Bagian Kumortala
Digitally signed by Bagian Kumortala Date: 2015.09.01 10:05:00 +0700
LEMBAGA SANDI NEGARA PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia sandi yang profesional dan berkompeten, memiliki sikap pengabdian dan kesetiaan, disiplin dan semangat kerja yang tinggi serta mampu mengembangkan wawasan yang didapat melalui pendidikan dan pelatihan sandi, perlu pengaturan kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan sandi; b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.289/2007 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan peraturan perundang-undangan saat ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi;
Mengingat
:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
3. Peraturan …
-2-
3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara; 4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; 5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis; 6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; 7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggara Pedidikan dan Pelatihan Teknis;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan dan Pelatihan Sandi yang selanjutnya disebut Diklat Sandi adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang persandian yang terkait dengan pekerjaan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. 2. Instansi Pembina Diklat Sandi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Sandi Negara yang secara fungsional bertanggung …
-3-
bertanggung jawab atas penyelenggaraan Diklat Sandi.
pengaturan,
koordinasi,
dan
3. Lembaga Diklat adalah unit organisasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri pada instansi pemerintah. 4. Tenaga Pengajar adalah widyaiswara, widyaiswara luar biasa, pakar, praktisi, dan pejabat yang memenuhi persyaratan dan memiliki Kompetensi sesuai mata diklat yang diampu. 5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai instansi pemerintah berupa pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta sikap profesional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. 6. Kompetensi Sumber Daya Manusia Sandi adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang yang bertugas di bidang persandian. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Diklat Sandi diselenggarakan dengan tujuan untuk: a. membentuk sumber daya manusia sandi yang loyal terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia serta memiliki disiplin, dedikasi dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai etos sandi; b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional di bidang persandian sesuai dengan kebutuhan instansi; dan c. memenuhi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sandi. Pasal 3 Sasaran Diklat Sandi yaitu tersedianya sumber daya manusia sandi yang memiliki Kompetensi di bidang persandian. BAB III JENIS DAN JENJANG DIKLAT SANDI Pasal 4 Jenis Diklat Sandi terdiri dari: a. Diklat Teknis Sandi; b. Diklat Fungsional Sandiman; dan c. Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi. Pasal 5 Diklat Teknis Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat teknis persandian …
-4-
persandian dalam rangka pencapaian kompetensi pegawai yang terkait dengan pekerjaan yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional. Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai Diklat Teknis Sandi diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara. Pasal 7 (1) Diklat Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pendidikan dan pelatihan yang memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas persandian atau yang terkait dengan jabatan fungsional sandiman sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional. (2) Diklat Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Diklat Pembentukan Sandiman; dan b. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandiman. Pasal 8 Diklat Pembentukan Sandiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kompetensi dasar yang diperlukan seorang sandiman dalam menjalankan tugasnya. Pasal 9 Diklat Pembentukan Sandiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari: a. Diklat Sandiman Dasar; b. Diklat Sandiman; dan c. Diklat Sandiman Lanjutan. Pasal 10 Pendidikan sandi yang diselenggarakan untuk perwira dan bintara di lingkungan TNI dan Polri disetarakan dengan Diklat Pembentukan Sandiman. Pasal 11 (1) Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan pendidikan dan pelatihan fungsional yang disusun secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional sandiman. (2) Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dalam rangka pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan untuk …
-5-
untuk menduduki jenjang jabatan fungsional sandiman setingkat lebih tinggi. Pasal 12 Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandiman dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Diklat Fungsional Sandiman Pelaksana; b. Diklat Fungsional Sandiman Pelaksana Lanjutan; c. Diklat Fungsional Sandiman Penyelia; d. Diklat Fungsional Sandiman Pertama; e. Diklat Fungsional Sandiman Muda; dan f. Diklat Fungsional Sandiman Madya.
sebagaimana
Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai Diklat Pembentukan Sandiman dan Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandiman diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara. Pasal 14 (1) Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pendidikan dan pelatihan yang memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas persandian atau yang terkait dengan jabatan fungsional operator transmisi sandi sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. (2) Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Diklat Pembentukan Operator Transmisi Sandi; dan b. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi. Pasal 15 Diklat Pembentukan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kompetensi dasar yang diperlukan bagi petugas operator transmisi sandi dalam menjalankan tugasnya. Pasal 16 (1) Diklat Pembentukan Operator Transmisi Sandi dilaksanakan melalui Diklat Telekomunikasi Dasar. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Diklat Telekomunikasi Dasar diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara. Pasal 17 (1) Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan
pendidikan …
-6-
pendidikan dan pelatihan yang disusun secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional operator transmisi sandi. (2) Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dalam rangka pemenuhan kompetensi untuk menduduki jenjang jabatan fungsional operator transmisi sandi setingkat lebih tinggi. Pasal 18 Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Pelaksana; b. Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan; dan c. Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi Penyelia. Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut mengenai Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara. BAB IV PESERTA DIKLAT SANDI Pasal 20 (1) Peserta Diklat Sandi yaitu pegawai negeri baik Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri. (2) Selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dibutuhkan untuk mendukung pengamanan informasi berklasifikasi yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan hajat hidup orang banyak, peserta Diklat Sandi dapat berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Negara. Pasal 21 Diklat Teknis Sandi diikuti oleh pegawai negeri dan/atau pegawai Badan Usaha Milik Negara yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya. Pasal 22 Diklat Pembentukan Sandiman diikuti oleh pegawai negeri dan/atau pegawai Badan Usaha Milik Negara. Pasal 23 Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandiman diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional sandiman.
Pasal …
-7-
Pasal 24 Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional operator transmisi sandi. Pasal 25 (1) Pegawai negeri dan pegawai Badan Usaha Milik Negara calon peserta Diklat Sandi wajib mengikuti dan lulus tahapan seleksi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Diklat Sandi diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara. BAB V KURIKULUM DAN METODE DIKLAT SANDI Pasal 26 Kurikulum Diklat Sandi mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung peningkatan profesionalisme. Pasal 27 Kurikulum Diklat Teknis Sandi, Diklat Fungsional Sandiman dan Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi ditetapkan oleh Instansi Pembina. Pasal 28 Metode Diklat Sandi disusun sesuai dengan tujuan dan program pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa. BAB VI TENAGA KEDIKLATAN Pasal 29 Tenaga kediklatan terdiri atas: a. tenaga pengajar; b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan c. pengelola pendidikan dan pelatihan. BAB VII PENYELENGGARAAN DIKLAT SANDI Pasal 30 (1) Diklat Sandi diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Lembaga Sandi Negara dan Lembaga Diklat yang terakreditasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Diklat yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara.
Pasal …
-8-
Pasal 31 Pembiayaan Diklat Sandi pemerintah masing-masing.
dibebankan
pada
anggaran
instansi
BAB VIII PEMBINAAN DIKLAT SANDI Pasal 32 (1) Instansi Pembina bertanggung jawab atas pembinaan Diklat Sandi secara keseluruhan. (2) Pembinaan Diklat Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penyusunan pedoman penyelenggaraan Diklat Sandi; b. penyusunan kurikulum Diklat Sandi; c. penyelenggaraan Diklat Sandi; d. pemberian kewenangan penyelenggaraan Diklat Sandi melalui akreditasi Diklat Sandi; e. pengembangan dan penetapan standar Kompetensi jabatan fungsional sandiman dan operator transmisi sandi; f. pengembangan sistem informasi Diklat Sandi; g. bimbingan, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan Diklat Sandi pada Lembaga Diklat terakreditasi; h. pemberian bantuan teknis melalui konsultasi, bimbingan di tempat kerja, kerja sama dalam pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat Sandi; i. penyusunan pedoman akreditasi dan sertifikasi Lembaga Diklat terakreditasi; j. pemenuhan kebutuhan dan pengembangan kualitas tenaga pengajar; dan k. peningkatan mutu bahan ajar. BAB IX PENGENDALIAN DIKLAT SANDI Pasal 33 Instansi pembina bertugas melakukan: a. pengawasan standar Kompetensi jabatan fungsional sandiman dan operator transmisi sandi; dan b. pengendalian pemanfaatan lulusan pendidikan dan pelatihan. Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian Diklat Sandi diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara.
BAB …
-9-
BAB X SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 35 (1) Peserta pendidikan dan pelatihan yang telah dan lulus mengikuti Diklat Fungsional Sandiman dan Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi akan mendapatkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang menyatakan lulus dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. (2) Peserta pendidikan dan pelatihan yang telah mengikuti Diklat Teknis Sandi akan mendapatkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang menyatakan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. (3) Peserta pendidikan dan pelatihan yang tidak lulus mengikuti Diklat Fungsional Sandiman dan Diklat Fungsional Operator Transmisi Sandi akan mendapatkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang menyatakan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. BAB XI EVALUASI DAN PENILAIAN Pasal 36 (1) Setiap penyelenggaraan penilaian.
Diklat
Sandi
dilakukan
evaluasi
dan
(2) Evaluasi dan penilaian Diklat Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum, pada saat dan setelah penyelenggaraan Diklat Sandi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi dan penilaian penyelenggaraan Diklat Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku, semua peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.289/2007 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.
Pasal ...
- 10 -
Pasal 38 Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.289/2007 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 39 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini diundangkan. Pasal 40 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2014 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd. DJOKO SETIADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2016
