SAMBUTAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI PADA UPACARA HUT KE – 69 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBERIAN REMISI 17 AGUSTUS TAHUN 2014
TEMA “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia yang Makin Maju dan Sejahtera ”
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jakarta, 17 Agustus 2014 1
Yang saya hormati, Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta Ibu; Para Pimpinan Tinggi Utama beserta Ibu; Para Pimpinan Madya, Pratama; Para Undangan serta; Seluruh Peserta Upacara Yang Berbahagia.
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga pada hari yang berbahagia ini, kita semua kembali dapat berkumpul mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI Ke-69 yang pada kesempatan ini dirangkaikan dengan Acara Pemberian Remisi 17 Agustus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
Hadirin Yang Berbahagia, Pada hari ini
kita akan memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan
negara kita yang ke-69. Saya ingin menggunakan kesempatan ini, untuk mengajak segenap keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM RI memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah, selama 69 tahun ini negara kita tetap kokoh berdiri tegak walaupun ujian datang silih berganti. Era reformasi telah mendorong kita menjadi bangsa yang demokratis, bahkan pemerintah telah berusaha membangun keseimbangan baru antar lembaga-lembaga negara, sehingga kita dapat berharap akan tercipta kehidupan kebangsaan yang lebih demokratis dan lebih dinamis. Hal ini didukung dengan adanya kesepakatan dari semua kekuatan politik untuk tetap mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya memuat prinsip fundamental mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain memuat falsafah negara dan tujuan pembentukan Negara yang kita cintai ini.
2
Pancasila telah kita terima sebagai falsafah dan dasar negara kita menjadi asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekarang, mari kita mencurahkan segenap perhatian untuk menata sistem penyelenggaraan negara, dan menyelesaikan masalah-masalah kongkrit yang dihadapi bangsa kita. Tujuan kita mendirikan negara ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan itu, selain kerja keras, kita memerlukan landasan, arah dan kebijakan yang ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dan merupakan dokumen kenegaraan yang berisikan landasan, arah dan kebijakan serta tahapan-tahapan pembangunan nasional. Kita semua menginginkan, Indonesia ke depan mestilah Indonesia yang berkembang berdasarkan jiwa, semangat, nilai, dan konsensus dasar berdirinya NKRI. Indonesia ke depan mestilah Indonesia yang tahan terhadap resesi, krisis, dan berbagai goncangan perubahan. Indonesia ke depan mestilah Indonesia yang siap menghadapi perubahan, serta yakin akan keharusan pergaulan internasional. Indonesia yang semestinya, ialah Indonesia yang lebih aman dan damai, lebih adil dan demokratis, serta lebih sejahtera lahir dan bathin.
Hadirin dan Undangan yang berbahagia, Pada dua periode masa kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kondisi aman, tertib dan damai merupakan melaksanaan pembangunan agar hasilnya dapat
prasyarat utama dalam
dirasakan masyarakat.
Berbagai
langkah strategis telah dilakukan pemerintah untuk meredam konflik horizontal di berbagai tempat, melalui upaya perdamaian dan rekonsiliasi.
Persoalan-persoalan
yang bernuansa separatisme kedaerahan yang sempit dapat diredam dengan pendekatan stabilitas politik, dengan nuansa pembangunan pertumbuhan ekonomi yang secara artifisial cukup memuaskan, untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) rakyat, disertai dengan sistem pemerintahan yang sentralistik.
3
Dengan kondisi semacam itu, kita harus tetap yakin bahwa persatuan dan kesatuan nasional tetap kokoh di negeri ini, sebagaimana kita ingat bahwa bangsa ini berdiri atas dasar rasa penderitaan yang sama (sense of common suffering) akibat penjajahan asing ratusan tahun yang lalu. Semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika” (unity in diversity / e pluribus unum) menjadi sangat bermakna, karena terbukti didalamnya terkandung elemen-elemen: diversity, unity, harmony, tolerance and peace menjadi nilai penopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin Yang Berbahagia, Membangun kehidupan baru bagi bangsa Indonesia di masa depan sangatlah tepat jika menggunakan konsepsi kemandirian lokal, dimana “pendekatan kebudayaan”, menjadi bagian dari strategi pembangunan masyarakat dan bangsa. Pendekatan ini diyakini akan dapat menumbuhkan kebanggaan pada setiap anak bangsa terhadap diri dan budayanya yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa toleransi dan saling pengertian terhadap keberadaan budaya lain, sehingga dapat merekatkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Hal yang perlu kita ingat, modal dasar melaksanakan pembangunan ialah Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI di tambah Wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan ketahanan nasional sebagai geostrategi. Ketahanan nasional (national resilience) merupakan kondisi tingkat peradaban (the level of civilization) suatu bangsa yang tidak dapat hanya diukur atas dasar parameter kemampuan defence and security, pertumbuhan ekonomi dan jumlah pendapatan perkapita suatu bangsa, tetapi juga ditentukan oleh kondisi stabilitas politik dan perlindungan HAM, tingkat demokrasi, tingkat kemiskinan, kemampuan suatu bangsa untuk memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di era globalisasi, kemajuan pendidikan dan sain serta teknologi dan sebagainya, merupakan bagian keseluruhan dari human and national capabilities.
4
Hadirin dan Undangan Yang Saya Muliakan, Membangun suatu negara beserta seluruh komponennya diperlukan seorang pemimpin yang mempunyai rasa percaya diri (self confidence) dan kepribadian yang kuat (strong personality). Kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah sebagai motivator untuk maju mengejar prestasi, bijak dalam bertindak dan bertutur kata, profesional dalam bekerja,
jujur, berintegritas, bekerja keras dan
mengambil risiko secara terukur, imajinatif, kreatif serta kompetitif.
berani
Hal-hal seperti
diatas, tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui proses antara lain proses mengenal (acquaintance), menyadari lebih dalam (awareness), kemampuan menilai (attitude) dan membentuk perilaku (behaviour) sebagai pemimpin yang baik. Sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-69 pada tahun ini, maka suksesi kepemimpinan nasional hasil Pemilu 2014, diharapkan dapat membawa bangsa dan pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sehingga, siapapun yang nantinya ditetapkan menjadi pemimpin negara ini, wajib kita dukung, kita hormati dan kita bantu agar dapat menyelesaikan program kerjanya dengan baik dan seoptimal mungkin. Bersama-sama kita bersatu padu merapatkan barisan, saling bahu membahu, bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Singkirkan pemikiran-pemikiran negatif, pandangan politik parsial dan prasangka buruk terhadap sesama yang tidak produktif. Kekuatan kita terletak pada persatuan dan kesatuan bangsa, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional harus dilihat sebagai “jati diri bangsa” yang harus dijaga dan dipertahankan eksistensinya.
Segenap Peserta Upacara Yang Saya Banggakan, Melalui kesempatan ini, Saya mengingatkan, bahwa kita sebagai unsur pemerintah yang membidangi Hukum dan HAM akan mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM antara lain pengemban fungsi-fungsi kebijakan pembentukan hukum, penerapan hukum, pelayanan hukum dan kebijakan penegakan hukum yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan hukum. Oleh karenanya kita harus terus menerus berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud tanggungjawab eksekutif dalam berkinerja yang akuntabel dan transparan. Hal ini juga sebagai wujud komitmen kita 5
terhadap penegakkan hukum agar senantiasa berlandaskan pada Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Hadirin Yang Saya Hormati, Kerja keras yang telah dilakukan jajaran Kementerian Hukum dan HAM beberapa tahun terakhir ini telah menghasilkan beberapa capaian antara lain: dilakukannya penataan kelembagaan secara progresif guna mengakomodir kebutuhan layanan masyarakat yang lebih optimal ; pembenahan terhadap sumber daya manusia melalui aktivitas sinkronisasi Uraian Jabatan Struktural yang menghasilkan Uraian Jabatan Struktural dan
2.396
215 Uraian Jabatan Fungsional Tertentu; serta 263
Uraian Jabatan Fungsional Umum, serta
melakukan penyempurnaan Standar
Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar mekanisme kerja menjadi lebih jelas, efisien, produktif dan terukur. Tidak hanya itu, juga dilakukan penguatan peran Kementerian Hukum dan HAM sebagai fasilitator dalam hal perencanaan, penyusunan, pembahasan, harmonisasi sampai dengan pengundangan suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Sehingga saat ini diperlukan komitmen pimpinan Kementerian/Lembaga, koordinasi pimpinan daerah, dan dukungan wakil rakyat sebagai pemegang mandat legislatif, yang akan berperan dalam kapasitas legislasi. Peran pembentukan naskah akademik peraturan perundang-undangan juga tidak boleh diabaikan, karena naskah akademik tersebut merupakan cikal bakal bagi peraturan dan perundang-undangan yang akan diterbitkan, sehingga naskah akademik harus berkualitas , up todate (sesuai perkembangan jaman) dan mempunyai dasar pemikiran yang kuat serta analisis yang komprehensif.
Hadirin dan Undangan Yang Berbahagia, Berbagai terobosan terus menerus kita lakukan, terutama menyangkut pelayanan publik. Salah satunya adalah pemberian pelayanan hukum secara baik kepada masyarakat, pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelayanan hukum dan Reformasi Birokrasi merupakan peluang, sekaligus tantangan yang harus ditangani secara baik. Aktivitas yang dilakukan adalah perbaikan pelayanan Fidusia berbasis Teknologi Informasi yang 6
akhirnya hanya membutuhkan waktu 7 menit sehingga pelayanan fidusia online tersebut masuk dalam Top 9 (top ninth) besar Sinovik (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik). Selain itu dalam rangka pelayanan jasa hukum maka dilakukan percepatan pelayanan pemesanan nama, pengesahan Perseroan, Yayasan, Perkumpulan dengan waktu maksimal 1 hari melalui online demikian juga dengan Pelayanan Kenotariatan telah menggunakan online system. Terobosan
lainnya
adalah
terkait
kebijakan
penertiban
status
kewarganegaraan, dimana hingga saat ini Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan legalisasi status kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 87.584 Warga Negara Indonesia di wilayah Kerajaan Saudi Arabia dengan dipusatkan di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di kota Jeddah.
Hadirin Yang Saya hormati, Capaian pelayanan publik lain di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah terbentuknya Unit Layanan Paspor Kanim Klas I Khusus Jakarta Barat dan Kanim Kelas I Khusus Surabaya. Diterapkannya system e-passport yang disesuaikan dengan rekomendasi oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, Kanim Kelas I Khusus Surabaya, Kanim Kelas I Khusus Batam, Kanim Kelas I Jakarta Timur, Kanim Kelas I Jakarta Utara, dan Kanim Kelas I Tanjung Priok. Dibidang keimigrasian telah menerapkan
Sistem Informasi Manajemen
Keimigrasian (SIMKIM) di 4 (empat) perwakilan RI, yaitu KBRI Singapura; KBRI Bangkok; KJRI Penang; dan KDEI Taipei juga menjadi capaian yang cukup menggembirakan. Selanjutnya telah dilakukan permohonan persetujuan implementasi SIMKIM pada Perwakilan RI yang telah ditetapkan pada tahun 2014, antara lain: KBRI Kuala Lumpur, KBRI Beijing, KJRI Jeddah, KJRI Davao City, KJRI Los Angeles, KJRI Johor Bahru, KJRI Tawao, KJRI Kuching, KJRI Guang Zhou, dan KJRI Hongkong. Serta penggunaan autogate untuk WNI pemegang paspor elektronik dan non elektronik di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta dan Bandara Ngurah Rai di Denpasar, Bali.
7
Hadirin Yang Berbahagia, Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan proteksi terhadap temuannya dan hasil karya kreativitasnya telah diakomodir melalui pelayanan publik dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimana penerapan sistem online e-filling dan penggunaan The Industrial Property Automation System (IPAS) merupakan salah satu kebijakan strategis dalam meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan publik dibidang pelayanan teknis HKI. Harapan pemerintah, setiap warga negara memperoleh perlindungan terhadap kekayaan intelektualnya. Kebijakan penegakan hukum Kementerian Hukum dan HAM bidang pemasyarakatan telah melakukan terobosan yaitu melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang intinya adalah mengatur tentang pengetatan syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Hal ini didasarkan karena kejahatan-kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Adanya tingkat kejahatan yang semakin meningkat menyebabkan
peningkatan
terhadap
jumlah
tahanan
baik
didalam
Lembaga
Pemasyarakatan maupun di dalam Rumah Tahanan Negara. Hal ini menjadi skala prioritas bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengendalikan kapaitas hunian di Lapas dan Rutan melalui pemberian remisi bagi anak-anak yang masih dibawa umur, pemberian remisi bagi Lansia,
pemberian remisi bagi penderita penyakit akut dan
berkepanjangan, melakukan pemindahan narapidana dari Lapas/Rutan yang over kapasitas ke Lapas/Rutan yang tidak over kapasitas dan kebijakan perluasan hunian melalui pembangunan sebanyak 48 UPT Lapas/Rutan di 22 Kantor Wilayah. Terkait hal ini, tak kalah pentingnya guna memberikan transparansi dan akuntabilitas pelayanan bagi masyarakat, saat ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melaksanakan Layanan Kunjungan Berbasis IT, terintegrasi dalam teknologi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dimana aplikasinya terimplementasi di seluruh Lapas/Rutan di Indonesia. 8
Hadirin Yang Saya Hormati, Sebagai nikmat dan anugerah Allah SWT, kemerdekaan memang perlu disyukuri. Rasa syukur dalam memperingati hari kemerdekaan ini tentunya menjadi milik segenap lapisan masyarakat pada umumnya, juga para Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani pembinaan di UPT Pemasyarakatan. Oleh karena itu pemerintah memberikan apresiasi berupa pengurangan masa menjalani pidana (remisi) bagi mereka yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan, serta telah memenuhi syarat yang ditentukan, sebagaimana
diamanatkan
Undang-Undang
No.12
tahun
1995
tentang
pemasyarakatan dan Keputusan Presiden nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi. Pemberian remisi bukanlah suatu bentuk kemudahan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat cepat bebas, tetapi merupakan instrumen dan wahana normatif untuk meningkatkan kualitas pembinaan, mendorong motivasi diri, sehingga WBP mempunyai kesempatan, kesiapan berdaya adaptasi tinggi dalam proses Reintegrasi Sosial melakukan internalisasi dan implementasi nilai-nilai pembinaan yang diperoleh sebagai modal untuk kembali di lingkungan masyarakat secara tepat dan nyata. Tidak lupa pada kesempatan ini, bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan Seluruh Indonesia, Saya mengucapkan “ Selamat Atas Remisi tahun ini “. Saya berpesan, tunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik lagi dalam mengikuti seluruh tahapan, proses, kegiatan program pembinaan dimasa yang akan datang. Lebih khusus bagi WBP yang mendapatkan Remisi dan sekaligus memperoleh kebebasan untuk kembali ke tengah keluarga, Saya ucapkan Selamat menjalani kebersamaan di tengah keluarga. Selamat merajut kembali tali kebersamaan dengan lingkungan masyarakat. Jadilah insan yang baik, kemasyarakatan
yang
baik,
taat
aturan,
mulailah
hiduplah dalam tata nilai berpartisipasi
aktif
dalam
pembangunan untuk melanjutkan perjuangan hidup, kehidupan dan penghidupan sebagai Warga Negara, Anak Bangsa dan Anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal saudara.
9
Hadirin Yang Berbahagia dan Peserta Upacara yang saya Muliakan, Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada publik sebagai tanggung jawab lembaga eksekutif dalam melaksanakan kinerja yang akuntabel dan transparan. Belum lama ini telah ditandatangani beberapa kesepakatan yang digagas oleh Forum Mahkumjakpol (Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian) dimana juga menggandeng dua lembaga negara yaitu Kementerian Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional yang merupakan tindak lanjut dari beberapa pertemuan yang telah dilakukan sejak setahun yang lalu, dengan berbagai agenda terutama adalah penanggulangan pemakai narkotika yang semakin besar. Atas dasar hal tersebut, saya harapkan
seluruh
jajaran
Kementerian
Hukum
dan
HAM
di
daerah
dapat
menindaklanjutinya dengan meningkatkan mekanisme koordinasi yang baik. Begitu banyak capaian yang telah kita hasilkan, namun kita harus tetap bekerja keras melanjutkan target-target kinerja yang perlu ditingkatkan. Demikian pula kinerja dibidang pemajuan
Hak Asasi Manusia (HAM), kita
telah berperan aktif
mensuksekan RANHAM generasi ketiga periode 2011-2014, dan selanjutnya akan dipersiapkan pelaksanaan RANHAM generasi keempat periode 2015-2019.
Hadirin yang berbahagia, Pada kesempatan ini, saya selaku Pimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM atas kerja keras, dedikasi, loyalitas, semangat dan prestasi kerja yang telah dicapai selama ini. Ucapan Selamat bagi pegawai yang telah Dianugerahkan Tanda Kehormatan SATYA LANCANA WIRA KARYA dan SATYA LANCANA KARYA SATYA atas pengabdian yang tulus dan mulia bagi kemajuan organisasi, bangsa dan negara tercinta. Kita juga berharap agar peningkatan kesejahteraan pegawai melalui kenaikan tunjangan kinerja, kiranya dapat segera direalisasikan.
10
Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah dan seluruh instansi serta lembaga sosial terkait yang telah turut serta berpartisipasi dan memberi dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa mengiringi keinginan luhur kita untuk selalu mengabdi dan berbakti kepada nusa, bangsa dan negara dengan limpahan kasih dan karunia-Nya bagi kita semua.
Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia Ke-69 Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera bagi kita semua
Jakarta 17 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
ttd
AMIR SYAMSUDIN
11
