No. 10/49/DASP
Jakarta, 24 Desember 2008
SURAT EDARAN
Perihal :
Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang bagi Perorangan dan Badan Usaha Selain Bank ---------------------------------------------------------------------------
Sehubungan dengan berakhirnya masa transisi untuk pendaftaran atas kegiatan usaha Pengiriman Uang pada tanggal 31 Desember 2008, sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009, setiap perorangan Warga Negara Indonesia dan badan usaha selain Bank yang akan melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Kewajiban untuk memperoleh izin tersebut berlaku juga untuk Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan, pelaksanaan kegiatan usaha Pengiriman Uang, serta pelaporan kegiatan usaha Pengiriman Uang oleh Penyelenggara diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini. I.
TATA CARA DAN PROSES PERIZINAN Perorangan Warga Negara Indonesia dan badan usaha selain Bank yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. A. Pengajuan …
2
A.
Pengajuan Permohonan Izin sebagai Penyelenggara 1.
Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia, perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha selain Bank harus menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada Bank Indonesia.
2.
Untuk perorangan Warga Negara Indonesia, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan oleh individu yang bersangkutan, sedangkan untuk badan usaha diajukan oleh pengurus badan usaha.
3.
Untuk perorangan Warga Negara Indonesia, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilampiri dokumen sebagai berikut: a.
fotokopi kartu tanda penduduk;
b.
surat keterangan domisili/tempat tinggal dari lurah/kepala desa setempat;
c.
surat pernyataan kesanggupan pemohon dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, untuk: 1)
bertanggung jawab jika terdapat penyalahgunaan Uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
2)
memisahkan penatausahaan Uang yang dikirim dan/atau diterima dari harta kekayaan pribadi;
d.
informasi mengenai tempat usaha dan sarana prasarana yang digunakan oleh pemohon sebagai Penyelenggara;
e.
prosedur pengiriman dan/atau penerimaan Uang; dan
f. mekanisme …
3
f.
mekanisme pengelolaan risiko yang sekurang-kurangnya meliputi: 1)
penerapan prinsip mengenal nasabah;
2)
metode monitoring Uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
3)
mekanisme penyelesaian permasalahan termasuk permasalahan mengenai Uang kiriman yang terlambat atau tidak sampai kepada Penerima yang dituju.
4.
Untuk badan usaha yang berbadan hukum, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilampiri dokumen sebagai berikut: a.
fotokopi surat keterangan domisili badan usaha dari lurah/kepala desa setempat;
b.
fotokopi akta pendirian badan hukum Indonesia dan perubahannya jika ada, yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang. Akta pendirian tersebut harus mencantumkan secara tegas kegiatan Pengiriman Uang
sebagai
kegiatan
dari
badan
usaha
yang
bersangkutan; c.
surat pernyataan pengurus dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, yang menyatakan kesanggupan pemohon untuk: 1)
bertanggung jawab jika terdapat penyalahgunaan Uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
2)
memisahkan penatausahaan Uang yang dikirim dan/atau diterima dari harta kekayaan perusahaan; d. mekanisme …
4
d.
mekanisme pengelolaan risiko yang sekurang-kurangnya meliputi: 1)
penerapan prinsip mengenal nasabah;
2)
metode monitoring Uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
3)
mekanisme penyelesaian permasalahan termasuk permasalahan mengenai Uang kiriman yang terlambat atau tidak sampai kepada Penerima yang dituju.
e.
bukti kesiapan operasional yang sekurang-kurangnya meliputi: 1)
sumber daya manusia yang memadai;
2)
kesiapan tempat usaha;
3)
sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan pengiriman dan/atau penerimaan Uang; dan
4)
mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan pengiriman dan/atau penerimaan Uang.
5.
Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilampiri dokumen sebagai berikut: a.
bukti bahwa pemilik dan pengurus badan usaha merupakan Warga
Negara
Indonesia.
Bukti
kewarganegaraan
Indonesia tersebut antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi atau Paspor; b.
fotokopi surat keterangan domisili badan usaha dari lurah/kepala desa setempat; c. fotokopi …
5
c.
fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahannya jika ada, yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang. Akta pendirian tersebut harus mencantumkan secara tegas kegiatan Pengiriman Uang sebagai salah satu kegiatan dari badan usaha yang bersangkutan;
d.
surat pernyataan pengurus dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, yang menyatakan kesanggupan pemohon untuk: 1)
bertanggung jawab jika terdapat penyalahgunaan Uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
2)
memisahkan penatausahaan Uang yang dikirim dan/atau diterima dari harta kekayaan pribadi;
e.
mekanisme pengelolaan risiko yang sekurang-kurangnya meliputi: 1)
penerapan prinsip mengenal nasabah;
2)
metode monitoring Uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
3)
mekanisme penyelesaian permasalahan termasuk permasalahan mengenai Uang kiriman yang terlambat atau tidak sampai kepada Penerima yang dituju;
f.
bukti kesiapan operasional yang sekurang-kurangnya meliputi: 1)
sumber daya manusia yang memadai;
2)
kesiapan tempat usaha;
3)
sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan pengiriman dan/atau penerimaan Uang; dan 4) mekanisme …
6
4)
mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan pengiriman dan/atau penerimaan Uang.
B.
Proses Perizinan 1.
Dalam memproses permohonan izin, Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP) atau Kantor
Bank
Indonesia
(KBI)
yang
mewilayahi
dapat
melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan serta kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan dokumen yang disampaikan pemohon. 2.
Dalam memproses perizinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia dapat meminta rekomendasi dari otoritas pengawas atau pembina dari badan usaha pemohon, antara lain tentang kinerja dan kepatuhan pemohon terhadap ketentuan yang berlaku.
3.
Bank Indonesia c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi memberikan izin atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. Dalam
hal
proses
perizinan
memerlukan
rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemberian izin atau penolakan tersebut diberikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi dan dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. 4.
Terhadap permohonan izin yang disetujui, Bank Indonesia
c.q. …
7
c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi memberikan izin yang disertai dengan tanda izin. II.
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH Dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah, Penyelenggara wajib melakukan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi: A.
Identifikasi dan Verifikasi Identitas Pengirim dan/atau Penerima 1.
Penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Pengirim dan/atau Penerima pada saat Pengirim dan/atau Penerima melakukan transaksi pengiriman dan/atau penerimaan Uang.
2.
Penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan verifikasi ulang terhadap identitas Pengirim dan/atau Penerima jika: a.
terjadi pengiriman dan/atau penerimaan dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara;
b.
terdapat transaksi yang mencurigakan; dan/atau
c.
terdapat keraguan Penyelenggara atas keabsahan informasi yang disampaikan oleh Pengirim dan/atau Penerima atau penerima kuasa.
3.
Kegiatan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a.
Terhadap Pengirim dan/atau Penerima perorangan: 1) Penyelenggara …
8
1)
Penyelenggara meminta informasi mengenai: a)
Nama dan alamat Pengirim dan/atau Penerima;
b)
Tempat dan tanggal lahir;
c)
Pekerjaan;
d)
Kewarganegaraan;
e)
Nomor bukti identitas;
f)
Identitas
pihak
lain
dalam
hal
Pengirim
bertindak untuk dan atas nama pihak lain; g)
Sumber dana;
h)
Tujuan Pengiriman Uang; dan
i)
Informasi
lain
yang
memungkinkan
Penyelenggara untuk dapat mengetahui profil Pengirim dan/atau Penerima. Informasi identitas sebagaimana dimaksud pada butir a) sampai dengan butir f) dibuktikan dengan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi atau Paspor. 2)
Penyelenggara meneliti bahwa Pengirim dan/atau Penerima tersebut telah sesuai dengan identitas Pengirim dan/atau Penerima yang bersangkutan, antara lain kesamaan pasphoto dan tanda tangan.
b.
Terhadap Pengirim dan/atau Penerima badan usaha: 1)
Penyelenggara meminta informasi mengenai: a)
Nama dan alamat Pengirim dan/atau Penerima;
b)
Bidang usaha;
c)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d) Identitas …
9
d)
Identitas
pihak
lain
dalam
hal
Pengirim
bertindak untuk dan atas nama pihak lain; e)
Sumber dana;
f)
Tujuan Pengiriman Uang; dan
g)
Informasi
lain
yang
memungkinkan
Penyelenggara untuk dapat mengetahui profil Pengirim dan/atau Penerima. Informasi identitas sebagaimana dimaksud pada butir a) sampai dengan butir d) dibuktikan dengan dokumen izin usaha dan/atau NPWP. 2)
Penyelenggara
meneliti
kebenaran
dokumen
pendukung identitas nasabah di atas. 4.
Transaksi
pengiriman
dan/atau
penerimaan
tidak
dapat
dilakukan jika terjadi hal-hal antara lain sebagai berikut: a.
Pengirim dan/atau Penerima tidak dapat menunjukkan bukti identitas atau anonim;
b.
Terdapat ketidaksesuaian identitas Pengirim dan/atau Penerima
dengan
bukti
dokumen
identitas
yang
keaslian/kebenaran
dari
disampaikan; atau c.
Penyelenggara
meragukan
identitas Pengirim dan/atau Penerima. B.
Pemantauan Transaksi Pengiriman dan/atau Penerimaan 1.
Penyelenggara
wajib
menatausahakan
dokumen
identitas
Pengirim dan/atau Penerima sebagaimana dimaksud pada butir A.3.a, butir A.3.b dan dokumen transaksi pengiriman dan/atau …
10
dan/atau penerimaan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 2.
Penyelenggara wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan informasi dokumen sebagaimana dimaksud pada butir A.3.a dan butir A.3.b.
3.
Penyelenggara wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa dan memantau Pengirim dan/atau Penerima
maupun
transaksi
yang
dilakukannya,
serta
menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Pengirim dan/atau Penerima. 4.
Penyelenggara wajib melakukan identifikasi transaksi yang tergolong mencurigakan (suspicious transactions). Pada prinsipnya transaksi keuangan tergolong mencurigakan jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut: a.
transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengirim dan/atau Penerima yang bersangkutan;
b.
transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari
pelaporan
yang
wajib
dilakukan
Penyelenggara; c.
transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan tentang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan …
11
pendanaan teroris serta peraturan terkait lainnya. Dalam hal suatu transaksi keuangan telah memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur di atas maka Penyelenggara wajib menetapkan transaksi tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Untuk mengidentifikasi suatu transaksi keuangan memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur transaksi keuangan tergolong mencurigakan, Penyelenggara dapat menggunakan indikatorindikator transaksi keuangan mencurigakan, antara lain sebagai berikut: a.
Pengiriman dan/atau penerimaan Uang dilakukan dalam jumlah diluar kebiasaan Pengirim dan/atau Penerima. Hal ini dapat dilakukan jika Pengirim dan/atau Penerima sering melakukan transaksi Pengiriman Uang pada Penyelenggara yang sama;
b.
Pengiriman dan/atau penerimaan Uang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi;
c.
Pengiriman dan/atau penerimaan Uang dilakukan dengan menggunakan beberapa nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu;
d.
Pengiriman dan/atau penerimaan Uang dilakukan untuk tujuan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan usaha dari Pengirim dan/atau Penerima;
e.
Perilaku Pengirim dan/atau Penerima, seperti: 1) perilaku …
12
1)
perilaku Pengirim dan/atau Penerima yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi, seperti: gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri;
2)
Pengirim dan/atau Penerima memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas dirinya;
3)
Pengirim dan/atau Penerima menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama;
4)
Pengirim dan/atau Penerima keberatan atau menolak untuk memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh Penyelenggara tanpa alasan yang jelas;
5)
Pengirim dan/atau Penerima mencoba mempengaruhi Penyelenggara untuk tidak melaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan dengan berbagai cara.
Apabila
setelah
melakukan
proses
identifikasi transaksi
keuangan mencurigakan, Penyelenggara masih ragu, maka Penyelenggara dapat melaporkan transaksi tersebut kepada PPATK sebagai transaksi keuangan mencurigakan. C.
Program Pelatihan Pengurus dan/atau Pegawai Penyelenggara wajib melakukan berbagai upaya yang memadai untuk memastikan seluruh pengurus dan/atau pegawai memperoleh pelatihan secara
berkala
dan
berkesinambungan
untuk
pengetahuan dan keahlian yang bersangkutan.
meningkatkan
Program pelatihan tersebut …
13
tersebut antara lain mencakup materi mengenai: 1.
Peraturan
perundang-undangan
mengenai
tindak
pidana
pencucian uang dan pendanaan teroris; 2.
Teknik, metode, dan tren tentang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris; dan
3. D.
Kebijakan internal, prosedur, dan pengawasan.
Pengendalian Intern Penyelenggara wajib memelihara fungsi audit dengan sarana yang memadai dan mampu untuk menilai efektifitas dari kebijakan internal, prosedur dan pengawasan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris.
E.
Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 1.
Penyelenggara wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Penyelenggara mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.
2.
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.
3.
Penyelenggara badan usaha wajib menunjuk satu atau lebih pejabat senior manajemen sebagai pejabat kepatuhan yang bertanggung jawab terhadap pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. 4. Pejabat …
14
4.
Pejabat kepatuhan wajib memastikan bahwa mekanisme pelaporan
transaksi
keuangan
mencurigakan
terjamin
kerahasiaannya. Dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan kepada PPATK, Penyelenggara
hendaknya
selalu
melakukan
pengkinian
atas
pemahaman ketentuan dan pedoman pelaporan yang dikeluarkan oleh PPATK. III. LAPORAN TANGGAL EFEKTIF DIMULAINYA KEGIATAN 1.
Perorangan Warga Negara Indonesia dan badan usaha selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara wajib melakukan kegiatannya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perizinan.
2.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha selain Bank telah melakukan kegiatannya maka perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha selain Bank tersebut wajib melaporkan secara
tertulis
tanggal
efektif
dimulainya
kegiatan
sebagai
Penyelenggara kepada Bank Indonesia c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi. 3.
Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Penyelenggara.
4.
Jika perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha selain Bank yang telah memperoleh izin tersebut tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, perorangan …
15
perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha selain Bank tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: a.
uraian kesiapan infrastruktur yang antara lain meliputi kesiapan operasional, sistem yang akan digunakan dalam Pengiriman Uang, dan rencana kerjasama dengan Operator jika ada; dan
b.
uraian kendala yang dihadapi yang mengakibatkan belum atau tidak dapat dilaksanakannya kegiatan Pengiriman Uang.
5.
Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
6.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4, jika Bank Indonesia c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi menilai terdapat permasalahan yang bersifat struktural yang dapat mengakibatkan perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha selain Bank tersebut tidak mampu melaksanakan kegiatan sebagai Penyelenggara, maka Bank Indonesia c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi dapat membatalkan izin sebagai Penyelenggara yang telah diberikan kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha selain Bank tersebut.
IV. PENCANTUMAN
DALAM
DAFTAR
PENYELENGGARA
DAN
PUBLIKASI 1.
Bank Indonesia c.q. DASP mencantumkan identitas Penyelenggara yang telah menyampaikan laporan dimulainya kegiatan Pengiriman Uang …
16
Uang sebagaimana dimaksud dalam butir III.2 dalam Daftar Penyelenggara di Bank Indonesia. 2.
Setiap Penyelenggara yang identitasnya telah dicantumkan dalam Daftar Penyelenggara harus menempatkan tanda izin di tempat usaha yang bersangkutan, yakni di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengguna jasa. Fotokopi tanda izin ditempatkan pula di setiap kantor cabang Penyelenggara.
3.
Dalam hal Penyelenggara memasang papan nama atas kegiatan usaha Pengiriman Uang yang dilakukan berdasarkan izin dari Bank Indonesia, maka pada papan nama tersebut dicantumkan nomor izin yang telah diperoleh dari Bank Indonesia.
4.
Bank Indonesia mempublikasikan Daftar Penyelenggara dalam website Bank Indonesia dan/atau booklet.
V.
LAPORAN OLEH PENYELENGGARA A.
Laporan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang 1.
Penyelenggara wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha Pengiriman Uang secara online kepada Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi (UKMI) secara berkala.
2.
Jenis dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan oleh Lembaga Selain Bank dan Bank Perkreditan Rakyat.
3.
Waktu
pelaksanaan
penyampaian
laporan
secara
online
sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberitahukan oleh Bank Indonesia …
17
Indonesia c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi kepada seluruh Penyelenggara melalui surat. 4.
Dalam
hal
laporan
secara
online
belum
diberlakukan,
Penyelenggara wajib menyampaikan laporan secara berkala dalam bentuk hardcopy yaitu Laporan Transaksi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang sebagaimana dalam Lampiran 1.a dan Lampiran 1.b. Penyelenggara
wajib
menyampaikan
Laporan
Transaksi
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang tersebut meskipun pada periode bulan laporan tidak terdapat transaksi pengiriman dan/atau penerimaan uang. Field dalam Laporan diisi dengan keterangan “NIHIL”. 5.
Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada: a.
DASP c.q. Tim Manajemen Informasi dan Administrasi (Tim MIA), untuk Penyelenggara yang berkantor pusat atau
berdomisili/bertempat
kedudukan
di
wilayah
DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota Depok; atau b.
KBI
yang
mewilayahi,
untuk
Penyelenggara
yang
berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a. 6.
Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan secara bulanan dan harus sudah diterima oleh DASP c.q. Tim MIA atau KBI yang mewilayahi paling lambat tanggal 15 pada bulan …
18
bulan berikutnya. Contoh: laporan bulan Januari 2009, harus sudah diterima oleh DASP c.q. Tim MIA atau KBI yang mewilayahi paling lambat pada tanggal 15 Februari 2009. 7.
Dalam hal tanggal paling lambat sebagaimana dimaksud pada angka 6 jatuh pada hari libur, maka tanggal paling lambat adalah pada tanggal hari kerja berikutnya.
8.
Untuk Penyelenggara yang memiliki kantor cabang, laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan oleh kantor pusat Penyelenggara secara konsolidasi yang merupakan gabungan laporan kantor pusat dan seluruh kantor cabang.
B.
Laporan Rencana Pembukaan Kantor Cabang 1.
Penyelenggara wajib menyampaikan laporan secara tertulis jika merencanakan untuk melakukan pembukaan kantor cabang kepada: a.
DASP c.q. Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran (Bagian PwSP), untuk Penyelenggara yang berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di DKI Jakarta, Kabupaten/Kota
Bekasi,
Kabupaten/Kota
Bogor,
Kabupaten Karawang dan Kota Depok; atau b.
KBI
yang
mewilayahi,
untuk
Penyelenggara
yang
berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a. 2.
Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal efektif dimulainya …
19
dimulainya kegiatan oleh kantor cabang tersebut, dengan format sebagaimana dalam Lampiran 2.a dan Lampiran 2.b. C.
Laporan Kerjasama Penyelenggara dengan Operator 1.
Penyelenggara yang melakukan kerjasama dengan Operator wajib
melaporkan
secara
tertulis
kerjasama
tersebut,
sebagaimana dalam Lampiran 3.a dan Lampiran 3.b kepada: a.
DASP c.q. Bagian PwSP, untuk Penyelenggara yang berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di wilayah
DKI
Kabupaten/Kota
Jakarta, Bogor,
Kabupaten/Kota Kabupaten
Bekasi,
Karawang
dan
Kota Depok; atau b.
KBI
yang
mewilayahi,
untuk
Penyelenggara
yang
berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a. 2.
Laporan kerjasama antara Penyelenggara dengan Operator sebagaimana dimaksud pada angka 1 sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: a.
fotokopi
perjanjian
kerjasama
antara
Penyelenggara
dengan Operator. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat: 1)
kesepakatan antara Penyelenggara dan Operator untuk memberikan informasi kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk keperluan pemeriksaan;
2)
pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia atau pihak …
20
pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk melakukan
pemeriksaan
terhadap
sistem
yang
digunakan baik oleh Penyelenggara maupun oleh Operator; dan 3)
kesediaan
Penyelenggara
menyampaikan
kepada
dan Bank
Operator
untuk
Indonesia
hasil
assessment terhadap sistem yang digunakan; b.
informasi singkat mengenai profil perusahaan Operator; dan
c.
hasil assessment terhadap sistem yang digunakan oleh Operator.
3.
Jika Penyelenggara menghentikan kerjasama dengan Operator, maka
penghentian
kerjasama
dengan
Operator
tersebut
dilaporkan kepada DASP c.q. Bagian PwSP atau KBI yang mewilayahi sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4.a dan Lampiran 4.b. D.
Laporan Perubahan Pengurus 1.
Penyelenggara wajib menyampaikan laporan secara tertulis jika terjadi perubahan pengurus kepada: a.
DASP c.q. Bagian PwSP, untuk Penyelenggara yang berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di wilayah
DKI
Jakarta,
Kabupaten/Kota
Bekasi,
Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota Depok; atau b.
KBI
yang
mewilayahi,
untuk
Penyelenggara
yang
berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di luar …
21
luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a. 2.
Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan surat pernyataan pengurus yang baru dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang menyatakan kesanggupan Penyelenggara untuk: a.
bertanggung jawab jika terdapat penyalahgunaan Uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
b.
memisahkan penatausahaan Uang yang dikirim dan/atau diterima dari harta kekayaan pribadi atau perusahaan.
3.
Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dengan fotokopi bukti perubahan Pengurus antara lain berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas dan perubahan akta pendirian bagi badan usaha yang tidak berbadan hukum.
VI. PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA PENGIRIMAN UANG DAN PENGHAPUSAN
PENYELENGGARA
DARI
DAFTAR
PENYELENGGARA 1.
Penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Penyelenggara atau berdasarkan keputusan
Bank
Indonesia.
Penghentian
kegiatan
sebagai
Penyelenggara dilakukan dengan mencabut izin kegiatan usaha Pengiriman Uang yang telah diberikan oleh Bank Indonesia. 2.
Penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang atas permintaan Penyelenggara sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. menyampaikan …
22
a.
menyampaikan laporan penghentian kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Penyelenggara menghentikan kegiatannya; dan
b.
melaporkan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penghentian kegiatan usaha, dengan melampirkan: 1)
dokumen
penyelesaian
hak
dan
kewajiban
kepada
Pengirim dan/atau Penerima; dan 2)
surat pernyataan dari pengurus dan/atau pemilik bahwa segala tuntutan yang timbul setelah penghentian kegiatan usaha
Pengiriman
Uang
menjadi
tanggung
jawab
sepenuhnya dari pengurus dan/atau pemilik. 3.
Laporan penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang sebagaimana dimaksud pada butir 2.a disampaikan secara tertulis kepada: a.
DASP c.q. Bagian PwSP, untuk Penyelenggara yang berkantor pusat
atau
berdomisili/bertempat
kedudukan
di
wilayah
DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota Depok; atau b.
KBI yang mewilayahi, untuk Penyelenggara yang berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
4.
Penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan jika: a.
terdapat putusan pengadilan yang menghukum Penyelenggara untuk menghentikan kegiatan usaha Pengiriman Uang yang dilakukan …
23
dilakukan; b.
terdapat
permintaan
tertulis/rekomendasi
kepada
Bank
Indonesia dari otoritas pengawas yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara, atau otoritas pengawas dimaksud telah menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara; c.
Penyelenggara melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kegiatan usaha Pengiriman Uang dan ketentuan yang terkait lainnya; atau
d.
Penyelenggara dikenakan sanksi oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris.
5.
Dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia menghapus identitas
Penyelenggara
dari
Daftar
Penyelenggara
dan
menginformasikan perubahan status yang bersangkutan di website Bank Indonesia. VII. MASA TRANSISI 1.
Perorangan Warga Negara Indonesia dan badan usaha selain Bank yang sebelum berlakunya Surat Edaran ini telah disetujui sebagai Penyelenggara yang terdaftar di Bank Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Surat Edaran ini wajib melengkapi persyaratan perizinan sebagai berikut: a.
Dokumen
sebagaimana
dimaksud
pada
butir
I.A.3.c,
butir I.A.3.e dan butir I.A.3.f, untuk perorangan Warga Negara Indonesia; b. Dokumen …
24
b.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada butir I.A.4.d dan butir I.A.4.e.4), untuk badan usaha yang berbadan hukum;
c.
Dokumen
sebagaimana
dimaksud
pada
butir
I.A.5.c,
butir I.A.5.e dan butir I.A.5.f.4), untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum; 2.
Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada: a.
DASP c.q. Tim Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran (Tim PPSP), untuk Penyelenggara yang berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota Depok; atau
b.
KBI yang mewilayahi, untuk Penyelenggara yang berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, perorangan Warga Negara Indonesia dan badan usaha selain Bank tersebut tidak menyampaikan dokumen dimaksud, maka Bank Indonesia
menghapus
identitas
Penyelenggara
dari
Daftar
Penyelenggara serta menginformasikan perubahan status yang bersangkutan di website Bank Indonesia. VIII. LAIN-LAIN 1.
Permohonan izin kegiatan usaha Pengiriman Uang disampaikan secara tertulis kepada: a. DASP …
25
a.
DASP, Bank Indonesia, Gedung D, Lt. 8. Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, untuk Penyelenggara yang berkantor pusat atau
berdomisili/bertempat
kedudukan
di
DKI
Jakarta,
Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota Depok; atau b.
KBI yang mewilayahi, untuk Penyelenggara yang berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2.
Dalam
hal
Penyelenggara
menggunakan
Uang
Elektronik
(Electronic Money) sebagai sarana dalam Pengiriman Uang, Penyelenggara tersebut selain wajib memperoleh izin sebagai penyelenggara
kegiatan
usaha
Pengiriman
Uang
juga
wajib
memperoleh izin sebagai penerbit Uang Elektronik dari Bank Indonesia. 3.
Izin sebagai Penyelenggara yang telah diberikan Bank Indonesia kepada perorangan Warga Negara Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan Pengiriman Uang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun termasuk jika yang bersangkutan meninggal dunia.
4.
Izin sebagai Penyelenggara yang telah diberikan Bank Indonesia kepada badan usaha selain Bank tidak dapat dialihkan, kecuali dengan izin Bank Indonesia.
5.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku pula dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan antar badan usaha selain Bank. 6. Dalam …
26
6.
Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, dimana badan usaha selain Bank hasil penggabungan atau peleburan belum memperoleh izin sebagai Penyelenggara, maka badan usaha selain Bank hasil penggabungan atau peleburan tersebut harus mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara kepada Bank Indonesia.
7.
Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.
8.
Dalam hal terjadi penggabungan dimana badan usaha selain Bank hasil penggabungan sebelumnya telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara dari Bank Indonesia maka badan usaha selain Bank hasil penggabungan tersebut harus melaporkan kepada Bank Indonesia untuk tetap dapat bertindak sebagai Penyelenggara, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a.
kesiapan infrastruktur, termasuk sistem dan sumber daya manusia yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengiriman Uang; dan
b.
penerapan pengelolaan risiko dalam melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang.
9.
Penyelenggara yang akan melakukan pengambilalihan, penggabungan atau peleburan, harus melaporkan rencana tersebut kepada Bank Indonesia c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi, yang memuat sekurang-kurangnya informasi mengenai pihak-pihak yang akan melakukan pengambilalihan, penggabungan atau peleburan dan tanggal efektif berlakunya pengambilalihan, penggabungan atau peleburan. Laporan tersebut disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif
dilakukannya pengambilalihan,
penggabungan atau peleburan. 10. Dalam …
27
10.
Dalam hal pengaturan penghitungan jangka waktu dalam Surat Edaran ini menggunakan hitungan bulan, maka jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
IX. PENUTUP Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 8/32/DASP tanggal 20 Desember 2006 perihal Pendaftaran Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan
dalam
Surat
Edaran
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal 1 Januari 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
SWD. MURNIASTUTI DIREKTUR AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
