PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI LEMBAGA SANDI NEGARA

-1-

Bagian Kumortala

Digitally signed by Bagian Kumortala Date: 2015.09.01 10:09:59 +0700

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas pokok pegawai Lembaga Sandi Negara dibutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis dan serasi agar dapat menciptakan suasana tenteram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugasnya; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajibannya dalam berumah tangga perlu pengaturan tentang perkawinan dan perceraian bagi pegawai Lembaga Sandi Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Lembaga Sandi Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424); 4. Peraturan …

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI LEMBAGA SANDI NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara Lembaga Sandi Negara dan Pegawai Instansi Lain yang dipekerjakan pada Lembaga Sandi Negara. 2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB …

-3-

BAB II PERKAWINAN Pasal 2 (1) Pegawai yang akan melaksanakan perkawinan menyampaikan pemberitahuan rencana perkawinan secara tertulis kepada Kepala Lembaga Sandi Negara melalui Unit yang membidangi Kepegawaian dan diketahui oleh atasan langsung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan rencana perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan sebagai berikut: a. surat persetujuan orang tua atau wali Pegawai dari Pegawai dan calon suami atau calon istri; b. surat persetujuan dari calon suami dan istri; c. surat keterangan dari pimpinan tempat bekerja bagi calon suami atau istri yang bekerja; d. Surat Keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia bagi calon suami atau istri; e. Fotokopi kartu identitas calon suami atau istri; dan f. Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa yang mencakup: 1) Surat Keterangan untuk nikah (model N1); 2) Surat Keterangan asal-usul calon suami atau istri (model N2); dan 3) Surat Keterangan orang tua (model N4). (3) Format pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. (4) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 3 Pegawai

yang

telah

mengajukan

pemberitahuan

rencana

perkawinan, selanjutnya bersama calon suami atau calon istri berhak mendapatkan pengarahan dari pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 4 Pegawai wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat.

Pasal …

-4-

Pasal 5 (1) Pegawai yang telah melaksanakan perkawinan pertama atau kedua wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Unit yang membidangi Kepegawaian dan diketahui oleh atasan langsung paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilaksanakan. (2) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. Pasal 6 (1) Pegawai yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Permohonan izin Pegawai yang akan beristri lebih dari seorang dibuat secara tertulis disertai alasan dan disampaikan melalui Pejabat yang membidangi Kepegawaian dan diketahui oleh atasan langsung. (3) Atasan langsung wajib menyampaikan pertimbangan tertulis atas permohonan izin Pegawai yang akan beristri lebih dari seorang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui saluran hierarki dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan izin. (4) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. Pasal 7 (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Lembaga Sandi Negara berwenang menyetujui atau menolak permohonan izin Pegawai yang akan beristri lebih dari seorang. (2) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan kewenangan menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat di Lembaga Sandi Negara; (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan kewewenangnya kepada Pejabat lain di Lembaga Sandi Negara, paling rendah Pejabat eselon IV atau yang disetarakan, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2. (4) Izin Pegawai yang akan beristri lebih dari seorang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan izin diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang didelegasikan. (5) Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikeluarkan keputusan atas permohonan izin Pegawai yang akan beristri lebih dari seorang, permohonan izin tersebut ditolak. (6) Pejabat …

-5-

(6) Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang didelegasikan dalam menetapkan jawaban atas permohonan Pegawai yang akan beristri lebih dari seorang wajib mempertimbangkan: a. Alasan yang disampaikan oleh Pegawai yang bersangkutan; dan b. Pertimbangan tertulis dari atasan langsung Pegawai yang bersangkutan. (7) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipandang kurang menyakinkan, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat meminta keterangan tambahan dari suami atau istri Pegawai yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain. Pasal 8 (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif. (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ada persetujuan tertulis dari istri; b. Pegawai pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan c. ada jaminan tertulis dari Pegawai pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anakanaknya. Pasal 9 Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak dapat diterima jika: a. b. c. d. e.

bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut Pegawai yang bersangkutan; tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3); bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB …

-6-

BAB III PERCERAIAN Pasal 10 (1) Pegawai yang akan melakukan perceraian yang berkedudukan sebagai penggugat, wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Format permohonan izin Pegawai yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. (3) Pegawai yang akan melakukan perceraian yang berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis mengenai adanya gugatan cerai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendapatkan surat keterangan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah Pegawai menerima gugatan perceraian (4) Format surat pemberitahuan dan Surat Pemberian Izin Cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai alasan dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang membidangi Kepegawaian dan diketahui oleh atasan langsung. (6) Atasan langsung wajib menyampaikan pertimbangan tertulis atas permohonan izin perceraian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui saluran hierarki dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan izin. Pasal 11 (1) Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menyetujui atau menolak permohonan izin perceraian. (2) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan kewenangan menyetujui atau menolak permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan kewewenangnya kepada Pejabat lain di Lembaga Sandi Negara, paling rendah Pejabat eselon IV atau yang disetarakan, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2. (4) Keputusan atas permohonan izin Perceraian ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan izin diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang didelegasikan.

(5) Keputusan …

-7-

(5) Keputusan atas permohonan izin perceraian wajib mempertimbangkan: a. alasan yang disampaikan oleh Pegawai yang bersangkutan; dan b. Pertimbangan tertulis dari atasan langsung Pegawai yang bersangkutan. (6) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandang kurang menyakinkan, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat meminta keterangan tambahan dari istri atau suami Pegawai yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain. (7) Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang didelegasikan harus berupaya merukunkan kembali Pegawai serta suami atau istri Pegawai yang bersangkutan. (8) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikeluarkan keputusan atas permohonan izin perceraian, permohonan izin tersebut dianggap ditolak. Pasal 12 (1) Izin untuk melakukan perceraian dapat diberikan jika didasarkan pada alasan yang sah dan disertai bukti yang cukup untuk mendukung alasan tersebut. (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. salah satu pihak berbuat zina; b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan; c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya; d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung; e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain; dan/atau f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (3) Izin untuk melakukan perceraian tidak dapat diberikan jika: a. bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut Pegawai yang bersangkutan; b. tidak memenuhi alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal …

-8-

Pasal 13 Pegawai yang melakukan perceraian wajib melaporkan putusan perceraian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang membidangi kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah

putusan

perceraian

dengan

melampirkan

salinan

putusan perceraian BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 (1) Dalam hal perkawinan atau perceraian yang dilakukan oleh Pegawai yang berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia, berkas perkawinan atau perceraian dilimpahkan ke instansi yang bersangkutan dengan disertai pertimbangan yang cukup. (2) Berkas perkawinan atau perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Pegawai yang berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan perkawinan wajib melaporkan perkawinan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang membidangi kepegawaian. (4) Pegawai yang berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan perceraian wajib melaporkan putusan perceraian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang membidangi kepegawaian. Pasal 15 SANKSI Pelanggaran terhadap Pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Lembaga Sandi Negara Nomor 0769/K/SK.1.003/99 Tahun 1999 tentang Tata Cara Ijin Melakukan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

dan …

-9-

dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Sandi Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2015 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 755

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI LEMBAGA SANDI NEGARA

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA PERNIKAHAN Kepada Yth.

Jakarta, …………………

Kepala Lembaga Sandi Negara di – Jakarta Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

NIP/NRP

:

Pangkat/Gol. Ruang

:

Jabatan

:

Satuan Kerja

:

Tempat, tanggal lahir

:

Agama

:

Alamat

:

Memberitahukan rencana pernikahan dengan: Nama

:


:

Agama

:

Pekerjaan

:

Alamat

:

Pernikahan tersebut insya Allah akan dilaksanakan pada: Hari/Tanggal

:

Tempat

:

Bersama surat ini pula kami lampirkan surat-surat yang diperlukan sebagai persyaratan administrasi untuk rencana pernikahan. Demikian atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih Hormat Saya,

(……………………..)

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd. DJOKO SETIADI

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI LEMBAGA SANDI NEGARA

CONTOH SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA/WALI DARI PEGAWAI CALON SUAMI DAN CALON ISTRI PERSETUJUAN ORANG TUA/WALI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:


:

Agama

:

Kewarganegaraan

:

Pekerjaan

:

Alamat

:

Adalah orang tua/wali dari: Nama

:


:

Agama

:

Kewarganegaraan

:

Pekerjaan

:

Alamat

:

Menyetujui pernikahan anak kami dengan: Nama

:


:

Agama

:

Kewarganegaraan

:

Pekerjaan

:

Alamat

:

Demikian surat persetujuan ini dibuat sebagai kelengkapan persyaratan administrasi izin menikah anak kami. Jakarta, ……………….. Ortu/wali,

(………………………..) KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd. DJOKO SETIADI

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI LEMBAGA SANDI NEGARA

CONTOH SURAT PERSETUJUAN CALON PASUTRI DAN CALON ISTRI PERSETUJUAN CALON SUAMI DAN CALON ISTRI Yang bertanda tangan di bawah ini : I. Calon Suami: Nama

:

Tempat, tanggal lahir : Agama

:

Kewarganegaraan

:

Pekerjaan

:

Alamat

:

II. Calon Istri: Nama

:

Tempat, tanggal lahir : Agama

:

Kewarganegaraan

:

Pekerjaan

:

Alamat

:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar sukarela dan dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan. Demikian surat persetujuan ini dibuat sebagai kelengkapan persyaratan administrasi izin menikah. Jakarta, ……………. I. Calon Suami,

II. Calon Istri,

(…………………….)

(………………………)


LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI LEMBAGA SANDI NEGARA

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERKAWINAN PERTAMA LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA 1. Yang bertanda tangan di bawah ini: a. Nama : b. NIP/NRP : c. Pangkat/Gol. Ruang : d. Jabatan/pekerjaan : e. Satuan Organisasi : f. Instansi : g. Tempat, tanggal lahir : h. Jenis Kelamin : i. Agama : j. Alamat : dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya: a. Pada tanggal ………………….. b. Di ……………………………. Telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita/pria sebagai tersebut di bawah ini: a. Nama : b. NIP/NRP : c. Pangkat/Gol. Ruang : d. Jabatan/pekerjaan : e. Satuan Organisasi : f. Instansi : g. Tempat, tanggal lahir : h. Jenis Kelamin : i. Agama : j. Alamat : 2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan: a. Salinan syah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap 1 (satu). b. Pas foto istri/suami saya ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar: a. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya. b. Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU bagi istri/suami saya. 4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hormat saya, (…………………….) NIP…………………….


LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI LEMBAGA SANDI NEGARA

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERKAWINAN KEDUA LAPORAN PERKAWINAN KEDUA 1. Yang bertanda tangan di bawah ini: a. Nama : b. NIP/NRP : c. Pangkat/Gol. Ruang : d. Jabatan/pekerjaan : e. Satuan Organisasi : f. Instansi : g. Tempat, tanggal lahir : h. Jenis Kelamin : i. Agama : j. Alamat : dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya: c. Pada tanggal ………………….. d. Di ……………………………. Telah melangsungkan perkawinan kedua dengan wanita/pria sebagai tersebut di bawah ini: a. Nama : b. NIP/NRP : c. Pangkat/Gol. Ruang : d. Jabatan/pekerjaan : e. Satuan Organisas : f. Instansi : g. Tempat, tanggal lahir : h. Jenis Kelamin : i. Agama : j. Alamat : 2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan: b. Salinan syah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap 1 (satu). c. Pas foto istri/suami saya ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar: d. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya. e. Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU bagi istri/suami saya. 4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hormat saya,

(…………………….) NIP…………………………


LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI LEMBAGA SANDI NEGARA

CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN MELAKUKAN PERCERAIAN Kepada Yth. Kepala Lembaga Sandi Negara di – Jakarta 1.

2.

3.

4.


Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP/NRP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Satuan Kerja : Tempat, tanggal lahir : Agama : Alamat : Dengan ini mengajukan permohonan agar saya diizinkan kawin dengan calon istri ke...... dengan istri/suami saya : Nama : Tempat, tanggal lahir : Agama : Pekerjaan : Alamat : Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian adalah : a. …………………………………………………………………………………………. b. …………………………………………………………………………………………. c. Dan seterusnya. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan : a. …………………………………………………………………………………………. b. …………………………………………………………………………………………. c. Dan seterusnya. Demikian surat permintaan izin saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Mengetahui, atasan

Hormat Kami,

(………………………..) NIP/NRP………………….

(……………………) NIP………………………


LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI LEMBAGA SANDI NEGARA

CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG Kepada Yth. Kepala Lembaga Sandi Negara di – Jakarta


Dengan Hormat, 1. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP/NRP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Satuan Kerja : Dengan ini mengajukan permohonan agar saya diizinkan kawin dengan calon istri ke...... dibahwa ini : Nama : Tempat, tanggal lahir : Agama : Pekerjaan : Alamat : 2. Adapun alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang adalah : d. …………………………………………………………………………………………. e. …………………………………………………………………………………………. f. Dan seterusnya. 3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan : d. …………………………………………………………………………………………. e. …………………………………………………………………………………………. f. Dan seterusnya. 4. Demikian surat permintaan izin saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Mengetahui, atasan

Hormat Kami,

(…………………………) NIP/NRP…………………

(………………………….) NIP. ………………………


LAMPIRAN VIII PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI LEMBAGA SANDI NEGARA

CONTOH SURAT PERTIMBANGAN ATASAN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG Nomor Lampiran Perihal

: .................... : .................... : ....................


Yth. Kepala Lembaga Sandi Negara di – Jakarta 1. Dasar : 1........................ 2........................ 2. Sesuai dengan dasar tersebut diatas, dengan ini memberitahuan bahwa : Nama : NIP/NRP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Satuan Kerja : mengajukan permintaan izin untuk kawin dengan calon istri ke .............di bawah ini: Nama : Tempat, tanggal lahir : Agama : Pekerjaan : Alamat : 3. Bahwa alasan-alasan dan bukti yang di kemukakan dapat di terima oleh akal sehat dan tidak bertetangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sebagai bahan kelengkapan administrasi bersama ini saya lampirkan : a. …………………………………………………………………………………………. b. …………………………………………………………………………………………. c. Dan seterusnya. 4. Demikian mohon untuk mejadikan periksa. Jabatan,

(…………………….) NIP/NRP. ……………


LAMPIRAN IX PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI LEMBAGA SANDI NEGARA

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN MELAKUKAN PERCERAIAN BERKEDUDUKAN SEBAGAI TERGUGAT Kepada Yth. Kepala Lembaga Sandi Negara di – Jakarta


Dengan Hormat, 1. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP/NRP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Satuan Kerja : Tempat, tanggal lahir : Agama : Alamat : Dengan ini memberitahukan percerain sesuai dengan surat gugatan dari istri saya : Nama : Tempat, tanggal lahir : Agama : Pekerjaan : Alamat : 2. Adapun alasan-alasan bercerai adalah : a. …………………………………………………………………………………………. b. …………………………………………………………………………………………. c. Dan seterusnya. 3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan : a. …………………………………………………………………………………………. b. …………………………………………………………………………………………. c. Dan seterusnya. 4. Demikian surat pemberitahuan, mohon mejadikan periksa. Mengetahui, atasan

Hormat Kami,

(…………………….) NIP/NRP. ………………..

(………………………) NIP…………………….


LAMPIRAN X PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI LEMBAGA SANDI NEGARA

CONTOH SURAT PEMBERIAN IZIN MELAKUKAN PERCERAIAN KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR TAHUN TENTANG PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN Membaca : Surat tanggal ............yang diajukan oleh: 1. N a m a : 2. NIP/Nomor Identitas : 3. Pangkat/golongan ruang : 4. Jabatan/pekerjaan : 6. Agama : 7. Alamat : tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan isteri/suami: 1. N a m a : 2. Nomor Identitas : 3. Jabatan/pekerjaan : 4. Agama : 5. Alamat : Menimbang : a. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. ............ tersebut untuk melakukan perceraian itu, dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dipandang perlu menyetujui permintaan izin yang diajukan oleh Sdr/sdri............................ tersebut. Mengingat : 1. Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesioa Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 2. dan seterusnya .................................. Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Memberikan izin kepada : 1. N a m a : 2. NIP/Nomor Identitas : 3. Pangkat/golongan ruang : 4. Jabatan/pekerjaan : 5. Agama : 6. Alamat : Untuk melakukan perceraian dengan isteri/suami: 1. N a m a : 2. Nomor Identitas : 3. Jabatan/pekerjaan : 4. Agama : 5. Alamat : KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, (…………………………) NIP/NRP…… Tembusan: 1. ………………..; 2. dan seterusnya.


PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI LEMBAGA SANDI NEGARA

Recommend Documents