK KEDUA. 2. Rincian tentang jenis, kuantitas, kualitas, dan spesifikasi teknis sarana berlajar multikeaksaraan yang wajib disediakan oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisah dari akad kerjasama ini. PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas beban pajak dan biaya materai yang timbul sebagai akibat langsung dari perikatan kerjasama ini.


Pasal 6 Sanksi 1. PIHAK PERTAMA berhak mengenakan sanksi dan/atau memerintahkan kepada PIHAK KEDUA, apabila dikemudian hari diketahui PIHAK KEDUA, terbukti menggunakan bantuan yang diterima baik sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dan disepakati, sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 3. 2. Sanksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah, PIHAK KEDUA mengembalikan ke Kas Negara seluruh dana yang sudah 53 diterima dengan mengikuti ketentuan mekanisme yang berlaku, serta menyerahkan salinan bukti setor ke PIHAK PERTAMA. 3. PIHAK PERTAMA berhak mengambil langkah hukum apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak mengindahkan sanksi tersebut dalam ayat 2 pasal ini, mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dengan melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwajib.

1.

2. 3.

4.

5.

Pasal 7 Pelaporan Lembaga penerima bantuan sarana belajar mutlikeaksaraan berbasis teknologi tahun anggaran 2012 wajib membuat dan menyerahkan laporan tertulis kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Laporan tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi (i) laporan awal dan (ii) laporan akhir pelaksanaan kegiatan. Laporan awal lembaga diserahkan dan harus sudah diterima Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam tiga hari kerja setelah tanggal diterimanya dana di rekeking lembaga. Laporan awal lembaga wajib meliputi: (i) pernyataan yang mengiformasikan tentang sudah diterimanya dana bantuan oleh lembaga, (ii) photo copy bukti buku rekening yang mencantumkan transaksi, (iii) jadwal rencana pelaksanaan kegiatan. Laporan akhir harus sudah diterima oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat selambat-lambatnya tanggal 28 Desember 2012.


Pasal 8 Tanggung Jawab Mutlak

1. 54

2.

3.

4.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dan pengelolaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (1). Pasal 9 Ketentuan Penutup Hal-hal lain yang belum diatur dalam akad kerjasama ini dan dianggap perlu, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dengan persetujuan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad kerjasama ini. Apabila dianggap perlu, atas pesertujuan dan ditandatangani PARA PIHAK, akad kerjasama ini dapat dilakukan perubahan (addendum) dan dinyatakan menjadi bagian tidak terpisah dari akad kerjasama secara keseluruhan. Akad kerjasama ini ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap lima, dua diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Akad kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut pada halaman pertama akad kerjasama.

55

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

----------------------------

--------------------------------



56


Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi

Recommend Documents