SAMBUTAN ASISTEN PEMERINTAHAN, HUKUM DAN HAM PADA ACARA RAPAT BPMPD DAN PERSIAPAN PENYELENGGARAAN ”FORUM PADESAAN” HARI/TANGGAL PUKUL TEMPAT
: KAMIS, 3 MARET 2016 : 09.00 WIB : AULA MUTAWALI BPMPD PROV. JAWA BARAT.
YTH. KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT. YTH. KEPALA
BPKP
PERWAKILAN
PROVINSI
JAWA
BARAT. YTH. KEPALA BPMPD PROVINSI JAWA BARAT. YTH. KEPALA BPMPD KABUPATEN SE JAWA BARAT DAN. KEPALA OPD YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SE JAWA BARAT. DAN UNDANGAN YANG KAMI HORMATI. ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB, PUJI SYUKUR SENANTIASA KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT KARENA ATAS BERKAT RAHMAT DAN RIDHONYA, PADA HARI INI KITA DAPAT BERTEMU PADA ACARA RAPAT BPMPD DAN PERSIAPAN PENYELENGGARAAN ”FORUM PADESAAN” DALAM KEADAAN SEHAT 1
HADIRIN YANG SAYA HORMATI, SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BAHWA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, TELAH TERJADI PERUBAHAN YANG MENDASAR DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, DIANTARANYA DESA DIARAHKAN UNTUK MENJADI KUAT, MAJU, MANDIRI DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA DAPAT MENCIPTAKAN LANDASAN YANG KUAT DALAM MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MENUJU MASYARAKAT ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA. SEBAGAI IMPLIKASI DIBERLAKUKANNYA UNDANGUNDANG TERSEBUT, PEMERINTAH SAAT TELAH MENERBITKAN PERATURAN PELAKSANAANNYA, YAITU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN BEBERAPA PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI. DALAM UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN DESA BERDASARKAN AZAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA SEJALAN DENGAN AZAS PENGATURAN DESA ANTARA LAIN KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, TERTIB KEPENTINGAN UMUM, 2
KETERBUKAAN, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI, KEARIFAN LOKAL, KEBERAGAMAN SERTA PARTISIPASI, DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TETAP MENGUTAMAKAN NILAI KEBERSAMAAN, KEKELUARGAAN DAN KEGOTONGROYONGAN GUNA MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DAN KEADILAN SOSIAL. HADIRIN YANG SAYA HORMATI, BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, TELAH DIBERIKAN PELUANG YANG BESAR UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA. OLEH KARENA ITU, DESA TIDAK HANYA MENJADI FOKUS PEMBANGUNAN, TETAPI JUGA SEBAGAI PERANCANG PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN POTENSI DAN KEBUTUHANNYA. DESA TIDAK BOLEH LAGI MENJADI OBJEK SASARAN PEMBANGUNAN, TETAPI MENJADI SUBJEK PEMBANGUNAN YANG BERPERAN AKTIF SEBAGAI MOTOR PENGGERAK PEMBANGUNAN. DENGAN ADANYA GERAKAN PEMBANGUNAN DESA SEMESTA (GERAKAN DESA), ADA 4 (EMPAT) HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA, YAITU (1) KOORDINASI PENDANAAN; (2) INTEGRASI PENDAMPINGAN DESA; (3) SINKRONISASI REGULASI PELAKSANAAN; DAN (4) SINERGI PELAKU PEMBANGUNAN DESA. MELALUI GERAKAN DESA, DIHARAPKAN SEMUA UNSUR YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 3
UNTUK MEMPERKUAT KOORDINASI, SINKRONISASI DAN KEMBANGKAN HARMINISASI, SEHINGGA DAPAT TERWUJUD CITA-CITA PEMBANGUNAN DARI PINGGIRAN UNTUK MEMPERKUAT NKRI. HADIRIN YANG SAYA HORMATI, UNTUK MEWUJUDKAN DESA YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA DI JAWA BARAT BUKANLAH PEKERJAAN “SANGKURIANG”, HANYA MEMENTINGKAN REALISASI TANPA MEMPERTIMBANGKAN OUTPUT DAN OUTCOME YANG HARUS DICAPAI. PENCAPAIAN OUTPUT DAN OUTCOME DIMAKSUD MEMERLUKAN “KERJASAMA” DAN “SAMA KERJA” SELURUH STAKEHOLDERS PEMBANGUNAN DESA DI JAWA BARAT. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MELALUI BPMPD TELAH MENETAPKAN SEBUAH AGENDA PERUBAHAN BPMPD 2015 – 2016, AGAR TERWUJUD SINERGITAS DIANTARA STAKEHOLDERS. DIMULAI TAHUN 2015, TELAH DIRANCANG KONSEP DESA LABORATORIUM SINERGITAS YAITU SEBUAH MODEL “SEGITIGA” PENDAMPINGAN DESA. OUTCOME YANG DICANANGKAN OLEH GUBERNUR JAWA BARAT ADALAH TERWUJUDNYA DESA EMAS DI JAWA BARAT. BERKAITAN DENGAN DESA EMAS DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DI JAWA BARAT, TELAH DISUSUN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN BPMPD TAHUN 2016, MELALUI : 4
1) IMPLEMENTASI MODEL SINERGITAS (DLS);
DESA
LABORATORIUM
2) GUBERNUR NGAMUMULE LEMBUR (GNL); 3) FORUM PADESAAN; 4) PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DESA DIANTARANYA PENGGUNAAN APLIKASI SIMKEUDES; DAN 5) PENINGKATAN EKONOMI PERDESAAN PENGUATAN PERAN BUMDES.
MELALUI
HADIRIN YANG SAYA HORMATI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT YANG DIKELOLA BPMPD DIMAKSUD PERLU DISOSIALISASIKAN DAN DISINERGIKAN DENGAN SELURUH PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT, SERTA OPD/BIRO DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, INSTANSI VERTIKAL, DAN UNSUR NON PEMERINTAHAN. UNTUK ITU, PENYELENGGARAAN RAPAT BPMPD PADA INTINYA ADALAH PELAKSANAAN FORUM OPD YANG MEMBIDANGI PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, UNTUK MENSINERGIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERENCANAAN TAHUN 2017.
5
MELALUI RAPAT BPMPD DAN PERSIAPAN PENYELENGGARAAN FORUM PADESAAN INI, SAYA TITIPKAN BEBERAPA HAL PENTING UNTUK DISIKAPI OLEH PESERTA RAPAT, YAITU : PERTAMA :
PESERTA RAPAT SECARA AKTIF MEMBERIKAN SUMBANG SARAN DAN PEMIKIRAN YANG KONSTRUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DALAM MEMBANGUN DESA DI JAWA BARAT.
KEDUA
:
SENANTIASA MENYIKAPI UPAYA SINKRONISASI DAN KORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN, UNTUK TERWUJUDNYA SINERGITAS ANTARA STAKEHOLDERS PEMBANGUNAN DESA DI JAWA BARAT.
KETIGA
:
IMPLEMENTASI APLIKASI TATA KELOLA KEUANGAN DESA, TERKENDALA OLEH KONDISI TOPOGRAFI, INFRASTRUKTUR DESA, SERTA LAYANAN SELULER DAN JARINGAN INTERNET. UNTUK ITU, TEROBOSAN YANG SAYA SARANKAN ADALAH MEMBENTUK TIM TANGGAP SIMKEUDES (TTS) DI SATU KECAMATAN UNTUK DIJADIKAN BENCHMARK BAGI BEBERAPA KECAMATAN DAN DESA DISEKITARNYA, SUPAYA LAYANAN SOFTWARE DAN HARDWARE TIDAK HARUS SAMPAI KE IBUKOTA KABUPATEN.
6
KEEMPAT :
MEMBANGUN DARI PINGGIRAN SEBAGAI AMANAT NAWACITA, MEMERLUKAN KEMITRAAN ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN. UNTUK ITU RENCANA PENYELENGGARAAN FORUM PADESAAN YANG DIGAGAS PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MELALUI BPMPD HARUS TERWUJUD DAN HASILNYA DIJADIKAN MASUKAN UNTUK EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KEBIJAKAN NASIONAL.
HADIRIN YANG SAYA HORMATI, DEMIKIAN BEBERAPA HAL PENTING YANG SAYA SAMPAIKAN MENGAWALI KEGIATAN HARI INI, SELANJUTNYA DENGAN MENGUCAPKAN “BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM,” RAPAT BPMPD DAN PERSIAPAN PENYELENGGARAAN FORUM PADESAAN, SAYA NYATAKAN DIBUKA. WABILAHITAUFIQ WAL HIDAYAH WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB. ASISTEN PEMERINTAHAN, HUKUM DAN HAM
H. ACHADIAT SUPRATMAN S, SH, MH Pembina Utama Madya NIP. 19570120 1985 1 003
7
