SAMBUTAN KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PRO. KALIMANTAN TIMUR PADA ACARA PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS ) Samarinda, Senin 10 Mei 2010 Assalamu’alaikum Wr. Wb. Yth. Bapak Kasubdit Bantuan Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI. Yth. Kasi MTs Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agara RI Yth. Konsultan Tim Manajemen BOS Departemen Agama RI Yth. Kepala Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim Yth. Para Pejabat Dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalimantan Timur Yth. Para Undangan, Hadirin yang berbahagia
Hadirin yang berbahagia : Pertama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena di bulan Mei ditengah
2
hiruk pikuknya menyikapi hasil Ujian Nasional baik Tingkat Madrasah Aliyah maupun Madrasah Tsanawiyah yang terasa tidak menggembirakan bagi dunia pendidikan, kita bisa berkumpul di Aula PSBB MAN 2 Samarinda dalam rangka Rapat Koordinasi Program Bantuan Operasional Sekolah tahun 2010. Mudah-mudahan acara ini akan membawa kita untuk memahami lebih mendalam tentang pedoman-pedoman pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mana mulai tahun anggaran 2010 ada perbedaan pengelolaan dan beberapa perubahan yang lebih fleksibel dalam penggunaan dana BOS tersebut. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat menuju jaman kecerdasan dan kegemilangan, yang tidak membatasi perkembangan sains dan teknologi.
Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Kenaikan Harga BBM mulai tanggal 1 Maret 2005 dan 1 Oktober 2005 telah menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Karena penduduk
3
miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusis 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI) dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat. Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan sehubungan penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka Pemerintah memprogramkan pemberian bantuan Operasioanal sekolah (BOS) Dlalam rangka membebaskan semua biaya pendidikan bagi siswa miskin dan meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa, maka pemerintah pada tahun anggaran 2010 tetap mempertahankan program Bantuan Opersional Sekolah atau yang sering kita kenal dengan Istilah BOS.
4
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat bermanfaat dalam rangka pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi orang yang tidak mampu. Karena dengan program BOS siswa yang tidak mampu bisa menempuh pendidikan di tingkat dasar dalam rangka program Wajib Belajar 9 Tahun. Hal ini senada dengan Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu : 1. Tujuan Umum : Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. 2. Tujuan Khusus : a. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta. b. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI Negeri dan MTs. Negeri. c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta/PPS.
5
Bahkan yang lebih membanggakan lagi bagi Daerah yang APBD-nya besar sudah berani mencanangkan program wajib belajar 12 btahun, dengan pemberian subsidi pendidikan melalui Program BOSDA, yaitu program Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari APBD Daerah.
Bapak Ibu Peserta yang berbahagia Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai diluncurkan oleh pemerintah mulai tahun anggaran 2006,yang dimulai dengan program joint manajemen antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Mulai tahun anggaran 2007 Departemen Agama mulai mengelola sendiri manajemen BOS, dan ternyata dampak pengelolaan satu manajemen membawa pengaruh positif baik dalam proses pencairan maupun proses pertanggungjawaban penggunaan dana. Dan sekarang kita sudah mengelola Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masuk tahun yang ke empat. Dan mulai Tahun Anggaran 2010 ini kita masuki tahun yang kelima. Tentunya berdasarkan pengalaman yang sudah empat tahun
6
berjalan, pengelolaan dana BOS seharusnya sudah semakin membaik.
Hadirin yang berbahagia : Pada Tahun Anggaran 2010 terjadi perubahan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada madrasah negeri, dimana anggaran BOS Madrasah Negeri sudah masuk pada DIPA Satker masingmasing madrasah. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang selalu dikucurkan melalui DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Ketika perpindahan ke Satker masing-masing madrasah ternyata terjadi berbagai masalah dan hambatan proses pencairan. Penggunaan dana BOS yang seharusnya digunakan untuk berbagai komponen operasional sekolah, karena dalam DIPA hanya menggu nakan satu nomor Akun, sehingga tidak bisa dicairkan. Sehingga kebutuhan operasional terjadi keterlambatan. Yang pada akhirnya Indikator keberhasilan pengelolaan Dana BOS tidak tercapai. Padahal suksesnya program BOS dapat diukur dengan hal-hal sebagai berikut :
7
1. Tepat waktu, artinya program Bantuan Operasional Sekolah harus sudah dicairkan tepat waktu, tiap awal triwulan seharusnya dana BOS sudah harus diterima madrasah. 2. Indikator tepat guna, artinya madrasah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Tidak menyimpang dari ramburambu, atau bahkan mengada-ada, yang seharusnya tidak diperbolehkan. 3. Tepat Sasaran, artinya : dalam memberikan dana Bantuan Operasional sekolah harus betulbetul diberikan kepada madrasah yang sudah memiliki ijin operasional dari Kementerian Agama. Dan sebelum diterbitkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terlebih dulu Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota membuat SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) 4. Tepat Jumlah, Artinya jumlah bantaun yang diterima harus betul-betul sesuai dengan jumlah data riil siswa yang ada pada madrasah. Dan jika terjadi kelebihan dana yang diterima, maka harus dikembalikan ke kas negara melalui rekening penampung.
Hadirin yang berbahagia :
8
Kunci keberhasilan empat indikator tersebut adalah melalui proses data yang valid. Karena selama ini yang menjadi kendala kita adalah pendataan yang tidak akurat, bahkan selalu terjadi keterlambatan dalam penyusunan data. Mungkin ini juga terjadi pada tingkat nasional. Karena data nasional harus dimulai dulu dengan data yang akurat yang bersumber dari data kabupaten/Kota. Karena itu dituntut kepada kita semua mulai kepala madrasah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi untuk membantu mensukseskan program pendataan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hadirin yang berbahagia : Sebagaimana laporan tim Monitoring dan Evaluasi, baik tingkat Kabupaten Kota, Provinsi, maupun Tim Monitoring Kementerian Agama RI yang datang ke Provinsi Kalimantan Timur ternyata masih banyak ditemukan permasalahanpermasalahan klasik dan mendasar yang menjadi temuan, bahkan bukan hanya di madrasah Swasta, tetapi juga di madrasah negeri. Termasuk
9
temuan hasil Audit BPKP tahun 2009 dan BPK di awal 2010 diantaranya : 1. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak digunakan sesuai dengan petunjuk, bahkan tidak dibukukan sesuai pedoman, hanya dicatat dengan catatan seadanya. Padahal Buku Petunjuk Operasional menuntut kepada Tim Manajemen Tingkat Madrasah untuk mencatat segala transaksi melalui Buku Kas Tunai, Buku Kas Umum, Buku Pajak, dan Buku Pembantu Bank. 2. Masih dijumpai Kepala Madrasah yang tidak memberdayakan Bendahara secara optimal, sehingga fungsi bendahara hanya bersifat formalitas. 3. Adanya kesulitan Tim Manajemen BOS Kabupaten Kota untuk mencairkan dana safeguarding. Sehingga penyerapan penggunaan dana safe guarding masih rendah. Berdasarkan permasaalahan diatas kami meminta Tim Majamen BOS ditingkat Kabupaten/Kota untuk selalu mengadakan sosialisasi tentang Pedoman penggunaan dana BOS, Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi selalu koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan program-program
10
kedepan. Terutama dalam merevisi DIPA madrasah negeri sehingga proses pencairan dana untuk komponen-komponen penggunaan dana BOS cepat terealisasi. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga koordinasi ini bermanfaat serta dapat menambah kerjasama antara penyalur, pengelola dan penerima dana BOS sehingga bisa memperjelas dan mempermudah program bantuan tersebut. Akhirnya dengan mengharap bimbingan dan ridha dari Allah SWT, marilah kita buka Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tim Manajemen BOS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 dengan bersama-sama mengucapkan Basmallah, “BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM”. Sekian dan terimakasih. Wallahu Al-Muwafiq Ila Aqwami Ath-Thariq. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Kepala Drs. H. M. KUSAI, M.Pd
