No. 7/7/DPM
Jakarta, 29 Maret 2005 SURAT EDARAN
Perihal : Laporan Harian Bank Umum Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005 tanggal 9 Maret 2005 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut : I. KETENTUAN UMUM Untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Harian Bank Umum (LHBU) perlu ditetapkan suatu sistematika penyusunan LHBU berupa Pedoman Penyusunan LHBU (yang selanjutnya disebut Pedoman) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Petunjuk Teknis Aplikasi LHBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. II. BANK PELAPOR Bank Pelapor terdiri dari : 1. Kantor Pusat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; 2. Kantor Pusat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; 3. Kantor Cabang Bank Asing; dan 4. Unit Usaha Syariah. III. RUANG LINGKUP DATA LHBU Jenis data yang wajib disampaikan oleh Bank Pelapor kepada Bank Indonesia terdiri dari data transaksional dan data non transaksional.
A. Data ...
2
A. Data Transaksional 1. Transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB), terdiri dari data : a. PUAB pagi dalam mata uang Rupiah; b. PUAB sore dalam mata uang Rupiah; c. PUAB dalam valuta asing; dan d. PUAB luar negeri. 2. Transaksi Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). 3. Transaksi Devisa, terdiri dari data : a. transaksi tod/tom/spot dalam valuta asing; b. transaksi forward, swap, option dalam valuta asing; dan c. transaksi Derivatif lainnya antara lain future untuk nilai tukar, forward, swap, option yang merupakan turunan dari suku bunga, atau turunan dari kombinasi instrumen pasar uang lainnya. 4. Perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder meliputi transaksi Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito, dan Commercial Paper. B. Data Non Transaksional 1. Posisi akhir hari transaksi derivatif jual bukan investasi dengan pihakpihak tertentu. 2. Posisi Devisa Neto (PDN), terdiri dari: a. data gabungan yang mencakup kantor-kantor cabang di dalam negeri; dan b. data gabungan yang mencakup seluruh kantor cabang dalam negeri dan luar negeri, untuk posisi akhir hari. 3. Pos-pos tertentu neraca, terdiri dari : a. data posisi pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri; dan b. data posisi pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri dan luar negeri. 4. Proyeksi arus kas, terdiri dari : a. proyeksi arus kas dalam mata uang Rupiah; dan b. proyeksi ...
3
b. proyeksi arus kas dalam valuta asing. 5. Suku bunga penawaran (quotation) dalam mata uang Rupiah dan valuta asing (USD). 6. Suku bunga dasar kredit dalam mata uang Rupiah dan valuta asing (USD). 7. Suku bunga kredit dalam mata uang Rupiah dan valuta asing (USD). 8. Suku bunga deposito berjangka dalam mata uang Rupiah dan valuta asing (USD), suku bunga tabungan dalam mata uang Rupiah, dan diskonto sertifikat deposito dalam mata uang Rupiah dan valuta asing (USD). 9. Tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah Bank syariah dalam mata uang Rupiah. IV. FORMAT DAN JENIS LAPORAN A. Format LHBU 1. Format LHBU untuk data transaksional adalah sesuai dengan Form 101 (PUAB), 102 (PUAS), 201 (Transaksi Devisa Tod/Tom/Spot), 202 (Transaksi Devisa Forward/Swap/Option), 203 (Transaksi Derivatif Lainnya), dan 301 (Pasar Sekunder Surat Berharga Pasar Uang) sebagaimana dimaksud dalam Pedoman. 2. Format LHBU untuk data non transaksional adalah sesuai dengan Form 204 (Posisi akhir hari Transaksi Derivatif Jual bukan Investasi dengan pihak-pihak tertentu), 401 (PDN gabungan kantor Dalam Negeri), 402 (PDN gabungan kantor Dalam Negeri dan Luar Negeri), 403 (Pos-pos tertentu Neraca Gabungan kantor Dalam Negeri), 404 (Pos-pos tertentu Neraca Gabungan kantor Dalam Negeri dan Luar Negeri), 405 (Laporan Proyeksi Arus Kas Rupiah), 406 (Laporan Proyeksi Arus Kas Valuta Asing), 501 (Suku Bunga Penawaran/Quotation), 601 (Suku Bunga Dasar Kredit), 602 (Suku Bunga Kredit), 603 (Suku Bunga Deposito Berjangka, Suku Bunga Tabungan dan Diskonto Sertifikat Deposito), dan 604 (Tingkat Imbalan Deposito Investasi Mudharabah Bank Syariah) sebagaimana dimaksud dalam Pedoman. B. Jenis ...
4
B. Jenis Laporan yang Disampaikan 1. Jenis laporan yang wajib disampaikan oleh Kantor Pusat Bank dan Kantor Cabang Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional adalah sebagai berikut: a. Bank yang berstatus Bank devisa meliputi form 101, 102, 201, 202, 203, 204, 301, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 501, 601, 602, dan 603. b. Bank yang berstatus Bank non devisa meliputi form 101, 102, 301, 403, 405, 501, 601, 602, dan 603. 2. Jenis laporan yang wajib disampaikan oleh Kantor Pusat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut: a. Bank yang berstatus Bank devisa meliputi form 102, 201, 401, 402, 403, 404, 405, 406, dan 604. b. Bank yang berstatus Bank non devisa meliputi form 102, 403, 405, dan 604. 3. Jenis laporan yang wajib disampaikan oleh Unit Usaha Syariah adalah form 102, 201, dan 604. V. PENYAMPAIAN DAN KOREKSI LHBU A. Data LHBU yang Disampaikan 1. Penyampaian Data Transaksional Bank Pelapor wajib menyampaikan data transaksional berikut form header setiap Hari Kerja secara real time atau segera setelah terjadinya transaksi pada tanggal laporan. 2. Penyampaian Data Non Transaksional Bank Pelapor wajib menyampaikan data non transaksional sebagai berikut: a. Data posisi akhir hari transaksi derivatif jual bukan investasi dengan pihak-pihak tertentu yang disampaikan adalah data pada posisi tanggal laporan.
Contoh ...
5
Contoh: Data posisi akhir hari transaksi derivatif jual bukan investasi dengan pihak-pihak tertentu pada tanggal 6 April 2005 wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia selambatlambatnya pukul 24.00 WIB pada tanggal 6 April 2005. a. Data Posisi Devisa Neto dan pos-pos tertentu neraca yang disampaikan adalah data pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelumnya (H-2). Contoh: Data Posisi Devisa Neto pada tanggal 6 April 2005 wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia selambatlambatnya pukul 24.00 WIB pada tanggal 8 April 2005. b. Data proyeksi arus kas yang disampaikan adalah proyeksi penerimaan dan pengeluaran dalam Rupiah dan valuta asing
atas pos-pos
sebagaimana diatur dalam Pedoman untuk periode 3 (tiga) bulan yang meliputi data : 1) periode 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal laporan; 2) periode minggu ke-3 (tiga) sejak hari ke-15 (lima belas) sampai dengan hari ke-21 (duapuluh satu) secara kumulatif; 3) periode minggu ke-4 (empat) sejak hari ke-22 (dua puluh dua) sampai dengan hari ke-28 (dua puluh delapan) secara kumulatif; dan 4) periode bulan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) sejak hari ke-29 (dua puluh sembilan) sampai dengan hari ke-90 (sembilan puluh) secara kumulatif. Proyeksi arus kas dalam valuta asing selain USD dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang USD. Pelaporan proyeksi arus kas dalam valuta asing yang telah dikonversi tersebut digabungkan secara keseluruhan dengan arus kas dalam mata uang USD.
Contoh ...
6
Contoh: Data proyeksi arus kas yang dilaporkan pada tanggal 4 April 2005 adalah perkiraan penerimaan dan pengeluaran untuk: 1) tanggal 5 April 2005 sampai dengan 18 April 2005; 2) tanggal 19 April 2005 sampai dengan 25 April 2005 secara kumulatif untuk minggu ke-3 (tiga); 3) tanggal 26 April 2005 sampai dengan 2 Mei 2005 secara kumulatif untuk minggu ke-4 (empat); dan 4) tanggal 3 Mei sampai dengan 3 Juli 2005 secara kumulatif untuk bulan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga). Data proyeksi arus kas tersebut wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 4 April 2005 selambatlambatnya pukul 24.00 WIB. c. Data suku bunga penawaran (quotation) wajib disampaikan segera setiap terjadi penawaran pada tanggal laporan. d. Data suku bunga dasar kredit, suku bunga kredit, suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito, suku bunga tabungan dan tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah Bank syariah yang disampaikan adalah data yang berlaku pada tanggal laporan. Contoh: Data suku bunga kredit atau tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah Bank syariah pada tanggal 6 April 2005 wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 6 April 2005 selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB. B. Tata Cara Penyampaian LHBU Tata cara penyampaian LHBU dilakukan sebagai berikut: 1. Sebelum data disampaikan, Bank Pelapor harus melakukan validasi teknis sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 dan Petunjuk Teknis Aplikasi LHBU sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2. 2. Setelah ...
7
2. Setelah data disampaikan, Bank Pelapor harus memastikan bahwa status data
transaksional
dengan
Bank
Pelapor
lain
sebagai
lawan
transaksi/counterpart telah cocok/matching, melalui rekapitulasi laporan absensi LHBU. 3. Bank Pelapor wajib mengirim seluruh form sesuai dengan jenis laporan dan status Bank sebagaimana dimaksud pada angka IV.B. Dalam hal Bank Pelapor tidak melakukan transaksi dan atau tidak memiliki data non transaksional, kewajiban penyampaian LHBU tetap berlaku dengan cara mengirimkan form header. 4. Dalam hal Bank Pelapor merger atau konsolidasi dengan bank lain, Bank Pelapor tetap wajib menyampaikan data LHBU sampai dengan hari terakhir sebelum tanggal dilakukannya merger atau konsolidasi secara operasional masing-masing Bank Pelapor. Contoh : Apabila pada tanggal 15 Juni 2005 Bank X dimerger atau dikonsolidasi dengan Bank Y, maka masing-masing Bank wajib menyampaikan LHBU untuk data posisi tanggal 14 Juni 2005. C. Batas Waktu Penyampaian LHBU Batas waktu penyampaian dan atau koreksi LHBU diatur sebagai berikut: 1. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB untuk data PUAB pagi Rupiah; 2. Setelah pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB untuk data PUAB sore Rupiah; 3. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB untuk data perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder, suku bunga penawaran (quotation), suku bunga dasar kredit, suku bunga kredit, suku bunga deposito berjangka, suku bunga tabungan, dan diskonto sertifikat deposito, dan tingkat imbalan deposito investasi mudharabah bank syariah;
4. Pukul ...
8
4. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB untuk data PUAB valuta asing dan PUAS; 5. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB untuk data PUAB luar negeri, transaksi devisa, Posisi Devisa Neto, pos-pos tertentu neraca, proyeksi arus kas, dan posisi akhir hari transaksi derivatif jual bukan investasi dengan pihak-pihak tertentu. D. Tata Cara Koreksi LHBU Tata cara koreksi LHBU dilakukan sebagai berikut : 1. Dalam hal terjadi kesalahan atas data yang disampaikan pada huruf A.1 dan A.2, Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi terhadap data dimaksud segera setelah diketahui adanya kesalahan dan diterima oleh Bank Indonesia dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf C. Contoh : Dalam hal terjadi kesalahan atas data transaksi PUAB pagi Rupiah pada tanggal 6 April 2005 maka koreksi atas kesalahan data tersebut wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 6 April 2005 selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. 2. Khusus penyampaian koreksi data transaksi devisa dapat dilakukan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya sampai dengan pukul 16.00 WIB. Contoh : Dalam hal terjadi kesalahan atas data transaksi devisa pada tanggal 6 April 2005 maka koreksi atas kesalahan data tersebut wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 7 April 2005 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. E. Periode Penyampaian dan atau Koreksi LHBU 1. Penyampaian dan atau koreksi LHBU oleh Bank Pelapor dilakukan sebagai berikut :
a. sekurang- ...
9
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja dalam setiap minggu, sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005 tanggal 9 Maret 2005 sampai dengan tanggal 13 Mei 2005; b. setiap Hari Kerja sejak tanggal 16 Mei 2005. 2. Penetapan Hari Kerja penyampaian dan atau koreksi LHBU oleh Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a, diberitahukan oleh Bank Indonesia melalui surat kepada Bank Pelapor. F. Gangguan Teknis dan Keadaan Memaksa (Force Majeure) 1. Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan data dan atau koreksi LHBU secara On-Line, Bank Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai gangguan teknis yang dialami segera setelah mengalami gangguan pada Hari Kerja yang sama. 2. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang kepada Satuan Kerja yang membidangi Manajemen Informasi, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10110. Bagi Bank Pelapor yang berada di luar wilayah kerja kantor Pusat Bank Indonesia, tembusan pemberitahuan dimaksud disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor. 3. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan data dan atau koreksi LHBU secara On-Line karena gangguan teknis atau gangguan lainnya pada sistem dan atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia wajib menyampaikan data dan atau koreksi LHBU secara Off-Line disertai hasil cetak komputer (hard copy) pada Hari Kerja yang sama kepada : a. Satuan Kerja yang membidangi Manajemen Informasi, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10110 bagi Bank Pelapor yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi bagi Bank Pelapor yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
4. Bank ...
10
4. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan data atau koreksi LHBU karena mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (force majeure) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang kepada : a. Satuan Kerja yang membidangi Manajemen Informasi, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10110 bagi Bank Pelapor yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi bagi Bank Pelapor yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. G. Penyampaian dan atau Koreksi LHBU Setelah Batas Waktu 1. Bank Pelapor yang dianggap tidak menyampaikan dan atau koreksi LHBU sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf C dan huruf D.2 tetap wajib melakukan hal-hal sebagai berikut : a. menyampaikan LHBU untuk data transaksi devisa, proyeksi arus kas, pos-pos tertentu neraca dan posisi devisa neto; dan atau b. menyampaikan koreksi LHBU untuk data transaksi devisa, secara On-Line selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada 5 (lima) Hari Kerja berikutnya setelah tanggal laporan. 2. Dalam hal Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan dan atau koreksi LHBU secara On-Line sebagaimana dimaksud pada angka 1, tata cara penyampaian dan atau koreksi LHBU dilakukan dan dialamatkan sebagaimana dimaksud pada huruf F.3. VI. HASIL OLAHAN LHBU 1. LHBU yang disampaikan oleh Bank Pelapor diproses oleh Bank Indonesia untuk menghasilkan hasil olahan LHBU berupa: a. informasi yang disediakan oleh Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dalam bentuk agregat; dan
b. data ...
11
b. data individual Bank Pelapor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka III. 2. Bank Pelapor dapat memperoleh hasil olahan LHBU sebagaimana dimaksud dalam angka 1. 3. Dalam rangka memperoleh hasil olahan LHBU sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Bank Pelapor mendapatkan hak akses terhadap sistem LHBU di Bank Indonesia maksimal sebanyak 2 (dua) fasilitas user id untuk bank devisa dan 1(satu) user id untuk bank non devisa. 4. Dalam hal Bank Pelapor menambah fasilitas user id sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Bank Pelapor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dan dikenakan biaya lisensi yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia. VII.PELANGGAN PIPU 1. Tata cara menjadi Pelanggan PIPU diatur sebagai berikut: a. Calon Pelanggan PIPU mengajukan permohonan menjadi Pelanggan PIPU secara tertulis kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh pada Lampiran 3. b. Permohonan menjadi Pelanggan PIPU sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Satker yang membidangi Manajemen Informasi, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, 10110. c. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada calon Pelanggan PIPU
mengenai
disetujui
atau
tidak
disetujuinya
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a. d. Dalam hal permohonan disetujui oleh Bank Indonesia, calon Pelanggan PIPU harus menandatangani Perjanjian Penggunaan PIPU dengan Bank Indonesia sebagaimana contoh pada Lampiran 4. 2. Pelanggan PIPU hanya dapat memperoleh hasil olahan LHBU berupa informasi PIPU dalam bentuk agregat sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1.a.
3. Perolehan ...
12
3. Perolehan informasi hasil olahan LHBU sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan biaya sehubungan dengan perolehan informasi oleh Pelanggan PIPU diatur dalam Perjanjian Penggunaan PIPU. VIII. SANKSI 1. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank Pelapor mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Pelapor dan sanksi yang dikenakan. 2. Pengenaan sanksi terhadap Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank Pelapor pada Bank Indonesia. 3. Tata cara pengenaan sanksi terhadap Pelanggan PIPU diatur dalam Perjanjian Penggunaan PIPU. IX.PENYAMPAIAN PERTANYAAN Apabila dalam pelaksanaan penyusunan dan penyampaian LHBU terdapat halhal yang kurang jelas, Bank Pelapor dapat menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan sistem, materi, dan ketentuan LHBU kepada Bank Indonesia sebagai berikut: 1. Direktorat Pengelolaan Moneter, Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang mengenai materi Form 101, 102, 301, 501, 601, 602, 603, dan 604. 2. Direktorat Pengelolaan Devisa, Tim Analisis Ekonomi dan Peraturan Devisa, mengenai materi Form 201, 202, 203, dan 204. 3. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Tim Pengaturan Perbankan, mengenai materi Form 401, 402, 405, dan 406. 4. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Bagian Statistik Moneter, mengenai materi Form 403 dan 404. 5. Direktorat Teknologi Informasi, Helpdesk, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi dan otomasi sistem penyampaian LHBU. 6. Satuan kerja yang membidangi Manajemen Informasi, mengenai akses ke dalam sistem LHBU di Bank Indonesia.
X. PENUTUP ...
13
X. PENUTUP Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka sejak tanggal 1 Juni 2005 : 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/28/DPM tanggal 17 November 2003 perihal Tata Cara Penyelenggaraan Pusat Informasi Pasar Uang; dan 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/34/DPD tanggal 24 Desember 2003 perihal Tata Cara Penyampaian Data Transaksi Devisa Melalui Pusat Informasi Pasar Uang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 29 Maret 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar maklum. BANK INDONESIA,
BUDI MULYA DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER
