SALINAN
G
KOUISI Pts}fiIfiIAIf I'ilUU KABT'PAIE,IT LEilBATA TTPUTUSAIT KOUISI PEMILIHAIY UMITU KABI'PATEN LEUBATA NOMOR:
O8 /
Kpts. KPU-KAB.
O 1 8.
434 O47 / tIt | 20 17
TENTANG
PEITEIAPAI{ PASAISGAIT CALOIT BI'PATI DAII WAIfiL BTIPATI TERPILII
DAI,Ail PE}IILIHAIT BUPATI
DAIT WAITIL
BI'PATI KABUPATEIT LEUBATA
TAHI'IT 2OT7 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,
Menimbang
:a
x*:Tffiffi;:ii#HJ,fi,lx Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Al4 bntang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2A16, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kmbata telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kmbata dengan Kepuhrsan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
b.
bahwa dalam tenggang waktu pengqiuan permohonan
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, tidak terdapat permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
-2batrwa untuk melaksanakan Pasal
54 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapihrlasi Hasil Penghitungan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2A16, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota terpilih ditetapkan dalam KPU/ KIP Kabupate
d.
n
Keputusan
/ Kota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurlf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupgti
Kabupaten
I,embata Tahun 2Ol7;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 52 Tahun L999 tentang Pembentukan Kabupaten Iembata (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor
18O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39O1); 2.
Undang-Undang Nornor
15 Tahun 2Al1
Penyelenggara Pemilihan Umum
(kmbaran
tentang Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 1O1, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52aQ; 3.
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang. . .
-3Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Iembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 1O Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 13O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 4.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O5 Tahun
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihdn Umum Provinsi, . dan Komisi 2OO8 tentang
Pemilihan Umum Kabupatenf Kota., sebagaimana telah
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 01 Tahun 2O1O beberapa
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2OO8 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Perahrran Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2OO8; 5.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan . .
.
-t -4Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2OO8 tentang Pembahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O6 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2Ot6 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2Ol7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 567) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perattrratr Komisi Pemilihan pmum Nomor 7 Tahun 2A16 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Tahapan, Prograrn dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakit Walikota
Tahun 2OL7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353); 7.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan l[Iakil Bupati, danlatau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7221 sebagarmana telah diubah dengan Peratuan Komisi Pemilihan Umum Nomor L5 .
5
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor lt Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghihrngan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 1391); 8.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten l,embata Nomor O7 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program,
dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata; 9.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum I(abupaten Lembata Nomor 5.a tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghihrngan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata;
10.
Keputusan Korrlisi Pemilihan Umum Kabupaten Irmbata Nomor O6 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghihrngan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata;
Memerhatikan:
1. Berita
Acara
Nomor
oelBA/KPUKab.O18434A47 fil/ 2AL7, Tentang Rekapirulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2AL7;
2.
Berita
Acara
Kab.Ol8.434047
Nomor
llIU2OlT
Tentang
1o/BAIKPUPenetapan
Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Pada Pemilihan Tahun 2OL7.
-63.
Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PAN.MK|3/2OL tanggal L3 Maret 2OL7 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati dan
Walikota
Tahun
;Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2Ol7;
2OLT
4.
Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
: 225/WU/llll20l7,
Tanggal 13 Maret 2A17,
perihal Keterangan Mahkamah Konstitusi Tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang telah di Registrasi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KOMISI1 PEMILIHAN UMUIUI. KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DAI,AM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2OL7. KESATU
Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten lrmbata Tahun 2OL7, Nomor Urut LIMA ( S ), Sdr. ELIASER IEITTJI SIrilIrR dan Sdr. Dr. THOUAS OLA! SE, U.Si, dengan perolehan suara sebanyak 24.211 (Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sebelas) suara atau 38,3lo/o (Tiga Rduh Tiga Koma Tiga Rrluh Satu) dari total suara sah.
-7 KEDUA
-
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Dikhrm KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kmbata Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2ALT KETIGA
Kepuhrsan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Iewoleba pada tanggal 15 Maret 2OL7 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,
*HPETRUS PAYONG PATI
Salinan Sesuai dengan aslinya
