SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN DI BIDANG PERIZINAN Endah Pujiastuti, Efi Yulistyowati, Doddy Kridasaksana.
Abstrak Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Salah satu sanksi yang dapat diterapkan terhadap suatu pelanggaran atas peraturan perundang-undangan adalah sanksi administrasi. Sanksi ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara (pemerintah) termasuk didalamnya peraturan perundangundangan bidang perizinan. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan dapat berupa paksaan Pemerintahan (bestuurdwang), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (dwangsom), pengenaan denda administratif (administratif boete) Penetapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang perizinan bentuknya bermacam-macam yang pada umumnya sudah secara definitif tercantum dalam peraturan perundangundangan yang menjadi dasarnya.
oleh administrasi negara (pemerintah). Dalam
konteks
sosiologis,
sanksi
merupakan bentuk upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan
tersebut
adalah
pikiran-pikiran badan pembuat undangundang
yang
dirumuskan
dalam
peraturan-peraturan hukum.1 Sanksi itu sendiri dapat berupa sanksi pidana, sanksi
perdata,
dan
juga
sanksi
administrasi. Dalam modern,
tugas
struktur
kenegaraan
negara
(pemerintah)
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional membawa konsekuensi terhadap campur tangan pemerintah
dalam
berbagai
aspek
kehidupan masyarakat. Bentuk campur tangan ini adalah adanya peraturan
Kata Kunci administrasi.
:
perizinan,
sanksi
perundang-undangan di berbagai bidang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan tugasnya. Eksekutif
Pendahuluan Sanksi
merupakan
dengan birokrasinya merupakan bagian
bagian
dari mata rantai untuk mewujudkan
penutup yang penting di dalam hukum.
rencana
Sanksi ini merupakan suatu bentuk
yang
tercantum
dalam
(peraturan) hukum yang menangani
pemaksaan dari administrasi negara
bidang-bidang tersebut.2
(pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban,
atau
larangan-
1
Satjipto Rahardjo, 1984, Masalah Penegakan Hukum – Suatu Kajian Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, hlm 24. 2 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181.
larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan
1
seseorang atau badan hukum perdata
Sejak negara (pemerintah) itu mencampuri banyak bidang kegiatan
yang
melakukan
pelanggaran.
dan pelayanan dalam masyarakat, maka
Terjadinya pelanggaran tersebut dalam
campur tangan hukum juga semakin
masyarakat sangatlah mungkin terjadi
intensif, yang salah satunya adalah
mengingat dalam masyarakat tersebut
memberikan pelayanan publik bidang
terdapat individu-individu dengan sikap
perizinan.
beragam dalam hal kepatuhan terhadap hukum.
Dari sudut hukum administrasi sebuah
Agar pelaksanaan aturan tersebut
keputusan yang dikeluarkan oleh organ
dapat selalu dalam koridor hukum maka
pemerintah, di dalamnya terkandung
dalam implementasi peraturan bidang
suatu muatan hal yang bersifat konkret,
perizinan tersebut diperlukan sanksi
individual, dan final. Sebagai keputusan
demi
tata usaha negara maka izin ini harus
konsistensi pelaksanaan hukum, dan
memenuhi unsur-unsur keputusan tata
juga
usaha negara sebagaimana diatur dalam
perizinan. Sebagaimana disebutkan di
Undang-Undang
atas bahwa sanksi itu dapat berupa
negara,
izin
Nomor
51
merupakan
Republik
Tahun
Indonesia
2009
sanksi
tentang
menjamin
kepastian
penegakan
hukum,
hukum
administrasi,
bidang
sanksi
pidana,
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
ataupun sanksi perdata. Dalam konteks
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
pelanggaran
di
1986 tentang Peradilan Tata Usaha
mengingat
pengaturan
Negara, sehingga izin sebagai bentuk
merupakan tindakan hukum sepihak dari
keputusan tata usaha negara merupakan
pemerintah
salah satu dimensi relasi yuridis antara
perbuatan pemerintah yang bersegi satu
pemerintah dan warganya.
dimana
atau
perizinan, perizinan
sebagai
kedekatan
administratifnya
Di sisi lain, perizinan merupakan
bidang
lebih
wujud
aspek besar,
maka
salah satu kewenangan pemerintah yang
penelitian ini ingin lebih menfokuskan
perwujudannya
bentuk
pada sanksi administrasi dalam hal
pengaturan. Pengaturan perizinan dapat
terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh
berupa
seseorang atau badan hukum perdata di
dalam
pemenuhan
kewajiban,
maupun
Impliksasinya persyaratan,
persyaratan,
bidang perizinan.
larangan.
adalah
apabila
kewajiban
maupun
Perumusan Masalah Berbijak pada latar belakang maka
larangan yang dimintakan dalam izin
permasalahan
tidak terpenuhi maka ada berdampak
pelanggaran perizinan
kewajiban maupun larangan itu adalah yang
dalam
penerapan sanksi administrasi terhadap
bentuk ketidakterpenuhinya persyaratan,
pelanggaran
dikaji
penelitian ini adalah tentang bagaimana
terhadap izin itu sendiri. Salah satu
terjadinya
yang
akan
berujung pada sanksi hukum bagi
A. Izin dan Perizinan 2
Sjachran
Basah
memberikan
suatu
organisasi
perusahaan
atau
pengertian izin adalah perbuatan hukum
seseorang sebelum yang bersangkutan
administrasi negara bersegi satu yang
dapat melakukan suatu kegiatan atau
mengaplikasikan peraturan dalam hal
tindakan.
konkret berdasarkan persyaratan dan
Izin
merupakan
sebuah
prosedur sebagaimana ditetapkan oleh
keputusan yang dikeluarkan oleh organ
ketentuan
pemerintah, di dalamnya terkandung
peraturan
perundang-
undangan.3
suatu muatan hal yang bersifat konkret,
Izin (verguning) adalah suatu
jelas, dapat ditentukan, dapat dibedakan,
persetujuan dari penguasa berdasarkan
dapat ditunjukkan. Sebagai keputusan
undang-undang
peraturan
tata usaha negara maka izin ini harus
keadaan
memenuhi unsur-unsur keputusan tata
tertentu menyimpang dari ketentuan-
usaha negara sebagaimana diatur dalam
ketentuan
peraturan
UU PTUN yaitu penetapan tertulis;
perundang-undangan. Izin dapat juga
dikeluarkan oleh badan/pejabat tata
diartikan
atau
usaha negara; berisi tindakan hukum
suatu
tata usaha negara; berdasarkan peraturan
pemerintah
atau
untuk
dalam
larangan
sebagai
pelepasan/pembebasan
dispensasi dari
larangan. Sedangkan perizinan adalah
perundang-undangan
salah satu bentuk pelaksanaan fungsi
bersifat konkret, individual, dan final;
pengaturan dan bersifat pengendalian
dan menimbulkan akibat hukum bagi
yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap
seseorang/badan
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
Dengan melihat pemenuhan unsur-unsur
masyarakat.4
perizinan
tersebut, izin sebagai bentuk keputusan
dapat berupa pendaftaran, rekomendasi,
tata usaha negara merupakan salah satu
sertifikasi, penentuan kuota dan izin
dimensi relasi yuridis antara pemerintah
untuk melakukan suatu usaha yang
dan warganya.6
Bentuk
dari
biasanya harus dimiliki atau diperoleh
yang
hukum
berlaku,
perdata.5
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam
3
Sjachran Basah dalam Adrian Sutedi, 2009. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 170. 4 Adrian Sutedi, 2009. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 167-168.
5
Pudyatmiko, Y. Sri. 2009. Perizinan – Problem dan Upaya Pembenahan. Grasindo, Jakarta, hlm 54. 6 Ibid. hlm 57.
3
Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
terhadap kegiatan yang dilakukan oleh
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
masyarakat.7
Terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan
B. Kewenangan
oleh pemerintah daerah berdasarkan
Istilah
kewenangan
sering
peratutan daerah atau peraturan lainnya
disebut dengan authoryti, gezag atau
yang
yuridiksi.
merupakan
bukti
legalitas,
Kewenangan
adalah
menyatakan sah atau diperbolehkannya
kekuasaan
seseorang atau badan hukum untuk
terhadap segolongan orang tertentu,
melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
maupun kekuasaan terhadap sesuatu
Selanjutnya pada Pasal 1 angka 9
bidang pemerintahan tertentu secara
ditentukan
bulat yang berasal dari kekuasaan
bahwa
perizinan
adalah
yang
diformalkan
baik
pemberian legalitas kepada seseorang
legislatif
atau pelaku usaha/kegiatan teretntu, baik
pemerintah.
dalam bentuk izin maupun tanda daftar
dengan dengan wewenang yang dikenal
usaha.
juga dengan istilah competence atau Menurut
Adrian
Sutedi,
maupun
bevoegdheid.
dari
Pengertian
kekuasaan ini
berbeda
Wewenang
hanya
perizinan
ini
merupakan
upaya
mengenai sesuatu onderdil tertentu atau
mengatur
kegiatan-kegiatan
yang
bidang tertentu saja. Jadi kewenangan
memiliki
peluang
menimbulkan
merupakan kumpulan dari wewenang-
gangguan pada kepentingan umum.
wewenang
Mekanisme perizinan
yaitu melalui
Wewenang ini merupakan kemampuan
penerapan prosedur ketat dan ketentuan
untuk melakukan suatu tindakan hukum
yang
publik, atau secara yuridis, wewenang
harus
dipenuhi
untuk
(rechtsbevoegdhehen).
menyelenggarakan suatu pemanfaatan
adalah
lahan. Perizinan adalah salah satu
diberikan oleh Undang-Undang yang
bentuk pelaksanaan fungsi mengatur dan
berlaku untuk melakukan hubungan-
kemampuan
bertindak
bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah,
yaitu
merupakan
mekanisme pengendalian administratif
7
4
Adrian, Sutedi. Op.cit. hlm 173.
yang
8
hubungan hukum. Bahasa
peraturan
Kamus Besar
Indonesia
perundang-undangan
(Ketentuan Undang-Undang
memberikan
Republik
pengertian kewenangan sebagai hak dan
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 jo
kekuasaan untuk melakukan sesuatu,
Undang-Undang
sedangkan wewenang adalah hak dan
Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 1 angka 5).
kekuasaan
Prinsip
untuk
kekuasaan
bertindak,
membuat
memerintah,
atau
keputusan,
dan
Republik
pemberian
Indonesia
otonomi
kepada
pemerintah daerah pada dasarnya untuk
melimpahkan
membantu
tanggung jawab kepada orang lain.9
pemerintah
penyelenggaraan
pusat
dalam
pemerintahan
di
Dalam kerangka otonomi daerah,
daerah. Hal ini erat kaitannya dengan
kewenangan penyelenggaraan urusan
fungsi utama pemerintah daerah sebagai
pemerintahan
diserahkan
penyedia pelayanan kepada masyarakat
kepada daerah. Pemerintahan daerah
dan pelaksana pembangunan, disamping
menyelenggarakan urusan pemerintahan
sebagai
menurut
politik, ekonomi dan kesatuan bangsa.
di
asas
daerah
otonomi
dan
tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi yang
seluas-luasnya
kestabilan
sosial,
Seiring dengan prinsip tersebut,
sistem
penyelenggaraan otonomi daerah harus
Negara Kesatuan Republik Indonesia
selalu berorientasi pada peningkatan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
kesejahteraan masyarakat dengan selalu
Undang
memperhatikan
Dasar
dalam
pembina
Negara
Republik
kepentingan
dan
Indonesia 1945. Otonomi daerah ini
aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
diartikan sebagai hak, wewenang, dan
Selain itu penyelenggaraan otonomi
kewajiban
untuk
daerah juga harus menjamin keserasian
mengatur dan mengurus sendiri urusan
hubungan antara daerah dengan daerah
pemerintahan
lainnya, artinya mampu membangun
daerah
dan
otonom
kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan
kerjasama
antar
daerah
untuk
meningkatkan kesejahteraan bersama 8
SF. Marbun. 1997. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Lyberty, Yogyakarta, hlm 154. 9 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaaan dan Pengembangan Bahasa. 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1010-1011.
dan mencegah ketimpangan daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu
5
menjamin hubungan yang serasi antar
otonomi
daerah dengan Pemerintah, artinya harus
keleluasaan
mampu
memelihara
menyelenggarakan pemerintahan yang
keutuhan wilayah Negara dan tetap
mencakup kewenangan semua bidang
tegaknya Negara Kesatuan Republik
pemerintahan, kecuali bidang politik
Indonesia dalam rangka mewujudan
luar
tujuan Negara.
yustisi, moneter dan fiscal nasional dan
menjaga
Untuk
dan
menyelenggarakan
luas
makna
daerah
negeri,
pertahanan,
untuk
keamanan,
agama serta kewenangan bidang lainnya
otonomi daerah yang luas diperlukan
yang
kewenangan
pemerintah.
dan
mengandung
kemampuan
ditetapkan
dengan
peraturan
Keleluasaan
otonomi
menggali sumber keuangan sendiri,
mencakup kewenangan yang utuh dan
yang didukung oleh perimbangan
bulat dalam penyelenggaraannya mulai
keuangan antara pusat dan daerah
dari
serta
pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
antara
Kabupaten/Kota.
provinsi Oleh
karena
dan itu
kewenangan keuangan yang melekat pada
setiap
perencanaan,pelaksanaan,
C. Pelayanan Publik
kewenangan
Pada dasarnya setiap manusia
pemerintahan menjadi kewenangan
membutuhkan pelayanan, bahkan secara
daerah.
ekstrem
Tujuan
utama
dari
dapat
dikatakan
bahwa
penyelenggaraan otonomi daerah adalah
pelayanan tidak dapat dipisahkan dari
untuk meningkatkan pelayanan publik
kehidupan manusia. Masyarakat setiap
(public
waktun akan selalu menuntut pelayanan
service)
dan
memajukan
perekonomian daerah.
publik yang berkualitas daru birokrat,
Kewenangan pemerintah yang
meskipun tuntutan itu seringkali tidak
diserahkan kepada daerah dalam rangka
sesuai dengan apa yang diharapkan.
desentralisasi harus disertai dengan
Secara empiris, pelayanan publik yang
penyerahan dan pengalihan pembiayaan,
terjadi selama ini masih menampilkan
sarana dan prasarana, serta sumber daya
ciri-ciri
manusia sesuai dengan kewenangan
lambat, dan melelahkan. Kecenderungan
yang diserahkan tersebut. Kewenangan
seperti itu terjadi karena masyarakat
6
yakni
berbelit-belit,
mahal,
masih diposisikan sebagai pihak yang
urutan kegiatan yang terjadi dalam
“melayani’ bukan yang “dilayani”. Oleh
interaksi
karena itu pada dasarnya dibutuhkan
dengan orang lain atau mesin secara
suatu
bidang
fisik,
dengan
pelanggan.11
perubahan
pelayanan
publik
mengembalikan pelayan
dalam
dan
dan
mendudukan dilayani
dan
antarseseorang
menyediakan
kepuasan
Kamus Besar Bahasa Indonesia
pada
menjelaskan bahwa pelayanan sebagai
sesungguhnya.
hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani.
Pelayanan yang seharusnya ditujukan
Sedangkan melayani adalah menyuguhi
kepada
(orang) dengan makanan atau minuman;
pengertian
yang
langsung
yang
masyarakat
umum
kadang
dibalik menjadi pelayanan masyarakat
menyediakan
terhadap
mengiyakan; menerima; menggunakan.
negara,
meskipun
negara
berdiri berdiri sesungguhnya adalah
keperluan
Pelayanan
orang;
publik
diartikan
untuk kepentingan masyarakat yang
dengan pemberian layanan (melayani)
mendirikannya.10
bahwa
keperluan orang atau masyarakat yang
haruslah
mempunyai kepentingan pada organisasi
haruslah memberikan pelayanan terbaik
itu sesuai dengan aturan pokok dan tata
kepada masyarakat.
cara
birokrat
Artinya
sesungguhnya
Menurut diungkapkan
Kotler Sampara
sebagaimana
Selanjutnya
Lukman,
segala
menguntungkan dalam suatu kumpulan
dilaksanakan
atau
pelayanan
kepuasan
dan
meskipun
menawarkan hasilnya
ditetapkan.12
menurut
Kepmenpan
No.3/KEP/M.PAN/2003, publik adalah
pelayanan adalah setiap kegiatan yang
kesatuan,
telah
yang
tidak
kegiatan
pemenuhan
oleh publik
pelayanan
yang
penyelenggara sebagai
kebutuhan
upaya penerima
terikat pada suatu produk secara fisik.
pelayanan maupu elaksanaan ketentuan
Selanjutnya
peraturan perundang-undangan.
Sampara
berpendapat
pelayanan adalah suatu kegiatan atau
10
11
David Osborn dan Peter Plasterik dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa, Bandung, hlm 17-18.
12
7
Ibid. hlm 18. Kurniawan dalam Lijan Poltak Sinambela. 2006. Reformasi Pelayanan Publik – Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Bumi Aksara, Jakarta, hlm 5.
Undang-Undang
Nomor
25
asas-asas umum pemerintahan
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
dan komparase yang baik;
Bab I Pasal 1 angka 1 menentukan
3. terpenuhinya
penyelenggaraan
bahwa pelayanan publik adalah kegiatan
pelayanan publik sesuai dengan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka
peraturan perundang-undangan;
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
4. terwujudnya perlindungan dan
dengan peraturan perundang-undangan
kepastian
bagi setiap warga Negara dan penduduk
masyarakat
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
penyelenggaraa
administratif
publik.
yang
disediakan
oleh
hukum
bagi dalam pelayanan
penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian pada dasarnya
Berdasarkan ketentuan Pasal 4
pelayanan publik adalah pemenuhan
UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang
kebutuhan
oleh
Pelayanan
penyelenggara Negara, dalam hal ini
pelayanan
negara
publik
kepentingan umum, kepastian hukum,
(masyarakat) tentu saja dengan tujuan
kesamaan hak, keseimbangan hak dan
agar dapat meningkatkan kesejahteraan
kewajiban, keprofesionalan, partisipasif,
masyarakat.
persamaan
Tujuan pelayanan publik adalah :
diskriminatif,
masyarakat
didirikan
1. terwujudnya
oleh
penyelenggaraan
publik
berasaskan
perlakuan/tidak keterbukaan,
dan
akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan
hubungan yang jelas tentang
khusus bagi kelompok rentan, ketepatan
hak, tanggung jawab, kewajiban,
waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan
dan kewenangan seluruh pihak
keterjangkauan.
yang
batasan
Publik,
terkait
dengan Tujuan dan Manfaat
penylenggaraan
pelayanan
Agar arah penelitian ini tidak
publik; 2. terwujudnya penyelenggaraan
bias maka perlu untuk ditetapkan tujuan sistem
dari
pelayanan
penelitian
perumusan
publik yang layak sesuai dengan
sejalan
dengan
permasalahan
(fokus)
penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 8
mengetahui
penerapan
administrasi
terhadap
sanksi
unsur yang mutlak yang harus ada
pelanggaran
dalam
perizinan.
suatu
pengembangan
Terkait dengan tujuan tersebut
Metodologi
penelitian ilmu
dan
pengetahuan.
hakikatnya
memberikan
maka secara umum, penelitian ini
pedoman tentang serangkaian cara-cara
diharapkan dapat memberikan gambaran
mempelajari,
secara
sanksi
memahami lingkungan-lingkungan yang
administrasi terhadap pelanggaran di
dihadapi. Penggunaan metode penelitian
bidang
teoritis,
dimaksudkan agar penelitian ini lebih
dapat
terarah dan sistematis, memberikan
pemikiran
kemungkinan yang lebih besar untuk
normatif
perizinan.
Secara
ini
diharapkan
penelitian memberikan dalam
tentang
sumbangan
rangka
pengembangan
ilmu
menganalisa
meneliti hal-hal yang belum diketahui,
hukum, khususnya hukum administrasi
memberikan
negara materiil. Adapun secara praktis,
mengorganisasikan
hasil penelitian ini diharapkan :
mengintegrasikan
1. Memberikan bagi
tambahan
masyarakat
sanksi
administrasi
pemerintah digunakan
sehingga sebagai
menentukan
dasar
kebijakan
dan pengetahuan
Metode pendekatan merupakan
terhadap
masukan
untuk
A. Metode Pendekatan
dengan
sudut pandang dalam membahas dan
pelanggaran di bidang perizinan. 2. Memberikan
pedoman
mengenai masalah yang sedang diteliti.
wawasan
terkait
dan
menganalisis
bagi
pendekatan
dapat
permasalahan. yang
dipakai
Metode dalam
penelitian ini adalah metode pendekatan
dalam
yuridis normatif. Pendekatan tersebut
yang
dipilih karena objek penelitian ini
berkaitan dengan perizinan.
berpijak pada norma-norma hukum 3. Digunakan sebagai titik tolak untuk administrasi yang mengatur mengenai melaksanakan
penelitian sejenis sanksi
administrasi
pelanggaran
secara lebih mendalam. perizinan. B. Spesifikasi Penelitian
Metode Penelitian Metodologi
merupakan
suatu
Spesifikasi penelitian ini adalah
9
penelitian
diskriptif
analisis,
yaitu
dari masalah yang diteliti, dalam bentuk karya ilmiah berupa laporan penelitian.
berupaya untuk menggambarkan secara rinci objek yang diteliti yaitu tentang
Hasil Penelitian dan Pembahasan Pelanggaran di bidang perizinan
pelanggaran di bidang perizinan dan menganalisis
berdasarkan
bentuknya bermacam-macam yang pada
peraturan
umumnya
perundangan yang berlaku.
undangan
Dalam penelitian ini penulis data
sekunder.
sekunder
merupakan
diperoleh
secara
berdasarkan
data
tidak
pengalaman
Sanksi
Data
yang
terhadap
kembali
oleh
dapat
pelanggaran
keputusan
Pemerintah
pengenaan
yang
(dwangsom),
denda
administratif
(administratif boete). Terkait dengan sanksi ini ada
tersebut melalui studi pustaka dengan
beberapa kriteria yang perlu untuk
melakukan penelitian kepustakaan guna
diperhatikan, yaitu :
mempelajari landasan teori dan berbagai
1. Unsur – unsur yang dijadikan
pendapat sarjana yang ada hubungannya
dasar sanksi tersebut diterapkan;
diteliti.
2. Jenis sanksi yang dikenakan;
Sumber data penelitian berupa bahan
3. Jangka waktu pengenaan sanksi;
hukum primer, bahan hukum sekunder,
4. Tata cara penetapan sanksi;
maupun bahan hukum tersier.
5. Mekanisme pengguguran sanksi.
D. Metode Analisis Data Dari data yang sudah terkumpul dianalisis
dasarnya.
menguntungkan, pengenaan uang paksa
Adapun cara pengumpulan data
kemudian
administrasi
penarikan
studi dokumen.
yang
menjadi
paksaan Pemerintahan (bestuurdwang),
yang
studi pustaka, penelitian pihak lain atau
permasalahan
definitif
perizinan ada beberapa macam yaitu
langsung
sumber data atau diperoleh berdasarkan
dari
yang
dikenakan
yang
mendalam dari pihak lain sebagai
dengan
secara
tercantum dalam peraturan perundang-
C. Metode Pengumpulan Data
menggunakan
sudah
Mengingat
secara
perizinan
diatur
masing-masing dalam
peraturan
kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun
secara
sistematis,
perundangan tersendiri maka dalam
untuk
selanjutnya dihasilkan suatu kejelasan
proses
10
penetapannya
harus
memperhatikan peraturan perundangan
Penjatuhan
yang menjadi dasarnya.
sanksi
terhadap
pelanggaran yang bersifat substansial
Kewenangan untuk melaksanakan
dan pelanggaran yang bersifat tidak
paksaan pemerintahan (bestuurdwang)
substansial dapat menjadi tidak sama.
adalah kewenangan bebas. Hal ini
Berpijak
pada
sifat
mengandung makna bahwa kewenangan
pelanggarannya maka dalam penetapan
tersebut merupakan hak dan kewajiban
pemberian sanksi paksaan pemerintahan
dalam dan untuk melakukan tindakan
maka :
hukum tertentu. Kebebasan kewenangan 1. Terhadap pelangggaran yang tidak tersebut berarti bahwa pemerintah diberi bersifat substansial, Pemerintah kebebasan untuk mempertimbangkan tidak
sepatutnya
langsung
menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan
paksaan
(bestuurdwang)
atau
menggunakan
paksaan
pemerintahan
(bestuurdwang).
pemerintahan tidak
bahkan Terhadap pelanggaran yang tidak
menerapkan sanksi lainnya. bersifat substansial ini maka organ Dalam
hal
telah
terjadi pemerintah
pelanggaran
perizinan,
maka
masih
dapat
organ melakukan legalisasi. Dalam hal
pemerintah sebelum menjatuhkan sanksi ini berupa
paksaan
Pemerintah
memerintahkan
pemerintahan kepada
warga
negara
yang
(bestuurdwang) harus mengkaji secara melakukan pelanggaran perizinan cermat fakta pelanggaran hukumnya. tersebut untuk segera mengurus Pada
dasarnya
(fakta)
pelanggaran perizinannya. Jika warga negara
tersebut
dapat dibedakan dalam dua tersebut
sudah
diperintahkan
untuk
mengurus
perizinannya
tetapi
tidak
jenis, yaitu : 1. Pelanggaran yang tidak bersifat juga
mengurus
substansial perizinan maka Pemerintah dapat 2.
Pelanggaran
yang
bersifat
menerapkan
substansial
sanksi
paksaan
pemerintahan (bestuurdwang).
11
2. Terhadap
pelanggaran
yang
Pada surat peringatan harus secara
bersifat substansial, Pemerintah
jelas dan tegas tertulis tindakan
dapat
Pemerintah.
langsung
menerapkan
paksaan
pemerintahan
2. Organ disebut
(bestuurdwang) Baik
pelanggaran
yang
Surat
bersifat
tentang
substansial, dalam penetapannya harus
Peringatan harus ditujukan kepada
terkait dengan perizinan yang dimaksud.
orang/badan hukum yang memang
Termasuk di dalamnya yaitu asas-asas
telah
umum pemerintahan yang baik, antara
kepentingan
umum,
motivasi
dalam
atau
sedang
melakukan
pelangggaran terhadap ketentuan
asas
peraturan
asas
perundang-undangan
yang berlaku. Orang/badan hukum
proposionalitas, asa bertindak cermat, asas
yang
orang yang tepat
tertulis maupun yang tidak tertulis
hukum,
organ/instansi
3. Peringatan harus ditujukan kepada
berlaku baik hukum yang sifatnya
kepastian
harus
berwenang menerapkan sanksi.
memperhatikan ketentuan hukum yang
asas
peringatan
memberikan informasi yang jelas
substansial maupun yang tidak bersifat
lain
yang berwenang harus
yang telah atau sedang melakukan
pengambilan
pelangggaran terhadap ketentuan
keputusan, serta asas keadilan dan
peraturan
kewajaran.
perundang-undangan
yang berlaku harus mempunyai Proses
penetapan
kemampuan
sanksi
dengan
surat
mengakhiri
keadaan yang terlarang tersebut.
administrasi berupa bestuurdwang harus didahului
untuk
4. Ketentuan yang dilanggar jelas
peringatan
Ketentuan peraturan perundang-
tertulis yang dituangkan dalam surat
undangan yang sedang atau telah
keputusan tata usaha negara (KTUN).
dilangggar harus tercantum secara
Surat peringatan tersebut harus memuat
jelas dalam surat peringatan.
hal-hal sebagai berikut :
5. Pelanggaran
1. Peringatan harus definitif
nyata
digambarkan dengan jelas
12
harus
Fakta keadaan yang sedang atau
bentuk beban tersebut juga harus
telah dilangggar sesuai ketentuan
seimbang dengan keadaan atau
peraturan
perundang-undangan
perbuatan terlarang yang telah
yang berlaku harus diungkapkan
dilakukan oleh seseorang / badan
atau diuraikan secara jelas.
hukum. disamping itu sanksi juga
6. Peringatan
harus
memuat
harus jelas kriterianya.
penentuan jangka waktu
8. Pemberian beban tanpa syarat
Pemberian beban harus ternyata
Sebagaimana
dengan jelas jangka waktu yang
sebelumnya bahwa sanksi tidak
diberikan kepada orang / badan
boleh digantungkan pada suatu
hukum yang sedang atau telah
peristiwa
melangggar peraturan perundang-
belum
undangan yang berlaku untuk
kemudian
melaksanakan
dengan hal tersebut pemberian
beban
(sanksi)
tersebut. Jangka waktu tersebut
telah
atau jelas
disinggung
kejadian
yang
kejadiannya
hari,
maka
di
terkait
beban harus tanpa syarat.
harus jelas waktu kapan mulainya
9. Beban
mengandung
pemberian
dan tidak boleh digantungkan
alasannya
pada suatu peristiwa atau kejadian
Sebagai
yang belum pasti di waktu yang
Pemerintah (KTUN), maka surat
akan datang.
peringatan harus diberi alasan
7. Pemberian
beban
jelas
dan
hukum
yang baik dan jelas.
seimbang Pada
produk
10. Peringatan memuat berita tentang
dasarnya
sanksi
yang
pembebanan biaya.
dibebankan kepada pihak yang
Apabila
dikenai
memberikan paksaan beban biaya,
sanksi
selayaknya
sanksi
diterapkan
seimbang dengan berat ringannya
maka
pelanggaran yang telah dilakukan.
pemerintah itu harus dimuat dalam
Demikian pula dalam hal terjadi
surat peringatan.
pelanggaran di bidang perizinan, maka sanksi yang merupakan
13
beban
biaya
paksaan
Dalam
menjatuhkan
sanksi
mengajukan
izin
paksaan pemerintahan (bestuurdwang),
menggunakan
organ pemerintah harus menggunakan
senantiasa
asas kecermatan, asas kepastian hukum,
(dari permulaan tidak ada)
atau
asas
kebijaksanaan
dengan
tipuan,
dapat
ditiadakan
2. Suatu keputusan yang isinya
mengkaji secara cermat.
belum diberitahukan kepada
Penarikan kembali keputusan yang
yang
bersangkutan,
jadi
menguntungkan dilakukan bilamana :
keputusan yang belum menjadi
1. Yang
suatu perbuatan yang sungguh-
berkepentingan
tidak
mematuhi pembatasan-pembatasan,
sungguh
syarat-syarat yang ditentukan dalam
hukum dapat ditiadakan ab
peraturan
ovo.
perundang-undangan
yang dikaitkan pada izin.
3. Suatu
2. Yang berkepentingan pada waktu
dalam
pergaulan
keputusan
bermanfaat
bagi
yang yang
mengajukan permohonan izin telah
dikenainya dan yang diberi
memberikan data yang sedemikian
kepada yang dikenainya itu
tidak benar atau tidak lengkap,
dengan
hingga apabila data itu diberikan
tertentu, dapat ditarik kembali
secara benar atau lengkap maka
pada
keputusan
tersebut
yang
timbul
akan
penarikan
4. Suatu
kembali
dikenai
memenuhi
berkepentingan
yang
tertentu sudah lewat, bilamana
tersebut
oleh karena menarik kembali
dibuat dan ditetapkan karena negara
bagi
yang
kembali setelah sesuatu jangka
memperhatikan hal-hal sebagai berikut. keputusan
keputusan
dikenainya tidak boleh ditarik
telah dibuat oleh Pemerintah harus
warga
yang
tidak
bermanfaat
suatu keputusan yang menguntungkan
1. Suatu
waktu
syarat
syarat-syarat yang ditentukan.
berlainan. Penetapan
beberapa
tersebut, suatu keadaan yang
yang
layak di bawah kekuasaan
dalam
keputusan yang bermmanfaat
14
itu (setelah adanya menarik
mengeluarkan keputusan. Penarikan ini
kembali keputusan tersebut)
hanya
menjadi keadaan yang tidak
peraturan
layak.
menjadi dasar dikeluarkannya keputusan
mungkin
dilakukan
apabila
perundang-undangan
yang
5. Oleh karena suatu keputusan
telah mengaturnya sebelum keputusan
yang tidak benar, diadakan
itu dikeluarkan. Sedangkan keputusan
suatu
yang bersifat bebas, maka penarikannya
keadaan
yang
tidak
layak. Keadaan ini tidak boleh
kadang-kadang
ditiadakan, bilamana menarik
peraturan perundang-undangan, kadang-
kembali
kadang tidak.13
keputusan
bersangkutan
yang
membawa
Perlu
ditentukan
dipahami
dalam
bahwa
pada
kepada yang dikenainya untuk
dasarnya keputusan tata usaha negara
kerugian yang sangat lebih
yang telah dikeluarkan tidak untuk
besar daripada kerugian yang
dicabut kembali. Ketidak pencabutan
oleh negara di derita karena
kembali
keadaan tidak layak tersebut.
kepastian hukum baik itu untuk pihak
6. Menarik
kembali
merubah
suatu
atau
ini
lebih
menjamin
asas
yang mengeluarkan keputusan maupun
keputusan,
pihak
yang
menerima
keputusan.
harus diadakan menurut acara
Namun
(formalitas)
sama
keputusan tersebut bersifat mutlak dan
sebagaimana yang ditentukan
tidak mungkin / dapat dicabut. Kaidah
dalam pembuatan ketetapan
Hukum
itu.
memberikan
yang
bukan
bermakna
Administasi kemungkinan
bahwa
Negara untuk
mencabut keputusan tata usaha negara Penarikan
kembali
keputusan
yang menguntungkan sebagai akibat
sebagai sanksi ini berkaitan erat dengan
dari kesalahan si penerima keputusan
sifat
tata
keputusan
keputusan
itu
bersifat
sendiri. terikat,
Bila maka
pencabutannya
keputusan tersebut harus ditarik sendiri oleh
organ
atau
instansi
usaha
baginya.
yang
13
15
Ibid, halaman 312.
negara, merupakan
sehingga sanksi
Hal-hal yang dapat menjadikan
pemerintah (dalam hal ini organ atau
sebab suatu keputusan tata usaha negara
instansi yang mengeluarkan izin) ,
yang berupa perizinan dicabut sebagai
artinya keputusan yang dikeluarkan
bentuk sanksi adalah :
tersebut
a. Pihak
yang
ternyata
keliru
atau
berkepentingan
mengandung cacat lainnya dan diketahui
izin)
tidak
dengan jelas. Jika demikian maka
pembatasan-
keputusan (izin) tersebut dapat dicabut
pembatasan, syarat-syarat atau
dengan memperhatikan ketentuan dalam
ketentuan
peraturan
Hukum
Administrasi
yang
tertulis
maupun
(penerima mematuhi
perundang-undangan
dikaitkan pada izin tersebut; b. Pihak
yang
Negara,
berupa
baik
asas-asas
hukum. suatu keputusan yang secara
berkepentingan
jelas
dan
diketahui
mengandung
(penerima izin) pada waktu
kesalahan atau kekeliruan sedah barang
mengajukan
tentu
permohonan
tidak
akan
dibiarkan,
tanpa
untuk mendapatkan izin telah
dilakukan perubahan atau pencabutan,
memberikan data yang tidak
hanya
benar atau tidak lengkap. Hal
mengedepankan asas kepastian hukum.
ini bermakna bahwa apabila data
yang
diberikan
karena
Pengenaan
saat
Pemerintah
keinginan
uang
untuk
paksa
(dwangsom)
oleh
dianggap
mengajukan permohonan izin
sebagai sanksi yang reparatoir. Sanksi
benar,
ini
lengkap,
dan
tidak
diterapkan
dipalsukan maka pemberian
melakukan
izin
kaitannya
mungkin
tidak
akan
jika
warga
pelanggaran. dengan
negara Dalam
diterbitkannya
diberikan (permohonan izin
keputusan tata usaha negara
ditolak).14
menguntungkan, biasanya pemohon izin
yang
disyaratkan untuk memberikan uang Selain dari aspek penerima izin,
jaminan. Jika terjadi pelanggaran atau
pencabutan izin dapat pula terjadi
pelanggar (pemegang izin) tidak segera
bilamana terdapat kesalahan dari pihak
mengakhirinya, maka uang jaminan itu
14
dipotong sebagai dwangsom. Jadi uang Ibid
16
jaminan
tersebut
digunakan
lebih
ketika
banyak
perpajakan yang berlaku dalam jangka
pelaksanaan
waktu
bestuurdwang sulit dilakukan. Organ
tertentu
yang
juga
harus
ditentukan. Terhadap wajib pajak yang
pemerintah
dalam
dikenai denda administrasi kepadanya
menetapkan uang paksa, menentukan
dikeluarkan Surat Tagihan Pajak.
apakah uang paksa itu dibayar dengan cara mengangsur ataupun harus sekali
Simpulan
bayar berdasarkan waktu tertentu. Organ pemerintah
juga
harus
Sanksi administrasi yang dapat
menetapkan
dikenakan
jumlah maksimal uang paksa serta memperhatikan
kesesuaian
(sesuai)
dengan
dengan
paksaan Pemerintahan (bestuurdwang), penarikan
tujuan
denda
oleh
administratif
terhadap
meninggikan pembayaran dari ketentuan
Apabila
atau
perundang-undangan
tidak
a. Dalam
pemerintah
pula sanksi administrasi berupa bunga
peraturan
hal
dikenakan
kepada wajib pajak, maka dikenakan
tertentu
bidang
yang
menjadi
telah
terjadi
pelanggaran perizinan dan akan
pajak yang terhutang itu dibebankan
prosentase
di
dasarnya.
dibayar maka selain jumlah kekurangan
dalam
pelanggaran
administrasi
definitif tercantum dalam peraturan
keterangan lain ternyata jumlah pajak kurang
sanksi
yang pada umumnya sudah secara
berdasarkan hasil pemeriksaan atau
terhutang
administratif
perizinan bentuknya bermacam-macam
semula sebagai akibat dari kesalahan
yang
(dwangsom),
denda
Penetapan
ditarik oleh inspektur pajak dengan cara
dilakukan.
yang
(administratif boete).
contohnya pada denda fiskal yang
telah
keputusan
Pemerintah
pengenaan
(administratieve boete) dapat dilihat
yang
kembali
menguntungkan, pengenaan uang paksa
ditetapkannya penetapan uang paksa. Pengenaan
pelanggaran
perizinan ada beberapa macam yaitu
beratnya kepentingan yang dilanggar dan
terhadap
sanksi
paksaan
(bestuurdwang),
maka organ pemerintah harus
sesuai
mengkaji
perundang-undangan
17
fakta
pelanggaran
hukumnya, yang dalam hal ini
waktu
dapat dibedakan dalam dua
permohonan
jenis, yaitu pelangggaran yang
mendapatkan
tidak bersifat substansial dan
memberikan data yang tidak
pelanggaran
benar atau tidak lengkap. Selain
yang
bersifat
mengajukan untuk izin
telah
substansial. Penjatuhan sanksi
dari
terhadap
pelanggaran
yang
pencabutan izin dapat pula
bersifat
substansial
dan
aspek
terjadi
penerima
izin,
bilamana
terdapat pihak
pelanggaran yang bersifat tidak
kesalahan
dari
substansial dapat menjadi tidak
pemerintah
(dalam
sama. Terhadap pelanggaran
organ
yang tidak bersifat substansial
mengeluarkan izin) , artinya
ini maka organ pemerintah
keputusan
masih
melakukan
tersebut ternyata keliru atau
Terhadap
mengandung cacat lainnya dan
dapat
legalisasi. pelanggaran
yang
bersifat
atau
hal
instansi
yang
ini yang
dikeluarkan
diketahui dengan jelas.
substansial, Pemerintah dapat
c. Pengenaan
uang
paksa
oleh
langsung menerapkan paksaan
Pemerintah
pemerintahan (bestuurdwang).
dianggap sebagai sanksi yang
b. Penetapan
pencabutan
(dwangsom)
suatu
reparatoir.
yang
diterapkan jika warga negara
menguntungkan akan dilakukan
melakukan pelanggaran namun
oleh organ pemerintah jika
pelaksanaan bestuurdwang sulit
penerima izin tidak mematuhi
dilakukan.
keputusan
pembatasan-pembatasan, syarat-syarat
ini
d. Pengenaan denda administratif
ketentuan
(administratieve boete) dapat
peraturan perundang-undangan
dilihat contohnya pada denda
yang
fiskal
dikaitkan
Disamping karena
atau
Sanksi
itu
penerima
pada juga izin
izin.
yang
ditarik
oleh
dapat
inspektur pajak dengan cara
pada
meninggikan pembayaran dari
18
ketentuan
semula
sebagai
Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Pers
akibat dari kesalahan yang
Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik – Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta : Bumi Aksara.
telah dilakukan.
DAFTAR PUSTAKA
Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta : Sinar Grafika.
BUKU/LITERATURE Ali, Zainuddin. 2008. Filsafat Hukum. Jakarta : Asinar Grafika.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
Hadjon, Philipus M. et. al. 1995. Hukum Adminitrasi Negara Indonesia – Cetakan Keempat. Yogyakarta : Gajahmada University Press.
Soetami,
Muchsin dan Fadillah Putra. 2000. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang : Averroes Press.
Siti. 2000. Hukum Administrasi Negara Lanjut. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Sunggono, Bambang. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Marbun, SF. et. al. 2001. DimensiDimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : UII Press
Tim
___________, 1997. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta:Liberty. Pudyatmiko, Y. Sri. 2009. Perizinan – Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta : Grasindo.
Penyusun Kamus Pusat Pembinaaan dan Pengembangan Bahasa. 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum – Cetakan Kelimat, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
_______________.1984. Masalah Penegakan Hukum – Suatu Kajian Sosiologis. Bandung : Sinar Baru. Rasjidi, Lili dan Ira Tania Rasjidi. 2002. Filsafat Hukum. Bandung : Mandar Maju.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung : Nuansa.
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
19
Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20
