RUNTUHNYA MITOS NEGARA BUDIMAN KEKUATAN EKONOMI POLITIK ASING BERUSAHA MENYINGKIRKAN KEDAULATAN RAKYAT (Kasus AQUA DANONE di Padarincang, Banten)
I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Sejak dua dekade terakhir ini, perkembangan industri air minuman dalam kemasan (AMDK) mengalami perkembangan yang pesat, tidak tersedianya air sehat oleh pemerintah dan lahirnya UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air mempercepat lahirnya berbagai macam produk AMDK yang tentu saja berimplikasi pada semakin banyaknya daerah yang menjadi sasaran eksploitasi air. Seiring dengan trend tersebut dan degradasi hutan, muncullah konflik sumberdaya air, perebutan sumber mata air dan atau menyusutnya sumber air sehingga semakin sulit atau kelangkaan bahkan mulai mengalami kekeringan pada saat tertentu. Salah satu perusahaan yang sangat agresif mengembangkan industrinya, terutama setelah bermerger dengan Danone adalah Aqua ... Sebagai perusahaan yang merintis industri AMDK di Indonesia tidaklah mengherankan bila Aqua menjadi icon AMDK di masyarakat dan tentu saja menguasai pasar nasional dan mulai merambah ekspor. Tidak cukup dengan hal tersebut, PT. Tirta Investama berupaya mencari daerah baru untuk lokasi eksploitasinya. Setelah beberapa riset dilakukannya, akhirnya pilihan jatuh ke Desa Curug Goong , Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, Banten. Kawasan yang dipilihnya di sisi Cagar Alam Rawa Danau yang sekaligus merupakan lumbung air bawah tanah Cadangan Air Bawah Tanah (CABT) Rawa Danau. Pilihan lokasi di Curug Goong tepatnya sumber mata air Cirahab ini awalnya berlangsung tanpa keresahan. Tak lama kemudian masyarakat mengetahui dilokasi tersebut akan dibangun pabrik Aqua yang akan menyedot air bawah, masyarakat mulai resah. Keresahan yang terjadi akibat kekhawatiran dikuasainya sumber mata air Cirahab dan eksploitasi air bawah tanah. Informasi mengenai perlawanan dan keluhan masyarakat di sekitar pabrik Aqua di Sukabumi dan Klaten menjadi dasar utama keresahan mengingat kehidupan warga sama dengan kedua daerah tersebut . Keresahan inilah yang kemudian menyulut konflik yang semula antara warga dengan pemerintah dan perusahaan kemudian berkembang meluas sehingga masyarakat terbelah antara yang pro dan kontra karena perusahaan tidak sekedar sosialisasi melainkan juga mengorganisasikannya tentu dengan dorongan pemerintah.
1.2. Sumber Daya Air di Banten1 Banten merupakan propinsi yang terletak di ujung barat Pulau Jawa, oleh karenanya Banten merupakan satuan ruang ekologis Jawa. Provinsi yang berdiri sejak 2000 ini merupakan wilayah yang subur, hutannnya luas, perkebunan rakyat dan swasta atau pemerintah juga luas, hanya di daerah utara saja yang berkembang pesat sebagai wilayah industri dan pemukiman sebagai konsekuensi daerah penyangga Jakarta yang tidak hanya sebagai ibu kota melainkan juga industri, perdagangan dan pelabuhan. Sumber daya air Banten sesungguhnya cukup melimpah, namun karena konsetrasi di daerah tertentu menyebabkan pentingnya distribusi dan menajemen pengelolaannya. Perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan juga akan menciptakan kebutuhan air yang tidak sedikit di masa depan, oleh karenanya perusakan hutan dan peruntukan ruang akan berpengaruh terhadap sumber daya air. Saat ini memang air banyak membawa manfaat meskipun bencana juga telah terjadi di Banten, banjir bandang di beberapa daerah contohnya. Bahkan di beberapa tempat terutama kawasan industri sudah muncul konflik penggunaan air antara industri, masyarakat dan petani termasuk limbahnya. Beberapa daerah pada musim kemarau tidak bisa memperoleh air terutama air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, di lain tempat pasokan air pertanian kian tahun kian turun sehingga lambat laun menjadi sawah tadah hujan. Di lain sisi pemerintah antusias melayani kepentingan industri baik melalui air sungai, danau maupun air bawah tanah sehingga menimbulkan diskriminasi dan komersialisasi oleh pemerintah yang berimplikasi bagi turunnya produksi dan derita rakyat. Potensi Air di Banten berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS), Provinsi Banten dibagi menjadi enam DAS, yaitu :
DAS Ujung Kulon, meliputi wilayah bagian Barat Kabupaten Pandeglang (Taman Naional Ujung Kulon dan sekitarnya);
DAS Cibaliung-Cibareno, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Pandeglang dan bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak;
DAS Ciujung-Cidurian, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Pandeglang;
DAS Rawadano, meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;
DAS Teluklada, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon;
DAS Cisadane-Ciliwung, meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.
Tata air permukaan untuk wilayah Provinsi Banten sangat tergantung pada sumber daya air, khususnya sumber daya air bawah tanah. Terdapat 5 satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang telah di identifikasi, yang bersifat lintas kabupaten maupun kota, antara lain CABT Labuan, CABT Rawadano dan CABT Malingping dan lintas propinsi, meliputi CABT 1
Tulisan ini diambil dari Profil dan RPJMD Propinsi Banten
Serang – Tangerang dan CABT Jakarta (Keputusan Menteri ESDM Nomor: 716.K/40/MEM/2003 Tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah Pulau Jawa dan Madura). Potensi dari masingmasing satuan cekungan air bawah tanah ini, dapat diuraikan sebagai berikut: Satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Labuan CABT Labuan ini mencakup wilayah Kabupaten Pandeglang (± 93 %) dan Kabupaten Lebak (± 7 %) dengan luas lebih kurang 797 km2. Batas cekungan air bawah tanah di bagian barat adalah selat Sunda, bagian utara dan timur adalah batas pemisah air tanah dan di bagian selatan adalah batas tanpa aliran karena perbedaan sifat fisik batuan. Jumlah imbuhan air bawah tanah bebas (air bawah tanah pada lapisan akuifer tak tertekan/akuifer dangkal) yang berasal dari air hujan terhitung sekitar 515 juta m3/tahun. Sedang pada tipe air bawah tanah pada akuifer tertekan/akuifer dalam, terbentuk di daerah imbuhannya yang terletak mulai elevasi di atas 75 m dpl sampai daerah puncak Gunung Condong, Gunung Pulosari dan Gunung Karang; Satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Rawadano CABT Rawadano mencakup wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, dengan total luas cekungan lebih kurang 375 km2. Batas satuan cekungan satuan air bawah tanah ini di bagian utara, timur dan selatan berupa batas pemisah air bawah tanah yang berimpit dengan batas air permukaan yang melewati Gunung Pasir Pematang Cibatu (420 m), Gunung Ipis (550 m), Gunung Serengean (700 m), Gunung Pule (259 m), Gunung Kupak (350 m), Gunung Karang (1.778 m), Gunung Aseupan (1.174 m) dan Gunung Malang (605 m). Sedang batas di bagian barat adalah Selat Sunda. Berdasarkan perhitungan imbuhan air bawah tanah, menunjukkan intensitas air hujan yang turun dan membentuk air bawah tanah di wilayah satuan cekungan ini sejumlah 180 juta m3/tahun, sebagian diantaranya mengalir dari lereng Gunung Karang menuju Cagar Alam Rawadano sekitar 79 m3/tahun. Sedang air bawah tanah yang berupa mata air pada unit akuifer volkanik purna Danau yang dijumpai di sejumlah 115 lokasi menunjukkan total debit mencapai 2.185 m3/tahun. Sementara itu pada unit akuifer volkanik Danau pada 89 lokasi, mencapai debit 367 m3/tahun. Total debit dari mata air keseluruhan sebesar 2.552 m3/tahun; Satuan Sub Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Serang – Cilegon Satuan sub cekungan ini merupakan bagian dari CABT Serang – Tangerang, yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang, dengan luas wilayah sekitar 1.200 km2. Batas satuan cekungan ini di bagian utara adalah laut Jawa, bagian timur adalah K.Ciujung, bagian selatan merupakan batas tanpa aliran dan bagian barat adalah Selat Sunda. Dari hasil perhitungan neraca air menunjukkan jumlah imbuhan air bawah tanah di wilayah satuan cekungan ini sebesar 518 juta m3/tahun, sedang jumlah aliran air bawah tanah pada tipe lapisan akuifer tertekan sekitar 13 m3/ tahun, berasal dari daerah imbuhan yang terletak di sebelah utara dan barat daya yang mempunyai elevasi mulai sekitar 50 m dpl. Satuan Sub Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Tangerang
Satuan sub cekungan ini mencakup wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan sebagian Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat), dengan total luas sekitar 1.850 km2. Batas sub cekungan ini di sebelah Utara adalah Laut Jawa, bagian timur adalah Kali Cisadane, bagian Selatan yang merupakan kontak dengan lapisan nir akuifer, serta bagian barat adalah Kali Ciujung. Jumlah imbuhan air bawah tanah di seluruh sub CABT Tangerang sekitar 311 juta m3/tahun sedangkan jumlah aliran air bawah tanah tertekan terhitung sekitar 0,9 juta m3/tahun. Keberlanjutan sumberdaya air tersebut, disamping masih luasnya kawasan hutan yang ada juga karena hujan di banten relatif cukup. Dari data yang dimiliki pemerintah daerah memperlihatkan curah hujan tertinggi sebesar 2.712 – 3.670 mm pada musim penghujan bulan September – Mei mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Pandeglang sebelah barat dan curah 335 – 453 mm pada bulan September – Mei mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang. Pada musim kemarau, curah hujan tertinggi sebesar 615 – 833 mm pada bulan April – Desember mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah utara, seluruh luas wilaya h Kota Cilegon, 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang, sedangkan curah hujan terendah pada musim kemarau sebanyak 360 – 486 mm pada bulan Juni – September mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah selatan dan 15% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Tenggara. Meskipun luas kawasan hutan masih cukup besar namun ancaman terjadinya degradasi lingkungan yang semakin luas terutama akibat semakin maraknya perambahan hutan (deforestrasi) secara signifikan telah menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung hutan sebagai daerah tangkapan air yang berfungsi sebagai penahan dan penyimpan air. Disamping itu, kondisi tersebut diperparah pula dengan meningkatnya kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta situ/danau sehingga menyebabkan semakin menurunnya kapasitas atau kemampuannya dalam menampung dan menyimpan air. Kondisi tersebut terlihat dari semakin luasnya kerusakan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Banten. Hingga tahun 2005, dari sepanjang 404.000 m sungai lintas kabupaten/kota yang ditangani oleh provinsi, sepanjang 78.958 m atau sekitar 19,54% berada dalam kondisi rusak berat dan 52.639 m atau 13,03% berada dalim kondisi rusak ringan. Sementara itu sisanya sepanjang 272.403 m atau 67,43% masih dalam kondisi baik/ Kerusakan DAS tersebut umumnya terjadi pada 3 Satuan Wilayah Sungai utama yang terdapat di Provinsi Banten, yaitu Satuan Wilayah Sungai (SWS) Ciujung-Ciliman, SWS Cisadea-Cikuningan dan SWS CiliwungCisadane. Meluas dan bertambahnya jumlah DAS kritis ini telah mengarah pada tingkat kelangkaan dan peningkatan daya rusak air yang semakin serius. Disamping sungai, kerusakan situ/danau yang berfungsi sebagai penampung air juga semakin bertambah dari tahun ke tahun. Dari sejumlah 49 buah situ/danau yang dIkelola provinsi dengan total luas sebesar 1.573,5 m2, pada tahun 2005 sebanyak 41 situ berada dalam kondisi
baik,4 situ rusak ringan, dan 4 situ rusak berat Kerusakan situ/danau tersebut umumnya terjadi sebagai akibat dari meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keantalannya sebagai penampung dan penyedia air. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah sehingga tingkat layanan sumber daya air tersebut semakin menurun. Kecenderungan semakin menurunnya daya dukung sumberdaya air tersebut berdampak pada tidak terdistribusinya sumberdaya air secara merata. Kondisi ini khususnya berlangsung bersamaan dengan terjadinya pergantian musim hujan dan kemarau. Pada musim penghujan ketersediaan air sangat melimpah bahkan hingga mengakibatkan munculnya efek negatif seperti terjadinya bencana banjir dan longsor, sebaliknya pada musim kemarau ketersediaan air sangat minim sehingga mengakibatkan kekeringan. Semakin berkembangnya kawasan permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air seperti situ atau danau makin menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi dan kerusakan lingkungan sekitarnya, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Selain itu, kelangkaan air yang terjadi cenderung mendorong pola penggunaan sumber air yang tidak bijaksana, antara lain pola eksploitasi air tanah secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan kualitas air tanah, intrusi air laut, dan amblesan permukaan tanah. Kerusakan air tanah sangat sulit untuk dipulihkan, sehingga apabila hal tersebut terjadi terus-menerus secara pasti akan berujung pada terjadinya bencana lingkungan yang berimplikasi luas. Sejalan dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan perbaikan kualitas hidup masyarakat, kebutuhan akan ketersediaan sumberdaya air bagi permukiman, industri, pertanian, dan perdagangan juga semakin meningkat. Di Provinsi Banten dengan jumlah penduduk mencapai 9,3 juta jiwa pada tahun 2005, telah menyerap kebutuhan air sebesar 164 juta m3/tahun,diperkirakan pada lima tahun ke depan diperlukan ketersediaan air sebesar 175 juta m3/tahun. Pada sektor industri, dari sekitar 1.576 industri yang terdapat di Provinsi Banten terserap sekitar 110 juta m3 air baku per tahunnya dan pada lima tahun ke depan diperkirakan akan menyerap kebutuhan air sebesar 120 juta m3/tahun. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan ketersediaan air pada satu sisi namun di sisi lain ketersediaannya semakin terbatas, maka hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya konflik di masa yang akan datang. Oleh karena itu pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air secara bijak hendaknya perlu disiapkan sedini mungkin sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya konflik tersebut. Rawa Danau Antara Mitos dan Realitas Rawa Danau yang terletak di Kabupaten Serang, tepatnya masuk ke dalam wilayah Kecamatan Padarincang, Mancak dan Gunung Sari. Rawa Danau tidak hanya merupakan danau belaka, menyebutkan Rawa Danau berati kita juga membicarakan tentang kawasan cagar alam, kawasan DAS sekaligus CABT dan juga kawasan yang memiliki geothermal. Suatu kawasan yang sungguh lengkap dan mempesona karena keindahan alamnya dan mitos yang
mengitarinya. Potensi sumberdaya alam Rawa Danau ini tidak dapat dipisahkan dari Gunung Karang yang terletak di Kabupaten Pandeglang karena dari sinilah aliran air bermula termasuk air bawah tanah. Tidaklah mengherankan bila banyak sungai, mata air dan air terjun. Selain air tanah, Kabupaten Serang juga memiliki beberapa mata air dengan debit yang cukup besar (> 100 lt/detik). Data Mata Air yang Mempunyai Debit > 100 lt/detik Di Kabupaten Serang No.
Nama Lokasi
Debit (lt/dt)
1
Cibanta
150
2
Cacaban
200
3
Citundun
200
4
Bojong
100
Sumber : RTRW Kab. Serang Rawa Danau mendapatkan pasokan air dari beberapa sungai di Padarincang, seperti Sungai Kalumpang, Sungai Cibojong, Sungai Cilehem dan dari Sungai Cirahab yang menjadi pemasok air terbesar bagi ketersediaan air di Rawa Danau. Tetapi dalam beberapa tahun belakangan menunjukan saat ini telah terjadi penurunan volume air. Sungai Cibojong telah mengalami pendangkalan yang cukup signifikan karena aktifitas penebangan liar di daerah hulu, hal serupa terjadi pada sungai Cilehem, menyusul Cikalumpang yang mulai tampak indikasi penurunan pertahunnya. Namun demikian, air danau masih cukup bahkan limpahan air dari Rawa Danau ini dimanfaatkan oleh PT. Krakatau Tirta Investama untuk kebutuhan industri termasuk bagi kebutuhan harian masyarakat di kota Cilegon. Rawa Danau merupakan sebuah cagar alam yang yang didominasi rawa-rawa dan juga terdapat sebuah danau. Luas kawasan ini sekitar 2.500 ha yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon. Pulau ini menjadi tempat bersarang bagi aneka jenis binatang reptil, seperti ular dan buaya. Tidak kurang dari 250 jenis burung bermukim di kawasan ini (lihat kotak 1) Sekilas Rawa Danau Cagar Alam Rawa Rawa Danau mungkin tidak sefamiliar Situ Gintung, namun keberadaannya yang perlu diketahui. Rawa Danau terletak diantara Kecamatan Padarincang, Gunungsari, dan Mancak di Kabupaten Serang. Kita dapat mencapai lokasi ini melalui tiga jalur, yaitu; Jakarta-Cilegon-Anyer-Rawaadano, Jakarta-Serang-Padarincang-Rawadano, dan Jakarta-SerangAnyer-Cinangka-Padarincang-Rawadano. Rawadano kaya akan ekosistem seperti binatang reptil, ular, buaya dan 250 jenis burung yang bermukim diluas areal 2.500 ha yang merupakan rawa dan danau. Rawadano memiliki potensi pariwisata yang cukup menjanjikan, selain memiliki keindahan panorama yang eksotic, akses transportasi yang baik dapat ditempuh dari segala arah, ditopang oleh pariwisita Pantai Anyer dan Ibu kota, dan potensi lain yang dimiliki ialah kandungan karbon (C). 1.
Rawa Danau Sebagai Pengatur Ketersediaan Air Lapisan gambut yang terdapat dalam hutan rawa dapat menyimpan air sampai 80% dari volumenya. Sebagian air
Selain itu, Rawa Danau yang memiliki asosiasi glei humus dan aluvial kelabu dengan kedalaman efektif tanah > 90 cm dan tekstur tanah sedang terdapat di kawasan dan pada bagian tengahnya sesungguhnya memiliki kandungan geothermal sekitar 100 MW sedangkan Gunung Karang sebesar 170 MW. Potensi dan pesona Sumberdaya alam tersebut menjadi sempurna dengan mitos yang berkembang sekitar wilayah ini seperti mitos buaya putih, mitos sangkuriang dan tiga nyai serta lainnya. CIRAHAB DI TENGAH TARIKAN LOKAL DAN PUSARAN GLOBAL
Cirahab yang merupakan salah satu kampung dari Desa Curug Goong Kecamatan Padarincang diapit dari dua area penting; Rawa Danau dan Gunung Karang yang memiliki potensi aktif. Tidaklah mengherankan bila dikawasan ini terdapat sumber air yang cukup besar dan banyak masyarakat menggantungkan kebutuhannya. Bahkan sumber air ini menjadi tujuan masyarakat lokal berwisata. Di sekitar daerah ini terdapat juga sumber air panas. Padarincang sendiri, merupakan Kecamatan yang terdiri dari beberapa desa, tak ada yang menonjol, seperti kebanyakan pedesaan lainnya, masyarakatnya hidup berkecukupan bahkan memiliki kelimpahan air dan masyarakatnya hidup dalam suasana keguyuban. Warga desa sebagian besar adalah petani sawah dan kebun seperti desa di kecamatan sekitarnya. Disamping daerah yang subur, wilayah ini dikenal sebagaii daerah yang banyak memiliki warga dengan kegagahannya, memiliki jawara dengan golok Ciomasnya. Secara turun temurun mata air Cirahab digunakan oleh warga sekitar untuk kebutuhan seharihari, ratusan hektar sawah mendapatkan pasokan air bagi kebutuhan tanaman padi dan tanaman lainnya, petani mendapatkan berkah dari limpahan air yang keluar dari Cirahab ini. Warga sekitar dapat menanfaatkan keindahan alam Cirahab untuk berekreasi, satu-satunya area wisata air di Padarincang dan merupakan salah satu kebanggaan warga Padarincang.. Beberapa kampung yang berdekatan di area Cirahab antara lain yaitu Kampung Sukaraja, Kampung Sukamanah, Kampung Eksodan, Kampung Cibetus, dan Kampung Cilehem. Sebagian besar dari seluruh warga di Padarincang ini memanfaatkan air sumur dengan kedalaman rata-tara 8-14 meter, sebagian yang lain menggunakan aliran sungai untuk memenuhi kebutuhan mencuci dan mandi. Sementara beberapa desa yang posisinya berada di atas kawasan Cirahab sering kesulitan mendapatkan air disaat musim kemarau. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan dalam beragam bentuk mulai merubah masyarakat dan cara hidupnya, demikian pula perlakuan terhadap sumberdaya alam yang melimpah, hutan berubah menjadi sawah, kebun dan pemukiman dan air yang melimpah mulai dieksploitasi. Sepuluh tahun terakhir, pemanfaatan air menjadi barang ekonomis mulai merambah kawasan ini. Air permukaan banyak difungsikan untuk memenuhi kebutuhan industri dan perkotaan dan kemudian berkembang industry air minum dalam kemasan serta air untuk isi ulang. Sejak tiga tahun terakhir, tepatnya 2007 lalu, PT Tirta Investama melirik potensi besar CABT Rawa Danau bukan sekedar volumenya melainkan juga kualitas air purba yang ada di bawah tanah tersebut yang kaya akan mineral. Pada tahun itulah perusahaan yang memproduksi AMDK dengan merk Aqua Danone mulai melakukan upaya untuk mengeksploitasinya, setelah izin diperoleh dari Pemda setempat, maka persiapan dilakukan untuk memastikan kepentingannya terjamin. Cirahab Curugoong terpilih sebagai lokasi perusahaan. PT Tirta Investama (Aqua Danone) Dalam upaya meneguhkan sebagai pemasok air minum dalam kemasan tingkat nasional, bahkan internasional, perusahaan setelah melakukan surveinya memutuskan untuk berinvestasi di Cirahab Curugoong Padarincang. Potensi sumberdaya air di CABT Rawa Danau
ini dianggap memenuhi standar perusahaan, oleh karenanya pihak PT Tirta Investama tetap berupaya dengan beragam cara agar pabrik di Cirahab ini dapat beroperasi sekalipun berhadapan dengan penduduk. Berdasarkan data AMDAL yang dibuat perusahaan, beberpa informasi penting yang menyangkut investasinya dan berbagai prasangka menyangkut informasi tersebut dikalangan masyarakat dapat dilihat dalam matrik berikut:
Informasi dasar investasi PT. Tirta Investama Luas lahan
12 hektar
Status sudah dibebaskan, rencana kedepan PT. Tirta Investama akan melakukan pembebasan lahan lain di sekitar area dengan proyeksi pabrik terbesar se Asia
Rencana Investasi
Rp. 298.241.000.000,00
Izin pengeboran
150 m
Sulit untuk mengontrol tingkat kedalaman pipa penyedot, bisa saja pihak perusahaan menambah tingkat kedalaman saat ketersediaan air bawah tanah mulai menurun
Rencana penggunaan tenaga kerja
174 orang
Terdapat penyimpangan informasi di level public, warga mendapatkan informasi bahwa tenaga yang akan tertampung di pabrik Danone berkisar pada 2.000 tenaga kerja
Volume penyedotan air
63 liter perdetik
Sulit untuk melakukan control terhadap aktifitas produksi, bisa saja pihak perusahaan menambah volume daya sedot untuk
meningkatkan kuantitas produksi
Rencana Produksi per-tahun Jenis Barang
KBLI
Satuan
Kapasitas
Air Minum Dalam kemasan
15540
liter
550.000.000
Minuman ringan
15541
liter
72.000.000
Penolakan Terhadap Tirta Investama Masyarakat Padarincang yang menyadari masa depan ketersediaan air menyatakan kesepahaman bersama bahwa komersialisasi air akan memunculkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar; setidaknya akan menghilangkan hak dasar warga atas air serta semakin berkurangnya kapasitas dan kualitas air di wilayah Padarincang. Pada tahun 2008 warga telah dengan tegas menolak kehadiran korporasi besar di sektor air. PT. Tirta Investama dipandang sebagai salah satu perusahaan yang telah menyebabkan terjadinya kekeringan. Catatan di Sukabumi dan Klaten menjadi referensi empirik bagi warga Padarincang untuk terus menggalang solidaritas dan dukungan dalam upaya mencabut surat izin Bupati No. 593/Kep.50-Huk/2007 tertanggal 8 Februari 2007. Surat izin tersebut memiliki kecacatan dari sisi proses, pertama tidak adanya proses sosialisasi untuk mendapatkan legitimasi publik terkait dukungan warga atas rencana pembangunan tersebut, kedua tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku bahwa seharusnya surat izin tersebut terbit setelah AMDAL selesai dibuat.Pemaksaan kehendak ini pada akhirnya memunculkan gerakan penolakan fase pertama dengan memunculkan nama Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan yang beranggotakan kelompok pemuda dan mahasiswa, alim ulama, tokoh masyarakat serta beberapa aktivis dari Kontras, Walhi, LBH Jakarta serta mendapatkan perhatian dari Komnas HAM. Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan telah berhasil menghentikan sementara rencana pembangunan yang telah berlangsung di Cirahab, Desa Curug Goong, Padarincang. Bupati Serang H. Ahmad Taufik Nuriman bersedia menghentikan dan berjanji akan mencabut surat izin yang telah diberikan kepada PT. Tirta Investama, disusul dengan pernyatan dari pihak perusahaan bahwa mereka bersedia menghentikan pembangunan dan mencari tempat lain jika warga Padarincang tetap melakukan penolakan.
Penolakan warga pada terhadap kehadiran PT. Tirta Investama yang akan mengeskploitasi air di kawasan Cirahab Padarincang karena minimnya keterlibatan warga tidak bisa disalahkan. Pemerintah saerah seharusnya sejak awal melakukan sosialisasi dengan baik dan transparan. Bahkan ada sebagian warga yang merasa dibodohi pada tahap pembebasan lahan, mereka mendapat informasi jika lahan tersebut diperuntukkan untuk pembangunan sarana pendidikan sehingga menimbulkan antusiasme warga yang dilakukan pada akhirnya memunculkan reaksi dari warga. Kedamaian warga Padarincang ternyata tidak berlangsung lama. Setelah berlangsungnya pesta demokrasi tahun 2009, PT.Tirta Investama mulai kembali mengsusik kedamaian kehidupan warga Padarincang. Bersama dengan pemerintah daerah Banten dan Serang, PT. Tirta Investama berupaya untuk merealisasikan hasrat mereka mendirikan pabrik AMDK. Pada pertengahan tahun 2010, warga Padarincang menggelar forum terbuka yang melahirkan kesepakatan mengenai bahaya krisis air yang akan muncul di Padarincang, sebagai respon atas rencana Aqua Danone untuk kembali membangun pabrik di Padarincang yang sebelumnya untuk membantu rencana tersebut. Dalam perjalanannya, masyarakat dikagetkanoleh hadirnya alat berat di kawasan tersebut, pengeboran rencana tersebut telah dihentikan pada tahun 2008 akibat penolakan masyarakat. Forum terbuka ini dihadiri warga, aktivis, ulama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, yang intinya bertujuan untuk membangun sikap bersama terhadap rencana hadirnya kembali Aqua Danone di Padarincang. Forum terbuka ini diisi dengan diskusi tentang dampak privatisasi dan komersialisasi air. Berdasarkan diskusi di forum terbuka ini, telah meneguhkan kembali sikap masyarakat untuk menolak kebijakan pemerintah Kabupaten Serang yang telah memberikan izin kepada PT. Tirta Investama untuk beroperasi di Padarincang. Kronologi gerakan penolakan warga terhadap PT. Tirta Investama bisa dilihat pada kotak 2 berikut ini Pro-Kontra Warga Tidak dapat dipungkiri, sejak awal munculnya gerakan perlawanan terhadap pembangunan pabrik AMDK,pada saat yang bersamaan juga muncul kelompok warga lainnya yang mendukung kehadiran pabrik AMDK tersebut.Warga yang mendukung rencana pembangunan pabrik beranggapan bahwa segala kebijakan pemerintah harus didukung dalam bentuk apapun, dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Proses industrialisasi memang memiliki dampak baik positif maupun negatif, namun warga yang mendukung pembangunan berpendapat bahwa pembangunan pabrik tersebut sangat dibutuhkan meskipun harus ada yang dikorbankan. Beberapa alasan yang diungkapkan warga yang mendukung pembangunan pabrik antara lain adalah : 1. Pembangunan pabrik tersebut kan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar lokasi 2. Memberi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pembangunan khususnya di Kecamatan Padarincang
Warga pendukung pembangunan pabrik memiliki pandangan praktis dan cenderung bermuara pada bagaimana mendapatkan keuntungan finansial. Persoalan kekeringan ataupun hilangnya hak warga atas air tidak begitu dipersoalkan. Secara politik kelompok ini mendapat mendapat dukungan dari pihak legislatif khususnya dari salah satu anggota dewan yang berasal dari komisi IV. Anggota dewan ini bahkan terlibat langsung dalam penggalangan dukungan dan meng-klaim telah mendapatkan restu dari alim ulama yang terhimpun dalam kelompok pengajian Tambihul Umah2. Selain anggota dewan yang telah disebut di atas, Kepala Desa (mana aja..??) juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok ini. Pada awalnya, para Kepala Desa merupakan bagian dari kelompok yang menolak kehadiran pabrik Aqua Danone, namun seiring berjalannya waktu, sikap mereka berbalik mendukung kehadiran pabrik tersebut. Pada sisi yang lain, kelompok warga yang menolak kehadiran pembangunan pabrik berpendapat bahwa tidak setiap kebijakan pemerintah harus selalu didukung, mengingat kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta tidak berpihak pada kepentingan warga. Kebijakan pemerintah harus dikawal dan dikontrol untuk menghindari dampak buruk akibat kegagalan kebijakan. Alasan-alasan warga yang menolak kehadiran pabrik Aqua Danone adalah : 1. 2. 3. 4. 5.
Mempertahankan hak dasar warga atas air Melindungi sumber air dari ancaman kekeringan Menjaga ketentraman dan kenyamanan Padarincang sebagai daerah pertanian Menghindari terjadinya kerusakan yang lain, sebagai efek domino dari aktivitas industri Menjaga Rawa Danau sebagai cagar alam yang harus dipertahankan
Pandangan yang dikemukakan didasarkan atas bagaimana menjaga kelestarian alam. Selain itu, hak atas air bagi warga tidak boleh diabaikan oleh negara. Praktek komersialisasi air justru akan menghilangkan hak atas air warga sebagai salah satu hak dasar. Kronologis Perlawanan 1. Warga Serang Adukan Danone Group Ke DPRD Rabu, 28 Mei 2008. Karena respon warga tidak ditanggapi oleh pemerintah dan perusahaan, maka warga mengadukan kekhawatirannya ke pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serang. 2. 12 juni 2008. Aktivitas pembangunan pabrik Aqua dihentikan sementara mengingat semakin menguatnya penolakan warga terhadap rencana pembangunan pabrik tersebut, warga mengancam akan melakukan boikot dan memblokade akses jalan menuju lokasi pembangunan. Rencana bahwa akan ada pertemuan atara pihak 2
Sebagai catatan penggerak pengajian Tambihul Umah memiliki hbungan yang dekat dengan salah satu pengusaha lokal yang memliki kepentingan langsung terhadap rencana pembangunan pabrik Aqua Danone dan memiliki hubungan kekerabatan dengan anggota dewan yang berasal dari komisi IV
perusahaan dengan 13 kepala desa se kecamatan Padarincang yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 juni terancam batal mengingat pertemuan tersebut dinilai hanya sebagai upaya untuk memuluskan rencana pembangunan. Sebelumnya Pertemuan di Le Dian yang difasilitasi PT. Tirta Invstama menemui jalan buntu. Disamping itu, Pemda belum sampai mengeluarkan IMB dan izin operasi karena belum ada kajian amdalnya. (Radar Banten, 13 Juni 2008) 3. Menanggapi pengaduan masyarakat, pihak perusahaan melakukan manuver untuk mengantisipasinya, bahkan melakukan ekspose tandingan untuk melawan opini masyarakat dengan melibatkan ahli untuk mencounter pendapat masyarakat tersebut di depan komisi D DPRD Kabupaten Serang. Salah satu manuver yang dilakukan selama proses berupa CSR, karena penolakan maka mereka meningkatkan intensitasnya dan menjanjikan jumlah yang besar setiap bulannya. Namun bila ditelusuri naskah releasenya sesungguhnya penuh tipuan, karena yang berkembang di masyarakat adalah tiap bulan akan memperoleh CSR sekitar Rp. 500 juta hingga Rp. 1 milyar, faktanya tidak demikian (lihat lampiran 2) 4. 30 Juni 2008 . Warga melakukan audiensi dengan bupati Serang, Ahmad Taufik Nuriman. Dalam pertemuan tersebut warga mendesak agar bupati mencabut surat izin yang diberikan kepada PT. Tirta Investama. Dihadapan perwakilan warga yang terdiri dari para alim ulama, tokoh masyaakat, pemuda, kalangan LSM dan mahasiswa yang hadir dalam audiensi terebut Taufik Nuriman mengatakan jika rencana pembangunan pabrik ini hanya akan menimbulkan suasana tidak kondusif di tengah-tengah masyarkat pihaknya bersedia untuk mencabut izin lokasi tetapi ia berharap kepada masyarakat agar memberikan kesempatan pada pihak perusahaan untuk menyampaikan hasil kajian, jika tidak ada dampak yang akan merugikan maka masyarakat harus bekerja sama untuk memuluskan rencana pembangunan tersebut. 5. 1 Juli 2008 Ekspos hasil studi Amdal yang digelar di aula Setda II kabupaten Serang mendapatkan protes dari perwakilan masyarakat, Ketua Forum Lintas Barat, Abdul azis mengatakan keberadaan pabrik Aqua telah terbukti hanya menimbulkan masalah, beberapa pengalaman seperti di Sukabumi dan Klaten cukup menjadi landasan kuat kenapa warga harus menolak kehadiran PT. Tirta Investama, ekspos yang digelar oleh pihak perusahaan hanya merupakan ritual korporasi agar tampak ilmiyah Di luar acara ekspos, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) menggelar aksi penolakan pembangunan pabrik Aqua. HAMAS menuntut agar rencana pembangunan itu dibatalkan dengan alasan hanya akan mnimbulkan kekeringan dan merugikan warga. Parmaningsih selaku Coorporation Secretary PT. Tirta Investama tetap optimis jika rencana pembangunan pabrik Aqua dapat dilanjutkan, ia menilai penolakan warga itu
hal yang biasa, kehawatiran warga bahwa akan terjadi kekeringan sudah dipikirkan karena pihak perusahaan hanya akan mengabil air bawah tanah dan tidak akan mengganggu eksistensi air dipermukaan, bahkan perusahaan sudah mempersiapkan program penghijauan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekeringan. (Radar Banten, 2 Juli 2008) 6. 3 Juli 2008 Warga mendirikan posko pengaduan terkait adanya kehawatiran warga atas rencana pembangunan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Abdul Azis menuturkan posko ini berfungsi sebagai pusat informasi dan koordinasi antar warga untuk memudahkan pemantauan terhadap perkembangan rencana pembangunan pabrik Aqua,. (Radar Banten, 4 Juli 2008) 7. 7 Juli 2008 Senin (7/7) DPRD Kabupaten Serang kembali melakukan rapat kerja membicarakan nasib investasi PT Tirta Investama, anak perusahaan Danone yang membangun pabrik Aqua di Kampung Cirahab Desa Curugoong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten Ini adalah kali ketiga DPRD Serang memanggil Eksekutif yang memberikan izin mendirikan bangunan. Jelas, dalam rapat itu juga dibahas tentang penolakan mayoritas warga Kecamatan Padarincang yang menolak pembangunan pabrik Aqua itu yang dianggap merugikan khalayak di Padarincang. Sejak disegel oleh warga di lokasi pabrik sudah tidak terlihat lagi ada aktivitas pembangunan. Kendati demikian masya-rakat terus melakukan pemantauan. Intinya kata Basit apapun yang dikatakan perusahaan, masyarakat sekitar tetap akan menolak keberadaan pabrik tersebut. Kami hanya meminta kepada pemerintah dan pihak terkait agar tidak mengorbankan masyarakat Padarincang hanya karena ingin memaksakan pabrik aqua berdiri, ujarnya. 8. Bupati Serang Ngelencer ke Perancis SERANG – Bupati Serang Taufik Nuriman, Selasa (22/7), berangkat ke negara asal perusahaan air mineral merek Aqua, yaitu Perancis.Keberangkatan kali ini untuk membicarakan masalah investasi produk air mineral yang pabriknya akan berdiri di Padarincang, Kabupaten Serang.Sekretaris Daerah Kabupaten Serang RA Syahbandar Selasa (21/7), mengatakan, keberangkatan Bupati kali ini atas undangan perusahaan asal Perancis yang akan menanamkan investasinya di Serang. “Investasi yang akan dibicarakan adalah pengadaan air bersih,” kata Syahbandar seraya menyampaikan salam dari Taufik. Menurut Syahbandar, keberangkatan Bupati tidak perlu dicurigai, karena biaya akomodasi dan lainnya ditanggung pihak perusahaan (investor). “Semuanya ditanggung oleh pihak perusahaan,” ungkapnya. Hingga saat ini Pemkab belum memutuskan apakah izin lokasi akan dicabut atau justru dilanjutkan. Pasalnya, Pemkab masih ragu, karena khawatir akan di-PTUN-kan oleh perusahaan.Terkait masalah PTUN pihak perusahaan, Kabag Hukum Setda Kabupaten
Serang Bustomi membenarkan bahwa dalam aturannya masyarakat dalam hal ini perusahaan bisa mem-PTUN-kan Pemkab. “Kalau bicara mungkin, semua bisa terjadi, termasuk dalam masalah pembangunan pabrik Aqua ini,” kata Bustomi. Sementara itu, sejumlah kalangan menyayangkan keberangkatan Bupati ke Perancis. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Serang SM Hartono menegaskan, kegiatan Bupati akan menjadi catatan tersendiri bagi dewan. Radar Banten Edisi 23 Juli 2008 9. 5 Agustus 2008 Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Serang, Akhmad Riva’I mengungkapkan jika pihaknya baru mengetahui dari DPLH yang menuturkan bahwa izin operasi belum diberikan karena AMDAL-nya masih dalam proses penyelesaian. Madsukra menambahkan untuk sementara waktu tidak boleh ada aktifitas pembangunan mengingat pihak perusahaan belum mendapatkan seluruh izin termasuk AMDAL yang belum selesai dibuat. (Tipikor edisi 3 Th1/1-15 Agustus 2008) 10. 7 Agustus 2008 Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Serang SM Hartono belum bisa berkomentar tekait pernyataan Bupati Serang yang akan mencabut surat izin PT. Tirta Investama dengan alasan belum melakukan rapat komisi. Pada tanggal 5 Agustus Bupati Serang menyatakan sedang menunggu rekomendasi dari DPRD terkait rencana pencabutan surat tersebut dan Hartono menilai masalah ini kewenangannya ada pada pimpinan DPRD. Ditemui usai memberikan ceramah pengajian di halaman Kantor Kecamatan Padarincang, Selasa (5/8), Bupati Serang Taufik Nuriman menegaskan dirinya sudah melayangkan surat pencabutan izin ke dinas terkait sejak 4 Juli 2008 lalu.katanya seraya memberikan batas akhir kepada dewan hingga 12 Agustus 2008 mendatang. 11. 11 Agustus 2008 | Warga Tetap Menolak, Bupati Cabut Ijin PT Tirta Investama Warga Padarincang dan sekitarnya, tetap pada pendiriannya. Mereka menolak kehadiran PT. Tirta Investama—pemroduksi minuman kemasan Aqua—di wilayahnya. Mereka tetap menyakini, kehadiran perusahaan itu akan berdampak pada rusaknya lingkungan dan kerugian warga. Selain sudah menyatakan penolakannya dengan berbagai cara, hingga kini status PT. Tirta Investama sendiri belum jelas. Penolakan disampaikan dalam bentuk demonstrasi, pernyataan sikap tokoh dan kyai hingga blokade jalan. Meski belum beroperasi, namun Pemkab sendiri belum mencabut ijin pabrik aqua itu. Kini, aksi penolakan juga dilakukan dengan memasang spanduk bertuliskan sikap warga Padarincang yang tetap tidak ingin PT Tirta Investama beroperasi di wilayah mereka. Spanduk itu terpasang di tempat-tempat strategis. Spanduk-spanduk itu merupakan bagian dari 100 spanduk yang dipasang masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Lingkungan (APL). Mereka melakukan aksi memasanag sekitar 100 sepanduk di Jalan Raya Palima Padarincang Kabupaten Serang. Spanduk bertuliskan “Penolakan PT Tirta Investama Harga Mati” ini menjadi perhatian besar bagi pengguna Jalan Raya Palima Padarincang. Sementara itu, desakan agar izin lokasi pembangunan pabrik Aqua dicabut tampaknya mendapat titik terang. Hal ini diketahui setelah Bupati Serang Taufik Nuriman berjanji
di hadapan sejumlah masyarakat Padarincang akan mencabut izin lokasi pabrik Aqua. Ditemui usai memberikan ceramah pengajian di halaman Kantor Kecamatan Padarincang, Selasa (5/8), Bupati Serang Taufik Nuriman menegaskan dirinya sudah melayangkan surat pencabutan izin ke dinas terkait sejak 4 Juli 2008 lalu. “Saya tidak memiliki kepentingan apapun terhadap keberadaan pabrik Aqua. Jika memang masyarakat menolak maka akan kami cabut izinnya,” kata Taufik seraya meminta warga untuk bersabar. Sebetulnya, kata Taufik, izin lokasi akan dicabut beberapa hari lalu. Namun, niatan itu diundur setelah mendengarkan saran dari pimpinan DPRD Kabupaten Serang. “Bagaimanapun juga dewan adalah mitra akami maka harus dikomunikasikan. Pimpinan DPRD menyarankan untuk tidak buru-buru mencabut izin itu,” kata Taufik. Menurut suami Ratna Dewi ini, dirinya tidak ingin disalahkan dalam masalah pencabutan izin sehingga harus mendapat persetujuan dewan. “Makanya sebelum mencabut kami koordinasikan dengan DPRD,” katanya seraya memberikan batas akhir kepada dewan hingga 12 Agustus 2008 mendatang. Namun, ditempat terpisah Ketua DPRD Kabupaten Serang Hasan Maksudi meminta Bupati Taufik Nuriman untuk tidak tunduk kepada tekanan sebagian kalangan yang menginginkan ijin pembangunan Pabrik Aqua dicabut. Pasalnya keputusan pemberian ijin tersebut awalnya berdasarkan kajian ilmiah dan prosedural perijinan yang berlaku, bukan sekedar keputusan pribadi Bupati. “Lain hal kalau dulu pada saat memberikan ijin itu, murni keputusan Bupati seorang. Inikan ijin diberikan berdasarkan prosedur yang ada dan kajian. Jadi saya kira Bupati jangan mau diintervensi,” kata Hasan, Rabu (6/8). Lebih jauh, Hasan mempertanyakan keinginan sebagian masyarakat yang menolak pembangunan pabrik Aqua itu. Pembangunan pabrik ini bernilai manfaat bagi masyarakat serta iklim investasi jangka panjang bagi daerah. Selain itu, menurut dia, di wilayah tersebut saat ini ada dua perusahaan sejenis yang sudah lama beroprasi. Namun hanya Aqua Danone yang dipersoalkan oleh sebagian orang.“kalau yang ditolak Cuma Aqua, inikan jadi pertanyaan. Ada apa sebenarnya dengan penolakan ini?” ujarnya. Secara terpisah Senior Plant Manager PT Tirta Investama Hery Pradonggo kaget dengan pernyataan Bupati yang mengaku pasrah soal ijin pabriknya.Pernyataan Bupati tersebut diluar dugaan yang selama ini diperkirakan pihaknya. Hery selama ini optimis Bupati akan mengupayakan cara-cara mediasi antara PT Tirta Investama dengan masyarakat yang menolak sebagai jalan keluar.“secara resmi perusahaan belum mengambil sikap, kita masih bahas itu,” katanya. (TIM) Gubernur Banten kritik bupati yang akan mencabut izin dengan mengatakan sebagai “bunuh diri”. 12. 20 Agustus 2008 Taufik Nuriman mengaku jika pihaknya telah mendapatkan surat dari Komnas HAM dan meminta DPLH untuk membuat surat balasan. Taufik menuturkan
jika Komnas HAM meminta penjelasan atas situasi dan kondisi yang terjadi terkait dengan rencana pembangunan pabrik Aqua. Ketua DPRD Kabupaten Serang Hasan Maksudi mengaku jika pihaknya telah mendapatkan surat tembusan dari Komnas HAM tetapi enggan memberikan keterangan terkait isi surat tersebut dan memberikan alasan jika isi surat itu bersifat rahasia. (Radar Banten, 21 Agustus 2008) 13. 22 Agustus 2008 12 Kepala Desa dikumpulkan di rumah makan Laguna di Cilegon dalam rangka membicarakan masa depan rencana pembangunan pabrik Aqua, hasil dari pertemuan tersebut seluruh kepala desa mendukung PT. Tirta Investama untuk melanjutkan pembangunan tersebut, pertemuan itu dihadiri oleh Bupati Serang Taufik Nuriman, Ketua DPRD kabupaten Serang Hasan Maksudi dan Kepala DPLH Anang Mulyana. Atas sikap para Kepala Desa Yang mendukung pihak perusahaan Parmaningsih selaku Secretary Coorporation PT. Tirta Investama masih menunggu keputusan Bupati Serang. 14. 25 Agustus 2008 Ketua Forum Lintas Barat Abdul Azis menyatakan akan tetap mendatangi pihak DPRD kabupaten Serang untuk menegaskan sikap penolakan meski telah ada bentuk dukungan dari 12 Kepala Desa se Kecamatan Padarincang, terkait pertemuan di Laguna ia menilai pertemuan tersebut hanyalah konspirasi dan ia tidak merasa kaget atas hasil pertemuan tersebut karena sikap para kepala desa dari awal sudah bisa diprediksikan dan apa yang diasumsikan selama ini bahwa penolakan para kepala desa di awal hanya untuk meningkatkan posisi tawar di hadapan perusahaan terbukti benar. Abdul Basit menyatakan akan terus berupaya agar rencana pembangunan pabrik Aqua dapat dibatalkan mengingat akan terjadinya kekeringan air dimasa yang akan datang dan memandang pertemuan yang melibatkan 12 kepala desa se Kecamatan Padarincang tidak merepresentasikan seluruh suara warga Padarincang. (Radar Banten, 26 Agustus 2008) 15. 26 Agustus 2008. Embang Mu’iz Ali selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Padarincang menilai sikap 12 kepala Desa sangat memperihatinkan, dukungan kepala desa tersebut lebih menggambarkan kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan masyarakat Padarincang. Heri Pradonggo selaku Senior Plan PT. Tirta Investama mengungkapkan pernyataan 12 Kepala Desa se Kecamatan Padarincang adalah bukti bahwa ada dukungan dari warga dan meminta kepada Bupati Serang untuk mempertimbangkannya rencana pencabutan surat izin yang diberikan kepada PT. Tirta Investama. (Banten Raya Post, 26 Agustus 2008)
16. 22 September 2008. Vice Preident Corporate Secretary PT. Tirta Investama Parmaningsih Hadinegoro melalui rilis yang disampaikan Hery Pradonggo kepada sejumlah wartawan pada Selasa malam di hotel Le Dian menyatakan PT. Tirta Investama menghentikan pembangunan pabrik Aqua di desa Curug Goong Kecamatan Padarincang kabupaten Serang hingga iklim investasi mendukung. Kendati pembangunan tidak dilanjutkan PT. Tirta Investama tetap komitmen untuk meneruskan program social berupa air bersih dan sanitasi air. (Radar Banten, 23 September 2008) Heri Pranonggo mengungkapkan sudah lebih dari satu tahun PT. Tirta Investama menanamkan investasinya di Padarincang mulai dari pengkajian lokasi, kandungan air, hingga pembebasan lahan 12 hektar. Setidaknya ada 9 point isi surat yang ditanda tangani President Direktur PT. Tirta Investama Bernard Alain Marie Ducros yang salah satunya disebutkan antara lain bahwa dengan sangat menyesal PT. Tirta Investama terpaksa memutuskan untuk menunda proyek itu dalam waktu yang tidak ditentukan. Heri menilai iklim investasi Serang tidak kondusif dan terdapat birokrasi yang berbelitbelit, termasuk terdapat factor penting atas penghentian pembangunan bahwa terdapat birokrasi lain di luar jalur pemerintah yang turut mengendalikan lancar tidaknya investasi di Padarincang, ini adalah pengalaman lucu dalam berinvestasi di Serang. (Banten Raya Pos, 23 September 2008). 17. 26 September 2008 Warga yang melakukan penolakan tidak ingin disalahkan, Abdul Basit menaggapi atas terjadinya polemik yang berkembang tetang penyesalan warga atas diberhentikannya pembangunan pabrik Danone, menurutnya warga yang mendukung rencana pembangunan tersebut tidak memahami efek negatif yang akan ditimbulkan, ia juga menegaskan jangan menyalahkan warga yang melakukan penolakan karena masalahnya ada pada pemerintah yang tidak transparan dan terdapat birokrasi yang berbelit-belit. Ketua Forum Lintas Barat Abdul Azis mengatakan warga yang melakukan penolakan pabrik Danone jangan diartikan anti investasi, masyarakat sesungguhnya terbuka terhadap investasi tetapi bukan komersialisasi air melalui eksploitasi yang hanya akan merusak lingkungan, Padarincang merupakan area persawahan yang mengandalkan air, jika air itu pada suatu saat menjadi kering maka yang akan menjadi korban adalah para petani. Anggota DPRD kabupaten Serang Komisi B Abdul Muhyi menyayangkan atas diberhentikannya pembangunan pabrik Danone, menurutnya terlalu susah
mendatangkan investor ketika ada yang bersedia kenapa harus ditolak. (Radar Banten, 27 September 2008). Dinamika yang tergambar dari dokumentasi pemberitaan media massa tersebut memperlihatkan sketsa anatomi ekonomi-politik proses inventasi PT.TI di Cirahab Padarincang. Pihak perusahaan memperoleh dukungan kuat dari pemerintah kabupaten Serang termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (terlihat le bih atraktif lewat dukungan ketua DPRD yang aktif memberikan dukungan melalui mobilisasi kepala desa dan tokoh agama) dan jajaran pemerintahan desa serta kecamatan Padarincang. Perusahaan yang ngotot untuk tetap mendirikan pabrik melakukan berbagai manuver baik melalui CSR maupun menghadirkan ahli atau intelektual kontrakannya dan juga mobilisasi kelompok masyarakat serta tokoh setempat. Bahkan dengan mengundang bupati dan pejabat berkunjung ke Perancis agar segera merealisasikan pembangunan pabrik. Upaya itu ternyata belum bisa meredam hasrat masyarakat untuk menolak kehadiran Eksploitasi air bawah tanah. Dalam proses awal ini, pemerintah dan investor telah gagal memberikan argument dan jaminan yang dikhawatirkan oleh kelompok anti eksploitasi air bawah tanah oleh perusahaan multi nasional PT Tirta Investama. Selama ketegangan berlangsung ada beberapa hal menarik yang dilakukan perusahaan diantaranya adalah: -
CSR menjadi instrument menghegemoni masyarakat Mengorganisir Dukungan formal dan jawara Dalam kerangka penataan dan pelestarian lingkungan hidup perusahaan membebankan pada multistakeholder Mengundang dan membiayai bupati dan pejabat kabupaten Serang berkunjung ke kaantor pusat Danone di Perancis Saat perusahaan menunda pembangunan mengatakan adanya struktur lain di luar pemerintahan yang intervensi.
Dari paparan di atas tampaknya polarisasi di masyarakat merupakan refleksi masyarakat politik yang ada, artinya di tingkat elite ada yang juga memanfaatkan penolakan masyarakat untuk kepentingannya sehingga pihak perusahaan menganggap adanya intervensi pihak lain, dan berhasil menekan pemda untuk menunda pembangunannya. Pola perusahaan yang dapat dilihat dari peristiwa ini adalah melakukan lobby elite pemda baik di eksekutif maupun legislative hal ini tampak dari kunjungan bupati ke Perancis yang pembiayaannya oleh perusahaan, Gubernur Atut yang mengatakan bahwa penghentian pembangunan pabrik aqua sebagai bunuh diri dan upaya ketua DPRD memobilisasi Kepala Desa untuk menyetujui kehadiran Aqua di sebuah restoran. Perlawanan dari beberapa anggota dewan dan kepala desa serta sebagian tokoh masyarakat Padarincang yang kemudian mendukung Aqua, tidak mengganggu kelompok anti pembangunan aqua karena sudah diidentifikasi sebelumnya sebagai kelompok yang menaikkan posisi tawar. Karena tekanan masyarakat yang bergelombang termasuk penyegelan lokasi, maka pembangunan pabrik aqua dalam ketidakpastian, tertunda dengan waktu yang tidak jelas.
Namun persepsi yang muncul di masyarakat adalah pembangunan pabrik Aqua Danone telah dihentikan. Peta keterlibatan berbagai unsur dan individu selama proses 2008 yang muncul di media massa adalah sebagai berikut:
Anti Aqua
Negara
Perusahaan
Abd Basyit (Koordinator TAMPA)
Atut Chosiyah (Gubernur)
Direktur TI
Abd Azis, Husni Mubarak, Abd Azis, Embang Muiz
Taufik Nuriman (Bupati)
Konsultan
Anang Mulyana (DPLH) Kepala Desa
MUI Padarincang, Forum Lintas Barat, Himpunan mahasiswa Pal Lima – Cinangka, Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan, Forum Ulama Tambiul Ummah, LPM Padarincang, Forum Ummat Bersatu, Masyarakat Petani Banten dan Forum Kepala Desa Kec.Padarincang
Hasan makhsudi (Ketua DPRD)
Perusahaan
BEM Untirta, Mapala Untirta, UKM Sigma, Mahapeka, HAMAS
Akmad Rivai, Madsukra, SM Hartono, Abd Muhyi (Anggota DPRD)
Rekonvasi Bumi LSM Pelaksana CSR
PAHAM, LBH Banten, LBH Jakarta, YLBHI, WALHI, Kontras
Catatan: Berwarna coklat awalnya bersikap kritis terhadap kehadiran Aqua, namun setelah ketua DPRD turun tangan akhirnya menjadi satu suara dan diam. Sedang Muhyi muncul statementnya sesudah adanya penundaan.
Sedangkan pada tahun 2009 dapat dikatakan tahun yang nyaris tidak bergejolak. Masa kampanye dan Pemilihan Umum dapat dikatakan pihak perusahaan menahan diri, sekaipun sesungguhnya mereka masih berharap kepada pemerintah daerah untuk merealisasikan keinginannya. Konsolidasi elite pun dilakukan dan pendekatan melalui CSR lebih diintensifkan melalui koordinasi pemda, masyarakat pendukung dan sebuah LSM. Masyarakat sudah
merasa tidak mungkin pihak perusahaan kembali, mereka yakin bupati telah mencabut izinnya. Di awal tahun, 2010 pihak TI merealese bahwa dia sedang mengupayakan pabrik baru di cirahab segera di bangun karena dukungan pemerintah dan masyarakat sudah mulai baik, mereka sudah melakukan CSR dan pendekatan terhadap masyarakat dan tokoh setempat. Pemilihan Bupati sekalipun sempat muncul isu pilih bupati yang tidak mendukung Aqua, tidak menyurutkan langkah pihak perusahaan TI. Apalagi setelah kemenangannya, mereka percaya diri, para pendukungnya semakin intensif melakukan kampanye bahwa perusahaan memprioritaskan tenaga kerja local yang diperkirakan jumlahnya ribuan. 1. 22 Maret 2010 Untuk Pertama kali Aksi mengenai SK Danone pada tahun 2010. SABDA ALAM Banten yang terdiri dari berbagai unsure meliputi komunitas, LSM dan Mahasiswa berunjuk rasa dengan tunutan: i. Mencabut SK PT DANONE (di Padarincang) ii. Mengkaji Ulang AMDAL Seluruh Industri di BANTEN iii. Merehabilitasi Lingkungan Akibat Dampak Penambangan Pasir dan Industri iv. Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Air v. Membuat Penghijauan Paru-paru Kota (Hutan Lindung Kota) vi. Tindak Tegas Pelaku Perusak Lingkungan (Ilegal Logging) vii. Pemenuhan HAM (Hak Asasi Manusia). . 2. 26 April 2010 Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), melakukan aksi di alun-alun Kota Serang untuk mendesak pemerintah provinsi Kabupaten Serang untuk menghentikan rencana pembangunan pabrik air minum dalam kemasan. 3. 10 Juni 2010 Bupati Serang Taufik Nuriman mengungkapkan pembangunan Pabrik Aqua Danone akan dilanjutkan, menurutnya surat izin lokasi untuk pembangunan perusahaan sudah diterbitkan akan tetapi belum waktunya untuk didirikan mengingat masih belum ada kesepakatan dengan warga ia berhaharap tidak ada konflik di level warga dan jika suatu saat terjadi kekeringan maka pihaknya yang mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi Banten akan menutup pabrik tersebut.
Kepala bagian Hukum Pemkab Serang Bustomi menuturkan izin lokasi tersebut tertuang dalam SK No. 593/kep.50-huk/2007. Khawatir erjadi konflik horizontal, Anggota Komisi IV DPRD kabupaten Serang menyarankan sebaiknya PT. Tirta Investama jangan membangun terlebuh dahulu sebelum semua warga menyetujuinya. (Kabar Banten, 11 Juni 2010) Vice President PT. Tirta Investama Parmaningsih Hadimegoro menyambut baik pernyataan Taufik Nuriman tentang keberlanjutan pembangunan Pabrik Aqua di Padarincang, tetapi PT. Tirta Investama akan kembali melanjutkan pembangunan jika benar seluruh warga padarincang mendukung hingga suasana menjadi kondusif. (Radar Banten, 11 Juni 2010). 4. 13 Juni 2010 Ratusan tokoh masyarakat menggelar rapat umum di SMP PGRI Padarincang untuk membahas isu penting terkait pernyataan Taufik Nuriman tentang kelanjutan pembangunan pabrik Aqua Danone di Cirahab Padarincang, pertemuan tersebut dihadiri perwakilan ulama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat kalangan LSM, KRUHA, perwakilan MUI Padarincang, WALHI dan perwakilan mahasiswa yang menghasilkan kesepakatan untuk menolak kembali rencana pembangunan pabrik Aqua Danone. 5. 12 Juli 2010 Ulama yang tergabung dalam Majlis Tambihul Ummat kecamatan Padarincang kabupaten Serang menggelar do’a bersama terkait rencana pembangunan pabrik Danone yang akan dilanjutkan, bertempat di kediaman H. Abdul Karim acara itu dihadiri oleh perwakilan PT. Tirta Investama Pramila, pihaknya menyambut baik atas dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan pabrik Aqua oleh PT. Tirta Investama. Dalam siaran pers yang disampaikan Muhtadi menyatakan salah satu tokoh pemuda Abdul Azis mendukung atas pernyataan Bupati untuk melanjutkan pembangunan Pabrik Aqua Danone (Kabar Banten, 13 Juli 2010). 6. 19 Juli 2010 Perwakilan warga yang terhimpun dalam Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik Aqua Danone (GRAPPAD) Do’ifullah mengungkapkan sikap penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik Danone yang akan dilanjutkan, warga masih tetap menolak kehadiran PT. Tirta Investama yang akan mengeksploitasi air di kawasan Cirahab dengan alasan akan berdampak buruk terhadap eksistensi air di wilayah Padarincang. Warga yang kemudian tergabung dalam GRAPPAD melakukan konsoidasi secara intensif yang muatannya menggalang dukungan untuk menolak PT. Tirta Investama mengeksploitasi air di Cirahab karena akan mengancam ketersediaan air di Padarincang. (Kabar Banten, 20 Juli 2010).
7. 20 Juli 2010 Ketua Forum Lintas Barat Abdul Azis yang disebut-sebut terlibat dalam pertemuan pada tanggal 12 Juli 2010 di kediaman H. Abdul Karim dan mendukung pernyataan Taufik Nuriman serta siap mengawal kebijakan Ulama yang tergabung dalam Tambihul Ummat yang merestui kehadiran PT. Tirta Investama melakukan klarifikasi dan menyampaikan hak jawab jika dirinya tidak pernah bertemu dengan Muhtadi dan tidak menghadiri pertemuan tersebut termasuk tidak menyatakan dukungan atas pernyataan Taufik Nuriman terkait kelanjutan pembangunan Pabrik Aqua. Dalam hak jawab itu menyebutkan bahwa nama yang dimaksud bukan Abdul Azis FLB (Forum Lintas Barat) yang kemudian melebur ke dalam GRAPPAD, tetapi nama lain yang memiliki kemiripan nama dengan dirinya. (Kabar Banten, 21 Juli 2010). 8. 5 Agustus 2010 14 Kepala Desa se kecamatan Padarincang dan perwakilan masyarakat melakukan studi banding ke Sukabumi untuk mengetahui situasi dan konsidi dari dekat terkait dampak dari keberadaan pabrik Aqua di Sukabumi, kunjungan yang difasilitasi pihak PT. Tirta Investana melalui pemerintahan tingkat kecamatan Padarincang ini diikuti juga oleh beberapa anggota Komisi 4 DPRD kabupaten Serang dan Camat Padarincang Suhaemi Muhit. Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik Aqua Danone (GRAPPAD) menolak ikut kunjungan ke Sukabumi. Perwakilan GRAPPAD Abdul Azis mengutarakan bahwa dirinya mendapatkan undangan untuk berkunjung ke Sukabumi tetapi menolaknya karena merupakan langkah sia-sia dan menilai jika kunjungan itu hanya merupakan upaya untuk meyakinkan warga bahwa di Padarincang tidak akan terjadi kekeringan sebagai mana yang dikhawatirkan. Do’ifullah menghargai langkah tersebut tetapi ia menilai kunjungan ke Sukabumi hanya upaya mubazir karena warga masih tetap pada pendiriannya untuk menolak kehadiran PT. Tirta Investama. Do’ifullah menyampaikan bahwa warga yang melakukan penolakan meminta Bupati Serang untuk mencabut surat izin agar tidak terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. (Kabar Banten, 6 Agustus 2010) 9. 7 Agustus 2010 Warga dan 14 Kepala Desa se Kecamatan Padarincang yang mengikuti kunjungan ke Sukabumi mengadakan pertemuan di kediaman H. Abdul Karim dengan hasil meminta Bupati Serang untuk melanjutkan rencana pembangunan pabrik Aqua Danone, turut hadir dalam pertemuan tersebut Camat Padarincang dan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang Damimi. Pertemuan tersebut menyepakati untuk mendukung pembangunan Pabrik Aqua Danone namun jika terjadi kekeringan mereka sepakat pula untuk menutup pabrik Aqua. Hadir pula H. Asep Saefudin dan H. Maher selaku tokoh
masyarakat Padarincang dalam pertemuan itu yang rencananya akan menemui Bupati Serang. (Radar Banten, 9 Agustus 2010). 10. 9 Agustus 2010 Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik Aqua Danone (GRAPPAD) menggelar pertemuan untuk membahas kemungkinan terburuk yang akan terjadi di tengahtengah masyarakat jika pembangunan pabrik Danone dilanjutkan, pertemuan yang dilaksanakan di kediaman H. Aksan itu juga membahas masalah dukungan kepala Desa yang turut kunjungan ke Sukabumi. Do’ifullah menilai kunjungan ke Sukabumi tidak bisa dijadikan landasan dukungan mengingat masih terdapat penolakan yang cukup kuat dari warga. Agung Wibowo mengatakan pemerintah harus melihat kenyataan karena pembangunan pabrik Aqua hanya akan memunculkan konflik horizontal, untuk menghindari konflik sebaiknya pemerintah membatalkan rencana pembangunan tersebut. Abdul Azis menyampaikan pembangunan pabrik Danone terlalu dipaksakan dan pemerintah tidak memiliki landasan yang kuat terkait dukungan warga, munculnya penolakan disebabkan oleh tidak adanya komunikasi yang baik dari pemerintah serta ada masalah dalam proses perizinan. (Banten Raya Post, 10 Agustus 2010).
11. 24 Agustus 2010 Bupati Serang Taufik Nuriman dalam pertemuan dengan para Kepala Desa dan warga yang mendukung rencana pembangunan pabrik Danone mengatakan akan meneruskan pembangunan setelah Idul Fitri. Pertemuan yang digelar di Pendopo merupakan agenda yang telah ditetapkan sebagai bentuk audiensi para kepala Desa dan beberapa warga yang telah melakukan kunjungan ke Sukabumi. Bupati Serang menilai masalah pro dan kontra itu merupakan hal yang biasa, tetapi pembangunan harus dilanjutkan karena jika dibatalkan akan menghambat para investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten Serang. H. Maher mengutarakan bahwa masyarakat Padarincang harus terbuka terhadap investasi, hal ini dilakukan agar masyarakat Padarincang tidak tertinggal, jika ditolak sama saja dengan memelihara kemiskinan karena menolak lapangan pekerjaan. (Kabar Banten, 25 Agustus 2010). 12. 26 Agustus 2010 Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik Aqua Danone (GRAPPAD) menilai pertemuan di Pendopo tidak merepresentasikan seluruh suara warga karena hanya
dihadiri oleh para Kepala Desa dan Anggota Komisi IV DPRD kabupaten Serang serta hanya beberapa warga yang memiliki kepentingan. Abdul Azis menilai Bupati Serang telah mengeluarkan pernyataan sepihak terkait rencana pembangunan pabrik Danone, pemerintah tidak memiliki itikad yang baik untuk melakukan konsultasi ulang dan lebih berpihak pada kepentingan investor. Agung Wibowo mengungkapkan terdapat warga yang tidak bisa menerima kehadiran PT. Tirta Investama untuk berinvestasi di Padarincang dan ini merupakan sisi kelemahan karena tidak ada dukungan publik. Doifullah mengutarakan keterbukaan investasi seharusnya melihat beberapa factor, eksploitasi air bawah tanah itu memiliki resiko dampak yang sangat besar yaitu kekeringan air dan hilangnya hak dasar warga atas air. GRAPPAD telah menggalang solidaritas korban terkait kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktifitas eksploitasi oleh industry yang berada di kawasan Serang dan sekitarnya, dan akan menggalang dukungan nasional untuk meningkatkan eskalasi penolakan. (Banten Raya Post, 27 Agustus 2010). GRAPPAD melayangkan surat ingin melakukan audiensi dengan DPRD, tetapi selalu menemui jalan buntu dan tertunda tanpa alas an yang jelas. Anehnya Komisi IV DPRD justru melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan TI di sebuah restoran. Fenomena tersebut, dan juga studi ke Sukabumi diduga disponsori oleh pihak perusahaan melalui salah satu anggota dewan yang secara attraktif sangat aktif berhubungan dengan kepentingan perusahaan. Walhi, Kruha dan LSM lain membuat tim investigasi yang menduga kedua kegiatan diduga gratifikasi. Grappad mendesak DPRD yang kemudian karena merasa tidak ditanggapi serius maka masyarakat mendatangi DPRD namun kegiatan ini batal karena adanya pembatasan peserta audiensi. Pihak perusahaan merasa sudah memperoleh legitimasi mulai melakukan pembangunan. Keresahan mulai meningkat. Masyarakat kemudian melakukan rapat berupa pengajian yang dihadiri oleh ulama berpengaruh. Namun perusahaan dan Pemda masih tak mau mengakomodasi keinginan masyarakat. 13. 5 Desember 2010. Masyarakat hendak melakukan rapat akbar di lokasi Perusahaan. Respon masyarakat sangat luar biasa, ribuan massa datang dari berbagai arah menuju lokasi. Mengingat tiadanya respon dari pemda selama ini, dan kemudian mereka melihat perusahaan telah mulai melakukan pembagunan dan di jaga para jawara. Maka terusiklah rasa keadilan warga, sehingga menimbulkan kemarahan yang berakibat pembakaran dan perusakan di lokasi. 14. 10 Desember 2010
Dini hari terjadi penangkapan atas lima orang warga sehubungan dengan aksi 5 desember sekitar jam 02. WIB, Padahal sebelumnya Wakapolres bertemu dengan tokoh masyarakat menjamin tidak akan terjadi penangkapan. Masyarakat secara spontanitas bergerak ke Polsek dan Kecamatan, kemudian mereka membawa Wakapolres yang saat itu masih berada di Polsek di bawa masyarakat ke Masjid, demikian juga dengan Camat. Semakin pagi masyarakat semakin besar jumlahnya bahkan beberapa daerah juga telah menyiapkan solidaritas bila saja pemeariantah menggunakan kekerasan yang terlihat dari dikonsentrasikannya brimob di kecamatan Ciomas. Namun pihak Polres kemudian mengantarkan kelima warga yang dibawa oleh aparat kepolisian (2 orang sempat membaca surat perintah namun tidak boleh diambil atau dberikan pada keluarganya). Demikian juga warga melepaskan Wakapolres dan Camat untuk kembali. 15. 13 Desember 2010 Pemda mengundang berbagai pihak untuk mendengarkan ekspose perusahaan yang dipresentasikan oleh ahli yang mengatasnamakan UNPAD dan Badan Tenaga Nuklir Nasional dan dikatakan kajian ilmiah. Masyarakat tetap menolak, apalagi kedua ahli tersebut adalah tim perusahaan yang membuat AMDAL. Setelah pemilu nasional dan Kunjungan Gubernur Banten ke Perancis yang juga bertemu dengan direktur Danone, perusahaan aktif melakukan pendekatan dan lobby. Dukungan elite dapat dikatakan bulat, sekalipun peran DPRD bila dulunya ketua Dewan yang aktif saat ini hanya salah satu anggota DPRD. Namun dia mampu memobilisasi anggota lainnya untuk mengikuti iramanya memberikan dukungan terhadap TI. Bila dulunya Muhyi secara selintas memberikan dukungan terhadap perusahaan, namun pada periode ini mulai meendekat terhadap kelompok masyarakat yang menolak, setidaknya dia memahami kepentingan masyarakat dan bersedia dialog. Dukungan anggota DPRD terhadap masyarakat penolak masih terbatas dialog, jadi tiada dukungan nyata bahkan tidak ada satupun partai yang mendukung tuntutan masyarakat untuk mencabut izin pendirian pabrik Aqua Danone Belajar dari pengalaman 2008, pihak TI mulai intensif melakukan pengorganisasian hal ini terlihat dari peran Muhtadi yang melakukan sosialisasi bahkan Forum Ulama Tambihul Ummat sudah berbalik mendukung perusahaan. Selain secara langsung dan melalui CSR, pola lama tetap digunakan yakni keterlibatan salah satu anggota DPRD kabupaten Serang (Damimi) yang aktif mendorong studi banding ke Sukabumi yang kemudian melakukan peretemuan dengan bupati untuk menyatakan dukungan (14 kepala desa), tokoh masyarakat dan ulama..Bahkan Damimi melakukan konsolidasi anggota DPRD dan bertemu dengan perusahaan TI di restoran sekitar Baros. Perusahaan bahkan mulai secara terbuka menggunakan para jawara untuk mellindungi kepentingannya, berbagai kampanye menyesatkan dilakukan seperti rekrutmen tenaga kerja yang akan melibatkan ribuan orang, mereka yang menolak adalah mereka yang tidak kebagian uang atau proyek danone. Logika ini menunjukkan bahwa perusahaan memang tidak mempunya itikad baik, ia menggunakan para jawara jelas merupakan pilihan politik kekerasan,
isu uang yang memojokkan para penolak pendirian aqua merupakan penghinaan terhadap ulama, abuya dan tokoh masyarakat. Tindakan membagi uang termasuk dengan CSR jelas merupakan upaya pecah belah bamboo masyarakat. Demikian juga dengan ribuan pekerja yang akan direkrut adalah kebohongan semata, karena di AMDAL yang mereka buat dinyatakan tak lebih dari 200 orang itupun keseluruhan tenaga kerja. Bila dilihat stakeholder yang muncul di media massa dan rumor dikalangan masyarakat, berikut ini peta dukungan dan pergeseran yang terjadi selama hampir 3 tahun.
Anti Aqua Abd Basyit (Koordinator TAMPA)
Negara
Perusahaan Direktur TI
GRAPPAD
Atut Chosiyah (Gubernur)
Abd Azis, Husni Mubarak, Abd Azis, Embang Muiz.
Taufik Nuriman (Bupati)
Konsultan
Muncul nama-nama Zukhdi Mansyur, Agung Wibowo, H. Doifullah, H. Aksan
Anang Mulyana (DPLH) 12 Kepala Desa 2 Kepala Desa
MUI Padarincang, Forum Lintas Barat, Himpunan mahasiswa Pal Lima – Cinangka, Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan, Forum Ulama Tambiul Ummah, LPM Padarincang, Forum Ummat Bersatu, Masyarakat Petani Banten dan Forum Kepala Desa Kec.Padarincang
Hasan makhsudi (Ketua DPRD)
Perusahaan
BEM Untirta, Mapala Untirta, UKM Sigma, Mahapeka, HAMAS
Akmad Rivai, Madsukra, SM Hartono, Abd Muhyi (Anggota DPRD), Damimi
Rekonvasi Bumi LSM Pelaksana CSR
PAHAM, LBH Banten, LBH Jakarta, YLBHI, WALHI, Kontras Lembaga yang baru muncul Pusat koordinasi mapala Banten, FKPN,FAM, SABDA ALAM, Kruha
Masyarakat Pendukung: H. Riri Tokoh Masyarakat (Jawara), Ketua Advokasi IKAYASA (Zarkasyi Yamin), Karang Taruna (Muhtadi). Forum Ulama Tambiul Ummat (H.Abd karim), H.
Asep saefudin dan H. Maher. Catatan: Warna biru non aktif (mendukung pasif), warna merah berubah haluan dan hijau pendatang baru tahun 2010 sedangkan hitam sejak 2008.
Pihak pemerintah daerah yang memperlihatkan keengganannya untuk berdialog dengan masyarakat melalui hearing di DPRD kabupaten memperlihatkan betapa besarnya nilai Aqua Danone bagi dirinya dan dan politik local elite. Tidaklah mengherankan bila kemudian ada rumor bahwa kemenangan bupati kali ini akibat hubungan dengan pihak perusahaan, spekulasi ini makin santer ketika peristiwa 5 desember juga tidak memadamkan hasrat pemda untuk membela danone bahkan mereka menggunakan tim perusahaan untuk meyakinkan masyarakat sekalipun untuk itu haruis membawa nama lembaga kedua ahli sewaan perusahaan yakni UNPAD dan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Berbagai upaya Danone selama 2 tahun memang memperlihatkan kemajuan, dukungan mulai meluas terutama pemerintah desa yang ditandai oleh bergabungnya seluruh kepala desa kemudian masyarakat dan beberapa ulama terutama mereka yang memperoleh CSR terlihat menunjukkan dukungan demikian juga makin banyaknya jawara yang secara atraktif menjaga lokasi pabrik. Tidak aktifnya salah satu penggerak penolakan semakin mempercaya diri mereka untuk mengabaikan suara yang menolak. Masyarakat Ciomas yang sejak masa perlawanan terhadap penjajah terkenal sebagai santri dan sekaligus jawara rupanya melihat perlakuan perusahaan dan pemerintah sudah keterlaluan dan tidak dapat ditolerir lagi. Perusakan area dan fasilitas pabrik, kemudian penyanderaan wakapolres dan Camat, serta Istighotsah merupakan rangkaian jiwa kepatriotan dan sekaligus aspirasi mereka yang tidak boleh diremehkan. Bila saja pemda masih bertahan pada keinginannya, maka benarlah kata Kuntowijoyo: “RUNTUHNYA MITOS NEGARA BUDIMAN’ Negara dalam hal ini diwakili oleh aparatusnya baik eksekutif, legislative maupun yudikatif dalam kasus Eksploitasi Air bawah Tanah oleh pihak Aqua Danone (MNC) sama sekali tidak menunjukkan kebudimanan bagi warga karena semua diam dan membiarkan Bupati Serang menggunakan kuasanya untuk memberikan penguasaan atas sumberdaya air pada Aqua Dananone. Keuntungann bisnis ini tersedot ke luar negeri, jadi substansinya tidak jauh berbeda dengan masa kolonialisme. Inilah wujud NEOKOLONIALISME-IMPERIALISME (NEKOLIM).
