Sandi Iljanto Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
13-14 April di Hotel Aryaduta, Tangerang, Banten
DAS AR HUKUM S KN Bab XIII, Pasal 167 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kesehatan Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
DE FINIS I OPE RAS IONAL S KN SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
Re. Pasal 1 Perpres No. 72 Tahun 2012
Pembangunan? Pembangunan? Upaya? Upaya? Pelayanan? Pelayanan?
DE FINIS I OPE RAS IONAL S KN SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
Re. Pasal 1 Perpres No. 72 Tahun 2012
DAS AR HUKUM S KD • SKN dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Otonomi daerah berdasarkan NKRI • Otonomi fungsional berdasarkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan Re. Pasal 1 ayat (2) (4) dan (5) Perpres No. 72 Tahun 2012
PE NGE LOLAAN KE S E HATAN 1. Pengelolaan administrasi kesehatan 2. Informasi kesehatan 3. Sumber daya kesehatan 4. Upaya kesehatan
5. Pembiayaan kesehatan 6. Iptek kesehatan 7. Pengaturan hukum Re. Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 72 Tahun 2012
S UBS IS TE M 1. Upaya kesehatan 2. Penelitian dan pengembangan kesehatan 3. Pembiayaan kesehatan 4. Sumber daya manusia kesehatan
5. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan 6. Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan 7. Pemberdayaan masyarakat Re. Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 72 Tahun 2012
PE RAN S KN SKN menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi
Re. Pasal 5 Perpres No. 72 Tahun 2012
PE LAKS ANAAN S KN - 1 1. SKN dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 2. SKN dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap
perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional.
Re. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perpres No. 72 Tahun 2012
PE LAKS ANAAN S KN - 2 1. Pelaksanaan SKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif
dan rehabilitatif.
Re. Pasal 6 ayat (1) Perpres No. 72 Tahun 2012
PRINS IP DAS AR PE MBANGUNAN KE S E HATAN 1. Perikemanusiaan
2. Pemberdayaan dan kemandirian 3. Adil dan merata 4. Pengutamaan dan manfaat
Re. Pasal 6 ayat (3) Perpres No. 72 Tahun 2012
S IS TE M KE S E HATAN ADALAH LOKOMOTIF PEMBANGUNAN KE S E HATAN Lokomotif • Pembiayaan • SDM-Kesehatan • Farmasi, Alkes, Makanan • Pemberdayaan Masyarakat • Litbangkes
Gerbong Muatan • Upaya Kesehatan Masyarakat • Upaya Kesehatan Perorangan
Rel • Informasi • Regulasi • Manajemen
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN PEMBIAYAAN 1. Fungsi pembiayaan kesehatan 2. Apa yang dibiayai? 3. Kebijakan pembiayaan kesehatan 4. Operasionalisasi kebijakan pembiayaan kesehatan
5. Pengalaman empiris 6. Saran
PERPRES NO. 2 TAHUN 2012 SISTEM KESEHATAN NASIONAL Manajemen, Regulasi, Informasi Kesehatan SDM-Kesehatan Farm, Alkes, Makanan Litbangkes Pemberdayaan Masy Pembiayaan Kesehatan
Upaya Kesehatan
Derajat Kesehatan
PERPRES NO. 2 TAHUN 2012 SISTEM KESEHATAN NASIONAL Manajemen, Regulasi, Informasi Kesehatan SDM-Kesehatan Farm, Alkes, Makanan Litbangkes
Pembangunan Kesehatan
Derajat Kesehatan
Produktivitas SDM
Pemberdayaan Masy Pembiayaan Kesehatan 1. Menurut Fungsi 2. Menurut Urusan
WHO (20 0 7) HE ALTH S YS TE M BUILDING BLO CKS 1. Service delivery
Improved level and equity of health
2. Health Workforce 3. Information 4. Medical products, vaccines, and technology
Access Coverage Quality Safety
Responsiveness Social & Financial Risk Protection Improved Efficiency
5. Financing 6. Comm. participation Inputs
Processes
Outcomes
PENGUATAN SKN CURRENT ISSUES - 1 Issues
Challenges
1. RPJMN RPJMD 2014-2019
Berbeda orbit, keselarasan tujuan pembangunan pusat/provinsi – kabupaten/kota
2. Renstra Kemenkes Renstra Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/Kota
Berbeda orbit, keselarasan tujuan pembangunan kesehatan pusat/provinsi – kabupaten/kota
3. Kependudukan
Laju pertumbuhan penduduk, aging population, perubahan pola penyakit
4. Unfinished Agenda
Post MDGs Sustainable Development Goals
5. Disparitas Kesehatan
Kemiskinan, geografi, peran pemerintah daerah, peran keluarga, peran individu
PENGUATAN SKN CURRENT ISSUES - 2 Issues
Challenges
6. SDM – Kesehatan (Dinkes, RSUD, Puskesmas, UPT Dinkes)
Standar ketenagaan, jumlah / jenis / kompetensi, distribusi, retensi
7. Revitalisasi Puskesmas
Fungsi dasar, manajemen puskesmas P1/P2/P3, Monev, microplanning, minilok, stratifikasi, leadership
8. Anggaran Kesehatan Daerah
Allocative Efficiency UKM vs UKP
9. Costing SPM (Wajib) vs Program Kesehatan Pilihan
SPM, Standar Program Kesehatan Pilihan Unit Cost
10. Cukai tembakau
Ear-Marked Sumber pembiayaan UKM, UKBM
PENGUATAN SKN CURRENT ISSUES - 3 Issues
Challenges
11. Alokasi Dana Desa
Sumber pembiayaan UKM, UKBM
12. Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota
Sumber pembiayaan UKM, UKBM
13. Public-Private Partnership
Sumber pembiayaan UKM, UKBM
14. PNPM
Sumber pembiayaan UKM, UKBM
15. ASEAN Free Trade Aggrement 2015
Reciprocal Mempertahankan pasar lokal dari serbuan investasi, manajemen, nakes asing
16. Pengelolaan Keuangan
Single account, cash-basis, accrualbasis
PENGUATAN SKN CURRENT ISSUES - 4 Issues 17. SIK/SIM
Challenges 1. Tumpang tindih SP2TP, Simpus, Laporan khusus program vertikal 2. Jumlah dan jenis format laporan Penyederhanaan format 3. Relevansi dengan perencanaan, monev kabupaten/kota vs provinsi vs pusat Variabel yang tidak relevan dengan kepentingan kabupaten/kota harus dibiayai sendiri oleh yang membutuhkan 4. Pemanfaatan Analisis Masukan untuk pengambilan keputusan
PENGUATAN SKN CURRENT ISSUES - 5 Issues
Challenges
18. Peningkatan Kapasitas UKM
Pemahaman tentang health promotion dan 5 level of prevention
19. Peningkatan Kapasitas UKP
1. Pemahaman pedoman penanganan 155 jenis penyakit di fasyankes dasar 2. Pemahaman pedoman pengelolaan dana kapitasi
20. Peningkatan Kapasitas UKBM
1. Daftar potensi masyarakat 2. Lesson learnt PMD-Kemendagri 3. Lesson learnt CSO, NGO
21. Organisasi Puskesmas
Akreditasi PPK BPJS
PENGUATAN SKN PEMBIAYAAN Sub Fungsi
Isu Strategis
1. What to be financed?
SPM, PP No. 38/2009 (UU No. 23 Tahun 2014), Post MDGs / SDGs
2. Estimating the cost
5% APBN? 10% APBD? USD 50/Cap/Year?
3. Financing
Tax-based? Social health Insurance?
4. Budgeting
Performance-based?
5. Health accounting
NHA, PHA, DHA
PENGUATAN SKN SDM KESEHATAN Sub Fungsi
Isu Strategis
1. Informasi SDM
Need-based, IT application
2. Perencanaan SDM-Kesehatan
Kewilayahan, Institusi
3. Produksi SDM-Kesehatan
Link and match, akreditasi
4. Pengangkatan
BKD Formasi untuk nakes di fasilitas pelayanan kesehatan dasar
5. Penempatan, distribusi di DTPK, DBK
Team-based approach, task shifting, insentif
6. Pembinaan, Pengawasan
Kompetensi, Registrasi, Lisensi
PENGUATAN SKN PELAYANAN KESEHATAN DASAR Sub Fungsi
Isu Strategis
1. Pembangunan Berwawasan Kesehatan
Fungsi dasar puskesmas sebagai Pembina Kesehatan Wilayah
2. Pemberdayaan Masyarakat
UKBM
3. UKM
BOK outreach program, DAK NonFisik
4. UKP
PPK Primer JKN
5. Kelembagaan
Otonomi/UPT, Non-eselon
6. Sumber daya
Pembiayaan, Sarpras, Obat/Alkes, SDMK
7. Manajerial
SIK/SIM
PENGUATAN SKN DESENTRALISASI Sub Fungsi
Isu Strategis
1. Pembagian Urusan
Konkuren Dilaksanakan bersama oleh pusat, provinsi, kabupaten/kota
2. SPM
Pendekatan daur kehidupan, eksternalitas pelayanan kesehatan
3. Organisasi dan Manajemen
Ortala, Kompetensi Dinkes Kabupaten/Kota
4. Kapasitas Puskesmas
Fleksibilitas dalam engelolaan keuangan kapitasi (BPJS), program UKM (APBD)
5. Transfer Fiskal Otonomi
DAK, TP, BOK, Bansos, dll
KONS E P FUNGS I PE MBIAYAAN 1. Collecting
1. Defining what to be financed
2. Pooling
2. Estimating the cost
3. Purchasing
3. Health accounting
4. Insurance
4. Financial mobilization
Dasar
5. Budgeting
5. Pooling
Protection against public health risk
6. Purchasing
Komprehensif
Protection against financial risk
APA YANG DIBIAYAI S IFAT KOMODITAS E KONOMI
1. Marginal cost 2. Excludability, free rider
Public goods Merit goods
3. Rivalry, competition 4. Externality
Public goods
APA YANG DIBIAYAI S IFAT KOMODITAS E KONOMI Public Goods
Merit Goods
Private Goods
Marginal cost
(-)
(++)
(+++)
Excludability
(-)
(+)
(+++)
Rivalry
(-)
(+)
(+++)
(+++)
(++)
(-)
Nat. Defence Parks
Mass Transport Basic Education
Sport Car Luxurious Apart
Vector Control Health Prom
Mass Treat TB Mass Screening
Cosmetic Surgery
Externality
KE BIJAKAN PE MBIAYAAN KE S E HATAN Publicly Financed
Private Investment
User Fee
Insurance
Public Goods
(++++)
(*)
(-)
(+)
Merit Goods
(+++)
(++)
(+)
(+++)
Private Goods
(**)
(++++)
(++++)
(++++)
(*)
Private non-profit organization, civil society organization
(**)
Profit making purposes, cross subsidization, quality improvement
KE BIJAKAN PE RATURAN PE RUNDANG -UNDANGAN Pasal 14 (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik. Pasal 47 Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
Re. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
KE BIJAKAN 5 LE VE LS OF PRE VE NTION Public Health Domain
Health Prom.
Specific Protect.
Early D/ Prom T/.
Curative
Medical Rehab.
Clinical Medicine Domain UKM memelihara , meningkatkan, mencegah penyakit suatu kelompok masyarakat
UKP menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga
Re. Pasal 53 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sebuah Kontinum !!!
KE BIJAKAN UPAYA KE S E HATAN Health Prom.
Specific Protect.
Early D/ Prom T/.
Curative
Medical Rehab.
1. Pelayanan kesehatan
(+)
(+)
(++)
(++++)
(+++)
2. Yankes tradisional
(+)
(+)
(+)
(++++)
(++)
(++++)
(++++)
(++)
(++)
(++)
4. Penyemb & Pemulihan
(+)
(+)
(++)
(++++)
(++++)
5. Kespro
(++)
(++)
(+++)
(++++)
(++++)
6. KB
(++++)
(++++)
(++)
(+)
(+)
7. UKS
(++++)
(++++)
(+++)
(+)
(-)
8. Kesling
(++++)
(++++)
(-)
(-)
()
8. K3
(++++)
(++++)
(++++)
(+)
(+)
3. Promkes & Penceg. Peny.
Re. Pasal 48 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
KE BIJAKAN PE MBIAYAAN UPAYA KESEHATAN 1. Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. 2. Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan 3. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain. Re. Pasal 170 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
KE BIJAKAN PE MBIAYAAN UPAYA KESEHATAN 1. Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. 2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. 3. Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Re. Pasal 171 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
KE BIJAKAN PE MBIAYAAN UPAYA KESEHATAN (1) Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publ ik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. Re. Pasal 172 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(1) Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial. Re. Pasal 173 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
OPE RAS IONALIS AS I KE BIJAKAN PE MBIAYAAN UPAYA KESEHATAN Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan barang publik (public good) yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan untuk pelayanan kesehatan perorangan pembiayaannya bersifat privat, kecuali pembiayaan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah UKM: Tax-based
Re. Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang SKN
OPE RAS IONALIS AS I KE BIJAKAN PE MBIAYAAN UPAYA KESEHATAN Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan diselenggarakan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan dengan mekanisme asuransi sosial yang pada waktunya diharapkan akan mencapai universal health coverage sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial UKP: Asuransi Sosial Kesehatan
Re. Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang SKN
OPE RAS IONALIS AS I KE BIJAKAN PE MBIAYAAN UPAYA KESEHATAN Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yag mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan
Re. Pasal 22 Undan-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN
BURUNGNYA, TUH DIS INI ... APBN BOK Rp 1,5 T APBD DHA 3% - 12% UKM
UKP APBN JKN Rp 19,9 T APBD Jamkesda
Administrasi Manajemen
OPE RAS IONALIS AS I KE BIJAKAN PE MBIAYAAN UKM 1. Standardisasi program UKM 2. Pemahaman Kemenkes, Dinkes Propinsi, Dinkes Kab/Kota tentang fungsi standar setiap program UKM 3. Costing program UKM 4. Kemampuan ren-gar bagi perencana program di Dinkes Provinsi, Kabupaten/Kota 5. Pembagian urusan pemerintahan antara Pusat , Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan UKM 6. Alokasi APBN dan APBD Provinsi, APBD Kab/Kota untuk UKM
KINE RJA PE MBANGUNAN KE S E HATAN 20 KAB/KOTA IPKM TERTINGGI 20 Kab/Kota IPKM Tertinggi Sumatera Kota Metro – Lampung Kota Jambi – Jambi Jawa + Bali Kab. Gianyar - Bali Kota Salatiga - Jateng Kab. Bantul - DIY Kota Madiun - Jatim Kab. Sukoharjo - Jateng Kota Yogyakarta - DIY Kota Magelang - Jateng Kota Tabanan - Bali Kab. Kuningan - Jabar Kab. Sleman - DIY Kab. Badung - Bali Kota Batu - Jatim Kota Tulungagung - Jatim Kota Blitar - Jatim
Kalimantan
Kab. Wonogiri - Jateng
Kota Balikpapan - Kaltim
Kota Mojokerto - Jatim
Kab. Bontang - Kaltim
KE TE RKAITAN S IS TE M KE S E HATAN - 1 NAS IONAL, PROVINS I, KAB/KOTA Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Re. Konsiderans UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
KE TE RKAITAN S IS TE M KE S E HATAN - 2 NAS IONAL, PROVINS I, KAB/KOTA Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Re. Konsiderans UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
KE TE RKAITAN S IS TE M KE S E HATAN - 3 NAS IONAL, PROVINS I, KAB/KOTA Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Re. Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
KE TE RKAITAN S IS TE M KE S E HATAN - 4 NAS IONAL, PROVINS I, KAB/KOTA Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat..
Re. Pasal 1 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
KE TE RKAITAN S IS TE M KE S E HATAN - 5 NAS IONAL, PROVINS I, KAB/KOTA Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Re. Pasal 1 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
KE TE RKAITAN S IS TE M KE S E HATAN - 6 NAS IONAL, PROVINS I, KAB/KOTA Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
Re. Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
KE TE RKAITAN S IS TE M KE S E HATAN - 7 NAS IONAL, PROVINS I, KAB/KOTA Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
Re. Pasal 1 ayat (9) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
KE TE RKAITAN S IS TE M KE S E HATAN - 8 NAS IONAL, PROVINS I, KAB/KOTA Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
Re. Pasal 1 ayat (10) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
KE TE RKAITAN S IS TE M KE S E HATAN - 8 NAS IONAL, PROVINS I, KAB/KOTA Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Re. Pasal 1 ayat (11) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
KE TE RKAITAN S IS TE M KE S E HATAN - 9 NAS IONAL, PROVINS I, KAB/KOTA Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Re. Pasal 1 ayat (14) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Re. Pasal 1 ayat (15) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
KE TE RKAITAN S IS TE M KE S E HATAN - 1 0 BIROKRAS I RE N -GAR
Pemerintah Pusat
20 Tahunan
5 Tahunan
Renstra KL
Pedoman
Pedoman
RPJP Nasional
Pedoman
Diacu
Pemerintah Daerah
Tahunan
RPJP Daerah
RPJM Nasional
Renja KL
RPJPM Daerah
Dijabarkan
UU No. 25 / 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan
RKA - KL
Rincian APBN
RKP
Pedoman
RAPBN
APBN
Diserasikan melalui MUSRENBANG Dijabarkan
Pedoman
Renstra SKPD
Tahunan
Diacu
Diperhatikan Pedoman
Pedoman
Tahunan
RKP Daerah
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Diacu Pedoman
Renja SKPD
Pedoman
UU No. 17 / 2003 Sistem Keuangan Negara
KE TE RKAITAN S IS TE M KE S E HATAN - 1 1 BIROKRAS I RE N -GAR Source of National Revenue
Budget Transfer to Local Government
Central Government Spending
Central Spending
Local Spending
Prov. Rev & Budget
Special Assistance Budget - Province
Special Allocation Fund Shared Revenue Fund Local Revenue Loans, Grant Others
Special Assistance Budget - District
District Rev & Budget
Ministry of Health Spending
Deconcentration Budget
General Allocation Fund
Provincial Owned Source of Revenue
General Allocation Fund Specific Allocation Fund Shared Revenue Fund Local Revenue Loans, Grant Others
District Owned Source of Revenue
KE TE RKAITAN S IS TE M KE S E HATAN - 1 2 BIROKRAS I RE N -GAR Mei
Jun
Jul
Agu
Rancangan Kebijakan Umum APBD
RKPD
Sep
Okt
Nov
Raperkada Tentang Penjabaran APBD Kebijakan Umum APBD
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Prioritas dan Plafon Anggaran
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Rancangan Peraturan Daerah APBD Pembahasan Raperda APBD di DPRD Sosialisasi
Re. Pasal 1 ayat (10) UUNota No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Raperda Kesepakatan KDH-DPRD
APBD
Des
KE TE RKAITAN S IS TE M KE S E HATAN - 1 3 YANKE S DAS - UKM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Jaminan ketersediaan dan keterjangkauan air bersih Jaminan ketersediaan dan keterjangkauan sanitasi dasar Jaminan ketersediaan alkes esensial Jaminan ketersediaan lab esensial Jaminan ketersediaan dan keterjangkauan OAM Jaminan ketersediaan dan keterjangkauan OAT Jaminan ketersediaan dan keterjangkauan OARV Jaminan ketersediaan dan keterjangkauan Obat Anti Diare Jaminan ketersediaan dan keterjangkauan Obat Anti ISPA Jaminan ketersediaan dan keterjangkauan Obat Anti Pneumoni Outreach imunisasi dasar lengkap Outreach pemeriksaan kehamilan Outreach pemeriksaan nifas / neonatal Outreach penimbangan balita Pendataan sasaran wanita usia subur, bumil, bumil risiko tinggi Pendataan sasaran gizi - bayi Pendataan sasaran gizi – balita Pendataan sasaran populasi berisiko tertular Malaria, TB, HIV
KAPAS ITAS FISKAL Nama Daerah
Indeks KF
Kategori
1. Kab. Lebak
0,17
Rendah
2. Kab. Pandeglang
0,10
Rendah
3. Kab. Serang
0,49
Rendah
4. Kab. Tangerang
0,61
Sedang
5. Kota Cilegon
1,62
Tinggi
6. Kota Tangerang
0,65
Sedang
7. Kota Serang
0,36
Rendah
8. Kota Tangerang Selatan
2,71
Sangat Tinggi
0,58
Sedang
Provinsi Banten
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2015
DAFTAR DAERAH TERTINGGAL 20 1 5 - 20 1 9 Provinsi Banten
Kabupaten 1. Pandeglang 2. Lebak
Sumber: Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015
P E M B A G IA N U R U S AN PE M E R IN TAH AN B ID A N G K E S E H ATAN T IN GK AT PR O V IN S I Urusan
Provinsi
1. Upaya Kesehatan
a. Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi.
2. SDM Kesehatan
Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi.
3. Sediaan Farmasi, Alkes, dan MakMin.
a. Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) . b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).
4. Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Masyarakat provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat Bidang Kesehatan dan dunia usaha tingkat provinsi. Sumber: Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
MUATAN RAPE RDA S IS KE S DA PROVINS I BANTE N - 1 1. Muatan Lokal
a. Penetapan tentang proporsi anggaran kesehatan Provinsi Banten (menurut fungsi) sebesar 10 persen APBD Provinsi Pasal 171 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. b. Penetapan tentang proporsi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota menurut status WKP suatu Kabupaten/Kota untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan SPM Kesehatan Kabupaten/Kota. a. Penetapan tentang pengadaan dan pendistribusian SDM kesehatan untuk memenuhi standar ketenagaan (menurut jumlah, jenis dan kompetensi) di fasyankes primer, sekunder dan tersier di Provinsi Banten. b. Penetapan tentang pengembangan SDM Kesehatan melalui diklat berkelanjutan untuk peningkatan kapasitas SDM Kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi.
MUATAN RAPE RDA S IS KE S DA PROVINS I BANTE N - 2 1. Muatan Lokal
a. Penetapan tentang revitalisasi Puskesmas sebagai: (1) Pusat pembangunan berwawasan kesehatan; (2) Pusat pemberdayaan masyarakat; serta (3) Pusat pelayanan kesehatan dasar, agar terselenggara UKM yang dapat menunjang kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional. b. Penetapan tentang tatakelola keuangan Puskesmas yang mempunyai fleksibilitas untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang masuk ke Puskesmas, baik untuk penyelenggaraan UKM, UKP, Administrasi maupun Manajemen; c. Penetapan tentang pengembangan Balai Kesehatan Masyarakat sebagai rujukan sekunder UKM dan Balai Besar Kesehatan Masyarakat sebagai rujjukan tersier UKM.
MUATAN RAPE RDA S IS KE S DA PROVINS I BANTE N - 3 1. Muatan Lokal
d. Penetapan tentang pengembangan RSUD Kabupaten Serang dan RSUD Kabupaten Tangerang sebagai rumah sakit rujukan tersier regional di Provinsi Banten, untuk menunjang sistem rujukan UKP yang efisien.
