No. 7/60/DASP
Jakarta, 30 Desember 2005
SURAT EDARAN
Perihal
:
Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu -------------------------------------------------------------------------
Sehubungan
dengan
diberlakukannya
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538), dan sebagai salah satu upaya dalam mendukung perkembangan industri Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang sehat, perlu diatur lebih lanjut mengenai penerapan prinsip perlindungan nasabah dan kehati-hatian, serta peningkatan keamanan dalam penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dalam Surat Edaran Bank Indonesia. I.
PRINSIP PERLINDUNGAN NASABAH 1.
Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang antara lain dilakukan dengan menyampaikan informasi tertulis kepada Pemegang Kartu atas APMK yang diterbitkan.
Informasi
tersebut
wajib
disampaikan
dengan
menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis …
2
ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh Pemegang Kartu, dan disampaikan secara benar dan tepat waktu. 2.
Untuk Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar, Penerbit wajib memberikan informasi tertulis kepada Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya meliputi : a.
prosedur dan tata cara penggunaan kartu, fasilitas yang melekat pada kartu, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu tersebut,
b.
hak dan kewajiban Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya meliputi: 1)
hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan kartunya, termasuk segala konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu, misalnya tidak memberikan Personal Identification Number (PIN) kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi melalui mesin ATM,
2)
hak dan tanggung jawab Pemegang Kartu dalam hal terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Kartu dan/atau Penerbit, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan kartu, kegagalan sistem Penerbit, atau sebab lainnya,
3)
jenis dan besarnya biaya yang dikenakan, dan
4)
tata cara dan konsekuensi apabila Pemegang Kartu tidak lagi berkeinginan menjadi Pemegang Kartu.
c. tata …
3
c.
tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu dan perkiraan waktu penanganan pengaduan tersebut.
3.
Untuk Kartu Kredit, Penerbit wajib menyampaikan informasi tertulis kepada Pemegang Kartu yang terdiri dari seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan melakukan pula hal-hal antara lain: a.
Menyampaikan informasi umum mengenai: 1)
kolektibilitas kredit (lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet) dan konsekuensi dari masing-masing status kolektibilitas tersebut,
2)
penggunaan jasa pihak lain di luar Penerbit untuk melakukan penagihan, apabila Penerbit menggunakannya, dan
3)
tata cara dan dasar penghitungan bunga dan/atau denda, serta komponen penghitungan bunga dan/atau denda, termasuk saat bunga berhenti dihitung.
Informasi umum tersebut disampaikan oleh Penerbit kepada calon Pemegang Kartu dan wajib diinformasikan kembali kepada Pemegang Kartu apabila terjadi perubahan. b.
Menyampaikan informasi tagihan (billing statement) secara lengkap, akurat, dan informatif, serta dilakukan secara benar dan tepat waktu.
4.
Informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 wajib ditulis dengan menggunakan ukuran huruf (font size) minimal 10, tipe huruf Times New Roman, Bookman Antiqua, atau Bookman …
4
Bookman Old Style serta dicetak dengan warna gelap dengan dasar warna terang (kontras). 5.
Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan secara otomatis fasilitas yang berdampak tambahan biaya yang harus ditanggung oleh Pemegang Kartu dan/atau fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu. Termasuk persetujuan tertulis dalam hal ini adalah persetujuan tertulis yang disampaikan melalui faksimili dan e-mail, serta kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Penerbit yang bersangkutan. Penerbit dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian antara Penerbit
dan
Pemegang
Kartu
yang
memberikan
peluang
diberikannya suatu produk secara otomatis kepada Pemegang Kartu, dan/atau diberikannya fasilitas-fasilitas yang berdampak tambahan biaya, tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu. Contoh klausula yang dilarang: a.
Klausula dalam perjanjian antara Penerbit dan Pemegang Kartu misalnya: ”Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka Penerbit setiap saat dapat memberikan fasilitas atau produk yang biayanya dibebankan pada kartu dan biaya tersebut dibebankan secara otomatis kepada Pemegang Kartu”.
b.
Pernyataan dalam penawaran produk misalnya: ”Penawaran produk ini dianggap telah disetujui oleh Pemegang Kartu apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal …
5
tanggal penawaran produk ini, Pemegang Kartu tidak melakukan konfirmasi melalui telepon nomor 021-12345678”.
II.
PRINSIP KEHATI-HATIAN 1.
Dalam pemberian Kartu Kredit, Penerbit wajib mengelola risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai manajemen risiko.
2.
Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, seluruh Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Penerbit kepada Pemegang Kartu wajib pula memenuhi ketentuan sebagai berikut : a.
Minimum Usia 1)
Minimum usia calon Pemegang Kartu utama adalah telah dewasa sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku, yaitu 21 tahun atau telah kawin. Terhadap calon Pemegang Kartu utama yang belum berusia 21 tahun tetapi telah kawin, Penerbit wajib meminta kelengkapan dokumen yang membuktikan status perkawinan calon Pemegang Kartu utama tersebut. Penetapan batas minimum usia ini diperlukan mengingat perjanjian Kartu Kredit merupakan perjanjian keperdataan biasa antara bank dengan Pemegang Kartu. Oleh karena itu, batas usia minimum harus sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata yang berlaku mengenai usia minimum seseorang dapat melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri.
2) Minimum …
6
2)
Minimum usia calon Pemegang Kartu tambahan adalah 17 tahun
atau
telah
kawin.
Penerbit
wajib
meminta
kelengkapan dokumen yang membuktikan usia calon Pemegang Kartu tambahan tersebut. Terhadap calon Pemegang Kartu tambahan yang belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin, Penerbit wajib meminta kelengkapan dokumen yang membuktikan status perkawinan calon Pemegang Kartu tambahan tersebut. Kebijakan penetapan minimum usia untuk Pemegang Kartu tambahan ini didasarkan pada usia minimum untuk bisa mendapatkan Kartu Tanda Penduduk saat ini. Pemegang Kartu tambahan pada usia ini dianggap cukup matang untuk memahami bahwa transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit merupakan hutang yang harus ditanggung dan dibayar oleh Pemegang Kartu utama, sehingga Pemegang Kartu tambahan lebih berhatihati dan lebih bijak dalam melakukan transaksi dengan menggunakan Kartu Kredit. b.
Minimum pendapatan per bulan calon Pemegang Kartu utama adalah sebesar 3 (tiga) kali Upah Minimum Regional (UMR) per bulan; Penetapan ini ditujukan agar: 1)
masyarakat tidak menjadikan hutang sebagai salah satu sarana utama untuk pembiayaan kebutuhan hidup,
2)
Kartu Kredit
hanya digunakan oleh masyarakat yang
benar-benar mempunyai kemampuan untuk menyisihkan sebagian …
7
sebagian
pendapatannya
guna
membayar
kembali
kewajiban hutangnya, dan 3)
Kartu Kredit lebih difungsikan sebagai alat pembayaran yang memberikan kemudahan dan kenyamanan, dan bukan semata-mata sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan konsumsi.
c.
Batas maksimum kredit adalah sebesar 2 (dua) kali pendapatan per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Batas maksimum kredit dikenakan per individu Pemegang Kartu utama per Penerbit, dan batas tersebut merupakan batas maksimum kumulatif kartu utama dan kartu tambahan. Contoh: Pemegang Kartu Kredit A pada Penerbit X dengan pendapatan per bulan sebesar Rp.5.000.000,00, maka maksimum kredit yang dapat diberikan oleh Penerbit X kepada A adalah sebesar Rp.10.000.000,00 meliputi seluruh kartu utama dan kartu tambahan yang diterbitkan oleh Penerbit X.
2)
Batas maksimum kredit sebesar 2 (dua) kali pendapatan per bulan akan diberlakukan sebagai batas maksimum industri Kartu Kredit apabila kegiatan tukar-menukar informasi antar Penerbit yang bersifat positive list telah efektif berjalan.
3)
Khusus untuk Kartu Kredit tertentu yang berdasarkan kebijakan Penerbit dikategorikan sebagai Kartu Kredit ”tanpa batas” (infinite), batas maksimum kredit sebesar 2 (dua) kali pendapatan per bulan dapat disimpangi, namun kebijakan …
8
kebijakan penyimpangan tersebut wajib dilaporkan oleh Penerbit kepada Bank Indonesia. d.
Minimum persentase pembayaran oleh Pemegang Kartu adalah sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total tagihan.
3.
Untuk meningkatkan keamanan dan agar masing-masing Penerbit dapat lebih mudah dalam melakukan pengelolaan likuiditasnya, ditetapkan hal-hal sebagai berikut: a.
Batas maksimum nilai nominal dana yang dapat ditransfer antar Penerbit melalui mesin ATM adalah sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) per rekening dalam satu hari.
b.
Batas maksimum nilai nominal dana untuk penarikan tunai dengan Kartu ATM dan Kartu Kredit melalui mesin ATM adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per rekening dalam satu hari.
4.
Untuk meningkatkan keamanan dan mendukung upaya pencegahan terhadap tindak kejahatan pencucian uang, batas maksimum jumlah nominal dana yang dapat diisikan pada setiap Kartu Prabayar adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
III.
PENINGKATAN KEAMANAN 1.
Penerbit
wajib
meningkatkan
keamanan
APMK
untuk
meminimalkan tingkat kejahatan terkait dengan APMK, dan sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APMK. 2. Peningkatan …
9
2.
Peningkatan keamanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap seluruh infrastruktur teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan APMK, yang meliputi pengamanan pada kartu dan pengamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi APMK, yaitu : a.
Peningkatan
keamanan
mengkombinasikan
kartu
penggunaan
dilakukan
magnetic
stripe
dengan dengan
penggunaan chip (”integrated circuit”) yang mempunyai kemampuan untuk
menyimpan dan/atau memproses data,
sehingga pada kartu dapat ditambahkan aplikasi untuk kepentingan pengamanan pemrosesan data transaksi. b.
Peningkatan keamanan mesin Electronic Data Capture (EDC) pada penyedia barang dan/atau jasa (merchant/point of sales), keamanan mesin ATM, dan keamanan pada sistem pendukung dan pemroses transaksi (back end system) yang berada pada Penerbit, Acquirer dan/atau third party processor, dilakukan dengan cara menyediakan mesin dan sistem yang dapat memproses kartu dengan teknologi chip sebagaimana dimaksud pada huruf a.
c.
Khusus untuk Kartu ATM dan Kartu Debet yang bermerek nasional (domestic brand) yang menggunakan pengamanan dalam bentuk PIN, maka PIN yang digunakan sekurangkurangnya wajib memuat 6 (enam) digit. Meskipun demikian, sistem yang digunakan untuk memproses Kartu ATM dan Kartu Debet yang bermerek nasional tersebut harus tetap dapat memproses Kartu APMK bermerek internasional yang memiliki jumlah digit PIN yang berbeda. 3. Penggunaan …
10
3.
Penggunaan teknologi chip sebagai upaya peningkatan keamanan kartu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Untuk Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar yang bermerek internasional (global brand), standar chip dan sistem atau aplikasi yang digunakan mengacu pada standar chip dan sistem atau aplikasi yang berlaku dan/atau dipersyaratkan oleh Prinsipal pemegang merek kartu tersebut.
b.
Untuk Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar yang bermerek nasional (domestic brand), standar chip untuk kartu dapat mengacu pada standar chip yang berlaku untuk kartu bermerek internasional (global brand) sebagaimana dimaksud pada huruf a. Sedangkan standar sistem atau aplikasi yang digunakan harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat memproses kartu dengan teknologi chip tersebut. Dalam hal kartu bermerek nasional tersebut tidak mengikuti standar
yang
digunakan
untuk
kartu
yang
bermerek
internasional, maka standar chip untuk kartu tersebut sekurangkurangnya wajib mengacu pada International Organization for Standardization (ISO) yang berlaku untuk smartcard. Adapun standar sistem atau aplikasi pemroses kartu tersebut agar disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat memproses kartu dengan standar chip yang mengacu pada ISO dimaksud. 4.
Penggunaan teknologi chip pada Kartu ATM, Kartu Debet, dan Kartu Kredit wajib dilakukan untuk setiap kartu yang diterbitkan sejak tanggal 1 September 2006, baik untuk Pemegang Kartu baru ataupun …
11
ataupun untuk penggantian kartu lama (renewal). Penggantian kartukartu lama wajib telah selesai dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2008. Untuk Kartu Prabayar yang memerlukan persetujuan Bank Indonesia yang diterbitkan setelah berlakunya Surat Edaran ini wajib menggunakan teknologi chip. 5.
Penggunaan teknologi yang dapat memproses kartu chip pada sistem APMK seperti EDC, ATM, dan back end system sebagai upaya peningkatan keamanan sistem, dan penggunaan 6 digit PIN untuk pengamanan proses transaksi, dilakukan secara bertahap, sebagai berikut: a.
Acquirer wajib mengganti atau meningkatkan keamanan pada seluruh EDC, ATM, dan back end system yang disediakan sehingga seluruh EDC, ATM, dan back end system tersebut dapat memproses transaksi dari kartu pembayaran yang menggunakan teknologi chip paling lambat tanggal 31 Desember 2008.
b.
Penerbit wajib menerapkan penggunaan 6 digit PIN untuk pengamanan proses transaksi APMK paling lambat tanggal 31 Desember 2006.
6.
Berkaitan dengan kewajiban penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, maka seluruh Kartu ATM, Kartu Debet, dan Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia, termasuk pemrosesan transaksinya, wajib sepenuhnya telah berbasis teknologi chip paling lambat tanggal 31 Desember 2008.
IV. KERJASAMA …
12
IV.
KERJASAMA PENERBIT
DAN/ATAU
FINANCIAL
ACQUIRER
DENGAN PIHAK LAIN 1.
Apabila dalam menyelenggarakan kegiatan APMK Penerbit dan/atau Financial Acquirer melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan marketing, penagihan, dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau Financial Acquirer itu sendiri.
2.
Dalam hal Penerbit menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit, maka : a.
penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas yang digunakan oleh industri Kartu Kredit di Indonesia, dan
b.
Penerbit wajib menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut, selain wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada angka 1, juga wajib dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.
3.
Dalam hal Penerbit dan/atau Financial Acquirer bekerjasama dengan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching, Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut wajib memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching tersebut …
13
tersebut memenuhi standar pengamanan sebagaimana diwajibkan bagi Penerbit dan/atau Financial Acquirer dalam Surat Edaran ini. 4.
Penerbit dan/atau Financial Acquirer yang dalam melakukan kegiatan APMK bekerjasama atau menggunakan pihak lain untuk memproses transaksi, wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kerjasama bank dengan pihak lain, antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai teknologi sistem informasi.
V.
PENCETAKAN DAN PERSONALISASI KARTU Pencetakan dan personalisasi kartu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1.
Pencetakan Kartu a.
Pencetakan kartu wajib dilakukan pada perusahaan pencetak kartu yang mempunyai jaminan keamanan atas keseluruhan proses mulai dari proses pencetakan sampai dengan diterimanya kartu oleh Penerbit (proses delivery).
b.
Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan: 1)
Adanya sertifikasi dari Prinsipal umum, jika Penerbit merupakan pengguna merek Prinsipal umum dan Prinsipal umum melakukan proses sertifikasi atas perusahaan pencetak kartu. Dalam hal ini, Prinsipal umum menetapkan perusahaan pencetak kartu yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pencetakan kartu, dan Prinsipal umum mewajibkan Penerbit untuk mencetak kartu hanya pada perusahaan yang telah disertifikasi tersebut. 2) Adanya …
14
2)
Adanya keyakinan Penerbit mengenai keamanan proses produksi dan proses delivery perusahaan pencetak kartu, jika Penerbit merupakan pengguna merek Prinsipal umum namun Prinsipal umum tidak melakukan sertifikasi kepada perusahaan pencetak kartu, atau Penerbit merupakan Prinsipal khusus. Dengan demikian, dalam hal ini pencetakan kartu dapat dilakukan pada perusahaan pencetak kartu manapun sepanjang Penerbit memperoleh keyakinan mengenai keamanan proses produksi dan proses delivery.
2.
Personalisasi Kartu a.
Personalisasi kartu dapat dilakukan sendiri oleh Penerbit atau oleh pihak lain. Dalam hal personalisasi kartu dilakukan oleh pihak lain, maka personalisasi kartu yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 dapat dilakukan pada perusahaan
personalisasi
domestik
atau
perusahaan
personalisasi asing. b.
Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007, personalisasi kartu yang dilakukan oleh pihak lain wajib dilakukan pada perusahaan personalisasi domestik, dengan ketentuan sebagai berikut : 1)
Untuk kartu yang tergabung dalam jaringan Prinsipal umum pemegang merek internasional (global brand), personalisasi kartu wajib dilakukan pada perusahaan personalisasi kartu yang telah mendapatkan sertifikasi dari Prinsipal umum dan telah mendapat persetujuan sebagai perusahaan personalisasi kartu dari Bank Indonesia. 2) Untuk …
15
2)
Untuk kartu yang tergabung dalam jaringan Prinsipal umum pemegang merek domestik (domestic brand), personalisasi kartu wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. a)
Apabila
Prinsipal
umum
yang
bersangkutan
melakukan proses sertifikasi kepada perusahaan personalisasi,
maka
personalisasi
kartu
wajib
dilakukan pada perusahaan personalisasi yang telah memperoleh sertifikasi dari Prinsipal umum yang bersangkutan dan telah mendapat persetujuan sebagai perusahaan personalisasi kartu dari Bank Indonesia; atau b)
Apabila Prinsipal umum yang bersangkutan tidak melakukan proses sertifikasi kepada perusahaan personalisasi,
maka
personalisasi
kartu
wajib
dilakukan pada perusahaan personalisasi yang telah mendapat
persetujuan
sebagai
perusahaan
personalisasi kartu dari Bank Indonesia. 3)
Untuk kartu-kartu Prinsipal khusus domestik, personalisasi kartu wajib dilakukan pada perusahaan personalisasi kartu yang telah mendapat persetujuan sebagai perusahaan personalisasi kartu dari Bank Indonesia.
c.
Untuk
mendapatkan
perusahaan
persetujuan
personalisasi
kartu
dari harus
Bank
Indonesia,
menyampaikan
permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Berbadan …
16
1)
Berbadan hukum Indonesia dan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dibuktikan dengan penyampaian fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar PT serta perubahan terakhirnya apabila ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar PT tersebut harus pula dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang.
2)
Memiliki kemampuan untuk melakukan personalisasi kartu secara aman, yang dibuktikan dengan sertifikat hasil audit dari security auditor yang independen;
3)
Bersedia menjaga kerahasiaan data yang didapat dari proses personalisasi, yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan untuk menjaga kerahasiaan data;
4)
Bersedia dievaluasi oleh Bank Indonesia sewaktu-waktu apabila
diperlukan,
pernyataan
kesediaan
yang
dibuktikan
untuk
dievaluasi
dengan
surat
oleh
Bank
Indonesia. d.
Atas permohonan tertulis tersebut, Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran. Bank
Indonesia
c.q
Direktorat
Akunting
dan
Sistem
Pembayaran berwenang untuk mencabut persetujuan yang diberikan kepada perusahaan personalisasi kartu jika menurut penilaian …
17
penilaian Bank Indonesia perusahaan personalisasi kartu tersebut terbukti tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c. e.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Gedung D Lantai 2 Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110
VI.
KEWAJIBAN TUKAR MENUKAR INFORMASI 1.
Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan tukar-menukar informasi data Pemegang Kartu dengan Penerbit lainnya yang meliputi negative list dan positive list serta data negatif penyedia barang dan/atau jasa (merchant black list).
2.
Penerbit Kartu Kredit wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan kerjasama tukar-menukar informasi yang telah dilakukan, yang antara lain memuat: a. jenis dan jumlah data yang dipertukarkan oleh masing-masing Penerbit Kartu Kredit; b. data yang diminta yang terdiri jumlah sumber data dan jumlah data yang diminta oleh masing-masing Penerbit Kartu Kredit.
3.
Kewajiban pelaporan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh masingmasing Penerbit Kartu Kredit atau secara bersama-sama melalui asosiasi Penerbit Kartu Kredit. 4. Pelaporan …
18
4.
Pelaporan tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai pengawasan penyelenggaraan kegiatan APMK.
Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 30 Desember 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
MOHAMAD ISHAK DIREKTUR AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
