Bagian Kumortala
Digitally signed by Bagian Kumortala Date: 2016.03.01 10:53:30 +0700
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sertifikasi peserta pendidikan dan pelatihan sandi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Sandi Negara atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi oleh Lembaga Sandi Negara, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan teknis Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi;
Mengingat
:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019); 2. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara; 3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akreditasi dan Sertifikasi Diklat Sandi di Lingkungan Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI.
Pasal 1 ...
-2-
Pasal 1 Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi merupakan acuan bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Sandi Negara dan/atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang Terakreditasi oleh Lembaga Sandi Negara. Pasal 2 Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. Pasal 3 Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor DL.003/KEP.21/2003 Tahun 2003 Tentang Pedoman Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan Sandi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2015 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd. DJOKO SETIADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1210
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Reformasi birokrasi yang diupayakan oleh seluruh Instansi Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur sejalan dengan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Dalam menjawab tantangan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparaturnya adalah melalui Pendidikan dan Pelatihan sehingga dapat bekerja lebih profesional dan kompeten di bidangnya. Lembaga Sandi Negara selaku pembina Sumber Daya Manusia sandi, telah menyelenggarakan Diklat Sandi yang bertujuan untuk menciptakan SDM sandi yang profesional dan kompeten. Sebagai pengakuan atas kompetensi peserta yang telah lulus Diklat Sandi, Lembaga Sandi Negara mengeluarkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yaitu untuk menjadi panduan bagi Lembaga Sandi Negara dalam menerbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi. 2. Tujuan Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yaitu untuk mewujudkan tahapan Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi yang sistematis serta efektif dan efisien. C. Sasaran Sasaran Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi adalah: 1. Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi; 2. Terwujudnya kemudahan dan kelancaraan dalam Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi.
-2D. Asas Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut: 1. Efektifitas dan Efisiensi Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas. 2. Pembakuan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. 3. Pertanggungjawaban Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi dapat dipertanggung jawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, dan keabsahan. 4. Keamanan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi harus aman dalam penyusunan, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan dan distribusi. E. Ruang Lingkup Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi yang diatur dalam peraturan ini adalah: 1. Diklat Teknis Sandi; 2. Diklat Fungsional Sandiman terdiri atas: a. Diklat Pembentukan Sandiman terdiri atas: 1) Diklat Sandiman Dasar; 2) Diklat Sandiman; dan 3) Diklat Sandiman Lanjutan. b. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandiman terdiri atas: 1) Diklat Fungsional Sandiman Pelaksana; 2) Diklat Fungsional Sandiman Pelaksana Lanjutan; 3) Diklat Fungsional Sandiman Penyelia; 4) Diklat Fungsional Sandiman Pertama; 5) Diklat Fungsional Sandiman Muda; dan 6) Diklat Fungsional Sandiman Madya.
-33. Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi terdiri atas: a. Diklat Pembentukan Operator Transmisi Sandi dilaksanakan melalui Diklat Telekomunikasi Dasar. b. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi terdiri atas: 1) Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Pelaksana; 2) Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan; dan 3) Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Penyelia. F. Pengertian Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan dan Pelatihan Sandi yang selanjutnya disebut Diklat Sandi adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaaan keterampilan di bidang persandian yang terkait dengan pekerjaan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. 2. Lembaga Diklat Terakreditasi adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan di lingkungan Instansi Pemerintah yang mendapat pengakuan tertulis dari Lembaga Sandi Negara untuk menyelenggarakan Diklat Sandi. 3. Penyelenggara Diklat Sandi adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Lemsaneg dan/atau Lembaga Diklat Terakreditasi. 4. Instansi Pembina Diklat Sandi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Sandi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat Sandi. 5. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi yang selanjutnya disingkat STTPPS adalah keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus jenis pendidikan dan pelatihan sandi tertentu. BAB II PENERBITAN STTPPS Penerbitan STTPPS dilaksanakan oleh Pusdiklat Lemsaneg atau Lembaga Diklat Terakreditasi. 1. Tata cara penerbitan STTPPS oleh Pusdiklat Lemsaneg yaitu: a. Pusdiklat Lemsaneg selaku penyelenggara diklat sandi mengajukan permohonan nomor registrasi kepada Instansi Pembina.
-4b. Berdasarkan penetapan kelulusan diklat sandi, penyelenggara diklat melakukan pencetakan dan pengisian STTPPS. c. STTPPS ditandatangani oleh Kepala Lembaga Sandi Negara atau pejabat yang ditunjuk mewakilinya. d. STTPPS yang diterbitkan wajib digandakan sebagai bahan arsip bagi Instansi Pembina dan Pusdiklat Lemsaneg. e. STTPPS diserahkan kepada peserta Diklat setelah upacara penutupan diklat dengan bukti tanda terima penyerahan. 2. Tata cara penerbitan STTPPS oleh Lembaga Diklat Terakreditasi yaitu: a. Lembaga Diklat Terakreditasi selaku penyelenggara diklat sandi mengajukan permohonan nomor registrasi kepada Instansi Pembina. b. Berdasarkan penetapan kelulusan diklat sandi, penyelenggara diklat melakukan pencetakan dan pengisian STTPPS. c. STTPPS ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Diklat Terakreditasi dengan diketahui oleh Kepala Lembaga Sandi Negara atau pejabat yang ditunjuk mewakilinya. d. STTPPS yang diterbitkan wajib digandakan sebagai bahan arsip bagi Instansi Pembina dan Lembaga Diklat Terakreditasi. e. STTPPS diserahkan kepada peserta Diklat setelah upacara penutupan diklat dengan bukti tanda terima penyerahan. BAB III BENTUK DAN UKURAN STTPPS 1. STTPPS berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal/landscape dengan kertas berukuran 21 x 29,7 cm (A4), jenis kertas Concorde 260 gr, berwarna putih. 2. Penggunaan Logo: a. STTPPS yang dikeluarkan oleh Pusdiklat Lembaga Sandi Negara menggunakan Logo Lembaga Sandi Negara. b. STTPPS yang dikeluarkan oleh Lembaga Diklat Terakreditasi menggunakan logo intansinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. c. Posisi logo berada ditengah atas bagian depan. 3. Latar Belakang Kertas: a. STTPPS yang dikeluarkan oleh Pusdiklat Lembaga Sandi Negara menggunakan latar belakang: 1) Diklat Teknis Sandi, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna coklat dengan ukuran 8 pt. 2) Diklat Sandiman Dasar, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna hijau dengan ukuran 8 pt.
-53) Diklat Sandiman, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna merah dengan ukuran 8 pt. 4) Diklat Sandiman Lanjutan, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna merah dengan ukuran 8 pt. 5) Diklat Fungsional Sandiman Pelaksana, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran 8 pt. 6) Diklat Fungsional Sandiman Pelaksana Lanjutan, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran 8 pt. 7) Diklat Fungsional Sandiman Penyelia, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran 8 pt. 8) Diklat Fungsional Sandiman Pertama, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran 8 pt. 9) Diklat Fungsional Sandiman Muda, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran 8 pt. 10) Diklat Fungsional Sandiman Madya, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran 8 pt. 11) Diklat Pembentukan Operator Transmisi Sandi, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran 8 pt. 12) Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Pelaksana, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran 8 pt. 13) Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan, dan bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran 8 pt. 14) Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Penyelia, bertuliskan Lembaga Sandi Negara secara diagonal berwarna biru dengan ukuran 8 pt. b. STTPPS yang dikeluarkan oleh Lembaga Diklat Terakreditasi tidak menggunakan latar belakang. 4. Format STTPPS dapat dilihat pada contoh 1 sampai dengan 8.
-6contoh 1. STTPPS Diklat Sandiman Dasar Bagian Depan
-7contoh 2. STTPPS Diklat Sandiman Dasar Bagian Belakang
-8contoh 3. STTPPS Diklat Sandiman dan Sandiman Lanjutan Bagian Depan
-9– contoh 4. STTPPS Diklat Sandiman dan Sandiman Lanjutan Bagian Belakang
- 10 – contoh 5.
STTPPS Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Fungsional Operator Transmisi Sandi Bagian Depan
- 11 – contoh 6. STTPPS Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Fungsional Operator Transmisi Sandi Bagian Belakang
- 12 contoh 7. STTPPS Diklat Teknis Sandi Bagian Depan
- 13 contoh 8. STTPPS Diklat Teknis Sandi Bagian Belakang
- 14 BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN A. Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1. Bagi Peserta Diklat Sandi yang dinyatakan tidak lulus sesuai penetapan kelulusan diklat sandi diberikan Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sandi (SKMPPS). 2. SKMPPS ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat Lembaga Sandi Negara atau pimpinan Lembaga Diklat Terakreditasi. 3. SKMPPS yang diterbitkan wajib digandakan sebagai bahan arsip bagi Instansi Pembina dan Penyelenggara Diklat Sandi. 4. SKMPPS diserahkan kepada Peserta Diklat setelah upacara penutupan diklat disertai dengan bukti penyerahan. 5. Format SKMPPS dapat dilihat pada contoh 9.
- 15 contoh 9. STTPPS Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sandi (SKMPPS)
KOP INSTANSI/LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASI SURAT KETERANGAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI Nomor : [Pusdiklat Lembaga Sandi Negara/Lembaga Diklat Terakreditasi], berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi, serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa: Nama NIP/NRP Tempat dan Tanggal Lahir Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Instansi
: : : : : :
………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
TELAH MENGIKUTI Pendidikan dan Pelatihan ……..[nama diklat].. Angkatan Ke – ….[diisi angka arab].. yang diselenggarakan di …...[Lembaga Diklat]….. mulai tanggal..[isian tanggal].. sampai dengan ....[isian tanggal, bulan, tahun]…. yang meliputi …..[jumlah JP]... jam pelajaran. Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Pas Photo 4 x 6 Latar Belakang Merah Pakaian : PDH Instansi Peserta Diklat
..[..kota..], [..tanggal, bulan, tahun..] ..[Jabatan Kepala Pusdiklat Lemsaneg / pimpinan Lemdiklat Terakreditasi]. Cap/Tanda tangan Materai 6000
…[Nama Lengkap].. …[NIPNRP]..
- 16 – B
Surat Keterangan Pengganti 1. Surat Keterangan Pengganti (SKP) diberikan sebagai pengganti STTPPS yang hilang atau rusak. 2. SKP ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat Lembaga Sandi Negara atau Pimpinan Lembaga Diklat Terakreditasi 3. Prosedur penerbitan SKP: a. Alumni diklat melalui instansinya mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Pusdiklat Lembaga Sandi Negara atau pimpinan Lembaga Diklat Terakreditasi dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara. b. Melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau STTPPS yang rusak. c. Pusdiklat Lembaga Sandi Negara atau Lembaga Diklat Terakreditasi melakukan verifikasi data alumni diklat berdasarkan surat permohonan penerbitan SKP. d. SKP diterbitkan maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah surat pemohonan diterima oleh Pusdiklat Lembaga Sandi Negara atau Lembaga Diklat Terakreditasi dan disampaikan kepada pemohon secara langsung atau melalui pos disertai dengan bukti penyerahan. 4. Format SKP dapat dilihat pada contoh 10.
- 17 contoh 10. Surat Keterangan Pengganti (SKP)
KOP INSTANSI/LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASI SURAT KETERANGAN PENGGANTI STTPPS HILANG Nomor : Kepala Pusdiklat Lembaga Sandi Negara/Pimpinan Lembaga Diklat Terakreditasi], Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian [Resort / Sektor] ...................................... Nomor........................... tertanggal……… [tanggal......,bulan........, tahun.....], dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP/NRP Tempat dan Tanggal Lahir Pangkat / Golongan Ruang Jabatan Instansi
: : : : : :
……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
Telah kehilangan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi (STTPPS) ..[..nama diklat..]..Angkatan Ke-…..[..angkatan, angka arab..] Nomor :…..[..nomor STTPPS..]……. yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta dan lulus jalani Diklat sebagaimana tersebut diatas di ….[..nama lembaga diklat terakreditasi..].. dengan Nomor Induk : ...[..nomor induk, angka arab..]…. Demikian surat keterangan ini kami buat, sebagai pengganti STTPPS Asli yang hilang.
Pas Photo 4 x 6 Latar Belakang Merah Pakaian : PDH Instansi Peserta Diklat
..[..kota..], [..tanggal, bulan, tahun..] .. [Jabatan Kepala Pusdiklat Lemsaneg / pimpinan Lemdiklat Terakreditasi]. Cap / Tanda tangan Materai
6000
…[Nama Lengkap].. [NIPNRP]
- 18 – C. Daftar Nilai Kelulusan Diklat 1. Daftar Nilai Kelulusan Diklat diberikan kepada peserta diklat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan kelengkapan administrasi kelulusan diklat. 2. Daftar Nilai Kelulusan Diklat ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat Lembaga Sandi Negara atau pimpinan Lembaga Diklat Terakreditasi. 3. Format Daftar Nilai dapat dilihat pada contoh 11.
- 19 – contoh 11. Daftar Nilai Kelulusan Diklat KOP INSTANSI/LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASI
DAFTAR
NILAI
Nomor : ……………………….. Nama Nomor Induk Diklat Angkatan Instansi
NO. A. 1. 2. B. 1. 2. C. 1. 2. D. E.
: : : : :
……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………..
N I L A I
SUBYEK PENILAIAN
ANGKA
MATA DIKLAT MUATAN INTI …………………………………………… …………………………………………… Dst MATA DIKLAT PENGEMBANGAN WAWASAN …………………………………………… …………………………………………… Dst MATA DIKLAT APLIKASI …………………………………………… …………………………………………… Dst KONDUITE PRAKTEK KERJA / SEMINAR KERTAS KERJA
HURUF
…….. ……..
………………… …………………
…….. ……..
………………… …………………
…….. ……..
………………… …………………
PRESTASI Keterangan Lulus Ranking ke : ………… dari ………. Peserta diklat
..[..kota..], [..tanggal, bulan, tahun..] .. [Jabatan Kepala Pusdiklat Lemsaneg / pimpinan Lemdiklat Terakreditasi]. Cap / Tanda tangan
…[Nama Lengkap].. [NIPNRP]
- 20 BAB V PENUTUP Hal-hal yang belum diatur di dalam ketentuan Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandi ini akan diatur lebih lanjut.
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,
ttd. DJOKO SETIADI
