. ,.
...,; f
,.
'.
RUMUSAN RAPATKERJAKEMENTERIANKEHUTANANTAHUN 2010
1. Rapat Kelja KementerianKehutananTahun 2010 ini merupakan tindak lanjut dari beberapa momen nasional penting terkait dengan proses perencanaan pembangunan nasional pada periode Kabinet Indonesia Bersatu II antara lain: Indonesia Summit, Sidang Kabinet di Cipanas, Retreat Kabinet Indonesia Bersatu II di Tampak Siring Bali, serta pertemuan-bertemuan baku lainnya sesuai dengan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakorbangpus, Musrenbangnas, dll). Berbagai seri pertemuan ini telah menghasilkan dokumen nasional, antara lain : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Dokumen-dokumen Rencana (Action Plan) seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi (RAN PE) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan NasionalTahun 2010 Inpres Nomor 3 tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan dan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.
2. Rapat Kerja ini dihadiri sebanyak 1.115 orang, terdiri dari Jajaran Eselon I, II, dan III lingkup Kementerian Kehutanan, Kepala Dinas ProvinsijKabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan, para Kepala UPT Kementerian Kehutanan, Direksi Perum Perhutani, dan Direksi PT. Inhutani I-V. Rapat Kelja berlangsung selama 1 hari tanggal 19 Mei 2010 bertempat di Auditorium Manggala Wanabhakti mulai pukul 8.30 sampai dengan 17.30. 3. Selain arahan Menteri Kehutanan, paparan Eselon I dan diskusi, materi penting lainnya yang disampaikan dalam rapat kelja yaitu : Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PANdan Reformasi Birokrasi penanganan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan Upaya Membangun Good Governance melalui pencegahan korupsi dalam pembangunan kehutanan oleh KPK. 4. Setiap aspek pembangunan kehutanan tidak akan bisa lepas dari aspek kawasan, sehingga kemantapan kawasan hutan menjadi syarat keberhasilan pembangunan kehutanan. Pemantapan kawasan hutan ditempuh melalui review tata ruang, pembangunan KPHdan penataan batas kawasan hutan. 5. Target pembangunan kehutanan tahun 2010-2014 adalah : · Merealisasikantanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam Daerah Aliran Sungai seluas 1,6 juta Ha; · Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kelja hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta Ha, dan Hutan Desa seluas 500 ribu Ha;
"
· ·
·
· · ·
Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 jutaHa; Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam dan atau Restorasi Ekosistem pada areal bekas tebangan seluas 2,5 juta Ha; Penurunanjumlah hot spot kebakaranhutan sebesar20 % setiap tahun, serta penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, illegal logging dan wildlife traficking sampai dengan batas daya dukung sumberdaya hutan; Rencanapengelolaan DASterpadu sebanyak 108 DASprioritas; Pengembangan Geothermal dengan merevisi PP No. 68 tahun 1998, tentang PengelolaanKawasanSuaka AlamjKawasan PelestarianAlam; Fasilitasi review RencanaTata Ruang Wilayah 26 provinsi;
·
Pembentukan kelembagaan Kesatuan. Pengelolaan Hutan (KPH) di 60 . lokasi;
· ·
Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km; serta Laporan keuangan Kementerian kehutanan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian mulai tahun 2012.
6. Sesuai dengan kondisi saat ini dan trend ke depan maka, kebijakan pembangunanbidang bina usahakehutanandiarahkanpada pengembangan
geographic economy melalui 3D yaitu Densiti berupa aglomerasi kegiatan investasi di hulu dan hilir untuk menjawab persoalan Distanceyaitu jarak keekonomian dan Division antar daerah yaitu pergeseran dari mass production ke arah tailored made production. Investasi baru di hulu diarahkan pada IUPHHK-HAjHPHdan Restorasi Ekosistem (RE) di areal HP dengan kondisi virgin forest dan LOA nya masih dalam keadaan baik; ditargetkan izin baru seluas 2,5 juta ha untuk 2010-2014. Sedangkan investasi baru untuk IUPHHK-HTljHTR diarahkan pada LOA yang rusak (tidak cukup anakan jenis asli) dan semak belukar, (ditargetkan izin baru seluas 3 juta ha untuk 2010-2014). Namun demikian, dalam implementasinya, pemberian izin HPH dan HTI dilakukan dengan sangat selektif, melihat bonafiditas dan komitmen perusahaan dalam melaksanakan SFMjPH PL.
7. Kebijakan pengembangan investasi di hilir yaitu: untuk kayu pertukangan didorong ke outsourcing bahan baku dari Hutan Tanaman (HTI, HTR, HR, HKm, kebun, dll). Dengan demikian proses produksinya akan bergeser dari mass productions ke tailored made productions dan diversifikasi produk. Pengembangan industri pulp sampai dengan tahun 2020 diproyeksikan ada penambahan 4 (empat) unit di Provinsi Kalbar, Kalteng, Papua Barat dan Papua untuk meningkatkan kapasitas produksi pulp dari 6 juta ton menjadi 10 juta ton per tahun. Pengembangat:lsumber energi biomassa dilakukan antara lain dengan
Wood Pellet Development
'.
"
8. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka sangat diperlukan dukungan dari instansi kehutanan daerah, terutama dalam hal monitoring, pelaporan
dan verifikasinya (MRV). Dalam kaitan dengan hal ini, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No: P.3jVI-Setj2010 tentang Pedoman Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Kegiatan Pemanfaatan Hutan Lestari pada Areal Kerja IUPHHKsebagai pedoman di lapangan. Untuk itu diharapkan Dinas. Kehutanan Provinsi dapat berperan membantu mensosialisasikan pedoman tersebut. 9. Peran dan tanggung jawab masing-masing instansi di lingkup jajaran kehutanan baik pusat maupun daerah adalah :
.
Untuk jajaran pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kehutanan, diminta perhatiannya beberapa hal : 1) Aturan-aturan dan mekanisme kerja yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan kehutanan agar direvisi disesuaikan dengan keadaan dan permasalahan yang ada, dibuat sederhana,
dan mudah dimonitor; 2) 3)
.
Koordinasi lintas satuan kerja Eselon I, lintas Kementerian maupun dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan KabupatenjKota agar ditingkatkan; Agar satu "bahasa" dalam menyikapi isu-isu yang berkembang, baik tingkat nasional maupun internasional, terutama isu isu yang potensial merugikan kepentingan nasional, khususnya pembangunan kehutanan. I
.
Untuk jajaran pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Kehutanan, diminta perhatiannya : 1) Pejabat Eselon II sebagai penanggung jawab kegiatan, apabila dijumpai permasalahan di lapangan yang potensial menghambat di tingkat operasional, jangan segan untuk turun ke lapangan guna menyelesaikan permasalahan tersebut; 2) Jika dijumpai permasalahan yang krusial, agar segera dilaporkan kepada atasan untuk segera dicarikan penyelesaiannya; 3) Pencapaian target pembangunan lima tahun ke depan agar secara terus menerus dikawal untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya, baik kegiatan di satuan kerjanya maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT).
.
Untuk jajaran Kepala Dinas yang menangani kehutanan di Provinsi, beberapa hal yang dimintakanperhatiannya : 1) Agar mengkoordinasikansemua kegiatan yang ada di UnitPelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang ada di Provinsinya, sehingga Gubernur mengetahui mengenai kegiatan yang dilaksanakandi UPTKementerianKehutanan;
2) 3)
·
Secara proaktif agar berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Teknisyang terkait yang ada di KementerianKehutanan; Membantu memperlancar pencapaian target-target yang telah disepakati sebagai kinerja keberhasilan pembangunan kehutanan, termasuk diantaranya dalam pemberianrekomendasiperijinan.
Untuk jajaran Kepala Dinas yang menangani kehutanan di KabupatenjKota,diminta perhatiannya terhadap beberapa hal sebagai berikut : 1) Dana bagi hasil dari DR agar segera dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk hal ini agar secara lebih intensif
berkoordinasidengan SKPDyang menanganikeuangandi masingmasing kabupatenjkota. 2) Terhadap Dana Alokasi Khusus bidang kehutanan yang ada di KabupatenjKotaagar dapat dimaksimalkanpemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlakudan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi,termasuk pelaporannya.
·
Untuk jajaran Kepala UPT Kementerian Kehutanan, diminta perhatiannya sebagai berikut: 1) Agar melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dengan baik, hemat, efisien, transparan dan bertanggung jawab. 2) Agar lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan secara selektif dalam menghadiri rapat-rapat, terutama di pusat di di luar daerah; 3)
Agar memonitor dan
mengawasi secara
langsung dalam
pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 10. Catatan-catatan hasil diskusi dalam Raker, antara lain: a. Proses pelayanan perijinan terkait dengan pinjam pakai kawasan hutan yang persyaratannya lengkap akan diproses sesegera mungkin sesuai dengan peraturan yang ada. b. Usulan Pembentukan UPT BPKHJambi akan ditindaklanjuti dalam waktu 100 hari.
c. Diperlukan pengkajian besarnya insentif penanaman yang dilakukan oleh
rakyat sebesar Rp. 5000/- per pohon d. Dirumuskan pengkajian penggabungan Perum Perhutani dan Inhutani I-V e. Pembiayaanhutan kota akan dibantu Rp. 5.000.000/-per ha f. Dinas kehutanan kabupatenjkota yang kinerjanya memiliki kepedulian terhadap kehutanan tinggi (terutama RHL)perlu diberikan anggaran yang lebih besar.
g. Terhadap kampung-kampungyang sudah ada sebelum adanya TGHK, padu serasi, RTRWPakan diselesaikan dengan pendekatan kasus per kasus. h. Pemetaan detail lahan kritis berdasarkan fungsi, penggunaan dan perijinandi kawasan hutan agar diselesaikan
,-
.i i. j. k. I. m. n. o. p. q. r. s. t. u.
v.
SOM penyuluh agar ditingkatkan baik kualitas dan kuantitas serta dilengkapi sarpras yang memadai. Forum kepala dinas kehutanan provinsi agar diaktifkan perannya, dan forum kepala dinas kabupatenjkota agar segera dibentuk. Pembentukan KPHagar dipercepat Kawasan konservasi dapat dimanfaatkan secara lestari sesuai ketentuan yang berlaku Percepatan reformasi birokrasi di pusat dan di daerah Perlu dikaji untuk menyiapkan Semenanjung Kampar menjadi taman nasional. Kadishut provinsifkabupatenjkota agar meningkatkan motivasi kesadaran masyarakat dalam menanam. Perlu dikaji segera keberadaan tanaman sawit di Bukit Suligi. OBH DR yang sudah disalurkan kepada KabupatenjKota segera dimanfaatkan untuk RHL OBH-PSOHyang sudah berada di Kabupaten Kota agar dimanfaatkan untuk pembangunan kehutanan Penggunaan OAKuntuk kegiatan pengamanan hutan agar ditingkatkan Alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan alokasi yang telah ada Oalam melaksanakan masing-masing instansi kinerja agar berpedoman kepada prinsip-prinsip : hemat, efisien, tidak mewah, transparan dan bertanggung jawab Monitoring, evaluasi, inspeksi, pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan di setiap lini agar ditingkatkan termasuk tertib pelaporan Jakarta,
Mei 2010
Tim Perumus : Ketua Sekretaris Ditjen PHKA
(J
Anggota : 1. Sekretaris Itjen 2. Sekretaris Ditjen Planologi 3. Sekretaris Ditjen BPK
4. SekretarisDitjen RLPS 5. Sekretaris Badan Litbang
~~., '/........
