PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN PADA CERAMAH NETRALITAS PNS DI HADAPAN PANWASLU KABUPATEN KEBUMEN Senin, 19 Oktober 2015 Assalamu’alaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; Ysh. Pejabat terkait di jajaran Pemkab Kebumen; Ysh. Ketua Panwaslu Kabupaten Kebumen; Hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Alllah SWT. Kita bersyukur karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya,
sehingga
siang
hari
ini
kita
dapat
mengikuti Ceramah Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagaimana
diketahui,
disetiap
penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk Pemilihan
2
Bupati dan Wakil Bupati, salah satu yang mendapatkan perhatian dan biasanya ramai dipertanyakan adalah netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini tidaklah mengherankan, karena disamping jumlahnya cukup banyak, PNS juga sebagai tokoh masyarakat yang sekaligus sebagai panutan masyarakat; belum lagi fungsinya
untuk
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat. Mengingat begitu penting dan strategisnya peran PNS, maka kenetralan PNS dalam Pemilu senantiasa mendapat sorotan. Terkait hal ini, dalam berbagai kesempatan saya seringkali menekankan netralitas PNS. PNS harus netral. Yang dimaksud dengan pengertian netral yaitu bersikap tidak memihak terhadap salah satu kelompok/golongan, tidak diskriminatif dalam memberikan
pelayanan,
kelompok/golongan,
steril
serta
dari tidak
kepentingan terpengaruh
kepentingan partai politik. Jika PNS tidak netral, maka dampaknya antara lain : peran dan fungsi PNS sebagai alat pemersatu, P-Ceramah Netralitas PNS
3
pelayan dan penyelenggara pemerintahan tidak bisa berjalan, akan ada diskriminasi pelayanan, PNS akan terkotak-kotak, akan ada konflik kepentingan, serta PNS tidak profesional lagi. Penekanan netralitas PNS tidak hanya datang dari pemerintah sendiri, tetapi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
juga
mewanti-wanti
adanya
potensi
netralitas birokrasi dan PNS di pemerintahan daerah dalam gelaran pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang. Sebab, pengerahan PNS akan dapat menguntungkan maupun
keluarga
oknum
incumbent
atau
kerabatnya
(Petahana) yang
maju
mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Untungnya,
ketiga
calon
Bupati/Wakil
Bupati
Kebumen mendatang tidak ada yang dari unsur Petahana, sehingga akan lebih memudahkan untuk mewujudkan kenetralan PNS di Kabupaten Kebumen. Hadirin yang saya hormati;
Saya diwujudkan P-Ceramah Netralitas PNS
memandang, dengan
netralitas
menetapkan
PNS
dapat
suatu
sistem,
4
bahwa
siapapun
pimpinan
politik
yang
akan
memimpin lembaga birokrasi pemerintah, PNS akan selalu
loyal
kepada
pimpinan
terpilih,
dan
memberikan pelayanan yang sama kepada semua golongan masyarakat. Konsekuensinya,
KORPRI
sebagai
wadah/
organisasi PNS harus mengambil sikap yang tegas, agar setiap insan PNS tidak memiliki afiliasi politik yang bersifat organisatoris dan struktural dengan kekuatan politik manapun.
Maksud dan tujuan kebijakan ini
adalah, untuk menjamin tegaknya birokrasi yang bebas dari keterikatan politik, sehingga mampu mengemban tugas sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat secara lebih mandiri, sekaligus siap melaksanakan
tugas-tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik di bawah pemerintahan yang sah. Selanjutnya, untuk menjaga netralitas PNS dalam Pilkada, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan P-Ceramah Netralitas PNS
5
perundang-undangan
yang
mengatur
tentang
larangan bagi PNS dalam Pilkada, yaitu Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.
PP
ini
diharapkan
dapat
dijadikan
pedoman sikap PNS dalam Pilkada. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 4 menyebutkan
:
setiap
PNS
dilarang
memberikan
dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara : a. terlibat
dalam
kegiatan
kampanye
untuk
mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat
keputusan
menguntungkan
dan/atau
atau
tindakan
merugikan
salah
yang satu
pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap
pasangan
calon
yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan P-Ceramah Netralitas PNS
6
sesudah
masa
kampanye
meliputi
pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dijatuhi hukuman disiplin. Sesuai dengan PP 53/2010, khususnya pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa penjatuhan hukuman disiplin
ditetapkan
berdasarkan
usul
dari
Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK). Terkait hal ini, menurut PP 9/2003
tentang
Wewenang
Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, disebutkan bahwa
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Ada tiga tingkat hukuman disiplin yang diatur dalam PP 53/2010 tersebut, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat; masing-masing dengan berbagai jenis hukuman disiplin berdasarkan tingkatan pelanggarannya. Hadirin yang berbahagia; P-Ceramah Netralitas PNS
7
Meskipun tidak ada penandatanganan netralitas PNS, sudah seharusnya semua abdi negara bersikap netral dalam setiap pemilihan kepala daerah. Karena itu saya minta para PNS di lingkungan Pemkab Kebumen
untuk
menjaga
netralitasnya
selama
pelaksanaan pilkada. Patuhi aturan kepegawaian yang
melekat
terhadap
statusnya
sebagai
PNS,
termasuk selama pelaksanaan pilkada. Karena itu pula, saya
tidak
henti-hentinya
memberikan
sosialisasi
kepada PNS, tentang pentingnya menjaga netralitas dalam momentum pesta demokrasi tersebut. Walaupun demikian, netralitas PNS dalam setiap pemilihan umum berbeda dengan polisi dan TNI. Sebab, PNS tetap mempunyai hak untuk memilih calon pemimpin terbaik, seperti masyarakat umum lainnya. Yang
tidak
boleh
adalah
mengikuti
kegiatan
kampanye sebagaimana yang dilakukan tim sukses pasangan calon. BKD bersama Badan Pengawas dan Inspektorat tentu akan terus memantau PNS selama pelaksanaan P-Ceramah Netralitas PNS
8
pilkada, dan tidak segan-segan memprosesnya sesuai aturan
yang
berlaku
jika
terjadi
pelanggaran
kepegawaian oleh PNS tersebut. Saya
menghimbau
pada
masyarakat
yang
mengetahui adanya PNS yang ikut kampanye atau tidak netral bisa laporkan ke panwaslu atau inspektur. Hadirin yang saya hormati; Di
penghujung
sambutan
ini
saya
ingin
mengingatkan, bahwa Pilkada bukan sekadar acara rutinitas lima tahunan untuk memberikan persetujuan dalam melakukan pergantian pemimpinnya; melainkan sarana yang demokratis bagi rakyat untuk menjaga kesinambungan suatu sistem yang telah dibangun. Sehingga lahir suatu kontinuitas pembangunan yang mampu meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Pilkada juga bukan hanya berbicara tentang figur pejabat yang pernah berkuasa atau para elit politik yang punya hasrat besar meraih kekuasaan, tetapi
P-Ceramah Netralitas PNS
9
sesungguhnya
merupakan
sebuah
ikhtiar
untuk
menentukan nasib rakyat lima tahun ke depan. Karena itu, dalam menyikapi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2015, saya minta segenap
PNS
proporsional.
untuk Pegang
bertindak teguh
profesional
komitmen
dan
netralitas,
hindarkan semua bentuk politik praktis, dan pastikan keberpihakan dan loyalitas PNS tegak lurus hanya kepada bangsa dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, ada kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamu’alaikum wr. wb. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
H. ADI PANDOYO, SH, M.Si P-Ceramah Netralitas PNS
