Sandi Apriyanto
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN SIMULATOR SURAT IZIN MENGEMUDI ANTARA POLISI REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Oleh Sandi Apriyanto1 Abstract Authority dispute between the Indonesian National Police and the Commission for the eradication of corruption is a dispute of authority in the eradication of corruption Corps Traffic Police on the procurement of a driver's license. Both of these law enforcement agencies alike want to handle traffic cases in the Police Corps. KPK and the police have the same powers of inquiry and investigation under the Act are held by law enforcement agencies. KPK use Law No. 30 of 2002, while the police by Undang0undang No. 2 of 2002. In the dispute over state institutions can not be left alone then it must be resolved constitutionally according to applicable legislation. From the results of this study was found the answer to the problem formulation is that disputes this institution is under the authority of the constitutional court to resolve because the agency KPK kewenagannya taken by police agencies, both state agencies is a state institution whose authority granted by the 1945 Constitution Based on Article 24 C of paragraph (1) of this that the constitutional court must resolve this dispute the authority of state institutions. Keywords: Authority, the Commission, the Police, and the Constitutional Court.
1
Sandi Apriyanto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu 132
Sandi Apriyanto
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Keadaan
A. PENDAHULUAN
nyata
yang
terjadi
berupa kasus sengketa kewenangan
1. Latar Belakang Kewenangan
Komisi
antara kedua lembaga negara ini yaitu
Pemberantasan Korupsi keberadaannya
berupa penganangan kasus pengadaan
terdapat dalam Undang-undang Nomor
simulator surat izin mengemudi. Komisi
30
Pemberantasan
tahun
2002
tentang
Komisi
Korupsi
telah
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
melakukan penyelidikan hingga sampai
kewenangan
Pemberantasan
proses penyidikan menangani kasus
penyelidikan,
simulator surat izin mengemudi. Komisi
Korupsi
Komisi
ini
berupa
penyidikan, dan penuntutan dalam hal
Pemberantasan
tindak pidana korupsi. Kewenangan
proses penanganan kasus ini sejak pada
yang
komisi
bulan Januari 2012 tanpa diketahui oleh
pemberantasan korupsi ini yaitu berupa
pihak kepolisian. Sehingga pada saat
penyelidikan dan penyidikan tersebut
pihak Komisi Pemberantasan Korupsi
juga dimiliki oleh kepolisian sebagai
ingin menggeledah markas Korlantas
lembaga penegak hukum.
Polri di cegah oleh aparat kepolisian,
dimiliki
oleh
Korupsi
melakukan
Kewenangan kepolisian terdapat
yang mana pihak kepolisian dianggap
di dalam KUHAP dan Undang-Undang
menghalangi penggeledahan di markas
Nomor
tentang
Korslantas Polri dan pihak kepolisian
Indonesia.
mengklaim bahwa mereka juga tengah
benturan
melakukan proses penyelidikan dan
Komisi
penyidikan kasus simulator surat izin
2
Kepolisian Sehingga
Tahun
2002
Republik sering
kewenangan
terjadi antara
Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian
mengemudi2.
Benturan
Pada tanggal tanggal 1 Agustus
kewenangan karena kewenangan kedua
2012 Komisi Pemberantasan Korupsi
lembaga penegak hukum ini yang sama
menetapkan tersangka dan pada tanggal
yaitu melakukan proses penyelidikan
2 Agustus 2012 pihak dari kepolisian
dan
apabila
juga menetapkan tersangka3. Inilah awal
terjadi benturan kewenangan diantara
suatu sengketa atau perselisihan antara
kedua lembaga penegak hukum ini
kedua lembaga penegak hukum ini yang
maka akan terjadinya suatu sengketa
Republik
Indonesia.
penyidikan.
kewenangan
antara
penegak hukum ini.
Sehingga
kedua
lembaga
2
Aditya, 2012, www.google.com, Kasus Korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi, Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2012 Pukul 21.00 Wib. 3
Ibid. 133
Sandi Apriyanto
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
mana kedua lembaga penegak hukum
pemberantasan tindak pidana korupsi
ini sama- sama memiliki kewenangan
(KPK) merasa memiliki kewenangan
dalam hal penyelidikan dan penyidikan.
yang
Komisi
Pemberantasan
Korupsi
penyidikan tindak pidana korupsi, baik
memiliki
kewenangan
berdasarkan
itu berdasarkan Kitab Hukum Acara
Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor
Pidana (KUHAP) maupun berdasarkan
30 Tahun 2002 yang menyebutkan
Undang-Undang
tentang tugas Komisi Pemberantasan
mengenai kewenangan masing-masing
Korupsi, yaitu melakukan penyelidikan,
instansi tersebut yakni Undang-undang
penyidikan, dan penuntutan terhadap
Nomor
tindak pidana korupsi dan diberi batasan
Kepolisian
pada Pasal 11 Huruf c pada Undang-
sedangkan
undang yang sama yang menyebutkan,
Korupsi merasa memiliki kewenangan
yaitu untuk kerugian negara yang diatas
untuk
1 milyar.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30
Kewenangan yang sama dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia
sama
2
untuk
melaksanakan
yang
Tahun
mengatur
2002
Republik Komisi
Indonesia Pemberantasan
melakukan
Tahun
Tentang
2002
penyidikan
tentang
Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
yaitu berdasarkan Pasal 14 Ayat (1)
Terjadinya
suatu
sengketa
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
kewenangan
yang
pokok
kepolisian dan komisi pemberantasan
Kepolisian Republik Indonesia adalah
korupsi ini merupakan perselisihan
melakukan penyelidikan dan penyidikan
antara kedua lembaga penegak hukum
terhadap semua tindak pidana sesuai
ini. Apabila terjadi suatu sengketa
dengan
dan
kewenangan antara lembaga penegak
Tugas
hukum ini maka harus ada lembaga
pokok ini memang sesuai dengan Kitab
negara yang menyelesaikan sengketa
Undang-undang Hukum Acara Pidana
kewenangan
Pasal 6 Ayat (1) KUHAP, dikatakan
penegak hukum ini.
menyebutkan
hukum
tugas
acara
perundang-undangan
pidana
lainnya.
bahwa penyidik adalah pejabat polisi
yang
antara
Pendapat
terjadi
kedua
yang
antara
lembaga
berbeda-beda
negara Republik Indonesia dan pegawai
mengenai lembaga manakah yang dapat
negeri sipil yang diberi wewenang
menyelesaikan sengketa kewenangan
khusus oleh Undang-undang.
antara
Lembaga
Penegak
Hukum
tersebut yaitu kepolisian dan komisi
kepolisian
dan
komisi
pemberantasan korupsi. Pendapat Pakar Hukum
Tata
Negara
Universitas 134
Sandi Apriyanto
Andalas
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Saldi
menyangkut
Isra
berpendapat
yang
sengketa
kewenangan
sengketa
berwenang
menyelesaikan
kewenangan
Penyidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi -Polri
Pengadaan
yang berkembang. Menurut Saldi, kasus
Mengemudi
ini
Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian
tidak
kewenangan
masuk
dalam
mahkamah
ranah
konstitusi
Simulator
Surat
antara
Izin Komisi
Republik Indonesia?
untuk memutus sengketa dua lembaga tersebut. Pendapat yang berlawanan
B. METODE PENELITIAN
yang diberikan oleh Deni Indrayana yang
mengatakan
sengketa
dan tujuan penelitian maka metode yang
kewenangan ini dapat diselesaikan oleh
digunakan dalam penelitian ini adalah
mahkamah konstitusi sebagai lembaga
metode
negara yang salah satu kewenangannya
penelitian yang dilakukan dengan studi
menyelesaikan sengketa kewenangan
kepustakaan.4 Pembahasan di dasarkan
lembaga negara, karena masing-masing
pada teori-teori, peraturan perundang-
lembaga
undangan,dokumen-dokumen,
kewenangan
negara yang
Undang-Undang
bahwa
Berdasarkan rumusan masalah
ini
memiliki
diberikan Dasar uraian
normatif,
yaitu
jurnal-
oleh
jurnal hukum, karya tulis, serta referensi
Negara
yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Sumber bahan penelitian
Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan
penelitian
latar
hukum ini dapat dibedakan menjadi :
belakang di atas tersebut,maka dalam
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan
penelitian ini, penulis sangat tertarik
hukum yang mengikat dan terdiri
untuk mengangkat judul “Penyelesaian
dari:
Sengketa Kewenangan Penyelidikan
1) Undang-Undang Dasar Negara
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan
Republik Indonesia Tahun1945
Simulator Surat Izin Mengemudi
2) Undang-undang Nomor 4 Tahun
Antara KepolisianRepublik Indonesia
2004
tentang
dan KomisiPemberantasanKorupsi”.
Kehakiman.
Kekuasaan
3) Undang-undang Nomor 8 tahun 2. Identifikasi Masalah Berdasarkan
latar
2011 belakang
tentang
perubahan
atas
Undang- undang Nomor 24 Tahun
penelitian yang telah diuraikan diatas, maka
dapat
diidentifikasikan
permasalahan yaitu: Lembaga manakah
4
Amirudin dan Zainal Asikin,2010,pengantar metode penelitian hukum, Rajawali pers,Jakarta,Hlm 118. 135
Sandi Apriyanto
2003
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
tentang
Mahkamah
Konstitusi.
dalam
4) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001
Metode
tentang
perubahan
atas
Pengumpulan
penelitian
digunakan
ini
adalah
penulis
dokumentasi
berupa
dengan
Bahan yang studi
mengumpulkan
Undang-undang Nomor 31 Tahun
bahan
1999
tentang
literatur hukum, catatan-catatan untuk
Pidana
memuat kutipan, dan informasi lainnya
tentang
Pemberantasan
Tindak
Korupsi
hukum
berupa
penelusuran
dilakukan secara off line (buku-buku)
5) Undang-undang Nomor 2 Tahun
dan online (internet). Analisis terhadap
2002 tentang Kepolisian Republik
bahan hukum dilakukan secara yuridis
Indonesia.
kualitatif yaitu dilakukan dengan cara
6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang
Komisi
Tindak
Pidana Korupsi.
interprestasi
secara
sistematik dan interprestasi auntentik, interprestasi sistematik yaitu dengan
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang
melakukan
memberikan
penjelasan
melakukan penafsiran terhadap norma hukum
dan
peraturan
perundangan
terhadap bahan hukum primer yaitu
secara sistematis kemudian dikaitkan
memberikan
terhadap
antara peraturan perundang-undangan
dengan
yang satu dengan yang lain sesuai
penjelasan
Undang-undang menggunakan :
dengan hirarki peraturan perundangan.
1) Pendapat para sarjana atau para
Sedangkan interprestasi secara autentik
ahli.
adalah penafsiran berdasarkan norma
2) Hasil penelitian
dalam berbagai ketentuan peraturan
3) Situs-situs internet yang berkaitan
perundangan
dengan judul penelitian. c. Bahan
hukum
memberikan
tersier,
petunjuk
yaitu maupun
C. PEMBAHASAN 1. Kedudukan
Komisi
penjelasan terhadap bahan hukum
Pemberantasan
primer dan bahan hukum sekunder
Sistem Pemerintahan Indonesia
antara lain :
Sistem
Korupsi
pemerintahan
dalam berarti
1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
membicarakan
2) Kamus Hukum
kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara.
mengenai
pembagian
Sistem pemerintahan
dapat
diartikan sebagai,segala sesuatu yang 136
Sandi Apriyanto
merupakan
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
perbuatan
pemerintahan
eksekutif (kekuasaan yang menjalankan
yang dilakukan oleh organ-organ atau
undang-undang),
lembaga-lembaga
federatif
(kekuasaan
perang
dan
legislatif,
negara
eksekutif,
sebagainya,
di
seperti
yudikatif, mana
dan
dengan
perserikatan,
serta
kekuasaan
yang
damai, dan
meliputi membuat
segala
tindakan
kekuasannya masing-masing lembaga
dengan semua orang serta badan-badan
negara tersebut saling bekerja sama dan
di luar negeri).
berhubungan secara fungsional dalam
Sejalan dengan Locke, ajaran
rangka menyelenggarakan kepentingan
pemisahan kekuasaan juga disampaikan
rakyat.
dapat
oleh Montesquieu. Berdasarkan teori
ditinjau dari segi pembagian kekuasaan
Montesquieu, terdapat tiga kekuasaan
di antara lembaga-lembaga negara dan
yang dikenal secara klasik dalam teori
sifat hubungan antar lembaga negara.
hukum maupun politik, yaitu fungsi
Sistem
pemerintahan
Sejalan
dengan
bangkitnya
eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang
paham mengenai demokrasi, teori-teori
kemudian dikenal sebagai trias politica.
mengenai pemisahan kekuasaan pun
Montesquieu
berkembang.
fungsi
Teori
ini
mempunyai
mengidealkan
kekuasaan
negara
tersebut
tujuan untuk memisahkan secara tegas
dilembagakan
kekuasaan
negara
beberapa
tiga organ negara, dengan ketentuan
kekuasaan
yang
masing-masing
satu organ hanya menjalankan satu
lembaga-lembaga
fungsi dan tidak boleh mencampuri
dipegang tertentu
oleh guna
atas
mencegah
masing-masing
ketiga dalam
timbulnya
urusan masing-masing dalam arti yang
monopoli seluruh kekuasaan negara di
mutlak. Konsep Montesquieu saat ini
tangan satu orang yaitu raja seperti
dianggap tidak lagi relevan mengingat
terjadi di dalam sistem pemerintahan
ketidakmungkinan
monarki absolut5.
prinsip bahwa ketiga organisasi tersebut
John Locke6 adalah sarjana yang pertama
mengemukakan
hanya berurusan secara ekslusif dengan
teori
salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan
pemisahan kekuasaan yang membagi
tersebut. Dalam kenyataan sekarang ini,
kekuasaan
menjadi
hubungan antar-cabang kekuasaan itu
(kekuasaan
tidak mungkin tidak saling bersentuhan
membentuk undang-undang), kekuasaan
dan bahkan ketiganya saling sederajat
dan saling mengendalikan satu sama
kekuasaan
kali
mempertahankan
pada
negara
legislatif
5
Lembaga Negara, Op Cit 6 Ibid. 137
Sandi Apriyanto
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
lain berdasarkan prinsip checks and
sebagai
balances.
pemerintahan. Kehadiran lembaga negara
cabang
keempat
kekuasaan
mengenai
bantu di Indonesia ada pasca perubahan
pembagian kekuasaan yang berada di
UUD 1945. Berbagai lembaga negara
Indonesia memang keberadaan paham
bantu tersebut tidak dibentuk dengan
trias politika tidak dimungkin lagi ada,
dasar hukum yang seragam. Beberapa di
karena setiap lembaga negara pada saat
antaranya berdiri atas amanat konstitusi,
Berdasarkan
teori
sekarang ini yang ada di Indonesia menjadi lembaga negara yang saling mengendalikan atau saling mengontrol antara lembaga satu dengan lembaga negara lainnya. Lembaga
negara
pada
saat
sekarang ini di nilai tidak mampu untuk menyelenggarakan
program
pemerintahan. Untuk menjawab adanya
namun
ada
pula
yang
memperoleh
legitimasi berdasarkan undang-undang ataupun keputusan presiden. Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk dengan undang-undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, KPK tetap
bergantung
kepada
kekuasaan
eksekutif dalam kaitan dengan masalah
berbagai tuntutan dari rakyat yang
keorganisasian, dan memiliki hubungan
menginginkan keadaan suatu negara
khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam
yang
hal penuntutan dan persidangan perkara
aman
dan
nyaman,
negara
membentuk berbagai lembaga negara
tindak pidana korupsi7.
bantu yang diharapakan dapat lebih
Pembentukan lembaga-lembaga
responsif dalam mengatasi persoalan
negara
negara.
memiliki landasan pijak yang kuat dan Maka,
berdirilah
bantu
tersebut
juga
harus
berbagai
paradigma
yang
lembaga negara yang membantu tugas
demikian,
keberadaannya
lembaga-lembaga negara tersebut yang
membawa manfaat bagi kepentingan
menurut Jimly Asshidiqie disebut sebagai
publik
”Lembaga Negara Bantu” dalam bentuk dewan, komisi, komite, badan, ataupun otorita, dengan masing-masing tugas dan wewenangnya.
Beberapa
ahli
tetap
mengelompokkan lembaga negara bantu dalam lingkup eksekutif, namun ada pula sarjana yang menempatkannya tersendiri
pada
jelas.
umumnya
Dengan dapat
serta
bagi
penataan sistem ketatanegaraan pada khususnya. Ni’matul Huda, mengutip Firmansyah Arifin,dkk. dalam bukunya Lembaga
Negara
dan
Sengketa
7
Rangga Trianggara Paonganan, Artikel Skripsi tentang Kewenangan Penuntutan KPK dan Kejksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Hlm 22. 138
Sandi Apriyanto
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Kewenangan Antar lembaga Negara,
kesatuan
mengatakan bahwa aspek kuantitas
melaksanakan
lembaga-lembaga
tidak
Pembentukan suatu lembaga negara
menjadi masalah asalkan keberadaan
tidak dapat dilakukan secara parsial,
dan
melainkan
tersebut
pembentukannya
mencerminkan
yang
berproses
fungsinya.
harus
dikaitkan
prinsip-prinsip sebagai berikut :
keberadaannya
1. Prinsip
lembaga lain yang telah eksis.
konstitusionalisme.
Konstitusionalisme adalah gagasan
4. Prinsip
dengan
lembaga-
kemanfaatan
yang menghendaki agar kekuasaan
masyarakat.
Pada
para pemimpin dan badan-badan
pembentukan
lembaga
pemerintahan
ditujukan
yang
ada
dapat
dalam
bagi dasarnya,
untuk
negara memenuhi
dibatasi. Pembatasan tersebut dapat
kesejahteraan
diperkuat sehingga menjadi suatu
menjamin
mekanisme yang tetap.
negara yang diatur dalam konstitusi.
2. Prinsip
checks
Ketiadaan
andbalances.
mekanisme
checks
warganya
hak-hak
serta
dasar
warga
Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan
serta
pembentukan
andbalances dalam sistem bernegara
lembaga-lembaga politik dan hukum
merupakan
harus
salah
satu
penyebab
mengacu
kepada
prinsip
banyaknya penyimpangan di masa
pemerintahan, yaitu harus dijalankan
lalu. Supremasi MPR dan dominasi
untuk
kekuatan eksekutif dalam praktek
kebaikan
pemerintahan
keseluruhan serta tetap memelihara
prareformasi proses
pada telah
demokrasi
masa
menghambat secara
mengakibatkan pemerintahan yang totaliter serta munculnya praktek atau
Pendapat
integrasi.
Selain
secara
harus
mempunyai fungsi dan kewenangan yang jelas, konsep kelembagaan negara juga harus membentuk suatu
yang
menyatakan
bahwa keberadaan KPK dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia
adalah
ekstrakonstitusional karena lembaga ini tidak disebutkan dan diatur dalam UUD 1945
abuse of power. 3. Prinsip
masyarakat
dan
sehat.
antar cabang kekuasaan tersebut
kekuasaan
umum
hak-hak individu warga negara.8
Ketiadaan mekanisme saling kontrol
penyalahgunaan
kepentingan
sebagai
adalah
konstitusi
keliru.
terbentuknya
KPK
Indonesia,
Keberadaan
atau
walaupun
tidak
disebutkan dalam UUD 1945, namun 8
Ibid. 139
Sandi Apriyanto
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
keberadaan KPK secara tegas diatur
kewenangan lembaga lain, melainkan
dalam Undang-Undang No. 30 Tahun
diberi atau mendapat kewenangan dari
2002 tentang KPK.
pembuat UU sebagai bagian dari upaya
Pendapat tersebut seharusnya
melaksanakan perintah UUD 1945 di
memperhatikan
bahwa
Indonesia
bidang penegakan hukum, peradilan,
sebagai
hukum
mengakui
dan kekuasaan kehakiman.9
negara
keberadaan KPK sebagai salah satu lembaga
negara
konstitusional.
yang
Penjelasan
sifatnya di
atas
Berdasarkan Pasal 19 dan 20 Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi
Pemberantasan
memberi arti bahwa KPK sebagai salah
Korupsiyang berbunyi :
satu lembaga negara dalam sistem
1) Komisi
ketatanegaraan
adalah
Pemberantasan
Korupsi
konstitusional
berkedudukan di ibukota negara
dan dibentuk karena adanya realita yang
Republik Indonesia dan wilayah
terjadi bahwa saat ini masalah korupsi
kerjanya meliputi seluruh wilayah
di Indonesia merupakan masalah yang
negara Republik Indonesia.
sangat penting untuk diberantas dan diprioritaskan
penanganannya.
Lembaga negara seperti kepolisian dan kejaksaan
dalam
2) Komisi dapat
pemerintahan
melakukan tersebut.
program Sehingga
diperlukan suatu lembaga negara bantu seperti KPK untuk menangani dan
Undang-undang
sebagai
Tahun
2002
lembaga
pemberantas korupsi yang diberikan kewenangan yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru
Nomor
tentang
30
Komisi
Pemberantasan Korupsi yang berbunyi ; Komisi
Pemberantasan
Korupsi
bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan menyampaikan
memberantas masalah korupsi. KPK
perwakilan
menyelenggarakan
pemberantasan korupsi dinilai tidak untuk
membentuk
Korupsi
didaerah provinsi.10
program pemerintahan yaitu melakukan mampu
Pemberantasan
tugasnya laporannya
dan secara
terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Repulik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan.
ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan
yang
rangka
dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945. KPK juga tidak mengambil alih
9
Rangga Trianggara Paonganan, op cit, halaman 26 10 Pasal 19 Undang-undan Nomor 30 Tahun 2002. 140
Sandi Apriyanto
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Berdasarkan Pasal 3 Undang-
anggota yang diusulkan oleh Presiden.
undang Nomor 30 Tahun2002 tentang
Pemilihan Ketua Dan Wakil KPK oleh
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Presiden selaku Kepala Negara.
Korupsi,KPK
merupakan
lembaga
Romli
negara yang dalam melaksanakantugas
menyebutkan
dan wewenangnya bersifat independen
KPKberdasarkan
serta bebas dari pengaruh kekuasaan
Undang-undang Nomor 31Tahun 1999
manapun. Selanjutnya, penjelasan pasal
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
tersebut
Korupsiyang
menguraikan
makna
frase
Atmasasmita bahwa
pembentukan
perintah
Pasal
43
diwujudkan
dengan
Nomor
Tahun
“kekuasaan manapun” sebagai berikut.
Undang-undang
Dalam ketentuan ini yang dimaksud
2002tentang
dengan “kekuasaan manapun” adalah
Tindak Pidana Korupsi, telahsejalan
kekuatan yang dapat mempengaruhi
dengan bunyi Pasal 24 ayat (3) UUD
tugas
Komisi
Negara RITahun 1945. Andi Hamzah,
Pemberantasan Korupsi atau anggota
dalam buku Pemberantasan Korupsi di
Komisi secara individual dari pihak
Indonesia Ditinjau dari Hukum Pidana,
eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-
sebagaimana dikutip Romli menyatakan
pihak lain yang terkait denganperkara
bahwa keberadaan KPKsebagai "badan
tindak pidana korupsi, atau keadaan dan
lain
situasi ataupun dengan alasan apapun.
dengankekuasaan
dan
wewenang
Walaupun independensi
memiliki dan
dalammelaksanakan
kebebasan
Pemberantasan
fungsinya
sebenarnya
berkaitan kehakiman"
memiliki
latar
belakangsejarah yang panjang terkait
dan
pemberantasan korupsi sejak tahun
kewenangannya, namun KPK tetap
1960-an, baik perkembangan peraturan
bergantung kepada cabang kekuasaan
perundang-undanganyang
lain dalam hal yang berkaitan dengan
mendukungnya maupun pembentukan
keorganisasian.
kelembagaanyang
Pasal
tugas
yang
Komisi
30
30
Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
pelaksanaan
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
dimaksud.11
memperkuat undang-undang
Korupsi menentukan bahwa pimpinan
Berdasarkan Pasal 24 ayat (3)
KPK yang terdiridari satu ketua dan
UUD Negara RI Tahun 1945 menurut
empat
wakil
ketua,
yang
semuanyamerangkap sebagai anggota, dipilih oleh DPR berdasarkancalon
11
Putusan MK RI Nomor 012-016019/PUU-IV/2006, hal. 181. 141
Sandi Apriyanto
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Jimly Asshiddiqie12 KPK termasuk
mengartikan istilah kedudukan lembaga
dalam 34 lembaga negara yang mana
negara,
kewenangannya disebutkan di dalam
diartikan sebagai posisi suatu lembaga
UUD Negara RI Tahun 1945 secara
negara dibandingkan dengan lembaga
ekpilisit dan Implisit.
negara lainnya, aspek kedua kedudukan
Dengan kedudukan Korupsi
ini
jelas
Komisi ini
ada
bahwa
Pemberantasan dalam
struktur
bahwa
pertama
kedudukan
adalah suatu posisi suatu lembaga negara
didasarkan
pada
fungsi
utamanya. Dari arti kedudukan tersebut,
ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan
pembahasan
peraturan
dalam hal ini didekatkan pada arti
perundangan
yang
telah
kedudukan
disebutkan diatas. Kedudukan KPK
kedudukan
sebagai lembaga negara tidak berada di
didasarkan pada fungsi utamanya.
bawah
kekuasaan
Kepala
Presiden
Pemerintahan
KekuasaanLegislatif,
sebagai
kepolisian
posisi
lembaga
selaku
Berdasarkan Pasal 2 Undang-
(Eksekutif),
undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Yudikatif,
Polri, fungsi kepolisian adalah salah
dan
Karena sebagaimana telah dibunyikan
satu
pada Pasal 20 undang-undang Nomor
dibidang pemeliharaan keamanan dan
30
Tahun
fungsi
pemerintahan masyarakat,
negara
2002
diatas
bahwa
ketertiban
penegakan
pertanggungjawaban
KPK
adalah
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat14. Fungsi
Kepada Publik.
kepolisian tersebut menjadi tugas pokok 2. Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia
dalam
Sistem
Pemerintahan Indonesia Kedudukan sistem
kepolisian
pemerintahan
Indonesia
ini,
kedudukan yang dikemukakan oleh M.
Hadjon13
sebagaimana
dirumuskan
pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yakni : Tugas
dalam
mendekatkan pada suatu pengertian Philipus
kepolisian
dalam
pokok
kepolisian
negara
Republik
Indonesia adalah : a. Memelihara
keamanan
dan
ketertiban masyarakat, b. Menegakkan hukum, dan
12 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsiladasi Pasca Reformasi Lembaga Negara , Sekretaris jendra dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, Halaman 5950. 13 Sadjijono, op cit, Halaman 49
14
Pasal 2 Undang-undang Nomor 2
Tahun 2002 142
Sandi Apriyanto
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
c. Memberikan
perlindungan,
eksekutif yang dipimpin oleh Presiden,
pengayoman, dan pelayanan terhadap
sehingga Presiden bertanggung jawab
masyarakat.15
atas
penyelenggaraan
pemerintahan.Oleh karena itu mengkaji Tugas pokok kepolisian dapat dimaknai
sebagai
fungsi
utama
kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan.Istilah pemerintah disini
mengandung
arti
sebagai
tentang kedudukan kepolisian yang didasarkan pada fungsi utamanya, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi utama pemerintahan
satu
tugas
dan
fungsinya
adalah
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.Serta
menyelenggarakan
kepentingan umum, sehingga fungsi pemerintahan adalah fungsi lembaga pemerintah
yang
mendukung
tujuan
pemerintahan
dijalankan
untuk
negara,
karena
arti
sempit
dalam
merupakan salah satu unsur dari sistem 16
ketatanegaraan . Disisi kepolisian
oleh
Di dalam teori ketatanegaraan, bagi negara yang menganut sistem presidensil
negara
dipimpin
oleh
seorang Presiden dalam jabatannya selaku
kepala
negara
dan
pemerintahan18.Dikaitkan
kepala dengan
makna kepolisian sebagai alat negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, berarti kepolisian dalam
menjalankan
wewenangnya
berada di bawah Presiden selaku Kepala Negara. Disisi lain fungsi kepolisian
lain
yang
tugas
pokok
dimaknai
sebagai
fungsi utama kepolisian sebagaimana telah dijelaskan dimuka, dijalankan tertuju pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Teori pembagian
kekuasaan
dalam
pemerintahan
presidensil,
fungsi
pemerintah
dipimpin
Presiden17.
organ/badan/alat perlengkapan negara yang diserahi pemerintahan, yang salah
yang
diselenggarakan
oleh
yang mengemban salah satu “ fungsi pemerintahan” bahwa
mengandung
makna
pemerintah
yang
diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang
kekuasaan
yang
diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang
kekuasaan
pemerintah
mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama tugas dan wewenang dibidang keamanan dan
15
Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 16
Sadjijono, op cit, Halaman 50
17
Sadjijono, Loc cit
18
Sadjijono, op cit, Halaman 52 143
Sandi Apriyanto
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
ketertiban. Sebagaimana dikatakan oleh
pemerintahan
Bagir Manan, bahwa Presiden adalah
Presiden19.
pemimpin
tertinggi
3. Penyelesaian
Dengan
demikian
kedudukan
kepolisian dalam sistem ketatanegaraan, berada di bawah Presiden, secara teori langsung lembaga kepolisian. Hal ini konsekuensi logis dari jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan, disisi lain dan
menjalankan
fungsi salah
kepolisian satu
fungsi
Kedudukan
kepolisian
ketatanegaraan UUD
1945,
dalam setelah dimana
kedudukan Presiden sejajar dan dalam satu tingkatan dengan lembaga-lembaga lain
seperti
Pemberantasan
Majelis
Pemusyaratan
Disini mengandung implikasi adanya and
balances
dalam
penyelenggaraan pemerintahan antara lembaga yang satu dengan yang lain. Disisi lain kedudukan kepolisian di bawah Presiden memilki implikasi, bahwa
tanggung
penyelenggaraan
jawab
kepolisian
menjadi
tanggungjawab Presiden, karena fungsi kepolisian
Komisi
Korupsi
dan
Kepolisian Republik Indonesia Sengketa
merupakan
suatu
pertengkaran/ perselisihan yang terjadi antara
kedua
belah
pihak.Sengketa
terjadi antara kedua belah pihak dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara kedua belah pihak Indonesia sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan
perbedaan
pertengkaran,
perbantahan,
adalah
satu
fungsi
pendapat, perkara
yangkecil dapat juga menimbulkan besardan dapat berupa pertikaian dan perselisihan. Secara definitif, yang dimaksud
Rakyat, DPRdan DPD, MA, KY, BPK.
cheks
antara
tersebut.Menurut kamus Besar Bahasa
pemerintahan.
amandemen
oleh
Sengketa
Kewenangan
ketatanegaraan Presiden mengendalikan
struktur
dipimpin
penyelenggaraan
administrasi.
tugas
yang
dengan
sengketa
kewenangan
konstitusional lembaga negara yaitu perbedaan yang disertai persengketaan dan klaim antarlembaga negara yang satu dengan lembaga yang lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut.20 Perselisihan kewenangan antara lembaga penegak hukum ini merupakan 19
Sadjijono, op cit, Halaman 54.
20
Asshiddiqie, Jimly, 2006, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Kostitusi Press, Jakarta, Hlm 4. 144
Sandi Apriyanto
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
perselisihan kewenangan dalam hal
konstitusional lembaga kewenangannya
memberantas tindak pidana korupsi.
diberikan oleh Undang-undang Dasar
Apabila perselisihan ini terus berlanjut
194522.
maka akan menjadi dampak buruk
Diadakannya
mekanisme
kasus-kasus
penyelesaian atas sengketa kewenangan
lainnya yang berhubungan langsung
konstitusional antar lembaga negara
antara
melalui
didalam
penanganan kepolisian
pemberantasan
dan
korupsi,
komisi
harus
ada
mahkamah
konstitusi
bahwa
penyusunan
menunjukkan
lembaga yang dapat menyelesaikan
Undang-undang
persengketaan lembaga penegak hukum
mengandaikan bahwa dalam dinamika
ini.
hubungan Menurut pasal 24 ayat (2)
Undang-undang
194521
Dasar
Dasar
antar
persengketaan kewenangan
1945
lembaga
pendapat
negara mengenai
konstitusional
masing-
perubahan ketiga, Mahkamah Konstitusi
masing. Dalam paradigma sebelumnya
merupakan salah satu lembaga yang
tidak terpikirkan bahwa antarsesama
melakukan
kehakiman.
lembaga negara dapat timbul sengketa
Kemudian pada pasal 24 C ayat (1)
kewenangan.Kalau timbul perselisihan
Undang-undang Dasar 1945 di tegaskan
antara satu lembaga dengan lembaga
bahwa,
lainnya,
kekuasaan
“
berwenang
mahkamah mengadili
konstitusi
perselisihan
itu
tingkat
diselesaikan begitu saja melalui proses-
pertama dan terakhir yang putusannya
proses politik ataupun kultural, atau
bersifat final untuk menguji undang-
setiap
undang terhadap undang-undang dasar,
diselesaikan secara politik oleh lembaga
memutuskan
atau instansi atasan yang memiliki
sengketa
pada
maka
kewenangan
masalah
yang kewenangannya diberikan oleh
kedudukan
UUD, memutus pembubaran partai
lembaga
politik,
persengketaan.Penyelesaian
dan
memutus
perselisihan
yang
yang
lebih
dihadapi
tinggi
yang
dari
terlibat politis
tentang hasil pemilu”. Inilah yang
melalui pengambilan keputusan yang
menjadi dasar mahkamah konstitusi
bersifat vertical itulah mewarnai corak
untuk
memeriksa,
memutuskan
mengadili,
sengketa
dan
kewenangan
21
Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undangh Dasar 1945.
22
Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 145
Sandi Apriyanto
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
penyelesaian masalah ketatanegaraan
konstitusionalnya
selama ini23.
diperlukan lembaga pemutus menurut
Oleh karena pentingnya prinsip kesetaraan
dan
idenpensi
lembaga-
masing-masing,
Undang-undang itulah
Dasar
Undang-undang
1945.Karena Dasar
lembaga Negara yang kewenangannya
menyediakan
ditetapkan dalam Undang-undang Dasar
khusus
1945, maka mekanisme hubungan satu
kemungkinan
timbulnya
sama lain sangat perlu diatur menurut
kewenangan
konstitusional
prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum
lembaga-lembaga
sebenarnya merupakan suatu pemikiran
pemutus itulah yang diamanatkan oleh
dasar yang melatarbelakangi lahirnya
Undang-undang
suatu
menegakkan konstitusi sebagai hukum
norma.
Satjipto
Rahardjo
mengemukakan asas hukum atau prinsip hukum
itu
merupakan
untuk
prinsip
menyatakan
asas
hukum
mengatasi
berbagai sengketa
negara Dasar
antar
itu.Fungsi 1945
serta
Terdapat pernyataan beberapa
jantungnya
pendapat
atau
peradilan
yang tertinggi25.
peraturan hukum, hal ini dikarenakan hukum
mekanisme
1945
pakar
hukum
bahwa
yang sengketa
merupakan landasan yang paling luas
kewenangan antara Kepolisian Republik
bagi lahirnya suatu peraturanhukum.ini
Indonesia dan komisi pemberantasan
berarti
bahwa
korupsi ini tidak dapat diselesaikan di
hukum
itu
peraturan-peraturan bisa
mahkamah konstitusi karena menurut
asas-asas
Mahfud M.D sengketa yang terjadi
tersebut.Asas hukum layak juga disebut
antara Kepolisian Republik Indonesia
sebagai alasan bagi lahirnya peraturan
dan komisi pemberantasan korupsi tidak
hukum, atau merupakan rasio legis dari
dapat
peraturan
adanya
konstitusi sebagai lembaga peradilan
prinsip hukum atau asas hukum ini,
tertinggi. Karena salah satu lembaga
maka hukum tidak sekedar kumpulan
negarabukan
dari peraturan-peraturan24.
diberikan oleh undang-undang dasar
dikembalikan
pada
akhirnya
kepada
hukum.Dengan
Jika timbul persengketaan dalam menjalakan
kewenangan
diselesaikan
di
mahkamah
kewenangannya
yang
194526. Hal yang sama di ungkapkan M. Akil Moctar dan Saldi Isra yang
23
Jimly Asshidiqie,2006, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, KonPers, Jakarta, Halaman 9 24 Ibid, Halaman 10.
25
Ibid.
26
Mahfud, www.kompas.com,Sengketa Polri dan KPK, Diakses Pada Tanggal 28 november 2012 pukul 09.00 Wib. 146
Sandi Apriyanto
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
menyatakan
bahwa
sengketa
1.
Presiden
kewenangan ini tidak dapat diselesaikan
2.
Wakil Presiden
dalam
konstitusi
3.
Dewan pertimbangan presiden
karena salah satu lembaga negara bukan
4.
Kementerian Negara
termasuk
kewenangannya
5.
Menteri Luar Negeri
diberikan oleh Undang-Undang dasar
6.
Menteri Dalam Negeri
1945.
7.
Menteri Pertahanan
yang
8.
Duta
dimaksudkan diatas tadi ialah adalah
9.
Konsul
komisi pemberantasan korupsi karena
10. Pemerintahan Daerah Provinsi
secara tertulis didalam Undang- undang
11. Gubernur/Kepala
ranah
mahkamah
yang
Lembaga
Dasar
Negara
1945.Jadi
demikian
Daerah Provinsi
menurut pakar hukum tersebut sengketa
12. DPRD Provinsi
ini
13. Pemerintahan Daerah Kabupaten
tidak
mahkamah
dapat
dengan
Pemerintah
diselesaikan
konstitusi.Akan
oleh tetapi
apakah kita hanya dapat melihat dari segi
yang
memperhatikan keberadaan
tertulis
saja
secara dari
tidak implisit lembaga
negaratersebut.
Kabupaten 15. DPRD Kabupaten 16. Pemerintahan Daerah Kota 17. Walikota/Kepala
Pemerintah
Daerah Kota
Lembaga-lembaga negara,organ konstitusional menurut Undang-undang 1945 yang dijelaskan oleh
14. Bupati/Kepala Pemerintah Daerah
Jimly
18. DPRD Kota 19. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Asshiddiqie Dalam ketentuan UUD
20. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
1945, terdapat lebih dari 35 subjek
21. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
jabatan atau subjek hukum kelembagaan yang dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga atau organ negara dalam arti yang luas27. 27 Pandangan yang lebih luas lagi adalah yang didasarkan atas pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa semua organ yang menjalankan fungsi-fungsi ‘law-creating function and law-applying function’ adalah merupakan organ atau lembaga negara. Lihat Hans Kelsen, The General Theory of Law and
State. Berdasarkan pandangan Hans Kelsen ini, setiap warga negara yang sedang berada dalam keadaan menjalankan suatu ketentuan undangundang juga dapat disebut sebagai organ negara dalam arti luas, misalnya, ketika warga negara yang bersangkutan sedang melaksanakan hak politiknya untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang bersangkutan dianggap sedang menjalankan undang-undang (law applying function) dan juga sedang melakukan perbuatan hukum untuk membentuk lembaga perwakilan rakyat (law creating function) melalui pemilihan umum yang sedang ia ikuti. 147
Sandi Apriyanto
22. Komisi
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
pemilihan
umum yang
kehakiman.Yang dapat dikategorikan
bersifat nasional, tetap dan mandiri,
sebagai
yang diatur lebih lanjut dengan
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
undang-undang
kehakiman
23. Bank
sentral
yang
kedudukan,
susunan,
kewenangan,
tanggungjawab,
atau
badan-badan adalah
yang
lembaga-lembaga
badan-badan
berkaitan
lain
yang
dengan
tugasnya
peradilan
dan
dan
penegakan hukum, yaitu berhubungan
independensinya diatur lebih lanjut
dengan fungsi-fungsi: (a) Penyelidikan,
dengan undang-undang
(b) penyidikan, (c) penuntutan, (d)
24. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
pembelaan
25. Mahkamah Agung (MA)
penyelesaian sengketa dan mediasi atau
26. Mahkamah Konstitusi (MK)
pendamaian, (f) peradilan, penghakiman
27. Komisi Yudisial (KY)
dan penghukuman, (g) pemasyarakatan,
28. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
(h) pelaksanaan putusan pengadilan
29. Kepolisian
selain
Negara
Republik
Indonesia (POLRI)
atau
advokasi,
pemasyarakatan,
dan
(e)
(i)
pemulihan nama baik atau rehabilitasi,
30. Angkatan Darat (AD)
(j) pemberian grasi, (k) pemberian
31. Angkatan Laut (AL)
amnesti,
32. Angkatan Udara (AU)
persaksian,
33. Satuan pemerintahan daerah yang
keterangan berdasarkan keahlian. Dari
bersifat khusus atau istimewa 34. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan
dengan
(l) pemberian abolisi, (m) dan
(n)
pemberian
semua fungsi tersebut, yang terpenting adalah fungsi penyelidikan, penyidikan,
kekuasaan
dan penuntutan. Badan-badan yang
Kejaksaan
dapat melakukan fungsi penyelidikan
Pemberantasan
pelanggaran hukum ataupun hak asasi
Tindak Pidana Korupsi, Komisi
manusia adalah (a) Kepolisian Negara,
Nasional Hak Asasi Manusia, dan
(b) Tentara Nasional Indonesia (TNI)
sebagainya;
Angkatan
kehakiman, Agung,
seperti
Komisi
35. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
badan dalam angka (34) yaitu mengenai badan-badan
lain
yang
berkaitan
dengan
fungsinya kekuasaan
(c)
para
Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), (d)
Lembaga-lembaga atau badan-
Laut,
Komisi
Nasional
Hak
Asasi
Manusia (Komnasham), (e) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), (f) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan (g) 148
Sandi Apriyanto
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
tersebut, seperti Kejaksaan, KPK, dan
Badan-badan yang dapat menjalankan
Komnasham dapat disebut memiliki
fungsi penyidikan pro-justisia adalah (a)
“constitutional
Kejaksaan, (b) Komisi Pemberantasan
lembaga-lembaga konstitusional di luar
Tindak Pidana Korupsi, dan (c) Pejabat
UUD 194529.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan melakukan
oleh A. V. Dicey30 ataupun C. F.
(a)
Strong31, “constitutional law” itu sendiri
(b)
Komisi
tidak hanya bersumber pada hukum
Tindak
Pidana
konstitusi yang tertulis, tetapi juga
penuntutan dan
Pemberantasan
adalah
Korupsi28.
berdasarkan
Lembaga-lembaga atau badanbadan
Lagi pula, seperti dikemukakan
yang
badan-badan
Kejaksaan,
tersebut
sebagai
importance”
konstitusi
yang tidak tertulis. Yang dimaksud
tidak
dengan “the laws of the constitution”
eksplisit
dalam arti yang tertulispun tidak hanya
UUD
menyangkut teks undang-undang dasar,
1945.Namun, sejalan dengan prinsip
tetapi juga undang-undang tertulis juga
Negara Hukum yang ditentukan oleh
dapat menjadi sumber dalam hukum
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, lembaga-
tatanegara (the sources of constitutional
lembaga negara tersebut tetap dapat
law)32.
disebut
lembaga
disebutkan
memang
berdasarkan
secara
keberadaannya
dalam
memiliki
kedudukan
yang
Oleh karena itu, lembagapenegak
hukum
seperti
sangat penting dalam hukum tatanegara
Kejaksaan
(constitutional law). Apalagi, secara
Komnasham, meskipun tidak disebut
konstitusional
secara eksplisit dalam UUD 1945,
keberadaannya
dapat
Agung,
KPK,
dan
dilacak berdasarkan perintah implisit
kedudukannya
ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945
“constitutional importance” yang sama
sendiri yang menyatakan, “Badan-badan
pentingnya dengan Kepolisian Negara
lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.
Oleh
karena
itu,
lembaga-lembaga penegak hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang
tetap
memiliki
29
Ibid.
30
Albert Venn Dicey, The Laws of the Constitution, (ed. E.C.S. Wade), 10th edition, 1959. 31
C.F. Constitutions,
Strong,
Modern
Political
28
Jimly Asshidiqie, Organ-Organ dan Lembaga Negara kewenangan dari UUD 1945, Hal 5
32
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, cetakan ke-2, Konpres, Jakarta, 2005. 149
Sandi Apriyanto
(POLRI)
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
dan
Tentara
Nasional
diakui
oleh
Indonesia (TNI) yang kedudukan dan
kewenangan
kewenangannya secara khusus diatur
bersumber
dalam Pasal 30 UUD 1945.
lembaga
Tidaklah
tepat
untuk
konstitusi.Kedua, lembaga
dari
konstitusi.
negara
kewenangannya
tersebut Artinya
lain
yang
merupakan
turunan
menyatakan bahwa Kepolisian lebih
dari ketentuan dalam Undang-undang
penting
Komisi
Dasar 1945 seharusnya diperbolehkan
Pemberantasan Korupsi hanya karena
juga menjadi pihak dalam Sengketa
ketentuan
Kepolisian
Lembaga Negara. Hal itu diperkuat oleh
tercantum dalam UUD 1945, sedangkan
pasal 24 ayat (3) Undang-undang Dasar
ketentuan
Komisi
1945 yang menyatakan badan-badan
sekali
lain yang fungsinya berkaitan dengan
tidak tercantum secara eksplisit dalam
kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut
UUD 1945. Disinilah letak pentingnya
dalam Undang-undang.Ketentuan itu
ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945
memungkinkan suatu lembaga negara,
yang membuka ruang bagi diakuinya
yang disebut dengan frasa badan-badan
“badan-badan
lain
dari
pada
mengenai mengenai
Pemberantasan
Korupsisama
lain
yang
fungsinya
itu
mempunyai
constitusional
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
importance, meski tidak secara tertulis
[yang] diatur dalam undang-undang”
disebut didalam Undang-undang Dasar
sebagai lembaga-lembaga yang juga
1945.
memiliki “constitutional importance” seperti
lembaga-lembaga
lain
yang
Badan-badan
lain
juga
di
perjelas kembali oleh Jimly Asshiddiqie
keberadaannya disebut secara eksplisit
seperti
dalam UUD 1945.
sebelumnya, Pasal 24 ayat (3) Undang-
yang
telah
dikemukakan
Hal yang sama disampaikan oleh
undangDasar 1945,menentukan badan-
pakar hukum Denny Indrayana yang
badan lain yang fungsinya berkaitan
menyatakan, para pihak yang dalam
dengan kekuasaan kehakiman diatur
perkara Sengketa Lembaga Negara
dalam undang-undang. Perkataan diatur
tidak
Negara
dalam undang-undang itu menunjukkan
melainkan organ konstitusi. Ada dua
bahwa undang-undang yang dimaksud
kriteria
tidak perlu bersifat khusus, seperti
sekedar untuk
lembaga menentukan
apakah
sebuah lembaga negara dikategorikan
undang-undang
sebagai organ konstitusi atau bukan,
undang-undang
pertama, eksistensi lembaga tersebut
sebagainya.Artinya,
kejaksaan
agung,
kepolisian,
dan
ketentuan 150
Sandi Apriyanto
mengenai
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
badan-badan
yang
terjadi yaitu mengenai adanya perebutan
dimaksud diatas, cukup diatur dalam
kewenangan penanganan kasus korupsi
undang-undang apa saja yang materi
pengadaan
simulator
tercampur dalam materi undang-undang
mengemudi
seperti
lainnya.
dijelaskan dilatar belakang.
Misalnya,
lain
undang-undang
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
mengatur
pembentukan
Untuk kewenangan
surat yang
telah
menentukan itu
sesuai
izin
apakah
atau
tidak
lembaga baru yang fungsinya berkaitan
dengan syarat yang telah ditentukan
dengan kekuasaan kehakiman.
oleh Undang-undang Dasar 1945, tidak
Dengan perkataan lain, adanya
cukup hanya dilihat dari aspek tekstual
ketentuan pasal 24 ayat (3) Undang-
saja.
undang Dasar 1945 tersebut diatas
Putusan
memungkinkan jumlah lembaga Negara
menyebutkan dalam pertimbangannya
yang
bahwa
mempunyai
constitusional
Mahkamah Nomor
Konstitusi
dalam
004/SKLN-IV/2006
kewenangan
lembaga
importance bertambah lebih banyaknya
negaratidak cukup hanya dilihat secara
lembaga negara yang telah diuraikan
tertulis saja, akan tetapi kewenangan
diatas.
secara implisit dan kewenangan yang Untuk
menjawab
pertanyaan
diperlukan
untuk
melaksanakan
dari rumusan masalah yaitu lembaga
kewenangan pokok yang pengaturannya
manakah yang dapat menyelesaikan
dapat saja dimuat dalam Undang-
sengketa
undang33.
lembaga
negara
antara
Dalam hal ini persyaratan, baik
Kepolisian Republik Indonesia dan komisi pemberantasan korupsi tentang
subjetum
pengadaan mengemudi.
litis
maupun
objectum
simulator
surat
izin
listisdalam Sengketa Lembaga Negara
Melihat
bahwa
ada
boleh dikatakan lengkap.Bahwa Komisi
beberapa syarat yang menjadi domain
Pemberantasan
mahkamah
konstitusi
syarat
lembaga negara sebagaimana dimaksud
Subyek
dan
yang
dan objectum litis adalah kewenangan
dipersengketakan
yakni
Objek yaitu
kewenangan
menjalankan
Korupsi
merupakan
fungsi
Komisi
yang diberikan oleh atau ditentukan
Pemberantasan Korupsi yang berkaitan
oleh
dengan
Undang-Undang
Perselisihan
antara
Dasar
1945. Komisi
pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia telah nyata-nyata
fungsi
kekuasaan
kehakiman.Lebih lanjut diatur dalam 33
Putusan Mahkamah Nomor 004/SKLN-IV/2006
Konstitusi 151
Sandi Apriyanto
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
pasal 3 ayat (1) Peraturan MK No.
Indonesia, dan dilihat dari putusan
08/PMK/2006 menyebutkan mengenai
mahkamah konstitusi bahwa yang dapat
pemohon
yang
harus
merupakan
dilihat sebagai termohon adalah Pasal 3
lembaga
negara
yang
menganggap
ayat (3) PMK Nomor. 08/PMK/2006
konstitusionalnya
bahwa termohon adalah lembaga negara
kewenangan
diambil,dikurangi,dihalang-halangi atau
yang
dirugikan oleh lembaga negaralainnya.
mengurangi,
Sedangkan
mengabaikan
Polri
sebagai
termohon
dianggap
telah
mengambil, menghalangi,
dan
atau
merugikan
adalah lembaga negara, lebih jelas
pemohon, dalam hal ini adalah Komisi
disebutkan
Pemberantasan Korupsi.
keberadaan
polri
diatur
dalam pasal 30 Undang-undang Dasar 1945yang
diderivisikasikan
kedalam
Selain putusan diluar pengadilan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
Konstitusi
tentang polri. Pasal 3 ayat (3) PMK
memberikan suatu aspirasi terhadap
Nomor.08/PMK/2006 bahwa termohon
Presiden
adalah lembaga negara yang dianggap
sengketa antara kedua lembaga ini.Akan
telah
tetapi
mengambil,
mengurangi,
dalam dalam
dalam
hal hal
hal
ini
saya
menyelesaikan
ini,
ini
bukan
menghalangi, mengabaikan dan atau
kewenangan
merugikan pemohon, dalam hal ini
menyelesaikan sengketa kewenangan
adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.
antara lembaga negara ini karena salah
Mengenai
untuk
Mahfud
satu dari lembaga negara ini bukan
M.D mengenai sengketa antara KPK
dibawah kekuasaan Presiden sebagai
dan kepolisian ini bukan kewenangan
Kepala Pemerintahan yaitu KPK.
dari
Mahkamah
pendapat
Presiden
Konstitusi
menyelesaikannya.Ini seorang
hakim
Konstitusi
tidak
dari
untuk tepat
Mahkamah
menyimpulkan
terlebih
Jadi
berdasarkan
penjelasan
diatas maka sengketa lembaga negara ini
seharusnya
diselesaikan
oleh
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga
dahulu sebelum adanya perkara masuk
negarayang
ke
Karena
sebagaimana diatur dalam Pasal 24C
merupakan
ayat (1) Amandemen ketiga Undang-
Mahkamah
Konstitusi.
sengketa kewenangan ini kewenangan
mahkamah
konstitusi
karena kedua lembaga ini merupakan
Undang
Dasar
kewenangannya
Negara
Republik
Indonesia 1945.
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik
D. PENUTUP 152
Sandi Apriyanto
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Keberadaan
1. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan di
atas,
maka
penulis
dapat
menyimpulkan
bahwa
sengketa
kewenangan
antara
komisi
komisi
pemberantasan korupsi ini seharusnya diatur secara jelas dalam UndangUndang
Dasar
Indonesia
Tahun
Negara 1945
Republik agar
tidak
pemberantasan korupsi dan kepolisian
menimbulkan pendapat yang berbeda
republik
oleh pakar hukum
Indonesia
terhadap
kasus
korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi. Lembaga yang berwenang
E. DAFTAR PUSTAKA
menyelesaikan sengketa kewenangan
Buku-buku
antara
Amirudin dan Zainal Asikin,2010,Pengantar Metode Penelitian Hukum,Jakarta, Rajawali pers.
kepolisian
pemberantasan
dan
komisi
korupsi
mahkamah
adalah
konstitusi
berdasarkan
karena,
Undang-undang
Dasar
1945 Pasal 24 C ayat (1) Undangundang Dasar 1945 di tegaskan bahwa, mahkamah
konstitusi
terakhir yang putusannya bersifat final memutuskan
kewenangan diberikan
oleh
kewenangan Komisi
yang
sengketa
kewenangannya UUD.
antara
Rizki, 2007, Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta.
berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan untuk
Argan,
Sengketa
Kepolisian
Pemberantasan
dan
Korupsi
Asshiddiqie, Jimly,2006, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara,Jakarta,Kostitusi Press. ……………………., 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
merupakan sengketa lembaga negara yang merupakan tugas dan fungsi dari mahkamah
konstitusi
menyelesaikannya lembaga
Karena
negara
untuk kedua tersebut
kewenangannya diberikan oleh UndangUndang
Dasar
Indonesia 1945.
Negara
Daryanto, 1994, Kamus besar Bahasa Indonesia,Surabaya, Apollo.
Republik
Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta, laksbang. Soekanto, Soerjono dan Mamuji Sri, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
2. Saran 153
Sandi Apriyanto
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Syarizal, Ahmad,2006, Peradilan Konstitusi, Jakarta, PT. Malta Pritindo. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang –undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang- undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Artikel, Jurnal, Makalah Aditya, 2012, www.google.com, Kasus Korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi, Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2016 Pukul 10.00 Wib. Rangga Trianggara Paonganan, Artikel Skripsi tentang Kewenangan Penuntutan KPK dan Kejksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi,Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2016 Pukul 10.00 Wib.
154
