Bagian Kumortala
Digitally signed by Bagian Kumortala Date: 2015.09.01 10:10:53 +0700
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LEMBAGA SANDI NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, Menimbang
: a.
bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Peraturan
Intern
Kepala
Pemerintah,
Lembaga
perlu
Sandi
menetapkan
Negara
tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Sandi Negara; b.
bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala
Lembaga
Sandi
Negara
tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Sandi Negara;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan…
-2-
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 3. Peraturan
Kepala
Badan
Pengawas
Keuangan
dan
Pembangunan Nomor 1326/K/LB/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP; 4. Peraturan
Kepala
Badan
Pengawas
Keuangan
dan
Pembangunan Nomor: PER-688/K/D4/2012 Tahun 2012 tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Penilaian
Risiko
di
Lingkungan Instansi Pemerintah; 5. Peraturan
Kepala
Lembaga
OT.001/PERKA.122/2007
Sandi
Tahun
Negara
Nomor
2007
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM
PENGENDALIAN
INTERN
PEMERINTAH DI LEMBAGA SANDI NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan: 1.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disingkat SPIP Lembaga Sandi Negara adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.
Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. 3. Penilaian…
-3-
3.
Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
4.
Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
5.
Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
6.
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
7.
Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan
bahwa
temuan
audit
dan
evaluasi
lainnya
segera
ditindaklanjuti. 8.
Unit Kerja adalah unit kerja di Lembaga Sandi Negara. Pasal 2
(1) Kepala Lembaga Sandi Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPIP di Lembaga Sandi Negara. (2) Sekretaris
Utama
sebagai
Penanggung
Jawab
Pelaksana
Harian
Penyelenggaran SPIP di Lembaga Sandi Negara. (3) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPIP di Unit Kerja. BAB II PENYELENGGARAAN SPIP Pasal 3 Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja di Lembaga Sandi Negara. Pasal 4 (1) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi 5 (lima) unsur yaitu : a. lingkungan pengendalian; b. penilaian…
-4-
b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan: a. membentuk Satlak Unit Kerja; b. melakukan
pemetaan
terhadap
penyelenggaraan
SPIP
dengan
memperhatikan kriteria penilaian; dan c. melakukan penilaian risiko di Unit Kerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian diatur dengan Pedoman Kepala Unit Kerja. Pasal 5 (1) Satlak Unit Kerja di Lembaga Sandi Negara terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang sebagai anggota. (2) Satlak Unit Kerja diketuai oleh pejabat yang berada 1 tingkat jabatan struktural di bawah kepala Unit Kerjanya. (3) Satlak Unit Kerja bertugas: a. melakukan pemetaan terhadap penyelenggaraan SPIP di Unit Kerja; b. mendorong penyelenggaraan SPIP di Unit Kerja; dan c. membuat laporan atas penyelenggaraan SPIP di Unit Kerja setiap tahun anggaran kepada Kepala Unit Kerja. Pasal 6 (1) Kepala Unit Kerja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c kepada
Penanggung Jawab Pelaksana Harian
Penyelenggaraan SPIP di Lembaga Sandi Negara dan Kepala Unit Kerja yang membidangi pengawasan. (2) Penanggung Jawab Pelaksana Harian Penyelenggaraan SPIP di Lembaga Sandi Negara menyusun laporan atas penyelenggaraan SPIP di Lembaga Sandi Negara dan disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Unit Kerja yang membidangi pengawasan.
BAB III…
-5-
BAB III PEMBINAAN Pasal 7 (1) Unit Kerja yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan SPIP di Lembaga Sandi Negara. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan
asistensi
dan
konsultasi,
sosialisasi,
dan
merancang
pendidikan dan pelatihan SPIP di Unit Kerja. BAB IV EVALUASI Pasal 8 (1) Unit Kerja yang membidangi pengawasan melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di Lembaga Sandi Negara setiap tahun anggaran. (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Unit Kerja. BAB V PENUTUP Pasal 9 Dengan berlakunya Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Lembaga Sandi Negara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Pasal 10…
-6-
Pasal 10 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2015 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,
ttd. DJOKO SETIADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 927
