Bagian Kumortala
Digitally signed by Bagian Kumortala Date: 2015.09.01 10:09:15 +0700
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LEMBAGA SANDI NEGARA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi perlu ditetapkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lembaga Sandi Negara; b. bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani perlu dibuat Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Penyelenggaraan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lembaga Sandi Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Penyelenggaraan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lembaga Sandi Negara; Mengingat :
1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …
-2Tahun
1999
Nomor
75,
Tambahan
Lembaran
Negara
1999
tentang
Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 4. Keputusan Kedudukan, Organisasi, Departemen
Presiden
Nomor
Tugas, dan
103
Fungsi,
Tata
Kerja
sebagaimana
Tahun
2001
Kewenangan, Lembaga
telah
tentang Susunan
Pemerintah
beberapa
kali
Non
diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 5. Keputusan
Presiden
Nomor
42
Tahun
2002
tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan
Presiden
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN
ZONA
INTEGRITAS
MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LEMBAGA SANDI NEGARA.
BAB I …
-3BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan: 1. Zona Integritas yang selanjutnya disebut ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem
manajemen
SDM,
penguatan
pengawasan,
dan
penguatan
akuntabilitas kinerja. 3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. 4. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lembaga Sandi Negara. 5. Tim Identifikasi Unit Kerja yang selanjutnya disebut TIUK adalah tim Inspektorat yang dibentuk oleh Kepala Lembaga Sandi Negara yang mempunyai tugas melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap Unit Kerja yang akan diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM. 6. Tim Pembangunan ZI Unit Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Kerja yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan ZI di setiap Unit Kerja. 7. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disebut TPI adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Lembaga Sandi Negara yang mempunyai tugas melakukan penilaian
Unit
Kerja
dalam
rangka
memperoleh
predikat
Menuju
WBK/Menuju WBBM. 8. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disebut TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap Unit Kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM, terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi …
-4Birokrasi (Kementerian PAN & RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Pasal 2 Penyelenggaraan ZI menuju WBK dan WBBM di Lembaga Sandi Negara bertujuan untuk : a. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi; b. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan c. meningkatkan pelayanan publik. BAB II PEMBANGUNAN ZI Pasal 3 (1) Pembangunan
ZI
difokuskan
pada
penerapan
program
manajemen
perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret. (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat dokumen rencana pembangunan ZI sebagaimana terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh Unit Kerja dengan membentuk Tim Pembangunan ZI Unit Kerja. Pasal 4 (1) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja membuat laporan atas pembangunan ZI di Unit Kerjanya secara berkala. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Unit Kerja masing-masing dan Kepala Unit Kerja yang membidangi pengawasan. Pasal 5 (1) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang sebagai anggota. (2) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja diketuai oleh pejabat yang berada 1 level di bawah kepala Unit Kerjanya.
BAB III …
-5BAB III PENETAPAN UNIT KERJA MENUJU WBK/WBBM Pasal 6 (1) Kepala Lembaga Sandi Negara menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang
diusulkan
sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBK dengan
Surat Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara. (2) Kepala Lembaga Sandi Negara menetapkan satu kerja
atau
beberapa
unit
yang telah memperoleh predikat menuju WBK untuk diusulkan
sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBBM dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara. (3) Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses identifikasi oleh TIUK. BAB IV PEMBINAAN Pasal 7 (1) Unit Kerja yang telah ditetapkan untuk diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/WBBM dilakukan pembinaan oleh TIUK sebelum dilakukan penilaian oleh TPI. (2) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Menuju WBK tetap dilakukan pembinaan oleh TIUK dalam rangka mempertahankan predikat Menuju WBK serta memperoleh predikat Menuju WBBM. (3) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Menuju WBBM tetap dilakukan pembinaan oleh TIUK dalam rangka mempertahankan predikat Menuju WBBM. (4) Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan asistensi dan konsultasi kepada Tim Pembangunan ZI Unit Kerja. (5) Pembinaan dilakukan atas 6 (enam) komponen pengungkit dan 2 (dua) indikator hasil. (6) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (7) Indikator
hasil
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(5)
terdiri
atas
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
BAB V …
-6BAB V PENILAIAN WBK/WBBM Pasal 8 (1)
TPI melakukan penilaian terhadap Unit Kerja yang ditetapkan untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dengan mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.
(2)
Hasil penilaian TPI dilaporkan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara untuk disampaikan ke Menteri PAN & RB dalam rangka evaluasi oleh TPN.
(3)
Unit Kerja yang telah mendapat rekomendasi dari TPN untuk memperoleh predikat Menuju WBK ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara sebagai Unit Kerja berpredikat menuju WBK.
(4)
Unit
Kerja
yang
telah
mendapatkan
predikat
menuju
WBK
agar
meningkatkan pembangunan ZI menuju predikat WBBM. (5)
Unit Kerja yang telah mendapat rekomendasi dari TPN untuk memperoleh predikat Menuju WBBM ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri PAN & RB sebagai Unit Kerja berpredikat menuju WBBM.
(6)
Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBBM agar mempertahankan predikat WBBM.
(7)
Unit Kerja yang belum memenuhi syarat memperoleh predikat menuju WBK/WBBM dilakukan pembinaan kembali. Pasal 9
TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 terdiri dari: a. satu orang ketua berasal dari Unit Kerja yang membidangi pengawasan; b. satu orang sekretaris berasal dari Unit Kerja yang membidangi Organisasi; dan c. anggota berasal dari Tim Pembangunan ZI masing-masing 1 (satu) orang dari setiap Unit Kerja.
BAB VI …
-7-
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 05 Mei 2015 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,
ttd. DJOKO SETIADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 710
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LEMBAGA SANDI NEGARA
RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM DI UNIT KERJA …
A.
DASAR 1.
…
2.
…
3.
dst.
B.
C.
MAKSUD DAN TUJUAN 1.
…
2.
…
3.
dst. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT
a. Manajemen Perubahan INDIKATOR Penyusunan Tim Kerja
RENCANA AKSI Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
Dokumen 1. Penyusunan rencana kerja Rencana pembangunan zona integritas Pembangunan menuju WBK/WBBM; Zona Integritas 2. Sosialisasi pembangunan zona menuju integritas menuju WBK/WBBM. WBK/WBBM Pemantauan Pelaksanaan monitoring dan dan Evaluasi evaluasi pelaksanaan pembangunan Pembangunan zona integritas. Zona Integritas menuju WBK/WBBM Perubahan Pola 1. Pimpinan menjadi role model Pikir dan dalam pembangunan Zona Budaya Kerja Integritas menuju WBK/WBBM 2. Penetapan agen perubahan dalam pembagunan zona
TARGET WAKTU PELAKSANAAN
integritas 3. Pelaksanaan pelatihan kerja dan pola pikir
budaya
4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. b. Penataan Tatalaksana INDIKATOR
RENCANA AKSI
TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Prosedur 1. Penyusunan SOP kegiatan utama Operasional yang mengacu kepada bisnis tetap (SOP) proses Lembaga Sandi Negara; Kegiatan Utama 2. Evaluasi/perbaikan SOP. E-Office
1. Penyusunan Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi; 2. Penyusunan Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; 3. Penyusunan Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
Keterbukaan Informasi Publik
1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik; 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik
c. Penataan Sistem Manajemen SDM INDIKATOR
RENCANA AKSI
TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis bebankerja;
Pola Mutasi Internal
1. Penyusunan kebijakan mutasi internal;
2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhdap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya. pola
2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal; 3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal; Pengembangan Pegawai Berbasis
1. Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (Diklat); 2. Monitoring
dan
evaluasi
atas
Kompetensi Penetapan Kinerja Individu
kegiatan pengembangan profesi. 1. Penerapan individu;
penetapan
kinerja
2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level diatasnya; 3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik; 4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
Sistem Informasi Kepegawaian
Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala
d. Penguatan Akuntabilitas INDIKATOR Keterlibatan Pimpinan
TARGET WAKTU PELAKSANAAN
RENCANA AKSI 1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan; 2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja; 3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
1. Penyusunan perencanaan; 2. Dokumen berorintasi hasil;
dokumen perencanaan
3. Penetapan Indikotor Utama (IKU);
Kinerja
4. Indikator kinerja memiliki kriteria SMART; 5. Penyusunan Laporan kinerja; 6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani auntabilitas inerja;
e. Penguatan Pengawasan INDIKATOR Pengendalian Gratifikasi
TARGET WAKTU PELAKSANAAN
RENCANA AKSI 1. Public campaign tentang pengendalian gratifikasi; 2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
1. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja;
Pengaduan Masyarakat
1. mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
Whistle Blowing System
2. Melakukan penilaian risiko atas unit kerja terkait; 3. Sosialisasi SPI ke pihak terkait.
2. menindaklanjuti penanganan masyarakat;
hasil pengaduan
3. monitoring dan penanganan masyarakat;
evaluasi hasil pengaduan
4. menindaklanjuti penanganan masyarakat.
hasil evaluasi pengaduan
1. Menerapkan System;
Whistle
Blowing
2. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System; 3. Menindaklanjuti penerapan Whistle System; Penanganan Benturan Kepentingan
evaluasi Blowing
1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama; 2. Mensosialisasikan penanganan kepentingan;
kebijakan benturan
3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan; 4. Mengevaluasi penanganan kepentingan;
pelaksanaan benturan
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik INDIKATOR Standar Pelayanan
RENCANA AKSI
TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja; 2. Penyusunan SOP bagi standar pelayanan; 3. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
Budaya Pelayanan Prima
1. Melakukan Sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima; 2. Memiliki informasi pelayanan mudah melalui berbagai media;
tentang diakses
3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar; 4. Memiliki sarana terpadu/terintegrasi;
layanan
5. Melakukan inovasi pelayanan. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 2. Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka; 3. Melakukan tindak hasil survey masyarakat.
D.
lanjut atas kepuasan
RENCANA AKSI INDIKATOR HASIL a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN INDIKATOR
RENCANA AKSI
Nilai persepsi Melakukan survei eksternal atas korupsi persepsi korupsi di Lembaga Sandi Negara Presentase penyelesaian TLHP
Menindaklanjuti TLHP
TARGET WAKTU PELAKSANAAN
b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat INDIKATOR
RENCANA AKSI
TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Nilai persepsi Melakukan survei eksternal atas kualitas persepsi kualitas pelayanan di pelayanan Lembaga Sandi Negara
Kepala Unit Kerja, ttd. (.................................................) NIP. ...........................................
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd. DJOKO SETIADI
LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LEMBAGA SANDI NEGARA
LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM INSTANSI : TAHUN : Pilihan Jawaban
PENILAIAN A.
PROSES (60) I. MANAJEMEN PERUBAHAN 1 Tim Kerja (1) a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ? b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur / mekanisme yang jelas ? 2
Nilai
% 0.00% 0.00%
Y/T
Tidak
0.00 0.00 0
A/B/C
C
0
Y/T
Tidak
0.00 0
A/B/C
C
0
Y/T
Tidak
0
A/B/C/D
D
0.00 0
5.0 1.0
Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1) 1.0 a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM ? b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat targettarget prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK / WBBM ?
c.
3
Jawaban
Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK / WBBM ? Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK / WBBM (2)2.0 a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
A/B/C/D
0
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?
A/B/C/D
0
Penjelasan
Bukti yang harus Diperoleh
Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja
Kepka Tim Pembangunan ZI Unit Kerja
a. Dengan prosedur / mekanisme yang jelas; b. Sebagian menggunakan prosedur; c. Tidak di seleksi
Prosedur / mekanisme penentuan anggota tim
0.00% Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Dokumen Rencana Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Zona Integritas a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK / WBBM; b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK / WBBM; c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK / WBBM Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK / WBBM
Dokumen Rencana Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM memuat target
a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK / WBBM dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK / WBBM dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK / WBBM dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK / WBBM dilakukan tahunan a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK / WBBM telah ditindaklanjuti; b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK / WBBM telah ditindaklanjuti;
Laporan Pelaksanaan Pembangunan ZI di Unit Kerja
Dokumentasi dan Laporan Sosialisasi; notulensi pengarahan mengenai ZI oleh pimpinan di unit kerja
0.00%
c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK / WBBM telah ditindaklanjuti;
Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pembangunan ZI di Unit Kerja
Dokumen Rencana Aksi terhadap Monev Pelaksanaan Pembangunan ZI di Unit Kerja
4
Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK / WBBM ?
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK / WBBM 0.00% belum ditindaklanjuti Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata, misalnya mengisi / mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan
Y/T
0.00 0
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?
Y/T
0
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi ?
Y/T
0
Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM ?
A/B/C/D
0
a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan;
1.0
Daftar hadir rapat internal, presensi elektronik pimpinan di unit kerja Kepka Tim Pembangunan ZI Unit Kerja; terdapat personil unit kerja yang menjadi anggota SMO, PMO, RB, perubahan SOTK, penyusunan Renstra. Dokumentasi Pelatihan yang terkait budaya kerja dan pola pikir pegawai, misalnya: Diklat Budaya Kerja, Diklat Pelayanan Prima, Pencarahan Pegawai, Sosialisasi Kode Etik dan Nilai-nilai Lemsaneg, dll. Kepka Tim Pembangunan ZI di Unit Kerja
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM; c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM; d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM II.
PENATAAN TATALAKSANA (5) 1 Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama (1,5) a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
2
E-Office a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi ?
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi ?
A/B/C/D
0.00 0.00 0
A/B/C/D
0
5.0 1.5
A/B/C/D
0
A/B/C
0.00 0
A/B/C
0
2.0
0.00% 0.00% a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis Daftar SOP di Unit Kerja dan juga melakukan inovasi yang selaras; b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang Permintaan Keterangan atas pelaksanaan SOP; Daftar SOP di unit ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada Kerja SOP yang diterapkan; b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan c. Jika unitorganisasi; telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP; b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP; c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti; d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi
Laporan Hasil Evaluasi SOP, Revisi SOP
0.00% a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan teknologi informasi; c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat;
Unit Kerja telah menggunakan e-performance (contoh: print out sample SKP, logbook, printscreen penggunaan e-performance)
Unit Kerja telah menggunakan TI dalam manajemen SDM unit kerja (contoh: APAKSI, SIMPEG, SIMWAS, dll)
c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi ?
A/B/C
d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik ?
A/B/C/D
0
a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat;
Unit Kerja telah menggunakan TI dalam pelayanan publik (contoh: SPMB, JDIH, PPID, dll)
c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap Laporan Monev atas pemanfaatan TI di Unit Kerja pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan;
0
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan 3
Keterbukaan Informasi Publik (1,5) a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
Y/T
0.00 0
Y/T
0
Y/T
0.00 0.00 0
b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan ?
A/B/C/D
0
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja ?
Y/T
0
Y/T
0.00 0
1.5
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15.0 1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan2.0 a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan ?
2
Pola Mutasi Internal (2) a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan ?
2.0
0.00% Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
Kepka pembentukan PPID, Kepka pengelolaan informasi publik (terdapat personil unit kerja yang menjadi anggota pengelolaan informasi publik), Daftar Informasi Publik Laporan Monev atas pengelolaan informasi publik
0.00% 0.00% Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
ABK Unit Kerja, Surat Permintaan Formasi Pegawai di Unit Kerja
a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni ABK Unit Kerja, Sample Kepka Penempatan Pegawai di unit Kerja mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Laporan Monev terhadap penempatan pegawai / ABK Unit Kerja penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja 0.00% Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai
Kepka Perpindahan Jabatan Pegawai di Unit Kerja terkait
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan ?
A/B/C/D
0
a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini;
Standar Kompetensi Jabatan, Pola Karir Pegawai
b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja ? 3
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3) a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi ? b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai ?
Y/T
0
Y/T
0.00 0
A/B/C/D
0
3.0
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Laporan Monev terhadap mutasi pegawai di unit Kerja kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja 0.00% Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi
Kepka TNA (terdapat personil unit kerja yang mengikuti kegiatan TNA), Daftar pelatihan di Unit Kerja
a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai SKP, Laporan TNA di Unit Kerja mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
A/B/C/D
0
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan / hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
A/B/C/D
0
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?
A/B/C/D
0
a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% ; b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%50% ; c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75% ; d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%100% a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan / hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan / hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan / hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan / hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai; b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai; c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai; d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai
Persentase hasil analisis kesenjangan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan di unit kerja
SKP pegawai di unit kerja telah memuat pengembangan kompetensi (Diklat), SP Diklat
Daftar kegiatan pengembangan kompetensi di unit kerja
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja ?
4
Penetapan kinerja individu (4) a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
0
A/B/C/D
0.00 0
A/B/C/D
0
A/B/C/D/E
0
A/B/C/D
0
4.0
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)
5
A/B/C/D
Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai 3.0 (3) a. Aturan disiplin / kode etik / kode perilaku telah A/B/C/D dilaksanakan / diimplementasikan
0.00 0
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil Laporan Monev terhadap hasil pengembangan komptensi pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan 0.00% perbaikan kinerja dilakukan tahunan a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait SKP pegawai di unit kerja dengan kinerja organisasi; b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi; c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi; d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki SKP pegawai dan atasannya kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya; b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya; c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya; d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan; Penilaian Prestasi Kerja PNS (P2KP), b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan;Logbook bulanan pegawai di unit kerja c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran; d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan; e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan a. Hasil penilaian kinerja individu seluruhnya telah Surat pemberian reward, ketentuan pemberian reward di unit dijadikan dasar pemberian reward; kerja b. Hasil penilaian kinerja individu sebagian besar telah dijadikan dasar pemberian reward; c. Hasil penilaian kinerja individu sebagian kecil telah dijadikan dasar pemberian reward; d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward 0.00% a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh Peraturan Kode Etik, Buku Saku Pegawai, Surat Penjatuhan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku yang ditetapkan Hukuman Disiplin, Laporan Rekapitulasi Absensi Pegawai organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin / kode etik / kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin / kode etik / kode perilaku yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin / kode etik / kode perilaku yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disiplin / kode etik / kode perilaku yang ditetapkan organisasi
6
Sistem Informasi Kepegawaian (1) a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala
1.0 A/B/C/D
0.00 0
0.00% a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan; b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara triwulan;
Dislokasi Pegawai Bulanan
dimutakhirkan secara berkala
c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara semesteran; d. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara tahunan IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 1 Keterlibatan pimpinan (5) a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan ? b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja ? c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala ? 2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada ?
b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ?
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) ?
d. Apakah indikator kinerja telah SMART ?
Y/T
0.00 0.00 0
Y/T
0
Y/T
0
A/B/C
0.00 0
A/B/C/D
0
A/B/C
0
A/B/C/D
0
10.0 5.0
5.0
0.00% 0.00% Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Ya, jika pimpinan pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
Notulensi Rapat terkait perencanaan, dokumentasi kegiatan terkait perencanaan Notulensi Rapat penyusunan Tapkin, Dokumen Tapkin
a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja); b. Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja; c. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan
Dokumen Renstra, RKT, dan Tapkin
a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil; b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil; c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil; d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit memiliki kerja; b. Jika unit kerja IKU yang ditetapkan organisasi;
Hasil Evaluasi LAKIP Unit Kerja, Dokumen Renstra, RKT, dan Tapkin
Laporan Capaian Target Kinerja bulanan
0.00%
c. Jika unit kerja belum memiliki IKU a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART;
Hasil Evaluasi LAKIP Unit Kerja, Dokumen Renstra, RKT, dan Tapkin
Hasil Evaluasi LAKIP Unit Kerja, Dokumen Renstra, RKT, dan Tapkin
b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART; c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART; d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu ?
Y/T
0
f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ?
A/B/C/D
0
g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ?
A/B/C/D
0
Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja a. Jika unit kerja berupaya meningkatankan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
LAKIP unit kerja, Hasil Evaluasi LAKIP unit kerja LAKIP unit kerja, Hasil Evaluasi LAKIP unit kerja
SP diklat/workshop terkait akuntabilitas kinerja untuk personil di unit kerja (pegawai dan pimpinan unit kerja)
b. Jika unit kerja berupaya meningkatankan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja; c. Jika unit kerja berupaya meningkatankan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja; d. Unit kerja belum berupaya meningkatankan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
A/B/C
0
a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SP penyusunan akuntabilitas kinerja (contoh: Renstra unit kerja, seluruh SDM yang kompeten; Tapkin unit kerja, LAKIP unit kerja), DUK
h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
A/B/C
0 b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten; c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten
V.
PENGUATAN PENGAWASAN (15) 1 Pengendalian Gratifikasi (3) a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
15.0 3.0 A/B/C
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
2
Penerapan SPIP (3) a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
0.00 0.00 0
A/B/C
0
A/B/C/D
0.00 0
3.0
0.00% 0.00% a. Public campaign telah dilakukan secara berkala;
Dokukumentasi pelaksanaan public campaign (sosialisasi, banner online/offline, dll)
b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala; c. Belum dilakukan public campaign a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian Perka pengendalian gratifikasi, Laporan pengendalian gratifikasi di gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan unit kerja juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan 0.00% pengendalian gratifikasi a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan Pakta Integritas, Kode Etik, Peraturan SPIP, SOP atau peraturanpengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi peraturan di unit kerja, Kepka Satlak/Satgas SPIP dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
A/B/C/D
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
A/B/C
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
3
Pengaduan Masyarakat (3)
A/B/C
3.0
0
a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk Dokumen RTP meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
0
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada Dokumentasi sosialisasi, notulensi rapat terkait SPI seluruh pihak terkait; b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait; c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI
0
0.00
Dokumen penilaian risiko
0.00%
a. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
A/B/C/D
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
A/B/C/D
0
a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan Peraturan tentang Pengaduan Masyarakat, Adanya saluran pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan pengaduan (kotak saran, email, telepon, dll) organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan d. Jika unit kerjaorganisasi; telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat Laporan penanganan Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
0
c. Jika sebagian kecil hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
A/B/C/D
0
A/B/C
0
d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh unit kerja a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan Laporan Monev atas penanganan Pengaduan Masyarakat pengaduan masyarakat dilakukan bulanan; b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan; c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semesteran; d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan tahunan a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan Dokumen Rencana Aksi atas Laporan Evaluasi penerapan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; Pengaduan Masyarakat b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti unit kerja
4
Whistle-Blowing System (3) a. Apakah Whistle-Blowing System sudah di internalisasi b. ? Whistle-Blowing System telah diterapkan
Y/T
0.00 0
A/B/C/D
0
3.0
0.00% Ya, jika Whistle-Blowing System telah di internalisasi di unit kerja a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle-
Dokumentasi sosialisasi tentang WBS Peraturan tentang WBS, media WBS
Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan WhistleBlowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan WhistleBlowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan WhistleBlowing System
A/B/C/D
0
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System telah ditindaklanjuti
A/B/C/D
0
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle-Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle-Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System dilakukan bulanan; b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System dilakukan triwulan; c. Jika evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System dilakukan semesteran; d. Jika evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System dilakukan tahunan a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan WhistleBlowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
Laporan Evaluasi penerapan WBS
Dokumen Rencana Aksi atas Laporan Evaluasi penerapan WBS
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System telah ditindaklanjuti
A/B/C/D
0
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan WhistleBlowing System yang ditindaklanjuti unit kerja 5
Penanganan Benturan Kepentingan (3) a. Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
Y/T
0.00 0
A/B/C/D
0
3.0
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan / internalisasi
0.00% Ya, jika unit kerja telah mengidentifikasi / memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
Hasil identifikasi/pemetaan atas benturan kepentingan di unit kerja
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan Dokumentasi sosialisasi tentang penanganan benturan / diinternalisasikan ke seluruh unit kerja; kepentingan b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan / diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan / diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja; d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan / diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan
e. Hasil evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
A/B/C/D
0
A/B/C
0
A/B/C/D
0
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja; d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
Peraturan tentang penanganan benturan kepentingan
Laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
Dokumen Rencana Aksi atas Laporan Evaluasi penanganan benturan kepentingan
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 1 Standar Pelayanan (3) a. Terdapat kebijakan standar pelayanan
15.0 3.0 A/B/C
0.00 0.00 0
0.00% 0.00% a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan
Kebijakan standar pelayanan di unit kerja
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan
A/B/C/D
0
a. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar Standar pelayanan unit kerja pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
A/B/C/D
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayannan dan SOP
A/B/C
0
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
SOP pelaksanaan standar pelayanan di unit kerja
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas SP Tim Asistensi Penyusunan SOP, Rekap SOP, laporan kegiatan standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan pemutakhiran SOP organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP;
0
b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP 2
Budaya Pelayanan Prima (3) a. Telah dilakukan sosialisasi / pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
3.0 A/B/C/D
0.00 0
0.00% a. Seluruh sosialisasi / pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima; b. Sebagian besar sosialisasi / pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima;
Laporan sosialisasi/pelatihan penerapan budaya pelayanan prima
c. Sebagian kecil sosialisasi / pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima;
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
A/B/C
0
d. Seluruh sosialisasi / pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio, dsb);
Sistem Informasi di Lembaga Sandi Negara dan unit kerja (contoh: Website Lembaga Sandi Negara, Portal Lembaga Sandi Negara, dsb)
b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb);
c. Telah terdapat sistem punishment (sanksi) / reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
A/B/C
0
c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media a. Telah terdapat sistem sanksi / reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan; b. Telah terdapat sistem sanksi / reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar namun belum diimplementasikan; c. Belum terdapat sistem sanksi / reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
Ketentuan pemberian reward/punishment terkait pelayanan di unit kerja
3
d. Telah terdapat sarana layanan terpadu / terintegrasi
A/B/C/D
0
e. Terdapat inovasi pelayanan
A/B/C/D
0
A/B/C
0.00 0
A/B/C
0
A/B/C/D
0
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
4.0
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
B.
TOTAL PENGUNGKIT HASIL (40) I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) (15) 1. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan Eksternal) yang ditindaklanjuti (5) 2. II.
TOTAL HASIL NILAI EVALUASI ZI MENUJU WBK/WBBM
0-4
0.00 0.00
0-100%
0.00
0-4
0.00 0.00
20.0 15.0
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 20.0 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal) (20) 1. 20.0 40.0
Daftar pelayanan di unit kerja
a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala; b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala; c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan a. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio, dsb); b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb); c. Hasil survey kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat; b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat; c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat; d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Pelayanan berbasis TI
0.00%
Publikasi hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Rencana aksi atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
0.00
6.0
5.0
a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu; b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu; c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu; d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain; b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja lain; c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain; d. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan
0.00
0% Diisi dengan nilai hasil Survey Eksternal atas Persepsi 0.00% Korupsi 0.00%
Hasil survey Persepsi Korupsi Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal
0% Diisi dengan nilai hasil Survey Eksternal Kualitas 0.00% Pelayanan
Hasil survey PMPRB
0
0
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA ttd. DJOKO SETIADI
